RENCANA KERJA ( RENJA ) PKP/RENJA 2019.pdflayak huni (RTLH) sebanyak 403 unit. Mengingat...

RENCANA KERJA ( RENJA )

Tahun 2019

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN GRESIK


RENJA 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Renja 2019| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupate Gresik 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Rencana

Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

2016-2021, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Sebagai gambaran berdasarkan Review Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021,

permasalahan pembangunan di Kabupaten periode 2016 -2021 pada

urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Gresik mengalami

Backlog perumahan sebesar 1.700.708 unit rumah tipe landed housing,

penyerahan prasarana, sarana dan sarana utilitas perumahan dan

permukiman yang tidak sesuai antara obyek yang akan diserahkan dengan

peraturan perundang-undangan terkait dan masih adanya kawasan kumuh

yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor :

050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan

Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik luas wilayah

kumuh di Kabupaten Gresik seluas 188,43 hektar sedangkan rumah tidak

layak huni (RTLH) sebanyak 403 unit.

Mengingat permasalahan pembangunan sarana dan prasarana

permukiman yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas,

khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan

pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak,

maka penanganan bidang perumahan dan permukiman disamping harus

dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada


pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu

perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada

arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen

perencanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik diharapkan lebih lanjut dapat

disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat

memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan

pada masing-masing kegiatan. Serta dapat digunakan sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen

perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen

peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan

penyusunannya,

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan

perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak

Azazi Manusia : ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,

serta memperoleh pelayanan kesehatan ”

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2017 antara lain

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;


4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undag-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;ini adalah untuk memberikan

gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi


landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik ini adalah agar setiap pejabat dan

staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab

di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat menyelenggarakan

program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai

dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja yang telah

disusun dapat tercapai.


RENJA 2019

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA OPD

TAHUN LALU


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN

GRESIK

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Gresik Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

baru terbentuk pada tahun 2017 dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik

Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Tetapi secara umum Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana

pembangunan di Kabupaten Gresik baik kegiatan yang bersifat

perencanaan maupun yang bersifat tehnis pembangunan secara

proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka

memberikan pelayanan pembangunan fisik yang merata di Kabupaten

Gresik. Indikator keberhasilan pembangunan dibidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari hasil pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.


EVALUASI HASIL RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK

PERIODE TAHUN 2018

No

Target Renstra

Perangkat Daerah pada

Tahun …..

(Akhir periode Renstra

PD)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcome)

/Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat

Daerah Pada Tahun 2021

Realisasi Capaian kinerja

Renstra PD s.d. Renja PD Tahun

Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan Yang

dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian kinerja

dan Anggaran Renja PD

Yang Dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD

s.d. Tahun 2017 (Akhir

Tahun Pelaksanaan

Renja PD Tahun 2017)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra PD s.d.

Tahun 2017 (%)

Penanggu

ng Jawab

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+1 13=12/7X100% 14=6+12 15=

4/15X100% 16

K (%) Rp

K

(%) Rp

K

(%) Rp

K

(%) Rp

K

(%) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1

Meningkatkan kualitas

SDM Aparatur dan

sarana prasarana

penunjang kinerja

pembangunan urusan

Perumahan dan

kawasan Permukiman

Program pelayanan administrasi perkantoran

Presentase fasilitasi terhadap pelakssanaan tupoksi perangkat daerah

100 1.303.721.361 100 215.842.293 100 837.097.000 34,93 418.792.468 58,13 268.422.902 - - - - - - - - - - Sekretariat

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur

100 1.052.461.499 100 412.977.400 100 498.728.900 30,08 43.157.700 78,25 204.969.200 - - - - - - - - - -

Sekretariat

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan

100 77.450.533 100 30.846.500 100 44.838.600 66,35 - 80,51 10.904.900 - - - - - - - - - -

Sekretariat

Program pengelolaan Unit Pelaksana Teknis OPD

Presentase pelayanan Rusunawa yang nyaman

100 3.071.968.428 100 1.608.261.217 100 1.689.218.000 19,26 213.181.042 51,54 578.093.398 - - - - - - - - - -

Sekretariat

2

Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah swadaya yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Pengembangan Rumah Swadaya

Presentase rumah swadaya tidak layak huni yang ditangani

1,01 13.689.750.152 100 530.898.139 100 1.515.943.500 11,03 83.632.760 64,41 278.335.724 - - - - - - - - - - Bidang

Rumah

Swadaya

Program pengembangan Pengelolaan dan Pengelolaan rumah umum

Peningkatan Unit Rumah Umum

7,62 10.959.986.299 100 1.659.975.976 100 2.927.592.750 10,12 111.762.423 38,00 736.161.916 - - - - - - - - - - Bidang

Rumah

Umum-

3

Mewujudkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang komprehensif dalam mendukung lingkungan hunian yang kondusif dalam penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Program peningkatan, pemiliharaan, dan pengembangan prasarana sarana dan utilitas umum

Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perkotaan yang dipelihara

1,00 29.343.106.560 1,00 14.438.841.775 100 13.240.262.000 7,16 92.608.300 40,55 1.446.145.410 - - - - - - - - - - Bidang PSU

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembangunan di

kawasan kumuh

Kawasan kumuh yang ditangani Kawasan Kumuh yang ditangani

27.83 Ha

14,77

12.472.161.705 98,06 8.959.774.704 100 8.897.923.000 3,52 123.645.249 10,24 419.605.890 - - - - - - - - - - Bidang

Kawasan

Perumahan


II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Gresik adalah melaksanakan urusan di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kewenangan

daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan,

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik berupa

pelayanan umum kepada masyarakat terkait urusan Perumahan dan

Kawasan Permukiman. Tolok ukur yang digunakan dalam mengukur

kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Gresik adalah berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai Peraturan

Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Indikator

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008. Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel

berikut ini.


Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

No. Indikator SPM IKK

Target Renstra Perangkat

daerah

Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisa

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Sekretariat

Presentase fasilitasi terhadap pelakssanaan tupoksi perangkat daerah

- 100% 100% 100% - 100%

Presentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur - 100% 100% 100%

- 100%

Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan - 100% 100% 100%

- 100%

Presentase pelayanan Rusunawa yang nyaman

- 100% 100% 100%

- 100%

2 Bidang Rumah Swadaya

Penurunan Rumah Tidak Layak Huni - 24,96%

25,46%

26,48 %

- 24,34%

3 Bidang Rumah Umum

Pertumbuhan Kapasitas Rumah Umum - 7,32% 7,40% 7,47%

- 14,48%

4 Bidang PSU

Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam Kondisi Baik - 14,58

% 21,97

% 29,45

%

- 2,65%

5 Bidang Kawasan Perumahan

Penurunan Kawasan Kumuh - 3 Ha

1,59%

17,56 Ha

9,32%

45,37 Ha

24,08%

-

10,57%

II.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan

dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, yang

termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya

diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun Anggaran

2018.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan

antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam

persentase realisasi. Pada tahun 2018, anggaran Dinas Perumahan dan


Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebesar Rp. 29,651,603,750,-

sampai dengan bulan maret 2018 yang dapat direalisasikan sejumlah Rp.

8.30.441.200,00 atau 2,80 %.

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin

dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN

PENANGGUNGJAWAB

PAGU (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan swadaya yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mewujudkan permukiman yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan swadaya yang layak huni bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Mewujudukan Prasarana,sarana dan utilitas umum yang komprehensif dalam mendukung lingkungan hunian yang kondusif dalam penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembangunan di kawasan kumuh.

3.069.882.500,00

1.515.869.500,00

2.927.592.750,00

13.239.612.000,00

8.897.923.000,00

1.350.775.871,00

464.036.525,00

884.757.929,00

2.205.454.824,00

469.660.890,00

44,00

30,61

30,22

16,66

5,28

Sekretariat

Bidang Rumah Swadaya

Bidang Rumah Umum

Bidang

Prasarana Sarana Utiliitas

Umum

Bidang

Kawasan Permukiman


II.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi terdapat kompilasi

permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap

isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Gresik. Adapun isu strategis yang ditelaah meliputi :

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dalam perkembangan suatu kota, sangat erat kaitannya

dengan mobilitas penduduknya. Masyarakat yang mampu, cenderung

memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota. Sedangkan bagi

masyarakat yang kurang mampu akan cenderung memilih tempat

tinggal di pusat kota, khususnya kelompok masyarakat urbanisasi

yang ingin mencari pekerjaan dikota.

Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik didasarkan

pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 050/970/HK/437.12/2014

tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam SK Bupati tersebut terdapat 50

(lima puluh) lokasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh

Kabupaten Gresik, namun rencana penanganan permukiman kumuh

yang tertuang dalam dokumen Penyusunan Rencana Penanganan

Permukiman Kumuh Perkotaan lebih difokuskan pada kawasan

perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi yang tersebar pada Kecamatan

Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar. Kedepannya,

perencanaan penanganan permukiman lebih difokuskan pada

wilayah pedesaan yang notabene keterjangkauan terhadap pelayanan

dasar prasarana-sarana serta fasilitas pelayanan publik yang rendah.

Secara keseluruhan, kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Gresik

berdasarkan SK Bupati adalah sebagai berikut:


Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

di Kabupaten Gresik.

No Lokasi Luas Kawasan

(Ha) Kecamatan Desa/Kelurahan

1 Gresik Kroman 1,64

2 Gresik Sukodono 4,28

3 Gresik Trate 0,08

4 Gresik Pekauman 0,04

5 Gresik Karangpoh 0,79

6 Gresik Tlogobendung 0,06

7 Gresik Pekelingan 2,65

8 Gresik Kebungson 6,11

9 Gresik Pulopancikan 2,30

10 Gresik Bedilan 0,49

11 Gresik Gapurosukolilo 0,12

12 Gresik Lumpur 2,74

13 Gresik Tlogopojok 0,78

14 Kebomas Giri 0,18

15 Gresik Kramatinggil 2,57

16 Kebomas Indro 5,28

17 Kebomas Karangkiring 1,80

18 Gresik Kemuteran 1,80

19 Gresik Sidorukun 4,24

20 Kebomas Tenggulunan 3,28

21 Manyar Manyarsidorukun 0,42

22 Manyar Leran 1,50

23 Manyar Sukomulyo 1,50

24 Ujungpangkah Pangkahkulon 21,80

25 Ujungpangkah Pangkahwetan 31,86

26 Ujungpangkah Banyuurip 5,35

27 Panceng Campurejo 4,38




28 Wringinanom Sembung 4,80

29 Wringinanom Kesambenkulon 5,14

30 Wringinanom Seumbergede 4,30

31 Driyorejo Banjaran 2,44

32 Driyorejo Mojosarirejo 3,71

33 Driyorejo Tanjungan 2,24

34 Driyorejo Karangdong 3,75

35 Driyorejo Kesambenwetan 3,06

36 Driyorejo Krikilan 2,96


38 Driyorejo Wedoroanom 5,34

39 Driyorejo Petiken 3,00

40 Driyorejo Sumput 4,44

41 Kedamean Manunggal 3,77

42 Benjeng Jogodalu 7,99

43 Menganti Menganti 4,24

44 Menganti Sidowongu 3,18

45 Menganti Domas 2,88

46 Menganti Kepatihan 3,71

47 Menganti Mojotengah 2,39

48 Menganti Sidojangkung 2,00

49 Menganti Bringkang 3,43

50 Menganti Hendrosari 1,62

Sumber: SK Bupati Gresik No 050/970/HK/437.12/2014

: Kawasan Pekotaan

Berdasarkan undangan rencana survey lokasi oleh Satker didampingi

SKPD terkait Kab. Gresik dari 8 lokasi usulan penanganan kumuh

disampaikan 6 lokasi yang akan disurvey, diantaranya:


1) Kelurahan Terate.

2) Kelurahan Pekauman.

3) Desa Tlogobendung.

4) Kelurahan Karangpoh.

5) Kelurahan Kebungson.

6) Kelurahan Kroman.

7) Kelurahan Sukodono (tidak masuk rencana survey)

8) Kelurahan Lumpur (tidak masuk rencana survey)

Dari 50 lokasi penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, baru 8 lokasi yang masuk

rencana penanganan. Bila ditinjau secara luasan, dari 8 lokasi yang baru

ditangani sekitar ± 15,74 ha dari total luasan ± 192,18 ha atau baru 8,19%

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang baru ditangani.

Dibutuhkan upaya lebih untuk dapat mencapai target yang telah

diamanatkan RPJMN 2019 yaitu 0% kumuh. Dalam RJMN 2015-2019,

dijelaskan bahwa arahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur dan

prasarana dasar, terkait perumahan, air minum dan sanitasi, pemerintah

pusat mentarget penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga

berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah

tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 5,5 juta

rumah tangga dan pembangunan rusunawa untuk 514.976 rumah tangga,

serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam

pencapaian pengentasan kumuh 0 persen.

Gresik merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/ kota

yang penanganan dalam perencanaan maupun pelaksanaan permukiman

kumuhnya di ambil alih oleh pemerintah pusat dari pemerintah provinsi,

sehingga masukan data permukiman kmuh pusat Bangkim merupakan

rekomendasi data permukiman kumuh dari pemerintah daerah.

2. Backlog kebutuhan rumah

Backlog rumah selalu menjadi isu utama di setiap daerah di seluruh

Indonesia, akan tetapi belum ada definisi yang baku tentang cara


menghitung backlog rumah.Jadi perlu dijadikan catatan bahwa angka

backlogrumah bukan angka mutlak yang menunjukkan kondisi riil

perumahan di suatu daerah. Dimana dalam melakukan perhitungan

kebutuhan rumah, dasarnya adalah proyeksi jumlah penduduk yang secara

administrasi tercatat sebagai penduduk wilayah setempat atau ber-KTP

setempat. Sedangkan pembandingnya adalah ketersediaan semua

bangunan rumah, dimana rumah-rumah tersebut tidak mutlak ditempati

oleh penduduk ber-KTP setempat. Kondisi di lapangan (terutama di

kawasan perkotaan) menunjukkan bahwa sebagian rumah ditempati oleh

warga pendatang yang tidak masuk dalam pendataaan ketersediaan rumah

yang menempati rumah-rumah di kota tersebut baik dengan status hak

milik, kontrak, sewa maupun indekost.

Berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten Gresik,

diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten

Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah

dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing (rumah

horisontal).

Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi, dalam dua puluh tahun

kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan

sebesar 1,700,708 unit rumah. Meskipun begitu, masih terdapat 2 wilayah

kecamatan yang justru masih surplus rumah, yaitu Kecamatan Driyorejo

yang surplus rumah sebesar 514 unit sampai tahun 2016. Setelah itu,

tahun 2017 baru backlog sebesar 1,530 unit. Kecamatan lainnya adalah

Menganti yang pada tahun 2017 diproyeksikan masih backlog sebesar

1.436 unit. Setelah itu, tahun 2018 mulai backlog sebesar 1.436 unit.

Wilayah kecamatan dengan jumlah backlog tertinggi secara berturut-

turut adalah Kecamatan Cerme sebesar 292,189 unit rumah, Kecamatan

Kebomas sebesar 155,775 unit rumah, Kecamatan Wringinanom sebesar

123,569 unit rumah dan Kecamatan Menganti sebesar 115.665 unit rumah.

Yang perlu digarisbawahi aadalah hasil analisis backlog rumah di atas baru

berdasarkan ketersediaan rumah dengan tipe landed housing (rumah

horisontal) yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi belum diperhitungkan


ketersediaan unit rumah susun sederhana sewa dan perumahan formal di

seluruh Kabupaten Gresik, mengingat hambatan ketersediaan data.

Pembangunan perumahan dengan tipe vertical housing merupakan sebuah

potensi mengingat keterbasan lahan sehingga penyediaan fasilitas,

prasarana dan sarana bias lebih efisien

Permukiman Inklusif

Selain upaya pengentasan kawasan kumuh yang mencakup

permukiman kumuh, ketersediaan permukiman yang layak bagi seluruh

masyarakat secara inklusif adalah isu strategis utama yang membutuhkan

penguatan lintas sektor. Dalam hal infrastruktur drainase, Kondisi sistem

drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di

Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota masih banyak terdapat daerah

terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi

banjir dan genangan kecil. Sedangkan di wilayah perkotaan Gresik,

khusunya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar walaupun

telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan merata

di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering terjadi

di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat.

Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang

dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak

lagi berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan

permukiman.

Dalam hal ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), masih belum

optimalnya pengawasan terutama dalam implementasi ketentuan

penyedianan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) telah diatur

komposisipenyediaan lahannya dalam Peremnpera Nomor 11 Tahun 2011

tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman

sehingga pembangunan baik perumahan ataupun rumah atau bangunan

pribadi dalam proses perijinannya sudah sesuai dengan IMB namun dalam

pelaksanaan pembangunan maupun dengan berjalannya waktu ternyata

bangunan tidak sesuai atau terjadi perubahan dengan yang tercantum

dalam IMB. Sedangkan dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan


prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu

dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman

Di Daerah, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan

permukiman dilakukan dengan cara penyerahan prasarana, sarana, dan

utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Namun, kondisi di

lapangan, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan

permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan

ketentuan yang dipersyaratkan baik dari persyaratan umum, persyaratan

teknis maupun persyaratan administrasi, sesuai dengan jangka waktu yang

telah ditetapkan.

Adapun estimasi kebutuhan rumah, berdasarkan hasil Analisis dan

Kajian RP3KP Kabupaten Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun

kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan

sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan

type landed housing (rumah horisontal).

3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga

tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk

menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus

dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara

mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga

privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan

bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu

kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai

ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi

persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan

mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus

dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial


Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana

prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat

tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh

atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan

masalah sosial dan kesehatan. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni

yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki

multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah

tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh

komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun

daerah.

4. Pertumbuhan kawasan permukiman yang cepat

Pengentasan Kawasan Kumuh

Pengentasan kawasan kumuh masih belum optimal disebabkan

perencanaan makro yang masih belum komprehensif sehingga upaya

pengentasan berdasarkan data parsial dengan metodologi penetapan

kawasan kumuh tertentu. Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten

Gresik didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor

050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam

SK Bupati tersebut terdapat 50 (lima puluh) lokasi kawasan kumuh

yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik, namun rencana

penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam dokumen

Penyusunan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

lebih difokuskan pada kawasan perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi

yang tersebar pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan

Kecamatan Manyar. Kedepannya, perencanaan penanganan

permukiman lebih difokuskan pada wilayah pedesaan yang notabene

keterjangkauan terhadap pelayanan dasar prasarana-sarana serta

fasilitas pelayanan publik yang rendah.



rencana penanganan dengan luasan sekitar ± 15,74 ha atau 8,19%


dari total luasan ± 192,18 ha Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh yang baru ditangani. Dibutuhkan upaya lebih

untuk dapat mencapai target yang telah diamanatkan RPJMN 2019

yaitu 0% kumuh.

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang

memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher

angsa, tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah

(SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Capaian Kabupaten

Gresik pada Tahun 2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat

hingga 86.62 %.

Adapun di sektor pengolahan persampahan tingkat layanan sampah

masih sangat kecil hanya berkisar 20.91 %, paling besar masyarakat

mengelola sampah rumahtangga dengan cara dibakar hingga

mencapai 49.43 %, dibuang ke lahan kosong 18.21%, dan masih ada

8,7 % yang dibuang ke sungai, sedangkan pengolahan limbah cair

grey water di Kabupaten Gresik sesuai data keluarga dengan

kepemilikan sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga

memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum

memiliki SPAL. SPAL yang dimaksud adalah saluran drainase kedap

air, dan sisanya dibuang di saluran tidak kedap air (halaman

rumah). Produksi limbah cair rumah tangga secara keseluruhan

mencapai 70% - 80% dari pemakaian air bersih di mana rata-rata

penggunaan air 100 l/orang/hari. Berdasarkan data PDAM tahun

2012 kemampuan produksi total 646 l/dt. Tingkat kebocorang 28%

sehingga kebutuhan yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten

Gresik sebesar 465,52 l/dt.


RENJA 2019

BAB III

TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM DAN

KEGIATAN


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan

dirumuskan sebagai berikut :

a. Backlog kebutuhan rumah

Backlog rumah selalu menjadi isu utama di setiap daerah di

seluruh Indonesia, akan tetapi belum ada definisi yang baku tentang

cara menghitung backlog rumah.Jadi perlu dijadikan catatan bahwa

angka backlogrumah bukan angka mutlak yang menunjukkan kondisi

riil perumahan di suatu daerah. Dimana dalam melakukan

perhitungan kebutuhan rumah, dasarnya adalah proyeksi jumlah

penduduk yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk

wilayah setempat atau ber-KTP setempat. Sedangkan pembandingnya

adalah ketersediaan semua bangunan rumah, dimana rumah-rumah

tersebut tidak mutlak ditempati oleh penduduk ber-KTP setempat.

Kondisi di lapangan (terutama di kawasan perkotaan) menunjukkan

bahwa sebagian rumah ditempati oleh warga pendatang yang tidak

masuk dalam pendataaan ketersediaan rumah yang menempati

rumah-rumah di kota tersebut baik dengan status hak milik, kontrak,

sewa maupun indekost.

Berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten

Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035),

Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708

unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed

housing (rumah horisontal).


Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi, dalam dua puluh

tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog

perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah. Meskipun begitu, masih

terdapat 2 wilayah kecamatan yang justru masih surplus rumah,

yaitu Kecamatan Driyorejo yang surplus rumah sebesar 514 unit

sampai tahun 2016. Setelah itu, tahun 2017 baru backlog sebesar

1,530 unit. Kecamatan lainnya adalah Menganti yang pada tahun

2017 diproyeksikan masih backlog sebesar 1.436 unit. Setelah itu,

tahun 2018 mulai backlog sebesar 1.436 unit.

Wilayah kecamatan dengan jumlah backlog tertinggi secara

berturut-turut adalah Kecamatan Cerme sebesar 292,189 unit

rumah, Kecamatan Kebomas sebesar 155,775 unit rumah,

Kecamatan Wringinanom sebesar 123,569 unit rumah dan

Kecamatan Menganti sebesar 115.665 unit rumah. Yang perlu

digarisbawahi aadalah hasil analisis backlog rumah di atas baru

berdasarkan ketersediaan rumah dengan tipe landed housing (rumah

horisontal) yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi belum diperhitungkan

ketersediaan unit rumah susun sederhana sewa dan perumahan

formal di seluruh Kabupaten Gresik, mengingat hambatan

ketersediaan data. Pembangunan perumahan dengan tipe vertical

housing merupakan sebuah potensi mengingat keterbasan lahan

sehingga penyediaan fasilitas, prasarana dan sarana bias lebih

efisien.

b. Kawasan Permukiman

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Dan Lingkungan Siap Bangun

(Lisiba) Pengaruh yang cukup kuat dari wilayah Surabaya

Metropolitan Area yang menjadikan kawasan hinterland di Kabupaten

Gresik untuk pemenuhan demand kebutuhan hunian. Kondisi

tersebut dipertegas lagi dengan keberadaan Kasiba Driorejo dan


rencana pengembangan kota baru mandiri pada empat kecamatan

Driorejo, Kedamean, Menganti dan Cerme.

Berdasarkan Dokumen Masterplan Rencana Pengembangan

Kota Baru Gresik Selatan, di Kecamatan Driyorejo terdapat 25

developer/ pengembang perumahan dalam bentuk real estate.

Perumahan-perumahan yang terdapat di Kecamatan Driyorejo antara

lain Kota Baru Driyorejo, Sumput Asri, Griya Kencana, Bukit Bambe

Indah, Tanjung Asri Estate. Di Kecamatan Driyorejo juga terdapat

pengembangan kasiba dan lisiba yaitu pada kawasan Perum

Perumnas Kota Baru Driyorejo, dengan kelengkapan fasilitas sarpras

berupa jalan berkondisi baik, drainase, jaringan PDAM, TPS.

Beberapa permasalahan yang masih sering dijumpai pada

kawasan permukiman informal pada Kecamatan Driyorejo yaitu jalan

lingkungan berkondisi buruk (sumput asri), debit PDAM rendah, tidak

tersedia TPS pada perumahan massal horisontal. Sedangkan

permasalahan pada kasiba & lisiba yaitu saluran drainase yang

bercampur dengan saluran pembuangan rumah tangga

(menimbulkan bau tidak sedap). Sebagian wilayah sudah terlayani

namun penyediaannya masih terbatas dan bahkan dibeberapa desa

masih menggunakan sumur/pompa.

c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dalam perkembangan suatu kota, sangat erat kaitannya

dengan mobilitas penduduknya. Masyarakat yang mampu, cenderung

memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota. Sedangkan bagi

masyarakat yang kurang mampu akan cenderung memilih tempat

tinggal di pusat kota, khususnya kelompok masyarakat urbanisasi

yang ingin mencari pekerjaan dikota.

Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik didasarkan

pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 050/970/HK/437.12/2014

tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman


Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam SK Bupati tersebut terdapat 50

(lima puluh) lokasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh

Kabupaten Gresik, namun rencana penanganan permukiman kumuh

yang tertuang dalam dokumen Penyusunan Rencana Penanganan

Permukiman Kumuh Perkotaan lebih difokuskan pada kawasan

perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi yang tersebar pada Kecamatan

Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar. Kedepannya,

perencanaan penanganan permukiman lebih difokuskan pada

wilayah pedesaan yang notabene keterjangkauan terhadap pelayanan

dasar prasarana-sarana serta fasilitas pelayanan publik yang rendah.

Secara keseluruhan, kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Gresik

berdasarkan SK Bupati adalah sebagai berikut:

Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh di Kabupaten Gresik



1 Gresik Kroman 1,64

2 Gresik Sukodono 4,28

3 Gresik Trate 0,08

4 Gresik Pekauman 0,04

5 Gresik Karangpoh 0,79

6 Gresik Tlogobendung 0,06

7 Gresik Pekelingan 2,65

8 Gresik Kebungson 6,11

9 Gresik Pulopancikan 2,30

10 Gresik Bedilan 0,49

11 Gresik Gapurosukolilo 0,12

12 Gresik Lumpur 2,74

13 Gresik Tlogopojok 0,78

14 Kebomas Giri 0,18




15 Gresik Kramatinggil 2,57

16 Kebomas Indro 5,28

17 Kebomas Karangkiring 1,80

18 Gresik Kemuteran 1,80

19 Gresik Sidorukun 4,24

20 Kebomas Tenggulunan 3,28

21 Manyar Manyarsidorukun 0,42

22 Manyar Leran 1,50

23 Manyar Sukomulyo 1,50

24 Ujungpangkah Pangkahkulon 21,80

25 Ujungpangkah Pangkahwetan 31,86

26 Ujungpangkah Banyuurip 5,35

27 Panceng Campurejo 4,38

28 Wringinanom Sembung 4,80

29 Wringinanom Kesambenkulon 5,14

30 Wringinanom Seumbergede 4,30

31 Driyorejo Banjaran 2,44

32 Driyorejo Mojosarirejo 3,71

33 Driyorejo Tanjungan 2,24


35 Driyorejo Kesambenwetan 3,06

36 Driyorejo Krikilan 2,96


38 Driyorejo Wedoroanom 5,34

39 Driyorejo Petiken 3,00

40 Driyorejo Sumput 4,44

41 Kedamean Manunggal 3,77

42 Benjeng Jogodalu 7,99




43 Menganti Menganti 4,24

44 Menganti Sidowongu 3,18

45 Menganti Domas 2,88

46 Menganti Kepatihan 3,71

47 Menganti Mojotengah 2,39

48 Menganti Sidojangkung 2,00

49 Menganti Bringkang 3,43

50 Menganti Hendrosari 1,62

Sumber: SK Bupati Gresik No 050/970/HK/437.12/2014

: Kawasan Pekotaan

Berdasarkan undangan rencana survey lokasi oleh Satker

didampingi SKPD terkait Kab. Gresik dari 8 lokasi usulan

penanganan kumuh disampaikan 6 lokasi yang akan disurvey,

diantaranya:

1) Kelurahan Terate.

2) Kelurahan Pekauman.

3) Desa Tlogobendung.

4) Kelurahan Karangpoh.

5) Kelurahan Kebungson.

6) Kelurahan Kroman.

7) Kelurahan Sukodono (tidak masuk rencana survey)

8) Kelurahan Lumpur (tidak masuk rencana survey)



rencana penanganan. Bila ditinjau secara luasan, dari 8 lokasi yang

baru ditangani sekitar ± 15,74 ha dari total luasan ± 192,18 ha atau


baru 8,19% Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang

baru ditangani. Dibutuhkan upaya lebih untuk dapat mencapai

target yang telah diamanatkan RPJMN 2019 yaitu 0% kumuh. Dalam

RJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa arahan kebijakan terkait

pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar, terkait perumahan,

air minum dan sanitasi, pemerintah pusat mentarget penyediaan

hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah

yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui

bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga

dan pembangunan rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta

peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam

pencapaian pengentasan kumuh 0 persen.

Gresik merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/

kota yang penanganan dalam perencanaan maupun pelaksanaan

permukiman kumuhnya di ambil alih oleh pemerintah pusat dari

pemerintah provinsi, sehingga masukan data permukiman kmuh

pusat Bangkim merupakan rekomendasi data permukiman kumuh

dari pemerintah daerah.

d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana,

sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan

pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan

Permukiman Di Daerah, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas

perumahan dan permukiman dilakukan dengan cara penyerahan

prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah

daerah.

Pada kondisi yang terjadi di lapangan, penyerahan prasarana,

sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak


sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan yang

dipersyaratkan baik dari persyaratan umum, persyaratan teknis

maupun persyaratan administrasi, sesuai dengan jangka waktu yang

telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah

daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Verifikasi dalam

melakukan penilaian kesesuaian dan penyimpangan terhadap

ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam penyerahan prasarana,

sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan.

Dengan adanya regulasi pada tingkat daerah (Peraturan

Daerah) yang mengacu pada peraturan diatasnya terkait penyerahan

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman,

akan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyerahan prasarana,

sarana, dan utilitas umum. Sehingga prasarana, sarana, dan utilitas

umum yang dalam penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan

yang dipersyaratkan tidak menjadi beban pengelolaan pemerintah

daerah. Perlu diinventarisasi data prasarana, sarana, dan utilitas

umum yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah

serta dipetakan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam

pemeliharaan, pengelolaan dan pembiayaannya.

e. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan

berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang

berlaku serta penerapan Good Governance.

2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan

pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan

permukiman

3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif

untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh


penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang

Perumahan dan Kawasan permukiman.

4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan

memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.

f. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan

pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman

berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan

NSPM

2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan

dalam mendukung peningkatan daya saing :

Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya

meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset, dan

peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat

memberikan manfaat seoptimal mungkin.

Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan

dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan

tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan

di Perumahan dan Kawasan permukiman.

Peningkatan menajemen kelembagaan diharapkan dapat

memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih

serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara

efektif.


3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi

dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi

yang baik.Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu

dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal

mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan

sistem administrasi yang baik.

4. Optimalisiasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam

mendukung implementasi program pembangunan

Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penerapan

prinsip-prinsip good governance.

Tujuan 1:

Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri

konstruksi yang berkualitas untukkeseimbangan pembangunan

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan,

dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran

strategis, yaitu:

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar

sektor dan antar tingkat pemerintahan

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan

penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi

nasional.

Tujuan 2:

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor


strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3:

Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan

dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya

saing; dan

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

Tujuan 4:

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar

yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia

sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai

melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar

permukiman dan perumahan.

b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5:

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber

daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan

serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung


penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.

Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan

berintegritas.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan

berintegritas

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data

dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

f. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

permukiman

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional

adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada

keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan

yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung

industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan

pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal,

kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yaitu:

1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan

Infrastruktur.


B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air,

kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirian ekonomi yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Air

C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem

logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup

global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan

dan maritim yaitu : Penyelenggaraan Jalan

D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur

dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia sejalan dengan prinsip „infrastruktur untuk semua‟.

Yaitu :

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

2. Penyediaan Perumahan

3. Pembiayaan Perumahan

E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk

mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian yaitu :


1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi

organisasi

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran

dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional

dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan

organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi

Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan

sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui

pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan” maka

ditetapkan tujuan :

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi

daerah.


Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas

daerah.

Tujuan ke-3

Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan

aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi

kerakyatan pemberdayaan

Tujuan ke-4

Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksud maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana

berikut;

Tujuan Renstra

Mendorong percepatan pengentasan linkungan kumuh didukung

kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas

rumah layak huni.

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi

dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya

rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan

fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok

organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan

bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa


tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi

organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi

kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented

dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan

sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni

keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau

dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menetapkan sasaran

dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan kualitas SDM

Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja

pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan

Permukiman,maka ditetapkan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran adalah :

a. Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah

b. Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur

c. Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan

Keuangan

d. Persentase pelayanan rusunawa yang nyaman

2) Untuk mewujudkan sasaran “Mewujudkan perrmukiman

yang berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan

swadaya yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, dan terpadu.”

maka indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

a. Persentase rumah swadaya tidak layak huni setelah

ditangani


b. Penurunan Persentase backlock perumahan

3) Untuk mewujudkan sasaran “ Mewujudukan sasarana dan

utilitas umum yang komprehensif dalam mendukung

lingkungan hunian yang kondusif dalam penyelenggaraan

dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.”

maka ditetapkan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

adalah : Persentase PSU perkotaan dalam kondisi baik.

4) Untuk mewujudkan sasaran “ Mewujudkan penataan dan

pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang

proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang dan daya

dukung lingkungan..” maka ditetapkan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran adalah :

a. Persentase Penurunan Kawasan Kumuh

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator

sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menetapkan program operasional

dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan

Perumahan dan Kawasan Permukiman” maka dirumuskan program

kerja sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan

pokok :

a. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

d. Penyediaan makanan dan minuman

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

f. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

g. Penyediaan Jasa Operasional Kantor

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan pokok :

a. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga

b. Pemeliharaan rutin/berkala kantor/rumah tangga

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/

dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan

kantor/rumah tangga

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, dengan kegiatan pokok :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

b. Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. Program pengelolaan unit pelaksana teknis skpd, dengan

kegiatan pokok :

a. Pengelolaan rusunawa

b. Untuk mewujudkan sasaran “ Mewujudkan perrmukiman yang

berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan swadaya yang

layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman,

serasi, teratur, terencana, dan terpadu.” maka dirumuskan program

kerja sebagai berikut :

1. Program pengembangan rumah swadaya, dengan kegiatan pokok

:


a. BOP pengeluaran stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

b. Pemantauan dan pengendalian Rumah Swadaya

c. Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya

d. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan

Permukiman

e. sistem informasi rumah swadaya

2. Program pengembangan dan pengelolaan rumah umum, dengan

kegiatan pokok :

a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

(Rusunawa)

b. Pemantauan dan pengendalian Rumah Umum

c. Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum

d. Pembangunan Rumah Umum,Rumah Khusus dan Rumah

Negara

c. Untuk mewujudkan sasaran “Mewujudukan sasarana dan utilitas

umum yang komprehensif dalam mendukung lingkungan hunian

yang kondusif dalam penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan

sosial, budaya, dan ekonomi.” maka dirumuskan program kerja

sebagai berikut:

1. Program peningkatan, pemiliharaan, dan pengembangan psu

dengan kegiatan pokok :

a. Pembangunan/Rehabilitasi jalan lingkungan pemukiman

perkotaan

b. Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

c. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

d. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi

e. Penyediaan sarana dan prasaran pemakaman

f. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Permukiman


g. Peningkatan dan pemeliharaan PSU kawasan perumahan

yang merupakan aset Pemerintah daerah

h. Pengawasan dan pengendalian PSU di kawasan Perumahan

i. Pendataan prasarana dan sarana utilitas umum pada

perumahan dan kawasan permukiman

j. BOP serah terima fasum fasos dan PSU dari Perumahan ke

Pemerintah Daerah

d. Untuk mewujudkan sasaran “Mewujudkan penataan dan

pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang

proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan

permukiman sesuai dengan tata ruang dan daya dukung

lingkungan.” maka dirumuskan program kerja sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan

kegiatan pokok :

a. Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

b. BOP Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis

Komunitas

c. BOP pendataan Penunjang Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

d. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan

e. studi/kajian masterplan kawasan kumuh dan non kumuh

f. monitoring dan pengendalian blokplan/siteplan

g. Inventarisasi aset diperkotaan dan perdesaan pada sarana

dan prasarana permukiman (kumuh perkotaan)

h. BOP Penunjang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (BK)


RUMUSAN RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN GRESIK

Nama OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Kegiatan Tahun 2019

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

APBD Kota

APBD Prov

APBN/Hibah

1 2 333

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.04. PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.01. PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase

fasilitasi terhadap

pelaksanaan

tupoksi perangkat

daerah

100 % 1.143.850.400,00

1.258.235.440,00


1.04.1.04.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA

PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN

KANTOR

Jumlah Peralatan

Kantor

Dinas PKP Kab.Gresik

2 Jenis

54.000.000,00

0

0

0

Penyediaan

Jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor pada

Dinas PKP

Kab.Gresik

2 Jenis

59.400.000,00

1.04.1.04.01.01.02.

PENYEDIAAN

BARANG

CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

Jumlah

Barang dan

Jenis Barang

Cetak dan

Penggandaan

Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten Gresik

2 Jenis

40.000.000,00 0

0

0 PENYEDIAAN

BARANG

CETAKAN DAN

PENGGAN

DAAN PADA

DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

2 Jenis

44.000.000,00

1.04.1.04.01.01.03. PENYEDIAAN

BAHAN BACAAN

DAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

Jumlah dan Jenis penyediaan bahan bacaan

Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Gresik

5 Jenis 10.580.000,00 0 0 0 PENYEDIAAN

BAHAN

BACAAN DAN

PERATUR AN

PERUNDA NG-

UNDA NGAN

PADA DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

5 Jenis 11.638.000,00


1.04.1.04.01.01.05.

PENYEDIAAN

MAKANAN DAN

MINUMAN

Jumlah Fasilitasi Penyediaan Makanan Minuman

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten Gresik

2 Jenis

50.000.000,00

0

0

0 PENYEDIAAN

MAKANAN DAN

MINUMAN

PADA DINAS

PERUMAH AN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

2 Jenis

55.000.000,00

1.04.1.04.01.01.06. RAPAT-RAPAT

KOORDINASI

DAN

KONSULTASI

Jumlah Fasilitasi

Rapat dan

Konsultasi Luar

Daerah

Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Gresik

45 Kali 100.000.000,00 0 0 0 RAPAT-RAPAT

KOORDINASI

DAN KONSULT

ASI PADA

DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

45 Kali 110.000.000,00

1.04.1.04.01.01.07.

PENYEDIAAN

JASA

ADMINISTRASI

KANTOR

Jumlah Tenaga AdministrasiKantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten Gresik

4 Orang

738.189.000,00

0

0

0 PENYEDIAAN

JASA ADMINIST

RASI KANTOR

PADA DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKI MAN

KABUPATEN

GRESIK

4 Orang

812.007.900,00


1.04.1.04.01.01.08. PENYEDIAAN JASA

OPERASIONAL

KANTOR

Jumlah Jasa Fasilitasi Operasional Kebutuhan Kantor

Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Gresik

14 Jenis 170.281.400,00 0 0 0 PENYEDIAAN

JASA

OPERASIONAL

KANTOR PADA

DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

14 Jenis 266.398.330,00

1.04.1.04.01.02. PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur

100% 1.015.828.050,00

1.117.410.855,00

1.04.1.04.01.02.03.

PENGADAAN

PERALATAN /

PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH

TANGGA

Jumlah Penyediaan peralatan / Perlengkapan kantor

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Kabupaten Gresik

2 Jenis

526.254.150,00

0

0

0 PENGADAAN

PERALATAN /

PERLEN

GKAPAN

KANTOR /

RUMAH

TANGGA PADA

DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

2 Jenis

578.879.565,00


1.04.1.04.01.02.05. PEMELIHARAAN

RUTIN / BERKALA

KANTOR /

GEDUNG/RUMAH

TANGGA

jumlah fasilitas pemeliharaan kantor

Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Gresik

4 Jenis 220.000.000,00 0 0 0 PEMELIHA

RAAN RUTIN/

BERKALA

KANTOR /

GEDUNG/

RUMAH

TANGGA PADA

DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

4 Jenis 242.000.000,00

1.04.1.04.01.02.06.

PEMELIHARAAN

RUTIN / BERKALA

KENDARAAN

JABATAN /

DINAS /

OPERASION AL

Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan

Dinas

Perumahan

dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Gresik

2 Jenis

182.500.000,00

0

0

0 PEMELIHA

RAAN RUTIN/

BERKALA

KENDARAAN

JABATAN/

DINAS/

OPERASIONAL

PADA DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

2 Jenis

200.750.000,00


1.04.1.04.01.02.07. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA

PERALATAN /

PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH

TANGGA

Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor

Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Kabupaten

Gresik

2 Jenis 87.073.900,00 0 0 0 PEMELIHA

RAAN RUTIN/

BERKALA

PERALATAN /

PERLENGKAPA

N KANTOR/

RUMAH

TANGGA PADA

DINAS

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KABUPATEN

GRESIK

2 Jenis 95.781.290,00

1.04.1.04.01.06. PROGRAM

PENINGKAAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase

fasilitasi terhadap

pelaporan Kinerja

dan Keuangan

100% 65.537.100,00

72.090.810,00

1.04.1.04.01.06.01.

PENYUSUNAN

LAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

IKHTISAR

REALISASI

KINERJA SKPD

Jumlah laporan kinerja dan keuangan OPD

Dinas PKP Kab.Gresik

4 Laporan

22.700.000,00

0

0

0

Penyusunan

laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

pada Dinas

PKP

Kab.Gresik

4 Laporan

24.970.000,00


1.04.1.04.01.06.02.

.

PENYUSUNANA

LAPORAN

KEUANGAN

Jumlah laporan keuangan

Kabupaten Gresik 4 Laporan

5.000.000,00 0 0 0 Penyusunan

Laporan

Keangan di

Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

50 Exemplar 5.500.000,00

1.04.1.04.01.06.03.

.

PENYUSUNAN

RENCANA KERJA

SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja OPD

Kabupaten Gresik 50 Exemplar

32.837.100,00 0 0 0 Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD di Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

50 Exemplar 36.120.810,00

1.04.1.04.01.06.05.

.

PENYUSUNAN

PROFIL SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja OPD

Kabupaten Gresik 1 Dokumen

5.000.000,00 0 0 0 Penyusunan

Profil OPD di

Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 Dokumen 5.500.000,00

1.04.1.04.01.07 PROGRAM

PENGELOLAAN

UNIT PELAKSANA

TEKNIS SKPD

Persentase

pelayanan

rusunawa

yang

nyaman

100% 2.038.132.600,00

2.241.945.860,00

1.04.1.04.01.09.02. PENGELOLAAN RUSUNAWA

Jumlah Fasilitas

Kebutuhan

Operasional

(administrasi,kebe

rsihan,pemelihara

an gedung,

pemenuhan

sarana dasar

umum

rusunawa)

karangturi,

gulomantung,

kebomas,

bambe, sawo

Karangturi,

gulomantung,

kebomas,

bambe, sawo

2.038.132.600,00

0

0

0

operasional

pengelolaan

rusunawa

karangtur

i,

gulomantu

ng,

kebomas,

bambe,

sawo

2.241.945.860,00


1.04.1.04.01.17 PROGRAM

PENGEMBANGAN

RUMAH SWADAYA

Presentase Rumah

Swadaya Tidak

Layak Huni

setelah ditangani

0,01% 10,006,275,000

13,676,902,500

1.04.1.04.01.17.01. BOP PENGELUARAN

STIMULASI

PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

MASYARAKAT

KURANG MAMPU

Jumlah bantuan

stimulant rumah

swadanya

Kabupaten Gresik 400 BNBA

494.967.000,00

0

0

0 - 400 BNBA 544.463.700,00

1.04.1.04.01.17.02.

PEMANTAUAN

DAN

PENGENDALIAN

RUMAH

SWADAYA

Jumlah

Pemantauan dan

Pengendalian

Rumah Swadaya

Tidak Layak Huni

Kabupaten Gresik 645 BNBA

110.365.000,00

0

0

0 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

744 BNBA 121.401.500,00

1.04.1.04.01.17.03. PENDATAAN

DAN

PERENCANAAN

RUMAH

SWADAYA

jumlah pendataan

rumah swadaya di

kabupaten gresik

Kabupaten Gresik 4 Kecamatan 411.602.000,00 0 0 0 - 4 Kecamatan 452.762.200,00

1.04.1.04.01.17.04.

PENGELOLAAN

DANA ALOKASI

KHUSUS BIDANG

PERUMAHAN

DAN

PERMUKIMAN

Jumlah bantuan

stimulan rumah

swadaya

Kabupaten

Gresik

4 Kecamatan

0,00

0

0

0

-

344 BNBA 0,00

1.04.1.04.01.17.05.

SISTEM

INFORMASI

RUMAH

SWADAYA

Terlaksananya Sistem Informasi Rumah Swadaya

Kabupaten Gresik 4 Kecamatan

143.578.000,00

0

0

0 - 4 Kecamatan 157.935.800,00


1.04.1.04.01.20. PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

KAWASAN

PERMUKIMAN

Presentase penurunan kawasan kumuh

Kabupaten Gresik 14,76% 6.635.094.800,00

7.298.604.280,00

1.04.1.04.01.20.01.

PENUNJANG

PENINGKATAN

KUALITAS

KAWASAN

PERMUKIMAN

Persentase

penurunan kawasan

kumuh (kel.lumpur)

Kabupaten Gresik 0.9 ha

5.051.036.800,00

0

0

0 Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

0.9 ha

5.556.140.480,00

1.04.1.04.01.20.02.

BOP PENUNJANG

KEGIATAN PENATAAN

LINGKUNGAN

BERBASIS

KOMUNITAS

Luas Kawasan

dengan

penangangan

Sarana dan

Prasarana Dasar

Permukiman

Berbasis Komunitas

di Kec. Driyorejo

dan Kec. Menganti

2 Kecamatan

6,6 Ha (2

Kecamatan)

122.120.000,00 0

0

0 Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

6,6 Ha (2

Kecamatan)

134.332.000,00

1.04.1.04.01.20.03.

BOP PENUNJANG

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

Luas Kawasan

dengan

penangangan

Infrastruktur

Perdesaan di

Kec.

Ujungpangkah

1 Kecamatan

157 Desa

84.984.000,00 0

0

0 Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

157 Desa

93.482.400,00


1.04.1.04.01.20.04.

PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN

KUASLITAS

KAWASAN

penurunan luas kawasan kumuh

Kabupaten Gresik 34,55 ha

0,00

0

0

0 Dinas

Perumahan

& Kawasan

Permukiman

34,55 ha

0,00

1.04.1.04.01.20.05.

KAJIAN

MASTERPLAN

KAWASAN

KUMUH DAN

NON KUMUH

jumlah dokumen perencanaan

2 Kecamatan 1 Buku

656.198.000,00 0

0

0

Dinas

Perumahan

& Kawasan

Permukiman

1 dokumen

721.817.800,00

1.04.1.04.01.20.06.

MONITORING

DAN

PENGENDALIAN

BLOKPLAN/

SITEPLAN

Jumlah blokplan/siteplan yang dikendalikan

Kabupaten Gresik

55 Perumahan

51.561.000,00 0

0

0 Dinas

Perumahan

& Kawasan

Permukiman

60 Perumahan 56.717.100,00

1.04.1.04.01.20.07. INVENTARISASI ASET

DIPERKOTAAN DAN

PEDESAAN PADA

SARANA DAN

PRASARANA

PERMUKUMAN

(KUMUH PERKOTAAN)

Jumlah luas

kawasan

kumuh yang

diinventarisasi

(kebomas,

manyar dan

gresik)

2 Kecamatan 44,65 ha

(3 Kecamatan)

202.501.000,00 0 0 0

Dinas

Perumahan

& Kawasan

Permukiman

44,65 ha

(3 Kecamatan)

222.751.100,00

1.04.1.04.01.20.08.

BOP PENDATAAN

PENUNJANG

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERDESAAN

jumlah desa yang ditangani

18 Kecamatan 21,80 Ha

466.694.000,00

0

0

0

Dinas

Perumahan

& Kawasan

Permukiman

157 desa 513.363.400,00


1.04.1.04.01.21. PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN

RUMAH UMUM

Penurunan

presentase

backlog

perumahan

3,13% 4.037.131.600,00

4.440.844.760,00

1.04.1.04.01.21.01.

PEMBANGUNAN

SARANA DAN

PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT

(RUSUNAWA)

jumlah rumah

sederhana sehat

(Rusunawa)yang

dibangun sarana

dan prasarananya

Kabupaten Gresik 6 Rusunawa

1.069.306.000,00

0

0

0 Pengemban gan

Sarana Dan

Prasarana Rumah

Sederhana Sehat (

Rusunawa )

6 Rusunwa 1.176.236.600,00

1.04.1.04.01.21.03.

PEMANTAUAN

DAN

PENGENDALIAN

RUMAH UMUM

jumlah kawasan perumahan yang dikendalikan

kabupaten gresik 6 Buku

672.762.500,00 0

0

0 Pemantauan dan

Pengendalia n

Rumah Umum di

Kabupaten

Gresik

7 buku 740.038.750,00

1.04.1.04.01.21.04.

PENDATAAN

DAN

PERENCANAAN

RUMAH UMUM

jumlah kawasan

perumahan yang

didata dan

direncanakan

Kabupaten Gresik

7 Kawasan Perumahan

644.800.000,00 0

0

0 Pendataan dan

Perencanaan

Rumah Umum

Kabupaten

Gresik

7 Kawasan Perumahan

709.280.000,00

1.04.1.04.01.21.06. EVALUASI DAN

PELAPORAN

RUMAH UMUM

jumlah dokumen

evaluasi dan

pelaporan sebagai

dasar rekomendasi

rumah umum

Kabupaten Gresik 1 Buku 90.550.000,00 0 0 0 Kabupaten

Gresik

1 Buku 99.605.000,00

1.04.1.04.01.21.07. PEMBINAAN

DAN FASILITASI

RUMAH UMUM

jumlah

pengembang

yang dibina

Kabupaten Gresik 60

Pengembang

179.600.000,00 0 0 0 Kabupaten

Gresik

60

Pengembang

197.560.000,00


1.04.1.04.01.21.08. PENGATURAN

RUMAH UMUM

jumlah dokumen

petunjuk teknis

rumah umum

Kabupaten Gresik 1 Dokumen 92.050.000,00 0 0 0 Kabupaten

Gresik

1 Dokumen 101.255.000,00

1.04.1.04.01.21.09. PEMBANGUNAN

RUMAH

SUSUN/RUMAH

KHUSUS

Jumlah k a w a s a n y a n g d i p e r s i a p k a n u n t u k p e m b a n g u n a n

r u m a h s u s u n / r u m a h

k h u s u s

Kabupaten Gresik 1 Kawasan 1.288.063.100,00 0 0 0 Kabupaten

Gresik

1 Kawasan 1.426.994.910,00

1.04.1.04.01.22. PROGRAM

PENINGKATAN,

PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN PSU

PROSENTASE

PSU PERKOTAAN

DALAM KONDISI

BAIK

1,00% 8.988.872.200,00

9.887.759.420,00

1.04.1.04.01.22.01.

PEMBANGUNAN/REHABI

LITASI JALAN

LINGKUNGAN

PEMUKIMAN

PERKOTAAN

Panjang jalan lingkungan yang dibangun

Kabupaten Gresik 3765 m

1.777.827.000,00

0

0

0 Pembangun

an/Rehabilita si

Jalan Lingkungan

Permukiman

Perkotaan di

Kabupaten Gresik

3765 m 1.955.609.700,00

1.04.1.04.01.22.02.

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN

SARANA DASAR

PEMUKIMAN

jumlah penerangan jalan umum yang dibangun

Kabupaten Gresik 413 titik

891.122.100,00

0

0

0 Pembangun an

Prasarana dan

Sarana Dasar

Permukiman di

Kabupaten

Gresik

413 titik 980.234.310,00


1.04.1.04.01.22.03.

PENYEDIAAN

PRASARANA

DAN SARANA

AIR LIMBAH

jumlah unit yang dibangun (1 unit untuk 50 KK)

Kabupaten Gresik 260 KK

1.553.870.000,00 0

0

0 Penyediaan

Prasarana dan Air

Limbah di

Kabupaten Gresik

260 KK 1.709.257.000,00

1.04.1.04.01.22.04.

PENGELOLAAN

DANA ALOKASI

KHUSUS BIDANG

SANITASI

jumlah IPAL

komunal yang

dibangun

(untuk

maks.50 kk)

Kabupaten Gresik 4 unit

0,00

0

0

0 Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus

Bidang Sanitasi di

Kabupaten Gresik

4 unit 0,00

1.04.1.04.01.22.05.

PENYEDIAAN

SARANA DAN

PRASARANA

PEMAKAMAN

jumlah

sarana dan

prasarana

pemakaman

yang

dibangun

Kabupaten Gresik 4 Pemakaman 792.657.800,00 0

0

0 Penyediaan

Sarana dan

Prasarana di

Kabupaten

Gresik

4 Pemakaman 871.923.580,00

1.04.1.04.01.22.06.

PEMBANGUNAN/RE

HABILITASI

SALURAN

LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

Panjang

saluran

lingkungan

permukiman

yang dibangun

Kabupaten Gresik 535 m

2.433.024.000,00

0

0

0 Pembangun

an/Rehabilitasi

Saluran

Lingkungan

Permukiman di

Kabupaten

Gresik

535 m 2.676.326.400,00


1.04.1.04.01.22.07.

PENINGKATAN DAN

PEMELIHARAAN PSU

KAWASAN PERUMAHAN

YANG MERUPAKAN

ASET PEMERINTAH

DAERAH

jumlah PSU di

kawasan

perumahan yang

ditingkatkan/pemeli

haraan

Kabupaten Gresik 6 Perumahan

557.075.000,00

0

0

0

Peningkatan dan

Pemeliharaan

PSU

Kawasan

Perumahan yang

Merupakan Aset

Pemerintah

Daerah

6 Perumahan 612.782.500,00

1.04.1.04.01.22.08.

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PSU

DIKAWASAN

PERUMAHAN

jumlah perumahan

yang diawasi dan

dikendalikan PSU

nya

Kabupaten Gresik 6 Perumahan

404.111.300,00 0

0

0 Pengawasan

dan Pengendalia

n PSU di

Kawasan

Perumahan

6 Perumahan 444.522.430,00

1.04.1.04.01.22.09.

PENDATAAN

PRASARANA DAN

SARANA UTILITAS

UMUM PADA

PERUMAHAN DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

jumlah data PSU

pada perumahan

dan kawasan

permukiman

Kabupaten Gresik

6 Perumahan

213.700.000,00 0

0

0 Pendataan

Prasarana dan

Sarana Utilitas

Umum pada

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

6 Perumahan 235.070.000,00

1.04.1.04.01.22.10.

BOP SERAH TERIMA

FASUM/FASOS DAN

PSU DARI

PERUMAHAN KE

PEMERINTAH

DAERAH

jumlah perumahan

yang menyerahkan

fasum fasosnya

Kabupaten Gresik 6 Perumahan 365.485.000,00 0

0

0 BOP Serah

Terima Fasum

Fasos dan PSU

dari Perumahan

ke Pemerintah

Daerah

6 Perumahan 402.003.500,00

25.104.158.750,00

27.703.758.915,00


RENJA 2019

BAB IV

PENUTUP


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Gresik Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan

pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Gresik ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi

pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik

maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh

sikap,mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin dan

tranparansi dari para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga

mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada,

meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

RENCANA KERJA ( RENJA ) PKP/RENJA 2019.pdflayak huni (RTLH) sebanyak 403 unit. Mengingat...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) PKP/RENJA 2019.pdflayak huni (RTLH) sebanyak 403 unit. Mengingat...