Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015
-
Upload
phungthuan -
Category
Documents
-
view
223 -
download
2
Transcript of Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah
disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua
jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.
Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan
penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.
Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 14
Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.
Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini
merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.
Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 ini
secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan
yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD
tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015.
Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 050/ 103 /BPMPPT-LK/2014
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2014
HAL : RENCANA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-2
mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM
Nasional.
Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka BPMPPT telah menyusun dan
menetapkan Rencana Strategis BPMPPT (Renstra BPMPPT) Tahun 2010-2015 dengan
Keputusan Kepala BPMPPT Nomor : 800/33/SK/BPMPPT-LK/2012 yang berfungsi
sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan BPMPPT selama lima tahun.
Selanjutnya sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, BPMPPT juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa
Rencana Kerja BPMPPT (Renja BPMPPT). Renja BPMPPT ini merupakan penjabaran
dari Renstra BPMPPT dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah
Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan,
Kepala SKPD harus segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka BPMPPT
harus segera menyusun dan menetapkan Renja BPMPPT Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian
dan Lembaga.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014.
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Lainnya.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2010-2015.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-4
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BPMPPT ini adalah untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program BPMPPT secara operasional dan teknis sesuai
dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPMPPT Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015
sesuai dengan urusan dan kewenangan BPMPPT.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
BPMPPT untuk tahun 2015.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja BPMPPT ini ditujukan untuk:
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf BPMPPT dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada tahun 2015.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di BPMPPT.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
BPMPPT pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja BPMPPT Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai
berikut:
I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra
BPMPPT, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan
sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPPT Tahun Lalu, yang berisi evaluasi
pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BPMPPT, analisis kinerja
pelayan BPMPPT, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPMPPT dan
sebagainya.
III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan
nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja BPMPPT dan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.
IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPPT Tahun Lalu dan Capaian Renstra
BPMPPT
Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
BPMPPT tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
BPMPPT berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPMPPT
tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPMPPT tahun lalu, dan realisasi
Renstra BPMPPT mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPMPPT dan/atau
realisasi APBD untuk BPMPPT .
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPMPPT ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja BPMPPT tahun
lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPMPPT, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja BPMPPT dan Pencapaian Renstra BPMPPT sampai dengan Tahun
2014 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-2
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPMPPT dan Pencapaian Renstra BPMPPT s/d Tahun 2014
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
KODE Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisas
i Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluara
n
Kegiatan
s/d
Tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
2014
Target Renja SKPD
tahun 2013
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4
)
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1 16 01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi
perkantoran
1 16 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Materai
yang Tersedia 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya air dan listrik
Terlaksannya
pembayaran listrik,
air, telepon dan
internet 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 06
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya dan
kelengkapan surat
surat dinas 36 bulan
- 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 67
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-3
1 16 01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya
pembayaran honor
pengelola kegiatan
pada sekretrariat
dan honor PTT 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terpeliharanya
kebersihan kantor 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya
Administrasi
Perkantoran 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 12
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
Peralatan Listrik 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 13
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100 - bulan 12 bulan 100
1 16 01 17 Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman pegawai
dan tamu 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 01 18
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Tingkat ketersedian
sarana dan
prasarana aparatur
1 16 02 05 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasioanal
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor 6 unit 100% 5 unit 5 unit 100 unit 6 unit 100
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-4
1 16 02 07
Pengadan
perlengkapan gedung
kantor
tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
250 unit 100% 232 unit 232 unit 100 9 unit 233 unit 93
1 16 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor 70 unit 100% 72 unit 72 unit 100 13 unit 73 unit 104
1 16 02 10 Pengadaan Mebeuleur
Tersedianya
Mebeuleur Kantor 6 unit 100% 4 unit 4 unit 100 - unit 4 unit 67
1 16 02 24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
operasional dan
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 02 28
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tersedianya biaya
Service AC,
Komputer dan
Laptop serta
Peralatan Lainnya 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 02 28
rehabilitas
sedang/berat rumah
gedung kantor
terlaksananya
pemeliharaan
gedung bpmppt
yang representatif 4 paket 100% 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 50
1 16 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat disiplin
aparatur
-
-
1 16 03 02
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya
Pakaian Dinas
Pegawai 174 stell 100% 128 stell 128 stell 100 46 stell 174 stell 100
1 16 03 05
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya
pakaian daerah 87 stell 100% 42 stell 42 stell 100 46 stell 88 stell 101
1 16 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tingkat kapasitas
sumber daya
aparatur
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-5
1 16 05 01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terikutinya
pelatihan/workshop
bagi aparatur 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 05 04 Pengembangan
fasilitas aparatur
adanya seminar dan
lokakarya peluang
investasi
12 bulan 100% 12 bulan
- bulan
- bulan
- bulan 0
1 16 06
Program Peningkatan
pengembangan sistem
peklaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat pelaporan
capaian kinerja
1 16 06 01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya
laporan penetapan
kinerja, LAKIP, DPA,
DPPA 75 dokumen 100% 22 dokumen 22 dokumen 100 7 dokumen 29 dokumen 39
1 16 06 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya
laporan keuangan
tahunan 15 dokumen 100% 9 dokumen 9 dokumen 100 3 dokumen 12 dokumen 80
URUSAN WAJIB
1 20
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daera, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
1 20 23
program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi Tingkat optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
-
1 20 23 01
penyusunan sistem
informasi terhadap
layanan publik
terlaksananya
proses pengelolaan
dan penerbitan iin 325
0 izin 100% 3250 izin 5773 izin 178
- izin
577
4 izin 178
1 20 24
Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Tingkat penanganan
pengaduan
masyarakat
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-6
1 20 24 01
Pembentukan unit
khusus penangan
pengaduan masyarakat
Terbentuknya unit
khusus penangana
pengaduan
masyarakat 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 Penanaman Modal
1 16 15
Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Tingkat promosi dan
kerjasama daerah
1 16 15 01
Peningkatan fasilitas
terwujudnya kerjasama
strategis antar usaha
besar dan usaha kecil
menengah
Terjalinnya
kerjasama antara
pengusaha besar
dan pengusaha
kecil dan menengah 16 kali
- - kali
- kali
- 1 kali 1 kali 6
1 16 15 02
Pengembangan
potensi unggulan
daerah
Tersedianya
informasi potensi
investasi melalui
media promosi 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 15 06
Peningkatan koordinasi
dan kerjasama di
bidang penanaman
modal dengan instansi
pemerintah dan dunia
usaha
Terlaksananya
seminar dan
lokakarya peluang
investasi 8 kali 100% 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 25
1 16 15 08
Peningkatan kegiatan
Pemantauan,
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
Terlaksananya
pemantauan,
bimbingan,
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal,
berkoordinasi
dengan pemerintah
dan pemerintah
propinsi
4 Tim 100% 1 Tim 1 Tim 100 - Tim 1 Tim 25
1 16 15 10 Penyelenggaraan
pameran investasi
terselenggaranya
pameran investasi 23 event 100% 8 event 8 event 100 2 event 10 event 43
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-7
1 16 15 12
Bimbingan dan
Penyuluhan
pelaksanaan
penanaman modal
Adanya peningkatan
dan pemahaman
aparatur dan dunia
usaha tentang
pelaksanaan
penanaman modal
27 Kali
-
- Kali
- Kali
- 7 Kali 7 Kali 26
1 16 16
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Tingkat iklim
investasi dan
realisasi investasi
1 16 16 01
Penyusunan kebijakan
investasi bagi
pembangunan fasilitas
infrastruktur
terhimpunnya
peraturan kebijakan
investasi bagi
pembangunan
fasilitas
infrastruktur
6 kebijaka
n 100% 2
kebijaka
n 2
kebijaka
n 100
-
kebijaka
n 2
kebijaka
n 33
1 16 16 05
Penyusunan sistem
informasi penanaman
modal di daerah
Terlaksananya
pelayanan terpadu
satu pintu
berdasarkan
pendelegasian dari
Bupati
80 % 100% 60 % 60 % 100 15 % 75 % 94
1 16 16 06
Penyederhanaan
prosedure perizinan
dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Terlaksananya
pelayanan perizinan
bagi masyarakat di
Kab. Lima Puluh
Kota
595
0 izin 100%
2.715 izin
2.71
5
izin 100 200
0 izin
471
5 izin 79
1 16 16 07 Kajian Kebijakan
Penanaman Modal
Tersedianya
Peraturan/Kebijaka
n Penanaman
Modal 8
kebijaka
n 100% 3
kebijaka
n 3
kebijaka
n 100 3
kebijaka
n 6
kebijaka
n 75
1 16 16 09 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Terlaksananya
Monev Dan
Pewlaporan
Kegiatan
Penanaman Modal
di Kab. Lima Puluh
Kota
60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 12 bulan 48 bulan 80
1 16 16 10
Penyusunan dan
Perbanyakan buku
himpunan kretentuan
peraturan penanaman
modal
Terhimpunnnya
ketentuan peraturan
penanaman modal 75 buku 100% 25 buku 25 buku 100
- buku 25 buku 33
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-8
1 16 17
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Tingkat potensi
sumber daya,
sarana dan
prasarana daerah
1 16 17 01
Kajian potensi
sumberdaya yang
terkait dengan
investasi
Jumlah buku data
perkembangan
investasi
160
0
buku
kajian 100% 1110
buku
kajian 1110
buku
kajian 100 60
buku
kajian 117
0
buku
kajian 73
1 16 17 02 Kajian Peluang
Investasi Unggulan
Tersedianya data
peluang investasi
unggulan 300
buku
peluang 100% 30
buku
peluang 30
buku
peluang 100 -
buku
peluang 30
buku
peluang 10
1 16 17 03
Pengadaan buku
statistik investasi
daerah
tersedianya data
perkembangan
investasi yang
akurat 350 buku 100% 40 buku 40 buku 100 - buku 40 buku 11
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPMPPT
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,
maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur
kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD, yang
disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMPPT Kabupaten Lima Puluh Kota
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun
2014
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Perizinan Terhadap
Masyarakat
Skor IKM Nilai 65 75 80 75.5 76.02 80 80
Meningkatnya
Kecepatan
Pengurusan Izin
5 5 hari 3 Hari 5 3 hari 3 Hari 3 Hari
2 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Perizinan Terhadap
Masyarakat
Meningkatnya
jumlah investor
PMA dan PMDN
10 15 Investor 25
Investor
11 41
Investor
25
Investor
-
3 Meningkatnya
Realisasi Investasi
Kab.LPK
Meningkatnya
Informasi dan Peta
Potensi Investasi
Secara Elektronik
10% 10% - 10% 10% - -
Meningkatnya
Jumlah Pengurusan
Izin
1750 Izin 1850 Izin 1851 Izin 2861
Izin
2756 Izin 1851 Izin 2100 Izin
Persentase
Pelaksanaan
Penanaman Modal
- 20% - - 43.84% - -
Jumlah Kebijakan
Penanaman Modal
2 3 Kebijakan 3
Kebijakan
4 4
Kebijkan
3
Kebijakan 3
Kebijakan
1 Himpunan
Peraturan
1
Himpunan
Peraturan
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-10
Meningkatnya
Kesadaran Ivestor
Terhadap
Kewajibannya
20
Perusahaan
- 19 - - 19
4 Meningkatnya Nilai
Investasi
Jumlah Potensi
Sumber Daya yang
Terkait dengan
Investasi
1 1 Kajian
Potensi
1 Kajian
Potensi
0 1 Kajian
Potensi
1 Kajian
Potensi
1 Kajian
Potensi
Peningkatan Nilai
Investasi
- 1,568,772,05
0,346
- - 461,588,
890,69
- -
terimplementasinya
SPIPISE
75% 75% 75%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPPT
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk
menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD.
Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi BPMPPT dirumuskan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya penyederhanaan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
2. Belum optimalnya pemberian local insentif bagi investor;
3. Masih belum optimalnya kelembagaan instansi penanaman modal;
4. Masih belum optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Masih terbatasnya data potensi investasi yang akurat dan terkini.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk
menghindari inkonsistensi substansi Renja BPMPPT dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang
dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk
mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah
dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami
penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan
Peraturan Bupati.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan análisis kebutuhan
Renja BPMPPT disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-11
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD
1,203,728,000 PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD
1,557,605,000
1.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi
perkantoran
629,081,000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi
perkantoran
715,364,000
1.
Penyediaan jasa surat
menyurat
BPMPPT Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12 bulan 3,250,000 Penyediaan jasa surat
menyurat
BPMPPT Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12 bulan 3,450,000
2.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
BPMPPT Terbiayainya rekening
telepon, listrik, air dan
internet
12 bulan 49,200,000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
BPMPPT Terbiayainya rekening
telepon, listrik, air dan
internet
12 bulan 54,612,000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
BPMPPT Tersedianya biaya
pembayaran pajak dan
perizinan kendaraan
dinas operasional
12 bulan 6,800,000 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
BPMPPT Tersedianya biaya
pembayaran pajak
dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
12 bulan 8,400,000
4.
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
BPMPPT Terselenggaranya
administrasi keuangan
12 bulan 166,000,000 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
BPMPPT Terselenggaranya
administrasi
keuangan
12 bulan 166,000,000
5.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
BPMPPT Terjaganya kebersihan
kantor BPMPPT
12 bulan 105,450,000 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
BPMPPT Terjaganya kebersihan
kantor BPMPPT
12 bulan 105,603,000
Lembar 1 dari 9
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-12
6.
Penyediaan alat tulis kantor BPMPPT Terpenuhinya ATK 12 bulan 50,820,000 Penyediaan alat tulis kantor BPMPPT Terpenuhinya ATK 12 bulan 57,385,000
7.
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
BPMPPT Terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
12 bulan 25,256,000 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
BPMPPT Terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan
keperluan kantor
12 bulan 27,000,000
8.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
BPMPPT Tersedianya alat listrik
dan instalasi listrik yang
baik
12 bulan 3,534,000 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
BPMPPT Tersedianya alat listrik
dan instalasi listrik
yang baik
12 bulan 3,534,000
9. Penyediaan makanan dan
minuman
BPMPPT Tersedianya makanan
dan minuman untuk
kebutuhan tamu dan
rapat
12 bulan 7,995,000 Penyediaan makanan dan
minuman
BPMPPT Tersedianya makanan
dan minuman untuk
kebutuhan tamu dan
rapat
12 bulan 14,010,000
10. Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
BPMPPT Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 bulan 210,776,000 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
BPMPPT Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 bulan 275,370,000
1.2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan
sarana dan prasaranan
perkantoran
397,791,000 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan
sarana dan
prasaranan
perkantoran
88% 684,166,000
1.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
BPMPPT Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional
Sesuai Kebutuhan
2 unit
Kendaraan
roda 2
45,000,000 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
BPMPPT Tersedianya
Kendaraan Dinas
Operasional Sesuai
Kebutuhan
1 paket 267,075,000
2.
Pengadaan peralatan gedung
kantor
BPMPPT Tersedianya Peralatan
gedung kantor
5 bh
Laptop,3
unit
komputer/P
C, 6 printer
78,761,000 Pengadaan peralatan gedung
kantor
BPMPPT Tersedianya Peralatan
gedung kantor
12 bulan 125,261,000
3.
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
BPMPPT Tersedianya meubeler
kantor
2 bh
lemari,2 bh
filling
kabinet,1 set
Gorden,10
meja
kerja,10
kursi kerja
49,600,000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
BPMPPT Tersedianya meubeler
kantor
4 unit 78,900,000
4.
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
BPMPPT Terpeliharanya secara
berkala kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 147,430,000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
BPMPPT Terpeliharanya secara
berkala kendaraan
dinas/operasional
147,430,000
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13
5.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
BPMPPT Tersedianya biaya
Service AC,Komputer
dan Laptop serta
Peralatan Lainya
12 Bulan 27,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
BPMPPT Tersedianya biaya
Service AC,Komputer
dan Laptop serta
Peralatan Lainya
25,500,000
6.
Rehabilitas sedang/berat
gedung kantor
BPMPPT terpeliharanya gedung
kantor BPMPPT
12 Bulan 50,000,000 Rehabilitas sedang/berat
gedung kantor
BPMPPT terpeliharanya gedung
kantor BPMPPT
40,000,000
1.3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin aparatur 37,500,000 Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin
aparatur
37,500,000
1.
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
BPMPPT Terpenuhinya pakaian
kedaerahan
46
buah/Stel
Pakaian
Olah Raga
37,500,000 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
BPMPPT Terpenuhinya pakaian
kedaerahan
46
buah/Stel
Pakaian
Olah Raga
37,500,000
1.4. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Tingkat kapasitas SDM
aparatur BPMPPT
85,856,000 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Tingkat kapasitas
SDM aparatur
BPMPPT
70,585,000
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
BPMPPT Terikutinya
pelatihan/workshop bagi
aparatur
12 bulan 85,856,000 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
BPMPPT Terikutinya
pelatihan/workshop
bagi aparatur
12 bulan 70,585,000
1.5. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat pengembangan
sistem laporan capaian
kinerja dan keuangan
53,500,000 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat
pengembangan
sistem laporan
capaian kinerja dan
keuangan
49,990,000
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
BPMPPT Tersusunnya Laporan
Penetapan Kinerja,
LAKIP, DPA, DPPA, PK,
LKPJ
9 Dokumen 43,500,000 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
BPMPPT Tersusunnya Laporan
Penetapan Kinerja,
LAKIP, DPA, DPPA, PK,
LKPJ
9 Dokumen 39,990,000
2. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
BPMPPT Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahunan
2 laporan
semester
dan 1
laporan
akhir tahun
10,000,000 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
BPMPPT Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahunan
1 dokumen 10,000,000
II URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-14
2.2. Penanaman Modal 1,792,610,200 Penanaman Modal 2,250,731,700
2.1.1. Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Tersedianya dokumen
tata ruang
791,181,000 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
1,086,860,000
1. Peningkatan Fasilitasi
terwujudnya kerjasama
strategis antara usaha besar
dan usaha kecil menengah
Sumatera
Barat
Terselenggarnya
kerjasama strategis
antara usaha besar,
kecil dan menengah
1 x Temu
Usaha
27,966,000 Peningkatan Fasilitasi
terwujudnya kerjasama
strategis antara usaha besar
dan usaha kecil menengah
BPMPPT Terselenggarnya
kerjasama strategis
antara usaha besar,
kecil dan menengah
1 x Temu
Usaha
35,303,000
2 Pengembangan potensi
unggulan daerah
Kab.50 Kota Tersedianya Informasi
Potensi Investasi Melalui
Media Promosi
1000
brosur,100
tas Souvenir
pameran,4
banner
62,744,000 Pengembangan potensi
unggulan daerah
Kab.50 Kota Tersedianya Informsi
Potensi Investasi
Melalui Media
Promosi
1000
brosur,100
tas Souvenir
pameran,4
banner
118,510,000
3 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
Kab.50 Kota Terlaksanya seminar
dan loka karya peluang
investasi
3 Kali
Koordinasi
ke Pusat,22
kali ke
Propinsi
52,454,000 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
BPMPPT Terlaksanya seminar
dan loka karya
peluang investasi
3 Kali
Koordinasi
ke Pusat,22
kali ke
Propinsi
95,779,000
4 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
Kab.50 Kota Terlaksanya pembinaan
dan pengawasan
penanaman modal
Perusahaan
yang telah
memiliki
perizinan
penanaman
modal, 2 Tim
Pembinaaan
dan
Pengawasan
270,500,000 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
Kab.50 Kota Terlaksanya
pembinaan dan
pengawasan
penanaman modal
Perusahaan
yang telah
memiliki
perizinan
penanaman
modal, 2 Tim
Pembinaaan
dan
Pengawasan
223,775,000
5 Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Indonesia Terselenggaranya
pameran investasi
3 kali event
pameran
Investasi
213,004,000 Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Indonesia Terselenggaranya
pameran investasi
3 kali event
pameran
Investasi
448,980,000
6 Bimbingan dan Penyuluhan
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Kab.50 Kota Adanya peningkatan dan
pemahaman aparatur
dan dunia usaha tentang
pelaksanaan
penanaman modal
1000
Aparatur dan
Masyarakat
164,513,000 Bimbingan dan Penyuluhan
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Kab.50 Kota Adanya peningkatan
dan pemahaman
aparatur dan dunia
usaha tentang
pelaksanaan
penanaman modal
1000
Aparatur dan
Masyarakat
164,513,000
2.1.2. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
28% 656,530,200 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
26% 779,530,200
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-15
1. Pengembangan Sistem
informasi penanaman modal
Kab.50 Kota Tersedianya data dan
informasi di bidang
penanaman modal
25 Laporan 75,645,000 Pengembangan Sistem
informasi penanaman modal
Kab.50 Kota Tersedianya data dan
informasi di bidang
penanaman modal
25 Laporan 71.,892,000
2 Penyusunan Sistem informasi
penanaman modal di daerah
Kab.50 Kota Terimplementasainya
Sistim Pelayanan
Informasi Penanaman
Modal Secara Elektronik
100% 54,000,000 Penyusunan Sistem informasi
penanaman modal di daerah
BPMPPT Terimplementasainya
Sistim Pelayanan
Informasi Penanaman
Modal Secara
Elektronik
100% 91,000,000
3 Penyederhanaan prosedur
perizinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
Kab.50 Kota Terlaksananya
Pelayanan Perizinan bagi
masyarakat di kab.Lima
Puluh Kota
2100 izin 230,261,000 Penyederhanaan prosedur
perizinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
BPMPPT Terlaksananya
Pelayanan Perizinan
bagi masyarakat di
kab.Lima Puluh Kota
2100 izin 316,261,000
4 Kajian Kebijakan penanaman
modal
Kab.50 Kota Tersedianya Peraturan
/Kebijakan Penanaman
Modal
3 Kebijakan 249,624,200 Kajian Kebijakan penanaman
modal
BPMPPT Tersedianya Peraturan
/Kebijakan
Penanaman Modal
3 Kebijakan 269,592,500
5 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kab.50 Kota Terlaksananya monev
dan pelaporan kebijakan
penanaman modal di
kab.Lima Puluh Kota
470 Kali 47,000,000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
BPMPPT Terlaksananya monev
dan pelaporan
kebijakan penanaman
modal di kab.Lima
Puluh Kota
470 Kali 47,000,000
2.2.1. Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah
Tingkat pengembangan
data/ informasi
85% 287,899,000 Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah
Tingkat
pengembangan data/
informasi
83% 287,899,000
1.
Kajian Potensi sumberdaya
yang terkait dengan investasi
Kab.50 Kota Tersedianya kajian
potensi sumberdaya
yang terkait investasi
daerah
1 buah
kajian
potensi
252,174,000 Kajian Potensi sumberdaya
yang terkait dengan investasi
BPMPPT Tersedianya kajian
potensi sumberdaya
yang terkait investasi
daerah
1 buah
kajian
potensi
352,810,000
2.
Penyusunan Buku Statistik
Investasi Daerah
Kab.50 Kota Tersedianya data
Perkembangan Investasi
yang akurat
1000 Buku
statistik
penanaman
modal
35,725,000 Penyusunan Buku Statistik
Investasi Daerah
BPMPPT Tersedianya data
Perkembangan
Investasi yang akurat
1000 Buku
statistik
penanaman
modal
40,929,500
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2.2.2. Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
57,000,000 96,442,500
1.
Pembentukan unit khusus
penanganan pengaduan
masyarakat
Kab.50 Kota Terbentuknya Unit
Khusus Penanganan
Pengaduan mengenai
Perizinan dan Non
Perizinan
150 layanan
Pengaduan
57,000,000 Pembentukan unit khusus
penanganan pengaduan
masyarakat
Kab.50 Kota Terbentuknya Unit
Khusus Penanganan
Pengaduan mengenai
Perizinan dan Non
Perizinan
150 layanan
Pengaduan
96,442,500
T O T A L 2,996,338,200 4,127,263,500
}
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh
diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari
bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada
hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, BPMPPT berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi
masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam
kesempatan Musrenbang tahun 2014, Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian
serius BPMPPT dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015. Suatu
langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun
berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program
dan kegiatan BPMPPT dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.
r. ALIS MARAJO
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan
program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2015, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain
pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan
penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan
dalam RPJMN tersebut meliputi :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-2
diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-
poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang
disusun oleh BPMPPT harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian
prioritas pembangunan nasional ini.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di
bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
Dibidang Perizinan terdiri dari Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan
bertugas mengkoordinasikan Tim Kerja Teknis yang terdiri dari unsur-unsur
perangkat daerah yang terkait yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan.
Tujuan dari Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu tersebut
tidak lain adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku bisnis/investor dan
Pemerintah Daerah dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik
antar SOPD, ruang waktu serta pelayanan publik sebagai fungsi pemerintahan,
kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu juga untuk
mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Peningkatan investasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi
baik faktor luar maupun dalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan
kepastian hukum. Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai peluang untuk menarik
investasi karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang masih dapat
dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik
dalam maupun luar negeri.
Sektor potensi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi
terutama investasi dibidang agraris sesuai dengan Misi Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota yang memerlukan fasilitas PMA/PMDN, fasilitas PMA/PMDN diperlukan
untuk perubahan-perubahan dalam pelayanan investasi, yang terdiri dari :
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-3
1. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
2. Pemberian lokal insentif bagi investor .
3. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal.
4. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif.
5. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini.
Menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan
kerja keras dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan
perbaikan-perbaikan iklim investasi yang kondusif, sehingga sasaran investasi dapat
terwujud.
Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di atas Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya
melaksanakan penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, fokus peningkatan
investasi pada BKPM Propinsi yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat
2011 – 2015 adalah sebagai berikut :
a. Harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan yang didukung oleh
kegiatan prioritas sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelayanan investasi
2. Pengkajian potensi penanaman modal dI daerah
3. Peningkatan pengawasan atas persetujuan investasi
b. Peningkatan fasilitas investasi yang didukung oleh kegiatan prioritas sebagai
berikut:
1. Percepatan implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Prizinan
Investasi Secara Elektonik (SPIPISE).
2. Peningkatan pelayanan dan bantuan hokum penanaman modal
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-4
5. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industry agribisnis
dan sumber daya alam lainnya.
c. Peningkatan Program Promosi Investasi :
1. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan
luar negeri.
2. Penyelenggaraan pameran dan penyedian sarana promosi penanaman
modal untuk kegiatan didalam dan luar negeri.
3. Kerjasama regional di bidang penanaman modal.
4. Kerjasama dengan dunia usaha swasta di dalam dan luar negeri di bidang
penanaman modal.
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi Kabupeten
Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya
Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang
Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM),
penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai
Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan
investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-5
Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka
ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Ketahanan pangan
3. Pengembangan kawasan strategis
4. Penaggulangan kemiskinan.
5. Pendidikan.
6. Kesehatan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPMPPT
3.2.1 Telaahan terhadap Renstra BPMPPT Tahun 2010-2015
Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lima Puluh Kota disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Lima
Puluh Kota, dimana Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Terwujudnya
Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang
Bernuansa adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Misi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azazi manusia
(HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila
sebagai Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor rill
dengan investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart.
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyakat dan lingkungan yang sehat.
Dari rumusan Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut maka Visi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2010-2015
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-6
disesuaikan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan
(impian) yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Rumusan Visi sebagai berikut :
TERWUJUDNYA INVESTASI DAN PERIZINAN MELALUI
PELAYANAN YANG PRIMA
Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan BPMPPT
selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada peningkatan kualitas
penyelanggaraan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPMPPTke depan. Di samping
itu juga ke arah peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan yang dihasilkan.
Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :
1. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur.
4. Menyediakan data dan informasi peluang investasi yang Akurat.
5. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal
6. Menyelenggarakan pelayanan melalui prosedur yang tepat, cepat, mudah,
transparan dan akuntabel dengan sikap pelayanan yang ramah, sopan dan
bersahabat.
Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah
yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan
pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai
dengan Renstra BPMPPT yang akan menggambarkan sesuatu yang akan
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-7
dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada Visi dan Misi serta
berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pengembangan investasi.
Tujuan yang telah dirumuskan adalah :
1. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian
penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.
2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif.
3. Meningkatkan analisa potensi sumberdaya dan penyediaan data dan
informasi penanaman modal yang akurat.
4. Meningkatkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk mengurus legalitas
usahanya agar masyarakat dapat berusaha dengan tenang dan nyaman.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan yang telah dirumuskan di atas harus konsisten dengan tugas pokok
dan fungsi serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.
Pencapaian tujuan dijabarkan dalam sasaran yang ditentukan baik dalam
bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang ingin dicapai suatu organisasi dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Sasaran yang ingin
dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah :
a. Terlaksananya koordinasi antar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD)
dalam kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu,
terarah dan sistematis dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non
perizinan.
b. Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi yang efektif.
c. Terlaksananya analisa potensi sumberdaya dan penyediaan data dan informasi
penanaman modal yang akurat.
d. Terciptanya motivasi dan inisiatif masyarakat untuk mengurus legalitas usahanya
agar masyarakat dapat berusaha dengan tenang dan nyaman.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-8
e. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat.
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPMPPT Tahun 2015
Selain merupakan penjabaran Renstra BPMPPT, maka Renja BPMPPT tahun
2015 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota (RKPD) Tahun 2015. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja
BPMPPT maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait
dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan BPMPPT.
Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
I. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya:
I.1. Bidang Perizinan
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan usaha karena
masyarakat menganggap, memerlukan waktu yang lama untuk menerbitkan
suatu izin usaha
2. SDM aparatur masih kurang karena masih banyaknya perizinan yang
diproses.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
pelayanan perizinan.
4. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD dalam proses menerbitkan izin.
I.2. Bidang Pelayanan
1. Kurangnya sosialisasi mengenai pelayanan perizinan bagi investor
2. Kurangnya Koordinasi antara Pusat, propinsi dan daerah mengenai data
investor yang ada
3. Kurangnya input data komoditi asli yang dimiliki daerah
4. Kurangnya alat bantu penanganan pelayanan perizinan yang dapat jadi
pedoman oleh investor karena ketiadaan
II. Solusi yang bisa dilakukan antara lain:
2.1. Bidang Perizinan
1. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang perizinan dan non
perizinan serta mekanisme pengurusan perizinan dan non perizinan.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-9
2. Perlu dibuat aturan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan
legalitas perizinan.
2.2. Bidang Pelayanan
a. Perlunya sosialisasi mengenai pelayanan perizinan kepada investor
b. Perlunya koordinasi antara pusat, propinsi dan daerah mengenai data
investor yang ada
c. perlunya input data komoditi asli yang dimiliki daerah
d. perlunya alat bantu penanganan pelayanan perizinan yang dapat jadi
pedoman oleh investor.
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan BPMPPT untuk Rencana Kerja BPMPPT tahun
2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BPMPPT tahun
2010-2015. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri
No. 21 tahun 2011.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan BPMPPT dikelompokkan
ke dalam 3 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan
program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan
urusan penanaman modal, urusan pemerintahan daerah.
Ringkasan Program dan Kegiatan BPMPPT pada tahun 2015 dapat dilihat pada
tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-10
penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
6. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4. Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
JML 5 Program 20 Kegiatan
Tabel 3.2
Program dan kegiatan Ruang Lingkup Urusan Penanaman Modal
No PROGRAM KEGIATAN
1 Peningkatan promosi dan
kerjasama investasi
1. Peningkatan fasilitasi terwujudnya
kerjasama strategis antara usaha besar
dan usaha kecil menengah
2. Pengembangan potensi unggulan daerah
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha
4. Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
5. Penyelenggaraaan pameran investasi
6. Bimbingan dan Penyuluhan pelaksanaan
Penanaman Modal
2 Program peningkatan iklim
investasi dan realisasi
investasi
1. Pengembangan Sistem informasi
penanaman modal
2. Penyusunan Sistem informasi
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-11
penanaman modal di daerah
3. Penyederhanaan prosedur perizinan dan
peningkatan pelayanan penanaman
modal
4. Kajian Kebijakan penanaman modal
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 Program Penyiapan Potensi
sumber daya, sarana dan
prasarana daerah
1. Kajian Potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
2. Penyusunan Buku Statistik Investasi
Daerah
JML 3 Program 13 Kegiatan
Tabel 3.3
Program dan Ruang Lingkup Urusan Otonomi Daerah
No PROGRAM KEGIATAN
1. Program Menginfestasikan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1. Pembentukan unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
JML 1 Program 1 Kegiatan
Berdasarkan tiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015
BPMPPT melaksanakan 9 program dengan 34 kegiatan. Adapun mengenai uraian
kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan BPMPPT
Tahun 2015 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 berikut.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 12
Tabel 3.4
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Cap
Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah ke...
Sesuai
Sasaran
Daerah ke... Kriteria
Kegiata
n
(1/2/3/
4)
Target
Cap
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP
SKPD
734,396,000
807,835,600
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
566,885,000
623,573,500
x xx xx 01 01 Penyedia jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan
pelaksanaan surat menyurat
dan administrasi perkantoran
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 2,900,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 3,190,000
x xx xx 01 02 Penyedia jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
Terlaksananya pembayaran
listrik, air,telepon dan internet
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 43,200,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 47,520,000
x xx xx 01 06 Penyedia jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasioanl
tersedianya biaya pembayaran
pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 6,800,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 7,480,000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan
administrasi keuangan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Paket 145,300,000 APBD 1 a 4 1 Paket 159,830,000
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya kebutuhan
kebersihan kantor
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 105,450,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 115,995,000
Lembar 1 dari 11
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 13
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 41,320,000 1 a 4 1 Tahun 45,452,000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 23,956,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 26,351,600
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listruk dan
instalasi listrik
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 1,534,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 1,687,400
x xx xx 01 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan
&minuman pegawai dan tamu
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 4,500,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 4,950,000
x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daaerah
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 191,925,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 211,117,500
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
151,511,000
APBD
166,662,100
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas
operasional sesuai kebutuhan
Kab. Lima
Puluh Kota
2 unit
kendaraa
n roda 2
40,500,000 APBD 1 a 4 4 unit
sepeda
motor
44,550,000
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung
kantor
Kab. Lima
Puluh Kota
5 bh
Laptop, 3
unit
Komputer
/PC, 6
Printer
22,511,000 APBD 1 a 4 2 unit
Laptop, 2
buah UPS
24,762,100
x xx xx 02 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan
gedung kantor BPMPPT
Kab. Lima
Puluh Kota
2 bh
lemari, 2
bh filling
kabinet, 1
set
gorden,
10 meja
kerja, 10
kursi kerja
11,000,000 APBD 1 a 4 4 buah
lemari,
kursi,
meja
12,100,000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya operasional
kendaraan Dinas/Operasioanl
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 44,500,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 48,950,000
x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan
AC,Komputer dan Laptop serta
Jaringan/ Peralatan Lainya
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 8,000,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 8,800,000
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14
x xx xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terpeliharanya gedung kantor Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 25,000,000 APBD 1 a 4 1 Tahun 27,500,000
x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian olah raga
dan perlengkapannya
Kab. Lima
Puluh Kota
46
buah/Stel
pakaian
olah raga
0 APBD 1 a 4
x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
-
-
x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terikutinya
pelatihan/workshop/ bimbingan
teknis bagi aparatur
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Tahun 0 APBD 1 b 4 1 Tahun 0
x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kenerja dan
keuangan
16,000,000
17,600,000
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, Penetapan
Kinerja, RKA, DPA, DPPA,
Laporan Bulanan, Adm
Kepegawaian, Laporan dan
Barang BPMPPT
Kab. Lima
Puluh Kota
9
Dokumen
10,000,000 APBD 1 a 4 7
Dokumen
11,000,000
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahunan
Kab. Lima
Puluh Kota
2 laporan
semester
dan 1
laporan
akhir
tahun
6,000,000 APBD 1 a 4 2 laporan
semester
dan 1
laporan
akhir
tahun
6,600,000
1 Urusan Wajib
921,816,200
1,967,999,500
1 16 Penanaman Modal
891,816,200
1,934,999,500
1 16 xx 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
404,265,000
783,705,400
1 16 xx 15 01 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya
kerjasama strategis antara usaha besar
dan usaha kecil menengah
Terfasilitasinya strategis antara
usaha besar, kecil dan
menengah
Sumatera
Barat
1 x temu
usaha
27,966,000 APBD 4 c 2,3 1 x temu
usaha
30,762,600
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 15
1 16 xx 15 02 Pengembangan potensi unggulan
daerah
Tersedianya Informasi Potensi
Investasi Melalui Media
Promosi
Kab. Lima
Puluh Kota
1000
brosur,
100 tas
souvenir
pameran,
4 banner
50,586,000 APBD 3 a 2 1000
brosur,
100 tas
souvenir
pameran,
4 banner,
250 buku
peluang
investasi
115,133,720
1 16 xx 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama
di bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha
Terlaksanya koordinasi dan dan
kerjasama antara instansi
pemerintah dan dnia usaha
Kab. Lima
Puluh Kota
3 kali
koordinasi
ke pusat,
22 kali ke
Provinsi
50,210,000 APBD 1 a 2 4 kali
koordinasi
ke pusat,
22 kali ke
Provinsi, 2
kali
koordinasi
ke swasta
133,935,880
1 16 xx 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
Terbentuknya tim pembinaan
dan pengawasan penanaman
modal
Kab. Lima
Puluh Kota
Perusaha
an yang
telah telah
memiliki
perizinan
penanam
an modal,
2 Tim
pembinaa
n dan
pengawas
an
100,500,000 APBD 1 b 3 Perusaha
an yang
telah telah
memiliki
perizinan
penanam
an modal,
2 Tim
pembinaa
n dan
pengawas
an
110,550,000
1 16 xx 15 10 Penyelenggaraaan pameran investasi Terselenggaranya pameran
investasi
Indonesia 3 kali
event
pameran
investasi
115,000,000 APBD 3 c 3 4 kali
event
pameran
investasi
212,358,900
1 16 xx 15 12 Bimbingan dan Penyuluhan
pelaksanaan Penanaman Modal
Adanya peningkatan dan
pemahaman aparatur dan
dunia usaha tentang
pelaksanaan penanaman
modal
Kab. Lima
Puluh Kota
1000
aparatur
dan
masyarak
at
60,003,000 APBD 1 e 2 1000
aparatur
dan
masyarak
at
180,964,300
1 16 xx 16 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
364,185,200 726,996,600
1 16 xx 16 04 Pengembangan Sistem informasi
penanaman modal
Tersedianya data dan informasi
di bidang penanaman modal
Kab. Lima
Puluh Kota
25
laporan
20,225,000 APBD 4 c 1 25
laporan
83,209,500
1 16 xx 16 05 Penyusunan Sistem informasi
penanaman modal di daerah
Teromplementasainya Sistim
Pelayanan Informasi
Penanaman Modal Secara
Elektronik
Kab. Lima
Puluh Kota
100% 45,000,000 APBD 1 a,b 3 100% 49,500,000
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 16
1 xx xx 16 06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan
peningkatan pelayanan penanaman
modal
Terlaksananya Pelayanan
Perizinan bagi masyarakat di
kab.Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh Kota
2100 izin 165,261,000 APBD 1 a,b 2,3 2100 izin 181,787,100
1 xx xx 16 07 Kajian Kebijakan penanaman modal Tersedianya Peraturan
/Kebijakan Penanaman Modal
Kab. Lima
Puluh Kota
3
Kebijakan
108,699,200 1 e 1 3
Kebijakan
385,000,000
1 xx xx 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev dan
pelaporan kebijakan
penanaman modal di kab.Lima
Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh Kota
470 kali 25,000,000 APBD 1 b 1 229.1666
667
27,500,000
1 16 xx 17 Program Penyiapan Potensi sumber
daya, sarana dan prasarana daerah
123,366,000
424,297,500
1 16 xx 17 01 Kajian Potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
Tersedianya kajian potensi
sumberdaya yang terkait
investasi daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
1 buah
kajian
potensi
103,716,000 APBD 4 c 1 1 buah
kajian,
200 buku
kajian
potensi
385,000,000
1 16 xx 17 03 Penyusunan Buku Statistik Investasi
Daerah
Tersedianya data
Perkembangan Investasi yang
akurat
Kab. Lima
Puluh Kota
100 buku
statistik
penanana
man
modal
19,650,000 APBD 4 c 2 100 buku
statistik
penanam
an modal
39,297,500
1
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
30,000,000 33,000,000
1 20 xx 24 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
30,000,000
33,000,000
20 xx 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
Terbentuknya Unit Khusus
Penanganan Pengaduan
mengenai Perizinan dan Non
Perizinan
Kab. Lima
Puluh Kota
150
layanan
pengadua
n
30,000,000 APBD 1 b 3 140
layanan
pengadua
n
33,000,000
JUMLAH
1,656,212,200
2,775,835,100
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2014 IV-1
BAB IV
PENUTUP
Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan
di tingkat SKPD, BPMPPT telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(Renstra BPMPPT) Tahun 2010-
2015 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan
dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan
fungsi BPMPPT. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka
Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati No. 24 tahun 2014
Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2015.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka
BPMPPT juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja BPMPPT (Renja BPMPPT)
tahun 2015. Renja BPMPPT ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja
tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh pengguna anggaran beserta jajarannya pada tahun yang akan datang.
Keberhasilan pelaksanaan Renja BPMPPT ini sangat tergantung kepada peran
aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPMPPT. Untuk itu diperlukan sikap mental,
tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPMPPT, melalui pemberian
dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi
dan kemampuan masing-masing.
Keberhasilan pelaksanaan Renja BPMPPT juga tergantung kepada keseriusan
segenap unsur BPMPPT dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi
dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan
pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik
dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan
maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran
berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan
tersebut sudah dapat diselesaikan.
Rencana Kerja BPMPPT Lima Puluh Kota Tahun 2014 IV-2
Demikian Rencana Kerja BPMPPT Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2015
disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPMPPT dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota,
Ir. M. YUNUS, MT Pembina Utama Muda (IV.c)/ NIP. 19630514 199203 1 004