RENCANA AKSI 2015-2019 BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN … · BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI...
Transcript of RENCANA AKSI 2015-2019 BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN … · BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI...
keterbukaan, integritas, dan professional 1
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
keterbukaan, integritas, dan professional 2
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
TIM PENYUSUN
Penanggung jawab : Nur Tri Aries Suestiningtyas
Editor : 1. Isrard
2. Srining Widati
3. Yusuar
4. Mila Kencana
Penyusun : 1. Mila Hanifa
2. Nirma Yossa
3. Indriyani
4. Ridwan Stiaji
keterbukaan, integritas, dan professional 3
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan
kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas
limpahan rahmat serta hidayahNya sehingga Rencana
Aksi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (BKHH LIPI) Tahun 2015-2019
berhasil diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi BKHH LIPI
Tahun 2015-2019 adalah dokumen strategis yang
merupakan kelanjutan Rencana Aksi BKHH LIPI Tahun
2010-2014 dan menjadi acuan utama dalam upaya
mewujudkan Visi dan Misi BKHH LIPI.
BKHH LIPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai bentuk dukungan
terhadap visi LIPI dan visi Sekretariat Utama LIPI, BKHH LIPI menetapkan Visi Tahun 2015-
2019 sebagai berikut: Menjadi unit manajemen layanan profesional bidang kerja sama,
hukum, hubungan masyarakat, dan bina ilmiah masyarakat dalam mendukung visi LIPI.
Secara umum, visi sebagai bentuk keberlanjutan yang menggambarkan keinginan, target,
dan tujuan yang ingin diwujudkan BKHH LIPI. Misi BKHH LIPI untuk mencapai visi BKHH
LIPI 2015-2019 tersebut di atas mengacu pada misi LIPI dan Sekretariat Utama LIPI. BKHH
LIPI menetapkan 2 (dua) misi, yaitu: kedua, Memperkuat manajemen layanan profesional
bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat dan kedua,
Mengembangkan kapasitas bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah
masyarakat. Misi BKHH LIPI diturunkan dari Misi Sekretariat Utama LIPI yang merupakan
turunan dari Misi LIPI. Misi LIPI merupakan amanat RPJMN tahap ketiga, tahun 2015-
2019, yaitu meningkatkan kemampuan iptek, termasuk sumber daya manusia (SDM)
dalam rangka pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber
daya alam (SDA) yang tersedia secara berkelanjutan. Uraian yang terangkum dalam
Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan dokumen Renstra LIPI Tahun 2015-2019 dengan harapan dapat memberi
manfaat bagi semua pihak.
Jakarta, 1 Februari 2016
Kepala Biro Kerjasama, Hukum dan Humas LIPI
Nur Tri Aries Suestiningtyas
keterbukaan, integritas, dan professional 4
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1.1.2 Hasil Capaian Kinerja Periode Renstra Tahun 2010 – 2014
1.1.3 Aspirasi Masyarakat
1.2 Permasalahan Dan Potensi
1.2.1 Tantangan
1.2.2 Kelemahan
1.2.3 Peluang
1.2.4 Kekuatan
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Lipi
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Settama
3.2.1 Kebijakan
3.2.2 Strategi
3.3 Program dan Kegiatan Settama
3.4 Kerangka Regulasi
3.5 Kerangka Kelembagaan
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V. PENUTUP
keterbukaan, integritas, dan professional 5
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
RINGKASAN EKSEKUTIF
Renstra Aksi BKHH LIPI tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan
tugas dan fungsi BKHH LIPI untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan
Rencana Aksi ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di BKHH LIPI.
Rencana Aksi BKHH LIPI ini harus dijadikan acuan kerja bagian, yaitu bagian kerja sama,
bagian hukum, bagian humas, dan bagian bina ilmiah masyarakat sesuai ruang lingkup
tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pelaksanaan tugas dan fungsi
BKHH LIPI dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi BKHH LIPI Tahun 2015-2019.
Dokumen Rencana Aksi ini bersifat sebagai living document yang harus selalu
ditelaah, dievaluasi, dan diperbaiki sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis yang
terus berubah. Evaluasi dan penelaahan terhadap kesesuaian Rencana Aksi ini dengan
tuntutan internal maupun eksternal lembaga harus dilakukan paling sedikit sekali dalam
setahun. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi
BKHH LIPI Tahun 2015-2019. Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam mengawal
pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2015-2019. Mekanisme evaluasi dilakukan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hasil pencapaian yang telah diukur
akan disampaikan dalam Laporan Kinerja tahunan BKHH LIPI, dan juga menjadi masukan
perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.
BKHH LIPI menetapkan 4 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya jejaring dan
kerjasama ilmiah nasional dan internasional yang berkualitas dan saling
menguntungkan, Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses
masyarakat, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Terbinanya SDM serta 42
indikator kinerja.
keterbukaan, integritas, dan professional 6
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
BKHH LIPI merupakan satuan kerja di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Utama LIPI. Pada tahun 2014, BKHH LIPI mengalami perubahan
organisasi. Perubahan dalam tata organisasi BKHH LIPI dilakukan dalam rangka
menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil
guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penelitian ilmu
pengetahuan dan teknologi. Perubahan organisasi BKHH LIPI dilakukan secara
dinamis dan sejalan dengan perubahan paradigma di masyarakat ilmu pengetahuan
dan teknologi yang disertai dengan tuntutan untuk efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan suatu institusi.
Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja LIPI, Pasal 30, BKHH LIPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan pelaksanaan kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, dan pembinaan ilmiah
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKHH LIPI menyelenggarakan
fungsi:
1. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hukum;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah masyarakat.
1.1.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
BKHH LIPI merupakan satuan kerja di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Utama LIPI. Perubahan tata organisasi BKHH LIPI
berlangsung secara dinamis dan sejalan dengan perubahan paradigma di
masyarakat iptek yang disertai dengan tuntutan untuk efisiensi dan
efektivitas dalam pengelolaan suatu institusi. BKHH LIPI, sejalan dengan
perubahan organisasi, telah mengalami beberapa perubahan maupun
penggabungan:
1. Sebelum tahun 1967 terdapat lima biro, yakni Biro Hukum, Biro
Hubungan Masyarakat, Biro Hubungan Internasional, dan Biro Publikasi,
dan Biro Koordinasi dan Kebijaksanaan Ilmiah.
2. Tahun 1987 keempat biro digabung menjadi dua biro: Biro Hubungan
Masyarakat dan Biro Publikasi digabung menjadi Biro Pemasyarakatan
keterbukaan, integritas, dan professional 7
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Iptek; sedangkan Biro Hukum digabung dengan Biro Hubungan
Internasional menjadi Biro Kerjasama Iptek (Biro Hukum menjadi Bagian
Hukum pada Biro Kerja Sama Iptek, Biro Hubungan Internasional menjadi
Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Biro Kerjasama Antar Lembaga); dan
Biro Koordinasi dan Kebijaksanaan Iptek menjadi Pusat Analisa
Perkembangan Iptek.
3. Tahun 2001, melalui Keputusan kepala LIPI Nomor 1151/M/2001, Biro
Kerjasama Iptek dan Biro Pemasyarakatan Iptek digabung menjadi Biro
Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek (BKPI LIPI) sebagai salah satu
Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama LIPI. Dengan
bergabungnya dua biro menjadi satu menjadikan BKPI LIPI sebagai biro
dengan tugas dan fungsi yang besar dalam mendukung visi dan misi LIPI
yaitu fungsi kerja sama, hukum, peningkatan kemampuan ilmiah, dan
pemasyarakatan iptek. Kemudian Keputusan Kepala LIPI Nomor
3212/M/2004 tentang Tata Kerja dan Organisasi LIPI, BKPI LIPI
mempunyai tugas melaksanakan urusan kerja sama di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan ilmiah masyarakat
dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penelaahan
dan pemberian bantuan hukum, serta perumusan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan.
4. Tahun 2006, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing,
Badan Usaha Asing dan Orang Asing, pemberian izin bagi peneliti asing
dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Hal itu
menyebabkan terjadinya perubahan fungsi Subbagian Administrasi
Peneliti Asing menjadi Subbagian Kerjasama Multilateral yang ditetapkan
dengan dengan Keputusan Sekretaris Utama LIPI Nomor
107/M/SU/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Pelimpahan tugas dan
fungsi Pengurusan Kerjasama Multilateral kepada Subbagian Administrasi
Peneliti Asing BKPI LIPI. Perubahan fungsi tersebut untuk merespon
perubahan meningkatnya kerjasama iptek yang bersifat multilateral yang
memerlukan penangan secara khusus.
5. Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BKPI
LIPI berubah nomenklatur menjadi Biro Kerjasama, Hukum dan Humas
(BKHH) LIPI. Perubahan dalam tata organisasi LIPI dilakukan dalam
rangka menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan
keterbukaan, integritas, dan professional 8
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan di bidang penelitian iptek.
Struktur organisasi BKHH LIPI berdasarkan Peraturan Kepala LIPI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi BKHH LIPI
Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian:
1. Bagian Kerjasama
Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanaan penyiapan koordinasi
dan urusan kerjasama. Bagian Kerjasama terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian,
yaitu:
a. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri, yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama
dalam negeri
b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri, yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama
luar negeri
2. Bagian Hukum
keterbukaan, integritas, dan professional 9
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
` Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan pelaksanaan perbantuan hukum, penyusunan peraturan perundang-
undangan dan perjanjian kerjasama, dokumentasi, dan informasi hukum.
3. Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan pelaksanaan urusan media massa, hubungan antar lembaga, dan
pameran serta informasi ilmiah.
4. Bagian Bina Ilmiah Masyarakat
Bagian Bina Ilmiah Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan pembinaan ilmiah remaja
dan pengayaan ilmiah masyarakat. Bagian Bina Ilmiah Masyarakat terdiri
dari 2 (dua) sub Bagian, yaitu:
a. Sub Bagian Bina Ilmiah Remaja, yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah bagi
remaja.
b. Sub Bagian Pengayaan Ilmiah Masyarakat, yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengayaan
ilmiah bagi masyarakat.
Jumlah pegawai BKHH LIPI tahun sebanyak 66 pegawai aktif di
dengan komposisi, yaitu 5 pegawai diperbantukan diinstasi lain dan 1
pegawai cuti diluar tanggunan negara sehingga total sebanyak 72 orang.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, maka pegawai BKHH LIPI yang diproyeksikan pensiun
pada tahun 2015 mengalami perpanjangan waktu bekerja hingga usia 58
tahun dan 60 tahun untuk pejabat tinggi. Walaupun begitu sebanyak 15
pegawai atau 20% pegawai BKHH LIPI telah berusia 50 tahun ke atas
sehingga perencanaan rekruitmen pegawai perlu diimplementasikan dengan
cermat sesuai kebutuhan organisasi.
keterbukaan, integritas, dan professional 10
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Kondisi lain yang perlu
diperhatikan adalah masih
banyaknya pegawai BKHH yang
belum menjabat fungsional
teknis tertentu. Beberapa
strategi yang telah
dilaksanakan adalah pemetaan
kebutuhan pegawai untuk
menduduki jabatan fungsional
teknis tertentu serta dorongan
pengembangan kemampuan
agar pegawai dapat segera
memiliki fungsional teknis yang sesuai dengan minat, kapasitas dan
kebutuhan organisasi. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme
pegawai.
Perubahan gambaran jabatan fungsional teknis dan fungsional
umum di BKHH LIPI dari tahun 2015 dapat terlihat pada Grafik 1.3 Secara
umum terjadi pengurangan
jumlah golongan II/d dan II/c,
di lain pihak terjadi
peningkatan yang signifikan
pada golongan III/d sebesar
50% dari jumlah tahun 2015.
Selain peningkatan jenjang
kepangkatan regular dan
struktural, peningkatan
tersebut disebabkan kenaikan
pangkat fungsional. Hal
tersebut merupakan upaya BKHH LIPI untuk mempersiapkan pegawainya
menjadi lebih profesional.
keterbukaan, integritas, dan professional 11
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BKHH LIPI juga
mendorong pengembangan
kemampuan SDM-nya melalui
berbagai pelatihan dan kursus.
Pembinaan sumber daya
manusia difokuskan pada
perluasan kesempatan untuk
meningkatkan pengetahuan/
keahlian bagi seluruh pegawai
agar lebih profesional melalui
pendidikan dan pelatihan baik bersifat formal maupun nonformal dengan
anggaran BKHH LIPI sendiri maupun dengan memanfaatkan tawaran-
tawaran beasiswa yang ada
1.1.2 Evaluasi Hasil Rencana Aksi BKHH 2010-2014
BKHH LIPI yang merupakan salah satu satun kerja LIPI pada Rencana
Implementatif 2010-2014 mendukung dan memfasilitasi terealisasinya visi
dan misi LIPI untuk menjadi lembaga penelitian dan/atau pengembangan
berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang adil,
cerdas, kreatif, integratif, dan dinamis dengan didukung oleh ilmu
pengetahuan dan teknologi yang humanis. Pada tahun 2014 Rencana
Strategis LIPI 2010-2014 memperhitungkan pengaruh isu global dan nasional
keterbukaan, integritas, dan professional 12
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
sebagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan menjadi fokus kajian.
Isu Global antara lain meliputi Millenium Development Goals (MDGs),
Perubahan Iklim Global (Climate Change) dan Lingkungan; sedangkan Isu
Nasional meliputi Bencana Alam, Pangan dan Kesehatan, Kependudukan,
Sosial, Politik, dan Pemerintahan. Berbagai aspek pada isu tersebut telah
diteliti atau dikaji oleh satuan kerja di lingkungan LIPI.
BKHH LIPI mendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni
penguatan kelembagaan dalam bidang kerja sama untuk pembangunan dan
penguatan jejaring kerja sama ilmiah nasional, regional, internasional, serta
penguatan posisi strategis LIPI dalam organisasi ilmiah internasional, bidang
humas untuk peningkatan kesadaran publik terhadap pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi, bidang hukum untuk penguatan regulasi
dan kebijakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta menjamin
kepastian hukum dalam mendukung tugas dan fungsi LIPI, dan bidang bina
ilmiah masyarakat untuk peningkatan kemampuan ilmiah masyarakat melalui
pembinaan ilmiah dan pemberian apresiasi.
Secara umum pencapaian kinerja BKHH LIPI Tahun 2010-2014 berhasil
mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. BKHH LIPI dapat
merealisasikan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan optimal,
meskipun ada yang beberapa yang tidak terlaksana karena adanya kebijakan
pimpinan untuk pengalihan anggaran dan adanya kebijakan pemerintah
mengenai pemotongan anggaran untuk kegiatan yang bersifat startegis.
Namun secara keseluruhan hampir semua sasaran strategis dan indikator
kinerja dapat tercapai 100 %, bahkan melampaui 100%. Secara keseluruhan,
baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan BKHH LIPI telah
berhasil tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Walau demikian,
BKHH LIPI perlu terus melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja
organisasi agar lebih optimal lagi. Capaian kinerja yang realisasinya masih di
bawah target perlu mendapat evaluasi dan rencana perbaikan yang relevan.
BKHH LIPI akan senantiasa berupaya untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga
diharapkan di masa yang akan datang BKHH dapat menjadi organisasi yang
memiliki kinerja paling unggul dalam pelayanan di bidang kerjasama, hokum
dan pemasyarakatan Iptek.
keterbukaan, integritas, dan professional 13
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Beberapa capaian penting BKHH LIPI 2010-2014, antara lain:
a. Diseminasi Iptek LIPI ke Daerah
Diseminasi iptek LIPI ke daerah-daerah merupakan komitmen LIPI
untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat dan
stakeholder untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf
perekonomian masyarakat. Hasil penelitian umumnya adalah teknologi
tepat guna yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan masyarakat.
Teknik diseminasi dilakukan dengan cara presentasi dan simulasi sehingga
masyarakat dapat mempraktekkan langsung cara pembuatannya secara
mandiri. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun jejaring kemitraan
dengan berbagai pihak.
Sebagian pelaksanaan diseminasi merupakan kerjasama LIPI dengan
Komisi VII DPR RI. Materi/ teknologi yang diseminasikan mengacu pada
keunikkan, permasalahan dan sumberdaya suatu daerah. Beberapa contoh
hasil teknologi LIPI yang sudah didiseminasikan dan dimanfaatkan
masyarakat antara lain pembuatan pupuk organik hayati, penanaman bibit
padi gogo yang tahan pada iklim kering, penggemukan sapi lokal, serta
budidaya rumput laut dan mutiara.
b. Pemberian Penghargaan Sarwono Prawirohardjo dan Sarwono
Prawirohardjo Memorial Lecture
Pemberian Penghargaan Sarwono Prawirohardjo dan Sarwono
Prawirohardjo Memorial Lecture merupakan kegiatan keilmuan bagi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diselenggarakan setiap
tahun dalam puncak acara hari ulang tahun LIPI. Kegiatan ini dilaksanakan
atas pertimbangan bahwa LIPI sebagai lembaga keilmuan yang terkemuka
di Indonesia perlu memberi penghargaan dengan menampilkan sosok
ilmuwan dan tokoh yang diakui telah berhasil memberikan kontribusi besar
pada Iptek dan memiliki reputasi nasional dan internasional. Bersamaan
dengan Pemberian Penghargaan Sarwono Prawirohardjo, acara ini juga diisi
dengan Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture, yaitu orasi dari seorang
ilmuwan pakar atau praktisi yang telah memberikan sumbangsih nyata dan
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
keterbukaan, integritas, dan professional 14
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Adapun penggunaan nama Sarwono Prawirohardjo dimaksudkan
untuk mengenang jasa pengabdian Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo
(Kepala LIPI pertama) dalam membangun ilmu pengetahuan Indonesia.
Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture telah diselenggarakan sejak 2001
sedangkan Pemberian Penghargaan Sarwono Prawirohardjo dimulai tahun
2002.
Pada tahun 2013, Penghargaan Sarwono Prawirohardjo diberikan
kepada Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, (Kepala LAPAN). Tahun 2014 kepada
Prof. Dr. Sri Widiyantoro (ahli seismologi ITB). Sedangkan Sarwono
Prawirohardjo Memorial Lecture 2013 disampaikan oleh Karen Agustiawan
(Direktur Utama PT. Pertamina pada saat itu) dan pada tahun 2014 oleh
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
c. LIPI EXPO
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga riset
terbesar di Indonesia yang memiliki karakter multidisplin telah
menghasilkan berbagai produk riset yang dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah dan masyarakat. Untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemanfaatan hasil-hasil teknologi dan riset LIPI, maka LIPI menggelar
pameran bernama LIPI EXPO.
Dengan tema “Bakti LIPI untuk Negeri”, penyelenggaraan Expo LIPI
pertama dan kedua sukses diselenggarakan di Jakarta, sedangkan LIPI Expo
ke-3 tahun 2013 diselenggarakan di Provinsi Bengkulu bertepatan dengan
pelaksanaan Kemilau Sumatera. Pada tahun 2014, LIPI Expo ke -4
diselenggarakan di Cibinong Science Center bersamaan dengan
diresmikannya gedung Indonesia Culture Collection (InaCC) dan dibuka oleh
Wakil Presiden Boediono. Acara LIPI EXPO tidak hanya diisi oleh Pameran
tetapi juga Talkshow, Seminar, Workshop, Expose Hasil Penelitian,
Pelatihan, Pemutaran Film, Science Show, Expose Hasil Penelitian.
d. Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN)
PIRN merupakan kegiatan pembinaan ilmiah yang dilakukan setiap
tahun terhadap remaja (siswa sekolah menengah) dan guru. Kegiatan ini
diselenggarakan atas kerjasama LIPI dengan Pemerintah
Daerah/Kota/Kabupaten dan Dinas Pendidikan. Peserta yang berpartisipasi
keterbukaan, integritas, dan professional 15
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
adalah para siswa sekolah menengah setingkat SMP dan SMA dan para
guru yang berjumlah 600 orang dari seluruh wilayah di Indonesia.
Tujuan diselenggarakannya PIRN adalah untuk meningkatkan
pemahaman dan wawasan para remaja dan guru tentang bagaimana
caranya melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, LIPI juga bekerjasama dengan
BKKBN untuk menyampaikan kepada para remaja dan guru tentang
pentingnya pemahaman generasi muda peduli akan masalah
kependudukan.
Pada kegiatan ini, LIPI menghadirkan narasumber dan instruktur yang
memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya masing-
masing. Bidang penelitiannya dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu
kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT),
dan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK).
e. Kompetisi Ilmiah
Sebagai tindak lanjut kegiatan pembinaan ilmiah yang dilakukan, LIPI
menyelenggarakan kompetisi ilmiah bagi remaja secara nasional. Kegiatan
kompetisi dilakukan dengan tujuan untuk memacu motivasi dan
meningkatkan kemampuan remaja di bidang penelitian ilmiah serta
wawasan dan jejaring. Beberapa kompetisi ilmiah remaja yang
diselenggarakan LIPI adalah:
1) Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR)
LKIR merupakan kompetisi ilmiah tahunan yang telah dilakukan
sejak tahun 1967. Kegiatan ini ditujukan bagi siswa sekolah menengah
(SMP dan SMA) dengan kategori Ilmu Pengetahuan Hayati, Ilmu
Pengetahuan Teknik, Ilmu Kebumian dan Maritim, dan Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.
Dewan Juri LKIR terdiri dari pakar peneliti dari berbagai bidang
keilmuan dari LIPI, Perguruan Tinggi dan beberapa stakeholder terkait.
LKIR merupakan ajang seleksi keikutsertaan dalam kompetisi ilmiah
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) yang
diselenggarakan di Amerika Serikat.
keterbukaan, integritas, dan professional 16
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
2) National Young Inventors Award (NYIA)
NYIA merupakan kompetisi bagi siswa remaja (usia 8-18 tahun)
terkait inovasi dan invensi teknologi. Kegiatan yang telah
diselenggarakan sejak tahun 2008 ini bertujuan untuk memacu motivasi
dan apresiasi remaja dalam melakukan inovasi terkait teknologi tepat
guna untuk penyelesaian masalah yang dihadapi sehari-hari. Dewan Juri
NYIA terdiri dari pakar peneliti LIPI, Perguruan Tinggi, Ditjen HKI, dan
industry. NYIA merupakan ajang seleksi kompetisi International
Exhibition for Young Inventors (IEYI).
f. Regulasi Kebijakan Iptek
Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan suatu
bangsa sangatlah penting. Terbukti negara-negara maju yang telah
menguasai teknologi melebihi negara-negara lainnya mampu menciptakan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya melalui penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor kehidupan. LIPI sebagai
Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas penelitian di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) mempunyai tanggung jawab untuk ikut
serta dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Salah satu peran tersebut
dilaksanakan dengan mengeluarkan regulasi kebijakan iptek untuk
meningkatkan peran iptek khususnya dalam bidang penelitian. Pada tahun
2015, rencananya LIPI mengajukan 3 (tiga) usulan rancangan peraturan
perundang-undangan, yaitu:
1) Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu
Pengetahuan sebagai landasan hukum penguatan status kelembagaan
LIPI dan payung hukum pelaksanaan kegiatan penelitian di Indonesia.
2) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peneliti sebagai
payung hukum jabatan fungsional peneliti secara nasional baik peneliti
PNS maupun NonPNS.
3) Rperpres tentang Pengelolaan Kultur Mikroorganisme sebagai payung
hukum pengelolaan kultur mikroorganisme di Indonesia dan landasan
hukum penguatan peran pusat depositori kultur mikroorganisme
dalam implementasi protocol Nagoya dan proses paten berbasis
organism di Indonesia.
keterbukaan, integritas, dan professional 17
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
g. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi
Forum Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merupakan
wahana ilmiah yang diselenggarakan setiap empat tahun sejak 1968. Forun
ini tidak hanya membahas isu-isu dan perkembangan akademis di bidang
pangan dan gizi nasional, tetapi juga mendiskusikan isu-isu kebijakan dan
strategi pembangunan internasional di bidang ini. Forum ini melibatkan
seluruh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pangan dan gizi,
baik peneliti, dunia usaha, dan pemerintah (baik pusat maupun daerah)
dan juga dunia internasional. Penyelenggara WNPG umumnya merupakan
gabungan dari beberapa lembaga dan kementerian seperti LIPI,
Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BPPOM, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Kelautan, Kemenristek dan Dikti, dan lain-lain.
h. Diplomasi Sains
Peneliti dan ilmuwan Indonesia berpotensi untuk memainkan peran
penting sebagai “Diplomat Sains” untuk memperjungkan kepentingan
bangsa di pergaulan internasional. Hal tersebut yang mendasari kegiatan
Workshop Diplomasi Sains yang secara rutin dilaksanakan LIPI tiap tahun.
Kegiatan Workshop akan menelaah dan memperkaya ilmu dan sudut
pandang pada:
1) Keahlian Negosiasi dan Memperluas Jaringan
2) Diplomasi dalam program-program kolaborasi riset Internasional
3) Simulasi pada konferensi/rapat bilateral dan multilateral
Nara sumber Workshop adalah Pembicara Internasional; praktisi
sains dari peneliti senior/staff Kementerian/Akademisi dari Inggris,
Indonesia dan Negara-negara lainnya. Duta Besar, dan Jajaran staff senior
Kementerian Luar Negeri juga akan memimpin sesi-sesi dalam workshop.
1.1.3 Aspirasi Stakeholeders
Capaian dan kontribusi BKHH LIPI berdasarkan hasil survei terhadap
pemangku kepentingan yang dilakukan pada tahun 2014, yaitu bahwa
persepsi para stakeholder terhadap kinerja BKHH LIPI terkait kriteria hasil dan
capaian kinerja di bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah
masyarakat berada pada kategori “BAIK”. Yang dimaksud stakeholeders BKHH
keterbukaan, integritas, dan professional 18
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
LIPI adalah sivitas LIPI maupun di luar LIPI. Kategori “BAIK” memberikan arti
bahwa saat ini BKHH LIPI mampu memenuhi keinginan dan harapan para
stakeholder dengan baik. Namun, ada dua catatan penting yang perlu
mendapat perhatian untuk diperbaiki, yaitu:
a. BKHH LIPI perlu meningkatkan kinerja dampak internasional, nasional,
dan lokal antara lain dengan cara meningkatkan kualitas kerja sama.
b. Perlu meningkatkan kembali pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil-hasil
penelitian LIPI agar lebih dapat dimanfaatkan oleh stakeholders.
BKHH LIPI juga mengumpulkan dan mengelola berbagai aspirasi melalui
sarana keterbukaan keterbukaan informasi publik (KIP) online di website LIPI
melalui koordinasi terpadu dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) satker di lingkungan LIPI. Berbagai aspirasi masyarakat
yang berhasil dikumpulkan untuk memperbaiki kinerja BKHH LIPI adalah
sebagai berikut:
a. Perlu dirancang inovasi dan perbaikan akses publik terhadap hasil riset
dan kepakaran LIPI, antara lain melalui web-site LIPI dan peningkatan
kualitas dan kuantitas kegiatan sosialisasi/diseminasi;
b. Integrasi layanan BKHH LIPI untuk memberikan kemudahan aksess dalam
pemberian layanan;
c. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan formal maupun
training.
Berdasarkan hasil capaian tersebut, BKHH LIPI perlu menyusun rencana
aksi yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan, baik dari kalangan
eksternal maupun internal, tentang langkah-langkah nyata yang telah
dilakukan oleh BKHH LIPI dalam merespons keinginan dan harapan para
pemangku kepentingan.
keterbukaan, integritas, dan professional 19
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
1.2 Permasalahan dan Potensi
1.2.1 Tantangan
Dalam menghadapi perkembangan organisasi, baik di dalam LIPI maupun
di luar LIPI serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI, BKHH LIPI dihadapkan
pada tantangan sebagai berikut.
1. Perubahan regulasi terkait SDM, Anggaran, Pelaporan, dan Kinerja dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan perundang-undangan (regulasi) pemerintah merupakan
salah satu acuan BKHH LIPI dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Berbagai
regulasi tersebut seringkali mengalami perubahan sesuai dengan
perkembangan kondisi dan perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan
yang terjadi perlu segera diantisipasi dan disikapi dengan cepat karena akan
memengaruhi penilaian kinerja organisasi. Sebagai contoh, mulai tahun
2015 Laporan Keuangan LIPI harus sudah berbasis akrual sehingga BKHH
LIPI perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk
melaksanakannya agar kinerja organisasi LIPI dapat tetap tercapai. Sehingga
perlu meningkatkan kinerja manajemen organisasi yang lebih akuntabel
dan fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan regulasi yang terjadi
2. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat dalam menghasilkan
kinerja yang lebih baik
Perkembangan zaman menuntut adanya kebutuhan infrastruktur
pendukung kerja sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang manajemen organisasi,
baik di pemerintahan maupun swasta, juga mendorong BKHH LIPI untuk
menerapkan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari
percepatan pengambilan keputusan dan juga memperpendek rentang
kendali. Perkembangan teknologi informasi ini juga dapat menjadi
tantangan bagi BKHH LIPI, antara lain terkait dengan pemberitaan yang
belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa on line.
Hal ini menuntut BKHH LIPI untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus
mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu perlu adanya integrasi
layanan BKHH LIPI sehingga memberikan kemudahan akses dalam
pemberian layanan.
keterbukaan, integritas, dan professional 20
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
3. Penguatan Organisasi LIPI sebagai lembaga ilmiah
Pertumbuhan kerja sama LIPI yang semakin pesat, baik di dalam
maupun luar negeri menjadikan LIPI sebagai organisasi ilmiah yang
dipercaya. Berbagai peran telah dimainkan oleh LIPI, baik di dalam maupun
luar negeri. Di tingkat internasional, LIPI berperan sebagai focal point
nasional untuk lima organisasi di bawah UNESCO, yakni Intergovernmental
Oceanographic Commission (IOC), International Hydrology Program (IHP),
Man and Biosphere (MAB), Memorial of the World (MOW), dan
Management of Social Transformations (MOST). LIPI juga menjadi bagian
dari anggota Botanic Gardens Conservation International (BGCI) dan South
East Asia Botanic Gardens (SEABG). Selain itu, LIPI juga menjalin kerja sama
dengan sejumlah organisasi ilmiah internasional lainnya, seperti ASEAN
COST, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan Science and
Technology Agency - Japan International Cooperation Agency (JST-JICA),
International Development Research Center (IDRC), Berlin Museum fur
Naturkunde (BMFN), Korea International Cooperation Agency (KOICA),
Korea Institute for Ocean, Science and Technology (KIOST), National
Research Foundation of Korea (NRF), National Academy of Science of
Belarus (NAS), China Academy of Sciences (CAS), dan Deutche
Forschungsgemeninschaft (DFG). Di dalam negeri, peran strategis LIPI
sebagai institusi pemegang otoritas keilmuan dalam berbagai aspek, seperti
pemberian data dan timbangan ilmiah dalam rangka konservasi
keanekaragaman hayati, termasuk juga dalam pelaksanaan konvensi
internasional, seperti CITES dan Convention on Biological Diversity (CBD).
Terkait CBD, LIPI ditunjuk sebagai national focal point Global Taxonomic
Initiatif (GTI), Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
Advices (SBSTTA), dan Global Strategy for Plant Conservation (GSPC).
Berbagai peran strategis tersebut memberikan kesempatan berbagai
organisasi ilmiah, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja
sama dengan LIPI. Banyak naskah kerja sama yang telah dibangun LIPI
dengan berbagai organisasi ilmiah, namun naskah kerja sama tersebut
belum seluruhnya diiringi dengan berbagai kegiatan kerja sama lanjutan.
Sampai dengan tahun 2014 telah ada 126 naskah Nota Kesepahaman dalam
negeri dan 52 naskah nota kesepahaman luar negeri. Namun baru 75%
naskah nota kesepahaman dalam negeri dan 80% naskah nota
kesepahaman luar negeri yang memiliki turunan berupa perjanjian kerja
sama dan ditindaklanjuti. Hal tersebut menandakan bahwa banyak kerja
keterbukaan, integritas, dan professional 21
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
sama yang belum dikelola secara optimal untuk menghasilkan tujuan yang
diinginkan. Sehingga perlu meningkatkan peran koordinasi dalam
mengelola kerja sama ilmiah LIPI hingga tingkat kerja sama yang berlanjut.
1.2.1 Kelemahan
BKHH LIPI mempunyai beberapa kendala dan kelemahan untuk dapat
menjawab tantangan tersebut di atas. Secara umum, ada empat hal penting
yang menjadi fokus perhatian BKHH LIPI, yaitu Sumber Daya Manusia, sarana-
prasarana, dan anggaran.
Jumlah pegawai BKHH LIPI tahun sebanyak 66 pegawai aktif di
dengan komposisi, yaitu 5 pegawai diperbantukan diinstasi lain dan 1
pegawai cuti diluar tanggunan negara sehingga total sebanyak 72 orang.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, maka pegawai BKHH LIPI yang diproyeksikan pensiun
pada tahun 2015 mengalami perpanjangan waktu bekerja hingga usia 58
tahun dan 60 tahun untuk pejabat tinggi. Walaupun begitu sebanyak 15
pegawai atau 20% pegawai BKHH LIPI telah berusia 50 tahun ke atas
sehingga perencanaan rekruitmen pegawai perlu diimplementasikan dengan
cermat sesuai kebutuhan organisasi. Kondisi lain yang perlu diperhatikan
adalah masih banyaknya pegawai BKHH yang belum menjabat fungsional
teknis tertentu. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan adalah pemetaan
kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional teknis tertentu
serta dorongan pengembangan kemampuan agar pegawai dapat segera
memiliki fungsional teknis yang sesuai dengan minat, kapasitas dan
kebutuhan organisasi. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme
pegawai.
Kondisi sarana dan prasarana BKHH LIPI sebagian besar umur/masa
manfaatnya sudah habis atau nilai persentase penyusutan cukup besar.
Ruangan yang kurang nyaman antara lain pendingin ruangan yang kurang
maksimal berfungsi, desain interior ruangan yang kurang modern, dan
beberapa fungsi fasilitas lainnya yang kurang maksimal. Sarana yang ada
sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kemajuan teknologi. Untuk
itu perlu dilakukan modernisasi guna meningkatkan kinerja BKHH LIPI.
Dukungan sarana teknologi informasi yang kuat yang mengikuti
keterbukaan, integritas, dan professional 22
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
perkembangan teknologi diselaraskan dengan kebutuhan pengguna, dan
perkembangan kemampuan SDM yang tersedia.
Masalah lainnya adalah tidak memadainya anggaran khususnya untuk
promosi hasil-hasil penelitian LIPI di media elektronik dan diseminasi hasil-
hasil penelitian LIPI di daerah perlu ditingkatkan. Diperlukan juga anggaran
yang memadai untuk meningkatkan kinerja BKHH LIPI dalam bidang lainnya
yaitu bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat.
Akibat dari ketiga permasalahan di atas, BKHH LIPI masih belum
maksimal untuk dapat melaksanakan kinerja khusunya pemasyarakat iptek
dan hasil-hasil penelitian ke masyarakat. Sehingga sampai saat, hasil-hasil
penelitian LIPI terutama yang terkait dengan teknologi masih sedikit yang
dimanfaatkan oleh pengguna. Salah satu kelemahannya adalah jaringan kerja
sama antara LIPI dengan industri belum terjalin dengan baik.
1.2.3 Peluang
BKHH LIPI merupakan salah satu satuan kerja yang mempunyai tugas
dan fungsi dalam bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah
masyarakat. Keempat tugas tersebut mempunyai peran strategis dalam
mendukung visi dan misi LIPI. Dalam bidang kerja sama, mengharuskan BKHH
LIPI terus mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak baik
pemerintah maupun swasta/industri di dalam negeri maupun di luar negeri.
BKHH LIPI sebagai penjembatan antara satuan kerja dengan mitra kerja sama
harus bisa lebih aktif dan memberikan pengawasan dalam pelaksanaan kerja
sama agar kerja sama yang dilaksanakan oleh satuan kerja sesuai koridor tugas
dan fungsinya. Tantangan kerja sama yang dihadapi oleh BKHH LIPI berasal
dari faktor internal maupun ekternal. Tergabungnya Indonesia dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN, peningkatan kemajuan Iptek dan permasalahan
global seperti perubahan iklim, kemiskinan, bencana dan kesehatan,
merupakan peluang bagi BKHH untuk dapat memperluas jejaring kerja sama
baik nasional dan internasional. Tujuannya adalah untuk mendukung
percepatan dan pemanfaatan kegiatan penelitian LIPI tidak hanya oleh rakyat
Indonesia tetapi ikut membantu memecahkan masalah global. Adapun faktor
internal adalah tuntutan peningkatan sinergi kerja sama dan penguatan
kemampuan SDM LIPI untuk menjadi science diplomat yang dapat membantu
menyuarakan kepentingan nasional dan LIPI khususnya baik di aras lokal
maupun internasional. Salah satu fokus kinerja BKHH LIPI dalam bidang ini
keterbukaan, integritas, dan professional 23
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
dengan membangun portal kerja sama sehingga kegiatan perencanaan,
monitoring dan evaluasi kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal.
Dalam bidang hukum, belum adanya payung hukum nasional yang
memayungi kewenangan LIPI menjadikan tantangan tersendiri untuk bisa
mencari solusi regulasi yang tepat. Selain itu, sebagai lembaga pembina
jabatan fungsional peneliti nasional perlu melakukan peninjaian regulasi yang
menjadi payung dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Perlu juga membuat
regulasi nasional sebagai pelaksanaan otoritas ilmiah dalam keanekaragaman
hayati, misalnya regulasi nasional mikroorganisme. Di sisi lain dengan semakin
sadarnya satuan kerja akan perlunya jaminan kepastian hukum dan payung
hukum dalam pelaksanaan kegiatan, menjadikan tantangan dalam bidang
hukum untuk terus meningkatkan kualitas peraturan yang dikeluarkan.
Dalam bidang kehumasan dan bina ilmiah masyarakat, BKHH LIPI
sebagai garda depan penyebarluasan ilmu pengetahuan, hasil-hasil penelitian
LIPI, dan informasi publik ke masyarakat, mendorong BKHH LIPI terus
meningkatkan tugasnya dengan berbagai inovatif jenis layanan dan kegiatan.
Pedoman layanan seperti pedoman diseminasi dan website menjadi amanah
yang harus segera diselesaikan dan disosialisaskan kepada tiap satuan kerja.
Tujuannya untuk meningkatkan sinergi diseminasi kemampuan LIPI kepada
masyarakat dan stakeholder. Dampaknya adalah tersebarnya dan tercapainya
awaraness masyarakat akan peran LIPI serta terimplementasikannya hasil
penelitian LIPI yang memiliki nilai manfaat. Selama kurun waktu 2015, BKHH
LIPI telah melakukan peningkatan proses pengelolaan website LIPI secara
signifikan. Langkahnya dengan melakukan berbagai Focus Group Discussion
(FGD) terkait redesain website LIPI. Selain itu, tulisan-tulisan berita di website
lebih di arahkan kepada produk penelitian dan pelayanan penelitian secara
kelembagaan dengan penulisan dua bahasa Indonesia dan Inggris.
Pada 15 Desember 2015, LIPI dianugerahi Penghargaan Keterbukaan
Informasi Badan Publik Tahun 2015 dari Komisi Informasi Pusat. LIPI masuk
dalam 10 besar kategori badan publik lembaga negara terbaik yang
melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan nilai 68,327. Penghargaan
ini diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat kepada Pejabat Pengelola
Infomasi dan Dokumentasi (PPID) LIPI. Hal ini menunjukan perhatian BKHH LIPI
yang besar terhadap pentingnya penyebaran informasi kepada masyarakat.
keterbukaan, integritas, dan professional 24
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Kegiatan bina ilmiah masyarakat yang menjadi salah satu program
revolusi mental yang dicanangkan LIPI harus dapat terimplementasi. Bentuk
pembangunan dan pembuktian kepada masyarakat, LIPI sebagai lembaga
penelitian yang mampu memberikan solusi dan pemecahan terhadap
permasalahan bangsa menjadi tantangan yang cukup besar bagi BKHH LIPI
untuk mendapatkan kepercayaan, keberpihakan, dan penerimaan oleh
masyarakat.
Salah satu program strategis yang akan dicanangkan oleh BKHH LIPI
dalam rangka mendukung program revolusi mental adalah dengan disusunnya
Grand Design Pembinaan Ilmiah. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan
penyelenggaraan pembinaan ilmiah dan kompetisi ilmiah di Indonesia yang
sangat pesat pada satu dekade terakhir, baik dari segi kuantitas maupun
kualitas. Kegiatan pembinaan ilmiah dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh
pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, maupun
pihak industri dan swasta. Saat ini tercatat bahwa kompetisi dan pembinaan
ilmiah di Indonesia diadakan lebih dari 100 kegiatan setiap tahunnnya dengan
ruang lingkup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu Grand
Design Pembinaan Ilmiah yang nantinya dapat dijadikan pedoman bagi
berbagai pihak penyelenggara kegiatan pembinaan ilmiah, khususnya bagi
remaja dan guru yang lingkup kegiatannya mencakup:
a. peningkatan kualitas layanan pembinaan dan kompetisi ilmiah LIPI
b. kajian mengenai signifikansi pembinaan ilmiah LIPI terhadap peningkatan
kesadaran budaya Iptek masyarakat
c. integrasi pembinaan ilmiah di lingkungan LIPI dan berbagai instansi terkait
d. penguatan jejaring alumni pembinaan ilmiah LIPI yang memiliki kontribusi
aktif
1.2.4 Kekuatan
BKHH LIPI memiliki kekuatan sumber daya dan infrastruktur sebagai
modal dasar, di antaranya SDM, sistem teknologi informasi, serta program
terukur untuk menjawab tantangan yang telah dijabarkan di atas.
Usia produktif SDM BKHH LIPI hamper 50%. Hal ini menjadi kekuatan
BKHH LIPI dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga perlu ditingkatkan
kompetensi SDMnya agar kinerja semakin meningkat dan professional.
Sebanyak 43 pegawai berpedidikan sarjana (Strata 1) dan 15 pegawai
keterbukaan, integritas, dan professional 25
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
berpendidikan pascasarjana Strata 2 dengan berbagai bidang dalam
mendukung tugas dan fungsi.
BKHH LIPI beberapa tahun belakangan telah menerapkan sistem
informasi melalui teknologi informarmasi. Beberapa aplikasi telah dihasilkan
untuk mendukung manajemen organisasi yang paperless dan informatif.
Aplikasi yang dikembangkan antara lain adalah Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum LIPI sebagai sarana dalam memberikan informasi hokum,
portal kerja sama sebaga media pengintegrasian kerja di lingkungan LIPI dan
sebagai media pemberian informasi kerja sama yang telah, akan maupun sudah
dilakanakan oleh LIPI, Keterbukaan Informasi Publik sebagai media pemberian
informasi sekaligus penerimaan pengaduan masyarakat terhdap layanan yang
diberikan oleh BKHH LIPI. Pelaksanaan kompetisi ilmiah juga telah
memanfaatkan teknologi informasi mulai tahap pemberian informasi,
penjaringan peserta sampai dengan pengumuman pemenang. Dengan
menggunakan teknologi informasi memberikan kemudahan akses dalam
pemberian layanan BKHH LIPI.
BKHH LIPI sebagai salah satu satuan kerja yang mempunyai peran
strategis di lingkungan LIPI, juga melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai
kelanjutan dari Reformasi Birokrasi LIPI yang bersifat menyeluruh dan
terencana. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan kewajiban integral
dalam upaya pencapaian visi dan misi LIPI. Reformasi birokrasi bukan lagi
sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar
birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi, namun
benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Tolok ukur
keberhasilan Reformasi Birokrasi harus mampu dirasakan oleh seluruh
masyarakat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKHH LIPI telah
dilaksanakan sejak tahun 2010. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari
jilid II pelaksanaan Refomasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2015,
pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, terdiri atas 8 area
perubahan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama,
Hukum, dan Humas LIPI dalam memberikan pelayanan bidang kerja sama,
hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat.
keterbukaan, integritas, dan professional 26
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BKHH LIPI juga mencanangkan Zona Integritas dalam setiap pelaksanaan
tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Zona Integritas mengharuskan BKHH LIPI
melaksanakan tugasnya secara terbuka, berintegritas, dan profesional. Ketiga
hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai nilai-nilai yang harus diterapkan
oleh BKHH LIPI. Pada tahun 2015, BKHH LIPI berhasil mendapatkan predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini menjadi prestasi dan juga tantangan
bagi BKHH LIPI untuk terus meningkatkan kualitas layananya dalam koridor
zona integritas. Tantangan besar yang harus dicapai selanjutnya adalah
diperolehnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang telah dipaparkan di atas,
kapasitas BKHH LIPI sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan di
bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat masih perlu
terus melakukan penguatan dan penataan berbagai sistem. Hal ini perlu
dilakukan agar pencapaian kinerja di masa mendatang dapat terus ditingkatkan
sehingga hasil pelayanan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi
tanggung jawab BKHH LIPI dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan
sasaran organisasi LIPI maupun Sekretariat Utama.
keterbukaan, integritas, dan professional 27
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BAB II
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS
Rencana Aksi BKHH LIPI berakar dari profil LIPI yang memiliki realita sejarah
keilmuan yang panjang, akumulasi aset, jejaring global, dan tuntutan untuk
menyelenggarakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi. Semangat dan cita-cita LIPI untuk menjadi lembaga
ilmu pengetahuan berkelas dunia mendorong BKHH LIPI untuk menyiapkan rencana Aksi
yang mampu menjadi landasan dan perangkat bagi kinerja BKHH LIPI.
2.1 Visi
LIPI sebagai salah satu lembaga ilmu pengetahuan yang telah dikenal secara
baik dalam aras nasional dan internasional, menetapkan Visi jangka panjang:
Dalam upaya mencapai visi jangka panjang tersebut, dan mengacu kepada
tujuan RPJMN Tahap III yang menekankan pada pembangunan keunggulan
kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang
berkualitas serta kemampuan iptek, maka ditetapkan Visi LIPI Tahun 2015-2019
adalah:
Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk
meningkatkan daya saing bangsa
Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia yang mendorong
terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, makmur, cerdas, kreatif,
integratif, dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan
teknologi yang humanis
keterbukaan, integritas, dan professional 28
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Penjelasan terhadap visi LIPI 2015-2019:
a. Lembaga ilmu pengetahuan, adalah instansi pemerintah yang tugas dan
fungsinya melakukan tugas kepemerintahan dalam bidang penelitian ilmu
pengetahuan.
b. Berkelas dunia, dimaksudkan agar keluaran LIPI selain harus mampu
menunjukkan kedaulatan dalam bidang ilmu pengetahuan juga harus mendapat
pengakuan internasional.
c. Penelitian, merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektf untuk memecahkan
suatu persoalan atau menguji hipotesis.
d. Pengembangan ilmu pengetahuan, merupakan kegiatan pengembangan hasil
penelitian sehingga diperoleh teori baru dan invensi yang mendukung
pemanfaatan Ilmu pengetahuan oleh stakeholder.
e. Pemanfaatan ilmu pengetahuan, dimaksudkan bahwa hasil-hasil penelitian LIPI
dimanfaatkan oleh stakeholder untuk kemandirian bangsa.
f. Daya saing bangsa, dimaksudkan sebagai kemampuan/kapasitas bangsa dalam
hubungan antar negara berbasis pada hasil penelitian, pengembangan dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan.
Terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia yang mampu
meningkatkan daya saing, sebagai bentuk nyata pencapaian visi LIPI, dapat diukur
dari peringkat LIPI di antara lembaga riset dunia.
Bedasarkan visi LIPI tersebut, Sekretariat Utama sebagai salah satu eselon I
LIPI yang bertindak sebagai manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
menetapkan Visi Sekretariat Utama LIPI Tahun 2015-2019 adalah:
BKHH LIPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai bentuk dukungan
terhadap visi LIPI dan visi Sekretariat Utama LIPI, BKHH LIPI menetapkan Visi Tahun
2015-2019 sebagai berikut :
Menjadi unit manajemen yang profesional dalam mendukung visi LIPI
Menjadi unit manajemen layanan profesional bidang kerja sama,
hukum, hubungan masyarakat, dan bina ilmiah masyarakat dalam
mendukung visi LIPI
keterbukaan, integritas, dan professional 29
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Penjelasan terhadap visi BKHH LIPI 2015-2019:
a. Unit manajemen, adalah unit eselon II di lingkungan LIPI yang melaksanakan
tugas dan fungsi manajemen pemerintahan menggunakan sumber daya secara
efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan dalam bidang kerja
sama, hukum, hubungan masyarakat, dan bina ilmiah masyarakat.
b. Profesional, adalah perilaku, kemampuan, keahlian, tujuan, dan kualitas yang
sangat tinggi dan konsisten yang dimiliki oleh BKHH LIPI dalam melaksanakan
tugas dan fngsinya untuk mencapai suatu tujuan.
c. Bidang Kerja Sama, adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BKHH LIPI
yang berkaitan dengan segala hal mengenai kerja sama antara LIPI dengan
stakeholders.
d. Bidang Hukum, adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BKHH LIPI yang
berkaitan dengan segala hal mengenai hukum di LIPI.
e. Bidang Hubungan Masyarakat, adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh
BKHH LIPI yang berkaitan dengan segala hal mengenai hubungan masyarakat
antara LIPI dengan stakeholders.
f. Bidang Bina Ilmiah Masyarakat, adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh
BKHH yang berkaitan dengan segala hal mengenai bina ilmiah masyarakat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan.
g. Mendukung Visi LIPI, adalah BKHH LIPI sebagai salah satu eselon II LIPI
mendukung pencapaian visi LIPI.
2.2 Misi
Misi BKHH LIPI untuk mencapai visi BKHH LIPI 2015-2019 tersebut di atas
mengacu pada misi LIPI dan Sekretariat Utama LIPI. BKHH LIPI menetapkan 2 (dua)
misi, yaitu:
a. Memperkuat manajemen layanan profesional bidang kerja sama, hukum, humas,
dan bina ilmiah masyarakat.
b. Mengembangkan kapasitas bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah
masyarakat.
Misi kesatu, Memperkuat manajemen layanan profesional bidang kerja
sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat, dimaksudkan untuk
memperkuat manajemen BKHH LIPI sebagai unit manajemen eselon II LIPI dalam
memberikan layanan yang profesional bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina
ilmiah masyarakat untuk mendukung pelaksanaan misi LIPI dalam mencapai visi LIPI.
keterbukaan, integritas, dan professional 30
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Misi kedua, Mengembangkan kapasitas bidang kerja sama, hukum, humas,
dan bina ilmiah masyarakat, dimaksudkan agar BKHH LIPI dapat terus
mengembangkan kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kerja
sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat.
2.3 Tujuan
Tujuan yang merupakan penjabaran visi BKHH LIPI adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kesadaran publik terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi.
b. Pembangunan dan penguatan jejaring kerja sama ilmiah nasional, regional,
internasional, serta penguatan posisi strategis LIPI dalam organisasi ilmiah
internasional.
c. Penguatan regulasi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta
menjamin kepastian hukum dalam mendukung tugas dan fungsi LIPI.
d. Peningkatan kemampuan ilmiah masyarakat melalui pembinaan ilmiah dan
pemberian apresiasi.
e. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang kerja sama,
hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat.
f. Peningkatan sistem dan infrastruktur bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina
ilmiah masyarakat.
2.4 Sasaran Strategis
Dalam mewujudkan tujuan yang tersebut di atas dan mengacu pada sasaran
strategis LIPI, BKHH LIPI menetapkan beberapa sasaran strategis, sebagai berikut:
a. Sasaran strategis LIPI “Meningkatnya jejaring dan kerja sama ilmiah nasional dan
internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan, yang diukur dari: (1)
Rasio kerja sama yang terlaksana dibandingkan total Memorandum of
Understanding (MoU) yang dibuat; (2) Jumlah posisi strategis yang dijabat dalam
organisasi/pertemuan nasional/internasional, (3) peringkat LIPI di Webometric”
untuk mewujudkan tujuan “Peningkatan posisi dan citra Indonesia di komunitas
global dalam bidang ilmu pengetahuan”. BKHH LIPI menetapkan 1 (satu) sasaran
strategis, sebagai berikut:
Sasaran yang ingin dicapai untuk dalam mewujudkan tujuan Pembangunan
dan penguatan jejaring kerja sama ilmiah nasional, regional, internasional,
serta penguatan posisi strategis LIPI dalam organisasi ilmiah internasional
adalah Membangun dan memperkuat jejaring kerja sama ilmiah nasional,
keterbukaan, integritas, dan professional 31
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
regional, internasional, serta memperkuat posisi strategis LIPI dalam
organisasi ilmiah internasional.
b. Sasaran strategis LIPI “Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang
diakses masyarakat, yang diukur dari Jumlah peserta pemasyarakatan iptek”
untuk mewujudkan tujuan “Peningkatan budaya ilmiah masyarakat Indonesia”.
BKHH LIPI menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, sebagai berikut:
1. Sasaran yang ingin dicapai untuk dalam mewujudkan tujuan Peningkatan
kesadaran publik terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi adalah Meningkatnya kesadaran publik terhadap pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melakui diseminasi dan pemanfaatan
hasil penelitian LIPI.
2. Sasaran yang ingin dicapai untuk dalam mewujudkan tujuan adalah
Peningkatan kemampuan ilmiah masyarakat melalui pembinaan ilmiah dan
pemberian apresiasi adalah Meningkatnya kemampuan ilmiah masyarakat
melalui pembinaan ilmiah dan pemberian apresiasi
c. Sasaran strategis LIPI “Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, yang
diukur dari Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai Laporan Kinerja, dan Opini atas
Laporan Keuangan” untuk mewujudkan tujuan “Pelaksanaan dukungan
manajemen”. BKHH LIPI menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, sebagai berikut:
1. Sasaran yang ingin dicapai untuk dalam mewujudkan tujuan adalah
Penguatan regulasi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi,
serta menjamin kepastian hukum dalam mendukung tugas dan fungsi LIPI
adalah Memperkuat regulasi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi, serta menjamin kepastian hukum dalam mendukung tugas dan
fungsi LIPI
2. Sasaran yang ingin dicapai untuk dalam mewujudkan tujuan adalah
Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang kerja
sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat adalah Meningkatnya
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang kerja sama, hukum,
humas, dan bina ilmiah masyarakat.
3. Sasaran yang ingin dicapai untuk dalam mewujudkan tujuan adalah
Peningkatan sistem dan infrastruktur bidang kerja sama, hukum, humas,
dan bina ilmiah masyarakat adalah Meningkatnya sistem dan infrastruktur
bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat.
keterbukaan, integritas, dan professional 32
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
2.5 Nilai-nilai
Nilai-nilai BKHH LIPI adalah KaTigaPro yaitu Komitmen, Integritas dan
Profesional yang artinya Melaksanakan tugas dengan penuh Komitmen, Semangat
Kejujuran, dan Keterbukaan menjadi Unit Manajemen yang Profesional. Nilai-nilai
BKHH LIPI tersebut sesuai dengan visi dan misi BKHH LIPI. Nilai-nilai BKHH LIPI telah
tumbuh di masing-masing sivitas BKHH dalam melaksanakan tugasnya.
Penjabaran masing-masing nilai-nilai BKHH LIPI, sebagai berikut:
Komitmen, adalah tekad kuat, tanggng jawab, dan janji untuk melaksanakan tugas
dan fungsi dengan maksimal.
Integritas, adalah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pekerjaan untuk
mencapai tujuan dan terbuka dalam menerima perubahan untuk memberikan
manfaat maksimal dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat inovatif.
Profesional, adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan dengan
kemampuan maksimal.
keterbukaan, integritas, dan professional 33
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, BKHH LIPI menetapkan
kebijakan yang bersifat menyeluruh dan terfokus, yaitu:
1. Kebijakan SDM
a. Meningkatkan profesionalisme pegawai BKHH LIPI dalam rangka menuju
perbandingan ideal tenaga peneliti dengan tenaga administrasi LIPI yaitu
minimal 2 : 1.
b. Mendorong pegawai untuk menduduki jabatan fungsional yang ada,
berdasarkan kebutuhan satuan kerja.
c. Mendorong para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal (S2 dan S3),
maupun diklat-diklat teknis/khusus yang bermutu, yang dapat menunjang
pelaksanaan tugas, baik melalui anggaran BKHH LIPI sendiri maupun dengan
memanfaatkan tawaran-tawaran beasiswa yang ada.
d. Memfasilitasi pengembangan capacity building dan pengembangan keahlian
dengan mengadakan berbagai kegiatan seminar dan workshop baik bagi
pegawai di lingkungan internal maupun eksternal BKPI LIPI.
2. Kebijakan Anggaran
a. Kebijakan anggaran menganut prinsip anggaran berbasis kinerja, yang
dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku (taat
azas)
b. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan dari kerjasama dengan berbagai
pihak agar semakin meningkat.
c. Melaksanakan pengukuran kinerja untuk memastikan penggunaan anggaran
secara tepat sasaran.
keterbukaan, integritas, dan professional 34
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
3. Kebijakan Kerja Sama
a. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri
yang dapat memberikan peningkatan citra LIPI di dunia ilmu pengetahuan dan
teknologi.
b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri akan
mendapatkan perhatian khusus mengingat berbagai hal, antara lain untuk
memperlihatkan peran Indonesia dalam perkembangan iptek dunia,
membangun networking dengan berbagai lembaga litbang dalam upaya
peningkatan kemampuan dan bertukar informasi, serta pencarian berbagai
sumber dana untuk kegiatan kerja sama riset yang bersifat inovatif.
4. Kebijakan Hukum
a. Mendorong penguatan kelembagaan LIPI melalui produk dan kebijakan
hukum.
b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum di
lingkungan LIPI.
c. Membangun jaringan hukum dengan berbagai pihak/stakeholders untuk
meningkatkan kompetensi di bidang hukum di lingkungan LIPI.
d. Mendorong terciptanya tenaga-tenaga perancang peraturan perundang-
undangan yang profesional.
5. Kebijakan Humas
a. Mendorong peningkatan pencitraan LIPI sebagai lembaga yang kredibel dan
diakui masyaratakat nasional dan internasional.
b. Meningkatkan layanan penyebaran informasi iptek melalui media baik cetak,
elektronik, dan online, serta produk-produk kehumasan dan penunjang
penyebaran informasi lainya.
c. Mendorong terciptanya tenaga-tenaga pranata humas yang profesional di
satuan-satuan kerja di lingkungan LIPI.
6. Kebijakan Bina Ilmiah Masyarakat
a. Mendorong peningkatan budaya mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi
serta budaya meneliti di kalangan masyarakat.
b. Mendorong peningkatan kemampuan ilmiah masyarakat khususnya siswa dan
guru di bidang riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
keterbukaan, integritas, dan professional 35
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
2.1 Strategi
BKHH LIPI menetapkan strategi untuk melaksanakan kebijakan, sebagai berikut:
1. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan pegawai.
2. Pengembangan sistem insentif untuk mendorong prestasi pegawai.
3. Penyempurnaan mekanisme dan sistem yang ada untuk memperkuat sistem
pengelolaan kerja dan administrasi.
4. Memfasilitasi pencarian mitra peneliti dan kerjasama multidisiplin melalui
penyediaan basis data peneliti, hasil penelitian, company profile dan
pengembangan website LIPI.
5. Memfasilitasi kesekretariatan dan focal point organisasi nasional dan
internasional
6. Penguatan dan pengembangan citra LIPI melalui media massa dan alat
penunjang informasi lainnya.
7. Penyebaran informasi ilmiah dan hasil-hasil penelitian LIPI.
8. Peningkatan pelayanan pembinaan ilmiah masyarakat, khusunya siswa,
mahasiswa dan guru.
9. Menyelenggarakan kompetisi ilmiah nasional dan memfasilitasi keikutsertaan
dalam ajang kompetisi ilmiah internasional.
10. Penguatan kelembagaan LIPI melalui produk dan kebijakan hukum;
11. Pemberian kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum
lembaga dan sivitas LIPI;
12. Mengupayakan BKHH sebagai satuan kerja yang mengimplementasikan Zona
Integritas.
3.2 Program dan Kegiatan
Program BKHH LIPI merupakan implementasi dari program Sekretariat Utama
LIPI yang merupakan turunan program LIPI yang disusun dengan memperhatikan
pada arahan, strategi nasional dan pengalaman panjang yang dilaluinya dalam
penelitian dan pengembangan iptek, yang didukung oleh keberagaman keilmuan
serta kompetensi dan kapasitas yang dimiliki. Program 2015-2019 yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LIPI lainnya, dengan kegiatan
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Penelitian dan Pemasyarakatan Iptek, yang
dijabarkan dalam kegiatan:
1. Layanan Kehumasan dan Pembinaan Ilmiah;
2. Layanan Kerja Sama dan Kemitraan;
3. Layanan Bantuan Hukum, Penyusunan Peraturan dan Perjanjian serta Informasi
Hukum.
keterbukaan, integritas, dan professional 36
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Dan juga kegiatan pendukung, yaitu:
1. Layanan Perkantoran;
2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
Kegiatan layanan kerja sama, kehumasan, hukum dan bina ilmiah
masyarakat, dengan tujuan untuk: 1) peningkatan kesadaran publik terhadap
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; 2) pembangunan dan
penguatan jejaring kerja sama ilmiah nasional, regional, internasional, serta
penguatan posisi strategis LIPI dalam organisasi ilmiah internasional; 3) penguatan
regulasi dan kebijakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta menjamin
kepastian hukum dalam mendukung tugas dan fungsi LIPI; 4) peningkatan
kemampuan ilmiah masyarakat melalui pembinaan ilmiah dan pemberian apresiasi;
5) peningkatan sistem dan infrastruktur bidang kerja sama, hukum, humas, dan bina
ilmiah masyarakat.
Beberapa implementasi pada kegiatan ini antara lain:
1. Peningkatan peran LIPI dalam pergaulan ilmiah internasional
Guna meningkatkan kapasitas iptek LIPI dan memantapkan peran
Indonesia dalam komunitas ilmiah dunia, serta menguatkan pengakuan
internasional terhadap karya anak bangsa, LIPI senantiasa mengembangkan
kerja sama dengan berbagai lembaga ilmiah internasional. Settama LIPI aktif
dalam memberikan dukungan dan layanan dalam berbagai keanggotaan
organisasi ilmiah regional dan internasional. Jejaring yang terbangun tidak saja
secara bilateral antara LIPI dengan negara-negara sahabat, tetapi juga dengan
badan-badan dunia lainnya.
2. Penyusunan Regulasi Iptek
Output kegiatan ini adalah regulasi iptek untuk meningkatkan peran iptek
khususnya dalam bidang penelitian, antara lain:
a. Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan
sebagai landasan hukum penguatan status kelembagaan LIPI dan payung
hukum pelaksanaan kegiatan penelitian di Indonesia.
b. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peneliti sebagai payung
hukum jabatan fungsional peneliti secara nasional, baik peneliti PNS maupun
Non-PNS.
keterbukaan, integritas, dan professional 37
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
c. RPerpres tentang Mikroorganisme sebagai payung hukum pengelolaan
mikroorganisme di Indonesia dan landasan hukum penguatan peran pusat
depositori mikroorganisme dalam implementasi protokol Nagoya dan proses
paten berbasis jasad renik di Indonesia.
d. LIPI juga mengeluarkan Peraturan Kepala LIPI dalam melaksanakan tugas dan
fungsi, antara lain:
1) Peraturan Kepala LIPI tentang Pembangunan dan Pengembangan
Taman Sains dan Teknologi (Science and Technology Park)
2) Peraturan Kepala tentang Jabatan Fungsional Peneliti
3) Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya
4) Peraturan Kepala LIPI tentang Repositori Ilmiah
e. Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Alih Teknologi, Diseminasi, dan
Publikasi Ilmiah.
3. Pemasyarakatan/Diseminasi Hasil Penelitian dan Kepakaran LIPI
Kegiatan ini termasuk penyebarluasan hasil riset, produk, teknologi, dan
kemampuan riset LIPI; penguatan standar pelayanan sesuai dengan UU
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pengendalian mutu kehumasan;
kegiatan diskusi publik/sosialisasi/pembinaan/temu ilmiah seperti dengan
organisasi profesi ilmiah; penyelenggaraan pameran, pemberitaan melalui
media massa dan website dan media sosial. Pameran hasil penelitian LIPI terbagi
atas pameran yang dilaksanakan oleh LIPI dan partisipasi LIPI dalam berbagai
pameran yang diselenggarakan oleh instansi dalam maupun luar negeri. LIPI
juga aktif menyebarluaskan hasil riset, produk, teknologi, dan kemampuan riset
LIPI melalui media massa dan media sosial dengan tujuan untuk memperluas
aksesibilitas masyarakat terhadap informasi Iptek LIPI. Diseminasi iptek LIPI ke
daerah-daerah merupakan penyebaran hasil-hasil penelitian kepada masyarakat
dan stakeholder untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf
perekonomian masyarakat. Hasil penelitian umumnya adalah teknologi tepat
guna yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan masyarakat.
4. Pembinaan dan Pembangunan budaya iptek masyarakat
Salah satu misi yang diemban LIPI yaitu meningkatkan kualitas SDM
Indonesia melalui aktivitas ilmiah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah
membangun budaya Iptek masyarakat sejak dini melalui kegiatan pembinaan
ilmiah terhadap siswa, mahasiswa dan guru. Kegiatan ini dilakukan dengan
tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan mereka
keterbukaan, integritas, dan professional 38
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
dalam memahami permasalahan dan menemukan solusi permasalahan tersebut
melalui aktivitas penelitian ilmiah.
3.3 Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi yang ditetapkan BKHH LIPI merupakan capaian Kerangka
Regulasi yang ditetapkan oleh LIPI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
LIPI umumnya dan BKHH LIPI khususnya. Kerangka Regulasi ditetapkan untuk
Regulasi yang dibutuhkan bersifat teknis, administratif, dan strategis. Regulasi LIPI
yang akan disusun adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan;
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peneliti;
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Mikroorganisme;
4. Rancangan Presiden tentang Repositori Ilmiah Nasional.
5. Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya;
6. Peraturan Kepala LIPI tentang
7. Peraturan Kepala LIPI tentang Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains
dan Teknologi (Science and Technology Park)
8. Peraturan Kepala tentang Jabatan Fungsional Peneliti
9. Peraturan Kepala LIPI tentang Pengelolaan Kebun Raya
10. Peratuan Kepala LIPI tentang Jabatan Fungsional Non Peneliti.
Selain itu ditetapkan juga regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi BKHH LIPI, yaitu:
1. Peraturan Kepala LIPI tentang Standar Pelayanan
2. Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Diseminasi
3.4 Kerangka Kelembagaan
Untuk memenuhi standar penyelenggaraan pelayanan di bidang kerja sama,
hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat, BKHH LIPI membutuhkan kerangka
kelembagaan yang lebih kuat dan handal dalam mendukung terwujudnya visi, misi,
dan tujuan organisasi LIPI dan Sekretariat Utama tahun 2015-2019 umumnya dan
BKHH LIPI khususnya. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan
dikoordinasikan agar lebih efektif dan efisien adalah:
1. Peningkatan koordinasi dengan satuan kerja terkait penyelenggaraan kerja sama
baik korporat maupun kerja yang diinisiasi oleh satuan kerja. Pelaksanaan mulai
tahap perencanaan sampai dengan evaluasi dapat dipantau dan dikoordinasikan
keterbukaan, integritas, dan professional 39
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
oleh BKHH LIPI. Sehingga pelaksanaan kerja sama dapat memberikan manfaat
bagi LIPI secara korporat dan satuan kerja secara organisai.
2. Peningkatan koordinasi dengan satuan kerja terkait penyusunan regulasi iptek
LIPI. Penyusunan regulasi dapat memberikan kepastian dan jaminan
perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI maupun satuan
kerja. Dengan adanya koordinasi dapat mengetahui kebutuhan satuan kerja
dalam penyusunan regulasi. Perlunya ada perencanaan dalam bentuk program
regulasi LIPI dan mekanisme evaluasi dalam penyusunan regulasi LIPI.
3. Peningkatan koordinasi dengan satuan kerja terkait penyelenggaraan diseminasi
iptek, dan perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
4. Peningkatan koordinasi satuan kerja terkait penyelenggaraan bina ilmiah
masyarakat. Sehingga terlaksananya integrasi dalam pelaksanaan bina ilmiah
masyarakt baik korporat LIPI maupun satuan kerja. Sehingga dapat diperoleh
peta bina ilmiah masyatakat LIPI hasil input dari masing-masing satuan kerja.
keterbukaan, integritas, dan professional 40
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
4.1 Target Kinerja
Target kinerja merupakan target yang ditetapkan untuk mencapai program
yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja
dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Proses
untuk mewujudkan Misi organisasi diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran
Strategis sehingga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) harus berupa variabel
yang dapat dipergunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam upaya
mewujudkan Misi.
BKHH LIPI melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya, dengan Sasaran dan Indikator Pencapaiannya sampai dengan
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Jaringan dan Kerjasama Ilmiah Nasional dan Internasional yang
berkualitas dan saling menguntungkan. Indikator pencapaian sasarannya adalah:
a. Jumlah pelayanan kemitraan terkait Focal Point Nasional.
b. Jumlah pelayanan (koordinasi) kerjasama nasional/internasional.
c. Jumlah layanan jaringan Kerja Sama terkait kemitraan LIPI dalam Organisasi
Internasional.
d. Jumlah fasilitasi kunjungan implemetasi kerjasama yang terlayani.
e. Jumlah workshop Implementasi Kerja Sama.
f. Rasio kerjasama yang terlaksana dibandingkan total MOU yang dibuat.
g. Pengurusan administrasi tugas belajar LN.
2. Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi Iptek yang diakses masyarakat
a. Jumlah penyelenggaraan kegiatan Ilmiah (Pameran, workshop/ sosialisasi/ seminar/
FGD/curah pikir/aliansi/diskusi publik dll)
b. Pra Widyakarya Nasional Pangan & Gizi
c. Workshop Organisasi Profesi Ilmiah (OPI)
d. Peningkatan Kemampuan Ilmiah Masyarakat (Workshop Grand Design Pembinaan
Ilmiah, Pelatihan Teknis bagi Mahasiswa, Pelatihan KTI bagi Siswa
e. Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional(PIRN)
f. Kompetisi ilmiah nasional
g. Partisipasi dalam kompetisi ilmiah internasional
h. Diseminasi Iptek
i. Pameran
j. Pedoman Diseminasi Iptek
keterbukaan, integritas, dan professional 41
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
k. Promosi LIPI melalui media
l. Promosi LIPI cetak
m. Peliputan Jurnalis LIPI untuk Website & Buletin
n. Publikasi cetak
o. SOP Website dan Peliputan
p. Rancangan konten website LIPI
q. Sarwono Memorial Lecture
r. LIPI Sarwono Award
s. LIPI Young Scientist Award
t. Pedoman layanan public
u. Media monitoring
v. Peserta (target audience) pemasyarakatan iptek, pembinaan dan kompetisi ilmiah)
w. Penyusunan Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) XI
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
a. Bantuan hukum
b. Naskah perjanjia
c. Jumlah aplikasi dan sistem informasi tata kelola dokumentasi & informasi hukum
dan kerjasama
d. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan
e. Jumlah Peraturan Kepala LIPI
f. Jumlah Keputusan/Surat edaran Pimpinan LIPI
g. Telaah hukum
h. Kajian Hukum
i. Monitoring & evaluasi pelaksanaan kerjasama, hukum dan pemasyarakatan
Iptek
j. Laporan akuntabilitas kinerja
k. Laporan keuangan dan inventaris
l. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kerjasama dan pemasyarakatn iptek
m. Keterbukaan informasi publik
n. Workhop PPID
o. Standar Publik dan SOP.
4. Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM
a. Studi Pendidikan Formal
b. Diklat Kelembagaan
c. Studi pendidikan non formal/pelatihan
d. Pengayaan manajemen/ organisasi/ kompetensi/ keahlian
keterbukaan, integritas, dan professional 42
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut maka kegiatan yang dilakukan adalah
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Penelitian dan Pemasyarakatan Iptek. Sasaran
kegiatan ini adalah:
1. Layanan kehumasan dan pembinaan ilmiah;
2. Layanan Kerjasama dan Kemitraan;
3. Layanan bantuan hukum, penyusunan peraturan dan perjanjian, serta informasi
hukum.
4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektivitas
pendanaan. Upaya untuk meningkatkan jumlah alokasi dana yang bersumber dari
APBN terus ditingkatkan. Dalam upaya peningkatan efektivitas pemanfaatan dana
agar target BSN dapat dicapai dengan maksimal, maka BKHH LIPI menetapkan
strategi:
1. Menetapkan prioritas anggaran pada kegiatan yang lebih produktif;
2. Menetapkan besaran anggaran yang proporsional antara kegiatan kerja sama,
hukum, humas, dan bina ilmiah masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi BKHH LIPI.
keterbukaan, integritas, dan professional 43
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI
BAB V
PENUTUP
Renstra Aksi BKHH LIPI tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan
tugas dan fungsi BKHH LIPI untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan
Rencana Aksi ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di BKHH LIPI.
Rencana Aksi BKHH LIPI ini harus dijadikan acuan kerja bagian, yaitu bagian kerja sama,
bagian hukum, bagian humas, dan bagian bina ilmiah masyarakat sesuai ruang lingkup
tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pelaksanaan tugas dan fungsi
BKHH LIPI dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi BKHH LIPI Tahun 2015-2019.
Dokumen Rencana Aksi ini bersifat sebagai living document yang harus selalu
ditelaah, dievaluasi, dan diperbaiki sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis yang
terus berubah. Evaluasi dan penelaahan terhadap kesesuaian Rencana Aksi ini dengan
tuntutan internal maupun eksternal lembaga harus dilakukan paling sedikit sekali dalam
setahun. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi
BKHH LIPI Tahun 2015-2019. Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam mengawal
pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2015-2019. Mekanisme evaluasi dilakukan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hasil pencapaian yang telah diukur
akan disampaikan dalam Laporan Kinerja tahunan BKHH LIPI, dan juga menjadi masukan
perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.
BKHH LIPI menetapkan 4 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya jejaring dan
kerjasama ilmiah nasional dan internasional yang berkualitas dan saling
menguntungkan, Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses
masyarakat, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Terbinanya SDM serta 42
indikator kinerja.
keterbukaan, integritas, dan professional 44
RENCANA AKSI 2015-2019
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS LIPI