Rencana Rinci KEK Jawa Barat

77

Click here to load reader

description

Provinsi Jawa Barat mengusulkan area industri di Cikarang-Bekasi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI).

Transcript of Rencana Rinci KEK Jawa Barat

  • 1. LAPORAN AKHIRBandung November 2008

2. Muatan PaparanPendahuluanKebijakan Pembangunan dan Tata RuangFakta dan AnalisisIsu StrategisKonsep RencanaRencana Tata Ruang KEKI CikarangPedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 3. LATAR BELAKANG (Kerangka Acuan Kerja)Persoalan ekonomi khususnya sekor industri diIndonesia termasuk Jawa Barat mendorongpemerintah bertekad untuk Menciptakan KeunggulanKompetitif dan Menciptakan Iklim Investasi yangbaik.Penyiapan Kawasan Yang MemilikiKeunggulan Dalam Satu Kawasan EkonomiKhusus Investasi (KEKI) Konsep pengembangan KEKI : Pengembangan kerangka institusional yang efektif, Kejelasan dan konsistensi kerangka kebijakan, Penyederhanaan prosedur investasi, Pengembangan infrastruktur yang efisien Pengelolaan administratif kawasan yang efektif. Tujuan pengembangan KEKI : Konsistensi kebijakan, Menghilangkan biaya ekonomi tinggi, danArah Pembangunan dalam RPJMNasiona, RPNJ Prov. Jabar, RPJMKab.n Bekasi Keadilan berusaha serta terwujudnya tertib tata ruang. 4. LATAR BELAKANG (Kerangka Acuan Kerja)Provinsi Jawa Barat mengusulkan area industri di Cikarang-Bekasisebagai Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI).Potensi ekspor dari 7 kawasan industri di Cikarang :Mencapai USD 15.1 M s/d 30.5610 M atau 46% dari total ekspor non migasnasional (2005).Memberikan kontribusi hampir 80% terhadap total PDRB.Memicu laju pertumbuhan ekonomi sampai 7.42% melampaui LPE nasional yanghanya 5.6%.Penyusunan Rencana Tata Ruang Rinci untuk mewujudkan pengembangan KEKIdi Cikarang Bekasi dalam bentuk : Ruang, Sarana dan prasarananya. 5. Kriteria KEK - dari Tim Nasional KEK (terkait aspek ruang, antara lain: ), Terletak pada Posisi yang strategis yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasionalatau berhadapan dengan alur laut Indonesia, dan layak untuk dikembangkan secaraekonomis. Telah tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya. Tersedia lahan dengan luas minimal 500 Ha dengan status yang jelas. Memiliki batas yang jelas baik alam maupun buatan.TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN (Kerangka Acuan Kerja) TUJUAN KEGIATAN Menyusun Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kawasan EkonomiKhusus Indonesia Cikarang Kabupaten Bekasi. SASARAN KEGIATAN Perumusan tujuan pengembangan kawasan. IdentifIkasi jenis kegiatan yang akan dikembangkan di kawasan. Perkiraan kebutuhan untuk pengembangan kawasan. Perumusan rencana struktur dan pola ruang kawasan. Perumusan rencana pelaksanaan pengembangan kawasan. Perumusan pedoman pengendalian pemanfaatan ruangkawasan. 6. Deliniasi KawasanLingkup Administrasi1. Cikarang Pusat2. Cikarang Timur3. Cikarang Selatan4. Cikarang Utara5. Cikarang BaratJABABEKADELTA MASLIPPOCIKARANGHyundaiGobelEjipM2100Total luas kawasan 25.000 ha 7. 9Saat ini terdapat 7 Kawasan Industri di area (KEKI) Cikarang denganluas total 5.000 ha, yaitu:Kawasan Industri di BekasiLuas Area( Hektare)Nama KawasanIndustriMM 2100 IndustrialTownNamaPengembangPT. Bekasi FajarIndustrial EstateIndustriPenghuniTenagaKerja200 14 2.269East JakartaIndustrial Park(EJIP)PT. East JakartaIndustrial Park320 86 35.350Kawasan IndustriGobelPT. Gobel DharmaNusantara54 - -BekasiInternationalIndustrial CityPT. Hyundai IntiDevelopment200 111 10.822Kawasan IndustriJababeka CikarangPT. KawasanIndustri JababekaTbk.1.570 1.008 150.000Lippo CikarangIndustrial ParkPT. Lippo CikarangTbk.1.000 306 13.350MM 2100 IndustrialTownPT. MegalopolisManunggal Ind.Dev.1.000 136 47.250Delta Mas PT. PembangunanDelta Mas3000 - -Jumlah 4.564 1.661 259.041Sumber :http://wahyublocknote.blogspot.com/2005/09/kawasan-industri-di-bekasi-masih.html 8. Arahan Kebijakan PembangunanRPJM Nasional :Revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasanekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan.RPJM Provinsi 2008 - 2025: RPJM Ke-1 (2005 2008): pembentukan Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). RPJM KETIGA (2013-2018): penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif. RPJM KEEMPAT (2018-2023): pemantapan industri dan perdagangan, perluasan jaringanperdagangan luar negeri. RPJM KELIMA (2023-2025): penguatan industri yang berkelanjutan.RPJM Kabupaten Bekasi: (sedang dalam proses penyusunan) 9. Arahan Kebijakan Tata RuangRTRWN Jabodetabek RTRWP 2003 - 2013 RTRW Kab 2003-2013KeteranganSTRUKTURWilayah PengaruhPKN MetropolitanJabodetabekPKN JABODETABEK PKN BODEBEK Kota Hirarki IIA Kawasan AndalanBODEBEK Termasukkedalam hirarkiperkotaan 1 dan 2Arahan struktur:konsistenPOLARUANGB1 : Perumahan Hunian Padat Perdagangan Jasa Industri Ringan nonpolutan dan berorientasipasarB4 : Perumahan hunianrendah Pertanian lahanbasah/kering Perkebunan Industri Permukiman skalaBesar Pusatpemerintahan Permukiman IndustriArahan pola ruang:konsisten 10. Arahan Dalam RTRW Kabupaten BekasiWPIWPIIWPIIIWPIV 11. PelabuhanTanjung PriokTjg.puraBantenCentralJava1243517 86PelabuhanCilamaya209152711b16101412101918713 21 222324PelabuhanBojonegara2526Jakarta2811aLegend :National Road : 1.140km International AirportProvincial Road : 2.077kmNon Status Road: 509 kmExisting Toll Road : 251 km Pelabuhan internasionalPlanned Toll Road : 268 km(Tender/Planning Process)Planned Toll Road : 546 km Cirebon Power Plant : 600 MW(On Going Investor) (Coal Thermal Power Generation 600 Million USD)PelabuhanCirebonArahan Kebijakan Sektoral / Infrastruktur: 12. Arahan Kebijakan Sektoral / Infrastruktur:Skema Pengembangan JORR Jakarta 13. Jalan Tol CiKarang Tanjung Priok 14. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALANDI AREA INDUSTRI CIKARANG BEKASI 15. Alternatif Bentuk/ Skema KEK Jawa Barat (di Cikarang)AlternatifBentuK /SkemaTujuanPembentukanLuas Lokasi LokasiJenisKegiatanTujuanPasarPerlakuanPembeliandari DalamNegeriOtoritas dariKawasanSpecialEconomicZone (SEZ)PembangunanIntegrasi untukInvestasi danpenciptaanlapangan kerja2,4 s/d 400haCampuran Bervariasi Multi pasar :Ekspor,domestik didalam SEZSebagaiimpor ke SEZ,pengecualiandari BM danPPNOptoritas khususuntuk kawasan,terpisah dariotoritas daerahsetempatFree TradeZone (FTZ)Umumnyahanya utukmendukungperdagananekspor