Rencana Pendidikan Membutuhkan Arah Pembangunan Nasional Yang Jelas Sebagai Bagian Integral Untuk...

4/25/2015 RENCANA PENDIDIKAN MEMBUTUHKAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL YANG JELAS SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL UNTUK MEMBANG…

http://asiswanto.net/?page_id=1692 1/14

siswantoSowing The Seed of Liberation

RENCANA PENDIDIKANMEMBUTUHKAN ARAH PEMBANGUNANNASIONAL YANG JELAS SEBAGAIBAGIAN INTEGRAL UNTUKMEMBANGUN BANGSA

I. LATAR BELAKANG

Realita sosial kemasyarakat menunjukkan kecenderungan perilaku sosial negatif yang semakinmembiak, seperti korupsi, perilaku destgruktif, penyalahgunaan kekuasaan, kemunafikan,kerusakan lingkungan, dan perilaku sosial yang negatif lainnya. Disamping itu, kemudianmuncul berbagai program pemerintah seperti CBSA, SSN, RSBI/SBI, ISO, Sekolah Gratis(iklannya), Sekolah Rintisan Berkarakter Bangsa dan Budaya yang seakan sebagai problemsolver.Bagaimanapun juga, karena filsafat ilmu pendidikan secara umum adalah mengembangkansubjek didik dan satuan sosial pendidikan normatif lebih baik maka pendidikan sebagai estafettransformasi peradaban antar generasi digugat. Disamping itu, semakin kebijakan itu membuatbingung dan resah masyarakat disamping sulitnya mencari sekolah dan mahalnya biayasekolah seperti ditunjukkan oleh penelitian World Bank 2006.

http://asiswanto.net/

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fasiswanto.net%2F%3Fpage_id%3D1692&region=follow_link&screen_name=swt_as&tw_p=followbutton

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fasiswanto.net%2F%3Fpage_id%3D1692&region=follow_link&screen_name=swt_as&tw_p=followbutton



Di sisi yang lain, Pendidikan adalah sebuah subsistem dari sebuah sistem pembangunanbangsa bersama sistem yang lain seperti sistem ekonomi dan sistem politik. Meskipun keduasistem tersebut juga tidak boleh keluar dari koridor political philosophy NKRI, namun dalamprakteknya penyimpangan selama 65 tahun sejarah bangsa ini setelah merdeka 1945menunjukkan bahwa penyimpangan itu tetap saja terjadi.

Meskipun Pendidikan untuk membebaskan individu, namun pendidikan ibarat pedang bermatadua , pendidikan juga bisa digunakan untuk kepentingan penguasa. Pergantian rezim Soekarnoke Soeharto adalah sebuah artefak pedang bermata dua ini, yaitu bagaimana pendidikandigunakan sebagai alat kekuasaan. Tumpes kelor terhadap sejarah masa lalu adalah sebuahkeputusan yang membabi-buta dan mengabaikan hakekat sejarah sebagai untaian peradabandimana antar generasi belajar. Ibarat proses perencanan untuk masa yang akan datang tanpadata masa lalu.

Oleh karena itu, Visi dan Rencana Strategis Pendidikan dan Pelatihan Nasional BerorientasiMasa Depan untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik sungguh sangat dibutuhkan agarperubahan itu bisa disikapi secara terencana dan bukan secara reaktif, meskipun memakaiperisai UU karena UU juga mengantisipasi keadaan yang akan datang.

II. TINJAUAN HISTORIS, IDEOLOGIS, DAN TEORITIS

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangat panjang dan dimulai dari kemunculan etnis-etnisbangsa yang dimulai dari imigrasi etnis-etnis bangsa berasal dari Yunan dan kemudianmenyebar di seluruh wilayah Nusantara. Proses sinkretis dan sibiosis membentuk bangsa inidengan segala keragamannya dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Akhirnya,perkembangan peradaban itu menjadi sebuah keunikan dari berbagai etnis yang hidup danberkembang di Nusantara.

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/District-Expenditures-.png

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/Cost.png



Keunikan itu akhirnyabermuara ke pernyataankemerdekaan NegaraKesatuan Republik Indonesiayang tertuang dalamPembukaan UUD 1945 danbatang tubuhnya danmenjadi Political PhilosophyNKRI.

Dari perspektif manajerial,Political Philosophy tersebutmenjadi Visi yangmengarahkan gerak, misi,strategi, aturan, dankebijakan. Pancasila danUUD 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum5 sehingga menjadi sinar yangmengarahkan pemerintah hasil pemilu untuk mewujudkan.

Sebelum UU Pendidikan keluar, yaitu setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, rumusantujuan pendidikan menurut Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki HajarDewantara dengan penulis Soegarda Poerbakawatja adalah:

“Mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warganegara dan masyarakat.”

Pengertian “warga yang sejati” itu kemudian dijabarkan sifat-sifatnya dalam pedoman bagiguru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K pada tahun 1946, yaitu:

1. Berbakti kepada Tuhan YME.2. Cinta kepada alam.

3. Cinta kepada negara.4. Cinta dan hormat kepada ibu-bapak.5. Cinta kepada bangsa dan kebudayaan.6. Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya.7. Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari keluarga dan masyarakat.8. Patuh pada peraturan dan ketertiban.9. Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling hormati atas dasar keadilan.10. Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan.

Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu lebih menekankan padaaspek penanaman semangat patriotisme.

Setelah kemerdekaan, dokumen mengenai bagaimana Political Philosophy itu dijabarkan untukmengelola pendidikan Indonesia tertuang dalam UU , mulai UU No. 4 Tahun 1950 RepublikIndonesia Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia,dan disahkan oleh DPRS.R.I., berlaku untuk seluruh tanah air, tanggal 17-1-1954. Tujuan ituberbunyi:

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan wargaNegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dantanah air” (Bab II, Pasal 3)

“Pendidikan dan pengajaran berdasarkan azas-azas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia. (Bab II, Pasal4)”

Hingga UU No 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab II,

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/Filosofi-Ideologi-Politik.png



Pasal 2,“Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pasal 3,“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutukehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuannasional”.

Pasal 4,“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkanmanusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap TuhanYang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatanjasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawabkemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dan terakhir menurut UU No 20 Tahun 2003, Bab IIPasal 2,Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

Pasal 3 .Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4 ,Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatifdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dankemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemikdengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu prosespembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,

Dari ketiga UU mengenai pendidikan sejak NKRI diproklamasikan, yang secara jelas memuattujuan pendidikan hanya UU No 4 Tahun 1950 pasal 3, yaitu “membentuk manusia susila yangcakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraanmasyarakat dan tanah air”; dan UU No 2 tahun 1989 pasal 4, yaitu “mencerdaskan kehidupanbangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman danbertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan danketerampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasatanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Karena obyek material dan formal Filsafat Ilmu Pendidikan adalah individu dan unit satuansosial, sedang substansinya adalah menjadi lebih baik, maka mudah sekali dipahami bahwatujuan pendidikan NKRI adalah untuk mengembangkan bangsa Indonesia “lebih susila danlebih cakap dan warga Negara yang lebih demokratis serta lebih bertanggung jawab tentangkesejahteraan masyarakat dan tanah air”; menurut UU No 4 tahun 1950 pasal 3; atau “lebihmencerdaskan kehidupan bangsa dan lebih mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,yaitu manusia yang lebih beriman dan lebih bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lebihberbudi pekerti luhur, lebih memiliki pengetahuan dan keterampilan, lebih sehat jasmani danrohani, kepribadian yang lebih mantap dan lebih mandiri serta rasa lebih bertanggung jawabkemasyarakatan dan kebangsaan”, menurut UU No 2 Tahun 1989 pasal 4.

Maka, Tujuan Pendidikan adalah radar bagi Perencanaan Pendidikan Jangka Panjang yangakan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang telah dihadapi pada periodesebelumnya dan kemudian memformulasikan rencana proyeksi solusi yaitu bangsa Indonesiayang lebih baik dan akan menjadi dasar bagi manajemen untuk bertindak.



Karena ada tiga peristiwa politik yang membawa perubahan mendasar pada modelperencanaan dan tujuan pendidikan, maka pembahasan membagi time frame menjadi tigayaitu masa rezim Soekarno, masa Rezim Soeharto, dan Pasca Reformasi. Pada masing-masingsegment time frame tersebut ada tiga macam UU Pendidikan yang bisa memberi gambaranmengenai bagaiamana Perencanaan Pendidikan berhulu, yaitu UU No 4 Tahun 1950 masaSoekarno, UU No 2 Tahun 1989, dan UU No 20 tahun 2003 Pasca Reformasi. Ketiga UU bisamemberi gambaran betapa Pendidikan sebagai sebuah sub sistem tidak lepas dari sub sitemyang lain.

Setiap UU Pendidikan yang baru selalu ada aturan yang membatalkan UU Pendidikan yanglama. Maka, UU No 4 tahun 1954 dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 2 Tahun 1989, demikianpula dengan UU No 20 Tahun 2003 yang membatalkan UU No 2 Tahun 1989. Padahal UUSisdiknas No 20 2003 tidak memuat tujuan dan hanya memuat fungsi pendidikan nasional.Maka, Daoed Jusuf mengkritik keras atas tidak tercantumnya tujuan Pendidikan di UUSisdiknas karena telah melupakan Trinitas Revolusioner Indonesia, yaitu Bangsa – Pancasila –Negara Bangsa6.

Dengan kondisi seperti ini sebenarnya perencanaan pendidikan tidak lagi mempunyaipegangan yang bisa menjadi dasar pembenaran mengenai tujuan yang hendak dicapai. Iniberbeda dengan dua UU sebelumnya yang telah dibatalkan.

MANAJEMEN ADALAH PROSES

Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi yang dimulai dariPerencanaan, yaitu proses untuk menetapkan tujuan serta sasaran-sasaran yang hendak yanghendak dicapai dan memformulasiikan cara untuk mencapai tujuan serta sasaran-sasaran tersebutdengan menggunakan metoda, logika, ilmu pengetahuan dan data, sebelum kegiatan dilakukan.

Perencanaankemudian akanmenjadi pedomanbertindak bagiorganisasi dansekaligus sebagai alatkendali selama prosesuntuk menilai apakahproses telah berjalansesuai denganrencana sehinggatindakan-tindakanpreventif perludiambil biladiperlukan Disampingitu, Perencanaan jugamenjadi alat

manajemen untuk menilai efektifitas dan efisiensi organisasi, yaitu apakah tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai atau tidak serta telah menggunakan sumber-sumber organiassi secara efisien atau tidak. Tanpa perencanaan manajemen sebenarnya tidakmemiliki pedoman untuk bertindak. Ibarat berlayar tanpa peta dan kompas. Artinya prosesmanajemen tidak bakal berjalan, atau berjalan tetapi tidak menggunakan prinsip-prinsipmanajemen. Misal, sekonyong-konyong muncul kegiatan yang tidak jelas alasannya.

Sebuah organisasi, apapaun bentuknya, adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yangsaling terangkai dan berhubungan. Output sebuah sub sistem menjadi input bagi sub sitem yang lainsesuai dengan jaringan dan hirarki organisasi. Maka, koordinasi dan integrasi antar sub sistem ituditata dan dikelola pertama kali di Perencanaan. Di proses Perencanaan, tujuan ditetapkan danbagaimana cara untuk mewujudkan tujuan itu diformulasikan sehingga berbagai masalah yangmungkin timbul dalam hubungan antar sub sitem organisasi bisa dielimasi sebelumnya. Seandainyananti dalam implementasi muncul masalah maka sifatnya random dan bisa ditangani secara taktis.

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/NKRI.png



Strategy kemudiandijabarkan menjadiPolicy, danselanjutnyadibedakan antaraRecuring Plan danNon Recuring Plan.Masing-masingmembutuhkan danamaka perludtuangkan ke dalamanggaran, yaituperencanaan dalamsistem keuanganyang berbentukmoneter. Inputanggaran sebagaimisal adalah

program-program dan proyek-projek.

Dalam proses manajemen, Perencanaan dimulai dari Perencanaan Stratejik yang sifatnya agregatdan menjabarkan Misi dari pemerintahan untuk periode lima tahun ke depan. Sekali lagi, strategiyang dijabarkan tidak boleh keluar dari Political Philosophy NKRI. Ketika konsep ini diadopsi oleh unitorganisasi pemerintah lebih tinggi, tentu beda dalam hal bidang jangkau dan kedalaman masalah-masalah dengan bila konsep ini diadopsi oleh unit dibawahnya. Ini sesuai dengan prinsip hirarkiperencanaan. Oleh karena itu, hubungan intra organisasi itu harus diperhitungkan dalammendefinisikan External Environment dengan Opportunities dan Threats bagi Internal System.

Di formulasirencana stratejik,SWOT Analysissering digunakanuntukmemunculkanstrategic pointsyang akanmenjadi butir-butir pentingmanajemenorganisasi untukdilaksanakanagar organisasimenjadi lebihbaik. Meskipunkelihatannyasederhana, yaitu

plug in O/S ke S/W, namun sifatnya tidak normatif. Logika, metoda, dan analisis kuantitatifdibutuhkan karena strategic points yang berupa goals yang hendak dicapai bersifat verifiable.Kegagalan strategic planner adalah kegagalan untuk menurunkan verifiable goals yang akanmenjadi target dan landasan manajemen untuk budget dan control.

III. PROFIL RENCANA PENDIDIKAN JANGKA PANJANGDAN ANALISIS

Dalam Perencanaan ada proses evaluasi atau analisis kesenjangan kinerja masa lalu,memformulasi tujuan yang akan datang, dan menetapkan tindakan serta kegiatan untukmeujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintah NKRI mempunyai RencanaPembangunan Nasional Jangka Panjang

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/Startegy.png

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/SWOT.png



Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025

A. Periode 2005 – 2010 : Peningkatan Kapasitas dan ModernisasiB. Periode 2010 – 2015 : Penguatan PelayananC. Periode 2015 – 2020 : Daya Saing RegionalD. Periode 2020 – 2025 : Daya Saing Internasional

RPJPN tersebut kemudian diurai menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionalsesuai dengan tahun fiskal politik pemerintah hasil pemilu, yaitu lima tahun. Sebagai contohberikut RPJPN 2010-2014:

Prioritas Pendidikan 2010-2014

Peningkatan Kualitas SDM(HDI, GDI, NRR) serta Jati Diridan Karakter Bangsa

Bagan alir diatas menjelaskan salah satu prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yaituPembangunan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama dengan target untuk mewujudkanPeningkatan Kualitas SDM menurut parameter HDI, GDI, NRR serta jati diri bangsa, dimanaPendidikan adalah sub-prioritasnya.

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/Prioritas-Pend.png



Dari metodolagi initampak bahwaPendidikan memangtermarjinalkan dalamkonteks pembangunanbangsa seperti tertuangdalam RPJPN 2010-2014,bila tujuan pendidikansebagai dasarpemikirannya, yaituuntuk membangunBangsa. Pendidikanmengembangkan SisiIntellectual, Affective,Physical-Motor.Melalui Pendidikan SisiEmotional, Social,Creative, dan Spiritualdikembangkan. Melaluisisi Intellectual, Cognitive

dan Language dikembangan. Melalui Physical-motor, baik Gross, Fine, dan Perceptual motordikembangkan.Namun, menurut Prioritas Pendidikan 2010-2014 domain pendidikan itu telah direduksi.

Blue print manajemenpemerintahan SBY-Boediono, yaitumengenai Misi, Goals,dan Prioritiesdtuangkan kedalamBuku I, II, dan III yangdiperbanyak olehKementrian Bappenas.

Pemerintah reformasipada dasarnyamelanjutkanpemerintah Soehartodimana pertama,makna Educationdireduksi menjadimakna Schoolingkarena alasan politik

tumpes kelor sehingga artefak kurikulum CBSA atau Matematika Modern, dll muncul. , danDepartemen Kebudayaan dipisahkan dari Depertemen Pendidikan. Ke dua, DepartemenKebudayaan digabung dengan Departemen Pariwisata karena paradigma menjual budaya.

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/Begining-and-Beyond.png

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/Buku-I-II.png



Inilah dua masalah mendasar yang diteruskan oleh rezim pasca reformasi sehinggapembangunan pendidikan menjadi bagian dari pembangunann bidang Sosial, Budaya, danKehidupan Beragama dimana pembangunan Pendidikan melelaui kemediknas memberikontribusi seperdelapannya untuk membangun HDI, GDI, dan NRR, serta Jati Diri dan KarakterBangsa. Sempurna sudah eliminasi peran pendidikan untuk membangun bangsa dan itudimulai dari tumpes kelor rezim Soeharto dan diteruskan oleh euforia kebebasan dankeangkuhan intelektual birokrasi, terutama inteelktual birokrasi pendidikan yang menutupmata atas fenomena bangsa. Jadi, sembilan butir prioritas pendidikan itu menjelaskan bahwatelah terjadi reduksi terhadap makna pendidikan menjadi pengajaran. Gejala reduksi maknapendidikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak perubahan rezim Soekarno ke Soeharto yangbukan hanya mereduksi Nation and Character Building menjadi State Building sehinggaPendidikan direduksi menjadi Pengajaran, tetapi juga penggerusan nilai-nilai bangsa yangmestinya menjadi barrier to entry terhadap intervensi budaya global.

HDI, salah satu parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk dicapai. Membandingkanparameter pembangunan dengan negara lain sebagai terget tentru saja tidak bisasembarangan. Unsur apel to apel harus diperhatikan. Setelah memperhatikan danmempelajarai perbandingan berbagai parameter di Newsweek, Global Forum Index, WorldBank, United Nation Development Program, ada dua variabel yang paling mempengaruhiberbagai performance parameter, yaitu Variabel Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Net.Kedua variabel tersebut bsia menjelaskan kedalaman dan luas masalah yang dihadapi olehsebuah negara dalam pembangunanannya.

Maka, ke dua variabeltersebut dipilih dari ke-empatsumber data tersebut dankemudian di short untukmemperoleh 10 negara yangpenduduknya paling banyakdan paling luas wilayah net-nya. Dari 10 negara terpilihkemudian dipilih enamnegara karena nilai keduavariabel tersebut sangat jauhuntuk negara ke enamdengan ke tujuh hingga kesepuluh. Ke enam negaratersebut adalah Brazil, Rusia,India, China yang etlahtergabung dalam BRIC dan

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/HDI-BRICI.png

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/NKRI-1945-2004.png



dinilai sebagai negara dengan potensial maju secara ekonomi di abad 21, kemudian Indonesiadan United State of Amerika.

Sebenarnya, diantara BRIC, HDI Indonesia diatas India dan sedikit dibawah China, Brazil , dan Rusia.Namun, kesalahan pendekatan dan pemahaman mungkin hanya akan menjaga slope HDI Indonesiaseperti terlihat selama lima tahun terakhir dan akan terproyeksikan selama dekade berikutnya. Padasaat yang sama slope East Asia and The Pasific lebih besar dan slope trend dunia cenderungmenurun. Kegaduhan politik dan mis management tampaknya sudah menghadang pembangunanpendidikan sehingga tidak bisa fokus pada masalah besar bangsa seperti kemiskinan yangmempengaruhi pendidikan, lingkungan hidup yang mempengaruhi pendidikan, kekerasan dankenakalan remaja yang mempengaruhi pendidikan [Mesosystem-Urie B]. Terlebih-lebih, NKRI akankehilangan fokus untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datangdimulai dari sekarang

Hubungan Antara RPJPN dan RPPJPN

Bagan berikut menjelaskan Prioritas Pendidikan yang amsuk dalam RPJPN Bidang Sosial, Budaya,dan Kehidupan Beragama. Tampak Pendidikan adalah subBidang pembangunan yang berkontribusisebesar seperdelapan untuk membangun HDI, GDI, NRR, serta Jati Diri dan Karakter Bangsa.

Semangat ini jelas berbeda dengan semangat tujuan pendidikan yang telah dibangun oleh parafounding fathers pendidikan yang tercermin pada UU No 4 Tahun 1950. Disamping itu, Tujuanpendidikan tersebut dijabarka menjadi Nine Goals, yaitu :

1. Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi4. Peningkatan profesionalisme dan Pemerataan distribusi guru dan Tenaga kependidikan5. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formvfal6. Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini8. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan9. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/RPPJPN-2010-2025.png



Sembilan Goals ini mestinya menjadi target depertemen kemendiknas. Namun seperti terlihat padaRenstra Kemendiknas 2010-2014, yaitu:MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 – 2014 (MISI 5K)

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

seperti terinci sbb:

Buku IPrioritas 2: PendidikanPeningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menujuterangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakterbangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainyapertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengankemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangankebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalahsebagaiberikut:

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikandasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73%menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkatsekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaansambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;

2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari18% di 2009 menjadi 25% di2014;

3. Metodologi:Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian(teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial,watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistemUjianAkhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar- menengah sebelumtahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;

4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yangunggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorongaktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalamproses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;

5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkatnasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampumenjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah denganmemasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model linkand match);I-52

6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) programremediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenagapengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4)membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PTmasuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MIsebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional



Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Maka, tempak bahwa sebenarnya hubungan antara generating plan dan generated plan dalamRPJPN 2005-2025 dengan RPPJPN 2005-2025 tidak jelas benar. Secara teoritik, RPJPN mestinyadijabar secara departemental untuk menjadi tujuan dan sekaligus alat manajemen.

IV. KESIMPULAN

Masalah pendidikan ternyata bukan hanya melulu masalah pendidikan. Masalah Politik dalamkasus NKRI ternyata sangat dominan. Mestinya pendidikan NKRI untuk membangun bangsaguna menyiapkan generasi sejati yang akan menjadi modal sposial dan modal kultural bangsa.Sejarah NKRI telah memberi pelajaran bertapa mahalnya harga pendidikan bangsa. Betapamanajemen pendidikan NKRI yang terbentang dari Arab hingga Australia dan dari Australiahingga Filipina dengan aneka keragamannya sungguh tidak mudah. Jawabnnya jelas, yaitumenyiapkan generasi yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya melalui pendidikan.

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/National.png

http://asiswanto.net/wp-content/uploads/2015/03/VOC-Jilid-II.png



V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen Perencanaan dan PelaksanaanContentsHalaman 1 dari 1 (17 item)1. PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 1969 – 19991. Perencanaan Menurut Proses/Hirarki Penyusunan2. Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi3. Perencanaan Menurut Jangkauan Jangka Waktu4. Siklus – 1 file2. PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2000 – 20041. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2004 – 25 file2. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2003 – 25 file3. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2002 – 22 file4. Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS) – 22 file1. Download Lengkap Propenas 2000-2004 – 1 file3. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (REPENAS)1. Draft Repenas Transisi 2005-2006 – 6 file4. SIMRENAS1. Modul Isian Daerah untuk Simrenas – 2 file2. Panduan Pemahaman dan Pengisian Data Dasar Perencanaan Pembangunan – 9 file3. Laporan Akhir Studi Modul Isian Daerah untuk Simrenas – 4 file4. Draft Laporan Akhir Studi Modul Isian Daerah untuk Simrenas – 2 file

5. VISI DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (PJP)

1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 – 1 file2. Tahun 2005-2025 per 7 Januari 2005 – 3 file3. Tahun 2005-2025 per 25 Februari 2004 – 4 file4. Tahun 2005-2025 per 20 Desember 2003 – 3 file5. Tahun 2005-2025 per 29 Oktober 2003 – 4 file6. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM)

1. Tahun 2005-2009 per 29 Oktober 20032. Pelaksanaan PJM 20041. Jadwal2. Kerangka Acuan3. Pengantar3. Tahun 2004-2009 per 12 Desember 2004 – 42 fileBUKU RPJMN 2010-201404/02/2010Buku I : Prioritas NasionalMatriks Buku IBuku II : Memperkuat Sinergi Antar Bidang PembangunanBab I: Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas BidangBab II: Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan BeragamaBab III: EkonomiBab IV: Ilmu Pengetahuan dan TeknologiBab V: Bidang Sarana dan PrasaranaBab VI: PolitikBab VII: Bidang Pertahanan dan KeamananBab VIII: Hukum Dan AparaturBab IX: Wilayah Dan Tata RuangBab X: Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupBab XI: Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional

Matriks Buku IIMatriks Rencana Tindak Perkementerian/LembagaBuku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan : Memperkuat Sinergi Antara Pusat-Daerah dan



AntardaerahMatriks Buku III

Rencana Pendidikan Membutuhkan Arah Pembangunan Nasional Yang Jelas Sebagai Bagian Integral Untuk...

Documents

Transcript of Rencana Pendidikan Membutuhkan Arah Pembangunan Nasional Yang Jelas Sebagai Bagian Integral Untuk...