RENCANA AKSI NASIONALyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2017/KP/may/renaksi_may... · Jumlah...

| Renaksi Dit.Mutu & Akreditasi Yankes 1

RENCANA AKSI NASIONAL DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2016 - 2019

DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

perkenanNya, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi

Pelayanan KesehatanTahun 2016-2019 dapat tersusun.

Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan salah satu jawaban

dalam upaya meingimplementasikan 3 pilar kebijakan utama

Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Kesehatan Nasional, yaitu;1). Menekankan pada

pentingnya paradigma sehat, 2). Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan 3). Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan yang bermutu dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya. Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan ini akan menjadi arah perencanaan, program dan

kegiatan serta implementasinya terkait pelaksanaan Program Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan dalam mendukung pencapaian salah satu target Indikator Kinerja Program (IKP)

pembangunan kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan proses pemilihan tujuan, kebijakan, sasaran dan

penentuan strategi, program dan kegiatan yang diperlukan dalam meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan melalui Akreditasi.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur sebagai bahan laporan kinerja tahunan Direktorat Mutu dan

Akreditasi sampai dengan tahun 2019.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan

kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga selesainya Rencana Aksi Kegiatan ini.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan di

Indonesia. Selamat bekerja, mari membangun Negara Indonesia tercinta. Salam sehat.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan,

dr. Eka Viora, Sp.KJ NIP 195806301987092001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Sasaran

D. Dasar hukum

E. Ruang Lingkup

BAB II SITUASI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA

BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN UPAYA PENINGKATAN MUTU

DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

A. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer

B. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

C. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya

D. Analisa Situasi (SWOT), Analisis Posisi Bersaing dan Peta Jalan Upaya

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI

PELAYANAN KESEHATAN

A. Kebijakandan Strategi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

B. Kebijakandan Strategi dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan Primer

C. Kebijakandan Strategi dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan Rujukan

D. Kebijakandan Strategi dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan Lainnya


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN

KESEHATAN

A. Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan Primer

B. Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan Rujukan

C. Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan Lainnya

BAB VI PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DALAM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VII PEMBIAYAAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan

merupakan investasi untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendukung

pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan

kemiskinan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,

diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu telah mulai

mantap. Hal ini harus dibuktikan dengan membaiknya mutu pelayanan kesehatan yang

didukung dengan ketersediaan Sumber Daya seperti sarana, prasarana, alat, tenaga, dan

anggarandengan sasaran akhir meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat,serta menurunnya kesenjangan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan

antar daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 14 menyatakan,

“Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina,

dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh

masyarakat”.Hal ini selaras dengan pasal 55 yang intinya mengamanahkan bahwa

pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.

Untuk mewujudkan sasaran pokok tersebut maka upaya peningkatan akses dan mutu

pada tahun 2015 menjadi salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan khususnya Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya

Kesehatan Rujukan dan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana

Kesehatan sebagaimana tercantum dalam RAN Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

tahun 2015 – 2019 dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan Tugas Pokok

berdasarkan Permenkes Nomor 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan. Setelah adanya restrukturisasi organisasi berdasarkan

Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan maka sejak Januari tahun 2016 tugas pokok dan fungsi peningkatan mutu

menjadi tanggung jawab Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMN dan Renstra

Kemenkes 2015 – 2019 yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, maka perlu disusun


Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan periode tahun

2016 – 2019.

B. TUJUAN

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Tahun 2016– 2019 bertujuan untuk:

1. Mendukung Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019

2. Tersedianya panduan pelaksanaan kegiatan mutu dan akreditasi pelayanan Kesehatan

2016 - 2019

3. Mendukung tercapainya indikator Kementerian Kesehatan

4. Adanya kesinambungan dan kelanjutan program mutu dan akreditasi pelayanan

kesehatan tahun 2016 - 2019

C. SASARAN

1. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota

2. Lintas program

3. Lintas sektor/Kementerian/Lembagaterkait

4. Pemerintah daerah, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan Primer, Organisasi

perumahsakitan, Badan Pengawas Rumah Sakit,Asosiasi Institusi Pendidikan,

Organisasi non pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat madani serta

pemerhati mutu dan akreditasipelayanankesehatanlainnya.

D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (INDIKATOR KELUARAN)

1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

3. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi

4. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi standar mutu pemantapan

mutu eksternal tingkat nasional

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan

Konsumen,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tetang PelayananPublik,

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang

PraktikKedokteran,

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan,

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,


6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan

Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang

TenagaKesehatan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentangKeperawatan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia,

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentangSistem

Kesehatan Nasional,

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMNTahun

2016 – 2020;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang

Akreditasi Laboratorium Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2010tentang Izin

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;


Laboratorium Klinik;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011tentang Izin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;


Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;


Akreditasi Rumah Sakit;


Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013tentang

Perubahanatas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/3/2010

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;


Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014tentang Klinik;


Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;


Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit;


26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015tentang

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik MandiriDokter, dan Tempat

Praktik Mandiri Dokter Gigi;


Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;


Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga


Standar Pelayanan Minimal


Manajemen Puskesmas,

32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1435 Tahun 2011 tentang Komite Akreditasi

Laboratorium Kesehatan;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 390 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah

Sakit Rujukan Nasional;

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 391 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah

Sakit Rujukan Provinsi dan Regional;

35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang RenstraKementerian

Kesehatan Tahun 2016 – 2020;

36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400 Tahun 2016 tentang Penetapan BBLK

Palembang, BBLK Jakarta, BBLK Surabaya dan BBLK Makassar sebagai

Penyelenggara PME Tingkat Nasional.

37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432 Tahun 2016 tentang Komisi Akreditasi

FKTP

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Aksi Kegiatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan meliputi:

1. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas

2. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit

3. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan


BAB II

SITUASI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA

A. SITUASI SAAT INI Beberapa Isu permasalahan Mutu Pelayanan Kesehatan:

1. Sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan sebuah sistem yang dinamis

dapat mengikuti berbagai perubahan baik dari peribahan sistem kesehatan maupun dari

perubahan sistem di luar kesehatan. Salah satu perubahan besar dalam sistem

kesehatan adalah perubahan dalan sistem jaminan kesehatan nasional. Di luar sistem

kesehatan perubahan yang sangat terasa adalah semakin meningkatnya tuntutan

keterbukaan yang terkait dengan keterbukaan publik.

a. Pelayanan kesehatan di tingkat primer,Termasuk pelayanan penunjang

b. Pelayanan Kesehatan di tingkat rujukan, termasuk pelayanan penunjang

c. Pelayanan Kesehatan Lainnya

2. JKN telah membuat perubahan mendasar dalam sub sistem pembiayaan di dalam

Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Perubahan ini belum diikuti dengan perubahan

mendasar pada sub sistem yang lainnya secara optimal termasuk perubahan dalam

pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan melalui regulasi mutu kesehatan.

Kerangka kerja regulasi kesehatan yang terdiri dari upaya perijinan, peningkatan mutu

pelayanan kesehatan, pengaturan jumlah dan penyebaran fasilitas SDM kesehatan,

serta sosialisasi kepada masyarakat berjalan seperti sebelum penerapan JKN kecuali

untuk regulasi yang terkait dengan tarif INA CBGs dan Sistem Kapitasi.

a. Pelayanan kesehatan ditingkat primer

Sejak tahun 2012 ada inisiasi dari kemenkes melalui Dit BUKD Ditjen BUK akan

dijadikan gate keeper dalam mendukung sistem JKN, oleh karena itu dibutuhkan

pelayanan kesehatan di FKTP yang berkualitas. Sejalan dengan itu maka Permenkes

75 tahun 2014 tentang Puskesmas telah mengamanatkan bahwa Puskesmas wajib

terakreditasi, demikian juga dengan klinik pratama sebagimana yang diamanatkan

dalam permenkes nomor 9 tahun 2014. Pada saat yang bersamaan pada tahun

kedua Tahun 2012-2013 menyusun standar akreditasi. Kemudian ujicoba standar

pada tahun 2014. Kemudian ujicoba implementasi akreditasi puskesmas di 2 provinsi

yaitu NTT dan Jatim pada tahun 2015 dengan dana AIPHSS. Pada tahun 2015 ada

100 Puskesmas yang terakreditasi di 93 Kecamatan dengan kategori kelulusan

tingkat Paripurna 2 (0,2%) dari puskesmas yang disurvei, dari kategori kelulusan

tersebut menunjukan bahwa puskesmas yang sudah memberikan pelayanan sesuai

standar khususnya terkait dengn mutu baru 0,2%. Dengan demikian dapat

disimpulkan sementara masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.


Periode 2015-2017 lebih mengedepankan lebih pada tahap pengenalan, Sosialisasi

dan pemahaman serta sosialisasi budaya mutu dan keselamatan, dan pengenalan

tata kelola yang baik (manajemen puskesmas) dan tata kelola klinisnya. Periode

2018-2019 diharapkan sudah muncul kesadaran bagi Dinkes dan Puskesmas bahwa

akreditasi adalah kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan

pasien yang bertahap dan berkesinambungan.

b. Pelayanan kesehatan ditingkat rujukan

Upaya peningkatan mutu banyak dilakukan dalam berbagai macam kegiatan dan

diselenggarakan oleh barbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sejak tahun

1995 pemerintah melakukan inisiasi untuk mengukur mutu pelayanan RS melalui

akreditasi. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga Komisi Akreditasi RS dan sarana

kesehatan lainnya (KARS) di bawah koordinasi Ditjen Yanmed. Secara bertahap

KARS menerapkan standar akreditasi: 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan

dengan orientasi pada input dan dokumen yang berlaku sampai dengan Juni 2012.

Sejak tahun 2012 KARS menerapkan standar versi 2012 yang diadopsi dari JCI edisi

4. Dalam standar Versi 2012 sudah menerapkan input, proses, dan output secara

terintegrasi. Pada tahun 2015 KARS menjadi lembaga independen dan

mendapatkan Sertifikasi ISQUA yaitu lembaga internasional yang melaksanakan

akreditasi lembaga akreditasi secara kelembagaan dan pelatihan surveior.

Pencapaian akreditasi RS di indonesia sampai dengan 2017 sebanyak 44%

dinyatakan lulus Paripurna dari seluruh RS di Indonesia. Dengan demikian masih

perlu ditingkatkan pelayanan mutu dan keselamatan pasien agar dapat memenuhi

standar akreditasi akreditasi dengan kelulusan Paripurna.

c. Pelayanan kesehatan lainnya

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya, salah satunya peningkatan

mutu laboratorium kesehatan telah dilakukan sejak tahun 2008 yaitu dengan

ditetapkannya Kepmenkes 298 tahun 2008 tentang akreditasi laboratorium

kesehatan. Hingga saat ini jumlah labkes yang terakreditasi baru mencapai 121

Labkes dari 1000..... Labkes.

3. Beberapa permasalahan mutu pelayanan kesehatan antara lain: pelayanan yang belum

sesuai dengan kebutuhan pasien, minimnya keterlibatan pasien dan keluarga, belum

optimalnya pemenuhan terhadap hak pasien dan keluarga, rendahnya mutu dan

keselamatan pasien, serta fragmentasi sistem pelayanan kesehatan, dll. Selama era

JKN, indikator mutu yang mengukur akses dan efisiensi sangat menjadi perhatian.

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mutu pelayanan kesehatan seperti

efektifitas, keselamatan, responsiveness, dll. Beberapa upaya peningkatan mutu yang

telah ada dilakukan melalui mekanisme:


a. Lisensi atau perijinan seperti: perijinan RS, Ijin Klinik, Ijin Apotik yang diberikan

Kementerian Kesehatan atau Dinkes.

b. Mekanisme Sertifikasi seperti RS Sayang Ibu dan Anak, Bidan Delima, Sertifikat

ACLS dan ATLS

c. Akreditasi seperti Akreditasi RS, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Laboratorium,

Akreditasi Klinik, dll

B. SITUASI YANG DIHARAPKAN Kondisi umum kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan,

perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh

berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan

perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sudah terdapat di hampir semua

Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi, namun pemerataan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat

dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Demikian

juga dengan sistem rujukan, belum dapat berjalan dengan optimal.

Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasi

kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara

Pusat dan Daerah, kapasitas SDM daerah terutama dalam perencanaan dan sistem

informasi.Di sisi lain, jumlah, jenis, mutu pelayanan kesehatan juga masih belum merata,

terutama karena ketersediaan SDM kesehatan baik jumlah, jenis dan mutuserta

kompetensi yang belum merata terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan

perbatasan. Demikian juga ketersedian sarana prasarana dan peralatan masih kurang

memadai terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain :

1. Penguatan upaya promotif dan preventif

2. Perubahan Pola Penyakit

Beban ganda penyakit, dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah

penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit

tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang

bersamaan (double burden)

3. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional mutu kesehatan

masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial

ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.

4. Mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan belum optimal.

5. Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidak merata.

6. Jangkauan Akses Menuju Universal Health Coverage.

7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.


8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan

lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

9. Diberlakukannya Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Pelayanan JKN :

a. akreditasi FKTP merupakan salah satu syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS

Bidang Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2021

b. akreditasi Rumah Sakit merupakan salah satu syarat untuk dapat bekerjasama dengan

BPJS Bidang Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2019

10. Kesiapan tenaga Indonesia menghadapi dan bersaing dengan diberlakukannya

Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga perdagangan bebas yang mencakup barang dan

jasa, termasuk jasa kesehatan antar sesama negara anggota ASEAN tidak ada

batasnya lagi.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, maka Kementerian Kesehatan telah

menetapkan 3 (tiga) pilar utama kebijakan pembangunan kesehatan yaitu; 1) Menekankan pada

pentingnya paradigma sehat, 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan 3) Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan yang bermutu dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setingggi-

tingginya.

Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir

stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya

promotif-preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan

keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan

mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting

sebagai berikut:

a. Peningkatan akses, Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan

b. Penerapan pendekatancontinuum of care.

c. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).

Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh

masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam

pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package,

menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan

kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setingi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas memiliki peranan penting dalam Sistem Kesehatan Nasional, khususnya dalam sub

sistem upaya kesehatan oleh karena itu Puskesmas dituntut agar dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang bermutu.

Agar fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dapat menjalankan fungsinya

secara optimal, perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun


sumberdaya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan

bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu,

manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat dengan

menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan yang bermutu.

Penilaian keberhasilan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dapat

dilakukan oleh internal organisasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan itu sendiri,

yaitu dengan Penilaian Kinerja fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang

mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung

dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan

manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan

primer dan rujukan, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan

standard yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.

Sejalan dengan hal tersebut, maka melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75

tahun 2014, pasal 39 telah mengamanatkan bahwa Puskesmas dalam peningkatan mutu

pelayanan, maka Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun

sekali. Demikian juga dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa RS wajib

terakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi Puskesmas dan rumah sakitjuga telah

ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang

juga sekaligus indikator Kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebagaimana yang

diamanatkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2015-2019, yaitu

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal1 (satu) Puskesmas tersertifikasi akreditasi, dan

jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD tersertifikasi akreditasi nasional.

Selain itu diberlakukannya Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Pelayanan JKN dimana

akreditasi dipersyaratkan sebagai salah syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Bidang

Kesehatan yang akan diberlakukan pada tahun 2019 untuk akreditasi Rumah Sakit dan tahun

2021 untuk akreditasi Puskesmas.


BAB III

ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN UPAYA PENINGKATAN MUTU DAN

AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

Dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan,

perlu dilakukan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan dan

pencapaian target akreditasi pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan analisis SWOT

(Strength, Weakness, Oppurtinties, Threats) akan terindentifikasi faktor kekuatan dan

kelemahan relatif terhadap pencapaian tujuan.

A. Pelayanan Kesehatan Primer

1. Analisa Situasi

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

a) Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas sebagai salah satu Indikator Kinerja

Kementerian Kesehatan

b) Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan

kesehatan

c) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program

Akreditasi Puskesmas.

d) Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

e) Tersedianya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas

f) Tersedia sistem upaya kesehatan sampai tingkat Puskesmas.

g) Adanya tenaga surveior dan pendamping Akreditasi.

h) Kewenangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang

kesehatan

i) Terdapat Standar Pelayanan Minimal

j) Sudah memiliki standar akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama lainnya

k) Adanya Komisi Akreditasi FKTP

2) Kelemahan

a) Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.

b) Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu

baik dilintas program maupun lintas sektor.

c) Penyelenggaraan manajemen kesehatanbelum terpadu dan berkesinambungan

d) Belum semua pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM).

e) Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

f) Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang.


g) Keterbatasan sarana prasarana dan alkes

h) Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih

belum optimal.

i) Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan akreditasi cukup besar

j) Jumlah tenaga pendamping dan surveior masih kurang

k) Penyelenggara akreditasi FKTP belum independen

b. Faktor Eksternal

1) Peluang

a) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di

Puskesmas

b) Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

c) Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

d) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e) Adanya kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan dalam bidang

kesehatan.

f) Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada pemerintah

daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya

sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.

g) Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

2) Tantangan

a) Semakin terbukanya pasar bebas dengan diberlakukannya MEA.

b) Pemahaman surveior tentang konsep penilaian akreditasi tidak seragam

c) Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai

standar

d) Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Puskesmas belum terpenuhi

sesuai kebutuhan

e) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan.

2. Analisi Posisi Bersaing

Setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis

Posisi Bersaing. Namun sebelum dilakukan Analisis Posisi Bersaing maka perlu

ditentukan faktor internal dan eksternal tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan

(FKK) atau faktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.

FKK adalah faktor yang memiliki potensi atau kekuatan lebih besar dari pada faktor-

faktor lain yang terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah


ditetapkan atau faktor apa yang menyebabkan organisasi dapat berhasil mewujudkan

tujuan dan sasaran organisasi.Untuk memperoleh FKK dilakukan pembobotan semua

elemen yang ada pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Dalam menentukan bobot faktor dilakukan Focus Discution Group (FGD) berdasarkan

urgensi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor strategis yang dianggap

dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

2.1. Kekuatan

NO STRENGH BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas

sebagai salah satu Indikator Kinerja

Kementerian Kesehatan

0,3 80 24

2 Terdapat kebijakan pemerintah dalam

mendukung peningkatan mutu pelayanan

kesehatan

0.25 75 18,75

3 Terdapat berbagai sumber alokasi

anggaran dalam pelaksanaan program

Akreditasi Puskesmas.

0.25 75 18,75

4 Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan 0.2 70 14

TOTAL 1

79

2.2. Kelemahan

NO WEAKNESS BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah belum

optimal.

0.3 80 24

2 Perencanaan pembangunan kesehatan

sering tidak dilaksanakan secara terpadu

baik dilintas program maupun lintas

sektor.

0.25 75 18,75

3 Penyelenggaraan manajemen kesehatan

belum terpadu dan berkesinambungan 0.25 70 17,5

4 Belum semua pelayanan bidang

kesehatan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

0.2 70 14

TOTAL 1

74,25


2.3. Peluang

NO OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Tuntutan masyarakat terhadap

peningkatan mutu pelayanan kesehatan

di Puskesmas

0.35 80 28

2 Akreditasi merupakan salah satu

persyaratan kredensial sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama

yang bekerja sama dengan BPJS.

0.3 75 22,5

3 Terdapat peraturan perundangan yang

terkait dengan Akreditasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

0.2 70 14

4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah 0.15 70 10,5

TOTAL 1

75

2.4. Tantangan

NO THREAT BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Semakin terbukanya pasar bebas. 0,3 75 22,5

2 Pemahaman surveior tentang konsep

penilaian akreditasi tidak seragam 0.25 70 17,5

3 Banyaknya lembaga yang memberikan

pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai

standar

0.25 65 16,25

4 Terbatasnya rekrutmen tenaga

kesehatan sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan

0.2 65 13

TOTAL 1

69,25

Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik

analisis. Untuk koordinat x diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah

skor dari weakness, sedangkan di koordinat y diisi dengan bagian jumlah skor dari

threat dan jumlah skor dari opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi

bersaing sebagai berikut:


Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Puskesmas berada di kuadran I yang

mengindikasikan, Akreditasi Puskesmas mempunyai posisi bersaing dengan kondisi

kekuatan lebih menonjol daripadakelemahan, dan mempunyai peluang yang masih lebih

tinggi dari ancamannya, sehingga Akreditasi Puskesmas merupakan alat ukur yang tepat

untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan.

Peta Jalan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan (IKK) sebagaimana yang

tercantum dalam Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2015-2019 yaitu

jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi. Hingga saat

ini ada 7.160 Kecamatan (Permendagri No. 56 tahun 2015), dan ada 9.754 Puskesmas

(Pusdatin, Des 2015). Indikator ini sejalan dengan diberlakukannya Permenkes nomor 99

tahun 2015 tentang Pelayanan JKN dimana akreditasi dipersyaratkan sebagai salah syarat

untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Bidang Kesehatan yang akan diberlakukan pada

tahun 2021

Untuk mengupayakan terwujudnya percepatan pencapaian target tersebut, perlu disusun

Peta Jalan Akreditasi Puskesmas tahun 2016-2020 yang dibagi dalam beberapa tahapan,

dan pelaksanaan kegiatannya dikelompokkan dalam 5 tahun, guna menjamin

terlaksananya akreditasi Puskesmas secara sistematis dengan skala prioritas mengingat

keterbatasan sumber daya.

1. Tahun 2016

Target kumulatif : 700 kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi.

Pada tahun ini diutamakan pada 470 Puskesmas belum tersertifikasi pada tahun 2015

di 64 kab/kota yang ditambah minimal 1 Puskesmas pada Kab/kota yang memperoleh

dukungan DAK Non Fisik untuk Akreditasi Puskesmas.


Sampai dengan tahun ini, 1484 Puskesmas telah tersertifikasi akreditasi yang tersebar

di 1312 kecamatan. Dengan demikian masih ada 8.270 Puskesmas yang belum

tersertifikasi akreditasi yang tersebar di 5.848 Kecamatan. Keseluruhan Puskesmas

tersebut diupayakan tersertifikasi akreditasi dalam kurun waktu 4 tahun ( 2017 – 2020).

Untuk mencapai target seluruh puskesmas terakreditasi di tahun 2020 maka perlu

diketahui jumlah Puskesmas yang harus diakreditasi per Kecamatan per tahun dari total

9.754 Puskesmas yang tersebar di 7.160 Kecamatan.

Untuk mendapatkan jumlah Puskesmas yang harus diakreditasi per Kecamatan maka

perlu membandingkan antara jumlah Kecamatan dengan Puskesmas di seluruh

Indonesia.

Base line data didasarkan data pada tahun 2016 sebagai berikut:

Diketahui :

a. Ada 9.754 Puskesmas ( Pusdatin, 31 Desember 2015)

b. Ada 7. 160 Kecamatan ( Permendagri 56/2015)

c. Ada 1.484 Puskesmas telah terakreditasi yang tersebar di 1.312 Kecamatan

(Komisi Akreditasi FKTP, 31 Desember 2016)

d. Berdasarkan data pada poin a,b, dan c maka masih ada 8.270 Puskesmas yang

belum terakreditasi yang tersebar di 5.848 Kecamatan yang harus terakreditasi dalam

jangka 4 tahun ke depan ( 2017-2020)

e. Untuk menentukan target Puskesmas tersertifikasi per tahun (2017-2020) maka

dilakukan perbandingan antara Jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang

belum terakreditasi adalah : 8.270 dibagi 5.848 adalah 1, 414, sehingga disetiap satu

kecamatan, ada 1,414 Puskesmas yang harus terakreditasi.

f. Target kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi didasari pada

jumalah Kecamatan yang sudah tercapai tahun 2016, jumlah kecamatan yang

pencapainnya harus selesai tahun 2020 dan target pertahun yang tercantum dalam

Renstra Kemenkes tahun 2015 -2019 revisi tahun 2016, yaitu:

Tahun 2016 sudah tercapai 1. 312 Kecamatan

Tahun 2017 ditargetkan : 2. 100 Kecamatan

Tahun 2018 ditargetkan : 2. 100 Kecamatan

Tahun 2019 ditargetkan : 1000 Kecamatan

Tahun 2020 ditargetkan : 648 Kecmatan

2. Tahun 2017

a. Berdasarkan target tahun 2017, harus ada 2.100 kecamatan yang memiliki minimal

satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 2.969 Puskesmas (2100 x

1,414).

b. Target kumulatif: 3.412 kecamatan memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi,

dengan 4.453 Puskesmas, diprioritaskan pada kab/kota yang memilki Puskesmas


yang diutamakan untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga tahap pertama dengan tetap mempertimbangkan unsur pemerataan

Puskesmas yang terakreditasi

3. Tahun 2018


satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 2.969 Puskesmas (2100 x

1,414).




Keluarga tahap kedua dengan tetap mempertimbangkan unsur pemerataan


4. Tahun 2019


satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 1.414 Puskesmas (1.000 x

1,414).




Keluarga tahap ketiga dengan tetap mempertimbangkan unsur pemerataan


5. Tahun 2020

a. Berdasarkan target tahun 2020, harus ada 648 kecamatan yang memiliki minimal

satu Puskesmas terakreditasi dengan jumlah Puskesmas 916 Puskesmas (652 x

1,414).


dengan 9.754 Puskesmas, sehingga pada tahun 2020, seluruh Puskesmas di

Indonesia telah terakreditasi.


B. Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Analisa Situasi

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

a) Adanya Regulasi terkait kewajiban RS memberikan pelayanan yang

bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali

b) Dukungan Pemerintah dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan dalam SOTK baru

c) Adanya Program Upaya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan melalui

akreditasi RS sesuai Peta Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

d) Dukungan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kabupaten/ Kota yang

memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi

e) Pemantauan indikator- indikator mutu pelayanan sesuai standar mutu

pelayanan dan akreditasi

f) Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait upaya

Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi

g) Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUD sesuai pencapaian target

pencapaian indikator dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Akreditasi sejak tahun 2016

h) Tersedia program-program yang memperkuat proses upaya peningkatan

mutu dan persiapan akreditasi RS


2) Kelemahan

a) Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

belum optimal.

b) Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan sering belum

dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.

c) Penyelenggaraan manajemen rumah sakitbelum terpadu dan

berkesinambungan

d) Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan,

dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatan.

e) Distribusi tenaga yang kompeten belum merata sesuai dengan kompetensi

dan kebutuhan rumah sakit.

b. Faktor Eksternal

3) Peluang

a) Sudah ada Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RS yang

terakreditasi ISQua

b) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

c) Akreditasi RS merupakan salah satu persyaratan mutlak kerja sama

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)

d) Adanya perubahan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

e) Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada

pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan

memanfaatkannya sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.

f) Dukungan dalam perencanaan penyusunan Kerangka Mutu Nasional

yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan

Kesehatan dari WHO

i) Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi

Data dan Dokumen Lembaga Akreditasi Independen

4) Tantangan

a) Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kinerja SDM di

Rumah sakit

b) Perubahan Pejabat/ SDM di daerah yang sangat cepat sehingga

pemahaman dan monitoring evaluasi standar mutu pelayanan dan

akreditasi rumah sakit tidak optimal

c) Pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan

di rumah sakit belum terpenuhi sesuai kebutuhan

d) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang

telah direncanakan.


2. Analisa Posisi Bersaing









elemen yang ada pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam

menentukan bobot faktor dilakukan Focus Group Discussion (FGD)berdasarkan urgensi

faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor strategis yang dianggap dapat

mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

NO. KEKUATAN BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Adanya Regulasi terkait kewajiban RS memberikan pelayanan yang bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali

0,3 4 1,2

2 Dukungan Pemerintah dibentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dalam SOTK baru

0.2 4 0,8

3 Adanya Peta Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi nasional

0.1 3 0,3

4 Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait upaya Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi

0,2 4 0,8

5 Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUD sesuai pencapaian target pencapaian indikator dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi sejak tahun 2016

0,2 4 0,8

TOTAL 1

3,9


2. Kelemahan

NO. KELEMAHAN BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Pelaksanaan UU Nomor23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.

0,2 2 0,4

2 Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan sering belum dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.

0,3 3 0,9

3 Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu PelayananKesehatan

0,25 4 1,0

4 Distribusi tenaga belum merata sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan rumah sakit

0,25 3 0,75

TOTAL 1

3,05

3. Peluang

NO. OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Akreditasi RS merupakan salah satu persyaratan mutlak kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)

0.4 4 1,6

2 Adanyaperubahan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

0.2 2 0,4

3 Dukungan dalam perencanaan penyusunan Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatandari WHO

0.3 3 0,9

4 Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi Data dan Dokumen Lembaga Akreditasi Independen

0.1 4 0,4

TOTAL 1

3,3

4. Tantangan

NO. THREAT BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kinerja SDM di Rumah sakit

0,3 2 0,6

2 Perubahan Pejabat/ SDM di daerah yang sangat cepat sehingga pemahaman dan monitoring evaluasi standar mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit tidak optimal

0,2 2 0,4

3 Pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai kebutuhan

0,25 2 0,5

4 Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

0,25 2 0,5

TOTAL 1 2,0


Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik analisis. Untuk

koordinat x diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah skor dari weakness,

sedangkan di koordinat y diisi dengan bagian jumlah skor dari threat dan jumlah skor dari

opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi bersaing sebagai berikut:

Gambar 2. Posisi bersaing Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Laboratoriun Kesehatan berada di

kuadran I yang mengindikasikan bahwa Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan Rujukan berada dalam posisi situasi yang menguntungkan karena memiliki

kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan

menerapkan strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Peta Jalan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Direktorat Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 yaitu jumlah kabupaten/kota yang memiliki

minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional.

Target pencapaian Indikator Jumlah Kab/ Kota yang memiliki 1 RSUD terakreditasi

sampai tahun 2019 sebanyak 481 Kabupaten/ Kota. Indikator ini sejalan target dalam

RPJMN 2015 - 2019 dan sejalan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 di

manaakreditasi dipersyaratkan sebagai salah satu syarat untuk dapat bekerjasama

dengan BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2019. Dalam

penyusunan target RPJMN 2015 -2019 telah ditetapkan target pencapaian akreditasi

rumah sakit melalui peta jalan adalah sebagai berikut:

S

O

T

W

1,3

0,85

Sumbu “X” : selisih total Nilai Bobot Kekuatan – Kelemahan (3,9- 3,05 = 0,85)

Sumbu “Y” : selisih total Nilai Bobot Peluang – Ancaman (3.3 – 2,0 = 1,3


Tahun 2015 : 94 Kabupaten/ Kota




Tahun 2019 : 481 kabupaten/ Kota

Gambar 3.Peta Jalan Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahap pelaksanaan

Tahun 2015:

Kegiatan Pencapaian Target Indikator Akreditasi RS merupakan tugas pokok dan

fungsi Sub Direktorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan lainnya di bawah Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan (BUKR).

Upaya percepatan pencapaian akreditasi hanya dilakukan oleh Sub Direktorat Bina

Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya berkoordinasi

dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memfasilitasi RSUD yang akan

melaksanakan akreditasi RS menggunakan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi

2012. Target jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RSUD terakreditasi pada tahun

2015 adalah 94 Kabupaten/Kota. Hingga saat ini ada 65RSUD yang terakreditasi

tersebar pada 53 Kabupaten/ Kota.

Tahun 2016:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

SOTK Kementerian Kesehatan, maka telah terbentuk Direktorat Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan membawahi 3 Sub Direktorat, salah satunya adalah Sub

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Pada tahun 2016, upaya pencapaian target akreditasi didukung dengan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi yang pemanfaatannya diatur dengan

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL 1 RSUD YANG TERSERTIFIKASI

AKREDITASI NASIONAL

2015

2016

20172018 2019

94*)

190*)

287*)

384*)481*)*Jumlah Kumulatif

434*)


Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub

Bidang Sarpras Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2016. RSUD yang diprioritaskan

mendapatkan DAK Non Fisik Akreditasi adalah RSUD yang ditetapkan sebagai

Rumah Sakit Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional.

Pada tahun 2016 ditargetkan 96 Kabupaten/ Kota memiliki RSUD terakreditasi

sehingga secara akumulasi tercapai 190 Kabupaten/ Kota memiliki 1 RSUD

terakreditasi.

Adanya Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 tentang Revisi Permenkes Nomor 71

Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN maka diusulkan perubahan

yaitu penambahan target pencapaian dalam Peta Jalan Akreditasi Rumah Sakit tahun

2018 dan 2019. Dengan demikian target pada Peta Jalan akreditasi Rumah Sakit

tahun 2018 adalah 147 Kab/Kota (target kumulatif adalah 434 Kab/Kota) dan pada

tahun 2019 adalah 47 Kab/Kota (target kumulatif adalah 481 Kab/Kota).

Tahun 2017

Pada tahun 2017, upaya pencapaian target akreditasi dengan dukungan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi. Pada tahun 2017 ditargetkan 97

Kabupaten/ Kota memiliki RSUD terakreditasi sehingga secara akumulasi tercapai

287 Kabupaten/ Kota memiliki 1 RSUD terakreditasi.

Tahun 2018

Sehubungan dengan akan diberlakukannya ketentuan persyaratan akreditasi sebagai

syarat mutlak kredensial rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS maka

sesuai dengan perubahan target Peta Jalan Akreditasi Rumah Sakit ditargetkan 147

Kabupaten/Kota yang memiliki 1 RSUD terakreditasi. Hal ini berarti secara kumulatif

akan tercapai 434 Kabupaten/Kota.

Perlu dipertimbangkan bahwa pada tahun 2018 akan dilaksanakan re-akreditasi bagi

65 RSUD di 53 Kabupaten/Kota yang telah terakreditasi pada tahun 2015.

Mengingat akreditasi merupakan syarat mutlak kredensial untuk bekerja sama

dengan BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2019 diasumsikan

masih terdapat 47 Kabupaten/Kota yang harus memiliki RSUD terakreditasi.

Oleh karena itu perlu dibuat terobosan untuk mempercepat pencapaian akreditasi

pada akhir tahun 2018.

Tahun 2019

Pada tahun 2019 diasumsikan masih tersisa 47 Kabupaten/Kota yang belum memiliki

RSUD terakreditasi. Selain melakukan upaya inovasi untuk percepatan pencapaian

akreditasi rumah sakit, maka perlu dipertimbangkan penyiapan re-akreditasi RSUD

yang telah terakreditasi pada tahun 2016.


2. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2016

Dengan terbentuk Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan membawahi

3 Sub Direktorat, salah satunya adalah Sub Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan Rujukan yang memiliki tugas pokok fungsinya menyiapkan kebijakan,

bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi tentang mtu pelayanan kesehatan

rujukan. Diawali dengan melakukan kajian-kajian terkait mutu pelayanan kesehatan

rujukan. Pada saat bersamaan telah dilakukan pembahasan Draf Peraturan

Pemerintah tentang Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai turunan dari UU

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit khususnya tentang Mutu Pelayanan.

Dalam perjalanannya ternyata diperlukan adanya Kerangka Mutu Nasional yang akan

menjadi acuan dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi Mutu Nasional. Pada awal

tahun 2016 telah dilakukan upaya-upaya mendapatkan referensi untuk menyusun

Kerangka Mutu Nasional dan mulai menyusun indikator-indikator mutu pelayanan

kesehatan rujukan mengacu pada 6 dimensi mutu yang ditetapkan oleh WHO.

Pada tahun 2016 direncanakan penyusunan pedoman dalam 4 NSPK (Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria) mengacu pada pemenuhan standar akreditasi rumah

sakit versi 2012 yaitu Hak Pasien dan Keluarga, Manajemen dan Penggunaan Obat,

Kualifikasi dan Pendidikan Staf dan Sasaran Keselamatan Pasien.

Selain kegiatan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi lintas program dengan

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terkait implementasi keselamatan pasien di

rumah sakit yang merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah

sakit.

Tahun 2017

Pada tahun 2017 akan dilakukan penyusunan Kerangka Mutu Nasional sebagai

acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan mutupelayanan.

Kerangka Mutu Nasional akan dilengkapi dengan Pedoman Evaluasi Mutu Pelayanan

di Rumah Sakit dan penetapan indikator mutu pelayanan di Rumah Sakit secara

nasional.

Evaluasi mutu pelayanan di rumah sakit akan dilakukan dengan menyelenggarakan

pemantauan pencapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit yang didukung

teknologi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit secara terintegrasi dan melalui

kegiatan verifikasi kunjungan lapangan ke rumah sakit.


Tahun 2018

a. Kerangka Mutu Nasional diharapkan telah dapat diselesaikan dan ditetapkan

sebagai produk hukum setingkat Peraturan Pemerintah sebagaimana amanah UU

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kerangka Mutu Nasional akan

menjadi acuan dalam program upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

di seluruh rumah sakit di Indonesia.

b. Melaksanakan pemantauan indikator mutu pelayanan yang telah ditetapkan

sebagai alat ukur mutu pelayanan di seluruh rumah sakit di Indonesia

C. Pelayanan Kesehatan Lainnya

1. Analisa Situasi

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

a) Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator

Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

b) Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu

pelayanan kesehatan, diantaranya ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Laboratorium

Kesehatan

c) Terdapat sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi

Laboratorium Kesehatan.

d) Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

e) Tersedianya peta jalan pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan tahun

2016-2020

f) Tersedia sistem upaya kesehatan sampai tingkat Puskesmas.

g) Adanya tenaga surveior dan pendamping Akreditasi.

h) Kewenangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang

kesehatan

i) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang tercantum dalam

PMK 43/2016

j) Sudah memiliki standar akreditasi Laboratorium Kesehatansebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298

Tahun 200

k) Adanya Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan

2) Kelemahan

a) Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum

optimal.

b) Perencanaan pembangunan kesehatan sering belum dilaksanakan secara

terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.


c) Penyelenggaraan manajemen kesehatanbelum terpadu dan

berkesinambungan

d) Belum semua daerah mampu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang kesehatan

e) Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

f) Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang.

g) Keterbatasan sarana prasarana dan alkes

h) Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih

belum optimal.

i) Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan akreditasi cukup besar

j) Jumlah tenaga pendamping masih kurang

b. Faktor Eksternal

1) Peluang

a) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan Laboratorium

Kesehatan

b) Akreditasi Laboratorium Kesehatanmerupakan salah satu persyaratan

perpanjangan ijin operasional Laboratorium Kesehatan.

c) Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Laboratorium

Kesehatan.

d) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e) Adanya kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan dalam bidang

kesehatan.

f) Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada

pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan

memanfaatkannya sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.

g) Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan

2) Tantangan

a) Semakin terbukanya pasar bebas dengan diberlakukannya MEA.

b) Belum tersedia tenaga pendamping di daerah yang mampu menyiapkan

Laboratorium Kesehatan untuk diakreditasi

c) Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan

belum terpenuhi sesuai kebutuhan

d) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan.


2. Analisis Posisi Bersaing









elemen yang ada pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam

menentukan bobot faktor dilakukan Focus Discution Group (FGD) berdasarkan urgensi

faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor strategis yang dianggap dapat

mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

NO. STRENGH BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

0,3 80 24

2 Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan

0.25 75 18,75

3 Terdapat sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

0.25 75 18,75

4 Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

0.2 70 14

TOTAL 1

79

2. Kelemahan

NO. WEAKNESS BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.

0.3 80 24

2 Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.

0.25 75 18,75

3 Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu dan berkesinambungan

0.25 70 17,5

4 Belum semua daerah mampu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan

0.2 70 14

TOTAL 1

74,25


3. Peluang

NO. OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan

0.35 80 28

2 Akreditasi Laboratorium Kesehatanmerupakan salah satu persyaratan perpanjangan ijin operasional Laboratorium Kesehatan.

0.3 75 22,5

3 Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

0.2 70 14

4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

0.15 70 10,5

TOTAL 1

75

4. Tantangan

NO. THREAT BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT


2 Belum tersedia tenaga pendamping di daerah yang mampu menyiapkan Laboratorium Kesehatan untuk diakreditasi

0.25 70 17,5

3 Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan belum terpenuhi sesuai kebutuhan

0.25 65 16,25


0.2 65 13

TOTAL 1

69,25

Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik analisis.

Untuk koordinat x diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah skor dari

weakness, sedangkan di koordinat y diisi dengan bagian jumlah skor dari threat dan

jumlah skor dari opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi bersaing sebagai

berikut:

Gambar 2. Posisi bersaing Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasyankes Lainnya


Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Laboratoriun Kesehatanberada di

kuadran I yang mengindikasikan bahwa Akreditasi Laboratoriun Kesehatanmempunyai

posisi bersaing dengan kondisi kekuatan lebih menonjol daripadakelemahan, dan

mempunyai peluang yang masih lebih tinggi dari ancamannya, sehingga Akreditasi

Laboratoriun Kesehatan merupakan alat ukur yang tepat untuk menilaimutu pelayanan

Laboratoriun Kesehatan.

Peta Jalan Akreditasi Laboratoriun Kesehatan

Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Mutu dan akreditasi

sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Direktorat Mutu dan akreditasi tahun

2017 yaitu jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal laboratorium kesehatan

tersertifikasi akreditasi. Hingga saat ini ada 1.206 laboratorium kesehatan mandiri yang

tersebar di 321 kabupaten/kota. Indikator ini sejalan dengan diberlakukannya Permenkes

nomor 99 tahun 2015 tentang Pelayanan JKN dimana akreditasi dipersyaratkan sebagai

salah syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Bidang Kesehatan yang akan

diberlakukan pada tahun 2021. Sampai dengan tahun 2017, ada 120laboratorium

kesehatan telah tersertifikasi akreditasi yang tersebar di 34 kabupaten/kota. Dengan

demikian masih ada 1.086laboratorium kesehatan yang belum tersertifikasi akreditasi yang

tersebar di 480kabupaten/kota. Keseluruhan laboratorium kesehatan tersebut diupayakan

tersertifikasi akreditasi dalam kurun waktu 4 tahun ( 2017 – 2020).

Untuk mengupayakan terwujudnya percepatan pencapaian target tersebut, perlu

disusun Peta Jalan Akreditasi laboratorium kesehatan tahun 2017-2020 yang dibagi dalam

4 tahapan. Penentuan target per tahun (tahun 2017 – 2020) kabupaten/kota yang memiliki

minimal 1 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi didasarkan pada base line data

laboratorium kesehatan yang terakreditasi di tahun 2016. Dan target pertahun telah

tercantum dalam Renaksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2016 -2020,

yaitu :

(1) Tahun 2016 sudah tercapai 25 laboratorium kesehatan

(2) Tahun 2017 ditargetkan : 100 laboratorium kesehatan



(5) Tahun 2020 ditargetkan : ..... laboratorium kesehatan

Tahap pelaksanaan

a. Tahun 2017

1) Target pada tahun ini adalah 75 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.

2) Target kumulatif: 100 laboratorium kesehatan

b. Tahun 2018


2) Target kumulatif: 200 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi


c. Tahun 2019


2) Target kumulatif: 320 laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi,

d. Tahun 2020

1) Target pada tahun ini adalah ........ laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.

2) Target kumulatif: ....... laboratorium kesehatan tersertifikasi akreditasi.

Gambar 3. Peta Jalan Akreditasi Laboratorium Kesehatan tahun 2016 - 2020

Dari hasil analisis SWOT dan peta jalan upaya peningkatan mutu dan akreditasi Puskesmas,

Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan diatas, maka dapat teridentifikasi faktor kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat.

D. Analisa Situasi Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah sebagai salah

satu Indikator dalam Renstra 2015 – 2019 Kementerian Kesehatan

2) Ditetapkannya kebijakan bahwa setiap Laboratorium klinik Kesehatan wajib

terakreditasi

3) Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program

Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

4) Tersedianya tenaga surveior dan pendamping Akreditasi.

5) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan

2015

2016

2017

2018

2019

25 LabTerakreditasi

2015

150LabTerakreditasi

PETAJALANAKREDITASILABORATORIUMKESEHATANTAHUN2015-2019

75 LabTerakreditasi

130LabTerakreditasi

• Revisipedomanakreditasilabkes

• Refreshsurveiorakreditasilabkes

• PenyusunanJuknisAkreditasiLabkes

• Pemantapansurveiorakreditasi

*DAK Non Fisik Tahun 2018

Ditargetkan 204

2019


6) Tersedianya peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan akreditasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

7) Adanya Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

8) Terbentuknya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

9) Tersedianya dana dan sumber daya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan yang mendukung pencapaian target

10) Tersedianya dukungan dana DAK NF dan Dekonsentrasi untuk akreditasi fasilitas

pelayanan kesehatan

11) Tersedia program-program yang memperkuat proses upaya peningkatan mutu dan

persiapan akreditasi RS

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan mutu pelayanan

kesehatan maka perlu ditentukan faktor-faktor mana saja yang sangat

berpengaruh dengan menentukan faktor kunci keberhasilan (FKK). Untuk

menentukan FKK, maka dilakukan penilaian scoring melalui FGD dengan

melibatkan perwakilan dari masing-masing subdit di lingkungan Dit. MAY. Dalam

FGD ini disepakati oleh Tim FGD tentang kriteria penentuan Adapun hasil FGD

sebagai berikut:

Kriteria Penilaian:

1. Kebijakan/Regulasi = 5

2. Dukungan Dana = 4

3. SDM (Pendamping)= 4

4. Komisi = 3

5. Adanya dukungan kegiatan yang mempercepat proses = 3

6. Sumber Daya Direktorat = 5

NILAI Tauf

iq

Kam

al

Ber

ta

Roml

ah

T

ri

Tiar

ni

E

Y

Ardju

na

De

sri

De

wi

Di

ni

Ak

as

Juml

ah

RANGKI

NG

1. 5 5 5 5 5 5 30 1

2 5 4 4 3 4 4 24 4

3 4 4 4 4 4 4 24 4

4 5 4 3 3 4 5 24 4

5 3 2 5 5 3 4 22

6 5 4 5 5 5 5 29 2

7 3 4 2 4 5 5 23 5

8 5 5 5 5 5 5 30 1

9 5 5 4 5 5 5 29 2

10 5 5 4 4 4 4 26 3

11 3 4 3 3 5 5 23 5

JUML

AH


b. Kelemahan

1) Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.

2) Belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendukung

pelaksanaan akreditasi

3) Belum semua pemerintah Kab/kota berorientasi pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) sebagai indikator kinerja

4) Pembinaan teknis bidang kesehatan belum terintegrasi

5) Masih terbatasnya data dan informasi ketersediaan sarana dan prasarana termasuk

alkes yang sesuai dengan standar

6) Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan sesuai standar masih di bawah

50%

7) Masih banyaknya fasyankes yang belum memiliki SPA sesuai standar

8) Distribusi Sumber Daya Manusia tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan

9) Sistem Informasi Manajemen Fasyankes masih kurang.

10) Jumlah tenaga pendamping dan surveior belum sesuai dengan kebutuhan

11) Penyelenggara akreditasi FKTP belum independen

12) Perencanaan Pembangungan bidang kesehatan yang terpadu belum berjalan

sesuai dengan harapan

13) Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi

Mutu Pelayanan Kesehatan.

14) Penyelenggaraan manajemen rumah sakit belum terpadu dan berkesinambungan


2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Adanya Akreditasi fasyankes merupakan salah satu persyaratan kredensialing dan

rekredensialing dalam bekerjasama dengan BPJS

2) Adanya tuntutan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang

berkualitas

3) Akreditasi merupakan metode atau tools untuk melakukan proses peningkatan

mutu di Fasyankes

4) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5) Akreditasi Fasyankes termasuk dalam program prioritas nasional

6) Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

7) Sudah ada Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RS yang terakreditasi

ISQua

8) Adanya beberapa lembaga donor yang mendukung peningkatan mutu dan

akreditasi pelayanan kesehatan

9) Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi Data dan

Dokumen Lembaga Akreditasi Independen

b. Ancaman

1) Semakin terbukanya pasar bebas dengan diberlakukannya MEA.

2) Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai

standar

3) Masih adanya lembaga penyelenggara sertifikasi standar pelayanan di luar Bidang

Kesehatan yang memberikan sertifikasi pada Fasyankes

4) Masih ada stigma di kalangan praktisi kesehatan bahwa akreditasi sangat sulit

dilakukan

5) Masih ada

6) Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan

7) Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kerja SDM di Fasyankes

8) Adanya mobilisasi tinggi terhadap SDM kesehatan baik di Dinas Kesehatan

maupun di Fasyankes

Belum tercukupinya tenaga pendamping di Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk

akreditasi Laboratorium kesehatan


Analisis Posisi Bersaing


Posisi Bersaing. Namun sebelum dilakukan Analisis Posisi Bersaing maka perlu ditentukan

faktor internal dan eksternal tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan (FKK) atau

faktor strategis yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. FKK adalah faktor

yang memiliki potensi atau kekuatan lebih besar dari pada faktor-faktor lain yang terkait

dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan atau faktor apa yang

menyebabkan organisasi dapat berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.Untuk

memperoleh FKK dilakukan pembobotan semua elemen yang ada pada faktor kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam menentukan bobot faktor dilakukan Focus

Discution Group (FGD) berdasarkan urgensi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa

faktor strategis yang dianggap dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran adalah

sebagai berikut:

1. Kekuatan

NO STRENGH BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Ditetapkannya Akreditasi Puskesmas sebagai salah satu

Indikator Kinerja Kementerian Kesehatan 0,14 80

11,20

2 Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung

peningkatan mutu pelayanan kesehatan 0.07 75 5,25

3 Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam

pelaksanaan program Akreditasi Puskesmas. 0.10 75 7,50

4 Dukungan Pemerintah dibentuknya Direktorat Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan dalam SOTK baru 0.05 70 3,50

5 Adanya Regulasi terkait kewajiban RS memberikan pelayanan yang bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali

0,06 80 4,80

6 Adanya Peta Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi nasional

0.14 75 10,50

7 Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait upaya Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi

0,06 70 4,20

8 Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUD sesuai pencapaian target pencapaian indikator dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi sejak tahun 2016

0,10 80 8,00

9 Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

0,14 80 11,20

10 Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, diantaranya ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan

0.05 75 3,75

11 Terdapat sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

0.09 75 6,75

TOTA

L 1 76,65


2. Kelemahan

NO WEAKNESS BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah belum optimal. 0.15 80

1200

2 Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan sering

belum dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program

maupun lintas sektor.

0.10 75 750

3 Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu

dan berkesinambungan 0.12 70 840

4 Belum semua daerah mampu melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan

0.10 70 700

5 Belum ada Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatan

0,11 70 770

6 Distribusi tenaga belum merata sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan rumah sakit

0,07 75 525

7 Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal

0,13 80 1040

8 Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang

0,10 75 750

9 Keterbatasan sarana prasarana dan alkes 0.12 75

900

TOTAL 1

74,75

3. Peluang

NO OPPORTUNITY BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT

1 Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan

kesehatan di Puskesmas 0.10 80

8,00

2 Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial

sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

bekerja sama dengan BPJS.

0.14 75 10,50

3 Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan

Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 0.10 70 7,00

4 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah 0.10 70 7,00

5 Akreditasi RS merupakan salah satu persyaratan mutlak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)

0.14 80 11,20

6 Adanya perubahan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

0.07 70 4,90

7 Dukungan dalam perencanaan penyusunan Kerangka Mutu Nasional yang mengintegrasikan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan Kesehatan dari WHO

0.08 75 6,00

8 Dukungan Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi Data dan Dokumen Lembaga Akreditasi Independen

0.09 80 7,20

9 Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan

0.10 80 8,00

10 Akreditasi Laboratorium Kesehatanmerupakan salah satu persyaratan perpanjangan ijin operasional Laboratorium Kesehatan.

0.08 75 6,00

TOTAL 1

75,80


4. Tantangan

NO THREAT BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT


2 Pemahaman surveior tentang konsep penilaian akreditasi

tidak seragam 0.10 70 7,00

3 Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi

tetapi tidak sesuai standar 0.10 65 6,50

4 Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak

dapat memenuhi kebutuhan 0.08 65 5,20

5 Mutu dan Keselamatan Pasien belum menjadi budaya kinerja SDM di Rumah sakit

0,14 75 10,50

6 Perubahan Pejabat/ SDM di daerah yang sangat cepat sehingga pemahaman dan monitoring evaluasi standar mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit tidak optimal

0,10 75 7,50

7 Pemeliharaan Sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai kebutuhan

0,08 70 5,60


0,10 75 7,50

9 Belum tersedia tenaga pendamping di daerah yang mampu menyiapkan Laboratorium Kesehatan untuk diakreditasi

0.08 70 5,60

10 Sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan belum terpenuhi sesuai kebutuhan

0.08 65 5,20

TOTAL 1

71,10

Setelah pembobotan selesai, maka kita menentukan koordinat untuk grafik analisis. Untuk

koordinat X diisi dengan bagian jumlah skor dari strengh dan jumlah skor dari weakness,

sedangkan di koordinat Y diisi dengan bagian jumlah skor dari threat dan jumlah skor dari

opportunity. Dari hasil pembobotan, ditetapkan posisi bersaing sebagai berikut:

Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan berada di

kuadran I yang mengindikasikan, Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai posisi

bersaing dengan kondisi kekuatan lebih menonjol daripada kelemahan, dan mempunyai

peluang yang masih lebih tinggi dari ancamannya, sehingga Akreditasi Pelayanan

Kesehatan merupakan alat ukur yang tepat untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan .

GROWTH STRATEGI

Sumbu X: Selisih total nilai bobot Kekuatan dikurangi total nilai bobot Kelemahan (76,65-74,75 = 1,90) Sumbu Y: Selisih total nilai bobot Peluang dikurangi total nilai bobot Ancaman (75,80-71,10 = 4,70)

(1,90 , 4,70)

DIVERSIFICATION STRATEGI

STABILITY STRATEGI

SURVIVAL STRATEGI

S

T

O

W


BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN

A. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Agar akreditasi dapat digunakan sebagai alat/tools dalam peningkatan mutu pelayanan

kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

dapat terselenggara dengan baik maka perlu ditetapkan kebijakan dan strategi berdasarkan

hasil analisi SWOT.

Kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada setiap level fasilitas pelayanan

kesehatan

Strategi 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi di FKTP

Strategi 2 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi di Rumah Sakit

Strategi 3 :

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi di Laboratorium

Kesehatan

Meningkatkan mutu Laboratorium melalui pelaksanaan PME

2. Meningkatkan peran pemangku kebijakan dalam mendukung peningkatan mutu

pelayanan

Strategi 1 : Memasukkan Akreditasi Puskesmas dalam Program Kegiatan Daerah yang

dituangkan dalam PP Konkuren

Strategi 2 : Memasukkan Akreditasi Rumah Sakit dalam Program Kegiatan Daerah yang

dituangkan dalam PP Konkuren

Strategi 3 : Memasukkan Akreditasi Laboratorium Kesehatan dalam Program Kegiatan

Daerah yang dituangkan dalam PP Konkuren

3. Bagaimana mempertahankan Budaya Mutu supaya setelah akreditasi tetap baik.

4. Bagaimana akreditasi puskesmas bisa meningkatkan kinerja Fasyankes.

Strategi 1

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan:

1. Akreditasi merupakan tools/alat atau metode yang digunakan untuk terwujudnya mutu

pelayanan kesehatan pada setiap level fasyankes.

2. Semua Kelulusan Akreditasi dicapai secara bertahap

3. Untuk memenuhi poin (1) dan (2) pemenuhan SPATU

Agar akreditasi Pelayanan Kesehatan dapat diimplementasikan sebagai alat/tools dalam

menilai mutu pelayanan Kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai berikut :


1. Akreditasi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai unsur pengakuan eksternal setelah

dinilai oleh Lembaga Independen bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah

memberikan pelayanan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku

2. Akreditasi Pelayanan Kesehatan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Pelayanan

Kesehatan tahun 2016 – 2020

3. Dikeluarkannya peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan

4. Bagi dinkes provinsi dan kabupaten/kota: Akreditasi Pelayanan Kesehatan dijadikan

wahana pembinaanpeningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan

terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan

pelayanan Kesehatan, serta penerapan manajemen risiko.

Setelah peta kekuatan organisasi diketahui, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah

formulasi strategi dan dilanjutkan dengan penyusunan program dan rencana kegiatan yang

dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya.

Formulasi Strategi SWOT Factor internal Fakt eksternal STRENGTH WEAKNESS

1. Ditetapkannya Akreditasi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan

2. Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan sehingga semua fasilitas kesehatan wajib terakreditasi

3. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

4. Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

1. Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.

2. Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.

3. Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu dan berkesinambungan

4. Belum semua pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

OPPORTUNITIES

Strategi SO Strategi WO

1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan

2. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laksanakan akreditasi Pelayanan Kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan

Optimalisasi peran dan dukungan stake holder terkait dalam pelaksanaan akreditasi Pelayanan Kesehatan

THREATS Strategi ST Strategi WT

1. Semakin terbukanya pasar bebas.

2. Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep akreditasi Pelayanan Kesehatan

Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Berdasarkan tabel formulasi strategi SWOT tersebut maka strategi dirumuskan agar terjadi

sinergisitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan rumusan strategi tersebut

didasari selain pertimbangan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, juga

pertimbangan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ditentukan

strategi organisasi dengan mengintegrasikan faktor-faktor dalam mencapai tujuan yang ingin

dicapai, yang menghasilkan empat kelompok strategis sebagai berikut :

a. Strategi S-O, yaitu Laksanakan akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan

b. Strategi W-O, yaitu Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam


c. Strategi S–T,Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan

konsep akreditasi

d. Strategi W–T, Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi dan

tindak lanjut sesuai Standar yang berlaku

B. Kebijakan dan Strategi Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer

Agar akreditasi Puskesmas dapat diimplementasikan sebagai alat/tools dalam menilai

pelayanan kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Akreditasi FKTP ditetapkan sebagai unsur pengakuan eksternal setelah dinilai oleh

Lembaga Independen bahwa Puskesmas dan FKTP lainnya telah memberikan

pelayanan sesuai dengan standar berdasaarkan ketentuan yang berlaku

2. Akreditasi Puskesmas dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Program (IKP)

Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019

3. Dikeluarkannya Permenkes 46 tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan

Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya

4. Bagi dinkes provinsi dan kabupaten/kota: Akreditasi Puskesmas dijadikan wahana

pembinaanpeningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan


pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

5. Puskesmas yang akan digunakan sebagai wahana pendidikan harus terakreditasi.

Setelah peta kekuatan organisasi diketahui, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah

formulasi strategi dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi

dengan jadwal pelaksanaannya.


Formulasi Strategi SWOT

Factor internal

Fakt eksternal STRENGTH WEAKNESS

1. Ditetapkannya Akreditasi

Puskesmas sebagai salah satu

Indikator Kinerja Kementerian

Kesehatan

2. Terdapat kebijakan pemerintah

dalam mendukung peningkatan

mutu pelayanan kesehatan

3. Terdapat berbagai sumber alokasi

anggaran dalam pelaksanaan

program Akreditasi Puskesmas.

4. Adanya Direktorat Mutu Dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan

1. Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah belum

optimal.

2. Perencanaan pembangunan kesehatan

sering tidak dilaksanakan secara terpadu

baik dilintas program maupun lintas

sektor.

3. Penyelenggaraan manajemen kesehatan

belum terpadu dan berkesinambungan

4. Belum semua pelayanan bidang

kesehatan sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

OPPORTUNITIES


1. Tuntutan masyarakat terhadap

peningkatan mutu pelayanan

kesehatan di Puskesmas

2. Akreditasi merupakan salah

satu persyaratan kredensial

sebagai fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama

yang bekerja sama dengan

BPJS.

3. Terdapat peraturan

perundangan yang terkait

dengan Akreditasi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat

Pertama.

4. Undang-undang nomor 23

tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Laksanakan akreditasi Puskesmas

untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan

Optimalisasi peran dan dukungan stake

holder terkait dalam pelaksanaan akreditasi

Puskesmas


5. Semakin terbukanya pasar

bebas.

6. Pemahaman surveior tentang

konsep penilaian akreditasi

tidak seragam

7. Banyaknya lembaga yang

memberikan pelatihan

akreditasi tetapi tidak sesuai

standar

8. Terbatasnya rekrutmen

tenaga kesehatan sehingga

tidak dapat memenuhi

kebutuhan

Optimalkan Kompetensi untuk

meningkatkan pemamahan tentang

konsep akreditasi puskesmas

Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

mulai dari perencanaan, penyelenggaraan

hingga evaluasi sesuai Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Berdasarkan tabel formulasi strategi SWOT tersebut maka strategi dirumuskan agar

terjadi sinergisitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan rumusan

strategi tersebut didasari selain pertimbangan efektifitas dalam mencapai tujuan

dan sasaran kinerja, juga pertimbangan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan

kegiatan. Selanjutnya ditentukan strategi organisasi dengan mengintegrasikan

faktor-faktor dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, yang menghasilkan empat

kelompok strategis sebagai berikut :


a. Strategi S-O, yaitu Melaksanakan akreditasi Puskesmas untuk meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan

b. Strategi W-O, yaitu Optimalisasi peran dan dukungan stake holder terkait dalam

pelaksanaan akreditasi Puskesmas

c. Strategi S–T,Optimalkan Kompetensi untuk meningkatkan pemamahan tentang

konsep akreditasi puskesmas

d. Strategi W–T, Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi

dan tindak lanjut sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

C. Kebijakan dan Strategi Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Formulasi Strategi SWOT

Faktor internal Fakt eksternal STRENGTHS WEAKNESS

1. Regulasi kewajiban RS memberikan pelayanan bermutu dan wajib terakreditasi minimal 3 tahun sekali

2. Dukungan Pemerintah dibentuknya Dit.MAY dalam SOTK baru

3. Adanya Peta Strategi Ditjen Yankes dan Penetapan Indikator sesuai RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019 yaitu Jumlah Kab/ Kota memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi

4. Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda terkait upaya Pemenuhan standar RS dan pencapaian akreditasi

5. Dukungan Anggaran yang dialokasikan di RSUDmelalui DAK NF Akreditasi sejak tahun 2016

5. Pelaksanaan UU NO. 23/ 2014 tentang Pemda belum optimal.

6. Koordinasi Perencanaan pembangunan kesehatan belum dilaksanakan secara terpadu

7. Belum ada Kerangka Mutu Nasional sbg acuan Kebijakan, dan Strategi Mutu Pelayanan

8. Distribusi tenaga belum merata sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan RS

OPPORTUNITIES


9. Akreditasi RS sebagaipersyaratan mutlak kerja sama dengan BPJS

10. Perubahan RSUD jadi BLUD

11. Dukungananggaran dalam Penyusunan Kerangka Mutu Nasional

12. Pemantauan Indikator Mutu terpadu melalui Sistem Informasi RS terintegrasi

Mendorong RS melaksanakan Akreditasi

Memfasilitasi dan Monev pemanfaatan DAK Non Fisik

Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional

Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Akreditasi Independen

Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi


Mendorong RS utk pelaksanaan Sistem Informasi RS terintegrasi


13. Mutu dan keselamatanPasien belum menjadi budaya kinerja SDM

14. Penggantian SDM di daerah yang sangat cepat

15. Pemeliharaan Sarpras, serta kompetensi Nakes di RS belum terpenuhi sesuai kebutuhan

16. Pencairan dana pelaksanaan akreditasi tidak sesuai dengan jadwal.

Meningkatkan Binwasdal konsistensi implementasi standar

Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

Meningkatkan Monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)

Mendorong Pemda untuk koordinasi pencairan dana di Daerah

Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien

Koordinasi utk peningkatan binwasdal bersama stakeholder


Berdasarkan formulasi Strategi SWOT tersebut di atas, maka dapat dirumuskan Startegi

sebagai berikut:

1. Strategi Srengths-Oportunities

a. Mendorong RS melaksanakan Akreditasi

b. Memfasilitasi dan Monev pemanfaatan DAK Non Fisik

c. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional

d. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Akreditasi Independen

2. Strategi Strengths-Threats

a. Meningkatkan Binwasdal konsistensi implementasi standar

b. Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

c. Meningkatkan Monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)

d. Mendorong Pemda untuk koordinasi pencairan di Daerah

3. Strategi Weakness-Oportunities

a. Koord Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

b. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional

c. Mendorong RS utk pelaksanaan Sistem Informasi RS terintegrasi

4. Strategi Weakness-Threats

a. Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien

b. Koordinasi utk peningkatan binwasdal bersama stakeholder

D. Kebijakan dan Strategi Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

Agar akreditasi Laboratorium Kesehatan dapat diimplementasikan sebagai alat/tools dalam

menilai mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai

berikut :

5. Akreditasi Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai unsur pengakuan eksternal

setelah dinilai oleh Lembaga Independen bahwa Laboratorium Kesehatan telah

memberikan pelayanan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku

6. Akreditasi Laboratorium Kesehatan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja

Kegiatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2016 – 2020

7. Dikeluarkannya Permenkes 298 tahun 2010 sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi

Laboratorium Kesehatan

8. Bagi dinkes provinsi dan kabupaten/kota: Akreditasi Laboratorium Kesehatan dijadikan

wahana pembinaanpeningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan


pelayanan Laboratorium Kesehatan, serta penerapan manajemen risiko.

Setelah peta kekuatan organisasi diketahui, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan

adalah formulasi strategi dan dilanjutkan dengan penyusunan program dan rencana

kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya.


Formulasi Strategi SWOT Factor internal Fakt eksternal STRENGTH WEAKNESS

5. Ditetapkannya Akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

6. Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan

7. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

8. Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

9. Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal.

10. Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.

11. Penyelenggaraan manajemen kesehatan belum terpadu dan berkesinambungan

12. Belum semua pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

OPPORTUNITIES


17. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan

18. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

19. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laksanakan akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan

Optimalisasi peran dan dukungan stake holder terkait dalam pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan


20. Semakin terbukanya pasar bebas.

21. Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep akreditasi Laboratorium Kesehatan

Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan tabel formulasi strategi SWOT tersebut maka strategi dirumuskan agar terjadi

sinergisitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan rumusan strategi tersebut

didasari selain pertimbangan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, juga

pertimbangan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ditentukan

strategi organisasi dengan mengintegrasikan faktor-faktor dalam mencapai tujuan yang

ingin dicapai, yang menghasilkan empat kelompok strategis sebagai berikut :

a. Strategi S-O, yaitu Laksanakan akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai upaya

untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan

berkesinambungan

b. Strategi W-O, yaitu Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam

pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan

c. Strategi S–T,Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam

pemamahan konsep akreditasi Laboratorium Kesehatan

d. Strategi W–T, Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi

dan tindak lanjut sesuai Standar yang berlaku


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh formulasi strategis sebagai berikut :

1. Laksanakan akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

secara bertahap dan berkesinambungan

2. Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam pelaksanaan akreditasi

3. Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep

akreditasi

4. Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mulai

dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi dan tindak lanjut sesuai

Standar yang berlaku

Setelah melakukan langkah formulasi strategi, maka langkah selanjutnya adalah membuat

rencana kerja. Untuk menjamin agar strategi dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai

sasaran perlu disusun dalam program dan kegiatan aksi sebegaimana dibawah ini.

A. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer

Untuk menjamin agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, perlu

disusun suatu kebijakan operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan

strategi ke dalam program dan rencana kerja, yaitu :

1. Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu dan

pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

2. Menguatkan tugas dan fungsi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Penguatan Komisi Akreditasi FKTP

4. Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi

Puskesmas dan FKTP lainnya

5. Penguatan dukungan Stakeholder terkait


Langkah selanjutnya penyusunan program kerja dan kegiatan sebagaimana

diuraikan dalam lampiran tabel 1.

KKEEBBIIJJAAKKAANN OOPPEERRAASSIIOONNAALL DDAANN SSTTRRAATTEEGGII

DDAALLAAMM RRAANNGGKKAA PPEERRCCEEPPAATTAANN PPEENNCCAAPPAAIIAANN TTAARRGGEETT

AAKKRREEDDIITTAASSII PPUUSSKKEESSMMAASS

1. Optimalisasi Kinerja Komisi Akreditasi FKTP

1. Penyedian

Peraturan

Internal Komisi

2. Menyusun Road

Map dan RAN

Akreditasi FKTP

3. Menambah Tim

Pelatih Surveior

4. Memperbanyak

Tim Surveior

(Minimal 1 Tim

per Provinsi)

5. Memperbanyak

Surveior dgn

Merekrut calon

Surveior dari

Nakes Purna

Tugas

6. Pengembangan

sistem IT

7. Penyedian

Ruang

Sekretariat

Komisi

8. Penyediaan

Dukungan Dana

Operasional

Komisi

2.Tingkatkan Kompetensi

SDM

1. TOT Surveior

2. TOT

pendamping,

3. Pelatihan

Pendamping

4. Pelatihan

surveior

5. Workshop

Teknis

6. Bimtek Teknis

7. Refreshing

3. Wujudkan Penguatan Dinkes

Provinsi dan Kab/kota

1. Penyediaan minimal 1

Tim pelatih Pendamping

di tiap prov


Tim pendamping per

provinsi


Tim pendamping terlatih

di tiap Kab/kota


Tim Surveior di tiap

provinsi

5. Dukungan Dana DAK

Non Fisik untuk

pendampingan dan

Survei

6. Dukungan Dana DAK

Fisik

7. Dukungan Dana Dekon

untuk Pelatihan

pendamping, Bimtek

Teknis, dan Workshop

8. Menyediakan Paket

Buku Pedoman/

standar/instrument

pelaksanaan Akreditasi

FKTP untuk setiap

Kab/kota

9. Advokasi dan Sosialisasi

ke seluruh Provinsi

melalui Forum

Rakerkesda, Seminar,

dll

10. Penyediaan Pedoman

Peningkatan Mutu

Yankes Primer Bagi

Dinkes Kab/kota

4. Laksanakan

penyediaan NSPK

1. Standar/Instrume

nt Akreditasi

2. Pedoman

Pendampingan

3. Pendoman

Penyusunan

Dokumen

4. Pedoman Survei

5. Pedoman

peningkatan mutu

Yankes Primer

6. Pedoman

penyelenggaraan

Keselamatan

Pasien

7. Pedoman Bimtek

dan Evaluasi

peningkatan mutu

yankes primer

8. Pedoman

pelaksanaan

audit internal

9. Pedoman

pelaksanaan

tinjauan

manajemen

10. Pedoman bimtek

dan evaluasi

akreditasi FKTP

11. Sistem informasi

pelaksanaan

akreditasi FKTP

berbasis web

12. Kurmod Pelatihan

Pendamping &

Survei

5.Optimalisasi

kekuatan Dukungan

Stakeholder

terkait

1. SKB Kemenkes

dan Kemendagri,

Pergub, Perbup

dan Perwali

dalam rangka

memperoleh

dukungan

percepatan

pencapaian

target akreditasi

Puskesmas

2. Advokasi dan

sosialisasi

Akademisi, OP,

Asosiasi Faskes,

NGO/LSM,

3. Advoksi dan

Sosialisasi ke

Bappeda dan

DPRD

4. Melakukan

koordinasi lintas

program untuk

pemenuhan

standar (Sarana,

Prasarana, alat

dan SDM)


B. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh formulasi strategis sebagai berikut :

1. Mendorong RS melaksanakan Akreditasi

a. Koordinasi dengan stake holder (KARS, PKR, Fasyankes, Dinkes, PERSI, ARSADA,

Biro Perencanaan, Bagian Program dan Informasi, Bagian Hukum dan Organisasi)

1) RapatperencanaanAnggaran

2) Rapat perencanaan lokus RSsesuai target

3) Rapat evaluasi anggaran

4) Rapat evaluasi pencapaian target indikator

b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit dan DinkesProvinsi.

1) Workshop Peningkatan Kapasitas SDM RS di 3 wilayah Barat, Tengah dan Timur

2) Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Dinkes Provinsi di 3 wilayah Barat,

Tengah dan Timur

3) Magang sebagai tim pendamping surveior verifikasi bagi SDM Dinkes Provinsi

2. Memfasilitasi dan Monev pemanfaatan DAK NF dan Dana Dekonsentrasi

a. Monev terpadu pemanfaatan DAK NF pada pra dan pasca akreditasi

1) Melaksanakan monev RSUD pra dan pasca Akreditasi

b. Memfasilitasi penyelenggaraan persiapan akreditasi.

1) Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui

pemanfaatan DAK Non Fisik


pemanfaatan Dana Dekonsenrasi yang difasilitasi Dinas Kesehatan provinsi


Dana APBD/BLUD

3. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyusunan Kerangka Mutu Nasional

a. Koordinasi dengan Stake Holder terkait

1) Rapat Penetapan Pedoman Pemantauan Indikator Mutu

2) Rapat Penetapan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

3) Uji coba pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

4) Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

5) Rapat penyusunan Kerangka Mutu Nasional

6) Harmonisasi regulasi Kerangka Mutu Nasional

7) Sosialisasi Kerangka Mutu Nasional melalui forum Rakerkesnas atau Rakerkesda

8) Evaluasi implementasi Mutu Nasional

b. Rapat-rapat workshop proses penyusunan Kerangka Mutu Nasional

4. Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga akreditasi Independen

a. Koordinasi dengan Lembaga Akreditasi Independen

1) Rapat koordinasiuntuk Strategi PercepatanPencapaian Target Indikator RSUD

2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi internasional untuk RS

rujukan nasional.


3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Akreditasi RSUD dan RS TNI/ POLRI dengan

Nara sumber dari Lembaga Akreditasi Independen

5. Meningkatkan Binwas konsistensi implementasi standar

a. Koordinasi denganstakeholder melakukan binwasdal.

1) Sosialisasi Standar Akreditasi RS kepada Dewan Pengawas RS Vertikal, RS

rujukan nasional, RS rujukan provinsi dan RS rujukan regional.

2) Sosialisasi Standar Akreditasi RS versi baru kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

6. Koordinasi Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

a. Peningkatan Pemahaman dalam Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien

1) Penyelenggaraan lokakarya-lokakarya terkait mutu dan keselamatan pasien di 3

wilayah: Barat, Tengah dan Timur

b. Penyusunan NSPK

1) Rapat penyusunan NSPK

2) Harmonisasi NSPK sebagai regulasi

7. Meningkatkan Monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)

a. Koordinasi dengan stakeholder melakukan binwasdal.

1) Pelaksanaan Monev terpadu ke Lokus Penerima DAK Non Fisik Akreditasi

8. Mendorong Pemda untuk Koordinasi Pencairan di Daerah

a. Koordinasi dengan Pemda

1) Rapat koordinasi melalui Forum Rakerkesda dan Rakerkesnas

9. Koordinasi Lintas K/L utk percepatan Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi

a. Rapat koordinasi berkala dengan stake holder terkait

10. Mendorong RS utk pelaksanaan Sistem Informasi terintegrasi

a. Workshop terkait penggunaan Program Sistem Informasi Terintegrasi

11. Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien

a. Workshop terkait upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien.

Langkah selanjutnya penyusunan program kerja dan kegiatan sebagaimana diuraikan

dalam lampiran tabel 2.

C. Upaya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya

Berdasarkan analisis SWOT maka diperoleh formulasi strateis sebagai berikut :

1. Laksanakan akreditasi Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan

2. Optimalisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam pelaksanaan akreditasi


3. Optimalkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan untuk dalam pemamahan konsep

akreditasi Laboratorium Kesehatan

4. Penguatan dinkes kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan hingga evaluasi dan tindak

lanjut sesuai Standar yang berlaku


Setelah melakukan langkah formulasi strategi, maka langkah selanjutnya adalah membuat

rencana kerja. Untuk menjamin agar strategi dapat terlaksana dengan baik dalam

mencapai sasaran perlu disusun dalam program dan kegiatan aksi sebegaimana diuraikan

dalam lampiran tabel 3.


BAB VI PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DALAM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Di era desentralisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang

baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tingkat

administrasi.

1. Tingkat Pusat

a. Menyiapkan NSPK terkait implementasi pelaksanaan akreditasi

b. Melakukan penguatan pada lembaga/komisi akreditasi

c. Dukungan operasional komisi akreditasi

d. Pelatihan surveior

e. Pemetaan akreditasi tingkat nasional

f. Pelaksanaan suvei akreditasi

g. Dukungan Dekon dan DAK bagi daerah

h. Bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi

2. Tingkat Provinsi

a. Melaksanakan pelatihan pendamping akreditasi

b. Melaksanakan pendampingan Kab/Kota oleh tim mutu provinsi

c. Pemetaan akreditasi tingkat Provinsi.

d. Mengusulkan ke pusat, prioritas fasilitas Kesehatan yang akan diakreditasi

e. Menyiapkan dana pendampingan ke kab/kota.

3. Tingkat Kabupaten/kota

a. Pemetaaan akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat Kab/Kota.

b. Menyiapkan dana pendampingan dan survei.

c. Melakukan pendampingan pre dan pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi

Kab/Kota

d. Menyiapkan fasilitas Kesehatan yang akan di akreditasi

4. Fasilitas Kesehatan

a. Lokakarya penggalangan komitmen.

b. Membentuk tim/Pokja Akreditasi

c. Menyiapkan fasilitas Kesehatan untuk akreditasi

d. Self assessment secara kontinyu

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi

dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat administrasi.

a. Pemerintah

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melakukan bimbingan dan evaluasi.

b. Pemerintah Provinsi


Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan,

mengkoordinasikan serta membantu pengembangan program di kabupaten/kota.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Merupakan penanggung jawab pelaksanaan program pelayanan kesehatan melalui

berbagai kegiatan yang dikembangkan baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

maupun di fasilitas kesehatan.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen

Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui PP 60 tahun 2008, dimana pemantauan tidak

hanya pada proses pelaksanaan tetapi meliputi juga proses perencanaan. Sistem

pelaporan pelaksanaan akreditasifasilitas Kesehatan, tidak terpisah dari program lain yang

telah ada, karena pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan merupakan bagian dari

pembangunan kesehatan.


BAB VII PEMBIAYAAN

Pembiayaan akreditasi dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi:

a. Dana Dekonsentrasi

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB VIII PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan ini

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

dan evaluasi serta uapaya tindak lanjut terhadap proses pelaksanaan Akreditasi dalam kurun

waktu empat tahun (2016-2020), sehingga Akreditasi dapat berjalan secara bertahap dan

berkesinambungan, serta dapat terukur dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.

Penyusunan RAN ini melibatkan stakeholder terkait, baik di lingkup Direktorat Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan, lintas program maupun lintas sektor. Kepada semua pihak

yang terlibat dalam penyusunan RAN ini diucapkan terima kasih. RAN ini akan dapat terlaksana

dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras


TABEL 1. RENCANA AKSI AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2016 – 2019

PROGRAM KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI PIHAK YANG

TERLIBAT OUTPUT

SUMBER

DANA PIC

2015 2016 2017 2018 2019

Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Review Standar/Instrument Akreditasi

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad

Ditjen. Binfar dan Alkes

PPSDM

Ditjen. Binkesmas

P2P Litbang

Standar/Instrument Akreditasi

APBN Subdit MAP

Review Pedoman Pendampingan

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad.

Pedoman Pendamping

an

APBN Subdit MAP

Review Pendoman Penyusunan Dokumen

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad

Pedoman Penyusunan

Dokumen

APBN Subdit MAP

Review Pedoman Survei

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestra

Pedoman Survei

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman peningkatan mutu Yankes Primer

Maret-Juni

Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad • Ditjen. Binfar dan

Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P • Litbang

Pedoman peningkatan mutu Yankes

Primer

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman penyelenggaraan Keselamatan Pasien

Maret-Juni



Pedoman penyelengga

raan Keselamatan

Pasien

APBN Subdit MAP

Review Pedoman Pendampingan

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad.

Pedoman Pendamping

an

APBN Subdit MAP

Review Pendoman Penyusunan Dokumen

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad

Pedoman Penyusunan

Dokumen

APBN Subdit MAP

Review Pedoman Survei

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestra

Pedoman Survei

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman peningkatan mutu Yankes Primer

Maret-Juni



Pedoman peningkatan mutu Yankes

Primer

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman penyelenggaraan Keselamatan Pasien

Maret-Juni


Alkes • PPSDM • Ditjen. Binkesmas • P2P

Pedoman penyelengga

raan Keselamatan

Pasien

APBN Subdit MAP


• Litbang

Penyusunan Pedoman Bimtek dan Evaluasi peningkatan mutu yankes primer

Maret-Juni



Pedoman Bimtek dan

Evaluasi peningkatan mutu yankes

primer

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman pelaksanaan audit internal

Maret-Juni

Jakarta • Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad

Pedoman pelaksanaan audit internal

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman pelaksanaan tinjauan manajemen

Maret-Juni


Pedoman pelaksanaan

tinjauan manajemen

APBN Subdit MAP

Penyusunan Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi FKTP

Maret-Juni


Pedoman bimtek dan

evaluasi akreditasi

FKTP

APBN Subdit MAP

Penyusunan Sistem informasi pelaksanaan akreditasi FKTP berbasis web

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP • Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad

Pusdatin

Sistem informasi


FKTP berbasis

web

APBN Subdit MAP

Review Kurmod Pelatihan Pendamping & Survei

Maret-Juni


Kurmod Pelatihan

Pendamping & Survei

APBN Subdit MAP

Menguatkan tugas dan fungsi Dinkes Provinsi dan Kabupaten / Kota

Penyediaan minimal 1 Tim pelatih Pendamping di tiap provinsi

Feb-April

Feb-April

Feb-April

Feb-April

Feb-April

Jakarta

Dinkes Provinsi Tersedianya minimal 1

Tim pelatih Pendamping

di tiap provinsi

APBN Subdit MAP

Penyediaan minimal 1 Tim pendamping per provinsi

Maret-September

Maret-September

Maret-September

Maret-September

Maret-Septem

ber

Masing-masing provinsi


Tim pendamping per provinsi

APBN Subdit MAP

Penyediaan minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/ kota

Maret-September

Maret-September

Maret-September

Maret-September

Maret-Septem

ber

Masing-masing provinsi

Dinkes Provinsi

Dinkes kabupaten/ kota

Tersedianya minimal 1

Tim pendamping

terlatih di tiap

Kabupaten/kota

APBN Subdit MAP

Penyediaan minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktober

Yogjakarta Surabaya


Tim Surveior di tiap

provinsi

APBN Subdit MAP

Dukungan Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari

Jakarta Biro Perencanaan

Dinkes Provinsi


Tersedianya Dana DAK Non Fisik

untuk pendamping

an dan Survei

APBN Subdit MAP

Dukungan Dana DAK Fisik

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari


Dinkes Provinsi


Tersedianya Dana DAK

Fisik

APBN Subdit MAP

Dukungan Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari


Dinkes Provinsi


Tersedianya Dana Dekon

untuk Pelatihan

pendamping, Bimtek

Teknis, dan Workshop

APBN Subdit MAP


Menyediakan Paket Buku Pedoman/ standar/instrument pelaksanaan Akreditasi FKTP untuk setiap Kabupaten/ kota

Oktober -

November

Oktober -

November

Oktober -

November

Oktober -

November

Oktober -

November

Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya Paket Buku Pedoman/ standar/

instrument pelaksanaan

Akreditasi FKTP untuk

setiap Kabupaten/k

ota

APBN Subdit MAP

Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll

Juli - September

Juli - September

Juli - September

Juli - September

Juli - September

Jakarta Dinkes Provinsi


Terlaksananya Advokasi

dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum

Rakerkesda, Seminar, dll

APBN Subdit MAP

Penyediaan Pedoman Peningkatan Mutu Yankes Primer Bagi Dinkes Kabupaten/ kota

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad

Ditjen.Binfar dan Alkes

PPSDM

Ditjen. Binkesmas

P2P

Litbang

Dinkes Provinsi


Tersedianya Pedoman

Peningkatan Mutu Yankes Primer Bagi

Dinkes Kabupaten/k

ota

APBN Subdit MAP

Bimbingan Tehnis Khusus Pesiapan Akreditasi Puskesmas

Juni-September

Juni-September

Juni-September

Juni-September

Juni-September

Provinsi Terpilih

Dinkes Provinsi


Percepatan pelaksanaan Akreditasi

Puskesmas siap di akreditasi

APBN Subdit MAP

Penguatan Komisi Akreditasi FKTP

Penyedian Peraturan Internal Komisi

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

- - Jakarta Komisi Akreditasi FKTP

Sesditjen

Biro Hukum

Tersedianya Peraturan Internal Komisi

APBN Subdit MAP

Menyusun Road Map dan RAN Akreditasi FKTP

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

- - Jakarta Dit. PKP

• Dit. Fasyankes • Dit. PKR • Dit. Kestrad

Tersedianya Road Map dan RAN Akreditasi

FKTP

APBN Subdit MAP

Menambah Tim Pelatih Surveior

Maret-Oktob

er

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni



Tersedianya Tim Pelatih

Surveior

APBN Subdit MAP

Memperbanyak Tim Surveior ( Minimal 1 Tim per Provinsi)

Maret-Oktob

er

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni



Tersedianya Tim Surveior (Minimal 1

Tim per Provinsi)

APBN Subdit MAP

Memperbanyak Surveior dgn Merekrut calon Surveior dari Nakes Purna Tugas

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktober



Tersedianya Surveior dgn

Merekrut calon

Surveior dari Nakes Purna

Tugas

APBN Subdit MAP

Pengembangan sistem IT

Maret-Juni

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktober


Pusdatin

Tersedianya sistem IT

APBN Subdit MAP

Penyedian Ruang Sekretariat Komisi

Maret-Juni

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktober

Jakarta Komisi Akreditasi FKTP

Sesditjen

Biro Hukum

Tersedianya Ruang

Sekretariat Komisi

APBN Subdit MAP

Penyediaan Dukungan Dana Operasional Komisi

Februari

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Komisi Akreditasi FKTP

Sesditjen

Tersedianya Dukungan

Dana Operasional

APBN Subdit MAP


Biro Hukum Komisi

Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya

TOT Surveior Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni



Terlaksananya TOT Surveior

APBN Subdit MAP

TOT pendamping

Feb-April

Feb-April

Feb-April

Feb-April

Feb-April



Terlaksananya TOT

pendamping,

APBN Subdit MAP

Pelatihan Pendamping

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni



Terlaksananya Pelatihan Pendamping

APBN Subdit MAP

Pelatihan surveior

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktober



Terlaksananya Pelatihan

surveior

APBN Subdit MAP

Workshop Teknis

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni



Terlaksananya Workshop

Teknis

APBN Subdit MAP

Bimtek Teknis Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktob

er

Maret-Oktober



Terlaksananya Bimtek

Teknis

APBN Subdit MAP

Refreshing Oktober

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober Jakarta Dinkes Provinsi


Terlaksananya

Refreshing

APBN Subdit MAP

Penguatan dukungan Stakeholder terkait

SKB Kemenkes dan Kemendagri, Pergub, Perbup dan Perwali dalam rangka memperoleh dukungan percepatan pencapaian target akreditasi Puskesmas

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

- - Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad

Sesditjen


PPSDM

Ditjen. Binkesmas

P2P

Biro Hukum

Litbang

Dinkes Provinsi


Kemendagri

Tersedianya SKB

Kemenkes dan

Kemendagri, Pergub,

Perbup dan Perwali dalam rangka

memperoleh dukungan

percepatan pencapaian

target akreditasi

Puskesmas

APBN Subdit MAP

Advokasi dan sosialisasi Akademisi, OP, Asosiasi Faskes, NGO/LSM,

Juli Juli Juli Juli Juli Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad


PPSDM

Ditjen. Binkesmas

P2P

Litbang

Akademisi

OP

Assosiasi Faskes

NGO

Terlaksananya Advokasi

dan sosialisasi Akademisi,

OP, Asosiasi Faskes,

NGO/LSM,

APBN Subdit MAP

Advoksi dan Sosialisasi ke Bappeda dan DPRD

Agustus

Agustus

Agustus

Agustus

Agustus Jakarta Dinkes Provinsi


Pemerintah Daerah

Kemendagri

Terlaksananya Advoksi

dan Sosialisasi

ke Bappeda dan DPRD

APBN Subdit MAP

Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pemenuhan standar (Sarana, Prasarana, alat dan SDM)

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Maret-Juni

Jakarta Dit. PKP

Dit. Fasyankes

Dit. PKR

Dit. Kestrad


PPSDM

Ditjen. Binkesmas

P2P

Litbang

Akademisi

OP

Assosiasi Faskes

Kemendagri

Bappenas

Bappeda

Kemenpan dan

Terlaksananya koordinasi

lintas program

untuk pemenuhan

standar (Sarana,

Prasarana, alat dan SDM)

APBN Subdit MAP


RB

BKD

TABEL 2. RENCANA AKSI AKREDITASI RUMAH SAKIT TAHUN 2016 - 2019

PROGRAM KEGIATA

N

WAKTU PELAKSANAAN LOKASI

PIHAK YANG TERLIBAT

OUTPUT SUMB

ER DANA

PIC 2015 2016 2017 2018 2019

Koordinasi dengan stake holder (KARS, PKR, Fasyankes, Dinkes, PERSI, ARSADA, Biro Perencanaan, Bagian Program dan Informasi, Bagian Hukum dan Organisasi)

1.

Rapat perencanaan anggaran

Sep-Nov

Sep-Nov

Sep-Nov

Sep-Nov

Sep-Nov Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas

Usulan perencanaan anggaran

DIPA Sdt MAR

2.

Rapat perencanaan lokus RS sesuai target

Sep-Nov

Sep-Nov

Sep-Nov

Sep-Nov

Sep-Nov Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas

Usulan lokus RS

DIPA Sdt MAR

3.

Rapat evaluasi anggaran

- Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas

Laporan realisasi anggaran per triwulan

DIPA Sdt MAR

4. Rapat

evaluasi pencapaian target indikator

- Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Kemenkes Subdit MAR, PI, Keuangan Yankes, Roren, Hukormas

Laporan realisasi pencapaian target indikator per triwulan

DIPA Sdt MAR

Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM rumah sakit dan dinkes provinsi

1.

Workshop Peningkatan Kapasitas SDM RS di 3 wilayah Barat, Tengah dan Timur

- Apr-Jun

Apr-Jun

Apr-Jun

Apr-Jun Jakarta dan luar Jakarta

Subdit MAR, KARS, RS terpilih yang sudah terakreditasi paripurna

Jumlah SDM RS terlatih sebagai tim pendamping persiapan akreditasi

DIPA Sdt MAR

2.

Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Dinkes Provinsi di 3 wilayah Barat, Tengah dan Timur

- Apr-Jun

Apr-Jun

Apr-Jun

Apr-Jun Jakarta dan luar Jakarta

Subdit MAR, KARS, Dinkes Provinsi

Jumlah SDM Dinkes Provinsi terlatih sebagai tim pendamping surveior verifikator

DIPA Sdt MAR

3.

Magang sebagai tim pendamping surveior verifikasi bagi SDM Dinkes Provinsi

- - Jul-Nov

Jul-Nov

Jul-Nov Jakarta dan luar Jakarta

Subdit MAR, KARS, RS lokus terpilih, Dinkes Provinsi

Jumlah SDM Dinkes Provinsi terlatih sebagai tim pendamping surveior verifikator

DIPA Sdt MAR


Monev terpadu pemanfaatan DAK NF pada pra dan pasca akreditasi

1 Melaksanakan monev RSUD pra dan pasca Akreditasi

- Apr-Nov

Apr-Nov

Apr-Nov

Apr-Nov RSUD di Kabupaten penerima DAK NF Akreditasi RS

Ditjen Yankes Data evaluasi pelaksanaan DAK NF di RSUD

DIPA Sdt MAR

Memfasilitasi penyelenggaraan persiapan akreditasi

1.

Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui pemanfaatan DAK Non Fisik

- Apr-Nov

Apr-Nov

Apr-Nov

Apr-Nov RSUD di Kabupaten penerima DAK NF Akreditasi RS

Ditjen Yankes Data evaluasi pelaksanaan DAK NF di RSUD

DIPA Sdt MAR

2.

Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui pemanfaatan Dana Dekonsentrasi yang difasilitasi Dinas Kesehatan provinsi

- Apr- Okt

Apr- Okt

Apr- Okt

Apr- Okt ibukota provinsi sesuai lokus alokasi Dana Dekon berdasarkan permohonan kepada Dit MAY

Subdit MAR, Dinkes Provinsi, KARS

Peningkatan kapasitas SDM RS dan SDM Dinkes Prov/Kab/Kota terkait standar akreditasi RS

Dekonsentra

si

Sdt MAR

3.

Melakukan pendampingan bimbingan teknis dan advokasi kepada RSUD melalui Dana APBD/BLUD

- Apr-Des

Apr-Des

Apr-Des

Apr-Des RSUD sesuai pengajuan permintaan pendampingan persiapan akreditasi kepada Dit MAY

Subdit MAR, Dinkes Provinsi, KARS, RSUD

Peningkatan kapasitas SDM RS terkait standar akreditasi RS

APBD, BLUD

Sdt MAR



1.

Rapat Penetapan Pedoman Pemantauan Indikator Mutu

- Jun-Des

Jan-Des

- - Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, KARS, Perhimpunan Perumahsakitan, akademisi, BPJS, LSM, RS

Draft Pedoman Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan RS

DIPA Sdt MAR

2.

Rapat Penetapan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

- Jun-Des

Jan-Nov


Kemenkes, KARS, Perhimpunan Perumahsakitan, akademisi, BPJS, LSM, RS

Draft Indikator Mutu Pelayanan RS

DIPA Sdt MAR

3.

Uji coba pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

- Okt-Nov

Nov-Des


Kemenkes, KARS, RS terpilih mewakili RS milik pemerintah pusat dan daerah

Penyempurnaan draft Indikator Mutu Pelayanan RS

DIPA Sdt MAR

4.

Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

- - - Jan-Des

Jan-Des Kemenkes Kemenkes, KARS, RS terpilih mewakili RS milik pemerintah pusat dan daerah

Data indikator mutu pelayanan RS

DIPA Sdt MAR

5.

Rapat penyusunan Kerangka Mutu Nasional

- Jun-Des

Jul-Nov

- - Jakarta Kemenkes, KARS, Akademisi, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes

Draft Kerangka Mutu Nasional

DIPA Sdt MAR

6.

Harmonisasi regulasi Kerangka Mutu Nasional

- - - Jan-Jun

- Jakarta Kemenkes, KARS, Akademisi, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes

PP tentang Kerangka Mutu Nasional

DIPA Sdt MAR

7.

Sosialisasi Kerangka Mutu Nasional melalui forum Rakerkesnas atau Rakerkesda

- - - Jul-Des

Jan-Jun Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes

Peningkatan pemahaman tentang upaya peningkatan mutu terintegrasi

DIPA Sdt MAR

8.

Evaluasi implementasi Mutu Nasional

- - - - Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, Perhimpunan Perumahsakitan, Dinkes

Laporan evaluasi implementasi mutu nasional per triwulan

DIPA Sdt MAR


Koordinasi dengan Lembaga Akreditasi Independen

1.

Rapat koordinasi untuk Strategi Percepatan Pencapaian Target Indikator RSUD

- Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr, Jul, Okt

Kemenkes dan KARS

Kemenkes, KARS, SDM RS yang sudah terakreditasi, Dinkes

Draft perencanaan pelaksanaan bimbingan

DIPA Sdt MAR

2.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi internasional untuk RS rujukan nasional

- Jan-Des

Jan-Des

Jan-Des

Jan-Des Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, KARS, SDM RS yang sudah terakreditasi internasional, Dinkes, organisasi profesi

Peningkatan kesiapan RS rujukan nasional untuk survei akreditasi internasional

DIPA Sdt MAR

3.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Akreditasi RSUD dan RS TNI/ POLRI dengan Nara sumber dari Lembaga Akreditasi Independen

Jan-Des

Jan-Des

Jan-Des


Kemenkes, KARS, SDM RS yang sudah terakreditasi, Dinkes, organisasi profesi

Peningkatan kesiapan RSUD dan RS TNI/POLRI untuk survei akreditasi

DIPA Sdt MAR

Koordinasi dengan stakeholder melakukan binwasdal konsistensi implementasi standar

1.

Sosialisasi Standar Akreditasi RS versi baru kepada Dewan Pengawas RS Vertikal, RS rujukan nasional, RS rujukan provinsi dan RS rujukan

- - Jul-Nov

Jul-Nov


Kemenkes, KARS, Dewas RS UPT Vertikal, RS rujukan nasional, RS rujukan provinsi dan RS rujukan regional

Peningkatan pemahaman dan komitmen Dewas dalam pemenuhan standar akreditasi

DIPA Sdt MAR


regional.

2.

Sosialisasi Standar Akreditasi RS versi baru kepada Dinas Kesehatan Provinsi

- - Jul-Nov

Jul-Nov


Kemenkes, KARS, Dinkes Provinsi

Peningkatan pemahaman dan komitmen Dinkes Provinsi dalam pemenuhan standar akreditasi

DIPA Sdt MAR

Koordinasi lintas K/L untuk percepatan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien

1.

Penyelenggaraan lokakarya terkait mutu dan keselamatan pasien di 3 wilayah: Barat, Tengah dan Timur

- - - Mar-Jun

Mar-Jun Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, KARS, Dinkes Provinsi, perhimpunan perumahsakitan

Peningkatan pemahaman tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien

DIPA Sdt MAR

2.

Rapat penyusunan NSPK

- Jul-Des

- - - Jakarta Kemenkes, KARS, perhimpunan perumahsakitan

Draft NSPK tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien

DIPA Sdt MAR

3.

Harmonisasi NSPK sebagai regulasi

- Jan-Jun

- - Jakarta Kemenkes, KARS, perhimpunan perumahsakitan

Permenkes tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien

DIPA Sdt MAR

Meningkatkan monev terpadu lintas Direktorat (Fasyankes dan PKR)

1.

Koordinasi dengan stake holder melakukan binwasdal monev terpadu ke lokus penerima DAK Non Fisik Akreditasi

- - Jan-Des

Jan-Des


Ditjen Yankes Laporan evaluasi pemanfaatan DAK NF

DIPA Sdt MAR

Meningkatkan koordinasi dengan Pemda dalam upaya peningkatan mutu dan akreditasi

1.

Koordinasi dengan Pemda untuk pencairan dana akreditasi

- Jan-Des

Jan-Des

Jan-Des


Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota

Pencairan dana akreditasi (DAK NF, APBD, Dekon) tepat waktu

DIPA Sdt MAR


(DAK NF, APBD, Dekon di daerah

2.

Rapat koordinasi melalui Forum Rakerkesnas dan Rakerkesda

- Jun-Des

Jun-Des

Jun-Des

Jun-Des Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota, RS

Peningkatan komitmen Pemda dalam upaya peningkatan mutu dan akreditasi

DIPA Sdt MAR

Mendorong RS untuk pelaksanaan Sistem Informasi Terintegrasi

1.

Workshop terkait penggunaan program Sistem Informasi Terintegrasi di 3 regional : Barat, Tengah, Timur

- - - Mar-Des


Kemenkes, KARS, Perhimpunan Perumahsakitan, RS

Peningkatan pemahaman SDM RS terkait penggunaan Sistem Informasi Terintegrasi

DIPA Sdt MAR

Memfasilitasi upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien bagi masyarakat

1.

Sosialisasi terkait upaya peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien

- - Jul-Des

Jul-Des

Jul-Des Jakarta dan luar Jakarta

Kemenkes, Pemda Prov/Kab/Kota, Dinkes Prov/Kab/Kota, stake holder, organisasi kemasyarakatan, LSM

Peningkatan pemahaman terkait budaya mutu dan keselamatan pasien

DIPA SbgTU


TABEL 3. RENCANA AKSI AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN , TAHUN 2016 – 2020

Tahun PROGRAM KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI PIHAK YANG

TERLIBAT OUTPUT

SUMBER DANA

PIC

2016

PENYEDIAAN REGULASI /NSPK AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

1 Penyusunan Pedoman peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan

Maret-Juni Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes

Drat Pedoman peningkatan mutu Yankes Laboratorium Kesehatan

APBN Sdt MAL

2

Penyusunan Pedoman Bimtek dan Evaluasi peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan

Maret-Juni Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes

Drat Pedoman Bimtek dan Evaluasi peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan

APBN Sdt MAL

3

Penyusunan Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan

Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes

Drat Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan

APBN Sdt MAL

4

Penyusunan Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan

Jakarta Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes

Drat Pedoman bimtek dan evaluasi akreditasi Laboratorium Kesehatan

APBN Sdt MAL

PENGUATKAN DINKES PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

5 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping per provinsi

Januari – Agustus

Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan OP

Tersedianya minimal 1 Tim pelatih Pendamping di tiap provinsi

APBN Sdt MAL

6 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/ kota

Januari – Agustus


Tersedianya minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/kota

APBN Sdt MAL

7 Penyediaan minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi

Januari – Agustus


Tersedianya minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi

APBN Sdt MAL

8


Dinkes Prov dan Kab/kota, Kemendagri, Kemenkeu

Tersedianya Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei

APBN Sdt MAL

9



Tersedianya Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop

APBN Sdt MAL

10


Januari – Agustus


Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll

APBN Sdt MAL

11 Bimbingan Tehnis Khusus Pesiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Januari – Juli Kab/kota yang terpilih


Laboratorium Kesehatan siap di akreditasi

APBN Sdt MAL

PENGUATAN KINERJA KOMISI AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

12

Penyusunan draft

Peraturan Internal Komisi

draft Peraturan

Internal Komisi APBN Sdt MAL

13

Menyusun Road Map dan

RAN Akreditasi


Road Map dan RAN

Akreditasi

Laboratorium

Kesehatan tahun

2017

APBN Sdt MAL

14

Memperbanyak Tim

Surveior ( Minimal 1 Tim

per Provinsi)

Tersedianya minimal 1 Tim Surveior per Provinsi

APBN Sdt MAL


15 Pengembangan sistem IT

Sistem Informasi Akreditasi Laboratorium Kesehatan berbasis WEB

APBN

Sdt MAL

16

Penyedian Ruang

Sekretariat Komisi

Tersedianya Ruang Skretariat Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan

APBN Sdt MAL

17

Penyediaan Dukungan

Dana

Operasional Komisi

Laporan

pelaksanaan

operasinalisasi

Komisi Akreditasi

Laboratorium

Kesehatan

APBN

Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

18 Pelatihan Pendamping

Tim Pendamping Dekon Subdit MAL

19 Pelatihan surveior

Surveior APBN Subdit MAL

20 Workshop Teknis

Laporan pelaksanaan Workshop

APBN Subdit MAL

21 Bimtek akreditasi

Laporan pelaksanaan Bimtek

Subdit MAL

22 Refreshing

Laporan Pelaksanaan

Subdit MAL

PENGUATAN DUKUNGAN STAKEHOLDER KUNCI

1

SKB Kemenkes dan

Kemendagri, Pergub,

Perbup dan Perwali

dalam rangka

memperoleh dukungan

percepatan pencapaian

target akreditasi


SKB APBN Subdit MAL

2

Advokasi dan sosialisasi

Akademisi, OP, Asosiasi

Faskes, NGO/LSM,

Laporan pelaksanaan kegiatan

APBN Subdit MAL

3

Advoksi dan Sosialisasi

ke Bappeda dan DPRD Laporan pelaksanaan kegiatan

APBN Subdit MAL

4

Melakukan koordinasi

lintas program dan lintas

sektor untuk pemenuhan

standar (Sarana,

Prasarana, alat dan

SDM)


APBN Subdit MAL

Tahun Program

Kegiatan

Waktu Lokasi Pihak yg terlibat Output Sumber Dana

PIC

2017

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN REGULASI /NSPK AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

1 Revisi Standar Akreditasi

Laboratorium Kesehatan Maret-Oktober Jakarta

Dit. PKR, Dit. Fasyankes, PPSDM , P2P, Farmalkes, KALK dan OP

Drat Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan

APBN Subdit MAL

2

PENGUATKAN DINKES PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping per provinsi

Januari – Agustus


Tersedianya minimal 1 Tim pelatih Pendamping di tiap provinsi

APBN Subdit MAL

2 Penyediaan minimal 1 Tim pendamping terlatih di tiap Kabupaten/ kota

Januari – Agustus

Dinkes Prov dan Kab/kota, Komisi Akreditasi Laboratorium

Tersedianya minimal 1 Tim pendamping terlatih

APBN Subdit MAL


Kesehatan dan OP di tiap Kabupaten/kota

3 Penyediaan minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi

Januari – Agustus


Tersedianya minimal 1 Tim Surveior di tiap provinsi

APBN Subdit MAL

4



Tersedianya Dana DAK Non Fisik untuk pendampingan dan Survei

APBN Subdit MAL

5



Tersedianya Dana Dekon untuk Pelatihan pendamping, Bimtek Teknis, dan Workshop

APBN Subdit MAL

6


Januari – Agustus


Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi ke seluruh Provinsi melalui Forum Rakerkesda, Seminar, dll

APBN Subdit MAL

7 Bimbingan Tehnis Khusus Pesiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Januari – Juli Kab/kota yang terpilih


Laboratorium Kesehatan siap di akreditasi

APBN Subdit MAL

1 Penyediaan Dukungan Dana Operasional Komisi

Laporan

pelaksanaan

operasinalisasi

Komisi Akreditasi

Laboratorium

Kesehatan

APBN

Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Pelatihan Pendamping

Tim Pendamping Dekon Subdit MAL

2 Pelatihan surveior

Surveior APBN Subdit MAL

3 Workshop Teknis

Laporan pelaksanaan Workshop

APBN Subdit MAL

4 Bimtek akreditasi

Laporan pelaksanaan Bimtek

Subdit MAL

5 Refreshing

Laporan Pelaksanaan

Subdit MAL

6

1

Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pemenuhan standar (Sarana, Prasarana, alat dan SDM)


APBN Subdit MAL

RENCANA AKSI NASIONALyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2017/KP/may/renaksi_may... · Jumlah...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI NASIONALyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2017/KP/may/renaksi_may... · Jumlah...