RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN … filesesuai tugas dan wewenang Kementerian ......

RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

Tanggal _____________________________

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Umum.

I.1.a. Salah satu unsur-unsur pokok pada Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2014 adalah Pemeliharaan Stabilitas Sosial Politik. Oleh karena itu

sesuai tugas dan wewenang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam memelihara stabilitas sosial

politik tersebut, maka isu strategis dan prioritas yang akan dilakukan adalah

mencakup perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, dan

pemantapan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014.

I.1.b. Proses pencapaian pemeliharaan stabilitas sosial politik dipengaruhi oleh

banyak faktor, diantaranya adalah dukungan anggaran yang terbatas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal

17 Juli 2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014, pagu anggaran untuk Satker Kemenko

Polhukam TA 2014 sebesar Rp 202.096.242.000,- (Dua ratus dua miliar

sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga

kesenjangan antara kebutuhan yang telah direncanakan dengan realitas

dukungan anggaran pemerintah menuntut adanya Rencana Kerja Kemenko

Polhukam Tahun 2014 yang mampu mengakomodasi kebutuhan berdasarkan

skala prioritas.


2

I.1.c. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 yang memuat tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan, dan anggaran merupakan bahan acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenko Polhukam

Tahun 2014.

I.2. Maksud dan Tujuan.

I.2.a. Maksud. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 ini dimaksudkan

untuk mengatur arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kemenko Polhukam.

I.2.b. Tujuan. Agar penyusunan Rencana Kerja ini selaras dengan Rencana Strategis

Kemenko Polhukam Tahun 2010-2014 dan searah dengan prioritas

pembangunan nasional serta menjadi bahan dalam penyusunan RKA Kemenko

Polhukam Tahun 2014.

I.3. Dasar.

I.3.a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

1.3.b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

1.3.c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor:

Per-13/Menko/Polhukam/06/2012 tentang Perubahan Rencana Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik

Indonesia Tahun 2010-2014.

I.3.d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor:

Per-367/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

I.3.e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013

tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014.


3

I.4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

I.4.a. Ruang Lingkup. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 mencakup

tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran

Kemenko Polhukam.

I.4.b. Tata Urut. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 ini disusun dengan

tata urut sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan.

2) Bab II Latar Belakang.

3) Bab III Tujuan dan Sasaran.

4) Bab IV Kebijakan, Program dan Kegiatan.

5) Bab V Anggaran.

6) Bab VI Penutup.

7) Lampiran.


4

BAB II LATAR BELAKANG

II.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.

II.1.a. Arah kebijakan pembangunan nasional masih dititikberatkan pada 3 (tiga)

arah kebijakan umum yaitu : Pertama, untuk melanjutkan pembangunan

mencapai Indonesia yang sejahtera, dengan indikator adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan

pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang

diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya

manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya

lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, untuk memperkuat pilar-pilar

demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada

tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi,

pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang

bertanggung jawab. Ketiga, untuk memperkuat dimensi keadilan dalam

semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangkan

kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan

kesenjangan gender. Kondisi akan dapat diwujudkan apabila sistem hukum

berfungsi secara kredibel, bersih, adil serta pemberantasan korupsi yang

dilaksanakan secara konsisten.

II.1.b. Strategi pembangunan Bidang Polhukam dititikberatkan pada peningkatan

kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia, penegakan keadilan, peningkatan

kualitas pelayanan publik, birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel

serta pemantapan keamanan dan ketertiban. Adapun strategi secara khusus

yang akan dikembangkan pada Bidang Politik adalah pelembagaan Demokrasi

dan pemantapan Diplomasi serta kerjasama Internasional, dengan dampak

peran yang diharapkan yaitu terwujudnya peningkatan kinerja demokrasi dan

diplomasi; pada Bidang Hukum adalah penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik dengan dampak peran yang diharapkan yaitu

meningkatnya keadilan, kepastian hukum, dan meningkatnya kualitas

pelayanan publik; sedangkan pada Bidang Keamanan adalah peningkatan

pengelolaan keamanan Nasional, modernisasi deteksi dini keamanan Nasional,

peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan, pencegahan dan


5

penanggulangan tindak pidana terorisme, pemberdayaan Industri Pertahanan

Nasional, pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan

pelanggaran hukum laut, peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat,

dengan dampak peran yang diharapkan yaitu terwujudnya kondisi stabilitas

keamanan sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara

aman dan nyaman.

II.2. Kondisi umum Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.

II.2.a. Bidang Politik.

1) Kondisi bidang politik dalam negeri, pada aspek pelaksanaan Demokrasi

sesuai hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2011 (yang

dilaksanakan pada tahun 2012) sebesar 65,48 terjadi kenaikan bila

dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 63,17, namun terjadi penurunan

bila dibandingkan dari hasil pada tahun 2009 dengan skor 67,13.

Penurunan terjadi pada aspek kondisi kebebasan sipil ( 86,97 pada tahun

2009; 82,53 pada tahun 2010 dan 80,79 pada tahun 2011) dan jaminan

pemenuhan hak-hak politik warga ( 54,60 pada tahun 2009; 47,87 pada

tahun 2010; dan 47,54 pada tahun 2011), sedangkan pada aspek kinerja

lembaga mengalami kenaikan ( 62,72 pada tahun 2009; 63,11 pada tahun

2010; dan 74,72 pada tahun 2011). Gambaran kenaikan pada aspek kinerja

lembaga disebabkan semakin berperannya partai politik dalam

melaksanakan kaderisasi guna menghadapi Pemilu 2014, namun gambaran

menurunnya aspek kebebasan sipil disebabkan oleh meningkatnya

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebebasan berpendapat

dan kebebasan berkeyakinan yang berujung pada tindakan kekerasan.

Diagram 1 Perbandingan IDI 2009,2010, 2011


6

Pada aspek regulasi, pada tahun 2012 telah ditetapkan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

DPRD, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012

tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan regulasi ini

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengakomodasi keinginan

masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah, dan juga dalam rangka penyiapan pesta demokrasi

melalui Pemilu pada tahun 2014. Sedangkan dalam mendukung penataan

administrasi kependudukan, Pemerintah telah mengembangkan sistem e-

KTP. Selain dari itu dalam rangka mengembangkan transparansi

penyelenggaraan pemerintah dan kebebasan dalam memperoleh akses

informasi bagi publik, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di 34 Kementerian (100 %), 35 dari 129 Lembaga

(27,13 %), 18 Povinsi (54,55 %), 83 Kabupaten dan 29 Kota (20,8 % dan

29,5 %), sehingga hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah

untuk mencapai tata kelola kepemerintahan yang baik sesuai dengan

tuntutan publik.

Diagram 2 Pembentukan PPID 2012

2) Kondisi bidang politik luar negeri. Pada tahun 2012 pemerintah telah

melaksanakan 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara, yaitu

dengan melakukan perundingan batas maritim sebanyak 15 kali dengan

Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan 17 kali perundingan

batas darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Kondisi ini


7

menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan batas wilayah

maritim maupun darat yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus

penyelesaiannya melalui penyelesaian secara intens. Selain dari pada itu

pemerintah juga telah menyelesaikan kasus TKI/TKW sebanyak 13.628

kasus dari 19.218 kasus (70,91 %), dan membebaskan dari ancaman

hukuman mati di luar negeri sebanyak 110 orang. Kondisi ini menunjukkan

masih adanya TKI/TKW bermasalah, sehingga diperlukan penanganan

khusus dalam penyelesaiannya.

Di tingkat hubungan bilateral, Indonesia telah berperan dalam kemitraan

strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan

Eropa. Sedangkan terkait dengan peran dalam perdamaian dunia,

Indonesia selalu berpartisipasi dalam Pasukan Pemeliharan Perdamaian

PBB dengan komposisi hingga 30 Juni 2012 telah mengirimkan 1.997

personil ke PKO yang terbagi dalam delam misi United Nations Peace

Keeping Operations (UNPKO). Kondisi ini menunjukkan adanya

kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dalam ikut serta berperan

dalam kemitraan strategis maupun dalam perdamaian dunia, sehingga hal

ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Selain dari itu, Indonesia juga melakukan upaya diplomasi dan mediasi

dalam keikut sertaan membantu penyelesaian persoalan Laut China

Selatan dengan menyusun pedoman sikap untuk mencegah pecahnya

konflik terbuka. Hal ini dilakukan akibat dari gagalnya pencapaian kata

sepakat di KTT ASEAN di Phnom Penh Kamboja.

II.2.b. Bidang Hukum dan Aparatur.

1) Pada bidang hukum, terkait dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan (sampai dengan Oktober 2012) dari 69 RUU Prolegnas prioritas

telah diundangkan sebanyak 16 RUU, 3 RUU telah disetujui dalam

Paripurna DPR, dan 50 RUU pada tahap pembahasan di DPR, kondisi ini

tentunya perlu adanya sinergitas peran antara pemerintah dengan DPR RI

dalam mendorong percepatan persetujuan RUU yang masih dalam

pembahasan. Selain dari pada itu dalam rangka memberdayakan peran

HAM, telah terbentuk Pokja RANHAM di 33 K/L; dan terbentuk Panitia

RANHAM di 33 Provinsi, 30 diantaranya telah membentuk Pokja Panitia

RANHAM Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk

Panitia RANHAM sebanyak 284. Dengan gambaran kondisi tersebut masih


8

diperlukan adanya peran pemerintah pusat untuk mendorong terwujudnya

Pokja RANHAM di tingkat daerah.

Kondisi lain dalam penegakkan korupsi telah diselamatkan keuangan

negara sebesar Rp. 504.259.865.547,- dan US$ 500.000, dan juga dalam

upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan

Opini WTP bagi Instansi Pusat 77 % sedangkan Instansi Pemda 16 % hal ini

meskipun menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2011 yaitu 63 % dan

9 %, namun masih diperlukan upaya-upaya pengawasan sehingga kondisi

anti korupsi akan lebih meningkat.

Diagram 3: Perkembangan Opini WTP

2) Dalam aspek pemberdayaan aparatur, Kementerian/Lembaga telah

melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 59 K/L, sedangkan di tingkat

Pemda akan dilakukan pilot projek di 33 Pemda Provinsi masing-masing 1

Kabupaten/Kota. Kondisi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam

mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dalam pelayanan

publik.

II.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan.

1) Kondisi keamanan nasional, Sampai dengan awal 2013 relatif aman dan

dinamis, namun masih terdapat 144 kasus konflik horizontal/komunal yang

ditandai aksi kekerasan, pembakaran, perusakan dan pembunuhan yang

dipicu oleh sengketa lahan/pertanahan, kasus pemilukada, perkelahian

antar pelajar/mahasiswa, perkelahian antar kelompok/geng preman, serta

unjuk rasa yang berkaitan dengan kebijakan publik. Guna mengantisipasi


9

permasalahan dan gangguan keamanan, pemerintah telah mengesahkan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

dan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan

keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahan atas

gangguan keamanan, yang akan dilakukan secara terus menerus dalam

rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Selain dari itu penegak hukum/keamanan telah menyelesaikan kasus

tindak pidana kejahatan konvensional, transnasional, kontijensi dan

kekayaan negara sebanyak 64 % dari target 64,25 % pada tahun 2012,

meskipun penegakan hukum telah banyak dilakukan namun masih terdapat

kejahatan lintas negara dan kejahatan serius yang terus meningkat pada

tahun 2012 sebanyak 21.457 kasus (meningkat 24,78 % dari tahun 2011

sebanyak 16.138), adapun tindak kejahatan transnasional tersebut dapat

diselesaikan 16.884 kasus atau sekitar 78 %.

Sedangkan kondisi tindak kejahatan konvensional mencapai 267.181

perkara (tahun 2012) menurun 6.999 perkara (2,5%) dibandingkan kejadian

pada tahun 2011 (274.180 perkara). Gambaran kondisi tersebut

dimungkinkan akan terus terjadi dengan fluktuasi naik dan turun, sehingga

diperlukan penanganan secara serius dalam menciptakan kondisi

keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Dalam rangka mendukung peran pertahanan, pada tahun 2012 telah

didukung program MEF yang mencapai 35 % dari rencana target dalam RKP

2012 sebesar 28,7 %, sementara itu persentase akuisisi alutsista industri

dalam negeri mengalami pengingkatan (15,86 %) dibandingkan dengan

tahun 2011 (13,61 %) hal ini sebagai dampak positif disahkannya Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai titik

tolak menuju kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri. Diagram 4: Perkembangan Capaian MEF


10

3) Sedangkan dalam penanganan tindakan terorisme yang dilakukan

pemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik, dengan

tertangkapnya 89 tersangka teroris sepanjang tahun 2012, dan sebagai

upaya pencegahan pemerintah telah membentuk 15 Forum Komunikasi

Penanggulangan Terorisme di 15 Provinsi. Kondisi ini menunjukkan

keseriusan pemerintah untuk selalu melakukan antisipasi melalui langkah-

langkah pembinaan dan penanganan dalam menghadapi ancaman teroris

yang dilakukan secara terus menerus.

II.3. Identifikasi Masalah. Jaminan terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan

bernegara harus diwujudkan melalui upaya-upaya pencapaian kondisi stabilitas

bidang politik, hukum, dan keamanan. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut

perlu memprediksi sedini mungkin terhadap berbagai bentuk permasalahan yang

akan dihadapi, guna menyusun perencanaan kinerja bidang politik, hukum, dan

keamanan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

II.3.a. Bidang Politik.

1) Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014 masih diperlukan

adanya kesiapan bagi lembaga penyelenggara Pemilu dalam

mengantisipasi permasalahan pada tahapan pemilu seperti dalam hal

pengadaan barang/sarana prasarana, distribusi surat dan kotak suara,

pengelolaan tempat pemungutan suara, dan penghitungan suara. Selain

dari itu penyelenggaraan Pemilu akan sangat terkait dengan

pemutakhiran data pemilih, ketersediaan DPT secara akurat. Oleh karena

itu dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya permasalahan yang

berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan kerjasama secara

terus menerus antara KPU dengan Pemerintah daerah dan masyarakat.

Kondisi tindak kekerasan dimungkinkan masih akan terjadi sebagai akibat

belum terselesaikannya penanganan konflik antar golongan yang berbeda

kepentingan politik, perselisihan terkait sektarianisme, dan konflik SDA,

hal ini tentunya akan mempengaruhi terselenggaranya pesta

demokrasi/pemilu pada tahun 2014. Sehingga diperlukan adanya

penanganan dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat dengan melakukan tindakan/kegiatan pembinaan, dan


11

memberikan peran media tradisional (media komunitas dan media

center) guna mempercepat proses informasi untuk publik/masyarakat.

2) Dalam konteks peran politik luar negeri, pemerintah masih dihadapkan

berbagai permasalahan seperti dalam hal masih kurangnya pemahaman

publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN, diplomasi

perbatasan masih terdapat perbedaan cara pandang dan kepentingan

dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antar negara,

internasionalisasi Papua dan isu kekerasan aparat masih akan

mengemuka, dan penyelesaian perlindungan WNI/TKI/BHI di luar negeri

akan masih berlanjut, serta krisis Laut China Selatan akan menjadi isu

yang perlu mendapatkan atensi karena berkaitan dengan stabilitas

kawasan, selain dari itu juga permasalahan Palestina yang menginginkan

merdeka masih belum mendapatkan dukungan penuh oleh anggota tetap

DK PBB. Gambaran kondisi tersebut, tentunya memerlukan upaya-upaya

serius melalui optimalisasi peran diplomasi maupun peningkatan

hubungan bilateral secara intens.

II.3.b. Bidang Hukum dan Aparatur.

1) Permasalahan yang akan dihadapi di bidang perundang-undangan adalah

masih banyaknya peraturan perundangan-undangan yang bermasalah

akibat dari tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang ada di atasnya, dengan demikian banyaknya

peraturan perundang-undangan tidak menjamin sebagai upaya

menyelesaikan masalah justru bila bermasalah akan dapat menimbulkan

permasalahan baru.

Selain dari itu masih terdapat permasalahan yang terkait dalam proses

penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum yang masih

belum optimal khususnya pada pelaksanaan mekanisme keterbukaan dan

akuntabilitas. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik

terhadap peran lembaga penegak hukum, sehingga masih diperlukan

upaya peningkatan kualitas aparatur hukum.

2) Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN, masih dimungkinkan terdapat permasalahan yang perlu ditangani

antara lain perumusan pendekatan represif yang memiliki dampak

mengurangi perilaku koruptif dan pratek koruptif yang sistematis dan

masif; inkonstensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi; tumpang


12

tindih peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan

pemberantasan korupsi dengan Konvensi PBB Anti Korupsi; masih belum

optimalnya pengembalian aset hasil korupsi; dan integritas aparat

pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

3) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik masih akan terus mengemuka sesuai

kebutuhan dasar masyarakat seperti dalam hal sistem perizinan yang

lebih mudah, pelayanan yang lebih profesional dan responsif dengan

memanfaatkan sistem infomasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tuntutan

utama yang perlu direspon oleh penyelenggara pelayanan publik guna

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat.

4) Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan

akuntabel masih menjadi permasalahan utama dalam kapasitas

pendayagunaan aparatur, hal ini diakibatkan bisnis proses yang ada

belum disertai dengan standar operasi yang jelas dan formal. Sehingga

terjadi tumpang tindih kewenangan, menyulitkan koordinasi dan

mengakibatkan inefisiensi dalam belanja negara, selain dari pada itu

pemerintah belum secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi dalam mendukung proses kerjanya.

II.3.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan.

1) Dalam aspek keamanan, dimungkinkan masalah terorisme masih menjadi

ancaman bagi keamanan nasional, hal ini dikarenakan jaringan terorisme

akan selalu berupaya merekrut generasi muda yang terdidik. Oleh karena

itu masih diperlukan adanya penanganan secara intens dalam meyakinkan

dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara serta

masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap aksi

terorisme.

Selain dari itu, peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

yang dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh

dalam proses pemilukada, atau perbedaan agama dan keyakinan

dimungkinkan masih akan mengemukan bersamaan dengan kondisi

perebutan pengaruh yang dilakukan oleh kelompok politik tertentu.

Sehingga hal ini diperlukan adanya upaya-upaya deteksi dini dan analisa

kebijakan mengenai keamanan nasional yang dilakukan dengan baik dan

akurat.


13

2) Di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) dimungkinkan

masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal garis batas dengan

negara-negara tetangga, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara

khusus guna mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul.

Dengan memperhatikan konstalasi kemungkinan perkembangan ancaman

yang mungkin timbul tersebut, maka menuntut diperlukannya pengelolaan

keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya

dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan,

selain dari pada itu dalam rangka penyiapan sarana prasarana keamanan

maka diperlukan peran industri pertahanan nasional.


14

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Tujuan. Kinerja Kemenko Polhukam dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kemenko

Polhukam 2010-2014 secara bertahap dan berlanjut untuk memenuhi kebutuhan

sesuai dengan tuntutan tugas. Diharapkan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik

dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan, sehingga akan tercipta kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan

guna tercapainya tujuan program pembangunan nasional.

III.2. Sasaran. Menghadapi kompleksitas permasalahan dan intensitas penugasan yang

tinggi sementara dukungan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka sasaran

strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan adalah meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia;

meningkatnya supermasi hukum dan pemajuan HAM; terwujudnya stabilitas

keamanan; dan meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola

kepemerintahan. Adapun implementasi sasaran strategis tersebut dirinci sesuai

dengan sasaran perbidang sebagai berikut: III.2.a. Bidang Politik :

1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi. 2) Terjaganya dan terciptanya iklim politik yang dapat menjamin

kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat serta berkembangnya demokrasi secara berkelanjutan.

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan

informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. 4) Meningkatnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan

komunitas ASEAN. 5) Terselesaikannya permasalahan perbatasan wilayah darat dan laut. 6) Terlindunginya WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI

bermasalah di luar negeri. 7) Meningkatnya citra Indonesia di dunia Internasional dalam pemajuan

demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. 8) Terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerja sama bilateral

dan regional.


15

9) Meningkatnya peran diplomasi dalam forum multilateral. 10) Meningkatnya Kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka dukungan

terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia.

III.2.b. Bidang Hukum.

1) Meningkatnya kinerja lembaga penegak hukum. 2) Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. 3) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN. 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 5) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

III.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan.

1) Terwujudnya postur dan struktur kekuatan pokok minimum. 2) Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme,

meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi.

3) Menurunnya tingkat kejahatan konvensional, transnasional, kontigensi,

serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4) Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut di

wilayah yuridiksi perairan Indonesia. 5) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman kemanan nasional. 6) Terlindunginya informasi negara. 7) Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang

keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran dan tepat waktu.

Strategi pencapaian sasaran tersebut, dilakukan melalui dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam.


16

BAB IV

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

IV.1. Kebijakan. Arah kebijakan Kemenko Polhukam diimplementasikan melalui

aktualisasi program prioritas dan kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang

Polhukam, yang disesuaikan dengan isu strategis dalam RKP 2014 yaitu

pemeliharaan stabilitas sosial politik mencakup :

IV.1.a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, melalui upaya

penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;

peningkatan kualitas RB nasional dan perluasan RB daerah; peningkatan

profesionalisme SDM aparatur; dan pemantapan desentralisasi dan otonomi

daerah.

IV.1.b Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014,

melalui upaya pemantapan kamdagri dan penanggulangan terorisme;

penyelenggaraan Pemilu 2014; percepatan pembangunan MEF didukung

pemberdayaan industri pertahanan; dan penegakan hukum dalam rangka

membangun Integrated Criminal Justice System (ICS).

IV.2. Program dan Kegiatan. Program Kemenko Polhukam terdiri dari :

IV.2.a. Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

1) Kegiatan prioritas nasional :

a) Koordinasi hubungan multilateral, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan hubungan multirateral.

b) Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan

tata ruang pertahanan.

c) Koordinasi penanganan kejahatan trnsnasional dan kejahatan luar

biasa, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan

penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.


17

d) Koordinasi wawasan kebangsaan, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan wawasan kebangsaan.

e) Koordinasi pengelolaan Pemilu, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan pengelolaan Pemilu.

f) Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan kemampuan dan

kekuatan pertahanan.

g) Koordinasi penangan daerah rawan konflik dan kontijensi, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan daerah

rawan konflik dan kontijensi.

h) Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan

masyarakat kawasan tertinggal.

i) Koordinasi program Reformasi Birokrasi, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan program reformasi birokrasi.

j) Koordinasi penegakan hukum, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan penegakan hukum.

2) Kegiatan prioritas bidang :

a) Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan

demokratisasi dan kelembagaan.

b) Koordinasi pemantapan otonomi khusus, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan otonomi khusus.

c) Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan

Afrika.


18

3) Kegiatan prioritas K/L :

a) Koordinasi pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan

desentralisasi dan otonomi daerah.

b) Koordinasi organisasi masyarakat sipil, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan organisasi masyarakat sipil.

c) Koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri.

d) Koordinasi kerjasama ASEAN, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN.

e) Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa.

f) Koordinasi materi hukum, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan materi hukum, dan terselenggaranya koordinasi

kebijakan inventarisasi peraturan perundang penghambat

pelaksanaan program di lapangan (de-bottlenecking).

g) Koordinasi pemberdayaan aparatur hukum, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan pemberdayaan aparatur

hukum.

h) Koordinasi hukum internasional, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan hukum internasional.

i) Koordinasi pemajuan dan perlindungan HAM, dengan keluaran

terselenggaranya kebijakan perlindungan dan pemajuan HAM, dan

terselenggaranya koordinasi Tim RANHAM, serta terselenggaranya

koordinasi Tim KKP RI-Timor Leste.

j) Koordinasi sistem, doktrin dan strategi Hanneg, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan sistem, doktrin dan strategi

Hanneg.


19

k) Koordinasi intelejen Hanneg, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan intelejen Hanneg.

l) Koordinasi potensi pertahanan dan integritas nasional, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan potensi pertahanan

dan integritas nasional.

m) Koordinasi penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan

terhadap kekayaan negara, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan penanganan kejahatan konvensional dan

kejahatan terhadap kekayaan negara.

n) Koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan, dengan

keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pembinaan

keamanan dan kerjasama keamanan.

o) Koordinasi intelejen dan bimbingan masyarakat, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan intelejen dan pembinaan

masyarakat.

p) Koordinasi harmonisasi sosial, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan harmonisasi sosial.

q) Koordinasi pengelolaan wilayah khusus, dengan keluaran

terselenggaranya kebijakan pengelolaan wilayah khusus.

r) Koordinasi pemberdayaan masyarakat, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.

s) Koordinasi informasi media massa, dengan keluaran terselenggaranya

koordinasi kebijakan informasi media massa.

t) Koordinasi telekomunikasi dan informatika, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan telekomunikasi dan

informatika.

u) Koordinasi informasi publik dan kehumasan, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan informasi publik dan

kehumasan.


20

v) Koordinasi pendayagunaan aparatur, dengan keluaran

terselenggaranya koordinasi kebijakan pendayagunaan aparatur.

IV.2.b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Polhukam, dengan kegiatan :

1) Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan

tata laksana, dan perpustakaan dan data, dengan keluaran

terselenggaranya pengelolaan rencana kerja, evaluasi, data, organisasi

dan tatalaksana serta tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

Kemenko Polhukam.

2) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah

tangga, keuangan, protokol dan keamanan, dengan keluaran

terselenggaranya pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan.

3) Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan hubungan antar lembaga,

dengan keluaran terselenggaranya pelayanan persidangan dan hubungan

antar lembaga.

4) Pengelolaan pengawasan internal, dengan keluaran terselenggaranya

pengawasan internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam

dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

5) Telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang polhukam, dengan keluaran

terselenggaranya penyusunan telaahan dan rekomendasi kebijakan

bidang polhukam.

6) Dukungan manajemen dan pelayanan tugas teknis lainnya Kompolnas,

dengan keluaran terselenggaranya dukungan administratif dan

operasional Kompolnas.

7) Dukungan manajemen dan pelayanan tugas teknis lainnya Komisi

Kejaksaan RI, dengan keluaran terselenggaranya dukungan administratif

dan operasional Komisi Kejaksaan RI.


21

IV.2.c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Polhukam,

dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan

keluaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur.


22

BAB V ANGGARAN

V.1. Kebutuhan. Kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam tahun 2014 sesuai baseline

sebesar Rp 202.096.242.000,- (Dua ratus dua miliar sembilan puluh enam juta dua

ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Polhukam Rp 75.009.400.000,-

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tegas Teknis Lainnya Rp 120.027.742.000,-

(termasuk anggaran Set Kompolnas

Rp 24.012.600.000,- dan

anggaran Set Komisi Kejaksaan

Rp 13.950.300.000,-)

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp 7.059.100.000,-


23

BAB VI PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tahun 2014 ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Angggaran Kemenko Polhukam Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan Rencana

Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2010-2014.

Jakarta, September 2014 SESMENKO POLHUKAM

Paraf :

Paban IV :

Kataud :

Paban I :

Paban II :

Paban III :

Paban V :

Paban VI :

Paban VII :

Waasrenum :

LANGGENG SULISTIYONO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN … filesesuai tugas dan wewenang Kementerian ......

Documents

Transcript of RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN … filesesuai tugas dan wewenang Kementerian ......