RENCANA OPERASIONAL KEGIATANriau.litbang.pertanian.go.id/ind/images/rok2018.pdfPelaksanaan...
Transcript of RENCANA OPERASIONAL KEGIATANriau.litbang.pertanian.go.id/ind/images/rok2018.pdfPelaksanaan...
-
RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN
(ROK)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
PEKANBARU 2018
-
RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
I. PENDAHULUAN
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang
bertugas melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
No. 16 / Permentan/ OT.140/2/2006 tanggal 1 Maret 2006.
BPTP Riau mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan,
pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut BPTP memiliki fungsi 1). Melaksanakan
pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat
guna spesifik lokasi, 2). Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja,
anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 3). Pelaksanaan inventarisasi dan
identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 4).
Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi, 5) Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi, 6). Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian
teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 7) Pelaksanaan bimbingan teknis
materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi, 8). Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta
penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan
pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 9). Pemberian
pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian
tepat guna spesifik lokasi, 10). Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga dan perlengkapan BPTP.
Penelitian dan pengkajian teknologi pertanian merupakan jembatan untuk
mentransfer hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pengguna teknologi
di tingkat pedesaan dalam rangka menghasilkan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi untuk mengantisipasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22
tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999.
Pembangunan pertanian diarahkan untuk mengembangkan pertanian rakyat
secara terpadu yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan dan
meningkatkan keterpaduan antara usahatani dengan pengolahan serta pemasaran
dalam sistem agribisnis. Peningkatan efisiensi produksi mengharuskan
-
dilakukannya konsolidasi areal pertanian yang mampu memberikan keunggulan
kompetitif yang tinggi, termasuk respon kebutuhan teknologi dan upaya
diseminasinya.
Dalam rangka membangun pertanian modern diperlukan dukungan
teknologi pertanian tepat guna dan spesifik lokasi. Penelitian/pengkajian diarahkan
untuk menghasilkan ilmu pengetahuan harus disesuaikan dengan spesifik wilayah
berdasarkan agroekosistemnya, sehingga lebih memacu keberhasilan usaha yang
berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, reorientasi pembangunan pertanian menuntut pula
reorientasi dalam membina dan mengembangkan aparatur pertanian, baik
kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumberdaya manusianya. Strategi
pembangunan aparatur pertanian diarahkan terwujudnya sistem administrasi
pertanian modern yang mampu mendukung pengembangan agribisnis, dengan titik
berat pada peningkatan kualitas sumberdaya pertanian melalui kegiatan penelitian
dan penyuluhan agar mampu mendekatkan teknologi terapan kepada
pengguna/petani.
Pembinaan sumberdaya manusia pertanian ditekankan kepada upaya
peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas
difokuskan kepada peningkatan dalam penguasaan keterampilan dalam mengelola
usahatani yang berorientasi agribisnis dan agroindustri. Salah satu program dalam
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah dengan mengentaskan
kemiskinan melalui program usaha tani terpadu, memanfaatkan skala usaha
secara efisien sehingga agribisnis diharapkan dapat melibatkan swasta dengan
prinsip saling terkait, saling mendukung dan saling menguntungkan.
Berdasarkan kondisi dan situasi sekarang upaya pokok pembinaan
sumberdaya manusia pertanian dan diversifikasi pertanian, mutlak menuntut
pemanfaatan teknologi pertanian sesuai kondisi wilayah yang dapat meningkatkan
sumber daya di setiap wilayah. Untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan warga tani dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan hidup, kependudukan dan pengembangan wilayah serta kepentingan
pembangunan nasional.
Salah satu faktor yang cukup menentukan kualitas penyuluh dan petani di
suatu wilayah adalah kemampuan mereka dalam mencari dan memanfaatkan
informasi teknologi baru di bidang pertanian yang dapat mereka manfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usahatani.
Masih banyak petani di Propinsi Riau yang belum mampu memanfaatkan
lahannya secara optimal. Usahatani masih dilakukan secara sederhana sehingga
-
produktivitas lahan masih rendah. Keadaan ini menyebabkan usahatani yang
dikelola belum mengarah kepada usahatani yang rasional apalagi yang
berorientasi agribisnis dan agroindustri, yang memperhatikan aspek pelestarian
sumber daya alam dan lingkungan.
Untuk mencapai hal di atas serta penyesuaian dangan sistem
penganggaran terpadu (unifed budget) maka perlu disusun Rencana Operasional
Kegiatan (ROK) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2018
sebagai acuan dan rencana tahunan pelaksanaan seluruh kegiatan pada Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Riau serta acuan dalam pengawasan dan
monitoring.
-
II. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KELUARAN
A. PROGRAM
Untuk mewujudkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Riau memiliki dua program yang harus dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut:
1. Kode Program : 018.09.12
Nama Program
: Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
Kode Kegiatan : 018.09.12.1801
Nama Kegiatan
: Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian.
IKU Program :
018.09.12
01 : Jumlah Varietas/Galur/Klon Unggul Baru (Galur/Klon/Varietas Unggul Baru)
02 : Jumlah Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Pertanian (Teknologi)
03 : Jumlah Model Pengembangan Kelembagaan dan Inovasi Pertanian (Model)
04 : Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)
05 : Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (Kabupaten)
06 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian (Rekomendasi)
07 : Jumlah Benih Sumber Tanaman (Ton)
08 : Jumlah Bibit Sumber Ternak (Ekor)
09 : Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan Ke Pengguna
(Teknologi)
Indikator Kinerja Kegiatan :
1801
002 : Teknologi Komoditas Strategis Yang Terdiseminasi Ke
Pengguna
003 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
Komoditas Strategis
004 : Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri
Spesifik Lokasi
005 : Jumlah Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung
Swasembada Pangan
006 : Jumlah Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai
007 : Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi Komoditas Lainnya
008 : Jumlah Teknologi Komoditas Unggulan Lainnya Yang
Terdiseminasi Ke Pengguna
009 : Jumlah Taman Sains Pertanian
010 : Jumlah Taman Teknologi Pertanian
011 : Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian
Bioindustri Di Daerah Perbatasan
-
012 : Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)
013 : Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)
014 : Jumlah Teknologi Spesifik Lokasi
015 : Dihasilkannya Model Pengembangan Inovasi Teknologi
Pertanian Bioindustri
016 : JumlahTeknologi Yang Didiseminasikan Ke Pengguna
017 : Jumlah Produksi Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai
018 : Jumlah Bibit Sumber Ternak
Keluaran (output)
1801.201 : Teknologi Spesifik Lokasi
1801.202 : Teknologi Yang Terdiseminasi Ke Pengguna
1801.203 : Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
1801.204
: Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik
Lokasi
1801.208 : Taman Teknologi Pertanian(TTP)
1801.209 : SDG Yang Terkonservasi dan Terdokumentasi
1801.210
: Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di
Perbatasan
1801.211
: Dukungan Inovasi Teknologi untuk Peningkatan IP Kawasan
Pertanian
1801.212 : Transfer Inovasi Teknologi
1801.213 : Inovasi Perbenihan dan Perbibitan
1801.216 : Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis
1801.305 : Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika
1801.951 : Layanan Internal (Overhead)
1801.994 : Layanan Perkantoran
B. PEMBIAYAAN
Untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dalam tahun anggaran 2018 dialokasikan biaya sebagai berikut:
Kode Program
: 018.09.12
Nama Program
: Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
Kode Kegiatan
: 1801
Nama Kegiatan
: Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian.
= 15.839.487.000
1801.201 : Teknologi Spesifik Lokasi = 500.000.000
1801.202
: Teknologi Yang Terdiseminasi Ke
Pengguna = 1.820.067.000
1801.203
: Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Pertanian = 75.000.000
1801.204
: Model Pengembangan Inovasi Pertanian
Bioindustri Spesifik Lokasi = 200.000.000
1801.208 : Taman Teknologi Pertanian(TTP) = 1.280.000.000
1801.209
: SDG Yang Terkonservasi dan
Terdokumentasi = 90.000.000
-
1801.210
: Model Pengembangan Inovasi Pertanian
Bioindustri di Perbatasan = 100.000.000
1801.211
: Dukungan Inovasi Teknologi untuk
Peningkatan Indeks Pertanaman = 300.000.000
1801.212 : Transfer Inovasi Teknologi = 997.781.000
1801.213 : Inovasi Perbenihan dan Perbibitan = 520.240.000
1801.216
: Unit Perbenihan Unggulan Komoditas
Pertanian Strategis = 18.975.000
1801.305
: Produksi Benih Buah Tropika dan Sub
Tropika = 75.000.000
1801.951 : Layanan Internal (overhead) = 3.492.978.000
1801.994 : Layanan Perkantoran = 6.369.446.000
-
III. PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BPTP RIAU TAHUN ANGGARAN 2018
1. Pengambilan Keputusan
a. Masalah yang menyangkut aspek keuangan, pengambilan keputusan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan hasil diskusi dengan
memperhatikan masukan dari Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji &
Penerbit SPM, Pengendali Anggaran, Penanggungjawab RPTP serta
pelaksana kegiatan.
b. Pengambilan keputusan yang menyangkut masalah teknis, didasarkan
kepada diskusi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Koordinator Program,
Penanggungjawab RPTP dan Pengendali Anggaran atau ahli yang
berkompeten dalam bidangnya.
c. Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan harus berpedoman kepada
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
aspek teknis, ekonomis, sosial dan dampak lingkungan.
2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Kuasa Pengguna Anggaran dan Koordinator Program memberikan
pengarahan untuk kelancaran penyelenggaraan / pelaksanaan kegiatan.
b. Pelaksanaan kegiatan berkonsultasi kepada penanggung jawab RPTP
secara berjenjang atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
c. Sebelum pelaksanaan, Penanggungjawab kegiatan telah membuat
Rencana Operasional Pelaksanaan Pengkajian (ROPP). Setiap
penanggungjawab RPTP harus mengajukan rencana kebutuhan dana untuk
pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat
Pembuat Komitmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan
kegiatan.
d. Setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, kegiatan
dapat dilaksanakan baik persiapan, pelaksanaan kegiatan di lapangan
maupun kegiatan lainnya.
e. Untuk kegiatan yang memerlukan kepanitiaan, Kuasa Pengguna Anggaran
akan mengeluarkan Surat Keputusan kepanitiaan yang menyangkut tugas
dan fungsi agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar.
f. Bendaharawan Pengeluaran setelah mendapatkan usulan permintaan dana
dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen mempersiapkan
biaya untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja masing-
masing pelaksana.
-
g. Penyediaan barang, jasa/sarana Produksi Pertanian yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan disediakan oleh Tim Pengadaan barang sesuai
dengan keperluan dan aturan yang ditetapkan.
h. Penanggung jawab RPTP/RDHP mengkoordinasikan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya dengan semua unsur yang terkait agar
kegiatan tersebut berjalan lancar, termasuk memberdayakan seluruh
anggota tim untuk turut berpartisipasi secara aktif.
i. Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek,
Diseminasi mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
dengan Penanggungjawab RDHP sehingga hasil produksi dan pengiriman
kepada pengguna teknologi dapat tepat waktu.
j. Laporan perkembangan kegiatan Pengkajian/Penelitian dibuat oleh masing-
masing Penanggungjawab, sebelum tanggal 2 setiap bulannya diserahkan
kepada Ketua Kelompok Pengkaji dan laporan tersebut diterima pengelola
anggaran paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan melalui Pengendali
anggaran untuk dikompilasi sebagai bahan evaluasi dan monitoring
kegiatan.
k. Ketua Kelompok Pengkaji meninjau kembali keabsahan hasil laporan
pengkajian dan selanjutnya disampaikan kepada Pengendali Anggaran.
3. Prosedur Keuangan.
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk penanggungjawab
RPTP/RDHP/RPTP/RODHP. Bagi kegiatan yang membutuhkan PUMK jika
diperlukan KPA menunjuk pemegang uang muka kerja untuk setiap tolok
ukur/kegiatan dengan Surat Keputusan tersendiri. Secara teknis operasional
PUMK bertanggung jawab kepada Bendahara atas penggunaan dana yang
dikelolanya.
b. Penanggung jawab RPTP/Penanggungjawab kegiatan harus mengajukan
rencana kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 1
(satu) bulan sebelum pelaksanaan.
c. Pengusulan pemakaian uang diajukan oleh Penanggungjawab RPTP/PUMK
disertai dengan rencana kebutuhan secara rinci berdasarkan ajuan
Penanggungjawab Kegiatan kepada KPA melalui Pejabat Pembuat
Komitmen.
-
d. Pembayaran Uang Muka Kerja tersebut dilakukan setelah ada persetujuan
Pejabat Pembuat Komitmen dan dibukukan oleh bendaharawan.
Penanggungjawab kegiatan harus menyelesaikan porsekotnya minimal 1
minggu bagi Penanggungjawab yang berada dalam satu atap dan 15 hari
kalau berada diluar kantor.
e. Setiap Penanggungjawab RPTP/RDHP/ROPP/RODHP/PUMK dalam
menerima atau mengeluarkan uang yang dikelolanya harus dibukukan dan
atau dicatat dalam kartu kendali.
4. Prosedur pembelian / pengadaan bahan / barang.
a. Penanggung jawab RPTP membuat rencana/usulan pembelian/pengadaan
bahan barang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diserahkan kepada
KPA melalui Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat diajukan 1 (satu)
bulan sebelum digunakan.
b. Bila telah mendapat persetujuan dan dana telah tersedia usulan diserahkan
kepada Tim pengadaan bahan/barang untuk melaksanakan pengadaannya.
c. Setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharawan
menyiapkan dan menyalurkan biaya kepada Penanggungjawab/PUMK.
Pengeluaran uang serta pertanggungjawabannya dilakukan bersama
Bendaharawan.
d. Bahan/barang yang telah disediakan oleh Tim Pengadaan sebelum
diserahkan kepada Penanggungjawab Kegiatan dilakukan Pemeriksaan
oleh Tim Pemeriksaan barang. Setelah barang tersebut dinyatakan cukup
baik jumlah maupun mutunya maka dilakukan pembukuan oleh Tim
Penerima barang.
5. Prosedur Perjalanan Dinas
a. Penanggungjawab RPTP/kegiatan mengajukan Rencana Perjalanan dinas
(mengisi blanko yang telah disediakan) kepada KPA. Sebelumnya Pejabat
Pembuat Komitmen mencek kelengkapan administrasi secara teknis dan
atasan langsung PUMK mencek ketersediaan dana, kemudian diajukan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan
perjalanan dinas tersebut.
b. Pembayaran uang perjalanan dapat diberikan setelah disetujui oleh Pejabat
Pembuat Komitmen dan bendahara membukukan keuangannya.
-
c. Lama perjalanan dan besarnya pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku dengan patokan untuk didalam Propinsi Riau maksimal 6 hari
dan luar Propinsi Riau maksimal 9 hari dengan dengan tetap terlebih dahulu
mempertimbangkan ketersediaan dana yang tercantum dalam DIPA.
6. Tata Laksana Monitoring / Supervisi dan Evaluasi
a. Pengawasan/pemeriksaan langsung kepada pelaksana kegiatan dilakukan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran secara berkala dan atau apabila
diperlukan.
b. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan bila dianggap perlu diadakan pertemuan bulanan antara KPA,
Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharan, Pengendali Anggaran, Penguji &
Penerbit SPM dan staf pengelola anggaran lainnya.
c. Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengadakan Pertemuan dengan seluruh
pelaksana kegiatan bilamana sewaktu-waktu dianggap perlu dilaksanakan.
d. Pengawasan/pemeriksaan keuangan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali
oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan minimal satu kali dalam setahun oleh
Kuasa Pengguna Anggaran .
e. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan
Penerbit SPM, pengendali anggaran, tim monitoring dan pejabat struktural
yang ditunjuk oleh Kepala Balai/KPA dengan Surat Keputusan melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bulan atau
sewaktu-waktu bila mana diperlukan.
f. Hasil monitoring/evaluasi dibuat secara tertulis untuk dijadikan bahan
pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam mencapai
tujuan dan luaran
g. Tugas dan fungsi masing-masing tim monitoring adalah sebagai berikut:
Tim Monitoring dan evaluasi bertugas untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi dan penggunaan keuangan
kegiatan, kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji), perencanaan dan
teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian, perencanaan dan
teknis pelaksanaan kegiatan diseminasi.
-
7. Untuk meningkatkan kualitas publikasi maka diharapkan ada keselarasan antara
pihak yang terlibat dengan tugas dan kewajiban, yaitu sebagai berikut:
a. Kepala Balai :
a.1. Mengoreksi draft naskah akhir sebelum diperbanyak/dipublikasikan yang
diterima dari koordinator kelompok pengkaji
a.2. Menyetujui naskah untuk siap diperbanyak/dipublikasikan
a.3. Menyerahkan naskah siap diperbanyak/dipublikasikan kepada
koordinator Ketua Kelompok Pengkaji.
b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
b.1. Memberi order pembuatan naskah kepada koordinator Ketua kelji
b.2. Memeriksa kembali kelengkapan naskah yang telah disetujui untuk
diperbanyak/dipublikasikan sebelum diorderkan ke Tim Pengadaan
b.3. Menyerahkan naskah siap publikasi kepada Tim Pengadaan.
b.4. Menerima hasil publikasi dari Tim Pengadaan
b.5. Mendistribusikan publikasi kepada pengguna teknologi
c. Ketua kelompok pengkaji (Ketua Kelji)
c.1. Mendistribusikan order pembuatan naskah kepada pengkaji
dikelompoknya.
c.2. Menetapkan waktu penyelesaian pembuatan naskah kepada setiap
pengkaji dikelompoknya.
c.3. Mengoreksi dan bertanggung jawab terhadap kebenaran teknis naskah
yang telah dibuat pengkaji dikelompoknya.
c.4. Menyerahkan naskah yang telah dikoreksi kepada koordinator Ketua
kelompok pengkaji.
d. Pengkaji
d.1. Bertanggung jawab secara teknis dan redaksional terhadap pembuatan
naskah publikasi sesuai dengan waktu yang ditentukan.
d.2. Menyiapkan kelengkapan naskah (foto dan gambar).
d.3. Menyerahkan naskah lengkap dengan foto dan gambar yang telah
selesai dibuat diserahkan kepada Ketua Kelompok Pengkaji.
-
e. Pejabat Pembuat Komitmen
e.1. Menugaskan panitia pengadaan barang dan jasa untuk pengorderan
naskah yang telah siap untuk diperbanyak/dipublikasikan
e.2. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data dan administrasi pihak
ketiga yang mendapat order penyelesaian pekerjaan
e.3. Menyelesaikan administrasi keuangan kepada pihak ketiga sesuai
dengan aturan yang berlaku
e.4. Membuat berita acara pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga yang
telah ditetapkan oleh Tim Pengadaan.
e.5. Menugaskan tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa untuk
memeriksa serta menerima hasil pekerjaan.
f. Tim Pengadaan
f.1. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
Kepress 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
f.2. Bertanggung jawab terhadap keabsahan administrasi dan pihak ketiga
yang menerima order pekerjaan.
f.3. Menetapkan pihak ketiga yang berhak menerima pekerjaan.
f.4. Mengajukan pihak yang telah ditetapkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen untuk mendapatkan pekerjaan.
g. Tim pemeriksa dan penerima barang/jasa
g.1. Memeriksa kesesuaian barang/jasa hasil pekerjaan pihak ketiga dengan
SPK yang telah dibuat.
g.2. Bila terdapat kesesuaian, menerima hasil pekerjaan tersebut dan
menyerahkan berita acara serah terima pekerjaan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen untuk diproses lebih lanjut.
g.3. Bila tidak terdapat ketidak sesuaian, ajukan ketidaksesuaian tersebut
kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diproses lebih lanjut.
8. Pelaksanaan dan Pelaporan
a. Laporan kegiatan pengkajian dibuat setiap bulan paling lambat tanggal 2
bulan berjalan oleh Penanggung Jawab kegiatan dan seterusnya
disampaikan kepada bidang pelaporan.
b. Setiap pelaksana kegiatan yang ditugaskan oleh KPA melaksanakan
pelaksanaan kegiatan harus menyelesaikan peng-SPJ-an paling lama 3
(tiga) hari sesudah kembali dari perjalanan atau pelaksanaannya.
-
c. Laporan Keuangan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran
melalui Bendaharawan dan dikirimkan kepada:
Badan LITBANG Pertanian
Sekretaris Jenderal cq Biro Keuangan
Inspektorat Jenderal
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
Kuasa Pengguna Anggaran
d. Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan Laporan Bulanan, Triwulan melalui
staf anggaran bidang pelaporan dan Bendahara. Laporan tersebut
dikirimkan kepada:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- Kepala Badan LITBANG Pertanian
- Kepala Balai Besar Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
IV. RENCANA EVALUASI
Evaluasi direncanakan untuk mengetahui pencapaian hasil dari kegiatan
yang telah dirancang sesuai jadwal pelaksanaannya. Evaluasi diperlukan untuk
mengetahui tercapai tidaknya, tujuan dan luaran yang ditetapkan serta untuk
mengetahui ada tidaknya dampak yang timbul di luar rencana yang telah disusun.
Evaluasi dilaksanakan setiap bulan.
Hasil evaluasi diharapkan akan lebih menyempuranaan lagi perencanaan
dan palaksanaan kegiatan pada tahap selanjutnya dan masa mendatang.
-
KEPUTUSAN KEPALA / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
NOMOR: B.05/RC.120/H.12.6/01/2018
TENTANG
RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2018 agar berjalan efektif perlu disusun Rencana Operasional kegiatan (ROK).
b. Bahwa untuk mencapai tujuan diatas, Rencana Operasional Kegiatan berisikan : Rincian Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Fisik, Jadwal Pelaksanaan Keuangan, Struktur Organisasi, Personalia, Prosedur Kerja perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat : a. Undang–Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang–Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang–Undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015
e. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2008 tanngal 20 Juli 2008 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi.
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 TA. 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang di kenakan Bea Materai.
h. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 tahun 2012 tanggal 12 April 2012, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
-
i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tetang Standar Akuntansi Pemerintah.
k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 03 April 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2009 tetang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang.
m. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005, tetang kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kemeterian Negara Republik Indonesia.
n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
o. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2004 jo Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
p. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014.
q. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
r. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011, Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
s. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
t. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang Sistem Akuntasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
u. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Umum tahun 2014.
v. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 94/PMK.02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan Negara/Lembaga.
-
w. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
x. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 230/PMK.05/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Sistem Akuntasi Hibah.
y. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 91/PMK.06/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar.
aa. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kemeterian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
bb. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga.
cc. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 67/PMK.05/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
dd. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
ee. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 120/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penatausahaan Kas Milik Negara.
ff. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 Tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
gg. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
hh. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
ii. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 331/M/V/9/68 tentang Pedoman bagi Para Pegawai yang diberi tugas melakukan Pemeriksaan Umum Kas pada Bendaharawan/pemegang Kas.
mm. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 332/M/V/9/68 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya.
-
nn. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan BAPPENAS Nomor : S-30/A/1987 dan Nomor : 1678/D.IV/4/1987 tanggal 28 April 1987 tetang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Proyek melalui Rekening Khusus (Special Account).
oo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 20 (dua puluh) Kementerian Negara / Lembaga.
pp. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 48/PB/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Tata Cara Penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja serta Pengujian Kebenaran DIPA Petikan.
qq. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
rr. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: SE-050/PB/2004 tanggal 31 Desember 2004, Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
ss. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-89/A/71/0695 tanggal 13 Juni 1995 tentang Perubahan Tata cara Penarikan/Pengajuan Aplikasi Pinjaman/ Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan Penggantian Pembayaran Pendahuluan.
tt. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: 16/DJA/VII.3/1/78 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pencantuman NPWP pada Setiap Pengadaan Barang, Bahan dan Jasa.
uu. Surat Edaran BPKP Nomor : SE.02.00.07.4166 /B/IV/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pokok dan Konsolidasi untuk Kegiatan yang mendapat PLN.
vv. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 96/Kpts/KU.210/1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tetang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Departemen Pertanian.
ww. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian TA 2014.
xx. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tetang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
-
yy. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian.
zz. Buku Pedoman Pemeriksaan Kas dan Penutupan Kas oleh Atasan Langsung yang di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
åå. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Rencana Operasional Kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
KEDUA : Rencana Operasional Kegiatan ini merupakan pedoman kerja yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masing-masing unit pelaksana.
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan sendiri dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan berikutnya.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
NIP. 19741201 199903 1 002
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 3. Kepala Badan LITBANG Pertanian di Jakarta 4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru 7. Kasubag Tata Usaha BPTP Riau/Pejabat Penerbit SPM 8. Bendahara Pengeluaran BPTP Riau 9. Pejabat Pembuat Komitmen BPTP Riau 10. Pertinggal
-
KEPUTUSAN KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
NOMOR: B.06/OT.160/H.12.6/01/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen;
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
c. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau perlu ditetapkan dengan Keputusan.
Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011dan Nomor 70 tahun 2012;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:37/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/lembaga/ kantor/satuan kerja;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
-
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6 /2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Sdr. Rathi Frima Zona, SP, M.Sc, NIP 19840604 200801 2 010 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2018.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di Unit Kerja, sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas yang diberikan oleh KPA berupa:
a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
e. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi: penetapan rencana pengadaan barang/jasa, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
f. Menyusun rencana penarikan barang/perencanaan kas ;
g. Melaksanakan kegiatan swakelola;
h. Mengajukan Permintaan Uang Muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
j. Meneliti ketersediaan dana dan membebankan sesuai dengan akun yang bersangkutan ;
k. Menyediakan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ,
-
l. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi :
1. menguji kebenaran materil surat-surat, bukti mengenai hak pihak penagih
2. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
3. meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
4. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
5. memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan
6. menandatangani setuju dibayar pada kuitansi
m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan dan melaksanakan tugas serta wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengkibatkan pengeluaran APBN sesuai ketentuan perundangundangan;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, serta wajib mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan.
KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta. 4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta. 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor. 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru. 7. Yang bersangkutan. 8. Pertinggal.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
NIP. 19741201 199903 1 002
-
KEPUTUSAN KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
NOMOR: B.07/OT.160/H.12.6/01/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, diperlukan adanya Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
c. bahwa penunjukan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau perlu ditetapkan dengan Keputusan.
Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 tahun 2012;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:37/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/lembaga/ kantor/satuan kerja;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
-
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan /OT.140/6 /2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Sdr. Dwi Sisriyenni, S. Pt, M.Si, NIP 19720124 199803 2 001 sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2018.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di Unit Kerja, sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas yang diberikan oleh KPA berupa:
1. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, apabila:
a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu dalam DIPA.
b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
2. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memproleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
4. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara.
5. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
-
c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran).
6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar bertanggung jawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran, serta wajib mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan.
KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta. 4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta. 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor. 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru. 7. Yang bersangkutan. 8. Pertinggal.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
NIP. 19741201 199903 1 002
-
KEPUTUSAN KEPALA / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
NOMOR: B.08/OT.160/H.12.6/01/2018
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP KEPADA
PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Riau yang berbasis kinerja, maka perlu disusun Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau. Penyusunan Organisasi tersebut didasarkan bobot kegiatan, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kecakapan masing-masing personil serta memahami tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
b. Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna petugas pengelola anggaran, maka di pandang perlu untuk memberikan honor tidak tetap kepada petugas di maksud;
c. Bahwa besarnya honorarium tidak tetap bagi setiap petugas tersebut perlu dinyatakan dalam satu Surat Keputusan.
Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
-
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
k. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: SE-050/PB/2004, Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN;
m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005, tentang Kelengkapan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian;
o. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: 16/DJA/VII.3/1/78 tanggal 23 Januari 1978, tentang Pencantuman NPWP pada setiap Pengadaan Barang, Bahan dan Jasa;
p. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5118/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian TA 2014.
q. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 tahun 2004 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
r. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018
-
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Struktur Organisasi Pengelola Anggaran dan tugas pokok personalia Pengelola Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
KEDUA Menetapkan Pemberian Honorarium Tidak Tetap kepada petugas yang nama dan besarnya tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
KETIGA Pelaksanaan pembayaran honorarium di lakukan setiap akhir bulan dan dibebankan kepada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr. NIP. 19741201 199903 1 002
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 3. Kepala Badan LITBANG Pertanian di Jakarta 4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru 7. Kasubag Tata Usaha BPTP Riau/Pejabat Penerbit SPM 8. Bendahara Pengeluaran BPTP Riau 9. Pejabat Pembuat Komitmen BPTP Riau 10. Pertinggal
-
No Nama Jabatan
1. Dr. Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Rathi Frima Zona, SP, M.Sc Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) / SPI
4. Rini Gemala, SE Bendahara Pengeluaran
5. Ahmad Ali Anugerah Bendahara Penerimaan dan
Pengetikan SPJ
6. Indrayati Pengelola Belanja Pegawai
7. Asril Verifikasi SPJ
8. Rahmadianis Verifikasi SPJ/Arsip
9. Dwi Supriatin Arsip
10. Yuni Puspita Sari, A.Md Pembukuan/Operator SPM
11. Nofri Kartu MAK
12. Primadona Arsip
13. Sri Swastika, SP Asisten Bidang Pelaporan
14. Eka Novriandeni, S.Pt Asisten Bidang Anggaran
15. Dr. Rustam, SP, M.Si Koordinator I-monev
16. Hery Widyanto, SP Operator I-monev
17. Ahmad Nirwan, SP SAIBA (Rekonsiliasi)
18. Eva Desmalia Persediaan
19. Rizqi Sari Anggraini, SP SIMPEG
20. Yogo Sumitro, SP Koordinator Perlengkapan dan
Rumah Tangga/ SIMAK BMN
21. Joko Suranto Perlengkapan dan Rumah Tangga
22. Muhammad Kepala Pool Kendaraan Dinas
Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian / Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : B.08/OT.160/H.12.6/01/2018 Tanggal : 02 Januari 2018
-
Adapun wewenang dan tugas pokok dari masing-masing personalia pengelola
anggaran adalah sebagai berikut:
No Jabatan Wewenang & Uraian Tugas 1.
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr.
1. Menetapkan PPK dan PP-SPM dengan keputusan
2. Mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana disatuan kerja masing-masing
3. Merumuskan Standar Operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
4. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agare proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai denga perturan perundangundangan
5. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai denga keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
6. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/ kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
7. Merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
8. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan
9. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rencana bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perelngkapan
10. Menyampaiakan laporan Barang Milik Negara (barang dan persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan
11. Menyampaikan laporan rekening bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan
12. Mengangkat panitia pengadaan barang/jasa, tim pemeriksa barang/hasil pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
-
2.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rathi Frima Zona, SP, M.Sc
Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di Unit Kerja, sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas yang diberikan oleh KPA berupa: 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana
Operasional Kegiatan (ROK) Satker. 2. Melaksanakan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam ROK. 3. Menguji dan memeriksa kebenaran material
surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
4. Mengusulkan Tim pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan BPTP Riau TA 2018 kepada Kepala BPTP Riau.
5. Meneliti dan memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa.
6. Meneliti tersedianya dana dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
7. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8. Mengangkat Staf Pembantu sesuai dengan kebutuhan.
9. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di Satker (SPJ Rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan ke KPA melalui Bendahara Pengeluaran.
11. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional kegiatan yang dilaksanakan.
12. Melakukan pemeriksaan keadaan kas Bendahara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
13. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA.
14. Menandatangani setuju bayar pada kuitansi. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-
3. Pejabat Pengujian dan
Perintah Pembayaran / SPM Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si
a. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundangundangan
b. Memeriksa ketrsediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran
c. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain : 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, no rekening, dan nama bank)
2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
3. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan atau ketepatan waktu pertanggungjawaban)
d. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara ;
e. Menolak surat permintaan pembayaran (SPP) dari PPK apabila : 1. pengeluaran dimaksud tidak tersedia
dananya dan atau melebihi pagu dalam DIPA
2. bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
f. menerbitkan dan menandatangani surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja bagi Satker BLU (SP3B-BLU);
g. menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih
i. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara
Pengeluaran Rini Gemala, SE
a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja
-
b. menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor
c. meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPK
d. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
e. menolak perintah bayar dari PPK apabila:
1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
f. melakuan pembukuan yang dimulai dari buku kas umum dan buku-buku pemantu lainnya serta buku pengawasan lainnya. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA
g. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapan kepada PP-SPM
h. melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan perundang-undangan
i. melakukan dan menandatanganin lunas bayar di kwitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK
j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN
k. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
5. Bendahara Penerima
dan pengetikan SPJ Ahmad Ali Anugerah
a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP) pada kantor/instansinya;
b. melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional
c. menolak permintaan penggunaan dana dan penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan
d. membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potonmgan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor kekas negara;
e. Buku pembantu bendahara penerima terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
-
f. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Satuan Kerja/unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
g. Melakukan pengetikan SPJ 6. Ass. Bidang Anggaran
Eka Novriandeni, S.Pt
a. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Satker.
b. Membuat SPP-LS berdasarkan Rencana Jalan yang diajukan Penanggung jawab dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
c. Membuat SPP-LS Gaji Upah berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran yang diajukan oleh penanggung jawab.
d. Mengarsipkan Rencana Jalan, Usulan Gaji Upah, Laporan Perjalanan, dan Rencana Kebutuhan Bulanan dari masing-masing penanggungjawab.
e. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Ass. Bidang Pelaporan Sri Swastika, SP
a. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Satker.
b. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan bekerjasama dengan pemegang kartu MAK serta berkonsultasi kepada Bendahara selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dikirim kepada yang berwenang.
c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Petugas SAIBA Ahmad Nirwan
a. Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca setiap bulannya.
b. Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya.
c. Melaksanakan pengiriman ADK ke tingkat yang lebih tinggi / ke wilayah.
9. Petugas SIMAK-BMN Yogo Sumitro,SP
a. Melaksanakan perekaman data SIMAK - BMN barang hasil pengadaan barang.
b. Melaksanakan pengiriman data ke SAK sesuai dengan hasil perekaman dan melaksanakan Rekonsiliasi dengan SAK.
c. Melaksanakan pembukuan dalam SIMAK - BMN atas barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan / jaringan / irigasi serta buku induk inventarisasi.
-
10. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. Indrayati
a. Mempersiapkan proses pengalihan administrasi belanja pegawai.
b. Melakukan pencatatan manual / elektronik data belanja pegawai.
c. Melakukan penatausahaan dokumen pendukung pegawai.
d. Memproses pembuatan SKPP. e. Memproses pembuatan daftar gaji, uang
makan, lembur, honorarium, vakasi, uang duka/sosial, uang muka gaji, uang tunggu, beasiswa dan tunjangan ikatan dinas, tunjangan tugas belajar, dll.
f. Memproses pembuatan SKPP. g. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan
yang dianggarkan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara pengeluaran.
h. Melaksanakan Pembukuan (BKU dan Buku Pembantu).
i. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Petugas Persediaan
Eva Desmalia
a. Melaksanakan inventarisasi barang. b. Melaksanakan opname barang c. Melaksanakan pengadaan kebutuhan
kantor dan pengkajian/kegiatan d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari
bertanggungjawab kepada Ka. Sub.Bag. Tata Usaha.
12. Petugas Rumah Tangga dan Perlengkapan Yogo Sumitro, SP/ Joko Suranto
a. Membukukan harian transaksi barang bergerak
b. Inventarisasi barang c. Membantu opname barang d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari
bertanggungjawab kepada Petugas Pengadaan dan Perlengkapan.
13. Petugas Pembukuan Yuni Puspita Sari, A.Md
a. Mencatat bukti pengeluaran dan penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku-buku pembantu
b. Menutup Buku Kas Umum pada setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu ada pemeriksaan interen dan eksteren.
c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar keuangan dan keuangan lainnya.
d. Mengarsipkan SPP, SPJ dan bukti - bukti pendukung lainnya.
e. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
-
14. Petugas Verifikasi
SPP/SPJ Asril / Rahmadianis
a. Meneliti dan menguji setiap tagihan yang membebani anggaran.
b. Meneliti dan menguji setiap usulan permintaan yang akan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM.
c. Memaraf setiap tagihan yang telah sesuai aturan.
d. Memaraf setiap usulan yang akan diajukan.
e. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
15. Petugas Arsip Keuangan Rahmadianis/ Dwi Supriatin/ Primadona
a. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar keuangan lainnya.
b. Mengarsipkan SPP, SPJ dan bukti-bukti pendukung keuangan lainnya.
c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
16. Petugas I-monev Dr. Rustam, SP, M.Si / Hery Widyanto, SP
a. Mengisi laporan I-monev tiap minggu. b. Mengupdate Peraturan Menteri Keuangan
tiap bulan. c. Membuat laporan I-Monev. d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
17. Petugas SIMPEG Rizqi Sari Anggraini, SP
a. Menyusun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
b. Mengurus Masalah Kepegawaian, dalam Hal Kenaikan Pangkat, Berkala dan hal lain yang berurusan dengan masalah Kepegawaian
c. Melaksanakan Administrasi Umum d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
18. Petugas Arsip SPJ
Rahmadianis/ Dwi Supriatin/ Primadona
a. Mengetik surat pertanggung jawaban pengeluaran.
b. Membantu menyusun arsip SPP, SPJ dan bukti – bukti pengeluaran.
c. Menyiapkan pembuatan SPP–GU berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) atau Kartu MAK.
d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
19. Kartu MAK Novri Asnadi
a. Mencatat setiap pengeluaran ke dalam kartu Mata Anggaran masing-masing kegiatan.
-
b. Membuat Rekap Realisasi Anggaran
Pengeluaran setiap akhir bulan. c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari
bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018 Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr. NIP. 19741201 199903 1 002
-
PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP
KEPADA PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
TAHUN 2018
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr. NIP. 19741201 199903 1 002
Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/ Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : B.08/OT.160/H.12.6/01/2018 Tanggal : 02 Januari 2018
No Nama Jabatan Honorarium (Rp.)
Potongan PPH Psl
(Rp)
Jumlah Bersih (Rp)
1 Dr. Kuntoro Boga Andri,
SP, M.Agr
Kuasa Pengguna Anggaran
1.900.000,- 285.000,- 1.615.000,-
2 Rathi Frima Zona, SP,
M.Sc
Pejabat Pembuat Komitmen
1.600.000,- 80.000,- 1.520.000,-
3 Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si Pejabat Penandatanganan SPM
1.150.000,- 57.500,- 1.092.500,-
4 Rini Gemala, SE Bendahara Pengeluaran
1.090.000,- 54.500,- 1.035.500,-
5 Ahmad Ali Anugerah Bendahara Penerimaan
800.000,- - 800.000,-
6 Indrayati Pengelola Belanja Administrasi Pegawai
700.000,- 35.000,- 665.000,-
7 Asril Staf Pengelola Anggaran
700.000,- 35.000,- 665.000,-
8 Rahmadianis Staf Pengelola Anggaran
700.000,- - 700.000,-
9 Dwi Supriatin Staf Pengelola Anggaran
700.000,- - 700.000,-
10 Joko Suranto Staf Pengelola Anggaran
700.000,- - 700.000,-
11 Muhammad Staf Pengelola Anggaran
700.000,- - 700.000,-
12 Sri Swastika, SP Staf Pengelola Anggaran
700.000,- 35.000,- 665.000,-
13 Eka Novriandeni, S.Pt Staf Pengelola Anggaran
700.000,- 35.000,- 665.000,-
14 Yogo Sumitro, SP SIMAK-BMN 700.000,- 35.000,- 665.000,-
15 Ahmad Nirwan, SP SAIBA 700.000,- 35.000,- 665.000,-
16 Eva Desmalia SIMAK-BMN 700.000,- - 700.000,-
17 Rizqi Sari Anggraini, SP SIMPEG 700.000,- 35.000,- 665.000,-
-
Lampiran III : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian / Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : B.08/OT.160/H.12.6/01/2018 Tanggal : 02 Januari 2018
STUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
Perlengkapan RT
Yogo Sumitro, SP /
Joko Suranto
SIMAK / BMN / Persediaan
Yogo Sumitro, SP /
Eva Desmalia
SAIBA
A. Nirwan, SP
SIMPEG
Rizqi SA, SP
Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
Pejabat Pengujian & Perintah Pembayaran (SPM)
Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si
Asisten Anggaran / Pelaporan
Eka Novriandeni, S.Pt/ Sri Swastika, SP
Pejabat Pembuat Komitmen
Rathi Frima Zona, SP, M.Sc
PENJAB KEGIATAN / PENJAB DISEMINASI
Fahroji, S.TP, M.Sc
Pembukuan
Yuni P, A.Md
Verifikasi SPJ
Asril / Rahmadianis
Kartu MAK
Novri Asnadi
Arsip
Rahmadianis/Dwi
Supriatin/Primadona
Bendahara Pengeluaran
Rini Gemala, SE
Bendahara Penerima
A. Ali Anugerah
Pengelola Belanja Pegawai
Indrayati
I-MONEV
Dr. Rustam, SP, M.Si/
Hery Widyanto, SP
Pool Kendaraan
Muhammad
-
PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP KEPADA PETUGAS I-MONEV
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
No Nama Jabatan Honorarium
(Rp.)
Potongan PPh Psl 21
(Rp.)
Jumlah Bersih (Rp.)
1. Dr. Rustam, SP, M.Si
Koordinator Sim Monev
400.000,- 60.000,- 340.000,-
2. Hery Widyanto, SP Operator Sim Monev
300.000,- 15.000,- 285.000,-
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr. NIP. 19741201 199903 1 002
Lampiran IV : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian / Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : B.08/OT.160/H.12.6/01/2018 Tanggal : 02 Januari 2018
-
KEPUTUSAN KEPALA / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU NOMOR: B.17/KU.110/ H.12.6/01/2018
TENTANG
PENETAPAN TENAGA SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI SERTA BESAR UPAH YANG DITERIMA PADA BALAI PENGKAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan suasana lingkungan kantor yang bersih, aman dan teratur di pandang perlu menetapkan Tenaga Satpam, Petugas Kebersihan/Pramubakti pada lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau ;
b. Bahwa penempatan tenaga dimaksud serta besarnya upah yang diterima perlu dinyatakan dalam satu Surat Keputusan.
Mengingat : a. Undang–Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang–Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang–Undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Undang–Undang Nomor: 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2008;
e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: SE-050/PB/2004, Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN;
g. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
-
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan nama dan jumlah upah tenaga Satpam, Petugas Kebersihan/Pramubakti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Pelaksanaan pembayaran upah Tenaga Satpam, Petugas Kebersihan/Pramubakti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau dilakukan setiap akhir bulan yang di bebankan dalam program sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini selama masih tersedia anggaran
KETIGA : Selama masih menerima upah, berarti tenaga kontrak masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dilimpahkan kepadanya.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 3. Kepala Badan LITBANG Pertanian di Jakarta 4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru 7. Kasubag Tata Usaha BPTP Riau/Pejabat Penerbit SPM 8. Bendahara Pengeluaran BPTP Riau 9. Pejabat Pembuat Komitmen BPTP Riau 10. Pertinggal
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr. NIP. 19741201 199903 1 002
-
PENETAPAN TENAGA SATPAM, PETUGAS KEBERIHAN/ PRAMUBAKTI SERTA BESAR UPAH YANG DITERIMA
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
No Nama Jabatan Besar upah yang di terima/bulan
(Rp.)
1 Andi, SP Asisten KsPP/Pengelola website
2.100.000,
2 Teddy Octori Satpam 2.000.000,
3 Ali Jumpa Supir 2.000.000,
4 Suharto Pramubakti/Supir 2.000.000,
5 Apriadi Rachmad Pramubakti /Supir 2.000.000,
6 Tri Handayani Pramubakti / Staf Keuangan/Pramusaji
2.000.000,
7 As’ad Faizin Pramubakti/Petugas kebersihan/ Pramu taman
2.000.000,
8 Asrianto Pramubakti/Petugas kebersihan/ Pramu Taman
2.000.000,
9 Ibrahim Simamora Pramubakti/Petugas kebersihan/ Pramu Taman
2.000.000,
10 Deden Alrasy Supir 2.000.000,
11 Yuni Puspita Sari, A.Md
Pramubakti/ Staf Keuangan/Pramusaji
2.000.000,
12 Primadona A.Md Pramubakti/ Staf Keuangan/Pramusaji
2.000.000,
13 Novri Asnadi, S.Kom Pramubakti/ Staf Keuangan 2.000.000,
14 Arizal, Fahri S.IP Pramubakti / Sekretaris Kepala Balai/Pengelola Website
2.000.000,
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
NIP. 19741201 199903 1 002
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/ Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : B.17/KU.110/H.12.6/01/2018 Tanggal : 02 Januari 2018
-
KEPUTUSAN KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU NOMOR: B.09/PL. 160/H.12.6/01/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan dan terjaminnya
tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pangadaan Barang dan Jasa pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau;
b. bahwa pegawai yang ditetapkan dalam Keputusan ini
dianggap cakap dan mampu untuk menduduki Jabatan dimaksud;
c. bahwa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut
perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai.
Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70 tahun 2012;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:37/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/lembaga/ kantor/satuan kerja;
-
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan /OT.140/6 /2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan Sdr. Sri Swastika, SP sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2018.
KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70 tahun 2012.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan keputusan-keputusan yang dilakukan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab penuh kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
NIP. 19741201 199903 1 002
-
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta. 4. Kepala Biro Keuangan Departemen Pertanian di Jakarta. 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor. 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru. 7. Yang bersangkutan. 8. Pertinggal.
-
KEPUTUSAN KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU NOMOR: B.10/PL. 160/H.12.6/01/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan dan terjaminnya
tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Barang dan Jasa pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau;
b. bahwa pegawai yang ditetapkan dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki Tim dimaksud;
c. bahwa Tim Pengelola Barang dan Jasa tersebut perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai.
Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70 tahun 2012;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:37/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/lembaga/ kantor/satuan kerja;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
-
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan /OT.140/6 /2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua : Rizqi Sari Anggraini, SP 2. Sekretaris : Sri Swastika, SP 3. Anggota : Moch. FadillanMON Eka Novriandeni, S.Pt Yogo Sumitro, SP
KEDUA : Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, dan Nomor 70 tahun 2012 serta Peraturan Perundangan tentang Asset Barang Milik Negara.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab penuh kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/ Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr.
NIP. 19741201 199903 1 002
-
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta. 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta. 4. Kepala Biro Keuangan Departemen Pertanian di Jakarta. 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor. 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru 7. Yang bersangkutan. 8. Pertinggal.
-
KEPUTUSAN KEPALA / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU NOMOR: B.11/OT.160/H.12.6/01/2018
TENTANG
SATUAN PAKET BIAYA PERJALANAN DINAS
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU TAHUN 2018
KEPALA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas serta terciptanya keberhasilan pelaksanaan kegiatan di BPTP Riau perlu ditetapkan paket uang perjalanan Dinas yang penggunaannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia pada anggaran BPTP Riau Tahun 2018.
b. Bahwa untuk penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan Kepala BPTP Riau.
Mengingat : a. Undang–Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang–Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang–Undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Undang–Undang Nomor: 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015;
e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: SE-050/PB/2004, Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134/PMK.02/2008 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Umum tahun 2014.
-
h. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
i. Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-018.09.2.567460/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2018.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan besarnya Paket Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau / Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Kuntoro Boga Andri, SP., M.Agr. NIP. 19741201 199903 1 002
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta 3. Kepala Badan LITBANG Pertanian di Jakarta 4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta 5. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di
Bogor 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru di Pekanbaru 7. Kasubag Tata Usaha BPTP Riau/Pejabat Penerbit SPM 8. Bendahara Pengeluaran BPTP Riau 9. Pejabat Pembuat Komitmen BPTP Riau 10. Pertinggal
-
Biaya P