RENCANA STRATEGIS 2016 2021 ( REVIEW )organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renstra/renstra...

RENCANA STRATEGIS

2016 – 2021

( REVIEW )

DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Jln. Jemursari Timur II/2 Surabaya

Telp/Fax. (031) 8481040


Renstra Tahun 2016-2021 Review Page i

DAFTAR ISI

BAB I ………………………………………………………………………………………… 1

PENDAHULUAN…………………………………………………………………………… 1

I.1 Latar

Belakang……………………………………………………………………………………. 1

I.1.1 Pengertian Renstra SKPD…………………………………………………….. 1

I.1.2 Proses Penyusunan Renstra………………………………………………….. 2

I.1.3 Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya…… 4

I.2 Landasan Hukum……………………………………………………………………. 14

I.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………. 15

I.4 Sistematika Penulisan………………………………………………………………. 16

BAB II ……………………………………………………………………………………… 18

GAMBAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA

SURABAYA……………………………… 18

II.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi…………………………………………… 18

II.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya………………………………………... 18

II.1.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya…………………. 37

II.2 Sumber

Daya……………………………………………………………………………….. 38

II.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya…………….. 38

II.2.2.a Aset Tanah dan bangunan…………………………………………………. 40

II.2.2.b Aset Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas……………………………. 40

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya….…………………….. 41

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan 57

II.4.1 Renstra Kementrian Tenaga Kerja, Renstra Disnakertransduk Provinsi

JawaTimur Dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya… 57

BAB III………………………………………………………………………………………… 61

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya.. 61

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya…………………………………………………. 61

III.2 Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi………………….. 68

III.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Surabaya……………………………. 70

III.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabupaten/Kota………………….. 72

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis…………………………………………………………. 74


Renstra Tahun 2016-2021 Review Page i

BAB IV………………………………………………………………………………………… 82

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan……………………………….. 82

IV.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya………………………………... 82

IV.1.1 Perumusan Visi………………………………………………………………….. 82

IV.1.2 Pertimbangan Pokok Visi Terpilih………………………….………………….. 84

IV.1.3 Perumusan Misi…………………………………………………………………. 86

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya... 88

IV.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya……………………. 91

BAB V…………………….………………………………………………………………….

96

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif………………..……………………………………………… 96

BAB VI………………………………..……………………………………………………… 103

Indicator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Yang Mengacu Pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD……………………………………………………………………. 103

BAB VII……………………………….….………………………………………………….. 107

Penutup…………..……………………………………………………………………….. 107


Renstra Tahun 2016 – 2021 Review Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renstra SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu

didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang

merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat

untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Surabaya Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 untuk menentukan arah, tujuan

dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun

2016-2021 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah di bidang

urusan tenaga kerja.

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dibentuk sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan

Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam

Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran

program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021 berfungsi

untuk :

1. Pedoman arah pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan apa yang

hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam 5 (lima) tahun

mendatang dan cara pencapaiannya;

2. Pedoman Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat

tercapai.



3. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan,

yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disnaker Kota Surabaya

dalam implementasinya.

I.1.2 Proses Penyusunan Renstra

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Temaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021

dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Renstra,

sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang terdiri

dari :

1. Tahap Persiapan, yaitu :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Tahun 2016-2021.

b. Orientasi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

c. Penyusunan rencana kerja dan penyiapan dokumen Renstra Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya Tahun 2016-2021, meliputi :

a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya.

b. Penyusunan profil pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan

prediksi jangka menengah.

c. Indetifikasi Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.



d. Perumusan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

e. Evaluasi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015.

f. Review Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Renstra

Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya Tahun 2011-2015

g. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan;

h. Perumusan program ketenagakerjaan.

i. Pembahasan forum SKPD.

j. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD.

k. Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabya Tahun 2016-2021.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya Tahun 2016-2021, meliputi :

a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya Tahun 2016-2021.

b. Penyusunan naskah rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Tahun 2016-2021.

4. Tahap Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-

2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka diamanatkan bahwa Renstra Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, program dan kegiatan harus disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan berpedoman kepada RPJMD

Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Di samping itu, Renstra

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021 juga diselaraskan dengan

Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2015-2019, serta Renstra

Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Operasionalisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-

2021 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja

tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya.



I.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya.

Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan harus disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan

berpedoman kepada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan bersifat

indikatif. Di samping itu, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-

2021 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2015-

2019, dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta

memperhatikan Renstra dan dokumen pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya Tahun 2011 – 2015.



Hasil Evaluasi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2011 – 2015

Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra Tahun SKPD Pada Tahun 2011

s/d 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja SKPD Tahun Lalu ( 2011-2015 )

2 3 4 5 6 7

k Rp. k Rp.

WAJIB

TENAGA KERJA 1 1 14 15 Pening katan

Kesem patan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Prosentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja

6% 86.958.178.295 6,12% 56.663.902.254

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah Fasilitasi Akses Ke Pasar Kerja Yang Dapat Dilaksanakan

51 2.619.380.810 51 1.211.011.874

kali kali

Fasilitasi magang Kerja Bagi Pencari Kerja Potensial

Jumlah Pencaker Potensial Yang Difasilitasi Untuk Dapat Mengikuti Program Magang Kerja

540 1.413.430.270 513 932.450.059

Orang orang

Fasilitasi Pengembangan Produktivitas dan sarpras Pendukung Calon Wirausaha Baru

Jumlah Calon Wirausaha Baru Hasil Seleksi Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Pelatihan Dan Bantuan Sarpras untuk Mendukung Usaha

1840 1.942.090.428 1770 1.112.043.775

orang orang

Fasilitasi Penyediaan Stan Di Pasar Modern Bagi Calon Wirausaha Baru

Jumlah Stand Di Pasar Modern Yang Dapat Disediakan Bagi Calon Wirausaha Baru

26 1.587.429.148 20 719.257.616

stan stan



Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat Untuk Berwirausaha

Jumlah Masyarakat Yang Difasilitasi Mendapatkan Ketrampilan Alternatif Untuk Berwirausaha

6720 20.007.341.620 6660 16.423.795.604

orang orang

Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat

Jumlah Masyarakat Yang Dilatih Wirausaha Mandiri

4620 10.196.000.000 714 1.890.940.485

Orang orang

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Ketrampilan Kerja Formal

14788 33.364.869.661 6130 23.322.675.095

orang orang

Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kota Surabaya

Junlah Kecamatan Yang Diidentifikasi Kondisi Ketenagakerjaan

10 2.339.271.010 8 1.638.060.136

dokumen dokumen

Pengembangan Produktivitas Kerja

Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Pengembangan Produktivitas Kerja

360 1.665.000.000 78 48.568.770

orang orang

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan

5240 10.175.000.000 1785 8.253.055.065

orang orang

Fasilitasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Untuk Calon Wirausaha Baru

Jumlah Calon Wirausaha Baru Hasil Seleksi Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Pelatihan Dan Bantuan Sarpras untuk Mendukung Usaha

320 1.648.365.348 320 1.112.043.775

orang orang

Pening katan Kesem patan Kerja

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas

Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dibanding Angkatan Kerja Tahun ( t-2 )

0,21% 4.704.411.875 0,18% 3.660.712.156

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

3052 4.704.411.875 2613 3.660.712.156

Orang



3 Perlindung an Pengemba ngan Lembaga Ketenaga kerjaan

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerja an

Prosentase Penyelesaian Sengketa Pekerja Dan Pengusaha

76% 18.064.251.705 77,04% 10.298.411.090

Fasilitasi Penciptaan Harmonisasi Hubungan Industrial

Jumlah Perusahaan Yang Diintervensi Untuk Dapat Mendukung Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis

712 1.846.795.630 787 1.048.358.662

Perusa haan

perusa haan

Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya

Janka Waktu Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Di 3 Lokasi

60 3.929.023.914 60 2.877.546.821

bulan bulan

Pembinaan Dunia Usaha Terhadap Konsep Dan Penerapan Norma Kerja Serta Aspek K3

Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pembinaan Konsep Dan Penerapan Norma Kerja Serta Aspek K3

1650 1.379.964.205 2194 1.390.656.665

Perusa haan

perusa haan

Pemeriksaan Norma Kerja Dan Aspek K3 Serta Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

jumlah Perusahaan Yang Diperiksa 10711 2.039.638.110 9492 1.427.657.618

Perusa haan

Perusa haan

Pembinaan Dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja Dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

Jumlah LPKS, BLK Dan Perusahaan Yang Dimonitoring Dan Dibina

1200 450.000.000 252 111.461.250

lembaga lembaga

Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial

1400 1.580.000.000 708 1.263.405.139

perusa haan

perusa haan



Sosialisasi Berbagai Peraturan PelaksanaanTentang Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Sosialisasi

7350 1.858.000.000 2236 1.102.842.154

perusaha an

perusa haan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian Perlindungan Hukum Dan Jamsostek

3775 2.530.000.000 1180 506.425.381

perusa haan

Perusa haan

Peningkatan Pengawasan Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Jumlah Perusahaan Yang Mendatkan Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum

5850 2.070.000.000 2067 382.288.950

perusa haan

perusa haan

Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja Dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

Jumlah LPKS, BLK Dan Perusahaan Yang Diawasi

650 380.829.846 469 187.768.450

lembaga perusa haan



Target dan Realisasi Program Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

No Program

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2 3,9 4 3,92 5 5,2 5 5,01 6 6,12

2. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembagaan Ketenagaker jaan

0 72,77 73 75,26 74 75,76 75 80,87 76 77,04

3. Program Peningkatan

Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktifitas

- - - - - - - - 0,21 0,178



IKK Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015

FOKUS INDIKATOR FORMULA 2011 2012 2013 2014 2015

I K K TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

Ketena gakerja an

Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang

Ditempatkan : Jumlah

Pengangguran ( t-1 ) x 100%

2% 3,90% 4% 3,92% 5% 5,20% 5% 5,01% 6% 6,12% Ditempatkan 3.568 Org.

Ditempatkan 2.974 Org.

Ditempatkan

Org. 3.744

Ditempatkan

3.902 Org.


Pencari Kerja Kota Surabaya

(t-1) 91.390 Org.


(t-1) 75.954 Org.


(t-1) 71.997 Org.


(t-1) 77.861 Org.


(t-1) 85.345 Org.

Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha

Jumlah Kasus yang Diselesaikan : Jumlah Kasus Yang Dicatatkan x 100%

72% 72,77% 73% 75,25 74% 75,76% 75% 80.87%

76% 77,04%

Sengketa Berhasil

Ditangani 155 Kasus

Sengketa Berhasil

Ditangani 292 Kasus

Sengketa Berhasil

Ditangani 347

Kasus

Sengketa Berhasil

Ditangani 296 Kasus

Sengketa Berhasil Ditangani 302

Kasus

Kasus Yang Dilaporkan 213 Kasus


Kasus Yang

Dilaporkan 458

Kasus

Kasus Yang

Dilaporkan 366 Kasus

Kasus Yang Dilaporkan 392

Kasus



TARGET DAN REALISASI SPM BIDANG KETENAGKERJAAN

No Jenis Pelayanan

Dasar

Indikator Standar Pelayanan

Minimal

TARGET REALISASI

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Keterangan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Pelayanan Pelatihan Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

62% 64% 66% 68% 70% 73% 73% 90,93% 93,13% 95,50% 77,57% 79,20% 60,06% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 60% dengan batas waktu tahun 2016. Berdasar data realisasi capaiannya menerangkan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi target mulai tahun 2010 s/d tahun 2014.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

0% 0% 0% 65% 70% 80% 80% 0% 0% 0% 64,44% 41,88% 64,09% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 60% dengan batas waktu tahun 2016. Berdasar data realisasi capaiannya dapat kami terangkan bawasannya realisasi indikatoer ini secara spesifik kegiatan yang fasilitasi oleh Anggaran APBD, mulai dilaksanakan mulai tahun 2013. Adapun realisasi pada tahun 2013 sudah dapat memenuhi targetnya. Sedangkan pada tahun 2014 belum bisa memenuhi target, hal ini disebabkan adanya paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena gagal dalam lelang pengadaan barang/jasa.

2. Pelayanan Penempat an Tenaga Kerja.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

60% 62% 64% 66% 68% 70% 70% 62,64% 51,08% 60,50% 67,87% 67,02% 70,00% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 40% dengan batas waktu tahun 2016. Berdasar data realisasi capaiannya menerangkan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi target mulai tahun 2010 s/d tahun 2014.



3. Pelayanan Penyelesai an Perselisihan Hubungan Industrial

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 21,78% 26,29% 48% 24,17% 35% 48,66% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 50% dengan batas waktu tahun 2016. Berdasarkan data realisasi capaian indikator ini targetnya belum dapat terpenuhi. Tingkat kemampuan intelektual pekerja dan banyaknya kasus yang masuk merupakan diantara sebab belum terpenuhinya target indikator ini.

4. Pelayanan Kepeserta an Jamsostek

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

65% 70% 80% 85% 90% 95% 95% 66,10% 73,60% 90% 79,03% 78,91% 79,25% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 50% dengan batas waktu tahun 2016. Berdasar data realisasi capaiannya menerangkan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi target mulai tahun 2010 s/d tahun 2014.

5. Pelayanan Pengawas an Ketenagakerjaan

Besaran pemeriksaan perusahaan

30% 35% 40% 45% 50% 55% 55% 34,70% 36,10% 43% 49,28% 50,58% 51,28% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 45% dengan batas waktu tahun 2016. Realisasi pencapaian indikator ini terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2010 s/d tahun 2015. Keberhasilan realisasi indikator ini didukung dengan kinerja dan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

25% 30% 35% 40% 45% 50% 50% 27% 33,80% 38% 38,29% 41,52% 48,85% Berdasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, untuk indikator ini Targetnya sebesar 50% dengan batas waktu tahun 2016. Belum dapat tercapainya indikator ini menjadikan evaluasi untuk meningkapkan capaian realisasi sehingga target pada tahun 2016 dapat tercapai.



DATA KASUS KETENAGAKERJAAN

No Bidang Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

I Hubinsyaker Pengaduan Masuk 213 188 221 216 224 1062

Selesai PB 56 90 51 83 109 389

Anjuran 57 50 85 94 75 361

113 140 136 177 184 750

II Pengawasan Ketenagakerjaan Kasus Masuk _ 200 237 150 168 755

Kasus Selesai _ 152 347 296 118 913

Total Kasus Masuk 213 388 458 366 392 1817

Total Kasus selesai 155 292 347 296 302 1392

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Surabaya

Tahun Bekerja Mencari Pekerjaan Angkatan Kerja Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

1 2 3 4 5 6

2010 1.245.542 91.390 1.336.932 93,16% 6,84%

2011 1.399.193 75.954 1.475.147 94,85% 5,15%

2012 1.347.680 71.997 1.419.677 94,93% 5,07%

2013 1.395.604 77.861 1.473.465 94,72% 5,28%

2014 1.380.157 85.345 1.465.502 94,18% 5,82%

2015 1.365.180 102.914 1.468.094 92,99% 7,01%



I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor Per. 4/MEN/II/2014;

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014;

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009;

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;

23. Peratutan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021;


Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga


I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang

menjabarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya.



Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ini adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai penjabaran visi, misi dan fokus

kepada sasaran Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya selama 5 (lima) tahun.

2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam

rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

3. Menterjemahkan visi, misi, fokus program Walikota dan Walikota Surabaya ke

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan

berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang RPJMD Tahun

2016-2021;

4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan

selama periode RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun

2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA

SURABAYA

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya, sumber daya yang dimiliki, kinerja

pelayanan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, telaahan terhadap Visi,

Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya, juga

menentukan isu-isu strategis menyangkut ketenagakerjaan.

BAB IV : PERUMUSAN VISI, MISI DINAS TENAGA KERJA KOTA

SURABAYA



Menjelaskan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta

strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja

program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

SURABAYA TAHUN 2016-2021

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Dinas

Tenaga Kerjar Kota Surabaya yang berkontribusi/mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-

2021.

BAB VII : PENUTUP

Memuat rangkuman dan kesimpulan dari seluruh substansi yang

dimuat di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Tahun 2016-2021.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

II.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya berpedoman kepada

landasan hukum, yakni :


Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga


Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang


Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Bab II Kedudukan dan Struktur Organisasi Pasal 2

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

tenaga kerja.

2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a. Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

membawahi:

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan

Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.

d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahi:

1. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;

2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Produktivitas.



e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek,

membawahi :

1. Seksi Hubungan Industrial;

2. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bab III Pasal 4Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5

1 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pela

poran, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,

anggaran dan perundang-undangan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;



d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentas

i, hubungan masyarakat, dan protokol;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

i. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat

yang tertuangdalam dokumen perencanaan strategis;

l. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

m. pelaksanaan koordinasi penanganan sengketa hukum;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan

perencanaan program dan perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

administrasi umum dan administrasi perizinan/non

perizinan/rekomendasi;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik

Daerah;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga,

dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan

perpustakaan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indicator

kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penanganan sengketa

hukum;



i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan

ketatalaksanaan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b angka 2, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan

anggaran;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi

keuangan;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas dan fungsinya

. Bagian Ketiga Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 7

(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan antar kerja di daerah kota;

b. pelaksanaan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta dalam 1 (satu) daerah kota;

c. pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah

kota;

d. pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kota;

e. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah

kota;



f. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan

daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang penempatan dan perluasan kerja skala kota;

g. pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang penempatandan perluasan kerja skala kota;

h. pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data

pencari kerja dan data lowongan kerja skala kota;

i. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;

j. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar

kerja di wilayah kerja kota;

k. pelaksanaan pemberian persetujuan pendirian Lembaga Bursa

Kerja khusus dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

skala kota;

l. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam

penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota;

m. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang

cacat, lansia dan perempuan skala kota;

n. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar

Kerja Lokal skala kota;

o. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga

Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

Indonesia,lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1

(satu) kota;

p. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela

skala kota;

q. pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja

Mandiri (TKM);

r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang

bersangkutan;

s. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan

penerapan teknologi tepat guna skala kota;

t. penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan

usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala

kota;



u. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di

wilayah kota;

v. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan tempat

penampungan di wilayah kota;

w. pelaksanaan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Swasta (LPTKS) dan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK);

x. perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan

terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

skala kota;

y. perencanaan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk

perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS) skala provinsi dan nasional;

z. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan perencanaan tenaga

kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan;

aa. perencanaan dan pelaksanaanpenyebarluasan informasi syarat

dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepadamasyarakat;

bb. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme

bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

cc. perencanaan dan pelaksanaan pemberian pelayanan

kelengkapan dokumenketenagakerjaan calon Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) keluar negeri;

dd. perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penandatangan

perjanjian kerja calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri;

ee. perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan;

ff. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian

pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI);

gg. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian

pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;

hh. pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah

(makro);

ii. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


jj. pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas




Pasal 8

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan

antar kerja di daerah kota yang meliputi Penyuluhan, Rekrutmen,

seleksi dan pengesahan pengantar kerja, penempatan tenaga kerja

AKAD/Antar Kerja Lokal, penyebarluasan informasi pasar kerja dan

pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja serta

pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan

kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala kota;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) daerah kota;

c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang

lokasi kerja dalam 1 (satu)daerah kota;

d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat

dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi


terkait penempatan tenaga kerja skala kota;

e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

(pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)


terkait penempatan tenaga kerja skala kota;

f. menyiapkan bahan perencanan dan pelaksanaan

pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga kerja skala kota;

g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi

penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan

perempuan skala kota;

h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan

surat persetujuan penempatan antarkerja lokal skala kota;

i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya

dalam wilayah kota yang bersangkutan;

j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan lembaga bursa kerja

khusus;



k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan,

pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data

lowongan kerja skala kota;

l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan

informasi pasar kerja dalam daerah kota;

m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan persetujuan

pendirian lembaga bursa kerja khusus dan lembaga penyuluhan dan

bimbingan jabatan skala kota;

n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan

rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) skala provinsi/nasional;

o. menyiapkan bahan perencanan dan pelaksanaan pemberian

rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa

kerja/job fair skala kota;

p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

pejabat fungsional pengantar kerja;

q. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penilaian

angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota;

r. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga

kerja daerah (makro);

s. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

(2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja ke

Luar Negeri, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat



terkait perluasan kesempatan kerja skala kota;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan



terkait perluasan kesempatan kerja skala kota;

c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan


ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja skala kota;

d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan

rekomendasi izin operasionalTenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar



Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela

Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota;

e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja

Sukarela (TKS) dan lembagasukarela skala kota;

f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran

dan fasilitasipembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);

g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan

pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi

tepat guna skala kota;

h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan

penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha

mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota;

i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan;

j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penempatan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna

penempatan) di daerah kota;

k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan

penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke Luar

Negeri kepada masyarakat;

l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan

dan evaluasipelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan

penandatangan perjanjian kerja calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

ke luar negeri;

o. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna

penempatan;

p. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

pengevaluasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga

Kerja Indonesia (TKI);



q. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

pengevaluasian pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) purna;

r. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan

rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota;

s. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan

rekomendasi perizinan tempat penampungan Calon Tenaga Kerja

Indonesia (CTKI) di wilayah kota;

` t. menyiapkan bahan pelaksanaanpelaporan indikator kinerja bidang

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

u. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang

Penempatandan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Pasal 9

(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang pelatihan dan produktivitas yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


(1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

b. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;

c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pendaftaran lembaga

pelatihan kerja;

d. pelaksanaan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;

e. pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat kota;

f. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan

daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pelatihan dan produktivitas kerja skala kota;

g. pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pelatihan dan produktivitas kerja skala kota;



h. pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota;

i. pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas skala kota;

j. penyelenggaraan pendaftaran program magang dalam negeri;

k. penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam

negeri;

l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi skala

kota;

m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan akreditasi lembaga latihan

kerja swasta;

n. pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi balai latihan kerja luar

negeri;

o. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi bagi angkatan kerja;

p. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis softskill

bagi lulusan pelatihan;

q. pelaksanaan penyebarluasan informasi pelatihan kerja;

r. pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi penyandang cacat;

s. pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi lulusan pelatihan;

t. penyelenggaraan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar

pelatihan;

u. pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan dan Lembaga

Pelatihan Kerja dalam melaksanakan program pemagangan kerja;

v. perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban


terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota;

w. perencanaan dan pelaksanaanpenyebarluasan informasi

produktivitas kepada perusahaan;

x. perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban


terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas skala kota;

y. perencanaan dan pelaksanaanpenyebarluasan informasi sertifikasi

tenaga kerja;

z. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pemantauan

(surveilance) tingkat produktivitas;

aa. perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sertifikasi bagi

angkatan kerja;

bb. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


cc. pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas




Pasal 10

(1)Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan

berdasarkan unit kompetensi;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat




c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan




d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pertanggung

jawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

ketenagakerjaan terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota;

e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi

penyelenggaraan bimbingan teknis softskill bagi lulusan pelatihan;

f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan

informasi pelatihan kerja;


penyelenggaraan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar

pelatihan;

h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan

penyelenggaraan pendaftaran program magang dalam negeri;

i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan

penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam

negeri;

j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi

pemagangan bagi penyandang cacat;

k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi

pemagangan bagi lulusan pelatihan;

l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama

dengan perusahaan dan lembaga pelatihan kerja dalam

melaksanakan program pemagangan kerja;

m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

lembaga pelatihan kerja swasta;



n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;

o. menyiapkan bahan perencanaan dalam koordinasi pelaksanaan

akreditasi lembaga latihan kerja swasta;

p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

rekomendasi bagi operasional balai latihan kerja luar negeri;

q. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelatihan dan Produktivita

s Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Produktivitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultansi produktivitas pada

perusahaan kecil;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat

kota;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan

produktivitas di wilayah kota;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan pengukuran

produktivitas skala kota;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sertifikasi

kompetensi skala kota;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi bagi

angkatan kerja;


penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;

h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat




i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan




j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan


ketenagakerjaan terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas

skala kota;



k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan

pengukuran produktivitas skala kota;

l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan

sosialisasi sertifikasi kompetensi skala kota;

m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi

sertifikasi profesi bagi angkatan kerja;

n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan

penyebarluasan informasi sertifikasi tenaga kerja;

o. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi

pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas;

p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan analisis

kebutuhan sertifikasi bagi angkatan kerja;

q. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelatihan dan Produktivita

s Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan

Jamsostek Pasal 11

(1) Bidang Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan

jamsostek yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program

dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(1), Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan dan pengesahan

peraturan perusahaan untuk perusahaan yang hanya beroperasi di

kota;

b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama

untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota;

c. pelaksanaan pencegahan danpenyelesaian perselisihan hubungan

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kota;

d. pelaksanaan penerbitan bukti pelaporan pekerjaan penunjang

dalam pemborongan pekerjaan;



e. pelaksanaan penerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan

jasa pekerja/buruh;

f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian pemborongan

pekerjaan;

g. pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu;

h. pelaksanaan rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia

jasa pekerja/buruh;

i. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum

kota;

j. pelaksanaan pencatatan lembaga kerjasama bipartit tingkat

perusahaan;

k. pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi

dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;

l. pelaksanaan pengusulan pembentukan lembaga kerjasama

tripartit;

m. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

kerjasama tripartit;

n. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja

di wilayah kota;

o. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama

bipartit tingkat perusahaan;

p. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan serikat pekerja /

serikat buruh;

q. pelaksanaan penyusunan danpengusulan formasi serta melakukan

pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota;

r. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc

pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota;

s. pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala

kota;

t. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan

kesejahteraan di perusahaan skala kota;

u. pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

skala kota;

v. pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi

pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan

kota berdasarkan hasil verifikasi;



w. pelaksanaan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan

hubungan industrial melalui perundingan bipartit kepada pelaku

hubungan industrial;

x. pelaksanaan penetapan peta kerawanan dan melaksanakan

deteksi dini masalah ketenagakerjaan;

y. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan

syarat kerja di perusahaan;

z. pelaksanaan pemberian layanan konsultasi permasalahan

hubungan industrial;

aa. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan

katagori rawan terjadinya konflik ketenagakerjaan;

bb. pelaksanaan pemberian pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan

di Perusahaan;

cc. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas

bidang;

dd. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


ee. pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas


Pasal 12

(1) Seksi Hubungan Industrial, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan

dan penyelesaian mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out);

c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan

dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator,

konsiliator,arbiter di wilayah kota;

d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran

dan seleksicalon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang

wilayahnya meliputi kota;

e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial

melalui perundingan bipartit kepada pelaku hubungan industrial;



f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan peta

kerawanandan melaksanakan deteksi dini masalah ketenagakerjaan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian layanan konsultasi

permasalahan hubungan industrial;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan hubungan industrial

kepada perusahaan katagori rawan terjadinya konflik

ketenagakerjaan;

i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencatatan

lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat

buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;

k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengusulan

pembentukan lembaga kerjasama tripartit;

l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

fasilitasi pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit;

m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan;

n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan

pemberdayaan serikat pekerja / serikat buruh;

o. menyiapkan bahan perencanaandan pelaksanaan verifikasi

keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala kota;

p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan

organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk

dalam lembaga kerjasama tripartit;

q. menyiapkan bahan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan

tugas seksi;

r. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang

Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek.

(2) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan untuk

perusahaan yang hanya beroperasi di kota;

b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran

perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di

kota;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan Penerbitan bukti pelaporan

pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan;



d. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan bukti pendaftaran

perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran perjanjian

pemborongan pekerjaan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaanpencatatan perjanjian kerja waktu

tertentu;

g. menyiapkan bahan pelaksanaanpemberian rekomendasi izin

operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan

dan pengusulan besaran upah minimum kota;

i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan

aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota;

j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala

kota;

k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian

bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan syarat kerja di

perusahaan;

l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan

kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota;

m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan

organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk

dalam lembaga dewan pengupahan;

n. menyiapkan bahan pelaksanaanpemberian pelayanan wajib lapor

ketenagakerjaan di perusahaan;

o. menyiapkan bahan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan

tugas seksi;

p. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang

Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bab IV Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 13

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam

Peraturan Walikota tersendiri.



Bab V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan

Fungsional pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf g.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan

fungsional keterampilan.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



II.1.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 54 TAHUN 2016 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2016



II.2 Sumber Daya

II.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Per tanggal 3 Januari 2017, pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

berjumlah 48 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Kondisi Bulan Januari 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin

No Golongan Laki Laki Perempuan Jumlah

1 IV 8 5 13

2 III 16 10 26

3 II 5 4 9

4 I

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Kondisi Bulan Januari 2017 Berdasarkan Jenis Jabatan

No Jabatan Jumlah

1 Esselon II 1

2 Esselon III 4

3 Esselon IV 8

4 Fungsional Pengantar Kerja 4

5 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 8

6 Staf Administrasi 23

Total 48

Jumlah Pegawai fungsional yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut dirasa belum cukup memadai dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan urusan pemerintahan di bidang tenaga secara optimal. Berdasarkan perhitungan analisa beban kerja kebutuhan pegawai fungsional idealnya sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah

1 Funsional Pengantar Kerja 108

2 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 28

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Kondisi Bulan Januari 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah %

1 S 3 - -

2 S 2 14 29%

3 S 1 20 42%

4 Diploma 2 4%

5 SMA 12 25%

6 SMP - -

7 SD - -

Total 48 100%



Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Kondisi Bulan Januari 2017 Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah %

1 IV 13 27%

2 III 26 54%

3 II 9 19%

4 I

Total 48 100%

Berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 54% dari seluruh

pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 27%

dari seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dengan demikian, dari

segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai

dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan

pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang

memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas

pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja

Kondisi Bulan Januari 2017 Berdasarkan Unit Kerja

No Unit Organisasi Jumlah %

1 Kepala Dinas 1 2%

2 Sekretariat 12 25%

3 Bidang Hubinsyaker dan Jamsostek

13 27%

4 Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Kerja

9 19%

5 Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja

13 27%

Total 48 100%



II.2.2 Aset

Hingga Tahun 2015, jumlah aset tetap Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

tercatat sebagai berikut :

II.2.2.a Aset Tanah dan Bangunan

Daftar Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Kondisi Hingga 31 Desember 2015

Aset Luas Keterangan

Tanah 2815 Ha Jl. Jemursari Timur II/2 Surabaya

Bangunan 1770 M² 2 lantai

II.2.2.b Aset Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas

Daftar Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Kondisi Hingga 31 Desember 2015

No Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi

Baik Kurang

Baik Rusak Berat

1 AC 34 Unit 34 0 0

2 Alat Penghancur Kertas

6 Unit 6 0 0

3 Audio Amplifier 3 Unit 3 0 0

4 Alat Fotografi 1 Unit 1 0 0

5 Brankas 9 Unit 8 1 0

6 Kursi 671 Unit 610 2 51

7 Filling Cabinet 91 Unit 82 7 2

8 PC/komputer 101 Unit 76 0 23

9 LCD Proyektor 9 Unit 9 0 0

10 Lemari 99 Unit 58 13 18

11 Meja 289 Unit 270 8 0

12 Mesin Ketik 20 Unit 12 6 2

13 Printer 79 Unit 48 0 30

14 Wireless 8 Unit 8 0 0

15 Mobil 5 Unit 2 3 0

16 Sepeda Motor 47 Unit 46 0 0

Jumlah 1472 0 1273 40 126



II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2015 – 2016, meliputi Indikator Kinerja Utama/Kunci ( IKU/K ), Indikator

Standard Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Program/Kinerja.

Tabel 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya

Tahun 2011 – 2015

No.

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indi

kator Lain nya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SPM 1 Besaran

tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

60%

64% 66% 68% 70% 73% 93,13% 95,50% 77,57% 79,20% 60,06% 145,52% 144,70% 114,07% 113,14% 82,27% Batas Akhir Capaian Tahun 2016



2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

60%

0% 0% 65% 70% 80% 0% 0% 64,44% 41,88% 64,09% 0,00% 0,00% 99,14% 59,83% 80,11% Batas Akhir Capaian Tahun 2016

3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

40%

62% 64% 66% 68% 70% 51,08% 60,50% 67,87% 67,02% 70,00% 82,39% 94,53% 102,83% 98,56% 100,00% Batas Akhir Capaian Tahun 2016

4 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

50%

50% 50% 50% 50% 50% 26,29% 48% 24,17% 35% 48,66% 52,58% 96,00% 48,34% 70,00% 97,32% Batas Akhir Capaian Tahun 2016

5 Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

50%

70% 80% 85% 90% 95% 73,60% 90% 79,03% 78,91% 79,25% 105,14% 112,50% 92,98% 87,68% 83,42% Batas Akhir Capaian Tahun 2016

6 Besaran pemeriksaan perusahaan

45%


7 Besaran pengujian peralatan di perusahaan

50%


IKK

1 Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja

6%

4% 4% 5% 5% 6% 3,90% 3,92% 5,20% 5,01% 6,12% 97,50% 98,00% 104,00% 100,20% 102,00% IKK Tahun

2011 - 2015



2 Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha

76%

72% 73% 74% 75% 76% 72,77% 75,25% 75,76% 80,87% 77,04% 101,07% 103,08% 102,38% 107,83% 101,37% IKK Tahun

2011 - 2015

Program/Kegiatan

I Jumlah Pencari Kerja yang berhasil ditempatkan.

4% 4% 5% 5% 6% 3,90% 3,92% 5,20% 5,01% 6,12% 97,50% 98,00% 104% 100,2% 112,4% Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Jumlah fasilitasi akses ke pasar kerja yang dapat dilaksanakan

4 6 11 14 16 4 5 16 13 12 100,00% 83,33% 145,45% 92,86% 75,00% Kegiatan Fasilitasi akses Informasi ke pasar tenaga kerja

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

2 Jumlah pencaker potensial yang difasilitasi untuk dapat mengikuti program magang kerja

220 160 160 0 0 149 160 123 0 0 67,73% 100,00% 76,88% 0,00% 0,00% Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

3 Jumlah calon wirausaha baru hasil seleksi yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha

160 160 0 0 0 100 142 0 0 0 62,50% 88,75% 0,00% 0,00% 0,00% Kegiatan Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru

Orang Orang Orang Orang



4 Jumlah calon wirausaha baru hasil seleksi yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha

0 0 1840 0 0 0 0 1528 0 0 0,00% 0,00% 83,04% 0,00% 0,00% Fasilitasi Pengembangan Produktivitas dan Sarpras Pendukung Untuk Calon Wirausaha Baru

Orang Orang

5 Jumlah Pekerja yang mengikuti pelatihan

0 0 0 160 200 0 0 0 78 0 0,00% 0,00% 0,00% 49% 0,00% Kegiatan Pengembangan Produktivitas Kerja Orang Orang Orang

6 Jumlah calon Wirausaha baru Yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Sarpras Pendukung Usaha

0 0 0 2540 2700 0 0 0 1233 552 0,00% 0,00% 0,00% 48,54% 20,44% Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan

Orang Orang Orang Orang

7 Jumlah stan di pasar modern yang dapat disediakan bagi calon wirausaha baru

10 8 8 0 0 6 8 6 0 0 60,00% 100,00% 75,00% 0,00% 0,00% Kegiatan Fasilitasi Penyediaan stan di pasar modern bagi calon wirausaha baru

stan stan stan stan stan stan

8 Jumlah kecamatan yang diidentifikasi kondisi ketenagakerjaannya

160 31 31 31 31 160 31 31 0 2 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 6,45% Kegiatan Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya

Kelurahan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Dokumen



9 Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan keterampilan alternatif untuk berwirausaha

2380 1880 2660 0 0 2040 1720 2900 0 0 85,71% 91,49% 109,02% 0,00% 0,00% Kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

10 Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat

0 0 0 2160 2460 0 0 0 714 0 0,00% 0,00% 0,00% 33,06% 0,00% Kegiatan Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat

Orang Orang Orang

11 jumlah pencaker yang dilatih ketrampilan kerja formal

2160 1220 1700 4353 5355 1620 1220 1380 1338 935 75,00% 100,00% 81,18% 30,74% 17,46% Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

II Persentase Penyelesaian sengketa pekerja dan pengusaha.

72% 73% 74% 75% 76% 72,77%

75,26% 75,76% 80,87% 77,04% 101,07%

103,10%

102,38% 017,83% 101,37% Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Jumlah perusahaan yang diintervensi untuk dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

280 216 216 0 0 270 222 295 0 0 96,43% 102,78% 136,57% 0,00% 0,00% Kegiatan Fasilitasi Penciptaan Harmonisasi Hubungan Industrial

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

2 Jumlah perusahaan yang diintervensi untuk dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

0 0 0 620 780 0 0 0 784 224 0,00% 0,00% 0,00% 126,45% 28,72% Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan



3 Jangka waktu penyelesaian identifikasi Hidup Layak.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

4 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3.

840 360 3550 0 0 840 320 3560 0 0 100,00% 88,89% 100,28% 0,00% 0,00% Kegiatan Pembinaan Dunia Usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

5 Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3.

0 0 0 3550 3800 0 0 0 1199 1037 0,00% 0,00% 0,00% 33,77% 27,29% Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

6 Jumlah perusahaan yang diperiksa.

10.231 240 240 0 0 8630 284 573 0 0 84,35% 118,33% 238,75% 0,00% 0,00% Kegiatan Pemeriksaan norma kerja dan aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan




0 0 0 1660 2115 0 0 0 655 525 0,00% 0,00% 0,00% 39,46% 24,82% Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan


0 0 0 2800 3050 0 0 0 1207 860 0,00% 0,00% 0,00% 43,11% 28,20% Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

9 Jumlah LPKS, BLK, dan perusahaanh yang diawasi.

220 180 250 0 0 202 163 104 0 0 91,82% 90,56% 41,60% 0,00% 0,00% Kegiatan Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

Lembaga

Lembaga

Lembaga

Lembaga

Lembaga

Lembaga

10 Jumlah LPKS, BLK, dan Perusahaan yang dimonitoring dan dibina

0 0 0 550 650 0 0 0 143 109 0,00% 0,00% 0,00% 26,00% 16,77% Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

Lembaga

Lembaga

Lembaga

Lembaga



III Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dibanding Angkatan Kerja Tahun ( t-2 )

0 0 0 0 0,21%

0 0 0 0 0,18% 0 0 0 0 84,76% Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas

Pelaksanaan Sertifikasi Kerja

0 0 0 0 3052 0 0 0 0 2613 0 0 0 0 0,85616



Penjelasan Kinerja kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja berupa pelaksanaan Kegiatan

Bursa Kerja, Kegiatan Workshop Orientasi Kerja dan Kegiatan Penyuluhan

Penempatan Kerja.

2. Fasilitasi magang Kerja Bagi Pencari Kerja Potensial. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk memfasilitasi pencari kerja yang berkebutuhan

khusus/cacat dan Pencari kerja potensial yang berkompetensi.

3. Fasilitasi Pengembangan Produktivitas dan sarpras Pendukung Calon

Wirausaha Baru. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi peserta hasil

pelatihan, dengan memberikan tempat/stan di pasar modern/mall yang

bertujuan untuk meningkatkan skil berwirausaha secara langsung dan

fasilitasi tempat/ stand untuk berwirausaha dalam rangka memasarkan hasil

produknya.

4. Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk memfasilitasi pencari dalam bentuk memberikan pelatihan yang

bertujuan meningkatkan skill, yang berorintasi agar pencari

kerja/masyarakat setelah mengikuti pelatihan mampu menciptakan

lapangan kerja sendiri.

5. Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kota Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi ketersediaan data

ketenagakerjaan dari hasil survey dan atau kajian akademis mengenai data

data ketenaga kerjaan. Dari hasil tersebut diharapkan dapat menjadi acuan

dalam meningkatkan pelyanan dan kinerja SKPD

6. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pencari kerja dengan tujuan

meningkatkan skil dan produktivitas melalui pelatihan sehingga dapat

dijadikan pola bekerja di tempat kerjanya.

7. Fasilitasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Untuk Calon

Wirausaha Baru. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pencari

kerja hasil pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan skil dan

memberikan sarana pendukung berwirausaha.

8. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Untuk Menyongsong Asean

Economic Community ( AEC ). Kegiatan ini dilaksanakan untuk

memfasilitasi tenaga kerja, yang bertujuan untuk uji kompetensi dalam

rangka menyonsong Asean Economic Community ( AEC ). Dari hasil uji

kompetensi tersebut peserta yang lulus diberikan sertifikat kompetensi

profesi.



9. Fasilitasi Penciptaan Harmonisasi Hubungan Industrial. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai

hubungan kerja dan syarat kerja. Dengan dilaksanakan kegiatan ini

diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan hubungan industrial

antara pekerja dan pengusaha.

10. Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk memfasilitasi penentuan UMK dan fasilitasi syarat kerja.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta rasa aman dan

nyaman dalam bekerja.

11. Pembinaan Dunia Usaha Terhadap Konsep dan Penerapan Norma Kerja

Serta Aspek K3. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi ketaatan dan

kepatuhan perusahaan dalam menerapkan aturan dan norma K3 melalui

kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap perusahaan di Kota

Surabaya.

12. Pemeriksaan Norma Kerja dan aspek K3 Serta Penanganan Kasus

Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melaui kegiatan penyuluhan

dan pembinaan serta gelar kasus ketenagakerjaan dalam rangka

penegakan hukum ketenagakerjaan.

13. Pembinaan Dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta,

Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan monitoring

Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan

Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing melalui kegiatan penyuluhan

dan sosialisasi.

14. Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman

mengenai hubungan kerja dan syarat kerja. Dengan dilaksanakan kegiatan

ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan hubungan

industrial antara pekerja dan pengusaha

15. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perusahaan dan pekerja

dalam rangka peningkatan pemahaman atas regulasi ketenagakerjaan

melalui kegiatan sosialisasi.

16. Fasillitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui

kegiatan penyuluhan dan pembinaan serta gelar kasus ketenagakerjaan

dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan.



17. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan penegakan Hukum Terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

memfasilitasi ketaatan dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan

aturan dan norma K3 melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap

perusahaan di Kota Surabaya



Penjelasan terkait capaian Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) tahun 2011 -2015 sebagai berikut :

FOKUS INDIKATOR FORMULA 2011 2012 2013 2014 2015

I K K TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

TAR

GET

REALI

SASI

Ketenaga kerjaan

Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang

Ditempatkan : Jumlah

Pengangguran ( t-1 ) x 100%

2% 3,90% 4% 3,92% 5% 5,20% 5% 5,01% 6% 6,12% Ditempatkan 3.568 Org.


Ditempatkan

Org. 3.744

Ditempatkan

3.902 Org.



(t-1) 91.390 Org.


(t-1) 75.954 Org.


(t-1) 71.997 Org.


(t-1) 77.861 Org.


(t-1) 85.345 Org.

Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha

Jumlah Kasus yang Diselesaikan : Jumlah Kasus Yang Dicatatkan x 100%

72% 72,77% 73% 75,25 74% 75,76% 75% 80.87%

76% 77,04%

Sengketa Berhasil

Ditangani 155 Kasus

Sengketa Berhasil

Ditangani 292 Kasus

Sengketa Berhasil

Ditangani 347

Kasus

Sengketa Berhasil

Ditangani 296 Kasus

Sengketa Berhasil Ditangani 302

Kasus



Kasus Yang


Kasus Yang


Kasus Yang Dilaporkan 392

Kasus



Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya

Program/ Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Meningkatkan Kesempat an Kerja

16.701.530.893 15.306.581.076

14.522.047.461

16.404.930.465

12.349.088.754

11.939.114.925

9.728.351.743 11.827.727.876 12.019.920.

103

10.746.807.908

71% 64% 81% 73% 87%

Kegiatan Fasilitasi akses Informasi ke pasar tenaga kerja

101.487.410

223.146.700

370.627.820

306.130.500 440.334.151

74.185.500

139.964.064 341.121.700 249.445.000

406.295.610

73% 63% 92% 81% 92%

Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial

524.686.930

4.336.415.540

339.901.250

0 0 297.606.500

367.551.259 267.292.700 0 0 57% 8% 79% 0 0

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru

1.380.627.030

267.738.318

1.379.689.300

0 0 368.103.200

145.337.450 598.603.125 0 0 27% 54% 43% 0 0

Fasilitasi Pengembangan Produktivitas dan Sarpras Pendukung Untuk Calon Wirausaha Baru

0 0 1.379.689.300

0 0 0 0 598.603.125 0 0 0 0 43% 0 0

Kegiatan Pengembangan Produktivitas Kerja

0 0 0 58.824.685 0 0 0 48.568.770

0 0 0 0 83% 0

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan

0 0 0 5.380.967.885 4.755.873.481

0 0 0 3.891.871.9

05

4.361.183.160

0 0 0 72% 92%

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan stan di pasar modern bagi calon wirausaha baru

590.126.800

464.983.174

345.809.730

0 0 229.907.000

288.823.217 200.526.799 0 0 39% 62% 58% 0 0



Kegiatan Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya

865.541.706

340.912.402

690.142.710

330.138.200 262.826.000

765.433.250

298.871.311 325.721.575 40.000.000

208.034.000

88% 88% 47% 12% 79%

Kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha

7.899.852.620

5.552.932.500

5.702.517.201

0 0 6.211.905.300

4.600.669.726 5.611.220.578 0 0 79% 83% 98% 0 0

Kegiatan Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat

0 0 0 3.153.394.720 0 0 0 0 1.890.940.4

85

0 0 0 60% 0

Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

5.339.208.397

4.120.452.442

4.313.670.150

7.090.533.760 6.829.532.222

3.991.974.175

3.887.134.716 3.884.638.373 5.836.988.9

93

5.721.938.838

75% 94% 90% 82% 84%

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

0 0 0 84940715 60522900 0 0 0 62104950 49356300 0 0 0 73% 82%

Program Peningkat an Kompeten si Tenaga Kerja Dan Produktivi tas

0 0 0 0 4.704.411.875 0 0 0 0 3.660.712.156 0% 0% 0% 0% 78%

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Untuk Menyonsong Asean Economic Community ( AEC )

0 0 0 0 4.704.411.875 0 0 0 0 3.660.712.156 0 0 0 0 78%



Program Perlindungan dan Pengem bangan Lembaga Ketenaga kerjaan

2.562.518.854

2.045.837.480

2.495.503.187

2.595.656.911 1.741.911.095

2.165.730.480

1.728.364.620 1.973.309.043 1.867.606.3

24

1.511.206.706

85% 84% 79% 72% 87%

Kegiatan Fasilitasi Penciptaan Harmonisasi Hubungan Industrial

618.598.672

617.980.992

570.499.003

0 0 450.114.660

470.326.793 450.589.681 0 0 73% 76% 79% 0 0

Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

0 0 0 764.160.537 698.710.680

0 0 0 639.897.991

623.507.148

0 0 0 84% 89%

Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya

601.879.098

473.715.120

759.815.360

746.506.301 834.584.385

549.276.680

383.965.598 557.047.998 630.593.578

756.662.967

91% 81% 73% 84% 91%

Kegiatan Pembinaan Dunia Usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3

421841442 400805051 724322794 0 0 386839230 379896594 623920841 0 0 92% 95% 86% 0 0

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

0 0 0 753.626.705 670.722.860

0 0 0 532.067.665

570.774.489

0 0 0 71% 85%

Kegiatan Pemeriksaan norma kerja dan aspek K3 serta penanganan kasus ketenagakerjaan

785.896.556

452.170.357

398.214.900

0 0 697.748.760

413.161.035 316.747.823 0 0 89% 91% 80% 0 0

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

0 0 0 827.759.900 0 0 0 0 506.425.381

0 0 0 0 61% 0

Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

0 0 0 267764005 236603850 0 0 0 198519700 183769250 0 0 0 74% 78%



Kegiatan Pengawasan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

134303086 101165960 42651130 0 0 81751150 81014600 25002700 0 0 61% 80% 59% 0 0

Total 19.264.049.747

17.352.418.556

17.017.550.648 19.000.587.376

18.795.411.724

14.104.845.405 11.456.716.363 13.801.037.018

13.887.526.427

15.918.726.770

73% 66% 81% 73% 85%



II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Bidang

Ketenagakerjaan.

II.4.1 Renstra Kementerian Tenaga Kerja, Renstra Disnakertransduk Provinsi

Jawa Timur dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Berdasarkan

Sasaran Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur 2009-2014 dan Renstra

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014, dengan Renstra

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, perbandingan/komparasi capaian sasaran

dapat dilihat melalui tabel berikut :



Tabel 3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Disnaker Kota Surabaya

terhadap Sasaran Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementrian Tenaga Kerja RI

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra Disnaker Kota

Surabaya ( Tahun2011-2015 )

Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi Sasaran pada Renstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Prosentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja

penempatan pencari kerja penempatan pencari kerja

2 Jumlah Fasilitasi Akses Ke Pasar Kerja Yang Dapat Dilaksanakan

51 Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja

Kali

3 Jumlah Pencaker Potensial Yang Difasilitasi Untuk Dapat Mengikuti Program Magang Kerja

513 Orang

Peningkatan calon tenaga kerja yg dimagang-kerjakan

Peningkatan calon tenaga kerja yg dimagang-kerjakan

Pemagangan Dalam negeri Pemagangan Dalam negeri

Pemagangan Luar Negeri Pemagangan Luar Negeri

4 Jumlah Calon Wirausaha Baru Hasil Seleksi Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Pelatihan Dan Bantuan Sarpras untuk Mendukung Usaha

1770 Tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar

usaha & mempunyai pendapatan tetap

Tenaga kerja di sektor informal yang mampu

belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap Orang

5 Jumlah Stand Di Pasar Modern Yang Dapat Disediakan Bagi Calon Wirausaha Baru

20 Tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap

Tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap

stan

5 Jumlah Masyarakat Yang Difasilitasi Mendapatkan Ketrampilan Alternatif Untuk Berwirausaha

6660

Orang

6 Jumlah Masyarakat Yang Dilatih Wirausaha Mandiri 714

Orang

7 Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Ketrampilan Kerja Formal

6130 peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi

peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi

Orang



8 Junlah Kecamatan Yang Diidentifikasi Kondisi Ketenagakerjaan

8 X x

Dokumen

9 Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Pengembangan Produktivitas Kerja

78 Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja

Orang

10 Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan

1785

Orang

11 Jumlah Calon Wirausaha Baru Hasil Seleksi Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Pelatihan Dan Bantuan Sarpras untuk Mendukung Usaha

320 Tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap

Tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap

Orang

12 Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dibanding Angkatan Kerja Tahun ( t-2 )

0,18% Peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi

Peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi

13 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

2613

Orang

14 Prosentase Penyelesaian Sengketa Pekerja Dan Pengusaha

381,50% Penurunan kasus perselisihan hub. Industrial Penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial

15 Jumlah Perusahaan Yang Diintervensi Untuk Dapat Mendukung Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis

787

Perusahaan

16 Janka Waktu Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Di 3 Lokasi

60 Peningkatan upah pekerja x

Bulan Peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) Peningkatan Peraturan Perusahaan (PP)

Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

17 Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pembinaan Konsep Dan Penerapan Norma Kerja Serta Aspek K3

2194 Penurunan kasus kecelakaan kerja

Perusahaan Peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) x

jumlah Perusahaan Yang Diperiksa 9492 Penurunan kasus kecelakaan kerja x

Perusahaan Pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja Kepesertaan jamsostek aktif



18 Jumlah LPKS, BLK Dan Perusahaan Yang Dimonitoring Dan Dibina

252 Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja x

Lembaga

19 Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial

708 Penurunan kasus perselisihan hub. Industrial Penurunan kasus perselisihan hub. Industrial

Perusahaan

20 Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Sosialisasi 2236 Peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja

Kepesertaan jamsostek aktif

Perusahaan

21 Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian Perlindungan Hukum Dan Jamsostek

1180 Kepesertaan jamsostek aktif Kepesertaan jamsostek aktif

Perusahaan `

22 Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum

2067 Penurunan kasus kecelakaan kerja Penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial

Perusahaan

23 Jumlah LPKS, BLK Dan Perusahaan Yang Diawasi 469 Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja x

Perusahaan

Sesuai dengan komparasi sasaran renstra tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk periode renstra tahun 2016 -2021 memperhatikan dan mengembangkan sasaran sebagaimana yang sudah tertuang dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja, Tarnsmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki peran strategis

pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada

skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi

(darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi

peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat

Kegiatan Nasional. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya dihadapkan dengan kondisi :

1. Kota Surabaya sebagai tujuan arus urbanisasi penduduk dan Tenaga

Kerja. Data Tahun 2014 menunjukan angka angkatan kerja sebanyak

1.465.502 orang, yang bekerja sebanyak 1.380.157 dan yang mencari

pekerjaan/penganggur sebanyak 85.345 Orang dengan TPT sebesar

5,82%.

2. Tuntutan untuk peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Tenaga

Kerja yang merupakan pelaksana dari aktivitas pelayanan baik di sektor

jasa, perdagangan, industry dan Transportasi.

3. Tuntutan pelayanan atas perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung bertambah,

berdasar data BPS Kota Surabaya.

Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Surabaya

pada tahun 2010 s/d 2015

Tahun Bekerja Mencari Pekerjaan

Angkatan Kerja

Tingkat Kesempatan

Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

1 2 3 4 5 6

2010 1.245.542 91.390 1.336.932 93,16% 6,84%

2011 1.399.193 75.954 1.475.147 94,85% 5,15%

2012 1.347.680 71.997 1.419.677 94,93% 5,07%

2013 1.395.604 77.861 1.473.465 94,72% 5,28%

2014 1.380.157 85.345 1.465.502 94,18% 5,82%

2015 1.365.180 102.914 1.468.094 92,99% 7,01%

5. Tingginya Angka Angkatan Kerja Tahun 2014 sebanyak 1.465.502 Orang.

Dengan jumlah Penduduk per Bulan Mei 2014 sebanyak ±2.870.500 jiwa.



6. Pertumbuhan populasi yang terus menanjak tentu harus diimbangi dengan

terbukanya lapangan kerja yang lebih luas di Surabaya. Selama ini

struktur ekonomi Surabaya masih ditopang oleh sektor tersier, yaitu sektor

perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi;

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa jasa lain;

sektor bangunan dan sebagian sektor manufaktur.

Permasalahan ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kota Surabaya

adalah :

3. Masalah pengangguran, antara lain disebabkan :

a. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan

kerja.

b. 2.Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan

ekonomi.

c. Kurang sesuainya kualitas angkatan kerja dengan kebutuhan pasar

kerja yang tersedia.

d. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga

kerja yang sesuai.

e. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja

baru masih rendah.

f. Angkatan kerja yang baru lulus dari sekolah dan universitas belum

mendapatkan pekerjaan.

g. Potensi angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun sebagai

bonus demografi.

Masih kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan

rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi

angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi

tuntutan dan persaingan pasar kerja global yang membutuhkan tenaga

kerja profesional dan bersertifikasi.

4. Masalah tingginya angka perselisihan hubungan industrial antara lain

disebabkan :

a. Masih rendahnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap

peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;

b. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan struktur dan skala

upah;



c. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki sarana hubungan

industrial;

d. Masih banyak perusahaan yang belum mematuhi norma kerja dan

norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Tabel 07 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya

Aspek Kajian Capaian/

Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL EKSTERNAL

(KEWENANGAN SKPD) (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

STRENGTHS WEAKNESS OPPORTUNITIES THREATS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7)

1. Peningkatan Kesempatan Kerja

Target 6%

Realisasi 6,12%

Program Renstra

2011 - 2015

Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan

Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan

kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja

Perbanding an pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan

Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja.

Standar Operasional Prosedur yang jelas

Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan

Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial

Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global

Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan



kuantitas petugas pendamping di masing-masing kecamatan

Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegerasi

kesempatan bekerja di luar negeri

Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan

Koordinasi antar unit kerja

Perkembangan teknologi

Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif.

Kurangnya Pegawai fungsional Pengantar Kerja untuk mendukung optimalisasi penempatan tenaga kerja

2. Perlindungan Dan Pengembangan Lembagaan Ketenagakerjaan

Target 76%

Realisasi 77,04%

Program Renstra

2011 - 2015




Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat bidang pengawasan Ketenagaker jaan







Masih kurangnya pegawai fungsionan Pengawas ketenagakerjaan dan pegawai fungsional mediator PHI





Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja



3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas

Target 0,21%

Realisasi 0,18%

Program Renstra

2011 - 2015













Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya.





III.2 Perumusan Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berbagai permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya tidak terlepas dari adanya berbagai isu strategis di lingkup

eksternal, mulai dari isu internasional, isu nasional, hingga regional ataupun lokal

di Jawa Timur sendiri. Uraian lebih lengkap dapat dilihat melalui able berikut ini :

Tabel 8 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lo

kal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Perkembangan ekonomi dunia yang fluktuatif.

Proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Gender Mainstreaming (Pengarus-utamaan Gender). 2 - APEC (Asia Pacific

Economic Cooperation). Kualitas/kesiapan SDM, produk dan infrastruktur.

Kesiapan SDM, produk dan infrastruktur.

- ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement).

- AEC (ASEAN Economic Community).

- MDGs (Millenium Development Goals).

3 Pekerjaan yang Layak atau Decent Work (ILO).

- TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Jawa Timur Tahun 2013 sebesar 4,33%. TPT kota Surabaya Tahun 2015.

- Tingginya disparitas Upah Minimum Kab/Kota (UMK) di Jawa Timur (Tahun 2015 UMK tertinggi Rp. 2.710.000,- dan terendah Rp. 1.150.000,).

- TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Nasional Tahun 2013 sebesar 6,25%.

- Berlakunya BPJS Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014.

- Berlakunya BPJS Ketenaga-kerjaan per 1 Januari 2014.

4 HDI (Human Development Index).

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ranking 124 dari 187 Negara.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jawa Timur ranking 17 dari 34 Provinsi.

5 Social Protection Floor. MP3KI (Masterplan Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia).

Angka kemiskinan Jawa Timur Tahun 2013 tertinggi dibandingkan Provinsi lain.

6 Pemanfaatan Bonus Demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi.

Pemanfaatan bonus demografi.

7 Disparitas wilayah. Disparitas wilayah.



Penjelasan : 1. Isu Internasional mengenai Perkembangan ekonomi dunia yang fluktuatif.

Saat ini perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan,

sehingga secara tidak langsung berdampak pula pada perekonomian

Nasional. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi

ketenagakerjaan di Provinsi jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Hal ini

dikarenakan perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap proses produksi

dari padat karya menjadi padat teknologi, sehingga terjadi pengurangan

jumlah tenaga kerja yang berakibat akan bertambahnya tingkat

pengangguran di Kota Surabaya.

2. Isu nasional dan regional mengenai Proyek MP3EI (Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pemerintah telah

menetapkan masterplan percepatan dan perluasan perluasan pembangunan

ekonomi di Indonesia. Proyek MP3EI bertujuan untuk percepatan

pembangunan dalam rangka pengurangan pengangguran. Provinsi Jawa

Timur merupakan salah satu daerah yang dipilih oleh pemerintah dalam

pelaksanaan pembangunan Proyek MP3Ei. Lokasi Proyek MP3Ei di Jawa

Timur berada di Kabupaten Gresik, khusus untuk kawasan industri prosesing

makanan dan minuman. Dengan proyek ini akan membuka peluang

kesempatan kerja yang banyak. Secara administrasi Wilayah Kota Surabaya

berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik, sehingga dengan adanya

proyek ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kota Surabaya dalam

mempersiapkan sumber daya manusia pekerja yang berkompeten untuk

memenuhi pasar kerja regional tersebut.

3. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation, ACFTA (ASEAN-China Free

Trade Agreement), dan AEC (ASEAN Economic Community). Isu ini

mengenai dampak adanya pasar bebas, dimana produk luar negeri bebas

bea masuk ke Indonesia. Dampak dari pasar bebas akan mempengaruhi

kondisi industri di Indonesia, terutama masalah ketenagakerajaan. Pelaku

bisnis/industri pasti akan mempertimbangkan untung dan rugi dalam

bisnisnya. Jika lebih untung membeli produkduk dari luar negeri untuk

dipasarkan di dalam negeri maka, perusahaan yang biasanya melakukan

proses produksi akan beralih bisnis trading ( berdagang ). Jika hal ini terjadi

maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran,

sehingga tingkat pengangguran semakin bertambah.



III.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Surabaya

Untuk mengenali faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong

pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan Kota Surabaya terhadap pencapaian visi,

misi dan fokus program Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, maka dilakukan

identifikasi lebih lanjut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya

Visi:

“Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi"

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas.

8. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

No Misi dan Program Walikota dan Waki Walikota Surabaya

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

-1 -2 -3 -4 -5

1

Misi 1 : Mewujudkan

Sumber Daya

Masyarakat yang

berkualitas.

INTERNAL : INTERNAL : Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja.






Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif



Kurangnya Pegawai fungsional Ketenagakerjaanuntuk mendukung optimalisasi penempatan tenaga kerja




EKSTERNAL : EKSTERNAL :


Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan






Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat bidang pengawasan Ketenagakerjaan




2 Misi 8 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

INTERNAL : INTERNAL :














III.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Tabel 10 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Sasaran Jangka Menengah Renstra

K/L

Permasalahan SKPD Sebagai Faktor


1 2 3 4 5


1 Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja




2 Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja




3 Terwujudnya hubungan industrial yg harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial.




4 Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja



5 Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak.



6 Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yg terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yg berdaya saing.




7 Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans.






8 Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yg baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).




9 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnakertrans.



Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tidak ada kewenagan urusan Transmigrasi.

Tabel 11 Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra

SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Sasaran Jangka

Menengah Renstra Disnakertransduk

Jatim

Permasalahan SKPD Sebagai Faktor


1 2 3 4 5


1 Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja.




2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.




3 Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja.




4 Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.





5 Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan



6 Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.












Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tidak ada kewenagan urusan Kependudukan dan Transmigrasi.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki

tugas dan fungsi melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Wajib Non

Dasar. Adapun urusan pemerintahan yang diemban oleh Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya adalah Urusan Tenaga Kerja.

2. Pada pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, terdapat berbagai

permasalahan yang menyebabkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan

tidak bisa berjalan optimal. Untuk itu diperlukan identifikasi sasaran agar

dapat menetapkan capaian kinerja pelayanan di bidang ketenagakerjaan di

Kota Surabaya.



3. Selanjutnya, dilakukan review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan, ditinjau dari(1) gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya, serta (2) tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya.

4. Berikutnya, disusun metode penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

1) Pembahasan melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan

melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu

strategis.

2) Menggunakan Analisa SWOT dengan cara sebagai berikut :

a. Identifikasi Faktor Internal dan Ekternal, dengan mengisi tabel sebagai

berikut :

Indentifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Pada Misi RPJMD

No Uraian Faktor Internal Misi RPJMD

STRENGTHS

1 Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan. Misi 1 dan 8

2 Standar Operasional Prosedur Yang Jelas. Misi 1 dan 8

3 Kuantitas Petugas Pendamping Di Masing-Masing Kecamatan.

Misi 1

4 Koordinasi antar unit kerja. Misi 1 dan 8

WEAKNESS

1 Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan.

Misi 1 dan 8

2 Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan.

Misi 1 dan 8

3 Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegerasi.

Misi 1 dan 8



No Uraian Faktor Eksternal Misi RPJMD

OPPORTUNITIES

1 Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial. Misi 1

2 Kesempatan bekerja di luar negeri. Misi 1

3 Kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja.

Misi 1

4 Perkembangan teknologi. Misi 1 dan 8

THREATS

1 Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan.

Misi 1 dan 8

2 Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global.

Misi 1

3 Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat bidang pengawasan Ketenagakerjaan.

Misi 1 dan 8

4 Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan.

Misi 1

b. Melakukan penilaian terhadap faktor isu strategis yang telah ditetapkan

berdasarkan identifikasi faktor, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

Tabel 14 Skor Kriteria Penentuan Isu Isu Strategis

No Kriteria

Faktor Penilaian Internal

Bobot

STRENGTHS

1 Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan. 0,15

2 Standar Operasional Prosedur Yang Jelas. 0,15


0,15

4 Koordinasi antar unit kerja. 0,12

WEAKNESS


0,15


0,15


0,12

JUMLAH 1



No Kriteria

Penilaian Faktor Eksternal

BOBOT

OPPORTUNITIES

1 Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial. 0,14

2 kesempatan bekerja di luar negeri. 0,11

3 kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja.

0,14

4 Perkembangan teknologi. 0,11

THREATS

1 Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan

0,14


0,11


0,11


0,14

JUMLAH 1

( Data sesuai analisa SWOT e-indicators )

Keterangan Nilai Urgensi ( NU ) :

Nilai Urgensi Faktor (NU) bertujuan untuk mengetahui dan menentukan

faktor-faktor mana yang lebih urgen, dengan cara membandingkan setiap faktor

dengan faktor-faktor yang lain. NU ditentukan dengan Skala Likert dan Teori Delpi

dengan skala 1-5. Sedangkan nilai bobot faktor (BF) didapat dari rumus BF =

NU/JUMLAH NU X 100 %

Nilai 1 : Sangat tidak berbobot atau sangat tidak mendukung atau sangat tidak

terkait

Nilai 2 : Tidak berbobot atau tidak mendukung atau tidak terkait

Nilai 3 : Cukup berbobot atau cukup mendukung atau cukup terkait

Nilai 4 : Berbobot atau mendukung atau terkait

Nilai 5 : Sangat berbobot atau sangat mendukung atau sangat terkait



Evaluasi Faktor Internal Dan Eksternal

No Uraian Faktor Internal BF ND NBD NRK NBK TNB

STRENGTHS 4,88

1 Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan.

0,15 5 0,75 4,21 0,63 1,38

2 Standar Operasional Prosedur Yang Jelas.

0,15 5 0,75 0,64 0,55 1,3


0,15 5 0,75 3,29 0,49 1,24

4 Koordinasi antar unit kerja. 0,12 4 0,48 4 0,48 0,96

WEAKNESS 2,42


0,15 3 0,45 3,71 0,56 1,01


0,15 1 0,15 3,79 0,57 0,72


0,21 2 0,24 3,71 0,45 0,69

No Uraian Faktor Eksternal BF ND NBD NRK NBK TNB

OPPORTUNITIES 4,18

1 Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial.

0,14 5 0,7 3,5 0,49 1,19

2 Kesempatan bekerja di luar negeri.

0,11 4 0,44 2,86 0,31 0,75

3 Kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja.

0,14 5 0,7 4,36 0,61 1,31

4 Perkembangan teknologi. 0,11 5 0,55 3,43 0,38 0,93

THREATS 2,69

1 Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan

0,14 2 0,28 3,71 0,52 0,8


0,11 2 0,22 3,86 0,42 0,64


0,11 1 0,11 3 0,33 0,44


0,14 2 0,24 3,79 0,53 0,81



Keterangan :

Nilai Dukungan Faktor (ND) bertujuan untuk menilai tingkat dukungan

masing-masing faktor terhadap pencapaian misi organisasi yang telah ditetapkan.

ND ditentukan dengan Skala Likert dan Teori Delpi dengan skala 1-5.

Nilai Keterkaitan (NK) dan Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) masing-masing

faktor, NK bertujuan untuk mencari nilai keterkaitan antar faktor, artinya setiap

faktor dinilai tingkat keterkaitannya satu sama lain untuk semua faktor internal

(strength & weakness) dan faktor eksternal (opportunities & threats). NK ditentukan

dengan Skala Likert dan Teori Delpi dengan skala 1-5

c. Formulasi isu strategis. Alternatif isu strategis perlu dinilai untuk dapat menentukan prioritas isu Penilaian didasarkan pada:

Manfaat/Dampak Bagi Publik (M) Bobot = 30

Daya Ungkit Pembangunan Daerah (DU) Bobot = 20

Kemungkinan/Kemudahan untuk Di-Capai/Ditangani (C)

Bobot = 20

Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota (VMK) Bobot = 30



Tabel 15 Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis

Nilai Skala criteria

TN RANK

DENTIFIKASI ISU

STRATEGIS (narasi isu

dibuat berdasarkan

deskripsi faktor)

M (30%) DU (20%) C (20%) VMK (30%)

nilai nilai x bobot

nilai nilai x bobot

nilai nilai x bobot

nilai nilai x bobot

FAKTOR OPPORTUNITIES

1 Kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait

penempatan kerja(m1)

4 1,2 5 1 5 1 5 1,5 4,7 Tingkat kerjasama yang baik dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja

2 Dukungan partisipasi pelaku hubungan

industrial(m1)

5 1,5 5 1 4 0,8 5 1,5 4,8 1 Tingginya dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial

3 Perkembangan

teknologi(m1, m8) 3 0,9 4 0,8 3 0,6 3 0,9 3,19 Adanya

perkembangan teknologi

4 Kesempatan bekerja di

luar negeri(m1) 4 1,2 4 0,8 4 0,8 4 1,2 4 Tingginya

dukungan partisipasi stakeholder bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis

FAKTOR STRENGTHS

1 Kewenangan Bidang

Ketenagakerjaan. (m1, m8)

4 1.2 4 0.8 4 0.8 3 0.9 3.7 Telah memiliki kewenangan Bidang Ketenagakerjaan

2 Standar Operasional Prosedur Yang Jelas. (m1,m8)

5 1.5 4 0.8 5 1 5 1.5 4.8 2 Telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas

3 Kuantitas Petugas Pendamping Di Masing-Masing Kecamatan. (m1)

4 1.2 3 0.6 4 0.8 4 1.2 3.8 Telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas fungsi yang jelas

4 Koordinasi antar unit

kerja. (m1,m8) 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 Telah memiliki

standar operasional prosedur yang jelas dalam menjalankan tupoksi



FAKTOR THREATS

1 Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan (m1)

5 1.5 3 0.6 4 0.8 3 0.9 3.8 kurangnya tingkat

pemahaman

masyarakat

pekerja dan

pengusaha

terhadap aturan

2 Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan (m1, m8)

5 1.5 5 1 3 0.6 4 1.2 4.3 Tidak

seimbangnya

perbandingan

pertumbuhan

pencari kerja

dengan

pertumbuhan

lowongan

3 Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global (m1)

5 1.5 4 0.8 5 1 5 1.5 4.8 3 Kurangnya

kualitas dan

produktivitas

kerja dalam

menghadapi

persaingan

global

4 Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat bidang pengawasan Ketenagakerjaan (m1, m8)

3 0.9 3 0.6 4 0.8 3 0.9 3.2 Adanya

perubahan

regulasi teknis

Pemerintah

Pusat bidang

pengawasan

Ketenagakerjaan

FAKTOR WEAKNESS

1 Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan (m1,m8)

5 1.5 4 0.8 4 0.8 5 1.5 4.6 Kurangnya

jumlah pegawai

fungsional

tertentu dan

umum bidang

ketenagakerjaan

2 Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan (m1,m8)

5 1.5 5 1 4 0.8 4 1.2 4.5 Sarana dan prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer, dan ruang pelayanan yang belum

3 Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegerasi (m1,m8)

5 1.5 3 0.6 3 0.6 4 1.2 3.9 Adanya sistem pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegerasi



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan

yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan

datang. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Visi

dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya secara jelas menunjukkan apa yang

menjadi cita-cita layanan terbaik Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, baik dalam

upaya mewujudkan Visi Walikota Surabaya yaitu “Surabaya Kota Sentosa

Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi", dan Misi

Walikota Surabaya yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga

Kerja yaitu : 1. Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas, 2.

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. maupun dalam upaya

mencapai kinerja pembangunan di urusan tenaga kerja di Kota Surabaya pada

aspek perlindungan, layanan dan peningkatan daya saing dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang


Tenaga Kerja Kota Surabaya. Disnaker Kota Surabaya mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya,

visi dan misi Disnaker Kota Surabaya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

4.1.1 Perumusan Visi

Visi Disnaker Kota Surabaya adalah :

“Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Unggul Yang Berdaya Saing Global

Dengan Didukung Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan

Berkeadilan“

Penetapan visi tersebut dilakukan melalui perumusan perwujudan visi,

sebagaimana dapat dilihat secara lebih terinci pada tabel berikut :



Tabel 17 Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis Isu Strategis

Permasalahan

Pembangunan Daerah

Visi : v Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Unggul Yang Berdaya Saing Global Dengan Didukung Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan


v Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan.


v Standar Operasional Prosedur Yang Jelas.


v Kuantitas Petugas Pendamping Di Masing-Masing Kecamatan.


v Koordinasi antar unit kerja.


v Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan.


v Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan.


v Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegerasi.

v Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial.

v Kesempatan bekerja di luar negeri.

v kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja.

v Perkembangan teknologi.

v Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan

v Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global.

v Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat bidang pengawasan Ketenagakerjaan.

v Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan.



IV.1.2 Pertimbangan Pokok Visi Terpilh

Sedangkan visi Disnaker Kota Surabaya dirumuskan lebih lanjut melalui

perwujudan visi sebagai berikut :

Pokok Visi Terpilih

PERTIMBANGAN DESKRIPSI POKOK VISI NARASI VISI

POKOK VISI KDH TERPILIH

Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi

1. Standar

Operasional

Prosedur

2. Kualitas dan

produktivitas

tenaga kerja

3. Dukungan

partisipasi

pelaku

hubungan

industrial

4. Berdaya

saing global

Mewujudkan kualitas tenaga kerja unggul yang berdaya saing global dengan didukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

MISI KDH TERPILIH YANG TERKAIT

misi ke 1. Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas misi ke 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

HASIL PERUMUSAN ISU STRATEGIS

1. Telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas

(DO unggul:kompeten, produktif dan inovatif yang dicapai melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk memenuhi kualifikasi kebutuhan dunia kerja formal)

2. Kurangnya kualitas dan produktivitas kerja dalam menghadapi persaingan global

3. Tingginya dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial



Pertimbangan Visi Terpilih berdasar Tupoksi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

TUPOKSI SKPD Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nmor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Keduabelas)

Pernyataan / Narasi Visi SKPD Mewujudkan kualitas tenaga kerja unggul yang berdaya saing global dengan didukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan (DO unggul:kompeten, produktif dan inovatif yang dicapai melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk memenuhi kualifikasi kebutuhan dunia kerja formal)

Hasil Perumusan Isu Strategis Telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas

Kurangnya kualitas dan produktivitas kerja dalam menghadapi persaingan global

Tingginya dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial


No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

1 Surabaya kota sentosa yang

berkarakter dan berdaya saing global berbasis

ekologi

Standar Operasional Prosedur

Mewujudkan kualitas tenaga kerja unggul yang berdaya saing global dengan didukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja


Berdaya saing global




Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Mewujudkan kualitas tenaga kerja

unggul yang berdaya saing global

dengan didukung kondisi hubungan

industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan


(DO unggul:kompeten, produktif dan inovatif yang dicapai melalui pelatihan

dan sertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk

memenuhi kualifikasi kebutuhan dunia kerja

formal)

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja


Berdaya saing global

IV.1.3 Perumusan Misi

Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi

profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja.

2. Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan

meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang

profesional bagi semua pemangku kepentingan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang berbasis

teknologi informasi.

Penetapan misi Disnaker Kota Surabaya tersebut merupakan hasil dari

proses perumusan sebagaimana tertuang pada tabel-tabel berikut ini :



Tabel 20 Perumusan Misi

No. Visi Pokok-pokok

visi

Stakeholder layanan Misi

SKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya

1 Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja

Unggul Yang

Berdaya Saing Global

Dengan Didukung Kondisi

Hubungan Industrial

Yang Harmonis, Dinamis

Dan Berkeadilan


(√) Rincian misi (√) Rincian misi (√) Rincian misi (√) Rincian misi

Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja.

2 Kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Rincian misi Rincian misi Rincian misi Rincian misi

Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang profesional bagi semua pemangku kepentingan.

3 Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial

Rincian misi Rincian misi Rincian misi Rincian misi

Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi.

4 Berdaya saing global



IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya merupakan turunan dari sasaran

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja.

Merupakan turunan dari Misi Pertama yaitu Meningkatkan kualitas

tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk

mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja.

2. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup

industrial yang harmonis. Merupakan turunan dari Misi Kedua yaitu

Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan

meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang

profesional bagi semua pemangku kepentingan.

3. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik.

Merupakan turunan dari Misi Ketiga yaitu Meningkatkan kualitas

pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi

informasi.

4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang

Ketenagakerjaan. Merupakan turunan dari Misi Ketiga yaitu

Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang

berbasis teknologi informasi.

Dari tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menjadi sasaran, indikator sasaran

dan target sasaran untuk periode Renstra Tahun 2016-2021 sebagaimana

rumusan berikut :

NO. TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3)

1 Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja

Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia

2 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis

Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan

3 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

4 Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan

Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan



Tabel 21 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya

NO.

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET PADA TAHUN E-

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

0 1 2 3 4 5 akihir 0 1 2 3 4 5 akihir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja

Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal

68% >40% >40% >40% >40% >40% >40% Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia

Persentase pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan

25% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

2 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis

Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan

2,9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan

Persentase peningkatan kuantitas sarana hubungan industrial

4% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

3 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan program

N/A 90% 91% 92% 92% 93% 93% Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daera

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

N/A 75% 76% 77% 78% 79% 80% Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

N/A 60% 62% 64% 66% 68% 70%

4 Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan

Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

N/A 76% 76% 76% 76% 76% 76% Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan

Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan yang diselesaikan

0 70 70 72 74 76 78



IV.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

Perumusan berbagai alternatif strategi di bidang ketenagakerjaan, dilakukan

melalui pengidentifikasian terhadap kekuatan dan kelemahan yang menjadi faktor

internal, serta peluang dan tantangan yang menjadi faktor eksternal, sebagaimana

dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 22 Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Ketenagakerjaan

FAKTOR

EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL

PELUANG : - Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial. - Kesempatan bekerja di Luar Negeri. - Kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan

terkait penempatan kerja. - Perkembangan teknologi.

TANTANGAN : - Pengangguran yang masih banyak. - Kualitas tenaga kerja dan produktifitas kerja

dalam menghadapi persaingan global. - Perbandingan pertumbuhan pencari kerja

dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan. - Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat

bidang pengawasan Ketenagakerjaan. - Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan

pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan.

KEKUATAN : - Kewenangan

Bidang Ketenagakerjaan.

- Standar Operasional Prosedur yang jelas.

- Kuantitas Petugas Pendamping di Masing-Masing Kecamatan.

- Koordinasi antar unit kerja.

ALTERNATIF STRATEGI :

1. Pengembangan informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

2. Mengoptimalikan pemberian pelatihan serta sertifikasi pelatihan guna mendukung terwujudnya tenaga kerja dgn tingkat keterampilan dan kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja

3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi lembaga-lembaga pelatihan kerja.

4. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi lembaga-lembaga pelatihan kerja.

6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja. 7. Penegakan hukum ketenagakerjaan. 8. Peningkatan partisipasi, kerjasama antar stakeholder

di bidang ketenagakerjaan.

ALTERNATIF STRATEGI : 1. Pengembangan jejaring informasi pasar

kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.

2. Pembinaan dan pengembangan produktivitas kerja..

3. Peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja guna mendukung ketersediaan tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di pasar kerja dalam dan luar negeri.

KELEMAHAN : - Jumlah pegawai

fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan.

- Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan.

- Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegerasi.

ALTERNATIF STRATEGI : 1. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sektor

formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

2. Pembudayaan kewirausahaan untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

3. Pemberdayaan tenaga kerja pendamping untuk mengoptimalkan hasil pelatihan kepada pera pencari kerja yang diharapkan terbentuk lapangan kerja baru.

4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi lembaga-lembaga pelatihan kerja

5. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yang kondusif dan harmonis.

6. Optimalisasi pelaksanaan dan pembudayaan K3 di tempat kerja.

ALTERNATIF STRATEGI : 1. Optimalisasi pelatihan dan kompetensi yang

berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. 2. Pengembangan standar kompetensi kerja

dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

3. Pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan profesionalisme pegawai di lingkup pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

5. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

6. Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

7. Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim hubungan industrial yg kondusif dan harmonis, serta mendukung upaya perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.



Dari alternatif strategi pencapaian indikator sasaran ketenagakerjaan, yang

telah dirumuskan pada tabel di atas, ditetapkan beberapa strategi pokok di bidang

ketenagakerjaan. Setrategi pokok tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 23 Penentuan Strategi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)

1 Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia.

Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.

1. Meningkatkan koordinasi

lembaga/intansi terkait dan membangun jejaring bursa kerja di dalam dan luar negeri.

2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing.

3. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berdaya saing.

2 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan.

Persentase peningkatan kuantitas

sarana hubungan industrial.

1. Pengembangan sarana hubungan industrial.

2. Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial

3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis.

3 Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan

Tingkat Pelayanan perizinan dan non

perizinan bidang ketenagakerjaan

yang diselesaikan

Menyediakan salutran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan.

4 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan

Kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada Operational Plan

Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah.

5 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana,

Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah

1. Pemenuhan pelayanan sarpras administrasi perkantoran perangkat daerah.

2. Meningkatkan Efektivitas Kinerja lembaga pemerintahan



Tabel 24

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Unggul Yang Berdaya Saing Global Dengan Didukung Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan

MISI I : Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja.

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja.

Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia.

1. Meningkatkan koordinasi lembaga/intansi terkait dan membangun jejaring bursa kerja di dalam dan luar negeri.

2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing.

3. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berdaya saing

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

3. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pencari kerja/angkatan kerja untuk mampu bersaing di pasar kerja.

4. Memberikan pembekalan softskill kepada pencari kerja.

5. Memberikan pelatihan kerja, Kompetensi, sertifikasi dan peningkatan produktivitas kerja.

6. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan antar kerja.

7. Korrdinasi lembaga sertifikasi dan lembaga/instansi terkait

8. Pemberdayaan tenaga pendamping dan petugas pelayanan pelatihan.


MISI 2 : Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang profesional bagi semua pemangku kepentingan.


Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.


1. Pengembangan sarana hubungan industrial.

2. Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial

3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis

1. Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB).

2. Mengoptimalkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.




MISI 2 : Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang profesional bagi semua pemangku kepentingan.


3. Menerapkan prinsip –prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.

4. Melaksanakan survey pasar untuk mendapatkan angka Kebutuhan Hidup Layak guna pengusulan upah minimum Kota.

5. Mendorong terwujudnya penmetapan upah dan skala upah yang adil.

6. Mengoptimalkan dan mendorong perusahaan untuk mematuhi dan membuat kelengkapan syarat kerja( PP/PKB ).

7. Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga/imstansi terkait.

VISI : Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Unggul Yang Berdaya Saing Global Dengan Didukung Kondisi Hubungan

Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan

MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi.


Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik.

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan.

1. Pemenuhan pelayanan sarpras administrasi perkantoran perangkat daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah.

3. Meningkatkan Efektivitas Kinerja lembaga pemerintahan

.

1. Pengendalian Kedisiplinan aparatur berbasis teknologi.

2. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Secara Administrasi

3. Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan.



MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi.


Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan


Menyediakan salutran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan.

1. Menyediakansarana dan saluran informasi.

2. Mengoptimalkan ketetalaksanaan.

3. Memanfatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus. Secara

umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak

hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program

secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses

yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang yang harus diperhatikan dalam

menentukan program, yaitu:

(1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;

(2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama - bukan kegiatan tunggal tetapi jamak -

berkesinambungan;

(3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang

komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang

harus dilakukan agar program - program tersebut dapat menunjang terlaksananya

tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang

manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut di atas,

dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun 2016 - 2021,

program dan kegiatan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan

Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah

sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator

sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana

kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator

sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Dinas Tenaga Kerja tahun

2016 – 2021.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta

pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 25

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya

Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi Tahun-1 2016 Tahun-2 2017 Tahun-3 2018 Tahun-4 2019 Tahun-5 2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2021

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja

Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal

68% > 40 % - > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 %

Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia

Persentase pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan

25% 35% - 40% 45% 50% 55% 60%

1.1.2.01.01

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan

5% 5% 2.590.344.081 5% 2.589.655.833 5% 2.659.125.193 5% 2.902.753.890 5% 3.439.059.925 5% 3.692.967.224

1.1.2.01.01.0002

Kegiatan Fasilitasi pemilihan bidang kerja

jumlah pencari kerja yang difasilitasi

0 1900 432.116.712 1440 525.404.052 1440 534.461.685 1440 576.399.537 1440 676.149.299 1440 715.213.840

1.1.2.01.01.0003

Kegiatan Fasilitasi pemilihan bidang kerja di luar negeri

jumlah pencari kerja yang difasilitasi

- - - 500 151.301.750 500 159.042.204 500 176.845.300 500 213.287.954 500 232.555.921

1.1.2.01.01.0004

Kegiatan Fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja

Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan dan perluasan kerja

- - - 150 593.124.776 150 624.563.865 150 695.945.214 150 840.673.291 150 918.744.686

1.1.2.01.01.0005

Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina

0 50 34.315.853 50 100.108.500 50 105.632.071 50 117.844.067 50 142.552.851 50 155.833.887



1.1.2.01.01.0006

Kegiatan Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

Jumlah perusahaan pengguna TKA yang dibina

0 120 24.934.460 120 94.642.178 120 99.930.408 120 111.553.189 120 134.992.621 120 147.694.869

1.1.2.01.01.0007

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

jumlah bursa tenaga kerja yang dilaksanakan

0 7 1.802.933.297 7 912.932.212 7 913.496.383 7 977.914.008 7 1.135.287.808 7 1.200.415.521

1.1.2.01.01.0008

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya

jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro kota surabaya

0 1 141.558.265 1 212.142.365 1 221.998.577 1 246.252.575 1 296.116.101 1 322.508.500

1.1.2.01.02

Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi

60% 60% 6.835.546.404 62% 13.564.672.798 64% 14.338.677.377 66% 15.340.588.539 68% 17.855.437.789 70% 18.729.304.533

Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan

75% 75% 77% 79% 81% 83% 85%

1.1.2.01.02.0001

kegiatan Fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan

Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan

- - - 200 155.020.000 200 163.825.485 200 183.037.646 200 221.680.520 200 242.769.789

1.1.2.01.02.0002

Kegiatan Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat

jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang

- - - 20 154.593.780 20 162.794.375 20 181.407.090 20 219.311.614 20 239.853.170

1.1.2.01.02.0003

Kegiatan Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja

jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang

0 0 0 100 282.029.498 100 295.043.854 100 327.443.355 100 394.557.453 100 430.923.330

1.1.2.01.02.0004

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi

- - - 2000 3.282.723.723 2000 3.271.734.093 2000 3.464.028.336 2000 3.989.308.055 2000 4.140.835.946

1.1.2.01.02.0005

Kegiatan Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan

jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi

0 0 0 920 1.711.845.016 920 1.714.651.956 920 1.821.250.202 920 2.105.504.110 920 2.190.035.283



1.1.2.01.02.0006

Kegiatan Identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota

Jumlah dokumen identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota

- - - 1 125.862.680 1 132.865.545 1 148.280.012 1 179.384.922 1 196.192.798

1.1.2.01.02.0007

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina

- - - 50 112.318.670 50 118.640.832 50 132.486.700 50 160.375.065 50 175.524.594

1.1.2.01.02.0008

Kegiatan Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi

jumlah peserta pelatihan

0 0 2.820.698.304 920 7.740.279.431 920 8.479.121.237 920 9.082.655.198 920 10.585.316.050 920 11.113.169.623

Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.

Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan

2,9% 2.8% - 2.6% 2.5% 2.4 % 2.2 % 2.1 %



4% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

1.1.2.01.03

Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja

Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

6.51% 6,67% 2.448.288.870 6,67% 2.668.512.072 7,01% 2.718.399.752 7,26% 3.229.241.710 7,51% 1.512.378.894 7,76% 1.635.237.208

1.1.2.01.03.0001

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan

0 110 937.867.941 110 1.118.104.123 110 1.140.695.985 110 1.269.503.705 110 1.512.378.894 110

1.635.237.208

1.1.2.01.03.0002

Kegiatan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan

Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja

0 200 1.510.420.929 200 1.550.407.949 250 1.577.703.767 250 2.029.738.005 250 250




1.1.2.01.04

Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3

33% 43% 1.141.719.517 43% 901.135.820 52% 3.316.614.538 61% 2.865.466.832 73% 3.001.221.860 83% 3.087.089.284

1.1.2.01.04.0001

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

0 2514 571.699.741 2514 381.230.480 - - - - - - - -

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang mendapat fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja

- - - - - 1350 2.260.324.760 1350 2.299.064.056 1350 2.338.467.298 1.350 2.378.545.865

1.1.2.01.04.0002

Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

jumlah perusahaan yang dibina

0 3620 570.019.776 3620 519.905.340 3620 528.144.888 3620 - 3620 - 3620 -

Kegiatan Pembinaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Jumlah Perusahaan yang dibina

- - - - - - 528.144.890 3620 566.402.776 3620 662.754.562 3620 708.543.419

Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan

Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

N/A 76% - 76% 76% 76% 76% 76%


Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan yang diselesaikan

N/A 70% - 70% 72% 74% 76% 78%



1.1.2.12.04

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

70% 72% 171.785.085 72% 313.581.180 74% 321.452.972 76% 351.571.574 78% 416.545.732 80% 449.322.331

1.1.2.12.04.0016

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan

Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu

0 2000 171.785.085 2000 313.581.180 2000 321.452.972 2000 351.571.574 2000 416.545.732 2000 449.322.331

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan program

N/A 90% - 91% 92% 92% 93% 93%

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

N/A 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.2.01.02

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

- - - 100% 244.153.350 100% 250.412.617 100% 347.656.816 100% 348.433.774 100% 381.277.396

2.1.2.01.02.0053

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

- - - 9 244.153.350 9 250.412.617 9 347.656.816 9 348.433.774 9 381.277.396

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

N/A 75% 76% 77% 78% 79% 80%


Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.2.2.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi kantor

- - - 72% 2.175.625.167 74% 2.261.441.342 76% 2.715.828.206 78% 2.973.829.886 80% 3.210.007.862



2.2.2.02.01.0036

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

- - - 64 2.175.625.167 64 2.261.441.342 64 2.715.828.206 64 2.973.829.886 64 3.210.007.862

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

N/A 60% - 62% 64% 66% 68% 70%


Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

N/A 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

2.2.2.02.02

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 671.780.128 100% 677.561.052 100% 694.069.332 100% 761.995.552 100% 905.427.579 100% 977.131.777

2.2.2.02.02.0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

- - - 792 677.561.052 792 694.069.332 792 761.995.552 792 905.427.579 792 977.131.777



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud

dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja

melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis,

kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada

tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan

dibutuhkan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya harus berkontribusi secara langsung

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan

dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada bidang

urusan tenaga kerja.

IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang

tertuang ke dalam IKU RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021.



Tabel 6.1

Indikator dan Target Kinerja Renstra Tahun 2016 -2021

No Indikator Kinerja ( Outcome )

PROGRAM

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

s.d. 2015 ( untuk

Program 2017-2021 )

Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD ( 2021 )

SKPD Penang gung Jawab

Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 ( 2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 ( 2021 )

Target Target Target Target Target Target

1 Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja

68% >40% ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Dinas Tenaga Kerja

2 1.Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja Yang Dapat Diinformasikan

5% ▒

5% 5% 5% 5% 5% 5%

3 2.Persentase Pemuda Yang Membuka Wirausaha Mandiri.

N/A ▒

15% 15% 15% 15% 15% 15%

3 Persentase Angkatan Kerja Yang Lulus Sertifikasi.

62% >50% ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Dinas Tenaga Kerja

4 1.Persentase Angkatan Kerja Yang Lulus Sertifikasi.

N/A ▒

62% 64% 66% 68% 70% 70%

5 2.Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang Lulus Pelatihan.

N/A ▒

77% 79% 81% 83% 85% 85%

6 Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

6.26% 6.51% 6.67% 7.01% 7.26% 7.51% 7.76% 7.76% Dinas Tenaga Kerja

7 Persentase Perusahaan Yang Mematuhi Norma Ketenagakerjaan dan/atau K3.

25.84% 33.00% ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

Dinas Tenaga Kerja

8 Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan dan/atau Norma K3

N/A ▒

43% 52% 61% 73% 83% 83%



9 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

72% 74% 76% 78% 80% 80%

Dinas Tenaga Kerja

10 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinas Tenaga Kerja

11 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 74% 76% 78% 80% 80%

Dinas Tenaga Kerja

12 Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinas Tenaga Kerja



Tabel 6.2

Indikator Kinerja Kunci/Utama IKK/U SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

2016 – 2021

FOKUS INDIKATOR FORMULA 2015

(t0)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I K K/IKU

Bidang Ketenagakerjaan

Meningkatkan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja

Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja Formal.

Pencari kerja yang ditempatkan di pasar kerja formal / pencari kerja terdaftar

68% >40% >40% >40% >40% >40% >40%

Menciptakan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Lingkup Industrial Yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan

Persentase Jumlah Kasus Ketenagakerjaan

Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Tahun(t) / Jumlah Perusahaan Terdaftar Tahun (t0).

2,9% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1%



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021

merupakan penterjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2021, khususnya yang berkenaan

dengan Misi-1 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas”

serta Misi-8 “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Hal ini terkait

dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

yaitu urusan tenaga kerja .

Visi dan Misi di dalam Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun

2015-2021 selanjutnya dijabarkan ke dalam Visi Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya, yaitu “Mewujudkan kualitas tenaga kerja unggul yang berdaya saing

global dengan didukung kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan

berkeadilan”. Dari Visi tersebut, ditetapkan 3 ( tiga ) misi sebagai berikut (1)

Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan sertifikasi

profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perluasan kerja, (2)

Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan meningkatkan

fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang profesional bagi semua

pemangku kepentingan, (3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi

ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi

Dalam rangka mengakomodir pelaksanaan urusan tenaga kerja yang terangkum

ke dalam Visi dan 3 (tiga) Misi tersebut, berpedoman pada Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2016 - 2021

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memiliki 8 (delapan) Program

Pembangunan, yaitu (1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, (2) Program

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, (3) Program

Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, (4) Program Pengawasan

dan perlindungan Ketenagakerjaan, (5) Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, (6) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan, (7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan, (8) Program

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.



Indikator kinerja Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kota Surabaya disusun

dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kota Surabaya

Tahun 2016-2021 yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Kunci/Utama (IKU)

Rancangan RPJMD, yaitu : Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja

Formal dan Persentase Jumlah Kasus Hubungan Industrial. Rencana Strategis

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021, khususnya untuk urusan

ketenagakerjaan, memiliki kontribusi yang jelas terhadap upaya Mewujudkan

Kualitas Tenaga Kerja Unggul Yang Berdaya Saing Global Dengan Didukung

Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan di Kota

Surabaya.

Surabaya, 20 Januari 2017

Kepala Dinas

Dwi Purnomo, SH. MM Pembina Utama Muda

NIP. 19650609 198603 1 015

ti'


lndikator kinerja Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kota Surabaya disusundengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Rancangan RpJMD Kota SurabayaTahun 2016-2021 yang tertuang di dalam lndikator Kinerja Kunci/Utama (lKU)Rancangan RPJMD, yaitu : Persentase Pencari Kerja Terserap pada pasar KerjaFormal dan Persentase Jumlah Kasus Hubungan lndustrial. Rencana strategisDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016-2021, khususnya untuk urusanketenagakerjaan, memiriki kontribusi yang jeras terhadap upaya MewujudkanKualitas Tenaga Kerja Unggur yang Berdaya saing Globar Dengan DidukungKondisi Hubungan lndustrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan di KotaSurabaya.

Surabaya, Pebruari ZO17

ffi#P

ina Utama Muda19650609 198603 1 015

RENCANA STRATEGIS 2016 2021 ( REVIEW )organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renstra/renstra...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS 2016 2021 ( REVIEW )organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renstra/renstra...