RENCANA PEMBANGUNAN DIYBERBASIS TATA RUANG

Yogyakarta, 7 September 2016

Pemerintah Daerah DIY1

disampaikan dalam acara

Rapat Kerja Regional BKPRN 2016

outline

1. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, dan Indikator Kinerja Urusan Tata Ruang dalam RPJMD DIY

2. Kebijakan Satu Peta3. Peninjauan Kembali RTRW DIY4. Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

DIY5. Kasus Bandara Baru DIY di Pengadilan PTUN dan

Mahkamah Konstitusi6. Penutup

2

Strategi, Arah Kebijakan Daerah, dan Indikator Kinerja Urusan Tata Ruang dalam RPJMD DIY

1

3

ARAH PEMBANGUNAN DIY

RENAISSANCE DIY

NILAI BUDAYA

TEHNOLOGIENERGI

PANGANKESEHATANSOSIAL

EKONOMIPARIWISATA

PENDIDIKAN

LINGKUNGAN

4

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

3. Meningkat kan tata kelola pemerintahan yang baik

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah

MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK

MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KESESUAIAN TATA RUANG

VISI

MISI

TUJUAN

VISI MISI RPJMD DIY 2012 - 2017

5

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat melalui urusan tata ruang :

MENINGKATKAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP

RTRW KABUPATEN/ KOTA DAN RTRW PROVINSI

Strategi untuk mencapai Misi Keempat melalui urusan tata ruang :

PEMANFAATAN RUANG MENGACU RENCANA TATA RUANG, SERTA DAYA

DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN.

Tuju

anMenjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang Sa

sara

n Pemanfaatan Ruang terkendali

Kualitas lingkungan hidup meningkat In

dik

ato

r Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

Persentase peningkatan kualitas lingkungan.

6

INDIKATOR SASARAN URUSAN TATA RUANG

Indikator Sasaran 2013 2014 2015 2016 2017

Kesesuaian pemanfaatan ruangterhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat

50% 60% 70% 80% 90%

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat

PERENCANAAN RUANG

Percepatan Penyusunan RTR KSP maupun RTR KSK

PEMANFAATAN RUANG

Sinkronisasi RKPD dengan Dokumen RTR

PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan

Ruang (RDTR dan PPNS)

7

Ketua BKPRD melaluiBappeda selakusekretariat BKPRD

Minggu ke 3 bulanJanuari/sebelum

penyusunan RKPD

Tim BKPRDDokumen yang

diperlukan :• Perda RTRW

prov/kab/kota• Masterplan/DED/• Dokumen teknis

lainnya• Perda RPJP• Perda RPJM• Renstra SKPD• Usulan

program/kegiatan• Dokumen lain

Ya

Tidak

RKPD

PermohonanRekomendasisesuai format

yang telahdisediakan

Analisiskesesuaian

ruang (2 minggu)

1

2

Hasilanalisis

SIPR/DSS

Kepala SKPDDi

lingkunganPemda DIY

JogjaPlan

4

5

3

Menyesuaikan/menyempurnakanprogram/kegiatan pembangunan yang diusulkan,

sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (PERGUB 68 TAHUN 2014)

8

Kebijakan Satu Peta 2

9

PERMASALAHAN DATA SPASIAL DI PUSAT DAN DAERAH

Ketidaksesuaian antar Peta Dasar

Ketidaksesuaian Peta Dasar dan Peta Tematik

Ketidaksesuaian antar Peta Tematik

Tumpang tindih

AKIBAT KETIDAKSESUAIAN

PETA TIDAK DAPAT TERINTEGRASI SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERBEDAAN ANALISIS DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

10

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA (KSP)

UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial

Perpres No 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000

PEMDA DIY DAN UGM menyusun Yogyakarta

Single Base Map

(Tahun 2010)

Surat Edaran SEKDA Nomor: 591/0356

Tahun 2011 tentang Penggunaan Yogyakarta Single Base Map skala

1:25.000

NASIONAL

DIY

11

RENCANA KEDEPAN

Updatting Yogyakarta Single Base Map skala

1:5.000

Citra Tegak BIG 2016

Peta Desa DIY, Peta Batas Desa DIY Skala 1:5.000

Peta Batas Definitif Wilayah

Kabupaten/Kota DIY & Wilayah Prov DIY-

Jateng

Sinkronasi Peta

Tematik

Tata Ruang Pertanahan

Energi & Sumberdaya

MineralKehutanan

LingkunganSosial -

Ekonomi -Kependudukan

Transportasi, Utilitas, Sarana dan Prasarana

Pertanian

Kebencanaandan peta

Tematik lainya

IGT(Informasi Geospasial Tematik)

One Map

Di DIY

12

Peninjauan Kembali RTRW DIY3

13

PENETAPAN RTRWP DIY 2009 – 2029 (Perda 2/2010)

REVIEW RTRW DIY

2010

2015

2029

Bencana Alam Letusan Gunung Merapi

2010

UUK DIYNo. 13 /2012

2012

Kebijakan Pemerintah Pusat

2014

Peninjauan Kembali RTRW DIY

2016

Persetujuan BKPRN

14

Skem

a P

en

inja

uan

Kem

bali

R

TR

W D

IY

Start

Kriteria Peninjauan Kembali1. Satu kali dalam 5 Tahun (ayat 1 ps 82 PP

15/2010)2. Lebih dari 1 kali jika ada Perubahan Lingkungan

Strategis (ayat 2 ps 82 PP15/2010)I. Bencana AlamII. Perubahan Teritorial negaraIII. Perubahan batas wilayah

Stop

Penetapan

Pembentukan Tim

Gubernur Unsur Tim:• Pemerintah dan Pemda• Perguruan Tinggi• Lembaga Penelitian

- Mengkaji- Mengevaluasi- Menilai

1. Dinamika wilayah2. Dokumen RTR:

• Materi Teknis• Dokumen Perda• Peta

Rekomendasi Pelaksanaan Revisi1. Terjadi Perubahan Kebijakan Nasional

yang mempengaruhi penataan ruangwilayah provinsi, dan atau

2. Terdapat dinamika pembangunanprovinsi yang menuntut PK dan Revisi

Revisi

Tidak Revisi

> 20%

Penyusun RTR Baru

Amandemen

Ya, perlu PK

Yes

Yes

Tdk perlu PK

No

No

15

HASIL PENINJAUAN KEMBALI

16

POLA RUANG1. Perubahan kawasan rawan bencana pasca

erupsi Merapi 2010 - Perpres 70/20142. Kawasan Keistimewaan DIY dan geoheritage

belum diakomodasi3. Penetapan luasan kawasan pertambangan

berubah4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Perda DIY 16/2011) belumdiakomodasi

5. Kawasan militer belum terakomodir semua

STRUKTUR RUANG1. Kebijakan bandara baru di

Temon belum diakomodasi2. Penetapan sistem perkotaan

sudah tidak sesuai lagi dengankondisi sekarang

3. Perlunya penerapan keterpaduan sistem dan jaringan transportasi terutama transportasi udara, jalan dan kereta api

REVISI RTRW DIY

2009-2029

Pola Ruang dan StrukturRuang berubah

Perubahan lebih dari20%

Rencana Struktur Ruang 1. Sistem dan Jaringan Transportasi

Perkeretaapian

Pengembangan KA Bandar udara Temon –Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo

Pengembangan jalur KA Samas –Palbapang – Yogyakarta – Borobudur

Pengembangan jalur KA Temon – Samas –Parangtritis

Stasiun Besar

Stasiun Angkutan Barang

Stasiun Kecil

Stasiun Sedang

17

Pengembangan Pelabuhan Lantamal

Lapangan Terbang Gading sebagai landasanpendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus

Rencana Struktur Ruang1. Sistem dan Jaringan Transportasi

Pengembangan pelabuhan laut pendukung kegiatan ekonomi Pansela

Alih fungsi Bandar Udara Adisutjipto menjadibandar udara khusus dan militer

Pengembangan kws bandar udara baru terintegrasi dg angkutan bus dan KA

Laut dan Udara

18

Pengembangan air baku Kws Industri Piyungan dari Sungai Opak

Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik:• air permukaan;• sungai bawah tanah Bribin, Seropan,

Ngobaran, Baron, & Banyusoco • air tanah di CAT Yogyakarta-Sleman,

Wates & Wonosari• Penampung air hujan

Pengembangan waduk, embung, resapan air, dan pengendali banjir sebagai sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku

RENCANA STRUKTUR RUANG 2. Sistem Jaringan Prasarana (Listrik & Air)

Pengembangan energi listrik tenagaair di Waduk Sermo

Pengembangan energi listriktenaga angin dan tenaga uap

Pengembangan jaringan gas perkotaan

Pembangunan pembangkit listrik untuk menunjang industri Pansela

Pengembangan air baku Kws Industri Sentolo, Sedayu, Pajangan dan Pansela dari Sungai Progo

19

Pembangunan IPAL skala kota

Pengembangan TPA skala regional

Rencana Struktur Ruang 3. Sistem Jaringan Prasarana(Limbah, Sampah & Drainase)

Pembangunan IPAL skala kawasan

Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional

Pengembangan TPA

Penerapan dan pengembangan drainase berwawasan lingkungan untuk konservasi air tanah dan pengendalian banjir

20

Mencegah alih fungsi Kawasan Resapan Air

Sempadan Pantai min 200 m (Kab.Kulon Progo & Bantul)

Sempadan waduk 50 meterMengembangkan taman hutan raya sebagai obyek wisata lingkungan

Sempadan Pantai min 100 m (Kab.Gunungkidul)

Memadukan pelestarian budaya & pariwisata

Melestarikan kws gumuk pasir

Membatasi lahan terbangun & mengatur kegiatan pada kawasan

bentang alam karst

RENCANA POLA RUANG(Kawasan Lindung)

Sempadan Sungai utk sungai yg dialiri lahar merapi: 750 meterMengendalikan lahan terbangun

Kawasan Transisi Resapan Air

Menetapkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan

21

RENCANA POLA RUANG(Kawasan Budidaya)

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)melalui pemberian insentifdan pelarangan alih fungsi

Pengembangan kawasan minapolitan

Pengembangan sarana, prasarana & teknologi perikanan tangkap

• Pengembangan atraksi pariwisata, fasilitas & aksesibilitas

• Koservasi kws pariwisata• Pengendalian

pembangunan fasilitas pariwisata

Pengembangan kawasan industri

Evaluasi pemanfaatan Kws Peruntukan Pertambangan & pengawasan kegiatan reklamasi & paska tambang

Peningkatan kualitas kws permukiman perkotaan & pengembangan secara vertikal

pengembangan kawasan riset

22

RENCANA STRATEGIS PROVINSI

Kawasan Strategis Keistimewaan DIY

Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi

Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Bentang Alam Karst

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi

Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Gumuk Pasir

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Perkotaan Yogyakarta

Kawasan Koridor Temon-Prambanan

23

Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY4

24

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY

25

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum

yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah danhak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa

Bab I Ketentuan Umum, Angka 3Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain

wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang

Pemerintahan Daerah

Kewenangan istimewa berada di ProvinsiTata cara pengisian; Kelembagaan Pemda; Kebudayaan; Pertanahan; Tata Ruang

UrusanPertanahan

Kasultanan dan Kadipaten dinyatakansebagai badan hukum

Sebagai badan hukum, menjadi subyekhak yang mempunyai hak milik atas tanah, meliputi tanah Keprabon dan Bukan Keprabon

Kasultanan dan Kadipaten berwenangmengelola dan memanfaatkan untuksebesar-besarnya pengembangankebudayaan, kepentingan sosial, dankesejahteraan masyarakat

UrusanTata Ruang

Kewenangan Kasultanandan Kadipaten dalam

tata ruang terbatas padapengelolaan dan

pemanfaatan tanahKasultanan dan tanah

Kadipaten

Kasultanan dan Kadipatenmenetapkan kerangkaumum kebijakan tata

ruang sesuaiKeistimewaan DIY

KEWENANGAN KEISTIMEWAAN

26

DINAS PERTANAHAN DAN

TATA RUANG dibentuk dalam

rangka mewadahi urusan Pertanahan

dan Tata Ruang yang

melaksanakan urusan wajib dan

urusan Keistimewaan

Pengaturan dan pelaksanaan urusan

tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan

Kadipaten

untuk tujuan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY ini,

maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam

lembaga yang sama

ditetapkan melalui PERDAIS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN PEMDA DIY

27

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

TUG

AS melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

FUN

GSI

1. penyusunan program kerja;

2. perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang daerah;

3. fasilitasi penataan, pengelolaan dan pengendalian tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

4. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

5. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penangananpermasalahan pertanahan;

6. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

7. pengendalian pengelolaan tanah desa;

8. penyelenggaraan penataan ruang DIY, dan kawasan tanah Kasultanandan tanah Kadipaten;

9. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis DIY, serta kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang daerah;

11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUGAS DAN FUNGSI DISPERTARU DIY

28

STRUKTUR ORGANISASI DISPERTARU DIY

29

Kasus Bandara Baru DIY dalam Pengadilan PTUN dan MA5

30

Rencana Pembangunan Bandara Baru di Temon, Kulonprogo

31

RTRW Nas2008

RTRP DIY 2010

RTRK Kp2012

Studi Bandara Baru

2013Kebijakan

Kementerianterkait

Bandara KP

IPL Gub2015

Digugatdan kalahdi PTUN

2015

Menang di MA

2015

Pembayaranganti untung

14 Sep’16

Hakim PTUN menganggap bahwa : RTRW Prov dan Kab tidak mengikuti

RTRW Nas, karena didalam RTRW Nas tidak tercantum dg jelasadanya rencana ruang untuk Bandara di Temon

RTRW Prov dan RTRW Kab dinilaitidak bisa dipakai sebagai dasarterbitnya IPL

Pasal 21

(1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat PenyebaranSekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasanpendukung (auxilliary field ).

(2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional.

Lampiran 1 Indikasi program RTRWP : Persiapan pengembangan bandara baru

TINJAUAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG PROVINSI DIY, Perda 2/2010

32

C. Perwujudan Bandar Udara ’10-’14 ‘15-’19 ‘20-’25 ’26-’’30

1. Pengembangan BU Adisucipto mjd Bandarapusat penyebaran sekunder

2. Pengembangan Landasan TNI AU Gadingsebagai landasan pendukung untuk sekolahpenerbangan

3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru

UU Penataan Ruang UU 26/2007

33

Pasal 6

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secaraberjenjang dan komplementer.

Penjelasan :Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruangwilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Pasal-pasal yang diajukan dalam MK

UU Penataan Ruang UU 26/2007

34

Pasal 18 (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah

provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuansubstansi dari Menteri.

Penjelasan :

Penjelasan Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturandaerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturanperundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruangwilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapatpersetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

Pasal 26 (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan

lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten KP Perda 1/2012

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a, terdiri atas :a. jaringan transportasi darat;b. jaringan transportasi perkeretaapian; danc. jaringan transportasi udara

Pasal 18

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur.

35

PENGADAAN TANAH BANDARA (untuk Kepentingan Umum)

• UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 14 (2) : Perencanaan Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah danprioritas pembangunan yang tercantum dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis,Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 26 (3) : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatenmenjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan administrasi pertanahan.

36

Penutup6

37

PENUTUP

1. Penggunaan “One Single Map” dan percepatanselesainya RDTR dan RTBL akan mengurangikonflik di lapangan terkait pemanfaatan ruang

2. Kelembagaan yang tepat, SDM yang handal dan punya integritas, sangat dibutuhkan untuk mengawal penataan ruang yang tidak hanyamampu dibalik meja, namun juga mewujudkannyadi ruang nyata

3. Rencana tata ruang dan regulasi terkait harusterus disosialisasikan dan dipahamkan ke seluruhjajaran pemerintah dan masyarakat, termasukjajaran jaksa dan hakim

38

Terima kasihPemerintah Daerah DIY