Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi

1

REFORMASI BIROKRASI DAN RUU ASN UNTUK TINGKATKAN KINERJA KEMENDIKBUD

1

Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanRembuknas, 11 Februari 2013

Oleh:

Dr. Sofian Effendi

Wakil Ketua TI-RBN dan Dosen Universitas Gadjah Mada

Prolog

Rembuknas © Kemdikbud 20132

• Tema Rembuknas 2013 “Menuntaskan Program Prioritas Pendidikandan Kebudayaan Tahun 2013- 2014” punya banyak makna bagi peserta perhelatan yang amat besar ini.

• Bagi sebagian dapat diartikan menyelesaikan prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan. Bagi yang lain mungkin berarti bagaimana mengeskalasi pencapaian program prioritas tersebut. Mungkin bagi sebagian besar ahun 2013 menuntaskan berarti barokah karena usulan Reformasi Remunerasi, eh Reformasi Birokrasi, sudah dikabulkan oleh Pemerintah.

• Tujuan Program Reformasi Birokrasi Nasional, yang akan saya singgung dalam presentasi ini, bukan dirancang untuk sekedar meningkatkan remunerasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan prestasi birokrasi K/L dan pemda.

• Dari kacamata RBN salah satu tujuan penting Rembugnas 2013 ini adalah untuk bersama-sama merumuskan prioritas nasional bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada 22 bulan ke depan serta sekaligus menyusun pokok-pokok fikiran tentang prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan pada 2015-2019 guna menyiapkan SDM yang diperlukan untuk pembangunan knowledge based economy.

CAKUPAN PRESENTASI

1 Tujuan Nasional dan Reformasi Birokrasi

2 RUU ASN: Pilar Reformasi Birokrasi

3KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD: TIGA FAKTOR PENDUKUNG

3

4 MENETAPKAN QUICK WINS KEMDIKBUD

Tujuan Nasional dan Reformasi Birokrasi

4

1

4

Vision 2045 Indonesia


VISI RB NASIONAL


Visi RB 2025

Terciptanya AparaturPemerintahan Kelas Dunia

Visi 2025

Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

Program Reformasi Birokrasi Nasional


Sasaran 5 Tahun I (2010–2014)

Sasaran 5 Tahun II (2015–2019)

Sasaran 5 Tahun III (2020– 2024)

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA

Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dari praktek KKN, kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta dalam akuntabilitas.

Birokrasi pemerintahan memiliki profesionalitas dan integeritas tinggi, bersih praktek KKN, be-kinerja tinggi dalam me-nyelenggaraan pelayanan publik, semakin imparsial, dan berkemampuan tinggi dalam melaksanakan kebi-jakan pemerintahan.

Tercipta Birokrasi Peme-rintahan Kelas Dunia yang profesional, berintegritas tinggi, imparsial, berkiner-ja tinggi, dan memiliki leadership dalam pembangunan nasional

KERANGKA FIKIR RBN


KepercayaanRakyat

Peru

bah

anB

ud

aya

Bir

okr

asi

Harmonisasiregulasi

Penataan

organisasi

Percepatantatalaksana

Manajemen

SDM berbasis

merit

MeningkatkanefektivitasPengawasan

1. Manajemen Perubahan: 2. Quick wins; 3 Monitoring dan Evaluasi; 4. Penegakan Hukum; dan 5. Manajemen pengetahuan ttg RB

Outputs:1. Terwujudnya

birokrasi yang berintgeritas, danbersih dan bebasKKN

2. Meningkatnyakualitas pelaya-nan publik

3. Meningkatnyakapasitas danakuntabilitiaskinerja birokrasi

Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan


Area Hasil yang diharapkanOrganisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Peraturan Perundang-

undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Sumber daya manusia

aparatur

SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional,

berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Pola pikir (mind set) dan

Budaya Kerja (culture set)

Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan berbudaya kinerja tinggi

Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi


Sasaran IndikatorBase line

(2009)

Target

(2014)

Terwujudnya

pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN

IPK*) 2.8 5.0

OPINI BPK (WTP)

Pusat 42,17% 100%

Daerah2.73% 60%

Terwujudnya

peningkatan kualitas

pelayanan publik kepada

masyarakat

Integritas Pelayanan

Publik

Pusat6,64 8,0

Daerah6,46 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha122 75

Meningkatnya kapasitas

dan akuntabilitas

kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%

*) Skala 0 – 10

**) Skala – 2.5 s/d 2.5

Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

STRUKTUR ORGANISASI RBN


KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua : Wakil Presiden

Anggota : Menko Perekonomian, Menko Polhukham, Menko Kesra, Menpan RB, Menkeu, Mendagri, Men PPN & Ka Bappenas, Ka. UKP4, Prof. Dr. Ryaas Rasyid

Tim Reformasi BirokrasiK/L

Tim Reformasi BirokrasiDaerah

UPRBNKetua: Wamenpan

Anggota: Wamen PPN, Wamenkeu, dan Wamendikbud

Tim Independen Tim Jaminan Mutu

Quick Wins Nasional


• RUU ASN, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Revisi UU No 32/2004, RUU Revisi UU SPPN, RUU Revisi UU Keuangan Negara;

• Revisi PP No 38/2004;

• Percepatan waktu Perizinan Usaha Baru;

• Percepatan waktu penyelesaian e-KTP;

• Percepatan waktu penyelesaian VISAS dan KITAS.

RUU ASN: PILAR REFORMASI BIROKRASI

13

2

13

Pembangunan SDM ApNeg


• Abdi Negara• Monoloyalitas• Nepotis• Mentalitas silo

Pembangunan Aparatur Negara

• Profesional• Berintegritas tinggi• Melayani• Imparsial• Bersih korupsi• Adil

ASN Kelas Dunia

2025

PNS Abdi Negara

2010

Tujuan RUU ASN


1. Menciptakan ASN profesional kelas dunia;

2. Menciptakan ASN yang bersih dari intervensi politik;

3. Memantapkan peran ASN sebagai perekat NKRI;

4. Menciptakan Jabatan Eksekutif Senior sebagai korps perwira tinggi ASN;

5. Meningkatkan kesejahteraan ASN melalui Sistem Gaji Skala Tunggal dan Sistem Pensiun Dua Pilar (SJSN Ketenagakerjaan dan PT Taspen);

SDM APARATUR NEGARA


Pegawai Negeri Sipil (PNS)

• Total PNS : 4.732.472• Pria : 2.560.083 (54%)• Perempuan : 2.172.389 (46%).

• Komposisi Jabatan• Struktural: 246.993 • Fungsional: 2.051.491 • TU/teknikal: 1.763.370

• Instansi• Pemda: 2.795.700• Kementerian: 737.023• Komisi/LPND: 74.709

TNI : 361.823Polri : 363.000

BUMN : 726.128

APARATUR NEGARA R.I


APARATUR NEGARA

APARATUR SIPIL NEGARA

(4,7 jt PNS dan PNPK)

PNS

(2 jt)

PNPK

(2,7 jt)

TNI

POLRI

JENIS PEGAWAI ASN


Jabatan Eksekutif Senior10-12.000 PNS

JabatanAdministrasi

2,19 jt PNS

Jabatan

Fungsional/T

eknikal

2,5 jt PTTPAP

AR

AT

UR

SIP

IL

NE

GA

RA

Ledakan Pensiun PNS


Laporan Bank Dunia ttg Reformasi Jabatan Publik Indonesia (2010) menunjukkan pada 2015 sebanyak 2,5 juta PNS akan pensiun dalam waktu 10-15 th. Jumlah pensiunan PNS mencapai 4,7 juta.

PEGAWAI NEGERI 2.2 million

J.S. 0,3 jt & J.Adm 1,9 jt

2015

PENSIUNAN BARU

2,1 million

2010PENSIUNAN PNS

2.4 million

Jabatan Fungsional

2.5 juta

PEGAWAI NEGERI SIPIL

4,5 jt

Beban APBN

Rp. 165 T

KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD: TIGA FAKTOR PENDUKUNG

20

3

20

Dynamic Governance


“Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning which involves continual modification of perceptions, belief structures, and mental models, particularly when confronted with global developments and technological change,” dalam PidatoPenerimaan Hadiah Nobel 1993 bidangEkonomi. Douglas C. North (1993).

DYNAMIC GOVERNANCE COMPONENTS


Sumber: Boon Siong Neo dan Geraldine Chen “Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in

Singapore,” (New Jersey, World Scientific. 2007).

Budaya Organisasi


Integritassebagai intidari Etika

Publik Korupsiadalahdosabesar

Manusiaadalahkunci

Meritokrasi

Berorientasihasil

Cost-efektif

(hemat)

Imparsial

Adil.

BUDAYA THINKING AHEAD


• Kemajuan yang dicapai negara-negara Asia yang berhasil mencapaikemajuan luar biasa dalam 4 dekade terakhir, misalnya Cina danSingapura, hanya terjadi karena ada birokrasi yang mampu berfikirjauh kedepan (thinking ahead) sehingga dapat mengambil kebijakanantisipatif yang tepat.

• Sayangnya di Indonesia para pejabat birokrasi ber-hadapan denganbanyak kelompok pejabat maupun kelompok masyarakat yang menganut budaya berbeda sehingga mempunyai rumusan berbedatentang bagaimana mengatasi masalah pendidikan yang sedangdihadapi bangsa. Penolakan terhadap RSBI, penolakan kelompokmahasiswa terhadap otonomi PTN, dan penolakan pejabat tertentuterahdap RUU ASN adalah beberapa contoh.

2/12/2013 RNKK-2013 25

KAPASITAS BIROKRASI PUBLIK

MENETAPKAN QUICK WINS KEMDIKBUD

26

4

26

Visi dan Misi Kemdikbud


VISI

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat

MISI

Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan kebudayaan;

Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;

Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan;

Menjamin KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan;

MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Outcomes Program RB Kemdikbud


Meningkatnya keterjaminan danketersediaan layanan pendidikan

Meluasnya keterjangkauanlayanan pendidikan

Meningkatnya mutu pelayananpendidikan

Terwujudnya kesetaraanpelayanan pendidikan

Kukuhnya dan lestarinyaBahasa Indonesia dan

budaya nasional

9 Area Perubahan


NO AREA OUTPUT

1 Manajemen Perubahan O-1: Terbentuknya Tim Internal RB; O-2: Road Map; O-2: Sosialisasi dan Intternakisasi.

2 Penyiapan kerangka legal O-4: Tersedianya Permen dan Kepmen utk dukung RB K/L; 0-5: Hilangkan tumpang tindih regulasi.

3 Penyederhanaan Tatalaksana O-6: Adanya simplifikasi tatalaksana penyelenggaraanlayanan publik; O-7: Gunakan aplikasi TIK e-Gov.

4 Penataan Organisasi O-8: Terstrukturisasnyai organisasi K/L; O-9: Tambahefektifnya organisasi pelayanan

5 Penataan Manajemen SDM O-10: Terlaksananya sistem rekrut-men SDM berbasismerit; O-11: Diterapkannya sistem evaluasi kinerjaindividual; O-12: Diterapkannya sistem gaji berbasiskinerja: O-13: Dilaksanannya sistem pensiun “fully funded.”; O-14: Tersedianya Diklat.

9 Area Perubahan [2]


NO AREA OUTPUT

6 Penguatan Pengawasan O-15: Diterapkannya Sistem Pengen-dalianIntern Pemerintah (SPIP); O-16: DiperankannyaIttjen sebagai Policy Auditor, dan Monev RB K/L;.

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja O-17: Meningkatknya mutu LAKIP; O-18: Tersusunnya Indikator Kinerja K/L; O-19: Dikembangkannya akuntabili-tas indiividualpegawai.

8 Peningkatan Pelayanan Publik O-20: Terumuskannya dan diterapkannya SPM; O-21: Meningkat-nya keterlibatan publik dalampenyele-nggaraan pelayanan publik; 0-22: Diterapkannya sanksi pada unit yang gagallaksanakan SPM.

9 Monitoring dan Evaluasi O-23: Meningkatknya ketersediaan dan mutuLaporan Pelaksanaan RB.

Quick Wins Kemdikbud


1. Apa quick wins untuk 5 outputs yang dirumus-kan dari misiKemdikbud?a) Meningkatnya KETERSEDIAAN layanan pendidikan dan

kebudayaan;b) Meluasnya KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan

kebudayaan;c) Meningkatnya KUALITAS layanan pendidikan dan kebudayaan;d) Tewujudnya KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan

dan kebudayaan;e) Terjaminnya KEPASTIAN / KETERJAMINAN memperoleh layanan

pendidikan;f) Lestarinya dan Kukuhnya Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

2. Apa quick wins yang lebih terasakan oleh publik, dosen dantenaga kependidikan?

Terima Kasih

32

COMMITTED LEADERS


• Kalau kita belajar dari negara-negara yang berhasil membangun negaranya menjadi kekuatan ekonomi dunia, misalnya Singapura, Korea Selatan, Cina, atau India, hampir semua punya pemimpin yang visioner dan punya komitmen. Singapura punya Lee Kwan Yew, Korea Selatan punya Park Chung Hee, Cina ada Deng Xio-ping, dan India ada Madmohan Singh.

• Apakah kita punya kepemimpin visioner yang memiliki komitmen secara berkesinambungan?

Kapabilitas Birokrasi


• Kapabilitas birokrasi Indonesia memang sudah semakin baik, tetapi masih tertinggal jauh darikapabilitas birokrasi negara-negaraASEAN.

• Grafik dibagian kiri menun-jukkanPeringkat EfektifitasKepemerintahan negara-negaraAsia Timur. Singapura masuknegara-negara tertinggi, diikutiKorea Selatan, Malaysia, danBrunai Darussalam. Setelah ituCina dan Filipina. Indonesia, Vietnam, dan Kambodia masukKelompok keempat. Kelompokkelima Laos dan Timor Leste. Yang terbawah adalah Myanmar.

Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi

Education

Transcript of Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi