RENCANA KERJA - e-renggar.kemkes.go.id · Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata;...

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

RENCANA KERJARENCANA KERJARENCANA KERJARENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN PROVDINAS KESEHATAN PROVDINAS KESEHATAN PROVDINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN INSI SUMATERA SELATAN INSI SUMATERA SELATAN INSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 201TAHUN 201TAHUN 201TAHUN 2019999

LKPJ Bidang Kesehatan Tahun 2018 Ii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan 3 BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1 Kondisi Umum SKPD 5 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5 2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola 8 2.2

Evaluasi Pencapaian Program tahun lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

10

2.2.1. 2.2.2.

Mortalitas Morbiditas

11 21

2.2.3. Status Gizi 32 2.2.4. Keadaan Lingkungan 40 2.2.5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 50 2.2.6. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 55 2.2.7. Pelayanan Kesehatan 59 2.2.8. Sumber Daya Kesehatan 72 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32 2.3 IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 74 2.3.1. Identifikasi Masalah 74 2.3.2. Pemecahan Masalah 75 BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM

DALAM RENSTRA-SKPD

3.1. Sasaran Strategis 77 3.2. Program 77 3.2. Indikator Sasaran 78 BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

4.1. Rencana Program 85 BAB V PENUTUP 5 Penutup 90

RENJA DINAS KESEHATAN 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, Pasal 27 yaitu :

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program

dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator

kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju.

Paradigma penganggaran berbasis kinerja mengharuskan proses perencanaan dan

proses penganggaran menjadi proses yang saling terkait dan harus seimbang.

Penganggaran tidak bisa disusun tanpa proses perencanaan terlebih dahulu dan sebaliknya

perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar

realistis.


Perencanaan pada dasarnya adalah proses yang berjalan secara terus menerus dan

merupakan daur pemecahan masalah yang berulang [problem solving cycle] dalam

mewujudkan perubahan fenomena-fenomena tertentu yang semakin lama semakin baik

sesuai dengan tujuan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di tingkat

provinsi. Secara umum perencanaan terdiri dari 4 (empat) proses atau tahapan standar,

yaitu:

1. Mengkaji di mana atau pada posisi apa keberadaan kita pada saat sekarang

ini

2. Menentukan ke mana kita menuju atau ingin menjadi seperti apa kita pada

suatu saat nanti,

3. Menentukan bagaimana atau kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita

dapat sampai pada kondisi seperti yang kita inginkan tersebut, dan

4. Menentukan Sumberdaya/Biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan

tersebut.

Empat tahapan standar perencanaan tersebut harus diikuti/dilaksanakan oleh para

perencana kesehatan di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perencanaan dan

penganggaran kesehatan, antara lain agar perencanaan tersebut berbasis pada kenyataan

(evidence based planning) serta penganggaran tersebut berorientasi pada pencapaian suatu

kinerja tertentu (anggaran berbasis kinerja).

Dalam kerangka perencanaan pembangunan kesehatan nasional, Dinas Kesehatan

Provinsi dalam penyusunan perencanaan kesehatan harus memperhatikan hirarki

kebijakan yang lebih tinggi dalam administrasi Negara seperti RPJM Nasional, Renstra

Kementrian Kesehatan, MDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan

Desentralisasi, termasuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya No 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , PP 8 tahun

2008 dan PP No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006 serta Inpres No. 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selain itu, perencanaan

yang disusun juga harus sejalan dengan RPJMD Provinsi yang telah disusun.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) dalam rangka untuk mencapai visi


dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dalam bentuk

penjabaran program dan kegiatan tahunan. Renstra dan Renja Dinas Kesehatan harus

mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019

terkait dengan bidang kesehatan adalah Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan berkualitas melalui Revitalisasi Sarana & Tenaga Kesehatan (Puskesmas,

Poskesdes, Pondok Bersalin Desa, Posyandu, Pos KB, Toga, Kadarzi, Prilaku Hidup

Sehat), Memfasilitasi Dokter Keluarga Mandiri. Membangun Prilaku masyarakat Hidup

Sehat secara partisipatif dan Pembentukan Program Kesehatan Kewilayahan (Desa /

Kelurahan Sehat)

Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah :

1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

5) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

6) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata;

7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

8) Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.


Berdasarkan uraian di atas, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi Umum SKPD

2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan

Tahun Berjalan

2.3. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama SKPD)

BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM DALAM

RENSTRA-SKPD

3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

3.2. Program

BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Kondisi Umum SKPD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 4,

maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan

kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah Provinsi.

2.1.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 76 tahun 2016, Fungsi Dinas

Kesehatan adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,

alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan

serta sumber daya kesehatan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,

alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan Provinsi;

6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan

bidang kesehatan.


2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017,

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan

dibawah ini :


KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dra. LESTY NURAINY, Apt.,M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 196207031989032002

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANANANAN

YUSNITA SATYAFITRI, SKM., M.M.

NIP. 197506061999032002 (III/d)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

SUMBER DAYA KESEHATANSUMBER DAYA KESEHATANSUMBER DAYA KESEHATANSUMBER DAYA KESEHATAN

Drs. MUHAMMAD RIZAL, Apt. NIP. 196212291989031008 (IV/b)

KEPALA SEKEPALA SEKEPALA SEKEPALA SEKSI KSI KSI KSI

KEFARMASIANKEFARMASIANKEFARMASIANKEFARMASIAN

Ir. DAVID SIMANJUNTAK, M.Si. NIP. 196109181985011002 (IV/a)

SEKRETARISEKRETARISEKRETARISEKRETARISSSS

dr.H. TRISNAWARMAN, M.Kes. NIP. 196609092006041008 (IV/a)

KEPALA SEKSIKEPALA SEKSIKEPALA SEKSIKEPALA SEKSI ALAT KESEHATANALAT KESEHATANALAT KESEHATANALAT KESEHATAN

TERRY SUCIATI NINGRUM, ST., M.Si. NIP. 197406061998032003 (IV/a)

KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA SEKSISEKSISEKSISEKSI

PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPELAYANAN KESEHATAN PRIMERPELAYANAN KESEHATAN PRIMERPELAYANAN KESEHATAN PRIMER

dr. UKE VERONIKA NIP. 197802232006042012 (III/d)

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKANPELAYANAN KESEHATAN RUJUKANPELAYANAN KESEHATAN RUJUKANPELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM. NIP. 198102272005011005 (III/d)

KEPALA SEKSIKEPALA SEKSIKEPALA SEKSIKEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONALPELAYANAN KESEHATAN TRADISIONALPELAYANAN KESEHATAN TRADISIONALPELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Shella Oktarina, S.KM, MM NIP. 19731008 199703 2 001 (III/d)

KEPALA SUBKEPALA SUBKEPALA SUBKEPALA SUB BAGIANBAGIANBAGIANBAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI DAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORANPELAPORANPELAPORANPELAPORAN

DEDY IRAWAN, SKM., M.KM.

NIP. 198202152005011003 (III/d)

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATAN

dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS. NIP. 197604062009022004 (III/d)

KEPALA DINASKEPALA DINASKEPALA DINASKEPALA DINAS

Dra.LESTY NURAINY, Apt., M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 196207031989032002

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

FERRY YANUAR, SKM., M.Kes.

NIP. 197607132009021002 (III/d) ............................................


KESEHATAN KELUARGA DAN GIZIKESEHATAN KELUARGA DAN GIZIKESEHATAN KELUARGA DAN GIZIKESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAT

dr. LISA MARNIYATI, M.KM.

NIP. 198203102006042008 (III/d)

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASISURVEILANS DAN IMUNISASISURVEILANS DAN IMUNISASISURVEILANS DAN IMUNISASI

H. YUSRI, SKM.

NIP. 197605221996031002 (III/c)

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANPENCEGAHAN DAN PENGENDALIANPENCEGAHAN DAN PENGENDALIANPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PENYAKIT PENYAKIT PENYAKIT

MENULARMENULARMENULARMENULAR

H. MUYONO, S.Sos, M.Kes NIP.196607151988031008 (IV/a)


PROMOSIPROMOSIPROMOSIPROMOSI KESEHATANKESEHATANKESEHATANKESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAT

H.IMAM SUBROTO, SKM., M.Kes.

NIP. 197610071996031001 (III/d)

KEPALA SEKSIKEPALA SEKSIKEPALA SEKSIKEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN

KERJAKERJAKERJAKERJA DAN OLAHRAGADAN OLAHRAGADAN OLAHRAGADAN OLAHRAGA

MARTINDRA MIRLANSYAH, S.KM NIP. 196603201988021001 (III/d)


PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWATIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWATIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWATIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

dr.H. ICON HARIZON

NIP. 198407032009021004 (III/d)

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 45 TAHUN 2017 TANGGAL : 24 Oktober 2017


KEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN

Suciati, SE, M.Si

NIP. 19690203 199203 2 005 (III/c


UMUM DAN KEPEGUMUM DAN KEPEGUMUM DAN KEPEGUMUM DAN KEPEGAWAIANAWAIANAWAIANAWAIAN

H. SIRWAN SANUSI, SE., M.Si.

NIP. 196311151983121001 (IV/a)

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KESEHATANKESEHATANKESEHATANKESEHATAN MASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAT

H. FERY FAHRIZAL, SKM., M.KM.

NIP. 196802101990031001 (IV/a)


2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

2.1.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pegawai sebanyak 222 orang. Rincian dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat / golongan dan jenis pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2018

No. Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

Laki - Laki Perempuan 1. S-3/ DOKTOR 0 0 2. S-2/PASCA SARJANA 21 23 3. S-1/SARJANA 31 75 4. DIPLOMA IV 0 4 5. DIPLOMA III/SARMUD 3 21 6. DIPLOMA II 0 0 7. DIPLOMA I 0 1 8. SLTA 27 13 9. SLTP 1 0 10. SD 2 0

Total 85 137

Tabel 2 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pangkat/Golongan

Dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No. Pangkat / Golongan Jumlah Pegawai

Jumlah Laki-Laki Wanita

1. Golongan IV 12 13 25 2. Golongan III 57 122 179 3. Golongan II 15 3 18 4. Golongan I 0 0 0

Jumlah 84 138 222


Tabel 3 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga

Dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No. Jenis Tenaga Jumlah Pegawai

Jumlah Laki-Laki Wanita

1. Dokter Umum 0 2 2 2. Dokter Gigi 0 0 0 3. Apoteker 0 3 3 4. Asisten Apoteker 0 6 6 5. Penyuluh Kesehatan 2 5 7 6. Perawat 0 5 5 7. Perawat Gigi 0 1 1 8. Bidan (D3/D4) 0 2 2 9. Pranata Lab 1 0 1 10. Epidemiologi 1 0 1 11. Nutrisionis 2 3 5 12. Jafung Umum 71 97 168

Jumlah 77 124 201

2.1.2.2. Aset yang Dikelola

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan telah ditunjang/memiliki sarana prasarana yang cukup memadai.

Sarana dan prasarana serta aset ini dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sampai

dengan tahun 2018, kondisi sarana dan aset yang dimiliki adalah sebagai berikut

Tabel 4 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No. Nama / Jenis Aset Jumlah Keterangan

1. Mobil Jabatan 24 Ka.Dinkes 2. Mobil OPS 5 Bidang/Seksi 3. Mobil OPS Embarkasi Haji 1 4. Mobil Ambulance 14 5. Mobil RSK Mata Masyarakat 0 6. Mobil RSK Paru-Paru 5 7. Mobil Bapelkes Prov.Sumsel 2 8. Mobil AKL Prov. Sumsel 3 9. Mobil BKOKM 7 10. Mobil Apoteker 1 11. Mobil PMI 1 12. Mobil Gigi dan Mulut 4


Selain dari aset berupa mobil/kendaraan Dinas tersebut diatas, Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan juga mengelola aset dalam bentuk gedung dan tanah yang tersebar

dan digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi , dimana gedung dan bangunan tersebut

berlokasi ; perkantoran Dinkes Prov. Sumsel dan UPT, rumah dinas, BTKL, Akper Depkes,

PPK, Gudang Vaksin, Sumur, Rumah Sakit, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas. Total aset

tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah sebanyak 12 bidang.

Pada tahun 2018 ini, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan,

seperti telah disampaikan diatas telah dilaksanakan pembangunan Rumah Sakit Umum

Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu kelancaran operasional, Dinas Kesehatan

Provinsi juga memiliki sebanyak 116 unit kendaraan roda dua/sepeda motor. Aset lain yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah berupa alat-alat medis yang terutama digunakan di

RSK Mata Masyarakat dan RSK Paru untuk menunjang pelayanan kesehatan serta berbagai

alat non medis lainnya.

2.2. Evaluasi Pencapaian Program tahun lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Pengukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari

beberapa indikator, seperti derajat kesehatan, Indikator Hasil Antara dan Indikator Proses dan

Masukan.

Situasi Derajat Kesehatan tergambar dari Angka mortalitas, Angka morbiditas Angka

Usia Harapan Hidup (UHH), dan Status Gizi Balita. Angka mortalitas meliputi Angka

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita. Sementara

data angka kesakitan (morbiditas) penduduk diperoleh terutama berasal data yang

dikumpulkan dari sarana pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan,

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, hasil survey atau studi dan dari masyarakat.


2.2.1 Mortalitas

2.2.1.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Grafik 2.1 Jumlah Kematian Bayi di Sumatera Selatan Tahun 2018 dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018

0

20

40

60

80

100

Target RPJMD

2018

Realisasi RPJMD

2018

Jumlah Kematian Bayi 100 51

Jumlah Kematian Bayi

Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian

bayi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 51 orang, jumlah ini lebih rendah

dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 100 orang. Dengan demikian indikator kinerja

jumlah kematian bayi pada tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD tahun 2018

dengan persentase capaiannya sebesar 149%. Jumlah kematian bayi pada tahun 2018

sebanyak 51 orang dari total 161.210 kelahiran hidup. Jumlah ini mengalami penurunan

dibanding tahun 2017 sebanyak 98 orang. Pencapaian penurunan jumlah kematian bayi di

Sumatera Selatan merupakan lokal spesifik dihitung jumlah per orang bukan per 1.000

kelahiran hidup sehingga tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan capaian Nasional.

Perhitungan AKB melalui sensus penduduk juga hanya menggambarkan angka nasional yaitu

32 per 100.000 KH dan belum bisa menggambarkan AKB per Provinsi. Dilihat dalam 5 tahun

terakhir jumlah kematian bayi mengalami fluktuatif seperti terlihat pada tabel berikut :

Grafik 2.2 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018

92

197

8798

51

tahun 2014 tahun 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kematian Bayi


Grafik 2.3 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2018

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 24 5 6 6 7

16

51

0

10

20

30

40

50

60

Target : 100

Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di kabupaten OKU sebanyak 16 orang,

kemudian diikuti oleh kabupaten Muara Enim 7 orang dan kabupaten Musi Rawas dan Kota

Palembang masing-masing sebanyak 6 orang. Jumlah kematian bayi terendah terjadi di

kabupaten Lahat, OKU Selatan, Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Lubuk masing-masing

sebanyak 1 orang, sedangkan untuk kabupaten OKI, Musi Banyuasin, OKU Timur, PALI dan

kota Prabumulih tidak ada laporan kematian Bayi. Penyebab utama kematian bayi di provinsi

sumatera selatan adalah Pneumonia dan Diare.

Tercapainya indikator ini

dikarenakan semakin mudahnya akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

dengan adanya program Jamsoskes Sumsel

Semesta dan JKN (BPJS Kesehatan),

sudah terbentuknya Puskesmas PONED,

semakin meningkatnya cakupan

pemeriksaan bayi baru lahir, cakupan

imunisasi yang semaikn baik, semakin

baiknya cakupan gizi anak bayi dan balita serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan secara keseluruhan diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi. Beberapa

faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian bayi antara lain kurangnya sarana dan

prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan

dibeberapa daerah masih sulit dijangkau, sistem rujukan maternal dan neonatal yang belum

berjalan optimal dan belum meratanya SDM kesehatan yang berkompeten.


Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena

kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global

yang dicantumkan dalam SDG’s (Sustainable Development Goals). Peranan dan keterlibatan

sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian bayi juga terus

ditingkatkan. Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang

akan datang adalah :

a) perencanaan percepatan Meningkatkan pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan

surveilans kematian bayi dan balita di tingkat kabupaten/kota;

b) Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor mulai dari tingkat provinsi,

kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk menyusun strategi

penurunan kasus kematian ibu dan bayi;

c) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan

kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;

d) Meningkatkan kompetensi/kapasitas teknis tenaga kesehatan dalam hal pelayanan

pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan bayi baru lahir melalui

pelatihan dan pertemuan teknis program;

e) Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian

bayi;

f) Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD) dan

Posyandu;

g) Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan

kualitas hidup anak dan penurunan kematian;

2.2.1.2. Angka Kematian Balita (AKABA)

Grafik 2.4 Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2018 dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018

0

10

20

30

40

50

Target RPJMD 2018 Realisasi RPJMD 2018

44

29

Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan

Tahun 2018


Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian

Balita di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 29 orang, jumlah ini sudah lebih

rendah dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 44 orang. Dengan demikian indikator

kinerja jumlah kematian Balita pada tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD tahun

2018 dengan persentase capaiannya sebesar 134%. Jumlah kematian Balita pada tahun 2018

sebanyak 29 orang, jumlah ini mengalami penurunan jika dibanding tahun 2017 sebanyak 48

orang kematian Balita. Trend jumlah kematian Balita selama 5 tahun terakhir terlihat

berfluktuatif seperti pada grafik berikut :

Grafik 2.5 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018

40

55

39

48

29

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun

2014 - 2018

Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2017

Grafik 2.6 Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten / Kota Tahun 2018

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 24 4

10

29

0

5

10

15

20

25

30

35

Target : 44


Jumlah kematian Balita tahun 2018 tertinggi kabupaten OKU sebanyak 10 orang,

dikikuti kota Palembang dan kabupaten Musi Rawas masing-masing sebanyak 4 orang.

Jumlah kematian Balita terendah di kota Prabumulih, kota Pagar ALam dan kota Lubuk

Linggau masing-masing sebanyak 1 orang, sedangkan kabupaten OKI, Lahat, Musi

Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur dan PALI tidak ada laporan kematian Balita.

Penyebab terbesar kematian Bayi di Sumatera Selatan adalah Diare dan Pneumonia.

Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk menurunkan

angka kematian Balita antara lain :

a. Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian balita di tingkat

kabupaten/kota;

b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi,

pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan

tenaga kesehatan di kabupaten/kota;

c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan

kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;

d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka

kematian bayi dan Balita;

e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Posyandu;

f. Program Manajemen Tumbuh kembang Balita sakit dan Manajemen Tumbuh

kembang Balita;

g. konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan

kualitas hidup anak dan penurunan kematian.

Sedangkan faktor yang masih penghambat terhadap penurunan jumlah kematian

Balita di Sumatera Selatan adalah masih rendahnya kepatuhan petugas dalam memberikan

pelayanan kesehatan anak Balita yang sesuai standar, akses menuju fasyankes masih sulit

dijangkau, sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas yang masih kurang, petugas

yang sudah dilatih berpindah bagian/ tempat kerja, pengaruh faktor budaya yang masih

bertentangan dengan kesehatan.

2.2.1.3. Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh

seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi


mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang

rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program

sosial lainnya termasuk kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan

kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Grafik 2.7 Angka Harapan Hidup di Sumatera Selatan Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Tahun 2018

60

65

70

75

80

85

Target RPJMD

2018

Realisasi 2018

Angka Harapan Hidup 80,1 69,16

Angka Harapan Hidup

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan capaian indikator kinerja

Angka Harapan Hidup belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Harapan

Hidup (AHH) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 di targetkan 80,30 tahun dan

terealisasi sebesar 69,18 tahun dengan realisasi capaian sebesar 86,15% dengan demikian

angka harapan hidup belum dapat mencapai target akhir RPJMD tahun 2018. Jika

dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional sebesar 71,06 tahun maka capaian angka

harapan hidup di Sumatera juga masih dibawah capaian nasional.

Rendahnya capaian indikator ini karena terlalu tinggi dalam menetapkan target di

tahun 2018. Dimana pada tahun 2016 target RPJMD angka harapan hidup di Sumatera

Selatan hanya sebesar 70,9 tahun namun di tahun 2017 dan tahun 2018 target RPJMD angka

harapan hidup naik menjadi 80,1 tahun dan 80,4 tahun, terjadi penambahan usia harapan

hidup sebesar 9,4 tahun dalam waktu 2 tahun.


Grafik 2.8 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

68,93

69,1469,16

69,18 69,18

68,80

68,85

68,90

68,95

69,00

69,05

69,10

69,15

69,20


Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2014 angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 68,93 tahun naik

menjadi 69,18 tahun pada tahun 2018, namun kenaikan tersebut tidak signifikan dimana

hanya ada peningkatan 0,02 tahun.

Grafik 2.9 Angka Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten / Kota Tahun 2018

64,3264,72 64,99 65,25

65,87 66,24

67,34 67,66 67,7 68,04 68,14 68,14 68,36 68,44 68,6469,18

69,6770,1

6162636465666768697071

Target 2018 : 80,3

Angka harapan hidup per kabupaten/kota tertinggi di Sumatera Selatan yaitu kota

Palembang sebesar 70,1 tahun dan Prabumulih sebesar 69,67 tahun lebih besar dari angka

harapan hidup provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,18 tahun, sedangkan 15 kab/kota lainnya

masih dibawah angka harapan hidup provinsi. Angka harapan hidup terendah yaitu kab.

Empat Lawang sebesar 64,32 tahun, kab. Ogan Ilir sebesar 64,72 tahun dank ab. Musi Rawas

Utara sebesar 64,99 tahun.


Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup, mulai dari

peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke

peningkatan kualitasi pelayanan kesehatan serta melalui perubahan perilaku masyarakat untuk

hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, peningkatan akses air

bersih, pengentasan masalah gizi buruk dan kurang gizi, pelayanan ibu melahirkan dan bayi

yang semuanya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan

angka harapan hidup. Upaya-upaya dibidang kesehatan tersebut hendakknya pula didukung

oleh lintas sektor, dukungan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dll) dan segenap lapisan

masyarakat serta dengan semakin membaiknya indikator sosial ekonomi masyarakat dan

meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan dapat mempercepat bertambahnya angka

harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.1.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Grafik 2.10 Jumlah Kematian Ibu di Sumatera Selatan Tahun 2018 dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018

110

115

120

125

130

135

Target RPJMD

2018

Realisasi RPJMD

2018

Jumlah Kematian Ibu 134 119

Jumlah Kematian Ibu

Angka kematian Ibu untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 ditargetkan 134

orang dan terealisasi 119 orang atau sebesar 111,19%. Jika dilihat grafik jumlah kematian ibu

melahirkan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan namun sedikit meningkat pada

tahun 2018. Pencapaian penurunan jumlah kematian ibu di Sumatera Selatan lokal spesifik

dihitung jumlah per orang bukan per 100.000 kelahiran hidup sehingga tidak bisa secara

langsung dibandingkan dengan capaian Nasional. Perhitungan AKI melalui sensus penduduk

juga hanya menggambarkan angka nasional yaitu 346 per 100.000 KH, belum bisa

menggambarkan AKI per Provinsi.


Jumlah kematin ibu di provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebanyak 155 orang,

naik menjadi 164 orang kematian pada tahun 2015, turun menjadi 142 orang pada tahun 2016

dan turun lagi menjadi 107 orang tahun 2017 dan naik menjadi 119 orang pada tahun 2018

seperti terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 2.11 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

155164

142

107

119


Jumlah Kematian Ibu

Grafik 2.12 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten /

Kota Tahun 2018

1 2 3 3 3 4 4 5 6 8 8 10 10 12 12 13 15

119

0

20

40

60

80

100

120

140

Target : 134

Jumlah Kematian Ibu melahirkan tahun 2018 tertinggi terjadi di kabupaten Banyuasin

sebanyak 15 orang, kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 13 orang dan kabupaten Musi

Rawas sebanyak 12 orang, Sedangkan jumlah kematian ibu maternal terendah terjadi di kota

Prabumuli sebanyak 1 orang, kota Pagar Alam sebanyak 2 orang, kabupaten Empat Lawang

sebanyak 3. Adapun penyebab terbesar kematian ibu melahirkan di Sumatera Selatan adalah

Perdarahan dan Hipertensi.


Tercapainya indikator ini disebabkan karena

semakin baiknya fasilitas kesehatan di daerah, akses

ke fasilitas kesehatan yang semakin baik dengan

adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta, JKN,

Jampersal dan rumah tunggu kelahiran di kab/kota.

Penanganan persalinan yang semakin baik dengan

meningkatnya persentase persalinan yang ditolong

oleh tenaga kesehatan yang kompoten, deteksi dini

faktor resiko oleh tenaga kesehatan, sistem rujukan yang semakin baik, kerjasama dukun beranak

dengan bidan dimana dukun beranak tidak menolong persalinan tetapi mengantarkan ibu bersalin ke

bidan atau tenaga kesehatan yang kompoten.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena

kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global

yang dicantumkan dalam SDG’s (SustainableDevelopment Goals). Peranan dan keterlibatan

sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian ibu terus ditingkatkan.

Beberapa program yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk

ibu hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Pos Kesehatan

Kelurahan serta penempatan bidan yang tinggal di desa;

2. Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan

Komplikasi);

3. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester

pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali

(K4);

4. Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi faktor risiko 4 terlalu (terlalu

muda, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua);

5. Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil ,termasuk

pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya

secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga

dan masyarakat;

6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten/kota;

7. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive

gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan Health Care Seeking Behaviour.


2.2.2. Morbiditas

Situasi morbiditas atau kesakitan di Provinsi Sumatera Selatan tergambar dari

beberapa indikator sebagai berikut :

2.2.2.1. Kabupaten / Kota yang Eliminasi Malaria

Kab/ Kota yang Eliminasi Malaria di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018

ditargetkan 11 Kab/Kota persen dan terealisasi 9 Kab/Kota atau sebesar 81,82 persen.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum

mencapai target yang ditetapkan.

Target Sumsel Eliminasi Malaria Tahun 2020 (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

293/MENKES/SK/I Tahun 2009 Tentang Eliminasi Malaria)

Tahun 2014 Tahun 2017 Tahun 2018

� Palembang � Prabumulih � Pagar Alam � Ogan Komering Ilir � Ogan Ilir � Empat Lawang � Banyuasin

� PALI Lubuk Linggau

2.2.2.2. Sucsess Rate TBC

Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 85

persen dan terealisasi 87 persen atau sebesar 102,35 persen. Jika dibandingkan dengan

target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang

ditetapkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera

Selatan mengalami fluaktif dari 94,09 persen tahun 2014 turun menjadi 86 persen

pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 88 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi

87 persen pada tahun 2017, seperti terlihat pada grafik berikut ;


Grafik 2.13 Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan Selama 4 (empat) Tahun 2014 s/d 2017

Dilihat dari grafik diatas Sucsess Rate TBC Tahun 2018 sebesar 87% menurun dari

tahun sebelumnya sebesar 88%.

Succes pada tahun 2017 mencapai 87% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar

85%. Jika dibandingkan dengan target kinerja diatas, maka hasil capaian pada tahun 2017

sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian program pada

tahun 2016 sebesar 88%, maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami fluaktif.

Keberhasilan pengobatan tahun 2018 tidak dapat dilihat karena keberhasilan Pengobatan ini

dapat dilihat setelah penderita melakukan pengobatan selama 6 - 9 bulan makanya

pengobatan baru sampai tahun 2016. Upaya yang dilakukan dalam Succes Rate TBC yaitu :

1. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota

a. Regulasi eliminasi TB, peningkatan pembiayaan

b. Koordinasi dan sinergi program

2. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu “TOSS-TB”

a. Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix)

b. Penemuan aktif berbasis masyarakat

c. Inovasi diagnosis TB

3. Pengendalian Faktor risiko TB

4. Promosi lingkungan dan hidup sehat

5. Pencegahan infeksi dan profilaksis

6. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengendalian TB


7. Penguatan manajemen program

8. Penelitian dan pengembangan inovasi program

9. Pengendalian biaya katastrofik layanan TB

10. Koordinasi dengan lintas Sektor spt : Dinsos, PUCK (perbaikan perumahan), PMD

(pemberdayaan masy. Desa)

2.2.2.3. Insidance Rate DBD

Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 49

/100.000 dan terealisasi 29/100.000 atau sebesar 168,96 persen. Jika dibandingkan dengan


ditetapkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera

Selatan mengalami fluaktif dari 19 /100.000 tahun 2014 naik menjadi 42,5 /100.000

pada tahun 2015 kemudian naik lagi menjadi 48 /100.000 pada tahun 2016 kemudian turun

menjadi 18 /100.000 dan naik menjadi 29/100.000 pada tahun 2018, seperti terlihat pada

grafik berikut ;

Grafik 2.14 Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan pada

tahun 2018 sebesar 29/100.000 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18/100.000.


Grafik 2.15 CFR (Case Fatality Rate) DBD Provinsi Sumatera Selatan 2018

Grafik 2.16 Distribusi Kasus DBD Per Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2017-2018


Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 terjadi

peningkatan kasus dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah kasus mencapai 2.396

kasus (IR sebesar 29/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 26 kematian

(CFR 1.09%). Sementara Pada tahun 2017 jumlah kasus mencapai 1.452 kasus (IR sebesar

18/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 16 kematian (CFR 0,48%) .

Penyebab utama terjadinya penyebarluasan penyakit DBD berkaitan erat dengan beberapa

factor antara lain :

Masih banyak nya nyamuk penular DBD yang terdapat di lingkungan

pemukiman;

Belum membudayanya PSN-DBD dalam masyarakat sehingga menimbulkan

tingginya populasi nyamuk penular DBD;

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD;

Keterlambatan dalam mendiagnosa;

Terbatasnya dana.

Upaya yang harus dilakukan, antara lain :

1. Perlunya kepedulian dari pemerintah dalam pemberantasan DBD sampai di

tingkat kelurahan;

2. Kerja sama lintas sektoral dalam pengendalian DBD;

3. Perlunya kesadaran dalam tiap rumah tangga untuk melakukan psn aktif ;

4. Perlu diaktifkannya POKJA tingkat desa sampai provinsi untuk pengendalian

DBD.

2.2.2.4. Case Dectetion Rate per 100.000 penduduk

Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan

50 persen dan terealisasi 46 persen atau sebesar 92 persen. Jika dibandingkan dengan target

yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Case Detection Rate TBC di Provinsi

Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 45,05 persen tahun 2015 turun menjadi 25

persen pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 44 persen pada tahun 2017 dan naik lagi

menjadi 46 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;


Grafik 2.17 Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 46% berarti meningkat dari tahun 2017 sebesar 44%

Grafik 2.18 Capaian Penemuan Kasus TBC Case Detection Rate

Tahun 2016 S/D 2018 Provinsi Sumatera Selatan

Capaian penemuan kasus Baru atau Case Detection Rate Program TB Tahun 2018

Di Provinsi Sumatera Selatan didapat 3 kabupaten/kota telah melampaui target 50%.

Capaian penemuan kasus Baru atau Case Detection Rate Program TB Tahun 2018 di Provinsi

Sumatera Selatan didapat 3 kabupaten/kota telah melampaui target 50%, antara lain : Kota

Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir. Sedangkan 14 Kabupaten/Kota lainya

belum mencapai target terutama Kabupaten Empat Lawang yg CDRnya 26%. Untuk Capaian

Provinsi Sumatera Selatan 46% , berarti pencapaiannya belum mencapai target diinginkan

50%.


Rendahnya Cakupan Case Detection Rate adalah:

1. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah.

2. Kurang meratanya keterampilan tenaga laboratorium di setiap UPK.

3. Mutasi petugas dan tugas rangkap.

4. Kurangnya alat penunjang kegiatan program.

5. Keterbatasan dana dan belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja.

6. Belum seluruhnya Rumah Sakit dan DPS melaksanakan strategi DOTS

Upaya yang harus dilakukan, antara lain:

a) Perencanaan Pelatihan Pengelola Program P2TB bagi petugas di UPK dan

Rumah Sakit;

b) Perencanaan Melakukan pelatihan bagi Tenaga Laboratorium di UPK dan

Rumah Sakit;

c) Menghimbau kepada pejabat yang berwenang untuk mengurangi mutasi petugas

minimal 3 tahun mengelola program TB;

d) Melakukan pengadaan alat penunjang program P2TB;

e) Melakukan advokasi dan memberdayakan mitra kerja dan lintas sektor ;

f) Melakukan Kerjasama dengan Rumah sakit dan DPS untuk melaksanakan

strategi DOTS

2.2.2.5. Prevalensi HIV / AIDS

Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan

0.5 persen dan terealisasi 0.3 persen atau sebesar 166,66 persen. Jika dibandingkan dengan


ditetapkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera

Selatan dari tahun 2015 s.d tahun 2018 sudah melebihi dari target yang ditetapkan < 0,5

yaitu 0,3, seperti terlihat pada grafik berikut ;


Grafik 2.19 Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2018 sebesar 0,3 berarti sudah mencapai target yang ditetapkan.

Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018 pengidap HIV dan penderita AIDS

banyak ditemukan pada laki-laki dbandingkan perempuan, hal ini menujukkan bahwa laki-

laki lebih berisiko tertular HIV dibandingkan dengan perempuan karena pola prilaku seks

laki-laki yang suka membeli seks tanpa menggunakan kondom.


Secara kumulatif pengidap HIV lebih banyak pada kelompok usia 20 – 29 tahun, untuk kasus

AIDS lebih banyak pada kelompok usia 30-39 tahun, pada saat usia produktif sehingga

penting sekali upaya pencegahan di fokuskan kepada kelompok usia 15- 24 tahun dengan

memberikan edukasi yang baik dengan menjelaskan HIV-AIDS sehingga dapat mencegah

infeksi baru HIV.


2.2.2.6. Cakupan Penemuan Pneumonia Balita

Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 39.24 persen atau sebesar 49,05 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum mencapai dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 22,33 persen tahun 2014 naik menjadi 59,4 persen pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 44,86 persen pada tahun 2016 dan turun lagi menjadi 39,24 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.20 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Selatan Selama 4 (empat) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas cakupan penemuan balita dalam kurun waktu empat tahun

mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 39,24 % menurun dari tahun sebelumnya

sebesar 44,86%.

Pada tahun 2018 jumlah penemuan kasus Pneumonia Balita pada Program P2 ISPA

Provinsi Sumatera Selatan adalah 12.707 kasus atau sebesar 39,24 % dari target dimana

perkiraan penemuan penderita sebanyak 32.383 balita. Pada kasus pneumonia golongan umur

<1 tahun sebanyak 3.934 kasus (35,12 %) dan untuk golongan umur 1-5 tahun sebanyak

7.265 kasus (64,87 %) dari seluruh kasus pneumonia. Pada Pneumonia berat untuk golongan

umur <1 tahun sebanyak 553 kasus (36,67%) dan pada golongan umur 1-5 tahun sebanyak

955 kasus (63,32%) dari seluruh kasus Pneumonia Berat. Dilihat dari realisasi cakupan

penderita Pneumonia berdasarkan target penemuan yang ada persentase tertinggi dicapai oleh


kabupaten Muara Enimsebanyak 1.997 kasus (88,97 %) sedangkan kabupaten terendah yaitu

Kota Muratara dan Kota Lubuk Linggau sebesar 0 (0%). Belum dapat disimpulkan bahwa

rendahnya penemuan ini didasari oleh memang tidak terdapatnya penderita atau kurang

aktifnya petugas dalam melakukan penemuan kasus.

Cakupan Pneumonia balita di Sumatera Selatan pencapaiannya Desember 2018

sebesar 39,24%, berarti pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan 80%.

Rendahnya cakupan penemuan pneumonia dikarenakan;

a. Masih ada puskesmas yang belum tahu dengan perubahan sasaran pneumonia

Balita dan indikator program ISPA pada tahun 2018

b. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah dalam deteksi dini

Pneumonia Balita dan belum mendapatkan dukungan dari dokter di puskesmas

tentang tatalaksana standar ISPA/Pneumonia

c. Kurangnya kesadaran untuk mengirim laporan tepat waktu dan lengkap dari bulan

Januari sampai Desember 2018.

d. Adanya under reported yaitu kesalahan dalam pengklasifikasian diagnosa ISPA

e. Adanya tugas rangkap petugas atau pengelola program ISPA di kab/kota.

f. Kurangnya alat penunjang kegiatan program.

g. Keterbatasan dana.

h. Belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja sehingga sumber data kasus

Pneumonia Balita masih berbasis Puskesmas.

i. Masih minimnya kerja sama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas

sektoral

Upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Perencanaan Pelatihan Manajemen P2 ISPA bagi petugas pengelola program ISPA

kab/ kota

2. Pengadaan dan pendistribusian logistik program ISPA.

3. Mengintensifkan sistem pelaporan.

4. Sosialisasi penyakit ISPA di masyarakat

5. Membangun dan meningkatkan jejaring dengan sarana kesehatan di wilayah kerja

Dinas Kesehatan provinsi/kab/kota/puskesmas untuk pengumpulan data kasus

pneumonia.


6. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral mengenai

pengendalian ISPA khususnya disaat musim kabut asap akibat kebakaran hutan

dan lahan

2.2.3. Status Gizi

2.2.3.1 Prevalensi Balita Dengan Berat Badan Rendah (Angka Gizi Buruk)

Grafik 2.21 Prevalensi Gizi Buruk di Sumatera Selatan Tahun 2018

dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Target RPJMD

2018

Realisasi RPJMD

2018

Prevalensi Gizi Buruk 1 0,04

Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus

mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penimbangan rutin di Posyandu selama tahun 2018

diketahui bahwa prevalensi gizi buruk di Sumatera Selatan sebesar 0,04%. Dari data tersebut

jika dibandingkan dengan target tahun 2018 kurang dari 1% maka persentase capaian angka

gizi buruk telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaian sebesar 100%.

Angka gizi buruk nasional berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 3,9%,

jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian provinsi Sumatera Selatan sebesar

0,04% lebih baik dari capaian nasional.

Grafik 2.22 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

276

162

248

277

313


Prevalensi Gizi Buruk


Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2018 mengalami kenaikan dalam empat tahun

terakhir. Pada tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk di Sumatera Selatan sebanyak 276 orang,

turun menjadi 162 orang pada tahun 2015 lalu naik menjadi 248 orang pada tahun 2016 dan

naik kembali menjadi 277 orang pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 313 orang pada tahun

2018. Pada tahun 2018 jumlah kasus gizi buruk tertinggi terjadi di kabupaten OKU Timur

sebanyak 95 orang, kabupaten Muara Enim 30 orang dan kabupaten Musi Rawas sebanyak 28

orang, sedangkan jumlah kasus gizi buruk yang terendah terdapat di kota Palembang

sebanyak 1 orang dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 orang dan kab. OKU serta kota

Lubuk Linggau masing-masing sebanyak 3 orang, sedangkan di kabupaten Musi Rawas

Utara tidak ada laporan kasus gizi buruk.

Permasalahan gizi, khususnya gizi buruk sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor diluar

kesehatan maupun faktor kesehatan. Faktor diluar

kesehatan yang mempengaruhi gizi buruk seperti sosial

ekonomi penduduk, kebiasaan dan adat istiadat serta

pola asuh. Faktor kesehatan antara lain monitoring

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita

masih kurang, kunjungan rumah rawat

jalan/pengawasan pasien pulang masih kurang, balita

dengan masalah gizi disertai penyakit penyerta

sebagaian besar dari keluarga miskin

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi buruk antara

lain :

a) Meningkatkan cakupan penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;

b) Meningkatkan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua

dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang;

c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;

d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan

bergizi bersama kelompok PKK;

e) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan

pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;


f) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu melalui

pembentukan Poskesdes, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan ,penguatan

puskesmas dan pembentukan tim kesehatan keliling di daerah terpencil;

g) Memperbaiki pola asuh pemeliharaan bayi seperti promosi pemberian ASI

Ekslusif selama enam bulan.

h) Meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya penurunan

kasus gizi buruk.

2.2.3.2 Persentase Balita Gizi Kurang

Grafik 2.23 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2018 di Sumatera Selatan

0

2

4

6

8

10

12

Target RPJMD

2018

Realisasi

RPJMD 2018

Persentase Balita Gizi Kurang 7 10,2

Persentase Balita Gizi Kurang

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2018 di 17 kabupaten/kota se

Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah sampel Balita usia 0-59 bulan

n = 5.584 Balita, diketahui bahwa persentase gizi kurang pada tahun 2018 di Sumatera

Selatan sebesar 10,2%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar

7% maka persentase capaian tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan dengan

persentase capaian sebesar 54,29%. Angka gizi kurang nasional berdasarkan hasil Riset

Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 13,8%, jika dibandingkan dengan capaian nasional

maka capaian provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,2% lebih baik dari capaian nasional.


Grafik 2.24 Persentase Balita Gizi Kurang di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

18,6

12,8

11,210,2 10,2


Persentase Balita Gizi Kurang

Trend Persentase Balita gizi kurang dalam empat tahun terakhir mengalami

penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 18,6%, turun menjadi 12,8% pada tahun 2015, turun lagi

menjadi 12,8% pada tahun 2016 kemudian turun kembali menjadi 10,2% pada tahun 2017

dan tetap pada 10,2% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase Balita gizi kurang

tertinggi pada kabupaten Ogan Ilir, kabupaten Musi Rawas Utara dan kabupaten Lahat

dengan masing-masing capaian sebesar 14,6%, 14,1% dan 13,5%. Sedangkan persentase

Balita gizi kurang terendah pada kota Prabumulih, kabupaten OKU dan kabupaten Muara

Enim dengan masing-masing capaian sebesar 6,6%, 7,4% dan 7,5%.

Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita penyebabnya tidak hanya fakor

kesehatan saja tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kesehatan seperti faktor sosial

ekonomi dan faktor budaya. Upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk terus menekan

prevalensi gizi kurang di tengah masyarakat dan mencegah kasus gizi kurang tersebut

berlanjut menjadi kasus gizi buruk, terutama pada bayi dan balita karena akan berpengaruh

terhadap pertumbuhannya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi

buruk antara lain :

a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;

b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam

penyediaan makanan yang sehat dan berimbang;

c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;

d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan

bergizi bersama kelompok PKK;

e) Meningkatkan cakupan pemberian ASI Ekslusif pada bayi dan Balita;


f) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan

pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;

g) Meperkuat ketahanan pangan dan berkerja sama dengan lintas sektor dalam hal

meningkatkan kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan pada keluarga miskin.

2.2.3.3 Persentase Stunting pada Anak Balita

Grafik 2.25 Persentase Stunting Pada Anak Balita dibandingkan Target RPJMD Tahun 2018 di Sumatera Selatan

0

5

10

15

20

25

30

Target RPJMD

2018

Realisasi

RPJMD 2018

Peresntase Stunting pada anak

Balita28 22,8

Persentase Stunting pada anak Balita

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting terjadi

akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2

tahun pertama kehidupan seorang anak (Black et al., 2008). Anak dengan stunting memiliki

IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal (Grantham-McGregor et al.,

2007). Stunting pada balita merupakan factor risiko meningkatnya angka

kematian, menurunkan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-

fungsi tubuh yang tidak seimbang. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun

2018 di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah

sampel Balita usia 0-59 bulan n = 5.584 Balita, diketahui bahwa persentase stunting pada

anak Balita di Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 22,8%. Jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 28% maka capaian tahun 2018 telah mencapai target yang

ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 118,57%. Angka stunting nasional berdasarkan

hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 30,8%, jika dibandingkan dengan capaian

nasional maka capaian stunting provinsi Sumatera Selatan sebesar 22,8% lebih baik dari

capaian nasional.


Grafik 2.26 Persentase Stunting pada Balita di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

26,324,5

19,3

22,8 22,8



Peresntase Stunting pada anak Balita

Persentase Stunting pada Balita dalam lima tahun terakhir mengalami trend penurunan

namun sedikit naik pada tahun 2017 dan 2018. Pada 2014 angka stunting sebesar 26,3%,

kemudian turun menjadi 24,5% pada tahun 2015, turun lagi menjadi 19,30 pada tahun 2016

kemudian naik sedikit menjadi 22,8% pada tahun 2017 dan tetap sebesar 22,8% pada tahun

2018.

Grafik 2.27 Prevalensi Stunting pada Balita per Kab/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

Pada tahun 2018 persentase Stunting pada Balita tertinggi pada kabupaten Banyuasin

sebesar 32,8%, kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 32,8% dan kabupaten Ogan Ilir sebesar

29,5%. Sedangkan persentase Stunting pada Balita terendah pada kota Palembang sebesar

14,5%, kabupaten Muara Enim sebesar 14,9% dan kota Lubuk Linggau sebesar 18,9%

Stunting disebabkan oleh banyak faktor baik secara faktor langsung dan tak langsung.

Faktor langsung ditentukan oleh asupan makanan, berat badan lahir dan penyakit. Sedangkan

factor tak langsung seperti factor ekonomi, budaya, pendidikan dan pekerjaan, fasilitas


pelayanan kesehatan. Faktor social ekonomi saling berinteraksi satu dengan yang lainnya

seperti masukan zat gizi, berat badan lahir dan penyakit Infeksi pada anak. Anak-anak yang

mengalami stunting disebabkan kurangnya asupan makanan dan penyakit yang berulang

terutama penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan metabolic serta mengurangi

nafsu makan sehingga berdampak terjadi ketidaknormalan dalam bentuk tubuh pendek

meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal. Upaya yang

perlu dilakukan untuk terus menekan stunting pada Balita antara lain :

a. Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;

b. Penyuluhan kesehatan dan peningkatan

kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan

makanan yang sehat dan berimbang;

c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat

dalam bidang gizi;

d. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk

dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK;

e. Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian

makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;

f. Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil;

g. Memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak;

h. Suplementasi vitamin A;

i. Penanganan lebih lanjut untuk anak gizi buruk;

j. Suplementasi Fe dan folat untuk ibu hamil.

2.2.3.4 Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif

Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eklusif pada tahun

2018 ditargetkan 47 persen dan terealisasi 60,7 persen atau sebesar 129,15 persen. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah

melebihi dari target yang diinginkan .

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan

yang Mendapat ASI Eklusif mengalami fluktuaktif dari 63,44 persen tahun 2014 turun

menjadi 61 persen di tahun 2015 turun lagi menjadi 59,38 persen pada tahun 2016 turun


menjadi 58,23 persen pada tahun 2017 kemudian naik menjadi 60,7 persen pada tahun

2018 seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.28 Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eklusif

di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat

ASI Eklusif yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 60,7%,berarti sudah

melebihi dari target Nasional sebesar 59,5% (Kesmas, Kemkes RI, 2017) yang tertinggi Kota

Palembang sebesar 74,7% dan yang terendah Kab. Muratara sebesar 40,4%.

Walaupun persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eklusif sudah

melebihi dari target tapi pemberian ASI Eklusif belum optimal, dikarenakan :

1. Ibu & Keluarga kurang mendapatkan

informasi tentang ASI Eksklusif dari

petugas kesehatan sehingga perlu adaya

Konselor ASI;

2. Tingkat pendidikan, usia, status bekerja

ibu, pengetahuan ibu tentang pentingnya

ASI Eksklusif

3. Keluarga / masyarakat & gencarnya

Promosi Susu Formula oleh Produsen Susu kepada Konsumen yang dilakukan

oleh Petugas Kesehatan;

4. Program ASI Eksklusif yang dilaksanakan Bidan di Puskesmas ternyata belum

optimal;


5. Kurangnya tempat fasilitas Khusus Laktasi di tempat kerja dan tempat Sarana

Umum;

6. Lemahnya Perencanaan Terpadu dalam Program PP – ASI

7. Kurangnya intensitas dan kontinuitas dari Kegiatan PP – ASI ditingkat Pelayanan

maupun Masyarakat;

8. Lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang –

Undangan yang terkait dengan PP – ASI;

9. Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi (RSSIB) belum semua

berjalan sebagaimana mestinya ( dari 17 Kab/Kota yang sudah melaksanakan

RSSB hanya 12 Kab/Kota).

Upaya yang dilakukan agar Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI

Eksklusif meningkat, antara lain :

1. Perlu ada ruang laktasi di tempat kerja untuk memberikan kesempatan pada ibu

menyusui untuk memberikan ASI atau memerah ASI;

2. Perlu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI baik melalui

penyuluhan atau konseling;

3. Perlu ada koordinasi atau komitmen dengan sarana kesehatan yang melayani

persalinan untuk melaksanakan IMD, rawat gabung dan pemberian ASI;

4. Perlu ada suatu kelompok peduli ASI yang siap membantu semua kesulitan yang

dialami oleh ibu menyusui sehingga kegagalan selama proses menyusui bisa

dihindari;

5. Agar 17 Kab / Kota telah melaksanakan Program Rumah Sakit Sayang Ibu &

Bayi.

2.2.4. Keadaan Lingkungan

Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih tergolong rendah. Hal ini

dapat dilihat dari indeks penyakit yang ada dimasyarakat, diantaranya adalah kasus diare

yang masih cukup tinggi. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah kondisi kesehatan

lingkungan yang kurang memenuhi syarat, terutama bagi sebagian penduduk yang tinggal di

pedesaan dan daerah perkotaan (bantaran sungai). Mereka belum bisa memenuhi standar

hidup bersih dan sehat yang terlihat dari rendahnya cakupan penduduk yang menggunakan

dan memanfaatkan sarana kesehatan lingkungan.


2.2.4.1 Persentase Kab/ Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum

Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum pada tahun 2018 ditargetkan 45 persen dan terealisasi 87,24 persen atau sebesar 193,87 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum mengalami fluaktif dari 61,01 persen tahun 2014 naik menjadi 67,92 persen pada tahun 2015, kemudian naik lagi pada tahun 2016 sebesar 74,02 dan turun pada tahun 2017 sebesar 70,08 dan naik pada tahun 2018 sebesar 87,24 persen seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.29 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas

Air Minum yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 87,24%,berarti melebihi

dari target Nasional sebesar 72,04% (Kesmas, Kemkes RI, 2017) Pencapaiannya yang sudah

mencapai 100% adalah Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, OKUS dan

OKUT.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum, antara lain:

a. Peningkatan layanan air minum untuk penduduk perdesaan/perkotaan melalui

PDAM & air minum yang dikelola masyarakat pada ketersediaan air baku dengan

memperhatikan azas keadilan dan daya beli;


b. Perlu pengembangan sumber –sumber air terlindung yang dikelola masyarakat

seperti sumur gali & penampungan air hujan terutama di perdesaan agar

mempercepat peningkatan sumber air Improved;

c. Upaya peningkatan Sanitasi melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

terus dilakukan karena dapat mengurangi pencemaran mikrobiologi air;

d. Peningkatan kejarsama dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam bidang

air minum & sanitasi yang dimotori oleh Kelompok Kerja Air Minum &

Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);

e. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media bahwa air minum kemasan

da nisi ulang adalah sumber air yang tidak Improved ;

f. Peraturan Perundang – Undangan di bidang pengamanan Kualitas Air Minum perlu

segera disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan adanya dampak perubahan iklim

yang cenderung meningkatkan wilayah rawan air.

2.2.4.2 Persentase Kab / Kota yang Melakukan Pengawasan Tempat – Tempat Umum

Sehat

Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU pada tahun 2018

ditargetkan 76 persen dan terealisasi 81,70 persen atau sebesar 107,50 persen. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah

melebihi dari target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan

Pengawasan TTU mengalami fluaktif dari 84,6 persen tahun 2014 tetap menjadi 84,6

persen pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 85,2 dan turun pada

tahun 2017 sebesar 82 dan turun lagi pada tahun 2018 sebesar 81,70 persen seperti

terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.30 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU

yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 81,7%,berarti melebihi dari target

Nasional sebesar 54,01% (Kesmas, Kemkes RI, 2017). dan pencapaiannya melebihi dari

target yang diinginkan 76% tapi pencapaiannya menurun dari tahun 2017 sebesar 84%,

hal ini dikarenakan capaian Kab ogan ilir mengalami penurunan yang sangat jauh dari

93% menjadi 19,83% dikarenakan ketidak sesuaian Form IKL yang lama. Persentase

Kab/Kota yang melaksanakan TTU yang tertinggi pencapaiannya pada Kab Lahat sebesar

99.34% sedangkan capaian terendah ialah Kab Musirawas Utara dengan capaian 14.78%,

tapi pencapaiannya menurun dari tahun 2017 sebesar 84%, hal ini dikarenakan capaian

Kab ogan ilir mengalami penurunan yang sangat jauh dari 93% menjadi 19,83%

dikarenakan ketidak sesuaian Form IKL yang lama. Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan TTU yang tertinggi pencapaiannya pada Kab Lahat sebesar 99.34%

sedangkan capaian terendah ialah Kab Musirawas Utara dengan capaian 14.78%.

Upaya yang dilakukan agar peningkatan tetap mencapai indikator ini antara lain : 1. Peningkatan presentase tempat umum sehat menunjukkan kinerja dan citra

pemerintah suatu daerah dan dapat

dijadikan pusat pembelajaran bagi

daerah lain dalam pembinaan PHBS di

tempat-tempat umum,

2. Peningkatan pemahaman dan

kepatuhan para pengelola tempat-

tempat umum untuk memenuhi

persyaratan kesehatan melalui

pembinaan, sosialisasi, pelatihan serta pemberian reward dan punishment kepada

pengelola tempat-tempat umum,

3. Peningkatan kemampuan para pengelola program penyehatan lingkungan

ditingkat dinas kesehatan kabupaten/kota sampai dengan Puskesmas sehingga

dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat-tempat umum

tersebut,


4. Lingkungan menjadi lebih bersih, indah dan sehat sehingga meningkatkan citra

tempat umum dan meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai

akibat dari meningkatnya kunjungan pengguna tempat-tempat umum.

2.2.4.3 Persentase Kab / Kota yang Melakukan Pengawasan TPM

Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM pada tahun 2018


dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum

mencapai dari target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan

Pengawasan TPM mengalami fluaktif dari 67,40 persen tahun 2014 turun menjadi 63,88

persen pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 64,43 persen dan naik

lagi pada tahun 2017 sebesar 71persen dan turun pada tahun 2018 sebesar 9,97 persen

seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.31 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM

yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 9,97%,berarti belum mencapai dari

target Nasional sebesar 18,04% (Kesmas, Kemkes RI, 2017). Pencapaiannya yang tertinggi

pada Kab. OKU sebesar 40,90%. Rendahnya pencapaiannya dikarenakan beberapa factor

antara lain;

a. Pelaksanaan tidak mencakup kepada pedagang berskala kecil;


b. Tidak tersosialisasinya/ kurangnya penyuluhan tentang pengolahan makanan yang

higienis ke TPM;

c. Kurangnya pengetahuan untuk melakukan tindakan produksi secara higienis dan

sehat ;

d. Sulitnya akses internet dan sedikitnya penjamah yang memiliki sertifikat penjamah

makanan.

Upaya yang dilakukan Kab/Kota dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan

(TPM), antara lain :

1. Meningkatnya koneksi jaringan internet untuk E-monev HSP dan Data yg sudah

di IKL oleh sanitarian puskesmas dalam e-monev dengan kategori MS maka kab/

kota melakukan pelatihan penjamah, pelatihan baik untuk pengelola program HSP

Kabupaten maupun puskesmas;

2. Undang-Undang tentang Makanan mutlak diperlukan agar lebih efektif dalam

pelaksanaan pengawasan makanan;

3. Sanksi terhadap pelanggaran lebih kuat termasuk tuntutan pidana akan tidak sulit

dilaksanakan ;

4. Melakukan Pembinaan terhadap Produsen Makanan Minuman;

5. Sosialisasi pada Konsumen & Distribusi Makanan minuman;

6. Monev terhadap Produsen Makanan minuman Industri Rumah Tangga.

2.2.4.4 Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM

Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM pada tahun 2018 ditargetkan

1611 desa dan terealisasi 2004 desa atau sebesar 124,39 persen. Jika dibandingkan

dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari

target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan

STBM mengalami fluaktif dari 750 desa tahun 2014 naik menjadi 1075 desa pada

tahun 2015, kemudian turun pada tahun 2016 sebesar 868 desa dan naik pada tahun 2017

sebesar 1685 desa dan naik lagi pada tahun 2018 sebesar 2004 desa seperti terlihat pada

grafik berikut ;


Grafik 2.31 Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM yang

ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 2004 desa,berarti belum mencapai dari target

Nasional sebesar 39616 desa (Kesmas, Kemkes RI, 2017).

Pemerintah menyempurnakan pendekatan CLTS dengan aspek sanitasi lain yang saling

berkaitan yang ditetapkan sebagai 5 pilar STBM, yaitu :

(1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),

(2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS),

(3) Pengelolaan Air Minum dan

Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT),

(4) Pengamanan Sampah Rumah

Tangga (PS-RT), dan

(5) Pengamanan Limbah Cair Rumah

Tangga (PLC-RT).

Pendekatan STBM terdiri dari tiga strategi yang harus dilaksanakan secara seimbang

dan komprehensif, yaitu:

1) peningkatan kebutuhan sanitasi,

2) peningkatan penyediaan akses sanitasi, dan

3) penciptaan lingkungan yang kondusif.


2.2.4.5 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja pada tahun 2018




Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan

Kesehatan Kerja mengalami fluaktif dari 70 persen tahun 2014 turun menjadi 53 persen

pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 80 persen dan turun pada tahun

2017 sebesar 70,58 persen dan naik pada tahun 2018 sebesar 79,47 persen seperti terlihat

pada grafik berikut ;

Grafik 2.32 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan

Kerja yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 79,47%, berarti meningkat dari

tahun sebelumnya sebesar 70,58%. Kabupaten/ Kota Dengan capaian tertinggi ialah

Kabupaten PALI, Muratara, dan Kota Prabumulih mencapai 100%, sedangkan dengan

capaian terendah ialah kabupaten OKUS dengan capaian 31,58%. Rendahnya pencapaian

puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dikarenakan:

1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang program di

puskesmas;

2. Terbatasnya SDM pengolah data di lingkup Kesehatan Kerja;


3. Program Kesehatan Kerja belum dianggap sebagai program yang penting di

Puskesmas maupun di Kabupaten / Kota;

4. Sebagian puskesmas belum

menjalankan/ menerapkan SOP

Kesehatan Kerja;

5. SDM Puskesmas belum memahani

kewenangannya sebagai penanggung

jawab kesehatan berdasarkan konsep

kewilayahan termasuk bertanggung

jawab pada kesehatan pekerja di dalam

perusahaan yang ada di wilayah kerja Puskesmas;

6. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan

Kerja di puskesmas yang bersumber dari APBD;

7. Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana yang tersedia

di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan kerja seperti

dana BOK;

8. Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan kerja di Puskesmas.

9. Koordinasi yang belum terbentuk dengan baik dengan LS terkait.

Upaya yang dilaksanakan dalam Kesehatan Kerja adalah :

Perlunya konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan yang baik dan perhitungan

yang akurat, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja;

Perlunya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja ke dalam kegiatan

pokok Puskesmas;

Perlunya melakukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan berkaitan dengan

kegiatan kesehatan kerja, karena faktor utama yang mempengaruhi perkembangan

suatu program yaitu SDM yang tersedia;

Perlunya melakukan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas melalui Dinas

Kesehatan yang belum paham mengenai masalah kesehatan kerja secara detail;

Perlunya mengoptimalkan fungsi bimbingan teknis bidang Kesehatan Kerja kepada

Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan UPTD;


Perlunya mengupayakan integrasi pencacatan dan pelaporan kesehatan kerja di

dalam sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas;

Perlunya mensinergikan kegiatan kesehatan kerja pada kegiatan utama seperti gizi,

kesehatan ibu dan kesehatan anak seperti gizi pada pekerja, kesehatan pada ibu

pekerja.

2.2.4.6 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Olahraga

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada tahun 2018




Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan

Kesehatan Olahraga mengalami fluaktif dari 82 persen tahun 2014 naik menjadi 100

persen pada tahun 2015, kemudian turun pada tahun 2016 sebesar 90,90 persen dan turun

lagi pada tahun 2017 sebesar 47,50 persen dan naik pada tahun 2018 sebesar 60,70

persen seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.33 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga

di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan

Olahraga yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 60,70% berarti meningkat

dari tahun sebelumnya sebesar 47,5%. Untuk persentase tertinggi ialah kabupaten Pali,


Muratara, Kota Prabumulih dan Palembang, dengan capaian 100% dan cakupan terendah

ialah kabupaten Musi rawas dengan persentase 21,05%. Rendahnya pencapaian puskesmas

yang menyelenggarakan kesehatan olahraga dikarenakan :

1. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya program Kesehatan

Olahraga;

2. Pengelola Kesehatan Olahraga pada umumnya tenaga baru yang belum memiliki

pengetahuan terkait Kesehatan Olahraga;

3. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan

Olahraga di puskesmas yang bersumber dari APBD;

4. Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana yang

tersedia di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan

olahraga seperti dana BOK

5. Bimbingan teknis dan sistem pelaporan yang belum berjalan secara terpadu dan

tersistem;

6. Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan olahraga di Puskesmas;

7. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat.

2.2.5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.5.1 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri pada tahun 2018 ditargetkan 35

persen dan terealisasi 36,38 persen atau sebesar 103,94 persen. Jika dibandingkan dengan


diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan

Mandiri sesuai kebutuhan mengalami flutuaktif dari 28,64 persen tahun 2014 turun

menjadi 25,06 persen di tahun 2015 naik menjadi 30,10 persen pada tahun 2016 naik lagi

33,61 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 36,38 persen pada tahun 2018 seperti



Grafik 2.34 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima )

Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri yang ada di

Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 36,38%,berarti meningkat dari tahun sebelumnya

sebesar 33,61%.

Meningkatnya capaian Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & mandiri adalah ;

Adanya komitmen yang besar dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun

Kabupaten /Kota dalam pelayanan masyarakat;

Forum masyarakat desa/ kelurahan sudah berjalan secara teratur;

Mobilisasi kader kesehatan sangat tinggi;

Keberadaan UKBM yang dapat

dilaksanakan ;

Surveilans berbasis masyarakat

Penanggulangan bencana dan kedaruratan

kesehatan

Penyehatan Lingkungan

Tercapainya (terakomodasikannya)

pendanaan untuk pengembangan Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta

dari masyarakat dan dunia usaha;

Adanya Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengembangan

Desa dan Kelurahan Siaga;


Adanya kewenangan yang luas dari Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk mengatur

dan mengembangkan pelayanan dasar yang ada di wilayah masing - masing ;

Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif;

Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau

memberikan pelayanan setiap hari;

Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan

kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

2.2.5.2 Persentase Rumah Tangga Ber – PHBS

Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan

terealisasi 64 persen atau sebesar 106,67 persen. Jika dibandingkan dengan target yang

ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Rumah Tangga Ber - PHBS

mengalami fluaktif dari 64,3 persen tahun 2014 naik menjadi 67,6 persen pada tahun

2015 tapi turun pada tahun 2016 sebesar 67,5 persen kemudian turun lagi pada tahun 2017

sebesar 64,92 dan turun lagi pada tahun 2018 sebesar 64 persen seperti terlihat pada grafik

berikut ;

Grafik 2.35 Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)

Tahun 2014 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah

Tangga Ber - PHBS yang ada di Sumatera Selatan

Tahun 2018 sebesar 64%,berarti menurun dari

tahun sebelumnya sebesar 64,9%. Persentase

Rumah Tangga Ber-PHBS pencapaiannya tertinggi

pada Kabupaten Banyuasin sebesar 74,6% dan

yang terendah pada Kabupaten Mura sebesar

31,3%.

Penyebab peningkatan persentase rumah tangga ber- PHBS antara lain:

a. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan khususnya PHBS;

b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat dan perilaku

sehat sehingga meningkatkan derajat kesehatan;

c. Peningkatan penyuluhan dan pemantauan pola PHBS;

d. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan & mampu

mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat;

e. Peningkatan penghasilan / pendapatan yang layak.

2.2.5.3 Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan terealisasi

61,01 persen atau sebesar 101,68 persen. Jika dibandingkan dengan target yang

ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang

diinginkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Posyandu Aktif mengalami fluaktif

dari 59,69 persen tahun 2014 naik menjadi 62,35 persen pada tahun 2015, kemudian naik

lagi pada tahun 2016 sebesar 66,91 dan naik lagi pada tahun 2017 sebesar 67,07 dan turun

pada tahun 2018 sebesar 61,01 persen seperti terlihat pada grafik berikut ;


Grafik 2.36 Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Posyandu Aktif yang ada di Sumatera Selatan

Tahun 2018 sebesar 60,01%,berarti melebihi dari target Nasional sebesar 56,57% (Kesmas,

Kemkes RI, 2017) yang tertinggi Kota Pagar Alam sebesar 98,46% dan yang terendah

pencapaiannya pada Kabupaten Pali sebesar 19,67%.

Walaupun posyandu sudah melebihi dari target yang diinginkan tapi pengembangan

posyandu belum optimal, hal ini dikarenakan :

a. Posyandu adalah UKBM yang melibatkan banyak Lintas Sektor, dan saat ini

masih banyak anggapan bahwa posyandu merupakan milik Dinas Kesehatan,

sehingga keterlibatan Lintas Sektor masih minim begitu pula pemerintah

Desa/Kelurahan maupun kecamatan.

b. Forum Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu banyak yang belum

terbentuk baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan,

sehingga koordinasi tidak berjalan, begitu pula dengan pembinaan ketingkat

kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan menjadi terkendala.

c. Kegiatan Posyandu terfokus pada penimbangan bayi dan balita yaitu pada

pengisian KMS, sedangkan kegiatan-kegiatan lain tidak terlalu diperhatikan;

d. Sebagian Posyandu di suatu wilayah kerja Puskesmas tidak menerapkan sistem 5

meja dengan baik meski jumlah kader ada 5 orang hal ini dikarenakan tidak ada


pembagian tugas antar kader dan terkadang kader yang datang dalam kegiatan

posyandu sedikit;

e. Kurangnya motivasi ibu balita (masyarakat) untuk dapat ke posyandu karena

keterbatasan waktu/ pekerjaan;

f. Sarana dan prasarana sebagian Posyandu yang minim hanya ada timbangan bayi

dan dewasa;

g. Kurangnya peningkatan revitalisasi posyandu disetiap wilayah dalam hal ini

Puskesmas

2.2.6. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

2.2.6.1. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 64 persen. Jika

dibandingkan dengan target casecading/ pohon kinerja tahun 2018 sebesar 65 persen maka

persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 98,46 persen, dengan kata lain indikator

kinerja persentase Rumah Sakit Terakreditasi belum mencapai dari target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase Rumah Sakit Terakreditasi

mengalami peningkatan dari 4 persen tahun 2015 naik menjadi 20 persen di tahun 2016

naik lagi menjadi 48 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 64 persen pada tahun

2018 seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.37 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah Sakit Terakreditasi yang ada di Sumatera

Selatan Tahun 2018 sebesar 64% berarti melebihi dari target Nasional sebesar 53,47%

(Ditjen Pelkes, 2017). Walaupun sudah melebihi dari target nasional tapi belum mencapai

target yang ditetapkan. RSUD yang terakreditasi 16 RS (64%) sedangkan yang belum

terakreditasi 36% (9 RS). Kendala yang terjadi di karenakan

� Belum cukup SDM, Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan yang masih kurang,

serta belum adanya Dana.

Upaya yang harus dilakukan :

o Rumah Sakit yang belum Akreditasi dapat membuat komitmen untuk di

akreditasi, sehingga di harapkan semua Rumah Sakit dapat terakreditasi dan

memberikan pelayanan BPJS. Melakukan Pembinaan Akreditasi RS versi SNARS

Edisi I.

2.2.6.2 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Persentase Puskesmas Terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 90,13 persen. Jika

dibandingkan dengan target casecading / pohon kinerja tahun 2018 sebesar 70 persen maka

persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 141,61 persen, dengan kata lain indikator

kinerja persentase Puskesmas Terakreditasi sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Puskesmas Terakreditasi

mengalami peningkatan dari 7,6 persen tahun 2014 naik menjadi 20,54 persen di tahun

2015 naik lagi menjadi 28,7 persen pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 64,65 persen

pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 99,13 persen pada tahun 2018 seperti terlihat pada

grafik berikut ;

Grafik 2.38 Persentase Puskesmas Terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas Terakreditasi yang ada di Sumatera

Selatan Tahun 2018 sebesar 99,13% berarti melebihi dari target Nasional sebesar 42,98%

(Ditjen Pelkes, 2017).

Hal ini berarti pada tahun 2018 indikator ini sudah melebihi dari target yang

ditetapkan sebesar 70%. Keberhasilan indikator ini adalah :

1. Tersedianya dana DAK Non Fisik dan Fisik untuk Akreditasi Puskesmas di

Kabupaten / Kota;

2. Dukungan Kadinkes Kabupaten / Kota;

3. Dukungan sumber daya puskesmas yang

akan diakreditasi;

4. Melakukan pelatihan akreditasi

puskesmas di Kabupaten / Kota;

5. Pembinaan akreditasi pada Dinas

Kesehatan di Kabupaten /Kota.

Upaya yang dilakukan :

� Memotivasi secara moral dan nyata terhadap puskesmas yang disiapkan untuk

akreditasi agar mau dilakukan survey.Motivator tersebut antara lain adalah tim

pendamping Kabupaten/ Kota, dinas kesehatan Kab/Kota maupun dinas kesehatan

provinsi

� Perlu dilakukan advokasi ke Bupati, Ketua DPRD Kab/Kota, Kepala Badan

Perencanaan Daerah Kab/Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kab/Kota mengenai pentingnya Akreditasi Puskesmas

� Mempercepat proses penyusunan dokumen dan implementasinya dengan

melibatkan penanggung jawab program terkait di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan

Dinas Kesehatan Provinsi.

2.2.6.3 Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang

memenuhi Syarat

Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi

Syarat pada tahun 2018 ditargetkan 47 persen dan terealisasi 16,95 persen atau sebesar


36,06 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil

capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, Persentase Produk dan Sarana Produksi

Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan mengalami

peningkatan dari 6,25 persen tahun 2017 dan naik menjadi 16,95 persen pada tahun

2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.39 Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua)

Tahun 2017 s/d 2018

Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang Memenuhi

syarat di Sumatera Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 16,95%, berarti

pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan. Rendahnya pencapaian tersebut

dikarenakan :

� Terdapat sarana penyalur alat kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan barang

alat kesehatan sesuai jenis alkes yang disalurkan dalam gudang yang telah

disediakan;

� Masih banyak perusahaan penyalur alkes yang belum melakukan pelaporan yang

berbasis on-line karena belum pernah mengikuti pelatihan dan pembekalan

langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

� Terdapat banyak Sarana penyalur Alat Kesehatan dan PKRT belum memiliki

SOP dalam melakukan pekerjaannya;

� Terdapat beberapa sarana penyalur Alat Kesehatan melakukan penyimpanan alat

kesehatan dengan cara penumpukan dus melebihi standar yang telah ditentukan


sehingga dapat mempengaruhi kualitas alat kesehatan khususnya pada posisi

paling bawah.

Upaya yang harus dilakukan antara lain :

Menyarankan kepada pemilik sarana dalam peningkatan pengetahuan dan

pemahanan bagi Penanggung Jawab Teknis tentang peraturan perundang-

undangan terkait dengan Produksi, Izin Edar dan Penyaluran alat kesehatan &

PKRT dalam rangka peningkatan mutu, keamanan dan manfaat alat kesehatan

yang di produksi maupun yang didistribusikan;

Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pada sarana Produksi dan

Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT secara berkala sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang terkait.

2.2.7. Pelayanan Kesehatan

2.2.7.1. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan yang

Kompeten

Persentase pertolongan persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang

kompeten pada tahun 2018 ditargetkan 87 persen dan terealisasi 88,4 persen atau sebesar

101,61 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil

capaian ini sudah melebihi dari target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase pertolongan persalinan di

Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten mengalami peningkatan dari 80

persen tahun 2015 naik menjadi 83 persen pada tahun 2016 naik lagi menjadi 88 persen

pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 88,4 persen pada tahun 2018 seperti terlihat pada

grafik berikut :


Grafik 2.40 Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten di Provinsi Sumatera Selatan

Selama 4 (empat ) Tahun 2015 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga

Kesehatan yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 88,4%,berarti sudah

melebihi dari target Nasional sebesar 79,3% (Riskesdas 2018) yang tertinggi di kota

prabumulih (100%) dan kota palembang (98,8%) dan yang terendah Kab. Muratara (56,2%)

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase pertolongan persalinan di

Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten adalah :

1. Menyediakan akses & pelayanan kegawatdaruratan kebidanan & bayi baru lahir

dasar di tingkat Puskesmas (PONED), serta pelayanan kegawatdaruratan obstetric

& neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK);

2. Penyediaan anggaran terkait dengan Jampersal & Jamkesmas yang telah

bertransformasi ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

3. Meningkatnya cakupan ANC (ante natal care) sehingga ibu hamil bersalin ke

tenaga kesehatan;

4. Menetapkan kebijakan tentang seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga

kesehatan & diupayakan di fasilitas kesehatan;

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan bantuan

tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan, penggunaan stiker P4K (Program


Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang sudah berjalan dengan

baik;

6. Promosi oleh tenaga kesehatan dan kader PKK tentang persalinan di Fasilitas

Kesehatan;

7. Peningkatan penempatan tenaga kesehatan, sampai dengan tingkat desa, yaitu

dengan penempatan bidan di desa yang benar-benar tinggal didesa, pembangunan

Poskesdes dan pelaksanaan program Desa Siaga yang meningkatkan akses

masyarakat termasuk ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan dan berbagai

program lainnya.

2.2.7.2. Persentase Desa yang Mencapai UCI

Persentase Desa Universal Child Imunisation pada tahun 2018 ditargetkan 90 persen

dan terealisasi 94,1 persen atau sebesar 104,44 persen. Jika dibandingkan dengan target

yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian indikator ini sudah melebihi dari target

yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Desa Universal Child Imunisation

mengalami fluaktif dari 93,5 persen persen tahun 2014 naik menjadi 95 persen pada

tahun 2015 kemudian turun menjadi 91 persen pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 92,6

persen dan naik lagi menjadi 94,1 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik

berikut ;

Grafik 2.41 Persentase Desa Universal Child Imunisation di Provinsi Sumatera Selatan 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas persentase Desa Universal Child Imunisation di Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 94,1% meningkat dari tahun 2017 sebesar 92,6%.

Dalam 3 tahun terakhir cakupan UCI Desa di Provinsi Sumatera Selatan mengalami

peningkatan dan masih diatas target nasional. Jika dilihat dari kabupaten/kota masih ada

kabupaten yang 3 tahun berturut-turut cakupan UCI desa dibawah target yaitu kabupaten

Empat Lawang pada tahun 2016 (53,2%), tahun 2017 (78,8%), dan tahun 2018 (78,8%) serta

di tahun 2018 kabupaten Muara Enim hanya mencapai 67,2 %. Hal ini perlu mendapat

perhatian lebih lanjut, apalagi sebagian petugas imunisasi kabupaten/kota dan puskesmas

baru dimutasi dan belum dilatih mengenai program imunisasi, baik teknis program maupun

cold chain. Selain itu juga sarana dan prasarana sebagian sudah disediakan dari provinsi.

Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Persentase Desa yang mencapai UCI

adalah :

1. Strategi : pemerataan UCI memanfaatkan PWS, Area Spesific Implementation,

pendekatan resiko, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dg vaksin kombinasi,

dan meningkatkan kemitraan;

2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola program imunisasi;

3. Manajemen yg baik pengelolaan program imunisasi terutama di tingkat

Puskesmas;

4. Tercapainya Imunisasi dasar secara lengkap;

5. Adanya koordinasi lintas sector dan program;

6. Tersedianya fasilitas & infrastruktur yang adekuat;

7. Kesadaran & pengetahuan masyarakat dalam memberikan Imunisasi Lengkap di

tempat fasilitas kesehatan;

8. Pemberdayaan masyarakat melalui TOGA, TOMA, aparat desa & kader;

9. Petugas Puskesmas melakukan sweeping dan penyuluhan.

2.2.7.3. Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi Dasar Lengkap pada tahun 2018 ditargetkan 95 persen dan terealisasi

99.3 persen atau sebesar 104,53 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan

pada tahun 2018, maka hasil capaian indikator ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.


Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Imunisasi Dasar Lengkap mengalami

peningkatan dari 95 persen persen tahun 2015 naik menjadi 98,8 persen pada

tahun 2016 kemudian naik lagi menjadi 99 persen pada tahun 2017 dan naik lagi

menjadi 99,3 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.42 Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Sumatera Selatan 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Imunisasi Dasar Lengkap di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 99,3%,berarti melebihi dari target Nasional sebesar 90,8% (P2P, Kemkes RI, 2017).

Grafik 2.43 Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2018


Jika dilihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap provinsi Sumatera Selatan

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 : 98,8%, tahun 2017 : 99% dan pada tahun

2018 cakupan IDL mencapai 99,3%, tetapi cakupan tersebut tidak merata jika dilihat per

Kabupaten/Kota, masih ada Kabupaten/Kota cakupan IDL dibawah target seperti kabupaten

Empat Lawang dimana 3 tahun terakhir tidak mencapai target yaitu pada tahun 2016 (82%),

tahun 2017 (81,3%), tahun 2018 (79,5%) dan kabupaten Muara Enim dalam 2 tahun

terakhir cakupan IDL tidak pernah mencapai target yaitu pada tahun 2017 (89,9%), tahun

2018 (88,7%), sedangkan kabupaten/kota yang lain cakupan masih berfluktuasi. Hal ini

disebabkan rotasi petugas imunisasi di puskesmas yang tinggi sehingga petugas yang baru

belum banyak memahi program imunisasi.

2.2.7.4. Persentase Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Aktif

Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018


dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah

melebihi dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi

Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 22,23 persen tahun 2016 naik menjadi

42,47 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 63,7 persen pada tahun 2018, seperti


Grafik 2.44 Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi Sumatera Selatan Selama 3 (tiga) Tahun 2016 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas persentase Posbindu Aktif dalam kurun waktu 3 tahun semakin meningkat berarti sudah sebagaian Kab/Kota mempunyai Posbindu PTM Aktif.

Pencapaiannya yang tertinggi Kota Pagar Alam sebesar 182,86%, Kota Prabumulih sebesar 135,14%, Kota Lubuk Linggau sebesar 106,94% dan yang terendah Kabupaten Empat Lawang sebesar 10,26% dan Kabupaten OKU Selatan sebesar 26,98%. Walaupun posbindu aktif sudah melebihi dari target yang diinginkan tapi masih ada masalah dalam posbindu aktif, antara lain ;

� Ketersediaan alat Posbindu KIT masih terbatas � Kader Posbindu PTM desa masih banyak yang belum terlatih � Sosialisasi Posbindu PTM pada pemerintahan desa /kelurahan masih belum

optimal Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase desa yang melaksanakan

Posbindu Penyakit Tidak Menular yaitu ; � Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM � Memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang

beresiko terkena penyakit PTM � Mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif

seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke Puskesmas

� Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini (skrining) faktor risiko penyakit tidak menular

� Melakukan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

� Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

� Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

2.2.7.5. Persentase Puskesmas Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM)

Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 40 persen dan terealisasi 92,7 persen atau sebesar 231,75 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 26,77 persen tahun 2016 naik menjadi 93 persen pada tahun 2017 dan turun menjadi 92,7 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;


Grafik 2.45 Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera Selatan Selama 3 (tiga) Tahun 2016 s/d 2018

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Terpadu PTM di Sumatera

Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 92,7%, berarti pencapaiannya sudah melebihi

dari target yang diinginkan 40%. Hampir semua Kabupaten yang melaksanakan Pengendalian

Terpadu PTM dan hanya 4 Kabupaten yang belum melaksanakan Pengendalian Terpadu

PTM yaitu ;

1. Muara Enim

2. OKUS

3. Ogan Ilir

4. Palembang

Walaupun pencapaiannya sudah melebihi dari target tapi masalah masih ada pada

Pandu PTM antara lain;

Pada indikator pandu PTM belum semua Puskesmas memiliki Poli PTM

Kerjasama lintas program dalam tatalaksan PTM belum berjalan dengan baik

2.2.7.6 Pemeriksaan HIV pada Populasi usia diatas 15 tahun

Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan

pada tahun 2018 ditargetkan 40.000 orang dan terealisasi 47.103 orang atau sebesar 117,76

persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil

capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan.


Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas

15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 18.253 orang tahun 2015

turun menjadi 12.289 orang pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 36.500 orang pada

tahun 2017 dan naik lagi menjadi 47.103 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik

berikut ;

Grafik 2.46 Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan

Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di

Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir semakin banyak berarti

banyak masyarakat yang memeriksa HIV diatas usia 15 tahun.

Analisa Situasi Epidemi HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Sumatera Selatan

dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :

1). Data Januari sampai dengan Desember 2018

a. Infeksi HIV : 435 kasus

b. Penderita AIDS : 246 Penderita

2). Data Kumulatif dari 1995 sampai dengan Desember 2018 :

a. Pengidap HIV : 1.565 Pengidap

b. Penderita AIDS : 1.681 Penderita

Pemeriksaan HIV pada populasi usia diatas 15 tahun sampai Desember 2018

pencapaiannya 47.103 orang, berarti pencapaiannya sudah melebihi dari target 40.000 orang.

Walaupun pencapaian sudah melebihi dari target tapi masih banyak masalah, antara lain;


• Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif

tentang HIV-AIDS untuk mendapatkan data tersebut perlu dilakukan survei dengan

menyebarkan kuesioner kepada kelompok usia 15-24 tahun dengan sampel 250

sampel, sebaiknya kegiatan ini dapat di dukung oleh APBD Provinsi Sumatera

Selatan, dengan tempat sasaran 17 Kabupaten/Kota;

• Masih terbatasnya fasyankes yang mampu melakukan layanan HIV;

• Masih minimnya APBD II di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk program HIV-

AIDS dan IMS, terutama untuk sharing reagen rapid tes HIV,reagen IMS dan obat-

obatan IMS sebagai penunjang operasional layanan KTS dan IMS. Dan juga

tingginya turn over Pengelola Program HIV-AIDS Kabupaten/Kota.

Upaya yang harus dilakukan antara lain ;

• On The job Training petugas puskesmas mengenai pemeriksaan HIV sehingga

diharapkan semua petugas laboratorium puskesmas bisa melakukan pemeriksaan

HIV minimal penggunaan rapid I;

• Pengadaan dan pendistribusian logistik program HIV/AIDS dan IMS:

• Mencegah penularan HIV ke anak-anak, Provinsi dan Kab/Kota perlu

melaksanakan tes HIV dan konseling HIV yang diprakarsai oleh penyedia

kesehatan.

2.2.7.7 Persentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/Kota

Persentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/Kota pada Tahun 2018 sebesar 15

persen. Jika dibandingkan dengan Casecading/pohon kinerja tahun 2018 sebesar 30

persen maka capaian tahun 2018 adalah sebesar 50 persen, dengan kata lain indikator

kinerja ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.


Grafik 2.47 Persentase Masyarakat yang terlayani oleh PSC Kab/Kota

45

30

15

yang harus

dicapai

target

pacaian 2017

capaian 2018

Dari diagram diatas persentase masyarakat yang terlayani oleh PSC di Sumatera

Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 15%, berarti pencapaiannya belum mencapai

target yang diinginkan 30%. Rendahnya pencapaian masyarakat yang terlayani oleh PSC

dikarenakan :

• Belum banyak masyarakat yang mengetahui layanan PSC 119;

• Keterbatasan sarana seperti ambulance PSC dan tenaga kesehatan yang

mempengaruhi efektifitas pelyanan yang diberikan;

• Belum adanya call center baik terintegrasi dengan call center 119 pusat maupun

no telepon khusus di kab/kota masing masing.

Upaya yang dilakukan agar masyarakat terlayani oleh PSC adalah :

� Memotivasi PSC Kab/Kota agar aktif mensosialisasikan keberadaan pelayanan

PSC 119;

� Secara bertahap disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti

gedung ataupun ambulance, baik ambulance roda 4, ambulance roda 2 maupun

ambulance kapal untuk wilayah perairan;

� Melengkapi SDM sesuai kebutuhan;

� Mengupayakan Call center 119 baik yang terintegrasi dengan pusat atau paling

tidak no telepon khusus wilayahnya;


� Seperti ambulance PSC dan tenaga kesehatan yang ada juga mempengaruhi

efektifitas pelayanan yang diberikan. Serta belum adanya Call center baik

yang terintegrasi dengan call center Pusat maupun No. Telepon Khusus di

Kab/Kota masing masing.

2.2.7.8 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2018 sebesar 0,18 persen. Jika dibandingkan

dengan target casecading / pohon kinerja Tahun 2018 sebesar 0,22 persen maka persentase

capaian tahun 2018 adalah sebesar 81,82 persen, dengan kata lain indikator kinerja Indeks

Keluarga Sehat belum mencapai target yang diinginkan.

Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, Indeks Keluarga Sehat mengalami penurunan

dari 0,18 persen tahun 2018 turun dari tahun 2017 sebesar 0,2 seperti terlihat pada grafik

berikut ;

Grafik 2.48 Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua)

Tahun 2017 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2018 sebesar 0,18 berarti melebihi dari target Nasional sebesar 0,16 (Data PISPK, 2017), tapi

walaupun sudah melebihi dari target nasional, IKS Sumatera Selatan belum dikatakan Sehat

karena IKS dikatakan sehat rangenya 0,6 – 0,8.


Rendahnya pencapaian Indeks Keluarga Sehat dengan pendekatan keluarga , antara

lain :

a. Wilayah kerja PKM yang belum registrasi ulang menghambat pengisian data di

aplikasi;

b. SK PIS-PK yang ditandatangani Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)

belum ada;

c. Mutasi Fasilitator Kab/Kota ;

d. Kurangnya komitmen Kapus

dalam Pelaksanaan PISPK;

e. Belum memprioritaskan PIS-PK

(Menjalankan proses akreditasi

PKM, dan kegiatan pelayanan

lainnya);

f. Kurangnya pemahaman nakes tentang aplikasi KS, analisa data PISPK;

g. Laporan yang disampaikan Kab/Kota tidak tepat waktu;

h. Beberapa Kab/Kota tidak ada pendanaan khusus PISPK (Pendanaan Prokesga,

Pencetakan PIN Kesga dan Operasional Lapangan), Kurangnya pemahaman

pemanfaatan dana BOK, kapitasi dll;

i. Belum dilakukan monev terpadu berjenjang dalam tahap-tahap pelaksanaan

PISPK;

j. Warga yang tidak berada di rumah pada jam kerja Puskesmas, sehingga harus

dikunjungi di luar jam kerja (sore/malam hri, hari libur);

k. Warga tidak menerima dikunjungi nakes Puskesmas;

l. Beberapa daerah tidak stabil jaringan internetnya.

Upaya yang dilakukan dalam Indeks Keluarga Sehat dalam pendekatan keluarga,

antara lain :

1. Memberikan feedback rutin (WA grup, email);

2. Melakukan bimtek berkala melalui koordinasi dan integrasi program

yankesprimertrad (registrasi PKM, PKB, dll);

3. Mengupayakan advokasi kepala daerah untuk pembuatan SK PISPK;

4. Mengupayakan monev terpadu lintas program.


2.2.8. Sumber Daya Kesehatan

2.2.8.1. Persentase Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar

Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

sesuai Standar pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan terealisasi 21,76 persen atau

sebesar 36,27 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 ,

maka hasil capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber

Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan mengalami

fluaktif dari 57 persen tahun 2015 naik menjadi 81,74 persen pada tahun 2016

kemudian turun menjadi 67,87 persen pada tahun 2017 dan turun lagi menjadi 21,76

persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;

Grafik 2.49 Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDK) sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan

Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018

Dilihat dari grafik diatas Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya

KesehatanManusia (SDMK) sesuai Standar pada tahun 2018 sebesar 21,76% menurun dari

tahun 2017 sebesar 67,87%. Rendahnya Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar

tahun 2018 dikarenakan :

� Secara Keseluruhan Puskesmas yang memenuhi keseluruhan Tenaga Kesehatan

(9 Nakes )pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 yang menjadi standar

Puskesmas masih sangat rendah berjumlah 48 Puskesmas (14,08%). Ketika

Puskesmas tidak memiliki Satu saja dari sembilan Tenaga Kesehatan yang ada


pada Permenkes tersebut maka Puskesmas blm memenuhi standar. Sementara

ada beberapa Puskesmas yang memiliki tenaga yang berlebih dari standar. Hal

ini menunjukkan adanya Pendistribusian Tenaga Kesehatan yang tidak merata

pada fasilitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

� Rumah sakit yang sesuai dengan standar mengacu pada Permenkes Nomor 56

tahun 2014 tentang klasifikasi Rumah Sakit. Menurut Indikator Kinerja, Rumah

Sakit Kelas C yang memenuhi Standar Permenkes 56 tahun 2014 di Provinsi

sumatera Selatan ada 2 (25%).

2.2.8.2 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)

Persentase Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) pada tahun 2018 ditargetkan 50 persen dan terealisasi 73,21 persen atau sebesar 146,42 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 93,28 persen tahun 2014 turun menjadi 55,68 persen pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 86,06 persen pada tahun 2016 kemudian turun lagi menjadi 77,23 persen dan turun lagi menjadi 73,21 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut

Grafik 2.50 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)

Tahun 2014 s/d 2018


Dilihat dari grafik diatas Persentase Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR

(Surat Tanda Registrasi) pada tahun 2018 sebesar 73,21% menurun dari tahun 2017 sebesar

77,23%. Peningkatan capaian tersebut adalah Jumlah tenaga kesehatan yang STR lebih

banyak dari usulan STR karena ;

Pengusulan STR banyak yang tidak melalui MTKP sehingga data usulan tidak ada

di MTKP;

Semua STR yang sudah selesai dikirim melalui MTKP;

Banyak STR yang dicetak 2x (double cetak).

2.3. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

2.3.1. IDENTIFIKASI MASALAH

Hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan dari

tahun 2014 - 2018 hanya berupa hambatan yang bersifat non teknis, dan itupun relatif dapat

diatasi dengan baik, dan tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan program

kesehatan. Secara umum, pencapaian indikator program kesehatan pada tahun 2014 - 2018 ini

sudah dapat mencapai target yang ditetapkan serta terlihat adanya peningkatan pencapaian

indikator program kesehatan dari tahun ke tahun tapi walaupun banyak peningkatan indicator

masih ada kendala yaitu

a. Penyediaan Anggaran untuk kegiatan Prioritas / mempunyai daya ungkit belum

optimal & belum tepat sasaran;

b. Penempatan tenaga kesehatan yang kurang merata sehingga terjadi penumpukan

tenaga kesehatan di suatu tempat & kekurangan ditempat lain, kurangnya

pemberian reward dan punishment kepada pegawai, Kompetensi / skill tenaga

kesehatan, mobilitas / perpindahan tenaga kesehatan masih cukup tinggi dengan

tidak ada pengganti di tempat asal (apalagi yang sudah dilatih) dan tenaga teknis;

c. Belum adanya Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur yang mengatur tentang

ASI Ekslusif dan penurunan Stunting;

d. Masih Kurangnya tempat Laktasi ibu menyusui di tempat – tempat umum dan

Lintas sector;

e. Rendahnya kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai standar;


f. Ketersediaan data yang belum lengkap & valid membuat pemetaan surveilans

sulit dilakukan;

g. Belum banyak masyarakat yang mengetahui Layanan PSC 119, hal ini

disebabkan kurangnya sosialisasi keberadaan pelayanan PSC 119;

h. Banyak sarana penyalur alat kesehatan dan PKRT belum memiliki SOP dalam

melakukan pekerjaanya, beberapa sarana penyalur Alat Kesehatan melakukan

penyimpanan alat kesehatan dengan cara penumpukan dus melebihi standar yang

telah ditentukan sehingga dapat mempengaruhi kualitas alat kesehatan khususnya

pada posisi paling bawah;

i. Dalam pendataan Indeks Keluarga Sehat, belum menginput data karena usulan

username & Password dari Pusdatin belum ada jawaban dan tidak lengkap

anggota pada saat wawancara/ keluarga menolak di wawancara;

j. Belum adanya regulasi yang disesuaikan dengan permasalahan di tiap daerah

sehingga kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya berefek pada tujuan yang

ingin dicapai, sebagaian besar regulasi hanya berfokus pada akibat (kuratif &

rehabilitatif) dan mengenyampingkan pentingnya mengintervensi penyebab denga

usaha promotif dan preventif.

2.3.2. PEMECAHAN MASALAH

Upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut;

a. Perlu dilakukan analisis kegiatan berdasarkan data capaian program sehingga

mendapatkan prioritas kegiatan yang mempunyai daya ungkit ;

b. Perlu adanya pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

kesehatan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada suatu

tempat, memberikan reward dan punishment kepada pegawai, Pelatihan tenaga

kesehatan ( tenaga

c. Tenaga kesehatan yang dilatih minimal selama tiga tahun tidak dimutasi dan usulan

penambahan tenaga teknis;

d. Perlu adanya Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur untuk penurunan Stunting dan

pengaturan ASI Eklusif;

e. Diupayakan adanya tempat laktasi untuk ibu menyusui di lintas sector dan tempat –

tempat umum;


f. Ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem

informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas

pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi.

Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan

dengan pengelolaan data;

g. Memotivasi PSC Kab/Kota agar aktif mensosialisasikan keberadaan pelayanan

PSC 119 kepada masyarakat;

h. Agar alat kesehatan dan PKRT sesuai standard dan peraturan perundang-undangan,

perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada sarana produksi

dan distribusi alat kesehatan & PKRT secara berkala sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

i. Follow up surat usulan yang dikirimkan ke Pusdatin dan Sosialisasi ke desa untuk

jadwal pendataan;

j. Perlu adanya kebijakan dalam memecahkan suatu masalah agar tujuan dapat

tercapai dengan terfokus pada promotif & preventif.


BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM

DALAM RENSTRA-SKPD

3.1. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2019, sesuai dengan Cascading / pohon

kinerja Dinas Kesehatan yang disusun hasil asistensi bersama Bappeda, Inspektorat dan Biro

Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

1) Meningkatkan pelayanan kesehatan Berbasis Masyarakat;

2) Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Hidup

Sehat;

3) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan;

4) Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;

5) Tersedianya Fasyankes sesuai Standar;

6) Meningkatnya Kepesertaan JKN dan Kesehatan Rujukan;

7) Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan oleh Nakes & Kesehatan Tradisional;

8) Meningkatnya Surveilans dan Imunisasi;

9) Menurunnya Kejadian Penyakit Menular Langsung dan Vektor;

10) Meningkatnya Upaya Pengendalian dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

(PTM), Kesehatan Jiwa dan NAPZA;

11) Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes;

12) Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

13) Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai Standar.

3.2. Program

Sesuai dengan kebutuhan, pada tahun 2019 dan mengacu kepada Permendagri Nomor

13 Tahun 2006, maka untuk tahun anggaran 2019 telah disusun sebanyak 17 program dan

105 kegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan

serta untuk mencapai indikator dan target program kesehatan yang telah ditentukan. Total

Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada tahun


anggaran 2019 untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar

Rp. 330.656.046.000.-

Program kesehatan pada tahun 2019 yang disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kode dan Nama Program Dinas Kesehatan Tahun 2019

KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata

13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata

14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

15 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

16 Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak

17 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

3.3. Indikator Sasaran

Sesuai dengan Cascading / pohon kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan,

ada 13 sasaran yang ingin dicapai dan dan telah dilengkapi dengan indikator beserta targetnya

untuk masing-masing sasaran tersebut. Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut telah

dijabarkan menjadi target kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya. Program dan

kegiatan yang disusun pada tahun anggaran 2019 telah mengacu kepada upaya untuk

mencapai seluruh sasaran tersebut.


Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan pada

tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran, Indikator Sasaran, Target & Program

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama Target Tahun

2019 Penanggung

Jawab Meningkatnya

Pelayanan Kesehatan Berbasis

Masyarakat

1

Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan yang Berkompeten

87% Bidang

Kesehatan Masyarakat

2 Persentase Bayi dan Balita yang Mendapat Pemantauan Tumbuh Kembang

70%

3 Prevalensi Stunting pada Balita

20%

4 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal ke – 4 (K4)

96%

5 Persentase Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KN1

87%

6 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita

70%

7 Persentase Anak Didik Kelas 1,7 dan 10 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

69%

8 Persentase Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

80%

9 Persentase Anak Balita yang diukur Berat Badan (D/S)

78%

10 Persentase Bayi Usia Kurang 6 Bulan yang mendapat ASI Ekslusif

47%

11 Persentase Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah

25%



2019 Penanggung

Jawab Meningkatnya

Peran Aktif Masyarakat

dalam Membudayakan Perilaku Hidup

Sehat

1 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

35%

2 Persentase Rumah Tangga Ber- PHBS

65%

3 Persentase Posyandu Aktif 70%

Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Lingkungan

1 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum

70%

2 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU

82%

3 Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM

32%

4 Jumlah Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan STBM

2156 Desa/ Kelurahan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Kerja dan Olahraga

1 Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

43,87%

2 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja

84%

3 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Olahraga

76%

Tersedianya Fasyankes sesuai

Standar 1

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi

75% Bidang

Pelayanan Kesehatan

2 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

100%

3 Persentase Puskesmas Terakreditasi

80%

4 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang Siap Diakreditasi

6 RS

5 Jumlah Puskesmas yang Siap Diakreditasi

79 PKM



2019 Penanggung

Jawab Meningkatnya

Kepesertaan JKN dan Kesehatan

Rujukan

1 Universal Coverage Jaminan Kesehatan

100%

2 Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan

70%

3 Persentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/Kota

30%

4 Cakupan Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar

100%

5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Haji

100%

6 Jumlah Kab/Kota yang Integrasi ke Program JKN

17 Kab/ Kota

7 Persentase Peserta PPU JKN 20%

8 Persentase Peserta PBPU Mandiri JKN

15%

9 Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK

80%

10 Cakupan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk Pembentukan PSC 119

100%

11 Hasil Pemeriksaan yang Diinput di Siskohatkes

100%

Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan oleh

Nakes & Kesehatan Tradisional

1 Indeks Keluarga Sehat 0.22

2

Persentase Puskesmas yang Mencapai Total Coverage Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

98%

3 Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional

80%

4 Persentase Puskesmas yang Melakukan Kunjungan Rumah Keluarga Sehat

60%

5 Persentase Puskesmas yang Telah Melakukan sesuai Standar

80%



2019 Penanggung

Jawab 6 Persentase Puskesmas yang

Telah Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional

75%

Meningkatnya Surveilans dan

Imunisasi

1 Imunisasi Dasar Lengkap 95%

Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

2 Persentase Desa Universal Child Imunisation

90%

3 Persentase Masyarakat yang Terdampak KLB & Bencana yang Dilayani Kesehatan

100%

4 Persentase Kasus KLB yang Ditangani Kurang dari 24 Jam

100%

5 Persentase Bayi Usia 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Antigen Imunisasi Dasar

95%

6 Persentase Anak yang Mendapatkan Imunisasi Lanjut

70%

Menurunnya Kejadian Penyakit

Menular Langsung dan

Vektor

1 Prevalensi HIV / AIDS < 0,5 2 Case Detection Rate TBC 50%

3 Kab/ Kota yang Eliminasi Malaria

11 Kab/Kota

4 Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia diatas 15 Tahun

40.000 Orang

5 Persentase Penderita HIV yang Diobati

52%

6 Insidance Rate DBD 49/100.000

7 Kasus Baru Kusta yang Menyelesaikan Pengobatan Tepat Waktu

90%

8 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita

80%

9 Sucsess Rate TBC 85%

10 Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil

60%



2019 Penanggung

Jawab

11 Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengendalian Vektor Terpadu

17 Kab/ Kota

12 Persentase Kab/Kota dengan Kebijakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik

40%

13 Lyssa pada Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies

0

14

Jumlah Kab/Kota yang Endemis yang Angka Mikrofilaria Rate Kurang dari 1 Persen

4 Kab / Kota

Meningkatnya Upaya

Pengendalian dan Deteksi Dini

Penyakit Tidak Menular (PTM), Kesehatan Jiwa

dan NAPZA

1 Persentase Posbindu PTM Aktif

50%

2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ

80%

3 Cakupan Pengguna NAPZA yang Mendapat Rehab Medis

15%

4 Persentase Puskesmas Pandu PTM

40%

5 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa

100%

6 Persentase Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Aktif

15%

Meningkatnya Pelayanan

Kefarmasian di Fasyankes

1 Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar

60% Bidang Sumber Daya Kesehatan

2 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar

70%

Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

1 Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang Memenuhi Syarat

15%



2019 Penanggung

Jawab 2 Persentase Sarana Produksi

dan Distribusi Alkes yang Memenuhi Syarat Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

60%

3

Persentase Produk Alkes dan PKRT yang Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Jumlah Alkes dan PKRT yang di Sampling

75%

Tersedianya Sumber Daya

Manusia Kesehatan

(SDMK) sesuai Standar

1

Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai Standar

60%

2 Persentase Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar dan Kompetensi

55%

3 Persentase Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar

60%

4 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)

50%


BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

4.1. Rencana Program

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

KODERING PROGRAM / KEGIATAN

1 2

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

11 Penyediaan Jasa Tutor SKJ

12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

6 Rehabilitasi Balai Pelatihan Kesehatan Program DAK Penugasan

Bidang Kesehatan

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Kesehatan Program DAK Penugasan Bidang Kesehatan



1 2

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Pelatihan Jabatan Fungsional

3 Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)

4 Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)

5 Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)

6 Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)

7 Penyusunan Analisis Jabatan

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Renstra

5 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2 Pembangunan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Program DAK Bidang Kesehatan

6 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

2 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi

3 Pengembangan Aplikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Berbasis

Website dan Basis Data untuk Pelayanan Publik pada Website Dinkes Prov. Sumsel

4 Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu PSC 119

5 Peningkatan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan PengawasRumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan

6 BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

7 Pengadaan Ambulance Motor bagi PSC 119

8 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

9 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan PIS – PK di Puskesmas

10 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional



1 2

11 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional

12 Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik di Kab/Kota

13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana dan KLB

14 Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tingkat Provinsi

15 Distribusi Logistik Haji

16 Rapat Koordinasi Evaluasi SPGDT PSC 119

7 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

2 Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Bagi Kader Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

3 Pembinaan, Pendampingan dan Penilaian Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

4 Revitalisasi Posyandu

5 Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Sehat melalui Berbagai Media

6 Lomba Desa / Kelurahan Ber – PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

8 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1 Workshop Pencegahan dan Penurunan Stunting

2 Fokus Group Discussion Akselerasi Program 1000 HPK di Kab/Kota

3 Penanggulangan Stunting Program DAK Penugasan Bidang Kesehatan

9 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1 Pembinaan Kabupaten Kota Sehat

2 Pengadaan Cetakan Jamban Sehat dan Murah

3 Percepatan Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

10 PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 2 Pembinaan Imunisasi dan Pengelolaan Vaksin

3 Penyelidikan epidemiologi Kejadian Luar Biasa (KLB)



1 2

4 Pemantapan Layanan HIV / AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual dan Hepatitis

5 Pre Assesment Eliminasi Malaria 6 Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus Kusta melalui Sero Survei

7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TB di Kab/Kota

8 Monitoring dan Evaluasi Posbindu PTM

9 Peningkatan Posbindu PTM

10 Peningkatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara melalui Skreening Inspeksi Visual Asam Asetat dan CBE

11 Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

12 Pembinaan Assement Penyalahguna Napza

13 Peningkatan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Pasung

14 Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan dan Kebutaan

11 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1 Pembinaan dan Fasilitasi Akreditasi RS Versi SNARS Edisi 1 2017

2 Pembinaan Teknis Akreditasi Klinik dan DPM

3 Pertemuan Sosialisasi BLUD Puskesmas bagi Pengelola Program Dinas Kesehatan Kab/Kota

4 Uji Kompotensi Tenaga Kesehatan

5 Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Nusantara Sehat Dinkes Provinsi Sumatera Selatan

12 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA RS, RS JIWA, RS PARU DAN RS MATA

1 Pembangunan rumah sakit provinsi

2 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

3 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah

4 Pengadaan meubelair rumah sakit

5 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit

6 Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit Program DAK Bidang Kesehatan

7 Pengadaan Makan dan Minum Pasien Rumah Sakit

8 Pengadaan RunWheel untuk RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

9 Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Sakit

10 Pengadaan IT Rumah Sakit

11 Pengadaan Mobil Ambulance / Mobil Jenazah Program DAK



1 2

Bidang Kesehatan

13 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARA RS, RS JIWA, RS PARU DAN RS MATA

1 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Rumah Sakit

14 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

1 Advokasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

2 Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program JKN Provinsi dan Kab/ Kota

3 Rekonsiliasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah

4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JKN – KIS di Kab/Kota

15 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

1 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Pangan Menjelang Hari –

Hari Besar Agama 2 Pengadaan Test Kit Keamanan Makanan dan Minuman

16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK

1 Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi

2 Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi pada Kab/Kota dengan Jumlah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tinggi

3 Pembinaan Pelaksanaan Penanganan Kegawatdaruratan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir

4 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Remaja sesuai Standar di Puskesmas

5 Cetak Daftar Tilik Pelayanan ANC sesuai Standar untuk 17 Kab/Kota

17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BLUD

1 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Mata 2 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Paru

3 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Gigi Mulut 4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Siti Fatimah 5 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Bapelkes


BAB V P E N U T U P

Dengan ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Dinas Kesehatan

(Renja) Tahun 2019 dapat disusun. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD,

Cascading / Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD ini memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,

kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan

utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu

tahun, yaitu pada tahun 2019. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga

hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

kinerja tahunan Dinas Kesehatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan

penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini dapat

dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja

keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan,

diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.

Palembang, Juli 2018

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.) Target

Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 37.090.673.000 100 % 49.277.620.300

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor OPD Jumlah jasa pengiriman surat-menyurat di kantor Dinkes dan UPT

2100 Surat dan Metarai

15.000.000 2100 Surat dan Metarai

15.000.000


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor OPD Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinkes dan UPT yang dibayarkan

59 Rekening 4.200.000.000 59 Rekening 13.200.000.000


3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kantor OPD Jumlah Pengelola Keuangan di Dinkes dan UPT

30 Orang 46.200.000 30 Orang 46.200.000


4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kantor OPD Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor untuk Dinkes

6 Gedung/ Kantor

6.138.408.000 6 Gedung/ Kantor

6.752.248.800


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor OPD Jumlah jenis alat tulis kantor bagi Dinkes dan UPT

38 Jenis 624.865.000 38 Jenis 687.351.500


6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor OPD Jumlah jenis bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan di Dinkes dan UPT

60 Jenis 565.000.000 60 Jenis 621.500.000


7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor OPD Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Dinkes dan

8 Jenis 332.000.000 8 Jenis 365.200.000


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kantor OPD Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinkes dan UPT

3 Jenis 40.000.000 3 Jenis 44.000.000


9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor OPD Jumlah makanan dan minuman rapat di Dinkes dan UPT

50 kali rapat 300.000.000 50 kali rapat 330.000.000


10 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Kantor OPD Jumlah jasa tenaga honorer dan tenaga PTT (dokter, dokter gigi dan bidan) di Dinkes dan UPT

540 orang 23.790.000.000 540 orang 26.169.000.000


11 Penyediaan Jasa Tutor SKJ Kantor OPD Jumlah jasa tutor SKJ Dinkes dan UPT

6 Orang 79.200.000 6 Orang 87.120.000


12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Sumsel, Jakarta, dll

Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri

476 Kali 960.000.000 476 Kali 960.000.000

6

Indikator Kinerja Program/Outcome

Indikator Kinerja Kegiatan/OutputProgram Nomenklatur Kegiatan

Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

TABEL 5.2DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KET

Prakiraan Maju 2020

Page 1


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok organisasi

100% 4.685.000.000 100 % 4.333.500.000


1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kantor OPD Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinkes dan UPT

4 Jenis (AC, Laptop, printer,

PC)

485.000.000 4 Jenis 533.500.000


2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas dan operasional bagi RSUD Prov. Sumsel dan Dinas Kesehatan

3 Unit 900.000.000 3 Unit 900.000.000


3 Pengadaan Mobil Jabatan Kantor OPD Jumlah mobil jabatan untuk direktur RSUD Prov. Sumsel

1 Unit 400.000.000 1 Unit -


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas dan operasional bagi Dinkes dan UPT yang beroperasi secara baik dan nyaman

71 Unit Mobil dan 125 unit

Motor

1.500.000.000 71 Unit kendaraan roda 4 dan 125 unit

kendaraan roda 2

1.500.000.000


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Penglengkapan Rumah Tangga

Kantor OPD Frekuensi pengizian ulang tabung oksigen dan tabung gas

632 Kali 150.000.000 632 Kali 150.000.000


6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kantor OPD Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Dinkes dan UPT yang beroperasi secara baik

10 Jenis 250.000.000 10 Jenis 250.000.000


7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Dinkes, Bapelkes

Jumlah gedung kantor Dinkes dan Bapelkes yang direhabilitasi

2 Gedung/ kantor

1.000.000.000 2 Gedung/ kantor

1.000.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

85% 449.480.000 90% 469.428.000


1 Pendidikan dan pelatihan formal Sumsel dan Luar Daerah

Jumlah karyawan Dinkes dan UPT yang mengikuti kursus-kursus singkat dan pelatihan

50 Orang 250.000.000 10 Orang 250.000.000


2 Pelatihan jabatan fungsional Sumsel Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan jabatan fungsional adminkes

120 Orang 199.480.000 120 Orang 219.428.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Tersedianya Pelaporan Kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu

100% 50.000.000 100 % -

Page 2


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

1 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019 - 2023

Sumsel Jumlah dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019 - 2023

1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen -

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan

100% % 10.420.768.000 100% 11.462.844.800


1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kantor OPD Item Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan untuk RSUD Prov. Sumsel, RS Khusus Paru, RS Khusus Gigi dan Mulut, balai pengobatan Korpri, dan Program Lainnya

450 Item 10.000.000.000 450 Item 11.000.000.000


2 Pemantauan dan Evaluasi terhadap standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas

17 Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota yang di pantau dan dibina tentang layanan kefarmasian di Puskesmas

17 kab/kotta 150.000.000 17 kab/kotta 165.000.000


3 Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka melakukan Inspeksi sarana, Surveilance produk dan pengawasan perizinan sarana.

Sumsel Jumlah SDM yang meningkat kemampuannya dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengawasan perizinan sarana

45 Orang 120.768.000 45 Orang 132.844.800


4 Inspeksi sarana Produksi Alkes dan PKRT dan sarana Penyalur Alat Kesehatan

17 Kab/Kota Jumlah Sarana Produksi Alkes-PKRT dan sarana PAK yang dibina dan diawasi

75 Sarana 150.000.000 75 Sarana 165.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Olah Raga

130 3.401.701.000 180 3.741.871.100

Persentase Kab/kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja

90% 100%

Cakupan Kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer

96% 98%

Page 3


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

60% 60%


1 Pelatihan Manajemen keperawatan RS

Sumsel pelatihan di Bapelkes. Target ditambah atau anggaran dirasionalisasi

Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen keperawatan RS

30 org 150.000.000 30 org 165.000.000


2 Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan

17 Kab/Kota ada pergub. Honorarium sekitar 400jt. Operasional tim dan kunjungan lapangan

Jumlah Rumah Sakit Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan

65 RS 650.000.000 65 RS 715.000.000


3 Review Pelayanan PONEK di Rumah Sakit

Sumsel penurunan kematian ibu d rs. Rasionalisasi anggaran. Lokasi harus jelas.

Jumlah RS yang direview pelayanan PONEK nya

62 RS 100.000.000 62 RS 110.000.000


4 Penguatan Kapasitas SDM dalam pelayanan Tranfusi darah di Rumah Sakit

Sumsel target diperbaiki. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dalam pelayanan Tranfusi darah di RS

30 org 150.000.000 30 org 165.000.000


5 Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)

Sumsel Rasionalisasi anggaran Jumlah RS yang dinilai 30 Rs 150.000.000 30 Rs 165.000.000


6 Pelatihan BTCLS Bagi Petugas Public Safety Center 119

Sumsel digabung dengan keg diatas

Pelatihan BTCLS Bagi Petugas Public Safety Center 119

40 org 240.650.000 40 org 264.715.000


7 Pengadaan Ambulance motor bagi PSC 119

Sumsel Jumlah Ambulance motor PSC 119

4 Unit 75.000.000 4 Unit 82.500.000


8 Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu PSC 119

Kantor OPD ini adalah kegiatan operasional tim PSC

Jumlah SDM PSC yang difasilitasi operasional kegiatan

18 Orang 85.000.000 12 Orang 93.500.000


9 Distribusi Logistik Haji 17 Kab/Kota Jumlah Kab/kota terdistribusi Logistik Haji

17 kab/Kota 80.000.000 17 kab/Kota 88.000.000


10 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

17 Kab/Kota Jumlah Tenaga kesehatan dinilai kinerjanya dari 9 kategori profesi

153 orang 350.000.000 153 orang 385.000.000


11 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota

17 Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota yang melaksanaan SPM bidang kesehatan

17 Kab/kota 86.165.000 17 Kab/kota 94.781.500


12 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan PIS-PK di PuskesmaS

17 Kab/Kota Jumlah Puskesmas yang diintervensi implementasi PIS-PK

34 Puskesmas 79.730.000 34 Puskesmas

87.703.000

Page 4


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020


13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas

17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota dilakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

17 Kab/kota 76.420.000 17 Kab/Kota 84.062.000


14 Orientasi Kader Pos UKK Sumsel Jumlah peserta kader orientasi Kesehatan Kerja

50 orang 60.994.000 67.093.400


15 Pelayanan Kes.Olahraga (BBTT) di Luar Gedung & Institusi di Kota Palembang

Sumsel Frekuensi pelayanan kesehatan olahraga BBTT

80 Kali 44.680.000 80 Kali 49.148.000

16 Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Karyawan/ti di Institusi Pemerintah

Sumsel Jumlah Karyawan/ti Pemerintah yang diperiksa Kebugaran

1500 Orang 195.944.000 1500 Orang 215.538.400


17 Seminar Pembudayaan Masyarakat Beraktivitas Fisik Agar Sehat dan Bugar

Sumsel Jumlah peserta Seminar Pembudayaan Masyarakat Beraktivitas Fisik agar Sehat dan Bugar

100 Orang 39.718.000 100 Orang 43.689.800


18 Pelayanan Kes.Olahraga pada penderita penyakit tidak menular

Sumsel Jumlah masyarakat dan PNS penderita PTM yang dibina/terapi melalui aktifitas fisik/latihan fisik

100 Orang 40.000.000 100 Orang 44.000.000


19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi pengungsi korban bencana

17 Kab/Kota Jumlah pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

17 kali 228.320.000 17 Kab/Kota 251.152.000


20 Lomba Sekolah Sehat tk. Propinsi 17 Kab/Kota Lomba dilaksanakan di 4 jenjang pendidikan (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)

Jumlah pemenang lomba sekolah sehat

12 sekolah 100.000.000 12 sekolah 110.000.000


21 Pembinaan Kesehatan Kerja bagi UKK sektor informal

17 Kab/Kota Jumlah puskesmas yang dibina kesehatan kerja UKK sektor informal

34 puskesmas 74.080.000 17 Kab/Kota 81.488.000


22 Pengembangan Aplikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Berbasis Website dan Basis Data untuk Pelayanan Publik pada Website Dinkes Prov. Sumsel

Kantor OPD Jumlah website Dinkes yang menyediakan data informasi publik lebih aman

1 Website 35.000.000 1 Website 38.500.000


23 Workshop SIKDA Generik bagi petugas SIK kab/kota dan Puskesmas

50 Orang Jumlah pentugas SIK yang dilatih dan mampu mengoperasionalkan aplikasi SIKDA Generik

50 orang 115.000.000 50 orang 126.500.000


24 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019

Sumsel jika memungkinkan akan diadakan di hotel menunggu arahan lebih lanjut dari TAPD

Jumlah peserta rapat kerja kesehatan daerah

150 Orang 110.000.000 150 Orang 121.000.000


25 Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SIKDA Generik di Kab/kota

17 Kab/Kota Jumlah kabupaten/kota yang melaksanaan SIKDA Generik

17 Kab/kota 85.000.000 17 Kab/kota 93.500.000

Page 5


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

80% 1.294.454.000 80% 1.423.899.400


1 Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat provinsi Sumatera Selatan

Sumsel Jumlah peserta lintas sektor pertemuan koordinasi pokjanal posyandu tingkat prov Sumsel (2 kali)

70 orang 46.394.000 70 orang 51.033.400


2 Peningkatan Kapasitas Kader UKBM

4 kab/kota Jumlah Kader UKBM yang terlatih (kader desa/kel siaga, kader posyandu, kader PHBS, dsb)

120 orang 188.060.000 120 Orang 206.866.000


3 Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada masyarakat

3 Kab/Kota kegiatan ini adalah pendampingan usulan 1b simlaras dan sudah diusulkan di form 2

Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1800 orang (600 orang x 3

kab/kota)

250.000.000 5 Tema 275.000.000


4 Peningkatan Kapasitas SDM Promkes di Puskesmas

Sumsel Jumlah SDM Promosi Kesehatan di Puskesmas Terlatih

120 orang 110.000.000 120 Orang 121.000.000


5 Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Sehat melalui berbagai Media

Sumsel, 17 Kab/Kota

rasionalisasi anggaran menjadi 850.000.000

Jumlah Penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perilaku Hidup Sehat Melalui Media

3 Media 250.000.000 3 Media 275.000.000


6 Pembinaan, pendampingan dan Penilaian Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota Pemenang Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

3 Kab/Kota 150.000.000 3 Kab/Kota 165.000.000


7 Pembinaan dan Penilaian Desa / Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota Pemenang Penilaian Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

3 Kab/Kota 150.000.000 3 Kab/Kota 165.000.000


8 Penilaian dan Pendampingan Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota Pemenang Penilaian Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

3 Kab/Kota 150.000.000 3 Kab/Kota 165.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


< 20% 353.301.000 0,9% 388.631.100


1 Wokshop LP/LS Kajian masalah dan intervensi gizi

Lahat, Banyuasin, Muratara

Jumlah dokumen intervensi masalah gizi

3 dokumen 111.080.000 3 kab 122.188.000


2 FGD Akselerasi Program 1000 HPK di Kab/Kota

Lahat, Banyuasin, Muratara

Jumlah dokumen akselerasi program 1.000 HPK

3 dokumen 111.200.000 3 kab 122.320.000


3 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Obat Program Gizi (TTD,Kapsul Vit.A dan PMT)

17 Kab/kota Jumlah kab/kota yang dilakukan monev

17 kab/kota 131.021.000 17 kab/kota 144.123.100

Page 6


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat

80% 1.440.493.000 80% 1.034.542.300

Persentase Tempat Tempat Umum Sehat

80% 80%

Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

80% 80%

Persentase kab/Kota Yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/ Kota Sehat)

80% 80%


1 Penguatan Program Higiene Sanitasi Pangan (HSP)

17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Program Higiene Sanitasi Pangan (HSP)

17 Kab/Kota 101.500.000 17 Kab/Kota 111.650.000


2 Pembinaan dan Pengawasan Higiene Sanitasi Sekolah Menengah di Kab/Kota

17 Kab/Kota Jumlah Sekolah Menengah yang dibina dan diawasi kesehatan lingkungannya

34 sekolah 101.500.000 17 Kab/Kota 111.650.000


3 Orientasi Teknis Penyehatan air Sumsel Jumlah peserta yang mengikuti orientasi teknis penyehatan air

30 orang 51.395.000 30 orang 56.534.500


4 Orientasi RPAM Komunal Sumsel Jumlah peserta yang mengikuti orientasi RPAM Komunal

50 orang 60.995.000 50 orang 67.094.500


5 Pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) 17 Kab/Kota rasionalisasi anggaran menjadi 150.000.000 diganti dengan kegiatan

Jumlah penjernihan air di daerah terkena bencana banjir

17 Kab/Kota 150.000.000 17 Kab/Kota 165.000.000


6 Pelatihan Petugas tentang klinik sanitasi

17 Kab/Kota Jumlah Petugas yang terlatih klinik sanitasi

41 orang 54.163.000 41 orang 59.579.300


7 Penjaringan Lomba Duta Lingkungan Sehat dan Natural Leader Program Sanitasi Total Berbasi Masyarakat (STBM)

17 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/kota Penjaringan Duta lingkungan sehat dan natural leader sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

17 Kab/Kota 164.220.000 17 Kab/Kota 180.642.000


8 Pengadaan Cetakan Jamban Sehat dan Murah

17 Kab/Kota Jumlah Cetakan Jamban di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

50 unit 500.000.000 50 unit -


9 Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah

17 Kab/Kota Jumlah Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun pada sekolah di 17 Kabupaten/Kota

17 kali 155.320.000 17 Kab/Kota 170.852.000

Page 7


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020


10 Pengelolaan Limbah Medis di Sarana Kesehatan

17 Kab/Kota Jumlah sarana kesehatan yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

65 sarana kesehatan

101.400.000 65 sarana kesehatan

111.540.000

Annual Parasit Incidence (API)

0,5 2.254.435.000 0,5 2.479.878.500

Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+)

91% 91

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

47 47

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Pandu PTM

50% 146

Persentase desa yang mencapai UCI

95% 95%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1 Pembinaan imunisasi dan pengelolaan vaksin

17 Kab/Kota rasionalisasi anggaran Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengelolaan vaksin

17 Kab/Kota 150.000.000 17 Kab/Kota 165.000.000


2 Penemuan dan Pelacakan Kasus HIV/AIDS

Palembang, OI, OKI, Lubuk Linggau, Lahat dan Mura

Jumlah Kab/Kota dilakukan penemuan dan pelacakan kasus HIV/AIDS

Palembang, OI, OKI, Lubuk Linggau, Lahat dan Mura

110.000.000 Palembang, OI, OKI, Lubuk Linggau, Lahat dan Mura

121.000.000


3 Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV/AIDS

Sumsel Jumlah Reagen unruk rapid tes HIV-AIDS dan IMS

170 box 225.000.000 170 box 247.500.000


4 Pembinaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD

17 Kab/Kota Jumlah Kab / Kota yang melaksanakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD

17 Kab/Kota 135.604.000 17 Kab/Kota 149.164.400


5 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

17 Kab/Kota rasionalisasi anggaran berdasarkan data kab/kota yang belum menganggarkan

jumlah fogging fokus pada daerah dengan kasus DBD tinggi

80 focus 256.000.000 135 fokus 281.600.000


6 Pembinaan Penatalaksanaan ISPA 17 kab/kota Jumlah kab/kota dilakukan pembinaan penatalaksanaan ISPA di kab/kota

3 kab/kota (Palembang,

OKI, OI)

52.200.000 3 kab/kota 57.420.000


7 Pre Assesment Eliminasi Malaria 4 Kab/kota Jumlah Kab/Kota yang dinilai kesiapan eliminasi malaria

4 Kab/Kota (Mura, Muara

Enim, Pali, Lubuklinggau)

84.000.000 4 Kab/Kota 92.400.000


Page 8


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020


8 Survei kecacingan di kab/ kota 8 Kab/Kota Jumlah kab/kota yang dilakukan survei kecacingan

8 Kab/Kota (Muba,

Banyuasin, Lahat, OKUS,

OKI, OI, Palembang, Muratara)

62.220.000 8 Kab/Kota 68.442.000


9 Penemuan dan pelacakan dini kasus kusta melalui sero survei

14 kab/kota rasionalisasi anggaran karena disesuaikan dengan kab/kota yang masih tinggi status kustanya

Jumlah kab/kota yang dilakukan penemuan dan pelacakan dini kasus kusta

14 kab/kota 100.000.000 14 kab/kota 110.000.000


10 Monitoring evaluasi pelaksanaan TB di Kab/Kota

17 kab/kota rasionalisasi anggaran Jumlah kab/kota yang dilakukan Monitoring evaluasi pelaksanaan TB

17 kab/kota 100.000.000 17 kab/kota 110.000.000


11 Monitoring Dan evaluasi Posbindu PTM

17 Kab/Kota Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengelolaan Posbindu PTM

17 Kab/Kota 100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000


12 Skreening IVA dan CBE OKU, Pagaralam, MURA, Lubuk Linggau

Jumlah perempuan usia 30-50 yang melaksanakan deteksi dini kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

4 kab/kota (OKU,

Pagaralam, MURA, Lubuk

Linggau)

100.000.000 6 kab/kota 110.000.000


13 Bimbingan Teknis Penerapan Perda KTR

17 Kab/Kota Jumlah kab/kota yang menerapkan perda KTR

17 Kab/Kota 100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000


14 Pembinaan tentang kanker dan kelainan darah

17 Kab/Kota judul kegiatan diganti dengan Pembinaan tentang kanker dan kelainan darah

Jumlah kab/kota yang dibina tentang program kanker dan kelainan darah

17 Kab/Kota 100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000


15 Pelatihan Asssment Penyalahguna Napza

17 Kab/Kota Jumlah peserta yang dilatih dalam assement penyalahgunaan NAPZA

40 orang 39.377.000 40 orang 43.314.700


16 Pelatihan Tenaga Verifikator IPWL Puskesmas

17 Kab/Kota Jumlah peserta verifikator terlatih

40 orang 39.377.000 40 orang 43.314.700


17 Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

17 Kab/Kota Jumlah tenaga kesehatan yang melayani kesehatan jiwa

40 orang 39.377.000 40 orang 43.314.700


18 Penjaringan Gangguan Jiwa dan Pasung

17 Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang dilakukan penjaringan ODGJ

17 Kab/Kota 64.140.000 17 Kab/Kota 70.554.000

Page 9


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020


19 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa dan Napza

17 Kab/Kota Kabupaten/Kota yang menjalankan program kesehatan jiwa dan Napza

17 Kab/Kota 64.140.000 17 Kab/Kota 70.554.000


20 Penyelidikan Epidemiologi KLB Sumsel Jumlah KLB yang dilakukan Penyelidikan & Penanggulangan

10 Lokasi 183.000.000 10 Lokasi 201.300.000


21 Pembinaan Surveilans Epidemiologi

17 Kab /Kota rasionalisasi anggaran Jumlah Kab/Kota yang dilakukan asistensi Terpadu, pelaksanaan Ewars dan teknis surveilans PD3I

17 Kab/Kota 150.000.000 17 Kab/Kota 165.000.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


80% 542.206.000 35% 596.426.600


1 Pembinaan dan Fasilitasi Akreditasi RS Versi SNARS Edisi 1 2017

17 Kab / Kota Jumlah RSUD Kab/Kota yang dilakukan telaah terhadap pemenuhan standar akreditasi RS

22 RSUD 150.000.000 RSUD 165.000.000


2 Lokakarya Pendampingan Instrumen Akreditasi bagi Pendampingan Kab/Kota

Sumsel Jumlah peserta ynag melakukan pendampingan akreditasi bagi pendampingan Kab/Kota

60 Orang 64.428.000 60 orang 70.870.800


3 Pendampingan validasi data ASPAK RS dan Puskesmas di Kab/Kota

Kab / Kota Jumlah Kab/Kota yang melakukan validasi data ASPAK RS dan Puskesmas

17 Kab/Kota 100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000


4 Pembinaan Teknis Akreditasi klinik dan DPM

Kab / Kota Jumlah Kab/Kota yang dibina akreditasi klinik dan DPM

17 Kab/Kota 100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000


5 Pertemuan Kapasitas pendampingan akreditasi klinik dan DPM

Sumsel Jumlah peserts yang melakukan pendampingan akreditasi klinik dan DPM

60 Orang 77.778.000 60 orang 85.555.800


6 Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDM Kesehatan

Sumsel Jumlah dokumen Kompetensi SDM Kesehatan

1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 55.000.000

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata


80% % 145.500.000.000 95% 41.200.000.000


1 Pembangunan rumah sakit provinsi

RSUD Prov. Sumsel

Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Provinsi Finishing

1 RS 65.000.000.000 - -

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru

2 Rehabilitasi bangunan rumah sakit RS Mata, RS Paru

rehab penambahan ruangan pelayanan RS. Mata, dan rehab

Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi dan beroperasional dengan baik

2 RS 41.000.000.000 1 RS 4.000.000.000

Page 10


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020


3 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

RSUD Prov. Sumsel

anggaran akan disesuaikan dengan usulan di APBN

Jumlah alat kesehatan untuk RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi alat kesehatannya

1 RS 30.000.000.000 1 RS 30.000.000.000


4 Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah

RSUD Prov. Sumsel

Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah untuk RSUD Prov. Sumsel

4 Unit 2.000.000.000 1 RS -


5 Pengadaan peralatan kantor rumah sakit

RSUD Prov. Sumsel

Rasionalisasi anggaran dilihat berdasarkan pra rka dan progres dari pembangunan RS

Jumlah alat kantor untuk RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 RS 1.000.000.000 1 RS 1.000.000.000


6 Pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit

RSUD Prov. Sumsel

Jumlah alat rumah tangga untuk RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 RS 2.500.000.000 1 RS 2.500.000.000


7 Pengadaan bahan logistik rumah sakit

RSUD Prov. Sumsel

Jumlah bahan-bahan logistik rumah sakit yang terpenuhi kebutuhannyan dan terpenuhinya makan-minum pasien di rumah sakit

3 RS 2.700.000.000 1 RS 2.700.000.000


8 Pengadaan meubelair rumah sakit RSUD Prov. Sumsel

Jumlah meubelairnya RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 RS 1.000.000.000 1 RS 1.000.000.000


9 Ambulance Air Desa Sungai Sibur Kec. Cengal Kab. OKI

Kab. OKI Jumlah ambulance air untuk desa Sungai Sibur Kec. Cengal Kab. OKI

1 Unit 300.000.000 - - Dana Aspirasi Hj. Lindawati Alikonang

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata


80% % 500.000.000 95% 550.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata

1 Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit

RSUD Prov. Sumsel

Jumlah rumah sakit UPT Dinkes yang beroperasional dengan baik

1 RS 500.000.000 - 550.000.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Universal Coverage Jaminan Kesehatan

95% 210.000.000 100% 231.000.000


1 Pengawasan Ketaatan Rujukan Puskesmas dan rumah sakit

rasionalisasi anggaran berdasarkan pra rka

Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan rujukan Puskesmas dan rumah sakit

17 Kab/Kota 100.000.000 17 Kab/Kota 110.000.000


2 Pertemuan forum komunikasi JPKM

Jumlah peserta pertemuan forum JPKM

44 Orang 110.000.000 44 Orang 121.000.000

Page 11


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP) yang telah mempunyai izin edar

90% 180.000.000 100% 198.000.000


1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Industri Rumah Tangga

17 Kab/Kota Jumlah produk makanan IRTP yang diawasi

80 Jenis 80.000.000 80 Jenis 88.000.000


2 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Pangan menjelang Hari-Hari Besar Agama

17 Kab/Kota Jumlah produk makanan yang diawasi

30 Jenis 100.000.000 30 Jenis 110.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak

Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

100% % 977.230.000 100% 1.074.953.000

Jumlah Kematian Ibu Maternal (102 / 100.000 KH)

134 % 134

Jumlah Kematian Bayi (34 / 1000 KH)

100 % 100


1 Pendampingan ibu hamil risti pada kab/kota dengan jumlah AKI AKB tinggi

Banyuasin, OKU, OKUT, Musi Banyuasin

Jumlah ibu hamil risti yang didampingi

4 Kab (Banyuasin,

OKU, OKUT, Musi

Banyuasin)

400.000.000 4 Kab 440.000.000


2 Cetak daftar tilik pelayanan ANC sesuai standar untuk 17/kab/kota

17 Kab/Kota Jumlah daftar tilik yang dicetak 183.660 eks 100.000.000 1 Jenis 110.000.000


3 Pembinaan Pelayanan Kes bayi sesuai standar di puskesmas

17 Kab/Kota Jumlah Kab/kota yang dibina 17 Kab/Kota 77.230.000 17 Kab/Kota 84.953.000


4 Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi

Sumsel Jumlah pemenang lomba balita 6 org 100.000.000 6 org 110.000.000


5 Pengadaan bahan penunjang program (bagan dinding MTBS, modul SDIDTK, skrining kit SDIDTK)

Sumsel rasionalisasi anggaran Jumlah bahan penunjang program yang dilakukan pengadaan

1200 bahan (3 jenis)

100.000.000 3 Jenis 110.000.000


6 Pembinaan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan remaja



7 Pembinaan Rumah Tunggu Kelahiran


Page 12


Capaian Pagu (Ribu)

5 7 8 9 10 11 12 13 14 156



Lokasi (kab/kota)

Rencana Tahun 2019

KET

Prakiraan Maju 2020

Program Penanganan Keluarga Berencana

Persentase PUS yang menjadi Perserta KB Aktif

70% 150.000.000 70% 165.000.000

Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB)

5,0% 5,0%

Total Fertility Rate (TFR)

2,0 2,0

Program Penanganan Keluarga Berencana

1 Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana

17 Kab/Kota rasionalisasi anggaran Jumlah kabupaten/kota dengan cakupan CPR rendah yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi program KB

17 Kab/Kota 150.000.000 17 Kab/Kota 165.000.000

akan ditambahkan kegiatan lagi terkait KB

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD Dinas Kesehatan

100% 112.456.305.000 100% 123.701.935.500


1 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Mata Masyarakat

RSK Mata Masyarakat

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

1 RS 53.751.000.000 1 59.126.100.000


2 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Paru

RS Khusus paru

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Khusus Paru

1 RS 5.005.305.000 1 5.505.835.500


3 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Gigi dan Mulut

RSK Gigi dan Mulut

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit KhusuS Gigi dan Mulut

1 RS 3.700.000.000 1 4.070.000.000


4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Provinsi Sumatera Selatan

RSUD Prov. Sumsel

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Di RSUD Prov. Sumsel

1 RS 50.000.000.000 1 55.000.000.000

321.956.046.000 242.329.530.600

321.460.102.000 495.944.000

321.956.046.000

-

Page 13

RENCANA KERJA - e-renggar.kemkes.go.id · Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata;...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA - e-renggar.kemkes.go.id · Rumah sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata;...