RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2014 – 2015 1. ... Tahun Sangat Miskin...

download RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2014 – 2015 1. ... Tahun Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah RTM ... Perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/desa tertinggal

of 24

  • date post

    04-Mar-2018
  • Category

    Documents

  • view

    221
  • download

    4

Embed Size (px)

Transcript of RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN 2014 – 2015 1. ... Tahun Sangat Miskin...

  • RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

    PENGENTASAN KEMISKINAN

  • - Provinsi Kepulauan Riau dibentuk

    berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002

    yang disahkan pada tanggal 24 -9- 2002

    dan mulai operasional Tgl. 1-7- 2004.

    Luas Wil : 251.810 km2

    Daratan : 10.595 km2 (4%)

    Lautan : 241.215 km2 (96 %)

    Jlm Pulau pd air pasang : 1.795

    Jlm Pulau pd air surut : 2.408

    Wilayah Administrasi

    - Kabupaten : 5

    - Kota : 2

    - Kecamatan : 59

    - Kelurahan : 133

    - Desa : 218

    BATAS WILAYAH

    Utara : Vietnam & Kamboja

    Selatan : Prov.Babel, Jambi

    Barat : Singapura, Malaysia, Riau

    Timur : Malaysia. Kalbar

    GAMBARAN UMUM WILAYAH

    2

  • V I S I TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI

    BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA,

    BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH

    LINGKUNGAN

  • M I S I 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya

    dalam kehidupan masyarakat

    2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan

    pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan

    masyarakat

    3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan

    wilayah

    4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada

    rakyat kecil (wong cilik)

    5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang

    berkualitas

    6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang

    berkualitas

    7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin,

    budi pekerti, dan supremasi hukum

    8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan

    gender

    9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan

  • 5

  • STRATEGI PEMBANGUNAN

    Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu:

    Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera.

    Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan.

    6

  • 8 (DELAPAN) BIDANG FOKUS PEMBANGUNAN

    PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 2015

    1. Bidang Pendidikan;

    2. Bidang Kesehatan;

    3. Bidang Kelautan dan Perikanan;

    4. Bidang Pariwisata;

    5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM);

    6. Bidang Perhubungan (Connectivity);

    7. Bidang Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air dan Migas);

    8. Bidang Pengentasan Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH).

    7

  • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    8

  • Pemberdayaan Masyarakat

    Pengertian

    Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses

    pengembangan potensi dan kemampuan sehingga

    tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah

    yang mereka hadapi

    Hakekat

    Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui keterlibatan pada berbagai program pembangunan

    Memberikan kewenangan kepada masyarakat secara proporsional dalam pengambilan keputusan

  • KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    Memampukan dan memandirikan masyarakat.

    Dalam membangun diri dan lingkungannya.

    Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan kebijakan

    pemerintah

    Menempatkan masyarakat Sbg subyek dan

    pelaku utama dalam proses pembangunan

    Memberi wewenang secara Profesional kpd masyarakat

    dlm membangun diri dan lingkungannya.

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    KEMANDIRIAN MASYARAKAT

  • PENGENTASAN KEMISKINAN

    11

  • Tantangan Utama

    Dalam Penanggulangan Kemiskinan

    a. Pertumbuhan penduduk masih cukup besar

    b. Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas

    c. Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah

    d. Laju urbanisasi yang pesat, memperparah kemiskinan perkotaan

    e. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi isu

    ketenagakerjaan

    f. Masih banyak daerah terisolir dan akses pelayanan dasarnya rendah

    g. Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif

    h. Social Exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk penderita

    cacat fisik (Disable), berpenyakit kroni, ilegal dll.

  • SDM

    Kesadaran Bersekolah Rendah

    Pola Hidup Tidak Sehat

    Infrastruktur

    Fasilitas Air (Minum & Baku Kurang)

    Jalan & Irigasi Sangat Diperlukan

    Penyediaan Listrik

    Pemukiman Yang Layak

    Ekonomi

    Diversifikasi Keahlian Kurang

    Arus Barang Tidak Lancar Karena Kurangnya Fasilitas

    Infrastruktur

    Kewirausahaan Perlu Digali

    Permasalahan Umum Kemiskinan

  • MISKIN

    PRODUKTIFITAS RENDAH

    TIDAK SKILL TIDAK SEHAT

    PENDIDIKAN RENDAH

    PENDAPATAN RENDAH

    VICIOUS CYCLE ( Lingkaran Setan)

    PUTUS SEKOLAH

  • PRODUKTIVITAS RENDAH

    INVESTASI RENDAH

    KESEMPATAN KERJA RENDAH

    PENGANGGURAN TINGGI

    PENDAPATAN RENDAH

    VICIOUS CYCLE ( Lingkaran Setan)

    TABUNGAN RENDAH

  • PENYEBAB KEMISKINAN

    Terbatasnya

    Kesempatan

    Kerja & Berusaha

    Rendahnya Akses

    terhadap

    Faktor Produksi dan

    Kepemilikan Aset

    Bencana Alam

    Konflik Sosial

    Lemahnya

    Perlindungan

    Sosial

    Lemahnya

    Tata

    Pemerintahan

    Terhambatnya

    Mobilitas Sosial &

    Partisipasi

    Rendahnya Akses

    Terhadap

    Fasilitas Kesehatan

    Pendidikan KEMISKINAN

  • DEFINISI KEMISKINAN (Bappenas, 2004)

    Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

    Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan

    pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, peru mahan, air bersih, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berparti sipasi dalam kehidupan sosial-politik

  • KRITERIA PENDUDUK MISKIN

    KRITERIA MAKRO Penduduk miskin adalah penduduk yang

    memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

    KRITERIA MIKRO Setiap penduduk yang memenuhi 14

    kreteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS.

  • KONSEP KEMISKINAN MAKRO - BPS

    Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) :

    Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)

    Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

  • Kriteria Kemiskinan Mikro

    Variabel Kemiskinan Kriteria

    1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga < 8m

    2. Jenis lantai rumah Tanah/papan/kualitas rendah

    3. Jenis dinding rumah Bambu, papan kualitas rendah

    4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban) Tidak punya

    5. Sumber air minum Bukan air bersih

    6. Penerangan yang digunakan Bukan listrik

    7. Bahan bakar yang digunakan Kayu/arang

    8. Frekuensi makan dalam sehari Kurang dari 2 kali sehari

    9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu Tidak

    10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART Tidak

    11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik Tidak

    12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga Petani gurem, nelayan, pekebun

    13. Pendidikan kepala rumah tangga Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD

    14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,- Tidak ada

  • Tahun Sangat

    Miskin Miskin

    Hampir

    Miskin

    Jumlah

    RTM

    Jumlah

    Penduduk

    Miskin

    Persentase

    (%)

    2008 14.145 20.809 39.647 74.601 268.283 18,51

    2011 11.443 11.604 34.586 57.633 219.005 12,99

    JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 DAN 2011

  • Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal

    1. Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah dari keluarga miskin

    2. Perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/desa tertinggal.

    3. Pengobatan gratis bagi penduduk miskin /Desa tertinggal.

    4. Pembangunan / rehabilitasi Posyandu, Pustu.

    5. Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/Desa tertinggal.

    Program Rumah Layak Huni :

    1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga,

    2. Penyediaan sarana/sumber air bersih penduduk miskin/ Desa tertinggal.

    3. Penyediaan Listrik Rumah penduduk miskin / Desa tertinggal

    Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal :

    1. Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama Khusus Ibu-

    Ibu/Perempuan dari keluarga miskin/Desa tertinggal.

    2. Kegiatan menumbuh kembagkan usaha tani penduduk miskin/ Desa

    tertinggal.

    3. Kegiatan menumbuh kembangkan usaha nelayan miskin/Desa tertinggal.

  • Sumber air bersih

    Listrik

    Rehabilitasi

    Pekerjaan

    Sarana Lingkungan Unit Usaha

    PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

    Pendidikan Kesehatan

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Provinsi Kepulauan Riau

    Sekian & Terima Kasih