Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun...

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Tahun 2012-2017


Tahun 2012-2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas

izinNya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Tahun 2012-2017 dapat diselesaikan.

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan yang

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui

strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Bappeda ini dilakukan dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pegawai Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang telah berpartisipasi

dalam penyusunan Renstra Bappeda ini. Semoga Renstra Bappeda ini

bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang lebih

baik.

Takengon, 12 November 2013

Kepala Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah

TAWAR, S.E.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198501 1 001


Tahun 2012-2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. i

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………….... iii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………………. iv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1

1.1. Latar belakang……………………………………………………… 1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………… 2

1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………… 5

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………… 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH ……………………………………………………………………… 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah …………………………………… 8

2.1.1. Tugas dan fungsi ………………………………………… 8

2.1.2. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………………………………… 16

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah …………. 18

2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ………………………………………………. 18

2.2.2. Sarana dan prasarana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ………………………………………………. 20

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……. 21

2.3.1. Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………………………..... 22

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………... 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH ………………………….....

30

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………… 30


Tahun 2012-2017

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………………………………………….... 31

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas ………….... 33

3.4. Telaahan Renstra Bappeda Aceh …………………………….... 35

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ……………………… 37

3.6. Penentuan Isu Strategis ………………………………………….. 38

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………………………………. 40

4.1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ………….. 40

4.1.1. Visi ………………………………………………………….. 40

4.1.2. Misi …………………………………………………………. 41

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Aceh Tengah ……………………………………….... 42

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah. 46

4.3.1. Strategi ……………………………………………………… 46

4.3.2. Kebijakan …………………………………………………... 48

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………….. 50

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMK ……… 61


Tahun 2012-2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan

strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk

mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya

manusia) untuk mencapai strategi. Renstra SKPK merupakan dokumen

perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPK serta bersifat indikatif.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Aceh Tengah (selanjutnya disebut Renstra Bappeda) merupakan

dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan

dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu 2012-2017. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan dalam

rencana kerja tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan

Renstra terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni; tahap penyusunan rancangan

renstra SKPK, tahap rancangan akhir dan tahap penetapan.

Dalam penyusunannya, Renstra Bappeda akan terkait dengan

RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017, Renstra

Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

serta Renstra Bappeda Aceh.


Tahun 2012-2017

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah

Sumatera Utara jo.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun

1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);

2. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1980 tentang

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA);

3. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02 tahun 2004 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Aceh Tengah;

7. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 163 tahun 2004 tanggal 7

Januari 2004 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh

Tengah;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


Tahun 2012-2017

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahankedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4585);

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal

11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD

dan RPJMD.

14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2006 tentang

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2006 –

2010;

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan


Tahun 2012-2017

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4738);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah

2007 – 2012;

22. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);


Tahun 2012-2017

23. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

24. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Aceh Tengah Sebagaiman Telah Diubah

Beberapa Kali Terakhir Dengan Qanun Aceh Tengah Nomor 8

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten

Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

25. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah

Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2012-2017 ini

dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi

seluruh komponen Bappeda Kabupaten Aceh Tengah dan stakeholder

lainnya didalam mewujudkan cita-cita organisasi sesuai dengan visi,

misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya

dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh,

aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam

satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.


Tahun 2012-2017

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) selama tahun 2012-2017 yang penyusunannya

melibatkan seluruh bagian dan bidang pada Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahun;

3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah (sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN

ACEH TENGAH

Bab ini membahas gambaran Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah yang meliputi struktur organisasi, tugas, fungsi;

sumber daya, kinerja, tantangan dan peluang

pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Bab ini membahas isu-isu strategis berdasarkan tugas

dan fungsi terdiri dari identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;

telaahan Renstra Kementerian Badan Perencanaan


Tahun 2012-2017

Pembangunan Nasional (Bappenas), telaahan Renstra

Provinsi; dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini membahas visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi

dan kebijakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menggambarkan indikator kinerja Bappeda yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten

Aceh Tengah.


Tahun 2012-2017

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah

2.1.1. Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor

27 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan

Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah,

kedudukan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah langsung berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris

daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

1. Kepala Badan

Kepala Bappeda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di

bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang

perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian,


Tahun 2012-2017

pengendalian, evaluasi pembangunan serta sarana dan

prasarana;

e. Pelaksanaan penelitian, pengembangan pendataan,

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah;

f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan;

g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi, dan

pengendalian perencanaan pembangunan di daerah;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga

terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan

dan keluarga berencana;

i. Pembinaan UPTD; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat terdiri

dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

administasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,

perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum

dan perundang-undangan, pelayanan administrasi, dan

penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas di atas, sekretariat mempunyai fungsi:


Tahun 2012-2017

a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan daerah dan perencanaan

pembangunan;

b. Pelaksanaan urusan keuangan;

c. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis

fungsional;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah

tangga; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Badan.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi adalah unsur pelaksana teknis

dibidang perencanaan pertanian, koperasi dan penanaman modal,

perdagangan, industri, pertambangan dan energi, dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan Pertanian, Koperasi dan Penanaman

Modal; dan

b. Sub Bidang Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Energi .

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas melakukan

perencanaan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan pertanian, koperasi, penanaman modal, industri,

pertambangan dan energi, perdagangan pembangunan dunia usaha

serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan daerah dengan fungsi sabagai berikut:

a. Melakukan kegiatan perencanan pertanian, industri,

pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta

pengembangan dunia usaha;


Tahun 2012-2017

b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan

pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan

koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh

dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan

pemerintah daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-

kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam daerah;

c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program

tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri,

pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta

pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan RPJM

daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah

kabupaten untuk dimasukan kedalam program daerah tingkat

propinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat

untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional; dan


Kepala Badan.

4. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksana

teknis di bidang sosial, budaya dan kependudukan, agama,

pendidikan dan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

kepala Badan. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya terdiri

dari:

a. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Kependudukan;

b. Sub Bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan.

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan bidang perencanaan sosial budaya serta

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan


Tahun 2012-2017

pembangunan di bidang pendidikan mental spritual, kesejahteraan

rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dengan

fungsi sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan perencanan bidang sosial dan budaya yang

meliputi agama, pendidikan, kependudukan dan kesehatan;


bidang sosial budaya yang disusun oleh dinas-dinas daerah,

satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah

instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-

badan lain yang berada dalam daerah;

c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya

serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan

pemecahannya;

d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program

tahunan di bidang sosial dan budaya yang meliputi agama,

pendidikan, kependudukan dan kesehatan. dalam rangka

melaksanakan RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan

kepada pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam

program daerah tingkat provinsi dan atau yang diusulkan kepada

pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan

nasional;

e. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan,

mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan

dan komunikasi serta kependudukan;

f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di

bidang pendidikan mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan

rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang

disusun oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi lain dalam

lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal,


Tahun 2012-2017

kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada di

daerah;

g. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya

serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan

pemecahannya;

h. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program

tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan,

mental spiritual, pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan

dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan

RPJM daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada

pemerintah kabupaten untuk dimasukkan kedalam program-

program daerah tingkat provinsi dan atau yang diusulkan kepada

pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan

nasional; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana

Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana adalah unsur

pelaksana teknis di bidang prasarana dan sarana yang dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung


Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan Prasarana;

b. Sub Bidang Perencanaan Sarana.

Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan

pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih,

lingkungan permukiman, perhubungan dan pariwisata, tata ruang

dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup

dengan fungsi sebagai berikut:


Tahun 2012-2017

a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, jalan

dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan permukiman,

perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah serta sumber alam

dan lingkungan hidup;


pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air bersih, lingkungan

permukiman, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah

serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh

perangkat-perangkat daerah dan badan-badan lain yang berada

di daerah;

c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana dan

sarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan

pemecahannya;

d. Melakukan dan atau mengkoodinasikan penyusunan program

tahunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi

pembangunan pengairan, jalan dan jembatan, drainase, air

bersih, lingkungan permukiman, perhubungan dan pariwisata,

tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam

rangka pelaksanaan RPJP dan RPJM daerah atau proyek-proyek

yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan

kedalam program daerah tingkat propinsi dan atau diusulkan

kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program

tahunan nasional; dan


Kepala Badan.

6. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah

unsur pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan,

data, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung



Tahun 2012-2017

Bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan terdiri

dari:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

mempunyai tugas melakukan penelitian, pengendalian dan evaluasi

pembangunan dengan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan

kegiatan pembangunan daerah;

b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan

pembangunan di daerah;

d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan

pembangunan di daerah;

e. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan

pembangunan daerah;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga

terkait lainnya di bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi

pembangunan; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Tengah Nomor 8 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah


Tahun 2012-2017

Nomor 21 Tahun 2008, susunan organisasi Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris;

c. Bidang Perencanaan Ekonomi;

d. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana;

e. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;

f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

g. UPTD; dan

h. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Bappeda digambarkan dalam Gambar 2.1 di

bawah ini.


Tahun 2012-2017

Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG AGAMA PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

KEPENDUDUKAN

BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI

SUB BIDANG PERENCANAAN

SARANA

SUB BIDANG PERENCANAAN

PRASARANA


PERTANIAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL


PERDAGANGAN INDUSTRI

DAN PERTAMBANGAN ENERGI

BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN

EVALUASI

SUB BIDANG DATA PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Tahun 2012-2017

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat

pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung

penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung, ruang rapat,

fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, dan peralatan

kantor lainnya.

2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah sampai dengan Bulan September 2013 sebanyak 41 orang.

Berikut merupakan gambaran Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah.

Tabel – 2.1 Perincian Jumlah Jabatan Struktural

Bappeda Kabupaten AcehTengah September 2013

No Jabatan Eselon Jumlah

II.b III.a III.b IV.a

1. Kepala 1 - - - 1

2. Sekretaris - 1 - - 1

3. Kepala Bidang - - 4 - 4

4. Kepala Sub

Bidang/Bagian - - - 11 11

Jumlah 1 1 4 11 17

Sumber: Data diolah, 2013

Jumlah jabatan yang terdapat di Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah sebanyak 17 jabatan, terdiri dari satu orang Kepala Badan

(eselon II.a), satu orang Sekretaris (eselon III.a), empat orang Kepala


Tahun 2012-2017

Bidang (eselon III.b), dan 11 orang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub

Bagian (eselon IV.a).

Tabel 2.2 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah September 2013

No Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah

1

2

3

4

5

Kepala

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Sub Bidang/

Kepala Sub Bagian

Staf

1

1

4

9

16

-

-

-

2

8

1

1

4

11

24

Jumlah 31 10 41

Sumber: Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kab. Aceh Tengah, 2013

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 31 orang (75,60%)

berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 10 orang (24,40%)

berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.3 Perincian Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Pendidikan

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah September 2013

No Jabatan Pangkat

Jumlah Pendidikan

Jumlah I II III IV SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3

1 Kepala - - - 1 1 - - - - - 1 - 1

2 Sekretaris - - - 1 1 - - - - - 1 - 1

3 Kepala Bidang

- - 3 1 4 - - - - 4 - - 4


Tahun 2012-2017

4

Kepala

Sub Bidang

- - 11 - 11 - - - - 6 5 - 11

5 Staf - 7 17 - 24 - - 8 - 16 - - 24

J u m l a h - 7 31 3 41 - - 8 - 26 7 - 41

Sumber: Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan pangkat,

sebanyak 3 (tiga) orang golongan IV, 31 (Tiga puluh satu) orang

golongan III, dan 7 (tujuh) orang golongan II. Berdasarkan pendidikan

terakhir yang ditempuh oleh pegawai Bappeda, 7 (tujuh) orang S2, 26

(dua puluh enam) orang S1, dan 8 (delapan) orang SLTA.

2.2.2. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menunjang

kegiatan perkantoran. Tabel berikut menggambarkan sarana dan

prasarana yang terdapat di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sampai

Tahun 2013.

Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013

NO. NAMA/JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 Tanah Kantor 1100 M²

2 Bangunan Gedung Kantor 475,54 M²

3 Kendaraan Roda 4 2 Unit

4 Kendaraan Roda 2 6 Unit

5 Mesin Ketik Elektrik 1 Unit

6 Mesin Ketik Manual 2 Unit

7 Generator Set 1 Unit


Tahun 2012-2017

8 Filing Kabinet 25 Unit

9 Lemari Kayu 32 Buah

10 Kursi Direktur 12 Buah

11 Kursi Putar 31 Buah

12 Kursi Rapat Lipat 98 Buah

13 Kursi Tamu 2 Set

14 Kursi Putar Rapat 1 Buah

15 Kursi Biasa 29 Buah

16 Kursi Tamu (sofa) 2 Set

17 Meja Rapat 42 Buah

18 Meja Tulis 35 Buah

19 Meja Panjang 1 Buah

20 Meja Komputer 1 Buah

21 Meja Biro 1 Buah

22 Meja ½ Biro 4 Buah

23 Televisi 2 Buah

24 Wireless 1 Buah

25 Kamera Digital 2 Buah

26 Kamera 3 Buah

27 Handy Cam 2 Buah

28 Dispenser 5 Buah

29 Komputer PC 13 Unit

30 Komputer Laptop 27 Unit

31 Laptop Design Grafis 1 Unit

32 Scanner 2 Buah

33 Printer 8 Buah

34 Printer Gaji 1 Buah

35 Printer AO PS 1 Buah

36 UPS 10 Buah

37 Alat GPS 3 Buah

38 Proyektor/Infocus 4 Unit

39 Telepon 1 Buah

40 Laminating 1 Buah


Tahun 2012-2017

41 Sound System 1 Set

42 White Board/Papan Tulis 1 Buah

43 Faksimil 1 Buah

Sumber: Data diolah, 2013

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Berdasarkan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2

Tahun 2004 serta Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 30 tahun

2010 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan); dan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (1 tahun);

2. Menyelenggarakan Forum SKPK (Musrenbang) RKPK;

3. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RKPK;

4. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah

(20 Tahun);

5. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;

6. Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil

penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan

perencanaan pembangunan daerah.

2.3.1.Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah


Tahun 2012-2017

Pencapaian kinerja program Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

dari Tahun 2007 sampai Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Program

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012

No.

Indikator

Kinerja Sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPK

Satuan

Realisasi Capaian Keterangan

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

1 Penyusunan

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)

Dokumen - 98% - - - Qanun Kabupaten

Aceh Tengah No. 9 Tahun 2009 Tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang

Kab. Aceh Tengah

Tahun 2005-2025

2 Penyusunan

Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD)

Dokumen 98% - - - - Qanun Kabupaten

Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

Kab. Aceh Tengah Tahun 2007-2012

3 Penyusunan Rencana

Strategis

(Renstra)

Dokumen 98% - - - - Peraturan Kepala Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah Nomor

/2007 Tentang

Rencana Strategis

Bappeda Kab. Aceh

Tengah

4 Pelaksanaan

Musrenbang

RKPD

Dokumen 98% 98% 98% 98% 98% Permendagri No. 54

Tahun 2010


Tahun 2012-2017

5 Tersusunnya

Dokumen

perencanaan pembangunan

satu tahunan-

RKPK


Tahun 2010

6 Tersusunnya

Buku KUA


Tahun 2010

7 Tersusunnya

Buku PPAS


Tahun 2010

8 Tersusunnya

Buku Kerja Data Pokok kabupaten

Aceh Tengah

Dokumen - 98% 98% 98% 98%

9 Terlaksananya rapat koordinasi

tentang rencana

tata ruang

sehingga

menghasilkan dokumen tentang

rencana tata

ruang

Persen - 93,20 90 92,68 88,66

10 Tersusunnya

Rencana Tata

Ruang Wilayah

(RTRW)

Dokumen - - 96,70 - -

11 Terlaksananya

monitoring,

evaluasi, pengendalian dan

pelaporan

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah

Persen - 80 ,90 91 91,42 92,37

12 Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang sosial dan budaya

Persen - 86,70 79 90,96 90,37

13 Penyusunan dan

pengumpulan data dan statistik

daerah

Persen - 99,80 92 98,76 97,59


Tahun 2012-2017

14 Terlaksananya

penelitian dan

pengembangan ilmu

pengetahuan dan

teknologi

Persen - 96,20 99,72 - -

15 Pengumpulan,

updating dan

analisis data

informasi capaian

target kinerja program dan

kegiatan

Persen - 99,40 - 93,54 96,69

16 Terlaksananya perencanaan

pengembangan

infrastuktur

Persen - - 97 97,83 98,62

17 Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan yaitu penetapan

dan kebijakan

strategi

penyelenggaraan

keserasian

kawasan dan lingkungan

hunian

berimbang

Persen - - - - 70,14

18 Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan (site plan)

Persen - - - 98,72 -

19 Terlaksananya koordinasi dalam

pemecahan

masalah-masalah

daerah

Persen - 75,40 94 84,13 95,44

20 Penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah

Persen - - - 98,32 94,60

21 Penyusunan

Rencana Tata

Bangunan Dan

Lingkungan (RTBL)

Persen - - - 98,72 99,14

Sumber: Lakip, 2008-2012

Dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka

pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten aceh Tengah seperti tabel di

atas, tentunya dibutuhkan anggaran yang sesuai. Adapun anggaran


Tahun 2012-2017

dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah

ini.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda


Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan

dilaksanakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah lima tahun kedepan,

diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada antara lain:

1. Belum tersedianya bangunan gedung yang representatif disertai

dengan sarana yang juga belum memadai;

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.06.01.5 BELANJA DAERAH 6,164,244,145 6,397,781,500 6,187,692,660 5,904,497,054 6,156,785,847 5,695,983,455 95.79% 96.23% 92.05%

1.06.01.5.1BELANJA TIDAK

LANNGSUNG1,792,735,095 2,152,146,000 2,460,107,510 1,780,929,822 2,145,083,507 2,410,132,012 99.34% 99.67% 97.97%

1.06.01.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1,792,735,095 2,152,146,000 2,460,107,510 1,780,929,822 2,145,083,507 2,410,132,012 99.34% 99.67% 97.97%

1.06.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4,371,509,050 4,245,635,500 3,727,585,150 4,123,567,232 4,011,702,340 3,285,851,443 94.33% 94.49% 88.15%

1.06.01.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 602,560,000 616,145,000 681,940,000 541,375,250 535,912,999 477,362,932 89.85% 86.98% 70.00%

1.06.01.5.2.2BELANJA BARANG

DAN JASA3,227,017,380 3,557,426,915 2,877,325,500 3,062,407,933 3,404,511,341 2,641,765,861 94.90% 95.70% 91.81%

1.06.01.5.2.3 BELANJA MODAL 541,931,670 72,063,585 168,319,650 519,784,049 71,278,000 166,722,650 95.91% 98.91% 99.05%

Anggaran Realisasi AnggaranRasio Antara Anggaran Dan

RealisasiKode Rekening Uraian


Tahun 2012-2017

2. Jumlah pegawai dari segi kuantitas dan kompetensi pendidikan

belum memadai dibandingkan beban kerja yang ada;

3. Penyusunan dokumen belum sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan;

4. Kinerja pegawai yang relatif rendah karena rendahnya disiplin

kerja, rendahnya pemahaman terhadap tupoksi dan kurangnya

kebersamaan dalam organisasi;

5. Belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) sebagai

pedoman pelaksanaan tugas yang baku;

6. Kurangnya anggaran operasional dan tunjangan beban kerja;

7. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam

mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Aceh

Tengah.

Melihat permasalahan di atas, maka sesungguhnya keinginan

untuk memperbaiki kinerja organisasi telah merupakan keharusan

dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan

kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan

ancaman pada lingkungan eksternal.

A. Faktor kekuatan (Strenghts)

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal organisasi

dijabarkan sebagai berikut:

1. Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;


Tahun 2012-2017

3. Tersedianya sarana dan prasarana;

4. Tersedianya anggaran;

5. Tersedianya produk-produk perencanaan yang dihasilkan;

6. Loyalitas pegawai terhadap organisasi baik;

7. Ketersediaan data spasial (GIS Centre) untuk mendukung

perencanaan pembangunan daerah.

B. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan

internal organisasi adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif;

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

3. Jumlah pegawai belum mencukupi;

4. Belum terpenuhinya SDM sesuai dengan kompetensi pendidikan

dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi;

5. Penyusunan dokumen belum sesuai jadwal;

6. Rendahnya pemahaman terhadap tupoksi;

7. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder;

8. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang

akurat dan terkini;

9. Lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja SKPK;

10. Rendahnya kebersamaan dalam organisasi sehingga menurunkan

etos kerja;


12. Belum adanya SOP organisasi;

13. Belum optimalnya disiplin kerja.

C. Faktor peluang (Opportunities)


Tahun 2012-2017

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan

eksternal organisasi adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi

informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi

dengan pihak-pihak lain;

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan;

3. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan

berintegritas sehingga menciptakan situasi yang kondusif di

Kabupaten Aceh Tengah.

4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata

pemerintahan yang demokratis dan kondusif, dimana hal tersebut

dapat mendukung pelaksanaan penyusunan perencanaan

partisipasif;

5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pembangunan daerah;

6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada;

7. Tingginya minat masyarakat terhadap kebutuhan data dan

informasi pembangunan daerah.

D. Faktor ancaman (Threaths)

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal

organisasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya stakeholder dalam menyusun rencana kerja;

2. Belum tersedianya SOP SKPK;


Tahun 2012-2017

3. Masih lemahnya pemahaman terhadap sistem prosedur dan

mekanisme dalam proses perencanaan pembangunan;

4. Terbatasnya anggaran yang tersedia bila dibandingkan dengan

usulan program dan kegiatan;

5. Masih rendahnya kemampuan tenaga perencana pada stakeholder;

6. Peraturan yang ada sering tumpang tindih dan dapat berubah

dalam jangka waktu relatif dekat.

Faktor-faktor di atas dianalisis dengan menggunakan pendekatan

SWOT untuk mendapatkan strategi perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan lima tahun kedepan.


Tahun 2012-2017

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah,

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD

dapat berasal dari beberapa unsur, diantaranya:

1. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif;

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

3. Jumlah pegawai belum mencukupi;

4. Belum terpenuhinya SDM sesuai dengan kompetensi pendidikan

dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi;

5. Penyusunan dokumen belum sesuai jadwal;

6. Rendahnya pemahaman terhadap tupoksi;

7. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder;

8. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang

akurat dan terkini;

9. Lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja SKPK;

10. Rendahnya kebersamaan dalam organisasi sehingga menurunkan

etos kerja;


12. Belum adanya Standard Operasional Procedure (SOP)

13. Belum optimalnya disiplin kerja;

14. Belum optimalnya administrasi kepegawaian.


Tahun 2012-2017

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan

yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh

Tengah yaitu: “TERWUJUDNYA KEMAKMURAN DAN TERHALAUNYA

KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA

2017”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi sebagai

berikut :

1. Melanjutkan peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan

memantapkan peningkatan dan penghayatan serta pengamalan

nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi

angka pengangguran dan membuka lapangan kerja di berbagai

sektor;

3. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi

strategis serta infrastruktur lainnya;

4. Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka

menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, berilmu

pengetahuan dan mampu menguasai teknologi;


Tahun 2012-2017

5. Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan

kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur

kesehatan;

6. Melanjutkan pemantapan perwujudan iklim kehidupan

masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif dan mandiri.

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategi

pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah. Faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah terhadap

pencapaian visi dan misi dan program kabupaten dapat dilihat pada

Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Visi : “TERWUJUDNYA KEMAKMURAN DAN TERHALAUNYA KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT

ACEH TENGAH SEJAHTERA 2017”

No. Misi Kabupaten

Permasalahan Pelayanan

Bappeda

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Melanjutkan

peningkatan

pelaksanaan syariat

Islam dan memantapkan

peningkatan dan

penghayatan serta pengamalan nilai-nilai

Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Belum otimalnya

koordinasi dan

perencanaan

pembangunan syariat

Islam

Perencana pada

instansi terkait

- Koordinasi

berkesinambungan

- Tupoksi


Tahun 2012-2017

2. Melanjutkan

pemantapan

perekonomian rakyat, mengurangi angka

pengangguran dan

membuka lapangan

kerja di berbagai sektor.

Belum optimalnya

koordinasi dan

kerjasama dalam perencanaan

pemantapan

perekonomian rakyat

Perencana pada

instansi terkait

- Koordinasi

berkesinambungan

- Tupoksi

3. Melanjutkan pembangunan sarana

dan prasarana

transportasi strategis

serta infrastruktur

lainnya.

Belum optimalnya koordinasi dan

kerjasama dalam

perencanaan

pembangunan sarana

dan prasarana

transportasi strategis serta infrastruktur

lainnya.

Perencana pada instansi terkait

- Koordinasi

berkesinambungan

- Tupoksi

4. Melanjutkan

peningkatan kualitas

pendidikan dalam

rangka menghasilkan sumber daya manusia

yang beriman, berilmu

pengetahuan dan

mampu menguasai

teknologi.

Belum optimalnya

koordinasi dan

kerjasama dalam

perencanaan untuk peningkatan kualitas

pendidikan

Perencana pada

instansi terkait

- Koordinasi

berkesinambungan

- Tupoksi

5. Melanjutkan

peningkatan dan

pemantapan kualitas

pelayanan kesehatan,

serta pemerataan

pembangunan infrastruktur kesehatan.

Belum optimalnya

koordinasi dan

kerjasama dalam

perencanaan pelayanan

kesehatan

Perencana pada

instansi terkait

- Koordinasi

berkesinambungan

- Tupoksi

6. Melanjutkan

pemantapan perwujudan

iklim kehidupan

masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif

dan mandiri.

Belum optimalnya

koordinasi dan

kerjasama dengan

instansi terkait

Perencana pada

instansi terkait

- Koordinasi

berkesinambungan

- Tupoksi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas


Tahun 2012-2017

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan

bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka visi Kementerian

PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran

Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam

rangka:

b. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi

pemerintah, maupun antar pusat dengan daerah;

c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang

berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan

bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan

kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Kementerian PPN/Bappenas.


Tahun 2012-2017

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas,

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan

dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP)

yang berkualitas;

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam

kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Hasil telaahan terhadap visi, misi, dan tujuan Kementerian

PPN/Bappenas, Bappeda Kabupaten Aceh Tengah perlu menyusun

daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah yang akan mempengaruhi penanganan

permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Misi Kementerian Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO. Misi Kementerian

PPN/Bappenas

Permasalahan

Pelayanan

Bappeda

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Menyusun rencana

pembangunan nasional

yang berkualitas

Belum

optimalnya

penyusunan

rencana kerja yang

berkualitas

-

-

Kurangnya SDM

secara kualitas

dan kuantitas

Sarana dan prasarana kerja

belum memadai

-

-

Kinerja

Pegawai

Peraturan

Perundang-Undangan

2. Melakukan pemantauan

dan Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional,

kajian dan evaluasi

kebijakan yang berkualitas

Kurangnya

ketersediaan data dan

informasi

pembangunan

yang akurat

SKPK yang ada

kurang

memahami

makna kerjasama

Adanya GIS

Center


Tahun 2012-2017

terhadap permasalahan

pembangunan, sebagai masukan bagi proses

perencanaan berikutnya

dan atau untuk perumusan

kebijakan pembangunan di

berbagai bidang

dan terkini

3. Melakukan koordinasi yang

efektif dalam pelaksanaan

tugas-tugas kementrian

PPN/Bappenas

Belum

optimalnya

koordinasi

dengan stakeholder

Masih rendahnya

kemampuan

tenaga

perencana pada stakeholder

Koordinasi

secara

berkesinambu

ngan

3.4. Telaahan Renstra Bappeda Aceh

Visi Bappeda Aceh saat ini adalah: ”Pusat Integrasi Perencanaan

dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terbaik Pada Tahun

2015”.

Untuk mencapai visi di atas, maka misi yang ditempuh

dipaparkan sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan

pembangunan Aceh dalam rangka percepatan pembangunan;

b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan Aceh dengan online system;

c. Menjadikan Bappeda sebagai pusat integrasi data kemajuan

pelaksanaan pembangunan;


Tahun 2012-2017

d. Mengkoordinasikan kesinambungan rekonstruksi Aceh 2010-2012

dalam rangka percepatan pembangunan Aceh;

e. Melaksanakan good governance sebagai pilot project reformasi

birokrasi Pemerintah Aceh.

Tabel di bawah merupakan faktor-faktor penghambat dan

pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra Bappeda Aceh.


Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Aceh beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO. Misi Bappeda Aceh

Permasalahan

Pelayanan

Bappeda

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Melaksanakan

koordinasi dan integrasi perencanaan

pembangunan Aceh

dalam rangka

percepatan

pembangunan

Belum

optimalnya koordinasi

dengan stakeholder

- Kurangnya

kemampuan perencanaan pada stakeholder

- Peraturan

pemerintah

2. Melaksanakan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan Aceh dengan online system

Kurangnya

ketersediaan

data dan informasi

pembangunan

yang akurat

dan terkini

- Lemahnya kerja

sama dengan

instansi-instansi yang ada

-

-

Adanya GIS Center

Adanya Bidang

Penelitian,

Pengendali dan Evaluasi

Pembangunan

sebagai Bank Data.

3. Menjadikan Bappeda

sebagai pusat integrasi

data kemajuan

pelaksanaan pembangunan

Belum

terlayaninya

masyarakat

yang memerlukan

-

-

Kurangnya pegawai

di lingkungan

Bappeda

Pekerjaan yang terlalu banyak

- Kinerja pegawai yang

ada


Tahun 2012-2017

data secara

maksimal

4. Mengkoordinasikan

kesinambungan

rekonstruksi Aceh 2010-2012 dalam rangka

percepatan

pembangunan Aceh

-

-

-

5. Melaksanakan good governance sebagai pilot project reformasi

birokrasi Pemerintah

Aceh

-

-

-

Belum tersedianya

gedung

kantor yang

representatif

Kualitas dan kuantitas

pegawai

belum optimal

Belum optimalnya

disiplin kerja

- Ruang dalam bangunan gedung

yang tidak

representatif

-

-

Kinerja pegawai

Tupoksi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah

saat ini masih berupa draf. Draf RTRW ini antara lain memuat: 1)

Struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan

pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Tengah; 2) Rencana pola ruang;

dan 3) Kawasan strategis.

Tabel di bawah merupakan faktor-faktor penghambat dan

pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari implikasi RTRW.


Tahun 2012-2017


Berdasarkan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Faktor


(1) (2) (3)

-

-

-

RTRW belum ditetapkan menjadi

qanun

mengakibatkan

belum adanya

kepastian hukum mengenai

penggunaan ruang

Tidak adanya

jaminan kepastian

lokasi-lokasi program kegiatan

pembangunan

Kurangnya minat

investor karena tidak adanya kepastian

hukum

-

Masih ada permasalahan usulan perubahan

kawasan hutan yang

belum disetujui oleh

Menteri Kehutanan

Koordinasi antara pusat dan daerah

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.


Tahun 2012-2017

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil

telaahan-telaahan, maka isu strategis yang berkembang di Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah, identifikasi permasalahan yang ada antara lain; tidak

memadainya sarana dan prasarana, jumlah pegawai belum

mencukupi, belum terpenuhinya SDM sesuai kompetensi

pendidikan dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi, penyusunan

dokumen belum sesuai jadwal, rendahnya pemahaman terhadap

tupoksi, lemahnya analisa dan pemahaman terhadap rencana kerja

SKPK, belum optimalnya administrasi pegawai serta kurangnya

anggaran operasional dan tunjangan beban kerja.

2. Dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang

berkualitas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta

diperlukan SDM yang berkualitas; Untuk melakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas diperlukan kerja

sama antar SKPK dengan memanfaatkan data informasi

pembangunan yang akurat dan terkini; dan untuk melakukan

koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas Bappeda

diperlukan kemampuan tenaga perencana pada stakeholder serta

koordinasi secara berkesinambungan;

3. Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder, ketersediaan data dan

informasi pembangunan yang akurat, tersedianya gedung kantor

yang representatif, optimalisasi kualitas dan kuantitas pegawai dan

optimalisasi disiplin kerja di lingkungan Bappeda merupakan

jawaban dalam melaksanakan koordinasi dan intergrasi


Tahun 2012-2017

perencanaan pembangunan, melaksanakan monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, menjadikan Bappeda

sebagai pusat integrasi data kemajuan pelaksanaan pembangunan

serta melaksanakan good governance sebagai pilot project reformasi

birokrasi pemerintah.

4. RTRW sebagai pedoman dalam penyusunan tata ruang hingga saat

ini belum disahkan karena masih terkendalanya masalah hutan

lindung, namun rencana penataan ruang ini sudah dapat

diaplikasikan dalam perencanaan pembangunan.


Tahun 2012-2017

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

4.1.1. Visi

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Bappeda

Kabupaten Aceh Tengah sebagai unit kerja dari Pemerintah Kabupaten

Aceh Tengah berupaya menciptakan tata pemerintahan yang baik

dengan mengacu kepada komitmen bersama yaitu Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017.

Visi Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-

2017 adalah: “Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya

Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017”

Mengacu pada visi di atas dan untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang, maka

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 mempunyai visi:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang ANDAL dan

Berkesinambungan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera

Tahun 2017”

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan,

wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.


Tahun 2012-2017

Penjabaran makna dari perencanaan pembangunan yang ANDAL

di atas adalah:

A: Aspiratif; Bersifat aspirasi, dimana setiap perencanaan pembangunan

disesuaikan dengan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa

yang akan datang.

N: Normatif; Perencanaan pembangunan harus berpegang teguh pada

norma.

D: Demokratis; Perencanaan pembangunan yang direncanakan berciri atau

bersifat demokrasi.

A: Akurat; Perencanaan pembangunan diterapkan dengan ketelitian,

keseksamaan, dan kecermatan.

L: Lugas; Perencanaan pembangunan harus mengenai yang pokok-

pokok saja, bersifat apa adanya, tidak berbelit-belit dan tidak

bersifat pribadi.

4.1.2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi

kepada suatu fokus dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa

yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan pernyataan

misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal organisasi Bappeda Kabupaten Aceh Tengah,

mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan

diperoleh diwaktu yang akan datang.

Berangkat dari suatu tekad untuk mewujudkan visi yang telah

dirumuskan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan

yang diamanatkan, maka Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

menetapkan misi sebagai berikut:


Tahun 2012-2017

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan

sesuai jadwal yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh

Tengah Tahun 2012-2017;

2. Melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan

ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana;

3. Melaksanakan ketatausahaan organisasi;

4. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan; dan

5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten

Aceh Tengah

Tujuan merupakan penjabaran visi Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi

dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan

rencana sasaran yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke

depan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

perencanaan strategis. Tabel di bawah ini merupakan tujuan dan

sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kabupaten Aceh

Tengah.


Tahun 2012-2017

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8) (9)

1

Terlaksananya penyusunan program kerja tahunan sesuai jadwal mengacu pada

RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017.

Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

berdasarkan rumusan hasil musrenbang RKPD

Penyusunan RPJM, Revisi RPJM, Renstra Bappeda, Revisi Renstra Bappeda, Renja Bappeda, RKPD, perubahan RKPD, KUA-

PPAS murni dan perubahan sesuai ketentuan.

90%

92%

93%

95%

95%

Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan hasil musrenbang RKPD

Musrenbang kecamatan, Forum SKPK, musrenbang kabupaten, musrenbang

RKPD, musrenbang provinsi dan nasional.

75%

80%

85%

90%

95%

Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis sehingga menciptakan suasana

kerja aparatur perencanaan yang memiliki integritas tinggi terhadap perencanaan pembangunan

Disiplin pegawai meningkat, sarana dan prasarana memadai.

75%

80%

85%

90%

95%


Tahun 2012-2017

2

Terlaksananya koordinasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi,

sosial budaya, serta sarana dan prasarana

Terciptanya hasil perencanaan yang baik dan andal;

Perencanaan tepat waktu dan tepat sasaran

75%

80%

85%

90%

95%

Terbangunnya kemitraan yang harmonis antara perencana dan stakeholder

Koordinasi dengan stakeholder

70%

75%

80%

85%

90%

3

Terlaksananya ketatausahaan organisasi

Tertatanya administrasi kepegawaian yang andal;

Tertib administrasi kepegawaian (pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan

gaji berkala, Surat Pemberitahuan Pajak Pribadi (SP2P), KP4).

70%

75%

80%

85%

90%

Tertatanya administrasi pengelolaan aset perkantoran;

Tertib administrasi aset perkantoran

80%

80%

85%

90%

95%

Tertibnya administrasi keuangan

Tertib administrasi keuangan (tunjangan, gaji, SPJ, fasilitas kredit)

75%

80%

85%

90%

95%

4

Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

Pelaporan yang tepat waktu

75%

75%

80%

85%

90%

Inventarisasi dan pengolahan data

ATDA, Data Pokok, PDRB

100%

100%

100%

100%

100%


Tahun 2012-2017

Tersedianya analisis capaian indikator program

Analisis data

75%

75%

80%

85%

90%

Terwujudnya bank data

Data perencanaan pembangunan

75%

75%

80%

85%

90%

5

Terwujudnya perumusan

kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnya masterplan perencanaan

pembangunan;

Masterplan perencanaan pembangunan

Terwujudnya penataan ruang kabupaten Aceh Tengah yang andal.

Qanun RTRW, RDTR, RTBL.

50%

55%

60%

65%

70%

Sumber: Hasil Olahan, 2013


Tahun 2012-2017

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Aceh Tengah

4.3.1. Strategi

Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk

mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian

tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun

dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang

(opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan

kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang

dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S)

dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan

setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur

peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan

sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar

dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang

ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk

memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan

menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

A. Strategi S-O

1. Meningkatkan kualitas perencanaan

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

3. Meningkatkan peran GIS Center dalam penyediaan data spasial

4. Meningkatkan peran data, informasi serta evaluasi pembangunan

dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan.


Tahun 2012-2017

B. Strategi W-O

1. Memanfaatkan data dan sistem informasi serta data-data

spasial dalam analisis perencanaan pembangunan;

2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan SKPK agar sesuai

dengan RPJM Kabupaten Aceh Tengah;

3. Meningkatkan kebersamaan pegawai Bappeda melalui

silaturrahmi;

4. Meningkatkan pelayanan informasi pembangunan kepada

masyarakat.

C. Strategi S-T

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan stakeholder;

2. Meningkatkan sumber-sumber anggaran untuk membiayai

usulan program dan kegiatan;

3. Mensinkronkan usulan rencana kerja SKPK sesuai dokumen

perencanaan;

4. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan.

D. Strategi W-T

1. Membangun gedung kantor yang representatif;

2. Menyusun SOP Bappeda;

3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui penambahan

tunjangan beban kerja;

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Bappeda;

5. Meningkatkan tanggung jawab dan disiplin pegawai.


Tahun 2012-2017

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut

targetnya, kebijakan terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan kebijakan

eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur,

mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan dengan mengacu

kepada Penyempurnaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017,

sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan

menengah sesuai jadwal.

Untuk tercapainya sasaran dari misi tersebut, ditempuh beberapa

kebijakan:

1) Mewujudkan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam

bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan

hasil musrenbang RKPD;

2) Mewujudkan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam

bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan rumusan

hasil musrenbang RKPD;

3) Mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis sehingga menciptakan

suasana kerja aparatur perencanaan yang memiliki integritas tinggi

terhadap perencanaan pembangunan.

2. Melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan

ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana.


kebijakan:

1) Mewujudkan hasil perencanaan yang baik dan andal;


Tahun 2012-2017

2) Mewujudkan kemitraan yang harmonis antara perencana dan

stakeholder.

3. Melaksanakan ketatausahaan organisasi.


kebijakan:

1) Mewujudkan administrasi kepegawaian yang andal;

2) Mewujudkan administrasi pengelolaan aset perkantoran;

3) Mewujudkan administrasi keuangan.

4. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan.


kebijakan:

1) Mewujudkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

2) Mewujudkan Inventarisasi dan pengolahan data

3) Mewujudkan analisis capaian indikator program

4) Mewujudkan bank data

5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan

daerah


kebijakan:

1) Mewujudkan penyusunan masterplan perencanaan pembangunan

2) Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Aceh Tengah yang andal.


Tahun 2012-2017

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dalam renstra ini merupakan program yang diambil dari

RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Bappeda. Rencana program prioritas beserta indikator

keluaran program dan pagu pada Bappeda sebagaimana tercantum

dalam RPJM selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk

setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-

masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan

jangka menengah Bappeda.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk

beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran merupakan pihak yang menerima manfaat

langsung dari jenis layanan Bappeda, sedangkan kegiatan yang dipilih

untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan

akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Tabel di bawah ini merupakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.


Tahun 2012-2017


Tahun 2012-2017

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Aceh Tengah

4.3.1. Strategi

Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk

mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian

tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun

dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang

(opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan

kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang

dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S)

dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan

setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur

peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan

sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar

dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang

ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk

memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan

menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun...

Documents

Transcript of Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Aceh Tengah Tahun...