REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ( Suatu Studi ...
Transcript of REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ( Suatu Studi ...
REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Bulan Bintang Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif
DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 )
O
L
E
H
Muhammad Abduh Dalimunthe
050906005
Dosen Pembimbing : Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si
Dosen Pembaca : Warjio, S.S, MA diplm
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
MUHAMMAD ABDUH DALIMUNTHE ( 050906005 )
REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Bulan Bintang Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif
DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 )
( Rincian isi skripsi, 120 halaman, 21 buku, 2 Undang - undang RI, 6 sumber
resmi Partai Bulan Bintang, 3 surat kabar dan 2 internet )
ABSTRAKSI
Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen
politik adalah seleksi pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok
orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya
dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen sangat penting karena
merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.
Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem
politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan
sistem politik akan terancam. Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai
politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk
berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi – organisasi massa dan
yang melibatkan golongan tertentu, seperti golongan profesional yang mencakup
golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan beberapa golongan
lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan.
Partai Bulan Bintang mengartikan rekrutmen politik sebagai suatu
kegiatan menjaring orang – orang untuk diajukan sebagai calon anggota
legislatif dari partai. Artinya disini bahwa masyarakat atau warga negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat baik itu persyaratan berdasarkan UU
Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan syarat – syarat yang diajukan Partai Bulan
Bintang sendiri berhak untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota
legislatif melalui PBB. Setelah terpenuhi persyaratan tersebut maka calon
anggota legislatif tersebut dapat mengajukan diri kepada Partai Bulan Bintang
untuk dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif yang berasal dari internal
dan eksternal Partai Bulan Bintang.
Universitas Sumatera Utara
Skripsi ini menggambarkan tentang pola rekrutmen politik yang dilakukan
oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara ( DPW
PBB SU ) dalam menjaring para calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara
periode 2009 – 2014. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif (
penggambaran ) untuk mengetahui bagaimana proses pola rekrutmen politik yang
dilakukan oleh DPW PBB SU. Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan
keadaan objek penelitian yang berdasarkan pada fakta – fakta yang ada. Fakta
atau data yang ada dikumpulkan, diklasifikasikan dan kemudian di analisa.
Partai Bulan Bintang merupakan peserta pemilu legislatif 2009 yang
mendapatkan nomor urut 27, secara Electoral Treshold ( ET ) PBB tidak dapat
mengikuti pemilu 2009 namun dengan ketentuan Parlementary Treshold ( PT )
maka PBB dapat mengikuti pemilu 2009. Dengan keikutsertaan PBB dalam
pemilu 2009 maka PBB menyiapkan para calon anggota legislatifnya baik itu
dari internal maupun eksternal PBB, hal yang pertama dilakukan adalah
melaksanakan rekrutmen politik agar terjaring para calon anggota legislatif yang
benar – benar memiliki kemampuan yang baik di mata PBB maupun di mata para
konstituen PBB.
Pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara untuk
menjariang calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara pada dasarnya
mengacu kepada SK DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang Juklak dan SK
DPP PBB No : SK.PP / 1279 / 2008 Tentang Juknis yang mana keduanya
membahas permasalahan mengenai Perekrutan, Penyusunan, Penetapan Calon
Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.
Dengan mengacu kepada juklak dan juknis tersebut maka disebutkan
bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh PBB dalam menjaring calon
anggota legislatifnya adalah berasal dari internal dan eksternal PBB. Yang
dimaksud dengan Internal partai adalah anggota biasa, anggota kader, anggota
teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud dengan Eksternal partai
adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh masyarakat atau tokoh
organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat pendukung PBB yang
menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota partai. Tetapi implementasi yang
terjadi di DPW PBB Sumatera Utara dalam merekrut calon legislatifnya adalah
masih menggunakan pola rekrutmen Sistem Rekrutmen Terbuka dan Pertemanan,
Kriteria Kalangan Intelektual dan Ketokohan, Sistem Kekeluargaan dan
Primordialisme, Ketentuan Kuota 30 % Caleg Perempuan.
Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Pemilihan Umum, DPW PBB Sumatera
Utara, DPRD Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :
Nama : Muhammad Abduh Dalimunthe
NIM : 050906005
Departemen : Ilmu Politik
Judul : Rekrutmen Politik dan Pemilihan Umum
( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik DPW PBB
Sumatera Utara
Dalam Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 )
Menyetujui :
Ketua Departemen Ilmu Politik
( Drs. Heri Kusmanto, MA )
NIP. 132 215 084
Dosen Pembimbing, Dosen Pembaca,
( Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si ) ( Warjio, SS, MA, dipl )
NIP. 131 485 245 NIP. 132 316 810
Universitas Sumatera Utara
Mengetahui :
Dekan FISIP USU,
( Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA )
NIP. 131 757 010
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Pertama – tama dengan kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan
syukur atas kehadirat ALLAH SWT karena dengan rahmat dan hidayatnya
akhirnya penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir
penulis yaitu berupa sebuah skripsi.
Skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas
Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara ( FISIP USU ), untuk
melengkapi syarat – syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (
S.Sos ). Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis memilih satu judul yaitu :
“ REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ”
( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Bulan Bintang Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif
DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 )
Menyadari karena keterbatasan pengetahuan teoritis dan praktis, bahwa
uraian dalam skripsi ini disana – sini mengandung kekurangan atau kelemahan
yang sudah pasti jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis masih
mengharapkan kritik – kritik dan saran – saran yang konstruktif dari para pembaca
tentang segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
Atas bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini maka penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Kepada Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sumatera Utara :
- Dekan : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
- Pembantu Dekan I : Drs. Humaizi, MA
- Pembantu Dekan II : Drs. Mukti Sitompul, M.Si
- Pembantu Dekan III : Drs. Burhannudin, M.Si
2. Kepada Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku ketua Program Studi Ilmu
Politik FISIP USU dan juga sebagai dosen wali.
3. Kepada Bapak Drs. Anthonius Sitepu, M.Si selaku Dosen Pembimbing.
4. Kepada Bapak Warjio, SS, MA, dipl selaku Dosen Pembaca.
5. Kepada Bapak ...... selaku Dosen Penguji.
6. Kepada seluruh dosen dan asisten dosen yang telah mengajar penulis serta
seluruh staf Program Studi Ilmu Politik FISIP USU.
7. Kepada Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) Partai Bulan Bintang ( PBB )
Sumatera Utara
- Ir. Bustinursyah M.Sc, IAI ( Uca Sinullingga ) selaku Wakil Ketua
I ( satu ) DPW PBB Sumut.
- Irwan A. Hasibuan, SE, M.Si selaku Sekretaris DPW PBB Sumut
Universitas Sumatera Utara
8. Kepada Ayahanda ( Alm ) Togar Dalimunthe, SH dan kepada Ibunda
Israwani, A.Ma yang tiada putus – putusnya memberikan dukungan moral
maupun material dalam daya dan upaya menyekolahkan penulis dari SD
sampai ke Perguruan Tinggi, sehingga akhirnya penulis dapat
menyelesaikan perkuliahan di Departemen Ilmu Politik FISIP USU.
9. Kepada adik – adikku Rina Melati Dalimunthe ( semoga tahun depan
dapat menamatkan kuliahnya ) dan Anugerah Mubarak Dalimunthe ( terus
berjuang untuk menggapai cita – citamu ).
10. Kepada Nenek dan Bouku yang telah memberikan dorongan materi dan
moral serta kepada keluarga besarku terima kasih atas doanya sehingga
penulis bisa menyelesaikan perkuliahan selama di Ilmu Politik Fisip USU.
11. Kepada Ari Ramadhani ( terima kasih telah mengenalkan aku ke Bang
Indra, cepat tamat ya dari IPDN ), Bang Indra ( terima kasih telah
memperkenalkan penulis kepada real world perpolitikan di Binjai dan
telah memperkenalkan penulis ke Partai Bulan Bintang ).
12. Kepada Fadly Nst ( terima kasih telah menemani aku ke rumah Pak Uca
sampai larut malam ) dan juga terima kasih kepada panitia inti Bazar Buku
Perpustakaan USU tahun 2009.
13. Kepada teman hedon masa lalu Robi dan Topik semoga kalian cepat juga
menyelesaikan perkuliahan yang sudah sangat menjenuhkan ini dan jangan
sering – sering kumpul di kantin.
Universitas Sumatera Utara
14. Kepada teman – teman seperjuangan Studi Tour UUM Malaysia dan PSU
Thailand 24 – 29 Agustus 2008 ( Mirina, Andini, Rima, Tika, Dayat, Rici,
Bang Halomoan, Bang Azrul, Bang Fauzan, Bang Irfan, Welly, Sony, dan
Duniaman semoga ilmu yang di dapat disana dapat dipergunakan untuk
masa depan.
15. Kepada Geim ( Dame, kenapa di saat terakhir peristiwa itu harus terjadi ),
( Anissa, jangan suka lemot kali seperti mamak – mamak yang harus
diulang – ulang ), ( Sandra, gimana dengan si kawan apa sudah tidak bisa
lagi ), ( Titin, teruskan perjuangan menyelesaikan skripsi ), ( Ika, kemana
saja kenapa jarang kali ngumpul dengan Geim )
16. Kepada teman – teman yang pemikirannya tidak sanggup lagi di terima di
Komisariat HMI FISIP USU ( Ilham, Cun – Cun, Wina, Liza, Andin, Arif,
Putera, Fani, Reno, Rani, Jiji, Dini, Dea Pajak, ) semoga suatu saat kita
menjadi orang yang hebat dalam pemikiran dan tingkah laku kita.
17. Kepada teman – teman semua stambuk Ilmu Politik ( Jean Ari,
Nurhidayat, Suhendra, Mimi, Rika, Hervina, Heri, Sayuti, Irna, Vera,
Danil, Afif, Rifki, Muda, Abi, Reza, Jaka ) dan terima kasih kepada semua
teman – teman politik yang tidak dapat disebutkan secara satu – persatu.
18. Kepada “ Seseorang ” yang telah dipisahakan jarak dan waktu semoga
kamu bahagia disana dan suatu saat kita dapat bertemu dan kembali
bersama untuk selamanya.
Universitas Sumatera Utara
Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari
Allah SWT dan semoga ilmu yang dipelajari oleh penulis dalam bangku
perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan penulis serta ilmu
yang di dapat dapat berguna bagi bangsa dan negara.
Amin..
Medan, Mei 2009
Penulis
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ........................................................................................ vi
BAB I : PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
I.2. Rumusan Masalah ..................................................................... 13
I.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 14
I.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 14
I.5. Kerangka Teori ........................................................................ 15
I.5.1. Pemilu dan Sistem Pemilu ............................................. 15
I.5.1.1 Pemilihan Umum ............................................... 15
I.5.1.2 Sistem Pemilihan Umum ................................... 17
I.5.2. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik .......................... 19
I.5.2.1 Pengertian Partai Politik ..................................... 19
I.5.2.2 Fungsi Partai Politik ........................................... 20
I.5.3. Rekrutmen Politik dan Sistem Rekrutmen Politik .......... 24
I.5.3.1 Pengertian Rekrutmen Politik ............................ 24
I.5.3.2 Sistem Rekrutmen Politik .................................. 26
Universitas Sumatera Utara
I.5.4. Konsep Perwakilan ........................................................ 28
I.6. Metodologi Penelitian ............................................................... 29
I.6.1 Jenis Penelitian .............................................................. 29
I.6.2 Lokasi Penelitian ............................................................ 30
I.6.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................. 30
I.6.4 Teknik Analisa Data ...................................................... 31
I.8. Sistematika Penulisan .............................................................. 32
BAB II : DESKRIPSI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN
BINTANG SUMATERA UTARA DALAM PERPOLITIKAN
DI SUMATERA UTARA
II.1. Sejarah Partai Bulan Bintang .................................................. 34
II.2. Azas, Tujuan, dan Sifat Partai Bulan Bintang .......................... 46
II.2.1. Azas Partai Bulan Bintang ............................................ 46
II.2.2. Tujuan Partai Bulan Bintang ......................................... 46
II.2.3. Sifat Partai Bulan Bintang ............................................ 46
II.3. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang .......................................... 47
II.4. Strategi dan Program Perjuangan Partai Bulan Bintang .......... 47
II.4.1. Strategi Perjuangan Partai Bulan Bintang .................... 47
Universitas Sumatera Utara
II.4.2. Program Perjuangan Partai Bulan Bintang .................. 48
II.4.2.1 Program Internal Partai Bulan Bintang .............. 48
II.4.2.2 Program Eksternal Partai Bulan Bintang ........... 52
II.5. Sejarah Berdirinya DPW PBB Sumatera Utara ...................... 63
II.6. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Dalam Pemilu
Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 1999 dan 2004 ........ 65
BAB III : POLA REKRUTMEN POLITIK DPW PARTAI BULAN
BINTANG SUMATERA UTARA PADA PEMILU ANGGOTA
LEGISLATIF DPRD SUMATERA UTARA TAHUN 2009
III.1. Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 ......... 69
III.2. Partai Politik Pada Pemilu DPRD SU Tahun 2009 ............. 74
III.3. Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif
DPRD SU Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008
dan Berdasarkan Pada Ketentuan PBB ............................... 77
III.3.1. Persyaratan Umum Calon Anggota Legislatif
Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 .......... 77
III.3.2. Persyaratan Khusus Calon Anggota Legislatif
Berdasarkan Pada Ketentuan PBB .......................... 81
Universitas Sumatera Utara
III.4. Sumber Perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif
DPRD Sumut Oleh DPW PBB Sumut ................................ 82
III.4.1. Pola Rekrutmen DPW PBB SU Menggunakan
Sistem Internal dan Eksternal PBB ......................... 83
III.4.2. Pola Rekrutmen DPW PBB SU Menggunakan
Sistem Rekrutmen Terbuka ..................................... 85
III.4.3. Pola Rekrutmen DPW PBB SU Menggunakan
Kriteria Kalangan Intelektual dan Ketokohan ......... 87
III.4.4. Pola Rekrutmen DPW PBB SU Menggunakan
Sistem Kekeluargaan dan Primordialisme .............. 89
III.4.5. Pola Rekrutmen DPW PBB SU Menggunakan
Ketentuan Kuota 30 % Caleg Perempuan ................ 92
III.5. Penilaian Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD
Sumatera Utara Oleh DPW PBB Sumatera Utara .............. 94
III.5.1. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal
Dari Internal PBB .................................................... 96
Universitas Sumatera Utara
III.5.2. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal
Dari Eksternal PBB .................................................. 99
III.6. Implikasi Pola Rekrutmen Politik Oleh DPW PBB SU
Dalam Pemilu Legislatif DPRD SU Tahun 2009 ............... 102
III.6.1.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU
Menggunakan Sistem Internal dan Eksternal PBB . 103
III.6.2.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU
Menggunakan Sistem Rekrutmen Terbuka ............. 104
III.6.3.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB
Sumatera Utara Menggunakan Kriteria Kalangan
Intelektual dan Ketokohan Masyarakat .................. 105
III.6.4.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB
Sumatera Utara Menggunakan Sistem
Kekeluargaan dan Primordialisme ......................... 106
III.6.5.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera
Utara Menggunakan Ketentuan Kuota 30 %
Universitas Sumatera Utara
Calon Legislatif Perempuan .................................... 108
III.6.6. Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPRD
Sumatera Utara Pada Tanggal 9 April 2009 ........... 110
BAB IV : KESIMPULAN ........................................................................ 114
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 117
Universitas Sumatera Utara
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah
Demokrasi pada mulanya merupakan suatu gagasan tentang pola
kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang
tidak manusiawi di tengah – tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya
dari orang – orang yang berpikiran idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan
tergugah melihat adanya pengekangan terhadap Hak – hak Azazi Manusia1. Ada
tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu
kemerdekaan ( freedom ), persamaan ( equality ), dan keadilan ( justice )2.
Dalam kenyataan hidup, ide tersebut terealisasikan melalui perwujudan
simbol – simbol dan hakikat dari nilai – nilai dasar demokrasi tersebut. Itu berarti
bahwa simbol demokrasi, makna dan hakikat demokrasi tersebut benar – benar
mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai – nilai itu
sendiri. Sejalan dengan semakin mendunianya demokrasi, pemikiran tentang
demokrasi pun semakin berkembang. Pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan
dalam negara, dalam negara demokrasi rakyatlah yang memiliki dan
mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan adalah demi kepentingan
rakyat dan kesejahteraan rakyat.
1 Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 1 2 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1985, hal. 25
Universitas Sumatera Utara
Sebagaimana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan ada
karena rakyat ada, dan yang memerintah adalah rakyat, serta tujuan adanya
pemerintahan itu sendiri pun adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian
rakyat menjadi kata kunci dalam berjalannya proses demokrasi tersebut.
Untuk memilih sebahagian rakyat yang akan duduk di dalam pemerintahan
maupun parlemen maka perlu diadakannya suatu proses dan kegiatan, proses dan
kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya dengan pemilihan. Dalam
hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut tanpa dibeda – bedakan, maka
dipakailah istilah Pemilihan Umum ( Pemilu )3.
Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang berdasarkan
Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar (UUD)
Negara Republik Indonesia Tahun 19454. Undang – undang Republik Indonesia
No. 10 tahun 2008 Bab I ( Ketentuan Umum ), pada pasal 1 ayat 1 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455.
3 Parulian Donald, Op.cit, hal. 4 4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia, 1992, hal. 17 5 UU Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu
Universitas Sumatera Utara
Dengan melalui pemilu rakyat akan memunculkan para calon pemimpin
dan menyaring calon pemimpin tersebut berdasarkan nilai – nilai yang berlaku,
keikutsertaan rakyat dalam pemilu dapat juga dipandang sebagai wujud partisipasi
dalam proses pemerintahan karena melalui pemilu inilah masyarakat ikut
menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin yang terpilih
tersebut. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu
merupakan suatu keharusan, tak ada demokrasi tanpa diadakannya pemilihan
umum. Pemilihan umum memang bukanlah segala – galanya yang menyangkut
dengan demokrasi, tetapi bagaimanapun pemilu memililki arti yang sangat
penting dalam proses dinamika negara. Pemilu adalah peristiwa perhelatan rakyat
paling akbar yang hanya terjadi sekali dalam lima tahun di Indonesia dan hanya
melalui pemilulah rakyat secara langsung benar – benar menunjukkan
eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan negara.
Dalam melakukan pemilihan ini rakyat haruslah terlebih dahulu memenuhi
persyaratan berdasarkan undang – undang yang berlaku di suatu negara, untuk
kemudian menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu tersebut. Di Indonesia
sendiri pemilu sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 pada masa Perdana Menteri
Burhanuddin Harahap, pemilu 1955 ini adalah contoh pelaksanaan pemilu yang
sangat demokratis. Sejalan dengan terjadinya berbagai peristiwa yang dialami
dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia akhirnya penyelenggaraan pemilu
berikutnya baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971.
Universitas Sumatera Utara
Pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru ( pemilu 1971, 1977, 1982,
1987, 1992, dan 1997 ) adalah pemilu yang sangat tidak demokratis. Penentuan
para calon yang diajukan untuk duduk di lembaga – lembaga legislatif baik di
DPR maupun DPRD adalah sepenuhnya berada di tangan elit partai politik pada
tingkatan masing – masing. Akibatnya aspirasi dan kepentingan masyarakat
tentang siapa yang layak menjadi calon legislatif cendrung di fait occompli. Pada
masa pemerintahan era ORBA ini pemerintah selalu mendesain hasil pemilu
secara manipulatif untuk mempertahankan struktur politik yang berlaku, sehingga
yang selalu menang adalah Golkar dan yang selalu menjadi presiden adalah
Soeharto. Sebelum pemilihan presiden dilakukan oleh anggota MPR dan DPR RI
maka kita sudah mengetahui siapa yang akan menang untuk menjadi presiden.
Pemilu adalah salah satu agenda reformasi yang harus dilaksanakan, maka
pemerintah melaksanakan pemilu lebih awal pada tahun 1999. Pada pemilu 1999
ini menghasilkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Pada tahun 2004
pemilu berhasil dilaksanakan dengan aman, bahkan ada hal yang berbeda dalam
pemilu kali ini, pada pemilu ini masyarakat melaksanakan pemilu secara langsung
untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di DPRD Kabupaten / Kota,
DPRD Provinsi dan DPR RI serta anggota DPD, Presiden pun dipilih secara
langsung oleh rakyat. Pada pemilu 2004 Partai Golkar keluar sebagai pemenang
pemilu dan yang terpilih secara langsung dalam pemilihan Presiden adalah Susilo
Bambang Yudhoyono yang berasal dari Partai Demokrat, dan Jusuf Kalla sebagai
Wakil Presiden yang berasal dari Partai Golkar.
Universitas Sumatera Utara
Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih para wakil rakyat yang
akan duduk di dalam lembaga legislatif ( parlemen ) atau yang sering kita sebut
dengan nama DPR. Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah
legislature yang artinya adalah badan pembuat undang – undang ( legislator )6.
Lembaga perwakilan menurut latar belakang pemikiran UUD Negara Republik
Indonesia merupakan wadah wakil – wakil partai politik yang berasal dari hasil
pemilu. Suatu negara yang demokratis harus mempunyai lembaga legislatif dalam
struktur ketatanegaraannya karena selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi
rakyat juga berfungsi sebagai pengawas bagi lembaga lainnya terutama lembaga
eksekutif. Penggunaan konsep perwakilan dalam sistem politik berkorelasi dengan
lembaga parlemen sebagai lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat.
Pada dasarnya parlemen merupakan mekanisme untuk merealisasikan
gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan berdasarkan
kehendak rakyat ( will of the people ). Otoritas dari suatu pemerintahan akan
tergantung kepada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat
sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara ( will of the state ). Parlemen di
negara demokrasi disusun sehingga mewakili mayoritas dari rakyat, anggota
parlemen umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Dengan demikian
masyarakat adalah pihak yang diwakili yang menyerahkan kekuasaannya atau
mandatnya untuk mewakili kepentingannya kepada lembaga perwakilan dalam
proses politik dan pemerintahan.
6 Bambang Cipto, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan Industrial,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 5
Universitas Sumatera Utara
Dalam analisis sistem politik bahwa lembaga legislatif dapat dimasukkan
dalam struktur yang berada dalam proses konversi sehingga terlihat bahwa fungsi
utamanya adalah pembuat undang – undang. Parlemen dipandang tidak hanya
sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam negara yang demokratis melainkan
lebih dipandang sebagai lembaga yang menjalankan tugas pelaksana kedaulatan
rakyat secara luas yakni melaksanakan kerja – kerja secara keberlanjutan
termasuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap presiden dan pemerintah.
Setiap warga negara Indonesia berhak untuk duduk dalam lembaga legislatif,
namun ada beberapa persyaratan yang terlebih dahulu dilakukan sebagai calon
wakil rakyat, salah satu persyaratan tersebut adalah harus memiliki partai politik,
partai politik disini berguna sebagai kendaraan politik.
Selain diadakannya pemilu sebagai indikator untuk mewujudkan
demokrasi, maka di suatu negara harus berkembang dan tumbuh partai – partai
politik. Partai politik berfungsi sebagai kendaraan politik atau instrumen
seseorang untuk masuk ke dalam lembaga legislatif. Partai politik berfungsi
maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat, dan sebagai
media untuk melakukan lobi – lobi ( bergaining – bergaining ) politik mengenai
kebijakan – kebijakan negara ( pemerintah ). Demi perwujudan demokrasi dan
tersalurnya aspirasi publik, jelas tidak bisa dilepaskan dari berdirinya partai
politik itu sendiri sebagai suatu kebutuhan politik masyarakat7.
7 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2004, hal. 8
Universitas Sumatera Utara
Timbulnya sejarah partai politik di Indonesia diawali dari permulaan usaha
penyusunan pemerintahan sentral republik yang didasarkan atas pasal I sampai
dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dan dengan dikeluarkannya
Maklumat Pemerintah No. X RI pada tanggal 3 November 1945 yang berisi
anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan
kemerdekaan. Setelah adanya maklumat tersebut maka bermunculan berbagai
partai politik di Indonesia yang antara lain seperti Partai Sosialis, Partai Komunis
Indonesia ( PKI ), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau sering disebut
Murba, Majelis Syuro Muslimin Indonesia ( Masyumi ), dan Partai Nasionalis
Indonesia ( PNI )8. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah maka sampai
saat ini banyak partai yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di Indonesia, kecuali pada masa pemerintahan Orde Baru yang
mengeluarkan kebijakan Fusinya sehingga partai politik hanya berjumlah tiga.
Ketika pintu reformasi telah dibuka maka partisipasi masyarakat pun
meningkat dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat banyaknya partai politik
yang bermunculan ketika mengikuti pemilu pada tahun 1999 ( partai yang
mengikuti pemilu sebanyak 48 partai politik ), pada tahun 2004 ( partai yang
mengikuti pemilu sebanyak 24 partai politik ) dan pemilu pada tahun 2009 ( partai
yang mengikuti pemilu sebanyak 38 partai dan 6 partai lokal yang berada di
Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini terjadi sesuai dengan isi MoU Helsinki yang
salah satunya tentang pembentukan partai – partai lokal di Aceh ).
8 P.K Poerwantana, Partai Politik Di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 26
Universitas Sumatera Utara
Untuk menjelaskan bagaimana partai politik itu sebagai wadah atau
lembaga yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berdemokrasi, maka kita harus
melihat teori yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Teori yang dikemukakan
oleh Almond tersebut adalah Teori Sistem, Teori Struktur dan Teori Fungsi yang
mana teori – teorinya ini lahir sebagai akibat atau sebagai reaksi terhadap
Pendekatan Tradisional9. Teori Sistem dapat dipahami sebagai suatu ekologi
sistem yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan
lingkungannya baik lingkungan intra maupun lingkungan ekstra yang memberikan
pengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan.
Untuk melaksanakan semua kegiatan sistem politik itu, maka sistem
politik harus mempunyai struktur. Struktur adalah suatu pelembagaan hubungan
organisasi antara komponen – komponen yang membentuk bangunan ( konstruksi
atau kerangka ). Secara singkat struktur dapat dikatakan sebagai lembaga yang
menjalankan fungsi – fungsi tertentu seperti parlemen, birokrasi, badan – badan
peradilan, partai politik, kelompok – kelompok kepentingan, dan badan eksekutif.
Agar struktur berjalan maka harus mempunyai fungsi, salah satunya adalah fungsi
input. Fungsi Input dijalankan oleh struktur politik masyarakat atau sektor
kehidupan politik rakyat yang terdiri dari fungsinya. Suatu fungsi input yang akan
menjadi output haruslah melalui proses yang sekaligus menandai bekerjanya suatu
sistem politik, proses tersebut dikatakan sebagai proses perubahan ( konversi ), di
dalam proses ini terjadi interaksi antara input dan output.
9 P. Anthonius Sitepu, Sistem Politik Indonesia, Medan : Pustaka Bangsa Press, hal. 35
Universitas Sumatera Utara
Sejalan dengan teori tersebut maka Almond membagi Fungsi Input itu
terdiri dari, Sosialisasi Politik ( Political Education ), Artikulasi Kepentingan,
Agregasi ( Pengumpulan ) Kepentingan, Komunikasi Politik, dan Rekrutmen
Politik. Salah satu fungsi input partai politik adalah rekrutmen politik, dalam
pengertiannya rekrutmen politik adalah cara untuk mengisi jabatan – jabatan
politik dan jabatan – jabatan di pemerintahan. Menurut Almond, proses rekrutmen
politik merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan – kegiatan
politik dan jabatan pemerintahan melalui cara penampilan media komunikasi,
menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan
dan latihan.
Untuk melakukan rekrutmen biasanya dilakukan oleh institusi – institusi
atau agen – agen tertentu baik secara formal dan informal. Secara formal ada
komisi – komisi rekrutmen secara administratif, sedangkan secara informal bisa
dilakukan melalui kelompok – kelompok kepentingan. Untuk jabatan – jabatan
politik maka salah satu agen yang melakukan rekrutmen politik adalah partai
politik. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik melakukan
rekrutmen untuk mengisi jabatan – jabatan politik, anggota partai, pemimpin
partai, dan jabatan – jabatan politik lainnya yang tersedia di dalam kehidupan
sosial masyarakat. Rekrutmen politik merupakan hal yang sangat penting bagi
kelangsungan sistem politik, sebab tanpa para elit yang mampu melaksanakan
peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam karena tidak
adanya suatu struktur organisasi yang mengurusi kehidupan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Partai politik harus mampu melaksanakan rekrutmen dengan serius dan
melalui prosedur – prosedur yang berlaku di dalam internal partai, bukan hanya
asal comot saja untuk duduk sebagai kader partai atau sebagai calon anggota
legislatif yang bertarung pada pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009. Seleksi
atau rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik sangatlah menentukan
sosok calon anggota legislatif yang tampil dan yang akan dipilih oleh rakyat pada
pemilu 2009. Selama ini proses internal partai politik cendrung tertutup dalam hal
rekrutmen politik, persaingan elit partai lebih dominan sehingga kerap kali
mengabaikan proses rekrutmen yang terbuka.
Melihat proses rekrutmen pada pemilu 2009, maka ada beberapa fenomena
yang terjadi dalam penjaringan calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik,
antara lain adalah10 : Pertama, maraknya partai – partai untuk merekrut para artis
sebagai calon legislatif. Kedua, adalah kemunculan generasi kedua dari penguasa
masa lalu dengan memanfaatkan isu kepemimpinan, nama – nama seperti Puan
Maharani, Dave Laksono, dan Eddy Baskoro muncul sebagai calon legislatif.
Ketiga, adalah isu kepemimpinan muda, figur muda dianggap dapat membawa
pembaharuan dan dinilai relatif tidak terkait dengan penyimpangan di masa
lampau. Keempat, penerapan rekrutmen terbuka dalam menjaring para calon
legislatif. Sejumlah partai politik berani menerapkan metode rekrutmen terbuka
untuk mengakomodir figur – figur potensial dari kalangan masyarakat.
10 http://cetak.kompas.com, dinamika.penjaringan.caleg, ditulis pada 10 September 2008
oleh Dedi Mariana dan diakses pada 23 Desember 2008 – 13.00
Universitas Sumatera Utara
Dengan gambaran yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis ingin
menulis mengenai pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Bulan Bintang ( DPW PBB ) Sumatera Utara dalam pemilu
legislatif DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009. Bagaimana para calon legislatif
ini direkrut oleh PBB, kriteria apa saja yang digunakan oleh DPW PBB Sumatera
Utara dalam melakukan seleksi calon legislatif tersebut. Faktor – faktor sosial
budaya mana saja yang mempengaruhi seleksi serta hubungan di antara proses
seleksi serta kualifikasi para calon yang dihasilkan oleh DPW PBB Sumatera
Utara Apakah DPW PBB Sumatera Utara lebih berorientasi kepada kader
partainya sendiri untuk diajukan menjadi calon legislatif DPRD Sumatera Utara,
ataukah lebih berorientasi kepada ketokohan, kemampuan, pengalaman,
kepribadian, watak, keterkenalan, pendidikan yang dimiliki calon legislatif yang
pada dasarnya berasal dari eksternal Partai Bulan Bintang.
Apakah pola rekrutmen yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara masih
mengikuti garis yang sangat ditentukan oleh faktor primordial seperti agama,
hubungan darah, dan kesamaan daerah. Apakah rekrutmen politik DPW PBB
Sumatera Utara dilakukan berdasarkan kesetiaan kader terhadap partai dan
kedekatan calon legislatif dengan pemimpin partai ataukah lebih mengutamakan
pertimbangan profesional. Apa yang menjadi tolak ukur yang dipakai Partai Bulan
Bintang untuk menentukan nama – nama calon anggota legislatif tersebut. Dalam
penelitian ini saya memilih Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang
Sumatera Utara dikarenakan beberapa alasan, alasan tersebut adalah :
Universitas Sumatera Utara
Pertama, saya melihat Partai Bulan Bintang dari segi perjuangannya
dimana PBB ini terus memperjuangkan penegakan Syariat Islam di Indonesia.
Dibanding dengan partai politik lain yang berasaskan Islam maka hanya PBB
yang satu – satunya meletakkan visi dan misinya untuk memperjuangkan
penegakan Syariat Islam. Syariat artinya adalah jalan atau ketentuan – ketentuan
yang harus diikuti, menurut istilah syariat bermakna perundang – undangan yang
diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat
manusia baik itu menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman,
pakaian, maupun muamalah ( interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek
kehidupan ), termasuk juga dalam kehidupan berpolitik guna meraih kebahagiaan
di dunia dan di akhirat nanti11. Di dalam kehidupan yang demokratis ini PBB
tidak memaksakan untuk terwujudnya Syariat Islam dengan cara – cara yang
inkonstitusional, penegakan Syariat Islam ini diperjuangkan dengan cara yang
sangat demokratis melalui para wakil – wakil PBB yang duduk di parlemen.
Apabila pembahasan mengenai Syariat Islam itu tidak disetujui oleh parlemen
maka itu tidak menjadi masalah bagi PBB dan yang harus dilakukan adalah tetap
memperjuangkan Syariat Islam agar dapat diwujudkan di Indonesia.
Kedua, saya ingin melihat apakah partai ini mampu bersaing dalam pemilu
legislatif 2009 dengan partai – partai besar lainnya yang telah memiliki basis
massa yang cukup kuat di Sumut seperti Golkar dan PDIP. Ketika pemilu 2004
partai Golkar dan PDI Perjuangan yang menguasai perolehan suara di Sumatera
11 Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Syariat Islam Dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 10
Universitas Sumatera Utara
Utara ini sedangkan PBB hanya bisa meletakkan wakilnya sebanyak tiga orang di
DPRD Sumatera Utara. Maka dengan itu apakah pada pemilu 2009 PBB akan
mampu bersaing dengan partai peserta pemilu 2009 lainnya.
Ketiga, sebagai salah satu partai peserta pemilu 2009 tentunya PBB
memiliki pola tersendiri di dalam hal rekrutmen politik, rekrutmen politik yang
dilakukan DPW PBB Sumatera Utara merupakan salah satu strategi untuk
memenangkan pemilu 2009 khususnya di Sumatera Utara. Oleh karena itu saya
ingin melihat bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW PBB
Sumatera Utara. Apa yang menjadi tolak ukur DPW PBB Sumatera Utara untuk
merekrut calon anggota legislatifnya sehingga seseorang tersebut dapat menjadi
calon legislatif dari DPW PBB Sumatera Utara.
I.2. Rumusan Masalah
Sejalan dengan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana deskripsi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang
Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh
DPW PBB Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD
Sumatera Utara pada tahun 2009 ?
Universitas Sumatera Utara
I.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui deskripsi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan
Bintang Sumatera Utara.
2. Untuk mengelaborasi pola rekrutmen calon anggota legislatif yang
dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum
Legislatif DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009.
I.4. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Bagi Penulis
Manfaat penelitian ini bagi penulis dapat menambah wawasan dan
pengalaman berharga dalam kapasitas kemampuan penulis untuk melihat
bagaimana DPW PBB Sumatera Utara melakukan pola rekrutmen calon
anggota legislatif pada pemilu legislatif tahun 2009.
2. Manfaat Secara Akademis
Secara akademis dapat menambah referensi penelitian bagi mahasiswa,
khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU.
3. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap DPW
PBB Sumatera Utara dalam hal pola rerkrutmen politik calon legislatif
DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009.
Universitas Sumatera Utara
I.5. Kerangka Teori
Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan
landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses
penelitian, kerangka teori membantu seorang peneliti dalam menentukan tujuan
dan arah penelitian. Adapun kerangka teori yang menjadi landasan berpikir
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
I.5.1. Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan Umum
I.5.1.1 Pemilihan Umum
Untuk mendapatkan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan
maka ada suatu kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh masyarakat, agenda itu
adalah Pemilihan Umum ( Pemilu ). Pemilu merupakan pesta rakyat terbesar yang
dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia. Pemilu merupakan sarana tak
terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern, di bangsa yang
matang demokrasinya pun pemilu mutlak diperlukan. Tetapi karena cendrung
rutin banyak warga negara yang tidak hadir dalam hal proses pemilu ini12.
Haryanto dalam bukunya Partai Politik Suatu Tinjauan Umum mengutip
pendapat Harris G.Warren dan kawan – kawan mengenai pengertian pemilihan
umum, maka disebutkan yang dimaksud dengan pemilu adalah13 :
12 Lance Castles, Pemilu 2004, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 1 13 Haryanto, Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1984,
hal. 81
Universitas Sumatera Utara
“ Election are the occasions when citizens choose their officials and
decide what they want government to do, in making these decisions,
citizens determine what rights they want to have and keep ”.
Pendapat Warren dan kawan – kawannya tersebut pada intinya
menyatakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk
memilih pejabat – pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka
inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu
para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk
dimiliki.
Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia berdampak pada kontestan
pemilu 2009, hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang menjadi
peserta pemilu. Jumlah partai politik yang bertarung pada pemilu 2009 ini adalah
sebanyak 38 partai politik untuk skala nasional dan 6 partai politik untuk skala
daerah ( partai lokal yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam ). Kontestan
pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan dengan pemilu 2004, hal ini sesuai
dengan keinginan masyarakat yang hidup di alam demokrasi. Salah satu keinginan
masyarakat adalah mendirikan partai politik, untuk mendirikan partai politik harus
memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Undang – undang No. 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik. Untuk ikut di dalam pemilu, partai politik harus lulus
dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU Pusat maupun KPU daerah. Salah satu
peserta partai politik tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) yang
mendapatkan nomor urut 27 pada pemilu 2009.
Universitas Sumatera Utara
I.5.1.2 Sistem Pemilihan Umum
Pada dasarnya sistem pemilu yang digunakan oleh suatu negara berbeda
dengan sistem pemilu di negara lain, hal ini disesuaikan dengan sistem kepartaian,
luas wilayah, dan jumlah penduduk. Dalam wacana ilmu politik kita kenal
beberapa sistem pemilihan umum yang antara lain adalah Sistem Pemilihan
Organis dan Sistem Pemilihan Mekanis14. Sistem pemilihan umum secara
mekanis adalah sistem pemilu yang selalu dipergunakan oleh kebanyakan negara,
pada dasarnya Sistem Pemilihan Mekanis ini terbagi dua yaitu15 :
1. Sistem Pemilihan Distrik ( Single Member Constituency )
Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan umum dimana
suatu wilayah yang menyelenggarakan suatu pemilihan umum untuk
memilih wakil di parlemen, jumlah kursi yang tersedia dibagi sesuai
dengan jumlah distrik, dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk
duduk di parlemen.
2. Sistem Pemilihan Proporsional ( Multi Member Constituency )
Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan umum dimana
kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu
pemilu, dibagi – bagikan kepada partai – partai / golongan – golongan
politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara
yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.
14 Bintan R.Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Jakarta : Gaya Media
Pratama, 1987, hal. 171 15 Ibid., hal. 174
Universitas Sumatera Utara
Sistem pemilu Indonesia ditentukan berdasarkan UU Pemilu, pada pemilu
1999 menggunakan sistem pemilu Proporsional dengan memilih tanda gambar,
pada pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu Proporsional Daftar Calon
Terbuka, dan pada pemilu 2009 telah ditetapkan memakai sistem Proporsional
Terbuka Terbatas dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU-VI / 2008 tentang suara terbanyak telah
menghapus pasal 214 Undang – undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu,
pasal ini dihapus karena tidak sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh
bangsa Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945.
Maka dalam pemilu 2009 ini setiap calon anggota legislatif yang memiliki
suara terbanyak dengan persentase 30 % atau sesuai dengan BPP ( Bilangan
Pembagi Pemilih ) maka dia akan lolos ke dalam lembaga legislatif, ini berbeda
dengan pemilu 2004 yang masih mencantumkan nama – nama anggota legislatif
tetapi masih menggunakan sistem nomor urut kecil untuk lolos ke dalam lembaga
legislatif walaupun menggunakan sistem BPP tetapi pada dasarnya nomor urut
satu yang selalu menjadi anggota legislatif.
Dalam pemilu 2009 partai politik harus melewati ambang batas
Parlementary Treshold ( PT ) sebesar 2,5 % untuk duduk di lembaga legislatif
terutama di DPR RI, ada ketentuan yang berdasarkan pasal 202 ayat 1 UU No. 10
Tahun 2008 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu
harus memenuhi ambang batas perolehan skurang – kurangnya 2,5 % dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Universitas Sumatera Utara
I.5.2. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik
I.5.2.1 Pengertian Partai Politik
Partai berasal dari bahasa latin yaitu Partire yang bermakna membagi.
Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi, dimana faksi di
Eropa sekitar abad XVIII memiliki konotasi negatif dan sangat dikenal sebagai
organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik. Faksi
berasal dari bahasa Latin, yakni facere yang artinya bertindak atau berbuat. Dalam
pengertian politik faksi adalah kelompok yang melakukan tindakan – tindakan
merusak, kejam dan bengis.
Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar – dasar Ilmu Politik merumuskan
sendiri pengertian partai politik, maka partai politik dalam pandangan Miriam
Budiarjo adalah sebagai berikut :
“ Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai
orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini
ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik
( biasanya ) secara konstitusionil untuk melaksanakan beberapa
kebijaksanaan – kebijaksanaan mereka ”16.
Pengertian partai politik secara normatif dimuat dalam berbagai peraturan
kepartaian yang ada dan pernah ada. Dalam Undang – undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 pada Bab I ( Ketentuan Umum ), yang
berbunyi sebagai berikut :
16 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
1978, hal.160
Universitas Sumatera Utara
“ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945”17.
I.5.2.2 Fungsi Partai Politik
Sebagai suatu struktur politik, partai politik tentu memiliki fungsi – fungsi
tertentu. Fungsi utama partai politik itu adalah mencari dan mempertahankan
kekuasaan guna mewujudkan program – program yang disusun berdasarkan
ideologinya. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokrasi
untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan turut serta
dalam pemilihan umum.
Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik
tersebut berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang
tidak memperoleh kedudukan mayoritas pada badan perwakilan rakyat akan
berperan sebagai pengontrol partai mayoritas18. Miriam Budiarjo dalam bukunya
Dasar – dasar Ilmu Politik, mengidentifikasi beberapa macam fungsi dari partai
politik19, adapun fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo yaitu :
17 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 18 Ramlan Surbakti, Op.cit, hal. 117 19 Miriam Budiarjo, Op.cit, hal. 163
Universitas Sumatera Utara
1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam
pendapat dan aspirasi masyarakat yang berkembang dan beredar ( opinion public )
serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam
masyarakat berkurang. Proses ini dinamakan sebagai proses “ Penggabungan
Kepentingan (interest aggregation) ”. Sesudah digabung pendapat dan aspirasi
dari masyarakat ini kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur.
Proses ini dinamakan “ Perumusan Kepentingan ( Interest Articulation ) ”. Di lain
pihak partai politik berfungsi juga sebagai alat untuk memperbincangkan dan
menyebarluaskan rencana dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik, di
dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana
seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang
umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses
sosialisasi berjalan secara berangsur – angsur dari masa kanak – kanak sampai dia
dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana
masyarakat menyampaikan norma – norma dan nilai – nilai dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Proses sosialisasi ini bisa diperoleh dari lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya selama
dia masih hidup di dunia. Cara sosialisasi tersebut bisa berasal dari media cetak
ataupun dari media elektronik.
Universitas Sumatera Utara
3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang
berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik.
Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik ( political
recruitmen ), caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan cara lainnya. Juga
diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai
yang dimasa mendatang dapat menggantikan pimpinan lama. Tanpa adanya
rekrutmen politik ini maka dapat dipastikan suatu partai akan tidak berjalan dan
dapat dipastikan terjadinya kekosongan kekuasaan. Artinya tidak ada kader yang
akan bersaing untuk memperebutkan jabatan – jabatan politik dan pemerintahan.
Dan regenerasi pemimpin politik pun tidak dapat berjalan dengan baik.
4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam
masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik maka partai
politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti konflik yang terjadi di
Ambon dan Maluku maka disinilah fungsi partai politik untuk menyelesaikan
masalah konflik tersebut bukan sebaliknya mempertajam konflik yang terjadi.
Tetapi kenyataannya partai politik yang sering mengalami sendiri konflik tersebut
dalam internal partai mereka sendiri, sehingga fungsi partai politik sebagai
pengatur konflik di tengah masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masalah
internal partai sendiri tidak dapat diselesaikan sehingga masyarakat apatis
terhadap kinerja partai politik itu sendiri dalam hal mengendalikan konflik.
Universitas Sumatera Utara
Selain yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo diatas mengenai fungsi
partai politik maka ada tambahan yang dikemukakan oleh Koirudin dalam
bukunya Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi20, yang antara lain adalah :
1. Partai Politik Sebagai Artikulasi Kepentingan
Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai
kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil – wakil kelompok yang masuk
ke dalam lembaga legislatif. Agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan
kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.
Pemerintah dapat mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong
masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan
masyarakat itu sendiri.
2. Partai Politik Sebagai Agregasi Kepentingan
Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan – tuntutan yang
dilancarkan oleh kelompok – kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi
alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan dijalankan dalam
sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka,
fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, dalam birokrasi dan berbagai jabatan
militer sesuai dengan kebutuhan dari rakyat. Agregasi kepentingan ini sangat erat
kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang mengagregasikan diri atau
diagregasikan oleh pemimpin politik, terutama di dalam partai politik.
20 Koirudin, Op.cit, hal. 86
Universitas Sumatera Utara
Secara normatif maka fungsi partai politik itu sebenarnya terdapat dalam
Bab V ( Tujuan dan Fungsi ) pasal 11 ayat 1 UU RI Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik yang berbunyi21 : Pertama, pendidikan politik bagi anggota
dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak
dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penyerap, penghimpun, dan
penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan negara. Keempat, Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan yang
Kelima, Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
I.5.3. Rekrutmen Politik dan Sistem Rekrutmen Politik
I.5.3.1 Pengertian Rekrutmen Politik
Dikutip dari buku Hesel Tangkilisan Kebijakan Publik yang Membumi,
Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi pemilihan
dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan
sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada
khususnya. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari
fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen
politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang
21 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Universitas Sumatera Utara
mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan sistem politik akan terancam22.
Di samping itu rekrutmen politik dapat dinyatakan sebagai salah satu cara untuk
menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan untuk menjadi calon
pemimpin, dengan lebih mengkhususkan kepada orang – orang yang mempunyai
bakat yang cukup menonjol23. Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai
politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk
berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi – organisasi massa dan yang
melibatkan golongan – golongan tertentu, seperti golongan profesional yang
mencakup golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan beberapa
golongan lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan.
Rekrutmen Politik menurut Partai Bulan Bintang24 adalah kegiatan
menjaring orang – orang untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif dari
partai. Artinya disini bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia yang telah
memenuhi syarat baik itu persyaratan berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008
dan syarat – syarat yang diajukan Partai Bulan Bintang sendiri berhak untuk
mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif melalui PBB. Setelah
terpenuhi persyaratan tersebut maka calon anggota legislatif tersebut dapat
mengajukan diri kepada Partai Bulan Bintang untuk dijadikan sebagai bakal calon
anggota legislatif yang berasal dari internal dan eksternal Partai Bulan Bintang.
22 Hesel Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta : Lukman Offset dan
YPAPI, 2003, hal. 187 23 Haryanto, Op.cit, hal. 19 24 SK DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang Juklak Perekrutan, Penyusunan,
Penetapan, Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang pada Bab I pasal 1 ayat 9
Universitas Sumatera Utara
I.5.3.2 Sistem Rekrutmen Politik
Kenyataan menunjukkan bahwa mereka yang secara politik paling aktif,
merupakan minoritas dalam suatu masyarakat dan mereka itu besar artinya
disebabkan oleh dua alasan yaitu25 : pertama, karena hal tersebut merupakan ciri
utama dari semua sistem politik, dengan kemungkinan pengecualian sistem yang
ada dalam beberapa masyarakat primitif, dan yang kedua karena hal itu
merupakan basis dari sejumlah teori penting yang berusaha menjelaskan
bekerjanya sistem – sistem politik sehubungan dengan oligarki – oligarki, kaum
elit, dan kelas – kelas. Dalam buku Sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip
Althoff mengemukakan pendapat mengenai sistem pengrekrutan politik.
Perekrutan politik menurut Rush dan Althoff adalah sebagai berikut :
a. Sistem Pengrekrutan Metode “ Penyortiran ( Penarikan Undian ) ”. Ini
merupakan metode pengrekrutan tertua yang dipergunakan untuk
memperkokoh kedudukan pemimpin – pemimpin politik, metode ini
digunakan pada masa Yunani Kuno.
b. Sistem Pengrekrutan “ Pilih Kasih ”. Sistem ini terdapat di Amerika
Serikat yang pada hakikatnya adalah suatu sistem pengrekrutan bergilir,
misalnya Presiden dan Wakil Presiden Dewan Federal Swiss yang
memangku jabatan hanya untuk setahun, dan tidak boleh dipilih kembali
pada masa jabatan berikutnya.
25 Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rajawali Pers,
2005, hal.181
Universitas Sumatera Utara
c. Sistem Pengrekrutan “ Perebutan Kekuasaan ”. Perebutan kekuasaan bisa
dilakukan dengan jalan kekerasan. Misalnya penggulingan dengan
kekerasan suatu rezim politik, apakah hal itu berlangsung dengan kudeta,
revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat.
d. Sistem Pengrekrutan “ Patronage ”, patronage merupakan bagian dari
suatu sistem penyuapan dan merupakan suatu sistem korupsi yang rumit
yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat.
Menurut Nazaruddin Syamsudin yang dikutip dari buku Hesel
Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi26 dikatakan bahwa sistem
rekrutmen politik itu dibagi dua, yaitu sistem rekrutmen terbuka dan sistem
rekrutmen tertutup. Adapun pengertian dari kedua sistem rekrutmen yang
dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsuddin tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama, Sistem Rekrutmen Terbuka adalah sistem rekrutmen dengan
menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara
untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan
melalui proses dan dengan syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan
yang objektif dan rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk
mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama
dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan – jabatan baik itu jabatan
politik maupun jabatan administratif.
26 Hesel Tangkilisan, Op.cit, hal. 189
Universitas Sumatera Utara
Kedua, Sistem Rekrutmen Tertutup adalah sistem rekrutmen yang
kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi
setiap warga negara artinya hanya individu tertentu yang dapat direkrut untuk
menempati posisi di dalam jabatan politik maupun di dalam jabatan pemerintahan.
Dalam cara yang tertutup ini orang mendapatkan posisi elit melalui cara – cara
yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga, dan sebagainya.
I.5.4. Konsep Perwakilan Politik
Negara yang menganut sistem kepartaian Dwi Partai ataupun Multipartai
tentunya memiliki partai yang menjadi pemenang dalam pemilu. Kemenangan
merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap partai politik yang menjadi
kontestan dalam pemilu, dengan kemenangan maka partai politik ini akan mampu
menempatkan para wakilnya di parlemen.
Alfred de Grazia, dikutip dari buku Arbi Sanit Perwakilan Politik
Indonesia mengungkapkan bahwa pengertian dari Teori Perwakilan Politik adalah
hubungan antara dua pihak, yaitu antara wakil dengan terwakili dimana wakil
memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan
dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili27. Namun perwakilan dapat
dipahami sebagai unsur dari suatu negara yang demokrasi yaitu dengan adanya
DPR karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan
dengan cara sendiri – sendiri maka harus diwakilkan.
27 Arbi Sanit, Op.cit, hal. 1
Universitas Sumatera Utara
Pada dasarnya perwakilan itu dikenal ada dua sistem yaitu, Perwakilan
Politik ( Political Representation ) dan Perwakilan Fungsional ( Functional
Representation ). Perwakilan Politik senantiasa diartikan dengan perwakilan yang
dilembagakan oleh partai politik ataupun organisasi politik yang hidup di tengah
masyarakat, sedangkan Perwakilan Fungsional biasanya lebih menekankan pada
perwakilan atas golongan dan profesi yang terdapat di kehidupan masyarakat,
misalnya Kelompok Militer, Kelompok Intelektual, Buruh, Kelompok Pengusaha,
Kelompok Nelayan, PGRI, HKTI, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya28.
I.6. Metodologi Penelitian
I.6.1. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif ( penggambaran ) untuk
mengetahui bagaimana proses pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara ( DPW PBB SU ).
Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang
berdasarkan pada fakta – fakta yang ada. Fakta atau data yang ada dikumpulkan,
diklasifikasikan dan kemudian di analisa29.
28 P. Anthonius Sitepu, Op.cit, hal. 10 29 Hadari Nawawi dan H. Matini, Penelitian Terapan, Yogyakarta : Gajah Mada
University Press, 2000, hal. 73
Universitas Sumatera Utara
I.6.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian bertempat di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Bulan Bintang Sumatera Utara di Jalan Mayjend D.I Panjaitan No. 168 Medan
( 20154 ) dengan Nomor Telp / Fax ( 061 ) 4522818.
I.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Lisa Harisson dalam bukunya Metodologi Penelitian Politik
mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, adalah teknik
penelitian perpustakaan ( library research ) yang sering disebut dengan metode
dokumentasi seperti media massa, sumber partai, biografi, autobiografi, dan
penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi30. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :
1. Studi Pustaka, studi pustaka adalah studi dengan mempelajari buku – buku
Peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PBB maupun DPW
PBB Sumut menganai Rekrutmen Calon Legislatif.
2. Media Cetak, media cetak yang digunakan adalah Harian Waspada.
3. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan dialog langsung
dengan responden yang berhubungan dengan objektif penelitian. Objek
penelitian dalam penulisan ini adalah Ir. Bustinursyah, M.Sc, IAI sebagai
Wakil Ketua I DPW PBB Sumatera Utara dan Irwan A. Hasibuan, SE,
M.Si sebagai Sekretaris DPW PBB Sumatera Utara.
30 Lisa Harison, Metodologi Penelitian Poliitk, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2007, hal. 128
Universitas Sumatera Utara
I.6.4. Teknik Analisa Data
Pada penulisan ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik
kualitatif yaitu teknik tanpa menggunakan alat bantu atau rumus statistik. Dalam
buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Salim dan Syahrum31 mengutip pendapat
Strauss dan Corbin yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu
jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan
prosedur statistik atau kuantifikasi. Langkah – langkah yang ditempuh penulis
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;
Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data
dan bahan dari buku – buku, situs internet yang memuat tentang sistem rekrutmen
politik. Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan tokoh – tokoh atau
informan yang berkaitan dengan rekrutmen politik DPW PBB Sumatera Utara.
Kedua, penyajian dan menganalisis data yang diperoleh. Pada tahap ini
setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh baik itu data yang mendukung
maupun yang membantu, maka selanjutnya adalah menyajikan data dan
menganalisis data yang diperoleh tersebut sesuai dengan sifatnya.
Ketiga, penyimpulan data yang diperoleh. Tahap ini adalah tahap terakhir
daripada penelitian ini, dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan
maka penulis mengambil kesimpulan yang dapat membantu dalam memahami
hasil penelitian yang dilakukan di DPW PBB Sumatera Utara.
31 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Cipta Pustaka Media,
2007, hal. 41
Universitas Sumatera Utara
I.7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan penulis dalam hal
pembahasan skripsi, maka penulisan skripsi ini akan dijabarkan ke dalam tiga bab
penyajian data dan satu bab sebagai bab penutup. Adapun sistematika penulisan
yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai pola rekrutmen DPW PBB
Sumatera Utara dalam merekrut para calon legislatif DPRD Sumatera Utara
adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kerangka Teori, Defenisi Konsep, Metodologi Penelitian,
dan Sistematika Penulisan.
Bab II : Deskripsi Dewan Pimpinan Wilayah PBB Sumatera
Utara Dalam Perpolitikan di Sumatera Utara
Pada bab ini menyajikan deskripsi DPW PBB Sumatera
Utara seperti Sejarah Partai Bulan Bintang, Azas, Tujuan,
Visi dan Misi Partai Bulan Bintang, Strategi dan Program
Perjuangan Partai Bulan Bintang, Hasil perolehan suara
Partai Bulan Bintang pada pemilihan umum legislatif pada
tahun 1999 dan tahun 2004.
Universitas Sumatera Utara
Bab III : Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Pada Pemilu
Anggota Legislatif DPRD SU Tahun 2009
Pada bab ini berisikan penyajian dan pembahasan serta
menganalisis data dan fakta yang di dapat di lapangan
mengenai pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW
PBB Sumatera Utara dalam Pemilu Legislatif DPRD
Sumatera Utara tahun 2009.
Bab IV : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya,
serta berisi saran yang dapat berguna bagi DPW PBB
Sumut.
Universitas Sumatera Utara
BAB II
DESKRIPSI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG
SUMATERA UTARA DALAM PERPOLITIKAN DI SUMATERA UTARA
II.1. Sejarah Partai Bulan Bintang
Sesudah partai Masyumi ( Majelis Syuro Muslimin Indonesia ) dibubarkan
pada masa pemerintahan Orde Lama pada tahun 1960, maka para pendukung dan
pengikut Masyumi kemudian menamakan diri mereka sebagai Keluarga Bulan
Bintang, yaitu sebuah komunitas yang mendambakan terlaksananya Syariat Islam
( Ajaran – ajaran Islam ). Bila pada zaman awal kemerdekaan cita – cita politik itu
disalurkan dan diperjuangkan melalui partai Masyumi, maka setelah pembubaran
itu tokoh – tokoh Masyumi memilih jalan berpolitik dengan dakwah32. Dari
dakwah inilah lahir Dewan Dakwah Islamiah Indonesia ( DDII ).
Selama sisa masa Orde Lama antara tahun 1960 hingga sekitar tahun 1965,
lembaga ini benar – benar memusatkan perhatian dalam bidang dakwah. Begitu
Orde Lama runtuh maka mereka berkeinginan agar bisa menghidupkan kembali
Masyumi, namun langkah ini tidak mendapat restu dari rezim yang memimpin
yaitu rezim Orde Baru. Akhirnya pada tahun 1970 – an diselenggarakanlah suatu
Muktamar di Malang yang melahirkan suatu gagasan untuk membentuk suatu
partai, partai itu dikenal dengan nama PARMUSI ( Partai Muslim Indonesia ).
32 Tim Litbang Kompas, Partai – partai Politik Indonesia – Ideologi dan Program 2004 –
2009, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004, hal. 54
Universitas Sumatera Utara
Tetapi disayangkan bahwa ketua terpilih secara demokratis yaitu Mr. Moh
Roem tidak disukai oleh rezim Orde Baru, akhirnya terpilih Jarmadi sebagai ketua
umum Parmusi. Ketika fusi partai – partai politik terjadi pada tahun 1973 maka
secara otomatis Parmusi bergabung dengan partai – partai Islam lain dan
penggabungan partai politik ini dinamakan sebagai Partai Persatuan Pembangunan
( PPP ). Dalam sejarah perjalanan politik Indonesia, kekuasaan era Orde Baru
telah memarjinalkan aspirasi umat Islam secara politis, fusi partai – partai Islam
di dalam PPP tidak pernah menjadi suatu kekuatan politik yang secara signifikan
mampu menjadi suara kritis terhadap kekuasaan Orde Baru.
Ketika rezim Orde Baru runtuh pada 21 Mei 1998 maka semangat
Masyumi yang masih mengakar dalam diri sejumlah pendukungnya mendorong
mereka untuk mendirikan partai baru. Sejumlah tokoh seperti ( Alm ) Dr. Anwar
Harjono, Ustadz Muhammad Sulaiman dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH
bersama – sama merundingkan bagaimana melahirkan suatu partai politik Islam
baru33. Mengenai nama, tempat dan waktu berdirinya PBB sangat jelas tercantum
pada Bab I pasal 2 di dalam Anggaran Dasar ( AD ) Partai Bulan Bintang yang
menyebutkan bahwa PBB didirikan di Jakarta pada hari Jumat, pada tanggal 23
Rabiul Awal 1419 H bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 M dan kemudian
dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 1998 di Masjid Al – Azhar Jakarta34.
33 Ibid., hal. 55 34 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang,
Jakarta : DPP PBB Periode 2005 - 2010, 2005, hal. 25
Universitas Sumatera Utara
PBB pada kelahirannya dibidani oleh Lembaga Kerjasama Umat Islam
(LKSUI) dan Badan Koordinasi Umat Islam ( BKUI ). Berdirinya LKSUI
diprakarsai oleh Forum Ukhuwah Islamiyah yang didirikan semenjak tahun 1989,
forum ini sejak semula memiliki cita – cita ingin mendirikan partai Islam di
Indonesia. Para penggagas Partai Bulan Bintang ini seluruhnya berjumlah
sebanyak 38 tokoh yang berasal dari 22 organisasi serta 18 Organisasi Masyarakat
( Ormas ) Islam berskala daerah dan Dewan Dakwah Islam Indonesia ( DDII )
yang umumnya terhimpun di dalamnya. Awalnya para penggagas ini bermaksud
menggunakan nama Masyumi, hal ini dikarenakan sebahagian besar pendukung
partai ini adalah mereka yang mewarisi semangat dan cita – cita perjuangan dari
Masyumi yang menginginkan Syariat Islam dapat diwujudkan di Indonesia.
Disebabkan adanya persoalan hukum, beban historis, moral dan juga
mengakomodasi perkembangan aspirasi yang ada dalam forum tersebut, akhirnya
dipilih nama Partai Bulan Bintang ( PBB ). Nama ini sudah sejak lama
merupakan nama yang akrab dipakai oleh para pendukung partai Masyumi, nama
ini diambil dari nama Keluarga Bulan Bintang ketika partai ini dibubarkan oleh
Orde Lama pada tahun 1960.
Partai Bulan Bintang dilihat dari azasnya semula waktu pertama kali
adalah menggunakan azas Pancasila sebagai azasnya, hal ini mengikuti ketentuan
dalam Undang – undang No. 3 tahun 1999, sedangkan Islam sebagai aqidahnya.
Jadi, tepatnya PBB berasaskan Pancasila dan beraqidah Islamiyah.
Universitas Sumatera Utara
Kemudian melalui Muktamar I PBB yang diselenggarakan pada tanggal
26 April sampai pada tanggal 1 Mei 2000, partai ini merubah azasnya menjadi
Islam. Dalam tafsir azas PBB dijelaskan bahwa azas Islam bagi PBB berarti
bahwa warga partai politik meyakini dengan sungguh – sungguh kebenaran Islam
sebagai agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan ummat manusia dari
suasana gelap gulita kepada terang benderang. Setiap ucapan, pemikiran dan
tindakan warga partai yang senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang
melampaui ruang dan waktu. Bagi warga Bulan Bintang, ajaran Islam merupakan
sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti
sesungguhnya. Azas Islam bagi PBB juga berarti bahwa PBB dalam segala
kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Islam yang hanif. Pedoman yang lain
dapat digunakan selama tidak dilarang oleh Islam secara tegas atau tidak
bertentangan dengan semangat Islam yang benar.
Pada pemilu 1999, PBB meraih tidak kurang 2 juta suara pemilih di
seluruh Indonesia dan dengan perolehan hasil suara itu PBB menempatkan 13
orang kadernya sebagai elit politik tingkat nasional yang duduk di kursi DPR RI.
Di hadapan partai Islam lainnya PBB menunjukkan sikap yang sangat kooperatif
dan menjunjung semangat Ukhuwah Islamiyah, bersama tujuh partai Islam
lainnya PBB sepakat untuk menggabungkan sisa hasil suara, dan PBB juga
berhasil turut membentuk Poros Tengah bersama partai Islam lainnya sehingga
mampu mengimbangi kekuatan suara dari fraksi – fraksi lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan jika dilihat dari aliran pemikiran, partai ini menganut garis
pemikiran Islam Modernis, yakni perspektif pemikiran yang meyakini bahwa
Islam merupakan ajaran universal yang diwahyukan Tuhan kepada manusia
untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Dengan kata lain partai ini termasuk partai yang menentang pandangan
sekuler, yang memisahkan antara ajaran agama dan politik. Justru PBB meyakini
bahwa kehidupan politik itu harus dibawah naungan ajaran agama, dan dalam
pandangan partai ini ajaran Islam yang bersifat universal itu yang memiliki
prinsip – prinsip ajaran yang berkaitan dengan masalah politik35. Partai politik itu
dilihat sebagai suatu transformasi dari prinsip-prinsip dasar agama ke dalam
bentuk gagasan dan ide. Namun partai ini tidak menganggap dirinya sebagai
implementasi dari Islam itu sendiri.
Menurut Yusril Ihza Mahendra ide besar partai ini adalah Islamic
Modernism, didasari keyakinan bahwa Islam adalah ajaran universal yang berisi
pedoman etik dan petunjuk – petunjuk untuk menyelesaikan persoalan – persoalan
hidup di dunia dan di akhirat maka ide besar itu dapat ditransformasikan ke dalam
gagasan – gagasan politik. PBB ingin tampil sebagai partai yang mencerminkan
aspirasi keislaman, kebangsaan, serta berwawasan politik yang demokratis.
Keterlibatan Islam dalam kehidupan politik adalah merupakan suatu keharusan,
partai ini tidak sepakat dengan pandangan yang membatasi ataupun melarang
partai yang berasaskan agama.
35 Tim Litbang Kompas, Op.cit, hal. 56
Universitas Sumatera Utara
Di dalam pandangan Partai Bulan Bintang bahwasanya di alam demokrasi
semua golongan aliran boleh memiliki hak untuk hidup, kecuali satu – satunya
paham yang tidak boleh hidup adalah paham ataupun aliran yang tidak setuju
dengan prinsip – prinsip demokrasi. Maka semua aspirasi dan keinginan yang
berkembang sepanjang sesuai dengan konteks demokrasi, maka itu berhak hidup,
walaupun orang lain tidak setuju. Tetapi ketidaksetujuannya tidak boleh
menyebabkan kita memusnahkan keberadaan demokrasi tersebut.
Berkaitan pertanyaan apakah partai ini ( PBB ) dapat mewujudkan niat
untuk tegaknya kejayaan Islam, Yusril mengakui pertanyaan ini relatif sulit untuk
dijawab. Akan tetapi Yusril juga menyatakan bahwa yang pasti bagi PBB adalah
akan menegakan sistem bukan untuk memperjuangkan orang untuk menjadi
presiden. Karenanya strategi perjuangan partai difokuskan pada pemenuhan
aspirasi dan kepentingan ummat dan bangsa, melakukan reformulasi sistem
pemerintahan negara dan pola pembangunan bangsa demi terwujudnya
masyarakat dan negara Indonesia yang lebih maju, mandiri, makmur, sejahtera,
adil dan merata di bawah limpahan rahmat Allah dan ampunan Allah Swt.
Tetapi dibalik keberhasilan yang diraih PBB dalam pemilu 1999, ada suatu
kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perjalanan politik PBB itu
sendiri, pada pertengahan tahun 2000 PBB mengalami konflik internal partai yang
dipicu pada kasus pemberian dana yang diperoleh karena bantuan mantan
Presiden Habibie kepada Ketua Umum PBB yang saat itu adalah Yusril Ihza
Mahendra.
Universitas Sumatera Utara
Bantuan dana tersebut menjadi suatu batu sandungan karena dianggap
tidak pernah dibicarakan dengan pengurus DPP PBB. Akibatnya sejumlah
pengurus DPP PBB mengadukan Yusril Ihza Mahendra ke pengadilan karena
telah menerima bantuan dana tanpa sepengetahuan pengurus DPP PBB yang lain.
Akhirnya fungsionaris PBB yang tidak menerima kepemimpinan Yusril
membentuk sebuah tim pencari fakta dan menyebut diri mereka sebagai
“Kelompok 16” ( kelompok ini dinamakan kelompok 16 karena pada saat itu tim
yang dibentuk untuk mencari fakta sebanyak 16 orang ). Kelompok 16 ini juga
sempat mengusulkan Muktamar Luar Biasa partai karena memandang Muktamar
Pertama PBB yang memilih Yusril tidak sesuai dengan AD / ART PBB36.
Salah satu tokoh utama dalam kelompok 16 ini adalah Hartono Mardjono
(wafat pada 16 Juni 2003) yang tidak mengakui keabsahan Yusril, akhirnya
Hartono membentuk Partai Bulan Bintang dengan Hartono sendiri menjadi ketua
umum, dengan kata lain PBB versi Hartono. Menanggapi situasi PBB yang seperti
ini akhirnya Yusril mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung ( MA )
untuk membubarkan PBB pimpinan versi Hartono Mardjono dan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya gugatan ini dimenangkan
oleh DPP PBB pimpinan Yusril. Dengan kalahnya Hartono di pengadilan maka
selanjutnya pada April 2002 Hartono Mardjono mendirikan Partai Islam Indonesia
( PII ), namun dikemudian hari partai yang dibentuknya ini tidak lolos verifikasi
akhir sebagai peserta pemilu 2004.
36 Tim Litbang Kompas, Op.cit, hal. 58
Universitas Sumatera Utara
Dengan visi keislaman yang mendasar ini PBB ingin memposisikan diri
sebagai partai Islam terdepan yang menegakkan Syariat Islam di Indonesia,
Piagam Jakarta adalah model yang dipandang ideal oleh PBB. Maka PBB sampai
saat ini sangat konsisten memperjuangkan untuk dimasukkannya Piagam Jakarta
ke dalam pasal 29 UUD 1945 karena dengan jalan itulah penerapan Syariat Islam
di Indonesia dapat dilakukan secara konstitusional. PBB menganggap adalah
wajar jika masyarakat yang mayoritas beragama Islam meminta haknya untuk
diterapkan sistem Islam di Indonesia karena Islam tidak hanya mengatur masalah
ritual saja ( hablu minnallah ) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama
manusia ( hablu minannas ), karena itu perlu suatu tatanan yang menjadikan Islam
sebagai konsep dalam berlakunya hukum di Indonesia.
Dalam Sidang Tahunan ( ST ) MPR tahun 2002, fraksi Partai Bulan
Bintang sangat teguh untuk menyuarakan aspirasi pemasukan tujuh kata seperti
yang terdapat di dalam Piagam Jakarta ke dalam pasal 29 ayat 1, namun pada
sidang tahunan MPR tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil
keputusan terhadap pasal 29 dan membiarkan pasal tersebut tetap seperti naskah
asli UUD 1945. Keputusan dalam ST MPR 2002 itu tidak sama sekali
menyurutkan niat PBB dari pendiriannya untuk memperjuangkan Piagam Jakarta.
Dalam Milad ke Lima ( V ) PBB di Gelora Bung Karno pada Agustus 2003,
Yusril mengatakan bahwa partainya tidak akan surut sedikitpun untuk
memperjuangkan Piagam Jakarta secara konstitusional untuk dimasukkan ke
dalam Pasal 29 UUD 1945.
Universitas Sumatera Utara
Namun perjuangan menegakkan Syariat Islam ini akan ditempuh PBB
melalui cara – cara yang demokratis, sah dan konstitusional. Karena visi dan
misinya yang mengusung ajaran Islam, mencita – citakan berlakunya Syariat
Islam di Indonesia maka sempat timbul kesan bahwa partai ini adalah partai Islam
yang cendrung tertutup. Namun PBB beranggapan bahwa kehadirannya sebagai
partai ke tengah masyarakat bukan sebagai wahana gerakan ideologis Islam,
melainkan lahir sebagai partai politik yang beraqidah Islam. Dari ajaran Islam
partai ini menimba ajaran yang universal untuk membangun sistem perpolitikan
yang baru, yaitu suatu sistem perpolitikan yang didasarkan pada nilai – nilai Islam
yang universal. Karena itu semua kegiatan partai harus selaras dengan nilai Islam
karena berpartai dalam perspektif PBB tidak lain hanya merupakan suatu ibadah.
Pada pemilu tahun 2004 PBB menjadi salah satu kontestan untuk kedua
kalinya setelah pemilu yang pertama PBB ikuti pada tahun 1999. Data yang
berasal dari KAPPU ( Komite Aksi Pemenangan Pemilu ) PBB menunjukkan
bahwa pada pemilu 2004 ( yang diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu )
maka yang hanya melewati Electoral Treshold sebesar 3 % adalah Partai Golkar,
PDIP, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB dan PKS. Pada pemilu 2004 ini PBB
tidak melewati Electoral Treshold 3 % walaupun pada kenyataannya dari segi
perolehan suara PBB mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan perolehan
hasil suara pemilu 1999 dengan suara sebesar 2.984.737 pemilih ( 2,62 % ) dan
mendapatkan 11 kursi di DPR serta menempatkan kadernya sebanyak 3 orang di
DPRD Sumatera Utara dengan perolehan suara 134.461 dari seluruh daerah
Universitas Sumatera Utara
pemilihan yang terdapat di Sumatera Utara. Maka sesuai dengan ketentuan
undang – undang karena tidak melewati Electoral Treshold sebesar 3 %, maka
PBB tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2009.
Untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2009 maka PBB harus bergabung
dengan partai politik lain, baik bergabung dengan partai politik lain yang telah
melewati batas Electoral Treshold 3 % seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan,
PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PKS ataupun pilihan yang kedua dengan
bergabung dengan sesama partai politik yang tidak melewati Electoral Treshold
seperti PBR, PDS, PPDK dan partai lainnya sehingga mencapai Electoral
Treshold sebesar 3 %. Hasil Mukatamar II PBB yang dilaksanakan di Surabaya
pada April 2005 merekomendasikan untuk membuat partai baru atau mengganti
nama partai dengan azas dan ideologi yang sama.
Menyadari kondisi tersebut maka Ketua Umum Partai Bulan Bintang
menugaskan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan ( Litbang ) PBB untuk
melakukan penelitian, yang mana penelitian ini untuk memperoleh masukan
mengenai kenapa terjadi penurunan perolehan kursi PBB dan bagaimana sikap
masyarakat terhadap PBB dan potensi PBB. Litbang telah melakukan survey pada
11 provinsi, 22 kabupaten / kota dan 44 kecamatan yang mewakili Indonesia
bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, serta Indonesia bagian Tengah dari
Bulan Februari 2006 sampai dengan Juli 2006 dengan mewawancarai 1260
responden.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil penelitian Litbang PBB tersebut maka ketua umum PBB
menindaklanjutinya dengan meminta kepada KAPPU, Litbang dan Dewan Pakar
PBB untuk menyusun strategi pemenangan pemilu 2009. Ketiga badan khusus
PBB tersebut berhari – hari melakukan diskusi dengan memanggil para pakar di
bidang komunikasi dan politik. Hasil diskusi tersebut dijadikan bahan acuan untuk
menyusun strategi pemenangan pemilu PBB tahun 2009. Akhirnya untuk
membuat panduan yang dapat dipakai dan dijadikan pedoman oleh semua jajaran
partai, dibentuklah tim perumus yang terdiri dari 7 orang yang direkrut dari unsur
DPP, LITBANG, KAPPU, DPR, dan Dewan Pakar PBB. Ketujuh orang tersebut
adalah Prof. Dr. Ir. Azis Darwis ( Dewan Pakar ), Zainul Bahar Nur, SE ( DPP ),
H. Nur Syamsi Nurlan, SH dan Dra. Ellya Yunus (Litbang ), Edy Wahyudin,
MBA, dan Ir. Irwansyah Tanjung ( KAPPU ) dan M. Tonas ( DPR )37.
Karena tidak Electoral Treshold sebesar 3 % maka untuk mengikuti
pemilu tahun 2009 Partai Bulan Bintang akhirnya merubah namanya menjadi
Partai Bintang Bulan. Nama Partai Bintang Bulan ini hanya membalikkan saja
agar dalam hal penyingkatan nama partai agar tetap menyebutkan PBB sehingga
masyarakat tetap mengenal nama PBB ini sebagai partai politik yang masih ada
pada pemilu 2009. UU Nomor 10 Tahun 2008 telah menganulir ketentuan
Electoral Threshold yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
DPR, DPD, dan DPRD. UU Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan electoral
37 Panduan Materi Rapat Kerja Wilayah Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum
(KAPPU) dan Konsolidasi Pembina Daerah Pemilihan Legislatif Pemilu 2009 Partai Bulan
Bintang Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
threshold 3 %. Kemudian diperkuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 pada Bab
Ketentuan Peralihan Pasal 315, tentang Parliamentary Threshold ( 3 % kursi DPR,
atau 4 % kursi DPRD Provinsi ataupun 4 % kursi DPRD Kabupaten / Kota di
seluruh Indonesia ).
Dalam Pasal 316 ayat d ketentuan Electoral Threshold dalam UU Nomor
12 Tahun 2003 dan Parliamentary Threshold dalam Pasal 315 UU Nomor 10
Tahun 2008, itu dianulir dengan ketentuan bahwa bagi parpol peserta Pemilu 2004
yang tidak memenuhi Parliamentary Threshold yang diatur dalam Pasal 315 dapat
mengikuti Pemilu 2009 apabila memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004.
Ketentuan peralihan ini membuat sembilan parpol peserta pemilu 2004
yang tidak lolos Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold mendapat free
pass ( secara otomatis ) menjadi peserta pemilu 2009 yakni PBR, PBB, PDS,
Partai Demokrasi Kebangsaan ( PDK ), PKPB, Partai Persatuan Demokrasi
Indonesia ( PPDI ), Partai Pelopor, dan PNI Marhaenisme ).
Dengan demikian PBB dapat mengikuti pemilu pada tahun 2009 karena
Partai Bulan Bintang mendapatkan kursi sebanyak 11 orang di kursi DPR. Dengan
mendapatkan kursi sebesar 11 kursi maka Partai Bintang Bulan mengubah
namanya kembali menjadi Partai Bulan Bintang. Pada pemilu 2009 nama resmi
partai ini adalah Partai Bulan Bintang dan sebagai kontestan pemilu PBB
mendapatkan nomor urut partai yaitu 27 ( dua puluh tujuh ) dari partai politik
nasional dan partai politik lokal Aceh.
Universitas Sumatera Utara
II.2. Azas, Tujuan, dan Sifat Partai Bulan Bintang38
Sesuai dengan Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang maka Anggaran
Dasar Partai Bulan Bintang menyebutkan azas, tujuan, sifat dan fungsi Partai
Bulan Bintang adalah sebagai berikut :
II.2.1. Azas Partai Bulan Bintang
Partai ini berazaskan Islam
II.2.2. Tujuan Partai Bulan Bintang
1. Tujuan Umum didirikannya partai ini adalah terwujudnya cita – cita
nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan
UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan
menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan prinsip – prinsip ajaran Islam.
2. Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah mewujudkan tegaknya
syariat Islam.
II.2.3. Sifat Partai Bulan Bintang
Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al – amru bi
‘l - ma’ruf wa nahyu ani ‘l – munkari.
38 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Loc.cit
Universitas Sumatera Utara
II.3. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang
Visi dan Misi Partai Bulan Bintang sesuai dengan Hasil Muktamar II
Partai Bulan Bintang di Surabaya pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :
Visi Partai Bulan Bintang adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia
yang Islami.
Misi Partai Bulan Bintang adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia
yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan
turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai – nilai Islam.
II.4. Strategi dan Program Perjuangan Partai Bulan Bintang39
II.4.1. Strategi Perjuangan Partai Bulan Bintang
1. Pembinaan Ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluralitas
kehidupan berbangsa.
2. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar
agama.
3. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar
bangsa.
4. Konsolidasi dan pemberdayaan partai.
5. Partai Bulan Bintang menjadi aset umat dan mempelopori penyatuan
partai – partai Islam.
39 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Op.cit, hal. 119
Universitas Sumatera Utara
II.4.2. Program Perjuangan Partai Bulan Bintang
Program Perjuangan Partai Bulan Bintang ini disebut dengan Khittah PBB.
Program perjuangan ini diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi warga Bulan
Bintang yang tumbuh subur secara nasional dan sekaligus aspirasi pluralitas
masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk mencapai tujuan
keberadaannya di tengah – tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.
Program perjuangan ini adalah sesuai dengan Khittah Perjuangan Partai
Bulan Bintang yang menyebutkan bahwa Partai Bulan Bintang memiliki program
yaitu terdiri dan Internal dan Eksternal partai, yang mana program perjuangan ini
dapat terus diperjuangkan untuk kemajuan bangsa dan keberlangsungan partai
sehingga partai ini bermanfaat bagi masyarakat. Adapun program – program
perjuangan partai adalah sebagai berikut :
II.4.2.1 Program Internal Partai Bulan Bintang
1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi
a. Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran
Keluarga Besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi
Kepengurusan Partai ( OKP ) dan lain – lain.
b. Melakukan konsolidasi organisasi sampai di tingkat yang paling
bawah Ranting, RW dan RT yang antara lain dengan
menyelenggarakan Pesantren Modern Terbuka ( PMT )
sebagaimana konsep DPP Partai Bulan Bintang.
Universitas Sumatera Utara
c. Melakukan reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan
efesien.
d. Melakukan kajian ulang terhadap konsep sistem dan pelaksanaan
kaderisasi partai secara nasional.
e. Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan – badan non
struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan
terhadap partai antara lain dengan membentuk Lembaga – lembaga
Swadaya Masyarakat.
f. Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi
dan silaturahmi yang efektif pada lingkungan partai secara
nasional.
2. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Kharimah
a. Melakukan kajian – kajian keislaman di setiap tingkatan
kepengurusan partai.
b. Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan
melaksanakannya secara sistematis terprogram.
c. Memelihara dan mengembangkan Ukhuwah Islamiyah dengan
sebanyak – banyaknya potensi, subjek dan obyek dakwah.
d. Memprakarsai dan melaksanakan pertemuan antar berbagai
lembaga – lembaga dakwah sesuai tingkatan untuk menciptakan
syiar Islam.
Universitas Sumatera Utara
e. Membangun silaturahmi dengan ormas islam untuk memperkuat
basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai.
f. Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah melalui
masjid, mushalla, surau, langgar, institusi pendidikan dan media
dakwah lainnya.
3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota
a. Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi
pengembangan usaha semua kader partai.
b. Membangun jaringan ( networking ) pengusaha kader partai secara
nasional.
c. Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi
pengusaha kader.
d. Mendorong terbentuknya lembaga permodalan dan atau lembaga
pinjaman simpanan bagi pengembangan usaha ekonomi kader
partai.
e. Menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif yang halal.
4. Pemberdayaan Generasi Muda
a. Mendorong dan mendukung sepenuhnya usaha – usaha Pemuda
Bulan Bintang dalam membina dan memberdayakan generasi
muda serta memperluas basis dukungan partai dari kalangan
pemilih muda dan pemilih pemula.
Universitas Sumatera Utara
b. Mendorong dan memberikan kesempatan lebih luas kepada
generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik
dari partai.
c. Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara
konsisten dan terus menerus.
d. Mengadakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi informasi.
5. Pemberdayaan Perempuan
a. Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara
maksimal dalam wadah khusus, melalui penugasan dalam berbagai
aktifitas partai.
b. Memperluas kesempatan bagi kader perempuan ( muslimat ) untuk
berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan Syariat
Islam.
c. Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga
dan masyarakat.
d. Meningkatkan advokasi dan hak – hak kaum perempuan yang
bekerja di dalam maupun di luar negeri.
6. Pembinaan dan Pengembangan Profesi
a. Melakukan Up – grading dan pelatihan terhadap kader partai yang
mengemban amanah sebagai pejabat publik.
b. Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk
berkiprah dalam badan khusus partai antara lain adalah Dewan
Universitas Sumatera Utara
Pakar, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan lain – lain serta
mendukung penuh pemberdayaan badan – badan khusus tersebut.
c. Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik anggota dan
fungsionaris partai maupun anggota legislatif dan pejabat publik
yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan memberdayakan
Badan Kehormatan / Majelis Pertimbangan disetiap tingkat
kepengurusan partai dan Majelis Syura di tingkat DPP, sebagai
Badan Peradilan bagi tindakan penyimpangan terhadap kaidah
partai.
d. Menjalin kerjasama dengan lembaga – lembaga profesi dalam
bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.
II.4.2.2 Program Eksternal Partai Bulan Bintang
1. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi
a. Memperjuangkan tersusunnya Undang – undang Tentang Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyempurnaan
Undang – undang Tentang Pertahanan Keamanan untuk
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Merumuskan konsep sistem pertahanan dan keamanan untuk
menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa
Indonesia, menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
c. Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan Tentara Republik
Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan Kepolisian Republik
Indonesia sebagai alat keamanan negara.
d. Memperjuangkan peningkatan sarana, prasarana dan teknologi
pertahanan keamanan dan kesejahteraan Tentara Republik
Indonesia dan Kepolisan Republik Indonesia.
e. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi
untuk kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari campur tangan asing dan juga untuk menyelesaikan masalah
perbatasan dengan negara – negara tetangga.
f. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi
untuk kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan
perdagangan, investasi serta perbaikan perlindungan tenaga kerja
kita di luar negeri.
g. Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negeri
yang bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan bangsa, negara
dan kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia.
h. Mengembangkan politik perdamaian dan kerjasama internasional
dengan bertumpu pada nilai – nilai kemanusiaan universal dan
kesamaan derajat negara.
Universitas Sumatera Utara
i. Memperjuangkan pelaksanaan undang – undang penyiaran dan
kebebasan pers secara optimal.
j. Mendorong dan mensponsori kehidupan pers yang bebas dan
bertanggung jawab pada terlaksananya kode etik jurnalistik.
k. Mensponsori usaha – usaha penghentian dan pelarangan segala
macam tayangan dan cetakan yang menyiarkan pornografi,
pornoaksi, kekerasan, mistik, dan hal – hal lainnya yang menjadi
penyebab munculnya penyakit sosial di masyarakat.
l. Menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, kapitalisme,
penindasan, dominasi dari negara manapun serta tidak memberi
pengakuan terhadap eksistensi negara kolonial penjajah dengan
segala dimensinya.
2. Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan
Agraria
a. Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa,
kuat, bersih, dan terhindar dari KKN.
b. Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan
demokratis dengan melakukan transformasi nilai – nilai Islam.
c. Memperjuangkan terlaksananya Syariat Islam dalam skala lokal,
baik itu pada tingkat kabupaten dan kota maupun pada tingkat
provinsi, yang diakomodir dalam bentuk Peraturan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
d. Mendorong seluruh jajaran pangurus Partai Bulan Bintang untuk
mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah secara langsung.
e. Memperjuangkan terbentuknya Komisi Pengawasan Pelaksanaan
Subsidi untuk rakyat.
f. Memperjuangkan kemudahan pemberian izin atau kerjasama
penggarapan lahan – lahan kritis dan lahan tidur bagi kepentingan
ekonomi rakyat.
g. Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah
wakaf dan hibah.
3. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
a. Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan,
kehutanan, kelautan, dan perikanan sebagai basis strategi
pengembangan ekonomi nasional.
b. Mendorong dan memantapkan pola ekonomi nasional yang
berlandaskan nilai – nilai Islam.
c. Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian dan
kelautan serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan
produktivitas ekonomi nasional.
d. Mengarahkan program pengembangan pertanian sebagai basis
strategi ekonomi nasional untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
e. Memperjuangkan kemudahan akses permodalan dan jaringan pasar
bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.
f. Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan
petani dan nelayan.
4. Hukum, Perundang – undangan, HAM dan Keamanan
a. Memperjuangkan transformasi nilai – nilai Islam dalam peraturan
perundang – undangan.
b. Mendorong peningkatan kualitas, wawasan dan moral aparat
penegak hukum secara nasional.
c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya
keamanan nasional melalui pertumbuhan minat bela negara,
semangat nasionalisme, dan wawasan nusantara.
d. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan
perundangan secara konsisten, oleh berbagai pihak terhadap
pornografi, pornoaksi dan narkoba.
e. Mendesak pemerintah dan DPR supaya memperkuat kedudukan
Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dengan undang – undang.
f. Mendukung tegak dan terlaksananya Syariat Islam di Nanggroe
Aceh Darussalam ( NAD ) sesuai dengan peraturan dan dengan
perundang – undangan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
5. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana perhubungan sebagai urat nadi aktifitas kehidupan
masyarakat.
b. Memperjuangkan pembangunan fasilitas perumahan bagi rakyat
kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan
persuasif.
c. Mendorong dan memperjuangkan pemberian treatment – treatment
khusus untuk menjadi stimulus bagi percepatan pembangunan di
kawasan daerah tertinggal.
d. Memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan
pedesaan dan kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil, di
pulau – pulau serta daerah perdalaman.
e. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global dengan
mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi serta silaturahmi
yang efektif pada lingkungan secara langsung, mentransformasikan
segala kegiatan, gagasan, sikap dan perjuangan partai pada
masyarakat, menerbitkan media bacaan baik majalah, buletin, atau
warta abadi.
Universitas Sumatera Utara
6. Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya
a. Mengawasi pelaksanaan Undang – undang Sistem Pendidikan
Nasional dan mencermati penyusunan peraturan pelaksanaannya.
b. Memperjuangkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan sekolah
bebas biaya dan realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 25%
dalam APBN.
c. Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan
pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan
terpadu yang berwawasan Imtak dan Iptek.
d. Memperjuangkan peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan
kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tercipta keharmonian
dalam menjalankan tugas pendidikan.
e. Mendorong Islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di masa
mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan
nasional yang melahirkan insan kamil.
f. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya
persamaan derajat manusia, kedisiplinan dan meningkatkan
ketertiban sebagai budaya masyarakat baru dan modern.
g. Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang
bernafaskan Islam.
h. Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan,
pelatihan dan up-grading diberbagai profesi yang ditekuni.
Universitas Sumatera Utara
Sekaligus menumbuhkan jaringan kerjasama antar pemuda di
tingkat nasional dan internasional.
i. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan
memperjuangkan sarana dan prasarananya.
j. Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba,
pergaulan bebas, dan penyakit kejiwaan lainnya yang mempunyai
dampak negatif terhadap perkembangan generasi muda melalui
peningkatan peran serta dan kesadaran remaja dalam kegiatan
mesjid dan keislaman lainnya.
7. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN
a. Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri
untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan
menengah.
b. Memperjuangkan penguatan struktur industri nasional yang
berbasis pada penggunaan bahan baku lokal.
c. Mendorong terciptanya kerjasama internasional yang bertumpu
pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang
perdagangan.
d. Memperjuangkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian
insentif, penyederhanaan proses perijinan dan kebijakan investasi
yang progresif, serta jaminan dan keamanan dan kepastian hukum.
Universitas Sumatera Utara
e. Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip – prinsip
good corporate governance serta mencegah penjualan BUMN
yang menguasai hajat hidup orang banyak.
8. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi, dan Lingkungan hidup
a. Mendorong pemanfaatan secara optimal Bioteknologi untuk
kepentingan petani, nelayan, buruh, dan masyarakat umum lainnya.
b. Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energi
dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian lingkungan
hidup.
c. Memacu pertumbuhan lembaga – lembaga riset dan penelitian,
khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi
kemasyarakatan sehingga menjadi tradisi dan budaya dalam setiap
perilaku dalam kehidupan.
d. Memperjuangkan dan mengembangkan program – program
bioteknologi yang bertanggungjawab bagi kepentingan petani,
nelayan, buruh dan masyarakat umum.
e. Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni,
teratur, tertib, sehat dan bersih dengan membuat undang – undang
atau peraturan daerah untuk itu.
Universitas Sumatera Utara
9. Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
a. Memperjuangkan penyusunan undang – undang yang mengatur
hubungan antar umat beragama, termasuk pengaturan penyiaran
agama untuk kerukunan umat beragama dan stabilitas nasional.
b. Membendung paham – paham keagamaan yang berkembang dalam
masyarakat yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah.
c. Memperjuangkan suatu sistem jaminan sosial bagi fakir miskin,
anak – anak terlantar dan jompo.
d. Mendorong pengelolaan penanggulangan bencana alam, secara
responsif, transparan dan akuntabel.
e. Mendorong penguatan peranan perempuan di bidang politik, sosial,
budaya yang dilandasi dengan nilai – nilai Islam.
f. Memperjuangkan pengelolaan ibadah haji yang transparan,
akuntabel, dan murah.
10. Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
a. Mendorong peningkatan program – program kependudukan yang
terencana untuk terciptanya keluarga sakinah, mawadah warahmah.
b. Memperjuangkan pemerataan penyebaran penduduk dan
pengurangan urbanisasi dari desa – desa ke kota – kota besar
dengan menciptakan lapangan kerja di daerah.
c. Memperjuangkan jaminan nasional perlindungan kesehatan
masyarakat, khususnya fakir miskin.
Universitas Sumatera Utara
d. Memperjuangkan tumbuh kembangnya industri obat tradisional
yanga berbasis tanaman rakyat.
e. Memberikan kemudahan pelayanan dan proses administrasi serta
perizinan bagi tenaga kerja Indonesia.
f. Memperjuangkan kepastian hukum, kemudahan perizinan,
kesejahteraan dan asuransi dalam perlindungan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri.
g. Memperjuangkan pemisahan antara regulator, dan operator dalam
penanganan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
h. Penyempurnaan program transmigrasi berbasis ekonomi yang
berkesinambungan.
11. Keuangan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
a. Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang – undangan
perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang
berdasarkan prinsip syariah.
b. Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai
salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.
c. Memperjuangkan perubahan undang – undang perbankan yang
lebih memperhatikan usaha – usaha kecil.
Universitas Sumatera Utara
II.5. Sejarah Berdirinya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang
Sumatera Utara
Sejarah PBB di Sumatera Utara ini tidak terlepas dari pembentukan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang ( DPP PBB ) yang terbentuk pada
tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta, dan untuk memperkuat struktur kepengurusan
sampai seluruh wilayah Indonesia maka PBB mengambil kebijakan untuk
membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang ( DPW PBB ) di
setiap provinsi yang ada di Indonesia, yang mana kantor DPW PBB ini
berkedudukan di ibukota provinsi. Salah satu provinsi yang membentuk
perwakilannya di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara, yang mana DPW
PBB Sumatera Utara ini berkantor di Medan.
Pada awalnya pembentukan DPW PBB Sumatera Utara ini adalah berawal
dari pergaulan, pertemanan dan melalui lembaga – lembaga Islam seperti DDII
(Dewan Dakwah Islam Indonesia). Maka dari DDII ini anggotanya saling
berinteraksi dan bertukar pikiran untuk membentuk suatu partai. Salah satu
pendiri DPW PBB Sumatera Utara adalah Ir. Bustinursyah, M.Sc, IAI ( Uca
Sinulingga ). Pada saat penulis mewawancarainya maka dia bercerita mengenai
pengalamannya dalam pembentukan DPW PBB Sumut, ia mengatakan bahwa :
“ Saya terlibat dalam pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah PBB untuk
Sumatera Utara dan Aceh. Padahal bila diingat waktu itu keadaan Aceh
lagi gawat dengan adanya gerakan separatis GAM, maka dengan
Universitas Sumatera Utara
memberanikan diri saya bersama MS. Kaban, Yanda Yuhibni Ishak (Jack),
Alexander Pashak berangkat menuju Aceh ”.
Ide pembentukan DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara dikarenakan
pertemanan antara Uca dengan Yusril, pada saat itu Uca sebagai mahasiswa Pasca
Sarjana USM dan juga sebagai ketua PPIKUM ( Perhimpunan Pelajar Indonesia
Kawasan Utara Malaysia ) sangat dekat dengan Konsulat Jendral di kawasan
Malaysia Utara. Dengan kedudukannya sebagai Ketua PPIKUM maka Uca
berkenalan dengan Yusril Ihza Mahendra ( salah satu pendiri PBB ), Yusril pada
saat itu juga sebagai mahasiswa program Doktoral di USM. Dari perkenalan ini
maka selanjutnya Yusril mengajak Uca untuk membentuk perwakilan Partai
Bulan Bintang di daerah Sumatera Utara dan Aceh, hal ini dilakukan karena Uca
bertempat tinggal di Sumatera Utara. Pada saat itulah Uca tertarik untuk
membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.
Uca bersama teman – teman lain akhirnya bersepakat untuk membentuk
DPW PBB Sumatera Utara. Untuk pembentukan DPW PBB Aceh yang
ditugaskan adalah MS. Kaban, Yanda Yuhibni Ishak (Jack), Alexander Pashak
maka orang ini menuju Aceh untuk menjumpai para ulama disana, dengan
menjumpai para ulama disana maka mereka menerangkan kerangka acuan untuk
membentuk suatu partai. Mereka juga membawa AD / ART PBB sebagai bahan
pertimbangan untuk terbentuknya DPW PBB Aceh, dengan kesepakatan serta
penjelasan yang cukup mendalam maka ulama – ulama yang berada di Aceh
akhirnya menyetujui untuk membentuk DPW PBB Aceh.
Universitas Sumatera Utara
II.6. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Dalam Pemilihan Umum
Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 1999 dan 200440
Pada era reformasi telah dua kali diselenggarakannya pemilu yang dinilai
sangat demokratis dibanding dengan pemilu pada masa era rezim Orde Baru. Pada
pemilu 1999 telah diikuti oleh 48 partai peserta pemilu, dari 48 partai politik
peserta pemilu yang melewati ambang batas Electoral Treshold 2 % hanya
berjumlah 6 partai yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB.
Sebagai salah satu kontestan pemilu pada tahun 1999 PBB meraih kurang lebih
2.046.773 suara pemilih di seluruh Indonesia dan dengan perolehan hasil suara itu
PBB menempatkan 13 orang kadernya sebagai elit politik tingkat nasional yang
duduk di kursi lembaga DPR.
Tidak hanya itu Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan
Perundang – undangan dalam kabinet Persatuan Nasional. Di tingkat provinsi
kecuali di Provinsi Bali, PBB dapat menempatkan setidaknya satu orang wakil
untuk duduk di DPRD tingkat I, meskipun untuk duduk di DPRD tingkat II tidak
semua Kabupaten / Kota PBB mampu menempatkan wakilnya.
Pada pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu maka
yang hanya melewati ambang batas Electoral Treshold sebesar 3 % adalah Partai
Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB dan PKS. Pada
pemilu 2004 ini Partai Bulan Bintang tidak melewati ambang batas ET yaitu
40 KAPPU DPW PBB Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
sebesar 3 %, walaupun pada kenyataan dari segi perolehan suara PBB mengalami
kenaikan bila dibandingkan dengan pemilu 1999 dengan perolehan suara sebesar
2.984.737 pemilih ( 2,62 % ) dan memperoleh kursi sebanyak 11 kursi di DPR RI.
Perolehan kursi di DPRD Sumatera Utara dari PBB adalah sebanyak 3
kursi dan untuk Kabupaten / Kota di Sumatera Utara PBB memperoleh sebanyak
13 kursi dengan total suara sah dari PBB adalah sebesar 134.461 suara. Untuk
DPRD Sumatera Utara PBB mengirim antara lain adalah Banuaran Ritonga dari
pemilihan Deli Serdang, Fahrizal Dalimunthe dari pemilihan Labuhan Batu dan
Bustinursyah dari pemilihan Langkat dan Binjai, Perbedaan jumlah kursi PBB
dengan jumlah perolehan suara ini disebabkan karena perubahan sistem pemilu
pada waktu itu.
Tabel 01.
Perolehan Suara dan Kursi DPW PBB Sumatera Utara
Pada Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2004
No Dapem Kabupaten / Kota Suara Kursi
1. Sumut I Medan 13.874 -
2. Sumut II Deli Serdang 18.464 1
3. Sumut III Serdang Bedagai 12.805 -
Tebing Tinggi 1.997
4. Sumut IV Asahan 13.860 -
Tanjung Balai 3.790
Universitas Sumatera Utara
5. Sumut V Labuhan Batu 14.197 1
6.
Sumut VI
Tapanuli Selatan 6.317
- Mandailing Natal 5.150
Padang Sidempuan 1.578
7. Sumut VII Nias 1.069 -
Nias Selatan 167
8.
Sumut VIII
Tapanuli Tengah 3.571
- Sibolga 2.022
Tapanuli Utara 840
Toba Samosir 752
Humbang Hasundutan 552
9. Sumut IX Siantar 3.049 -
Simalungun 3.883
10.
Sumut X
Karo 1.802
- Dairi 806
Pakpak Barat 204
11. Sumut XI Langkat 21.369 1
Binjai 2.343
Jumlah Suara dan Kursi 134.461 3
Sumber : KAPPU DPW PBB Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
BAB III
POLA REKRUTMEN POLITIK DPW PARTAI BULAN BINTANG
SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
LEGISLATIF DPRD SUMATERA UTARA TAHUN 2009
Pada bab tiga ini penulis akan menyajikan data dan menganalisanya,
pelaksanaan analisa ini dilakukan untuk memperoleh jawaban permasalahan
berdasarkan data dan fakta yang ada. Data yang diperoleh di lapangan dilakukan
melalui teknik wawancara kepada fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Bulan Bintang Sumatera Utara. Selain penyajian data berdasarkan wawancara
juga dilengkapi dengan penyajian fakta – fakta yang terjadi di lapangan
berdasarkan arsip – arsip yang dimiliki oleh DPW PBB Sumatera Utara.
Wawancara yang dilakukan penulis adalah kepada fungsionaris DPW PBB
Sumatera Utara yakni Ir. Bustinursyah ( Uca Sinulingga ), M.Sc, IAI sebagai
Wakil Ketua I, dan Irwan A. Hasibuan, SE, M.Si sebagai Sekretaris. Proses
penelitian ini tidak terlepas dari mekanisme pembuatan keputusan secara umum
yang teoritis, pada konsep pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PBB
didasarkan kepada Mekanisme Umum yang tertuang dalam Surat Keputusan41 SK
DPP PBB No : SK. PP / 1278 / 2008 dan SK DPP PBB No : SK. PP / 1279 / 2008.
41 SK DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang Juklak dan SK DPP PBB No : SK.PP
/ 1279 / 2008 Tentang Juknis yang keduanya membahas permasalahan mengenai Perekrutan,
Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.
Universitas Sumatera Utara
III.1. Pemilihan Umum Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009
Pemilihan Umum adalah cara untuk menentukan siapakah yang akan
menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga pemilu
adalah cara untuk menentukan bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan.
Melalui pemilu diharapkan perpindahan kekuasaan dilakukan dengan baik,
dengan pemilu yang demokratis akan tercipta situasi dan kondisi negara yang
akan baik. Salah satu Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun
2009 ini adalah pemilu anggota legislatif. Di dalam studi politik, pemilihan umum
dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum
merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan
terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan42.
Pemilihan umum memiliki kedudukan strategis dan mempunyai pengaruh,
yaitu : Pertama, pemilihan umum merupakan mekanisme yang secara otomatis
menjadi penyeleksi wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Kedua, orang – orang yang terpilih ini kemudian akan terselenggara mekanisme
pembentukan mayoritas mutlak tertentu di tubuh lembaga perwakilan rakyat
(pembentukan mayoritas ini disebut dengan sistem kepartaian) dan orang – orang
yang terpilih ini menjadi penentu apa serta dalam posisi bagaimana peran dan
fungsi lembaga perwakilan rakyat43.
42 Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, hal. 7 43 Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Mandul, Yogyakarta : Bigraf Publising, 1997, hal. 125
Universitas Sumatera Utara
Sistem pemilu Indonesia ditentukan berdasarkan UU Pemilu, pada pemilu
1999 menggunakan sistem pemilu Proporsional dengan memilih tanda gambar,
pada pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu Proporsional Daftar Calon
Terbuka, dan pada pemilu 2009 telah ditetapkan memakai sistem Proporsional
Terbuka Terbatas dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU-VI / 2008 tentang suara terbanyak telah
menghapus pasal 214 Undang – undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu,
pasal ini dihapus karena tidak sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh
bangsa Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945.
Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2009 dengan berdasarkan
Undang – undang No. 10 Tahun 2008 Mengenai Pemilu merupakan implementasi
dan keterkaitan daripada Undang – undang No. 22 Tahun 2007 Mengenai
Penyelenggaraan Pemilu. Undang – undang No. 22 Tahun 2007 ini merupakan
dasar hukum yang utama dan pertama untuk terselenggaranya pemilu di Indonesia
pada tahun 2009.
Dalam pemilu 2009 partai politik harus melewati ambang batas
Parlementary Treshold ( PT ) sebesar 2,5 % untuk duduk di lembaga legislatif
terutama di DPR RI, ada ketentuan yang berdasarkan pasal 202 ayat 1 UU No. 10
Tahun 2008 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu
harus memenuhi ambang batas perolehan skurang – kurangnya 2,5 % dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Universitas Sumatera Utara
Keragaman suku yang terjadi di Sumatera Utara adalah isu penting pada
pemilu 2009. Masyarakat Sumatera Utara terdiri dari berbagai kelompok suku
yang dikategorikan dalam dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok suku asli
yaitu suku Melayu, Batak, dan Nias serta kelompok pendatang yaitu suku Jawa,
Minang, Tionghoa, Aceh, dan India. Keragaman suku bangsa semacam ini diikuti
pula oleh agama yang dianut dan beberapa wilayah permukiman mereka44.
Keragaman suku yang diikuti oleh pengelompokan berdasarkan agama dan
wilayah permukiman ini tidak terhindarkan dalam mempengaruhi dinamika
politik masyarakat. Implikasi yang paling nyata terlihat dalam peta kekuatan
organisasi politik di Sumatera Utara dan bagaimana penerimaan masyarakat
terhadap berbagai ajang kontestasi politik di wilayah Sumatera Utara. Sejarah
penyelenggaraan pemilu selama ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat
dijadikan refleksi atas kondisi tersebut. Hasil Pemilu 1955 yang melibatkan tiga
kekuatan politik utama di Indonesia saat itu, yakni Masyumi, PNI, dan PKI. Dari
Pemilu 1955 itu terlihat adanya kecenderungan tarik – menarik kekuatan yang
tinggi antara kelompok Islam dan non Islam ( Kristen, Nasionalis, Sosialis,
Komunis ). Saat itu Masyumi unggul, perolehan suara partai – partai bercorak
keislaman mampu meraup 47 % suara dan partai – partai non Islam hanya mampu
meraih 38 % suara45.
44 http://indonesiamemilih.kompas.com, Perburuan Suara di Kantong Suku dan Agama,
ditulis pada 9 Februari 2009 oleh Retno Setyowati dan diakses pada 18 Mei 2009 – 16.00
45 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Pada Pemilu 1971, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dan Partai
Demokrasi Indonesia ( PDI ), maka Golkar tampil sebagai peraih suara terbanyak.
Golkar dan mesin pemerintahan Orde Baru mampu menyatukan keragaman
budaya menjadi satu kekuatan politik homogen. Saat reformasi bergulir
penguasaan Golkar tergantikan oleh PDI Perjuangan. Di daerah Tapanuli Utara,
Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Langkat, Sibolga,
Tanjung Balai, dan Binjai, Golkar mengalami kekalahan.
Wilayah – wilayah yang selama ini dikenal kuat dengan nuansa suku dan
keagamaan, seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, dan
juga beberapa wilayah di pesisir timur Sumatera Utara, cenderung mangarahkan
aspirasi politiknya kepada partai – partai yang mempresentasikan Islam. Oleh
karena itu, PPP, PKB, dan PAN meraih suara signifikan di wilayah tersebut.
Demikian juga wilayah basis Kristen, seperti Tapanuli Utara dan Toba Samosir
menjadi kantong suara bagi PDS. Golkar mampu memenangi Pemilu 2004
disebabkan karena Golkar tergolong mampu memasuki batasan antara agama dan
suku. Pada Pemilu 2004, dari 25 kota dan kabupaten di Sumatera Utara, Golkar
menguasai 18 kabupaten / kota. Artinya, baik di wilayah yang kental dengan
nuansa agama maupun etnisitas, Golkar berhasil mendulang suara.
Hal ini juga terjadi pada Partai Bulan Bintang, perolehan kursi untuk
DPRD Sumatera Utara yang berasal dari PBB adalah sebanyak 3 kursi dan untuk
Kabupaten / Kota di Sumatera Utara PBB memperoleh sebanyak 13 kursi dengan
total suara sah dari PBB adalah sebesar 134.461 suara. Untuk DPRD Sumatera
Universitas Sumatera Utara
Utara PBB mengirim antara lain adalah Banuaran Ritonga dari pemilihan Deli
Serdang, Fahrizal Dalimunthe dari pemilihan Labuhan Batu dan Bustinursyah dari
pemilihan Langkat dan Binjai, Perbedaan jumlah kursi PBB dengan jumlah
perolehan suara ini disebabkan karena perubahan sistem pemilu pada waktu itu.
Pada pemilu 2004 PBB hanya memiliki basis massa yang terdapat di
daerah Islam, seperti Langkat dan Binjai, Deli Serdang dan Labuhan Batu. Hal ini
dikarenakan pada dasarnya PBB adalah partai yang berasazaskan Islam dan
agama yang dianut pada daerah – daerah tersebut adalah beragama Islam. Hal lain
adalah dikarenakan mayoritas pemilih pada daerah itu adalah berdasarkan
etnesitas, misalnya Fahrizal yang bersuku Mandailing tentunya masyarakat yang
bersuku Mandailing pada daerah Labuhan Batu memilihnya. Walaupun pada
dasarnya Fahrizal menduduki nomor urut terakhir pada daerah pemilihannya.
Apakah konfigurasi sosial dan politik semacam ini akan terus bertahan
dalam berbagai ajang kontestasi politik, Sumatera Utara memang kental dengan
politik etnik. Kelompok etnis yang tidak cukup kuat dipengaruhi oleh etnisitas
maupun agama maka kelompok tersebut cenderung melekat pada suku – suku
pendatang. Di Sumatera Utara, kesamaan maupun kedekatan identitas sosok tidak
menjadi jaminan pilihan politik karena pada dasarnya masyarakat Sumatera Utara
hanya memilih berdasarkan etnisitas yang dimiliki oleh sosok tersebut, misalnya
Samsul Arifin yang menang pada daerah Deli Serdang, Langkat dan Binjai hal ini
disebabkan karena dia orang Melayu dan konstituennya adalah Melayu.
Universitas Sumatera Utara
III.2. Partai Politik Pada Pemilu Legislatif DPRD SU Tahun 2009
Pada Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai, PBB meraih 2,059 juta
suara, atau sekitar 1,94 % suara dari jumlah pemilih sah. Pada waktu itu PBB
dapat menempatkan 13 kadernya di DPR. Namun, pada Pemilu 2004, jumlah
kursi di DPR yang diraih PBB menurun yaitu 11 kursi.
Padahal, jumlah suara yang diraih meningkat menjadi 2,97 juta atau
sebesar 2,61 % dari seluruh suara sah nasional. Pemilu 2009 akan diikuti sekitar
171.068 juta pemilih. Jika mengacu ketentuan Parliamentary Threshold ( PT )
sebesar 2,5 % suara sah nasional, berarti PBB harus meraih sekitar 4,3 juta suara.
Tentu dengan catatan, semua pemilih memakai hak pilih dan suaranya sah
Tentu saja tidak mudah untuk meraih ambang batas PT tersebut. PBB pada
Pemilu 2009 harus keluar dari daerah basisnya selama ini. Dua daerah yang
selama ini dikenal sebagai basis PBB adalah Provinsi Bangka Belitung dan Nusa
Tenggara Barat. Jika ingin lolos ambang batas perolehan suara untuk
penghitungan kursi di DPR, PBB harus mampu melebarkan basis dukungannya,
terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dari kedua provinsi itu yaitu Jawa Timur da Jawa Tengah maka
MS.Kaban mengakui belum ada kader PBB yang bisa melenggang ke DPR.
Selain itu, suara yang bisa didulang untuk menambah pundi – pundi dukungan
bagi partai ini adalah di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, yang berpenduduk
besar. Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva mengakui tidak mudah
Universitas Sumatera Utara
menggarap Sulsel, Jatim, Jateng, dan Sumatera Utara. Tetapi, hal itu harus
dilakukan walau PBB terkendala juga dalam pendanaan untuk kampanye.
Pada pemilu 2009 ini untuk daerah Sumatera Utara sendiri PBB telah
menjalin komunikasi politik baik itu dengan sesama partai politik yang terdapat di
parlemen maupun pada masyarakat. Hal ini terlihat dari komunikasi politik yang
PBB lakukan dengan partai PPP yang satu fraksi dengan PBB, hal ini dikarenakan
PBB tidak mencukupi untuk kursi untuk membuat fraksi di DPRD Smatera Utara.
Untuk pemilu 2009 ini DPW PBB Sumatera Utara telah melakukan
komunikasi politik terhadap para konstituennya, pada dasarnya komunikasi politik
ini dilakukan oleh masing – masing calon legislatifnya terhadap para konstituen di
daerah yang menjadi daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat dari brosur,
spanduk, kartu nama, baliho yang disampaikan untuk mensosialisasikan calon
legislatif di daerah masing – masing.
Agar lebih terlihat lagi orang para konstituennya PBB melakukan
kampanye di Lapangan Gajah Mada Medan pada tanggal 2 April 2009, walaupun
pada saat kampanye hujan deras turun sehingga merubuhkan atap dari panggung
yang telah dibuat oleh PBB. Dari kampanye dan pemasangan atribut – atribut
lainnya PBB telah melaksanakannya untuk meraih simpati masyarakat. Kampanye
yang dilakukan PBB tersebut adalah bentuk kampanye yang sederhana, tidak
semegah yang dilakukan oleh Golkar, Demokrat dan PDI di Lapangan Merdeka
Medan, hal ini dilakukan PBB karena terbatasnya dana yang dimiliki PBB.
Universitas Sumatera Utara
Cara sosialisasi politik yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara untuk
meraih simpati masyarakat selain dengan memasang atribut – atribut di jalan,
maka cara lain adalah dengan mendatangi ibu – ibu pengajian, remaja mesjid dan
perkumpulan pengajian yang ada di daerah masing – masing calon legislatif.
Dengan cara bertemu langsung dengan konstituennya adalah cara yang tepat
untuk meraih simpatisa masyarakat, walaupun pada dasarnya pilihan tersebut
adalah kembali kepada konstituennya.
PBB sebagai sarana artikulasi kepentingan politik belum maksimal untuk
melakukan hal tersebut, hal ini disebabkan PBB tidak memiliki fraksi di DPRD
Sumatera Utara sehingga kebijakan yang pro pada ummat belum bisa
dilaksanakan di Sumatera Utara, apalagi untuk menegakkan Syiat Islam di
Sumatera Utara. Sehingga aspirasi masyarakat khususnya ummat Islam belum
terealisasi dengan baik dilakukan oleh PBB. Sehingga untuk ke depannya PBB
mengharapkan suatu kemenangan yang dapat diraih di Sumatera Utara dengan
mendapatkan kursi sebanyak – banyaknya untuk membuat suatu fraksi.
Dan dalam hal rekrutmen politik khususnya rekrutmen bakal calon
anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Utara maka DPW PBB Sumatera Utara
telah melakukannya sesuai dengan Juklak dan Juknis Perekrutan, Penyusunan,
Penetapan Calon Anggota Legislatif PBB. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian
berita di media massa pada tanggal 11 – 15 Juni 2008, ini berarti komunikasi
politik yang dilakukan PBB untuk merekrut calon legislatifnya berjalan baik.
Universitas Sumatera Utara
III.3. Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD SU Berdasarkan
UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan Berdasarkan Pada Ketentuan PBB
Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara ( DPRD SU ). Untuk duduk di
parlemen tersebut maka ada beberapa persyaratan yang harus dilewati oleh para
calon anggota legislatif, ada persyaratan umum dan ada juga persyaratan khusus.
Pada dasarnya persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif ini merupakan
salah satu pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh setiap partai politik untuk
menjaring para calon anggota legislatifnya. Syarat – syarat yang tertuang di dalam
UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 maupun persyaratan yang diajukan oleh partai
politik itu sendiri, yang pada dasarnya semua persyaratan tersebut harus dapat
dipenuhi oleh para bakal calon anggota legislatif, untuk selanjutnya dia dapat
mengikuti tahapan perekrutan yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara.
III.3.1. Persyaratan Umum Calon Anggota Legislatif Berdasarkan
Undang – Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008
Persyaratan umum calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi
maupun DPRD Kabupaten / Kota tertuang di dalam UU Pemilu No. 10 Tahun
200846. Tidak semua warga negara Indonesia dapat menjadi anggota legislatif
apabila tidak memenuhi persyaratan di dalam UU Pemilu tersebut, misalnya
dalam hal umur, karena batas umur yang diajukan dalam undang – undang pemilu
46 Pasal 50 Bab VII UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 diterangkan mengenai Persyaratan
Bakal Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.
Universitas Sumatera Utara
tersebut adalah minimal berumur 21 tahun, jadi tidak mungkin seseorang yang
umurnya belum sampai 21 tahun dapat mencalonkan sebagai calon legislatif.
Hal pertama yang harus dilakukan oleh bakal calon anggota legislatif
tersebut adalah memperhatikan dan memahami isi daripada UU No. 10 Tahun
2008 Tentang Pemilu khususnya mengenai persyaratan untuk menjadi calon
anggota legislatif. Adapun persyaratan yang tertuang di dalam UU Pemilu No. 10
Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota
harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia.
e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas ( SMA ),
Madrasah Aliyah ( MA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ),
Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK ), atau bentuk lain yang sederajat.
f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17
Agustus 1945.
g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Universitas Sumatera Utara
h. Sehat jasmani dan rohani.
i. Terdaftar sebagai pemilih.
j. Bersedia bekerja penuh waktu.
k. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha
Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang
tidak dapat ditarik kembali.
l. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat atau
pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ).
m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha
Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara.
n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan
p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
2. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuktikan
dengan :
Universitas Sumatera Utara
a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat,
atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah.
c. Surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara
pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.
e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan
publik, advokat / pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
( PPAT ), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa
yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan
hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau
Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai
Pegawai Negeri Sipil, anggota dari Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan
Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus
pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
Universitas Sumatera Utara
i. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu.
j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 ( satu )
partai politik untuk 1 ( satu ) lembaga perwakilan yang ditandatangani
di atas kertas bermaterai cukup.
k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 ( satu )
daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
III.3.2. Persyaratan Khusus Calon Anggota Legislatif Berdasarkan
Pada Ketentuan Partai Bulan Bintang
Persyaratan khusus47 yang diajukan oleh PBB dalam merekrut para calon
anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagai berikut :
1. Bakal calon harus memiliki syarat khusus sebagai berikut :
a. Muslim.
b. Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.
c. Mempunyai keahlian dan kecakapan untuk jabatan yang diamanahkan.
d. Berkemampuan untuk bertindak adil.
e. Bersih dari praktek money politics, dan apabila kemudian hari ada
calon yang terbukti melakukan money politics harus dicoret sebagai
calon oleh Dewan Pimpinan Partai yang berwenang.
47 Persyaratan ini terdapat pada pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 SK DPP PBB No : SK.
PP/1278/2008 Tentang Juklak Perekrutan, Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatif
Partai Bulan Bintang.
Universitas Sumatera Utara
2. Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat satu ( 1 ), maka bakal calon
wajib memenuhi syarat seperti termuat dalam AD / ART dan Peraturan
Partai lainnya serta UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seseorang
dapat menjadi balon pada daerah – daerah tertentu sesuai kekhasannya
masing – masing setelah KAPPU Pusat mendapat persetujuan Majelis
Syura.
III.4. Sumber Perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Sumatera
Utara Oleh DPW PBB Sumatera Utara
Ada dua cara dalam pelaksanaan rekrutmen politik yaitu rekrutmen politik
terbuka dan rekrutmen politik tertutup. Rekrutmen Terbuka artinya seluruh warga
negara tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan
rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen politik secara terbatas yaitu hanya
individu – individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki atau
mengisi jabatan politik ataupun jabatan di pemerintahan, dalam konteks
rekrutmen politik secara tertutup ini maka para individu yang dekat dengan
pemimpin politiklah yang mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam partai
politik atau menduduki jabatan – jabatan politik48.
48 Syamsudin Haris (ed), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Parti Proses Nominasi
dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, Jakarta : Gramedia, 2005, hal. 144
Universitas Sumatera Utara
Adapun pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara
dalam merekrut bakal calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara adalah
dengan cara sebagai berikut :
III.4.1. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan Sistem
Internal dan Eksternal PBB
Mengenai sumber perekrutan calon anggota legislatif yang berasal dari
PBB adalah sudah terperinci disebutkan di dalam Juklak (Petunjuk
Pelaksanaan)49. Yang dimaksud dengan Internal partai adalah anggota biasa,
anggota kader, anggota teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud
dengan Eksternal partai adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh
masyarakat atau tokoh organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat
pendukung PBB yang menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota partai.
Anggota biasa menurut PBB50 adalah warga negara RI yang telah berusia
17 tahun atau telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota partai politik lain,
menyetujui AD / ART dan ketetapan – ketetapan yang dikeluarkan oleh partai,
mendapat rekomendasi sekurang – kurangnya dua orang anggota biasa partai, dan
mengajukan permohonan dan menyatakan tertulis kesediaan keanggotaannya.
Artinya disini adalah setiap masyarakat yang mau menjadi anggota PBB harus
berumur minimal 17 tahun dan bersedia menerima AD / ART PBB.
49 SK DPP PBB No : SK. PP/1278/2008 Tentang Juklak pada pasal 2 Bab II disebutkan
bahwa sumber perekrutan yang dilakukan oleh PBB berasal dari Internal dan Eksternal PBB. 50 Anggaran Rumah Tangga PBB Pasal 1 ayat 1 Bab I mengenai hal keanggotaan PBB.
Universitas Sumatera Utara
Anggota Kader51 adalah anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan
partai. Anggota Teras52 adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat – syarat
khusus yaitu fungsionaris partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian
setidaknya 5 ( lima ) tahun secara aktif dan sangat sungguh – sungguh, paham dan
taat kepada isi pokok AD / ART, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan
peraturan lain yang ditetapkan oleh partai, anggota terpilih sebagai pejabat publik
dan atau tokoh masyarakat, tokoh nasional, profesional, atau intelektual yang
direkomendasikan pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya. Serta fungsionaris
partai adalah orang – orang yang menduduki jabatan sebagai pengurus harian di
dalam struktur kepengurusan PBB baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal.
Adapun yang dimaksud dengan simpatisan, intelektual, profesional, tokoh
masyarakat atau tokoh organisasi dakwah atau organisasi masyarakat pendukung
PBB adalah semua calon legislatif yang berasal dari luar partai, artinya dia bukan
sebagai pengurus ataupun orang yang mempunyai KTA PBB.
Dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif tersebut DPW PBB
Sumatera Utara melakukan sejumlah sosialisasi dan pendekatan terhadap calon
anggota legislatif DPRD Sumatera Utara baik yang berasal dari partai maupun
dari luar partai, sosialisasi tersebut dibuat dalam bentuk pengumuman dan melalui
surat kabar yang dilakukan oleh KAPPU PBB pada masing – masing tingkatan
yang dilaksanakan PBB pada tanggal 11 sampai pada 15 Juni 2008.
51 Anggaran Rumah Tangga PBB Pasal 1 ayat 2 Bab I mengenai hal keanggotaan PBB. 52 Anggaran Rumah Tangga PBB Pasal 1 ayat 3 Bab I mengenai hal keanggotaan PBB.
Universitas Sumatera Utara
Dari semua calon anggota legislatif yang direkrut oleh DPW PBB
Sumatera Utara dalam pemilihan umum legislatif DPRD Sumatera Utara maka
yang digunakan DPW PBB Sumatera Utara adalah lebih banyak dari internal
(baik itu anggota ataupun fungsionaris) partai dengan besaran persentase 60 %
(enam puluh persen) dan 40 % ( empat puluh persen ) dari eksternal partai.
Nama – nama seperti Bustinursyah ( Uca Sinulingga ), Irwan A. Hasibuan,
Fuad Helmy, Rapdinal, Junaidi Munir, M. Noor Sahaja, Marasutan Ritonga, Indra
Syafii, Iman Siregar, Kevi Novlianhar, Ellyta Nabilah Depari, Abdullah Abdul
Rahim dan lainnya merupakan nama – nama yang dijadikan calon legislatif
DPRD Sumatera Utara yang berasal dari kepengurusan MPW maupun DPW PBB
Sumatera Utara sendiri.
III.4.2. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan Sistem
Rekrutmen Terbuka
Menurut Nazaruddin Syamsuddin, sistem rekrutmen terbuka adalah
dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga
negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian
dilaksanakan melalui proses dan dengan syarat yang telah ditentukan, melalui
beberapa pertimbangan yang objektif dan rasional, dimana setiap orang yang
memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat
mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi
jabatan – jabatan baik itu jabatan politik maupun jabatan – jabatan administratif.
Universitas Sumatera Utara
Teori Sistem Rekrutmen Terbuka yang dilakukan oleh DPW PBB
Sumatera Utara yaitu dengan memberikan akses yang sama kepada semua
anggota dan fungsionaris partai dan kepada semua elemen masyarakat yang ingin
menjadi anggota legislatif DPRD Sumatera Utara periode 2009 – 2014. Sistem
pencalonan terbuka ini dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara dengan tujuan
agar terjaring tokoh yang benar – benar layak diperjuangkan untuk menjadi calon
anggota legislatif DPRD Sumatera Utara.
Tokoh – tokoh yang direkrut oleh DPW PBB Sumatera Utara tersebut
dapat berasal dari masyarakat umum yang pada dasarnya mereka ini bukan
anggota ataupun sebagai fungsionaris DPW PBB Sumatera Utara, tetapi mereka
adalah orang – orang yang ingin memanfaatkan PBB sebagai instrumen politik
untuk menjadi calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara. Pada dasarnya
rekrutmen calon legislatif yang dilakukan secara terbuka ( eksternal ) ini berasal
dari teman – teman seperjuangan kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara.
Mereka diajak untuk dijadikan calon legislatif DPRD Sumatera Utara oleh PBB.
Hal ini disampaikan oleh Irwan A. Hasibuan dalam sebuah wawancara yang
penulis lakukan, Irwan A. Hasibuan mengatakan bahwa :
“ Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal perekrutan calon
legislatif yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara antara pemilu tahun
2004 dengan pemilu tahun 2009, bedanya pada tahun 2009 ini terdapat
calon legislatif yang berasal dari teman – teman seperjuangan ( calon
legislatif berasal dari eksternal PBB ) ”.
Universitas Sumatera Utara
Pola rekrutmen yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara dalam
merekrut calon legislatif DPRD Sumatera Utara adalah dengan berdasarkan
pertemanan yang mereka miliki dengan calon – calon yang berasal dari eksternal
partai. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya mereka merekrut para teman
seperjuangan disebabkan karena mereka sudah saling mengenal antara satu
dengan yang lain sehingga mudah dipercaya untuk dijadikan calon legislatif yang
berasal dari DPW PBB Sumatera Utara, maka calon legislatif yang berasal dari
pertemanan ini dapat dengan mudah untuk dijadikan bakal calon legislatif.
Nama – nama seperti Sudirman Timsar Zubir, Andam Suri serta
Chairuddin Ragam adalah calon legislatif yang berasal dari pertemanan yang
dilakukannya dengan kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara, seperti contoh
adalah Chairuddin Ragam yang mengenal seorang Masri Sitanggang ( salah satu
tokoh politik dari DPW PBB Sumatera Utara yang mencalonkan diri sebagai
calon legislatif DPR RI ) sehingga Masri dapat dengan mudah merekomendasikan
Chairuddin Ragam ini sebagai bakal calon legislatif untuk DPRD Sumatera Utara
dengan daerah pemilihan Medan. Walaupun di kemudian hari Chairuddin Ragam
ini tidak lolos dalam verifikasi Daftar Calon Tetap ( DCT ) dari PBB yang
dilakukan oleh KPU Sumatera Utara.
Dengan fakta yang terjadi diatas menunjukkan bahwa pola rekrutmen
dengan pertemanan masih berlaku dimana saja, baik itu di partai politik maupun
di dalam jabatan adminstratif di dalam pemerintahan. Ini dikarenakan elit partai
masih mempercayakan jabatan – jabatan politik kepada teman – teman mereka.
Universitas Sumatera Utara
III.4.3. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan Kriteria
Kalangan Intelektual dan Ketokohan Masyarakat
Mengenai perekrutan yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara tidak
hanya memakai satu kriteria saja yang dimiliki seseorang untuk dijadikan calon
anggota legislatif, misalnya PBB hanya melihat dan menggunakan seseorang itu
yang benar – benar terkenal, benar – benar tokoh masyarakat, benar – benar
seorang ustadz, atau seorang sarjana agama Islam. Dalam hal perekrutan calon
anggota legislatif tersebut DPW PBB Sumatera Utara menggunakan segala aspek
yang dimiliki seseorang tersebut, ini berarti tidak 100 % menonjolkan dari segi
penilaian, misalnya PBB hanya merekrut para calon legislatifnya yang semuanya
berasal dari ustadz atau tokoh – tokoh masyarakat. PBB merekrut para calon
anggota legislatifnya berasal dari semua kalangan yang mana calon anggota
legislatif dari eksternal ini mau menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PBB dan dia harus sesuai dengan visi dan misi Partai Bulan Bintang.
Dalam hal ini Uca Sinulingga berpendapat bahwa :
“ Dari penilaian ini tidak semua yang menonjol artinya yang dinilai PBB
hanya sekedar penilaian terhadap ketokohannya saja, tetapi terhadap
segala aspek yang dimiliki seseorang caleg tersebut. Ini berarti seseorang
tidak 100 % menonjolkan dari segi penilaian seperti seseorang itu
memang benar – benar ustadz atau sarjana agama, atau memang dia
benar – benar tokoh masyarakat yang dikenal. PBB merekrut calegnya
berasal dari semua kalangan yang mana para caleg ini mau menerima AD
/ ART partai dan sesuai dengan visi dan misi Partai Bulan Bintang ”.
Universitas Sumatera Utara
III.4.4. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan Sistem
Kekeluargaan atau Primordialisme
Mengenai sistem kekeluargaan ataupun sistem primordialisme dalam
proses perekrutan calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara maka PBB tidak
memakai sistem kekeluargaan itu, karena PBB menggunakan sistem rekrutmen
terbuka maka siapa saja boleh menjadi calon anggota legislatif yang berasal dari
PBB. Dalam hal ini Uca Sinulingga berpendapat bahwa :
“ Tidak ada perekrutan dengan sistem patronage ataupun primordialisme,
tidak terbangun di PBB sistem dinasti. Karena calon legislatif ini yang
dikenal dan dipercaya dan mereka juga yang mau. Banyak orang yang
mau tidak sanggup, banyak orang yang sanggup tidak mau. Tidak hanya
skill tetapi dengan action ( gerak ). Seperti Ferry (keponakan MS. Kaban)
yang menjadi caleg dari langkat dan Binjai untuk DPRD SU, karena dia
yang bisa dipercayai oleh partai dan dia juga sanggup menerima amanah
dari partai serta dia asli orang Langkat maka dialah yang ditunjuk PBB
sebagai calon anggota legislatif untuk Sumatera Utara. ”
Dalam hal ini Irwan A. Hasibuan mengatakan bahwa :
“ Kami tidak mempersoalkan primordialisme ataupun kekeluargaan di
dalam hal perekrutan calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara, dan
jika ada calon legislatif yang berasal dari keluarga kenapa tidak ? sebatas
dia mempunyai kapasitas dan kapabilitas di dalam partai. Namun sistem
ini bukanlah hal yang utama dalam merekrut calon anggota legislatif
DPRD Sumatera Utara ”.
Universitas Sumatera Utara
Walaupun apa yang disampaikan oleh pengurus DPW PBB Sumatera
Utara diatas mengenai tidak adanya sistem rekrutmen dengan menggunakan
sistem kekeluargaan dan primordialisme itu tidak ada, tetapi penulis berpendapat
bahwa adanya sistem kekeluagaan dan primordialisme yang dilakukan oleh DPW
PBB Sumatera Utara.
Hal ini dapat dibuktikan dengan nama – nama seperti Ferry Suando
Tanuray Kaban yang pada dasarnya adalah keponakan kandung dari MS.Kaban
(Ketua Umum PBB) yang mencalonkan dirinya dari daerah pemilihan Langkat
dan Binjai. Menurut Uca Sinulingga hal ini dilakukan karena Ferry berasal dari
Langkat dan Ferry pula yang siap untuk dijadikan sebagai calon legisalatif DPRD
Sumatera Utara. Melihat kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Ferry sendiri
sehingga DPW PBB Sumatera Utara berani mencalonkan Ferry sebagai calon
legislatif DPRD Sumatera Utara.
Alasan yang dikemukakan oleh Uca Sinulingga diatas adalah alasan yang
wajar tetapi tidak rasional, bagaimana mungkin untuk daerah pemilihan Langkat
dan Binjai tidak ada lagi orang – orang yang mau mendaftarkan diri sebagai calon
legislatif dari PBB, dan sulit dipercaya bahwa hanya Ferry saja yang mempunyai
kapasitas dan kapabilitas yang memadai di dalam masyarakat Langkat dan Binjai
dan di dalam partainya sendiri. Alasan klasik yang sering dikemukakan oleh para
petinggi partai adalah hanya mereka yang memiliki integritas tinggi di partai dan
hanya mereka adalah orang – orang yang bisa dipercayai oleh partai sendiri,
sehingga merekalah yang berhak untuk dicalonkan sebagai calon legislatif.
Universitas Sumatera Utara
Nama – nama seperti M. Noor Sahaja dan Ellyta Nabilah Depari yang
pada dasarnya kedua nama ini adalah Ipar dan Istri dari Uca Sinulingga sendiri,
walaupun mereka termasuk ke dalam kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara
tetapi pada dasarnya mereka adalah orang – orang yang sangat dekat dengan Uca
Sinulingga ( Wakil Ketua I DPW PBB Sumatera Utara ). Sehingga dengan mudah
dijadikan calon legislatif yang berasal dari DPW PBB Sumatera Utara.
Ada juga indikasi bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB
Sumatera Utara sendiri adalah dengan menggunakan sistem semarga, hal seperti
ini dapat dilihat dari para calon legislatif yang semarga dengan Ketua DPW PBB
Sumatera Utara yaitu Banuaran Ritonga. Nama – nama seperti Zeplin, Marasutan,
Lahmuddin, Unci Irawati, dan Ihwan yang semuanya bermarga Ritonga. Begitu
juga dengan calon anggota legislatif yang semarga dengan MS.Kaban, artinya
nama – nama seperti Edy Minthes, Nimpan, dan Jeneng yang semuanya bermarga
Kaban dapat menjadi calon legislatif yang berasal dari PBB.
Begitu juga dengan marga – marga Suku Mandailing dan suku lainnya
yang terdapat di Sumatera Utara masih menjadi hal yang utama dalam perekrutan
yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan banyaknya
pengurus yang bermarga suku Mandailing dan Karo sehingga DPW PBB sendiri
juga merekrut pengurus ini dalam calon legislatif DPRD Sumatera Utara. Dari
kejadian diatas menyatakan kepada kita bahwa dalam perekrutan yang dilakukan
DPW PBB Sumatera Utara masih menggunakan sistem kekeluargaan dan
primordialisme yang terdapat di Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
III.4.5. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan
Ketentuan Kuota 30 % Calon Legislatif Perempuan
Undang – undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 mangharuskan setiap partai
politik untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif perempuan dan setiap daerah
pemilihan harus menempatkan salah satu calon legislatifnya yang berasal dari
kaum perempuan, maka ketentuan UU Pemilu ini dilaksanakan oleh setiap partai
politik yang menjadi peserta pemilu. PBB dalam perekrutan calon anggota
legislatif perempuan untuk DPRD Sumatera Utara melaksanakannya dengan baik.
Mengenai kuota 30 % calon legislatif yang berasal dari perempuan ini maka Uca
Sinulingga berpendapat bahwa :
“ Aturan – aturan mengenai kuota sebesar 30 % untuk calon anggota
legislatif perempuan itu tidak semua diterima oleh PBB, karena PBB
menganggap perempuan itu tidak baik dalam mengikuti dunia
perpolitikan, tetapi karena itu peraturan pemerintah ( UU Pemilu ) maka
PBB mengikuti peraturan yang diberlakukan tersebut. Untuk kuota 30 %
calon legislatif yang berasal dari perempuan, maka DPW PBB Sumatera
Utara memenuhi persayaratan tersebut. Contohnya untuk pemilihan
anggota DPRD Sumatera Utara pada daerah pemilihan Sumut I ( Medan )
yang memperebutkan sebanyak 21 kursi DPRD Sumatera Utara. Dengan
pengumuman pemerintah itu maka untuk wilayah Sumut I ( Medan ) DPW
PBB Sumatera Utara memiliki 8 ( delapan ) orang calon legislatif
perempuan yang berada dalam DCS ( Daftar Calon Sementara) dan
menjadi 6 ( enam ) orang pada DCT (Daftar Calon Tetap) setelah melalui
verifikasi oleh KPU Sumatera Utara.”
Universitas Sumatera Utara
Pada dasarnya calon legislatif perempuan yang berasal dari DPW PBB
sendiri adalah berasal dari kalangan yang memang para perempuan ini berada di
dalam kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara itu sendiri. Namun tidak semua
kepengurusan perempuan itu dapat dijadikan sebagai calon legislatif DPRD
Sumatera Utara karena banyak pertimbangan, tetapi pada akhirnya calon legislatif
perempuan ini banyak berasal dari istri, anak ataupun masih ada hubungan
keluarga dengan kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara. Hal ini dilakukan
untuk mencukupi persentase calon legislatif perempuan yang mengharuskan 30 %
atau menempatkan paling tidak satu orang perempuan pada daerah pemilihan.
Para calon legislatif perempuan ini pada akhirnya dipilih oleh DPW PBB
Sumatera Utara karena dengan pertimbangan bahwa mereka adalah kaum
perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak sebagai calon
anggota legislatif, dan juga calon legislatif perempuan ini adalah orang – orang
yang dapat dipercaya oleh kepengurusan partai sehingga mereka layak untuk
dijadikan sebagai calon legislatif DPRD Sumatera Utara.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa para calon legislatif lain yang
berasal dari perempuan ( calon legislatif yang berasal dari eksternal PBB ) adalah
orang – orang yang memang benar – benar terdaftar dan diseleksi dengan
penilaian yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara tanpa mengandalkan
faktor hubungan keluarga dengan para pengurus partai itu sendiri.
Universitas Sumatera Utara
III.5. Penilaian Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Sumatera Utara
Oleh DPW PBB Sumatera Utara
Setelah para bakal calon anggota legislatif berhasil direkrut dan telah
memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PBB serta telah mengembalikan
formulir kepada DPW PBB Sumatera Utara maka bakal calon anggota legislatif
itu berhak mengikuti penilaian yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara.
Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Juknis PBB mengenai Perekrutan,
Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatitf oleh PBB juga disebutkan
mengenai penilaian bakal calon, penilaian bakal calon tersebut dilaksanakan
berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
1. Penilaian terhadap Balon ( bakal calon ) dilakukan dengan merujuk
formulir pendaftaran yang telah diisi oleh yang bersangkutan berdasarkan
standar penilaian yang disebut dengan PBB ( Prestasi, Bobot, dan Bersih )
yang tercantum pada lampiran Juknis.
2. Penilaian awal terhadap Balon dilakukan oleh :
a. Bidang Penjaringan Calon Anggota Legislatif KAPPU Pusat untuk
Balon DPR RI.
b. Bidang Penjaringan Calon Anggota Legislatif KAPPU Wilayah untuk
Balon DPRD Provinsi.
c. Bidang Penjaringan Calon Anggota Legislatif KAPPU Cabang untuk
Balon DPRD Kabupaten / Kota.
Universitas Sumatera Utara
Penilaian yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang memiliki suatu tata
cara atau aturan main tertentu agar bakal calon dapat dinilai dengan secara
objektif sesuai dengan PBB ( prestasi, bobot dan bersih ) yang dimiliki oleh bakal
calon anggota legislatif tersebut, semakin bagus seseorang dalam penilaian maka
akan terbuka kemungkinannya untuk menjadi calon anggota legislatif dari PBB.
Mengenai tata cara teknis53 penilaian yang dilakukan terhadap bakal calon
legislatif tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :
1. Peserta rapat melakukan verifikasi terhadap penilaian awal yang di dapat
Balon dalam DNB yang telah dilakukan oleh Bidang Penjaringan Calon
Anggota Legislatif KAPPU, berdasarkan Standar Penilaian sebagaimana
tercantum pada lampiran satu ( juknis ).
2. Peserta rapat sesudah melakukan apa yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal
ini, kemudian menetapkan nilai akhir yang didapat Balon, dan nilai yang
didapat oleh setiap Balon ditetapkan secara berurutan dimulai dari yang
tertinggi dan seterusnya ke bawah dalam DCS untuk daerah pemilihan
setempat.
3. Hasil penilaian dalam rapat Harian Khusus KAPPU dibuatkan berita
acaranya untuk setiap daerah pemilihan yang ditandatangani oleh peserta
rapat sebagaimana tercantum pada lampiran sembilan ( 9 ) Juknis.
53 SK DPP PBB No : SK. PP/1279/2008 Pasal 9 Tentang Juknis Perekrutan, Penyusunan,
Penetapan Calon Anggota Legislatif yang Berasal dari PBB.
Universitas Sumatera Utara
Proses penilaian ini dilakukan dengan sistem pemilihan tertutup, sistem
rekrutmen bakal calon anggota legislatif PBB hanya dilakukan oleh pengurus
DPW PBB dan KAPPU PBB Sumatera Utara yang juga melibatkan tim
penjaringan calon legislatif yang dibentuk oleh DPW PBB Sumatera Utara.
Penilaian ini menggunakan sistem skoring dengan berdasarkan standar penilaian
yang sering disebut dengan PBB ( Prestasi, Bobot, dan Bersih ).
III.5.1. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal Dari Internal PBB
Penilaian untuk calon anggota legislatif yang berasal dari internal PBB
adalah melalui dasar penilaian. Dasar penilaian bagi semua bakal calon legislatif
dari PBB pada semua tingkatan didasari penilaian yang disebut dengan “ PBB
yaitu Prestasi ( P ), Bobot ( B ), dan Bersih (B) ”.
Indikator penilaian Prestasi memiliki nilai 50 % yang meliputi Pelatihan
Partai, Perekrutan Saksi Partai, dan Keaktifan Berpartai. Semakin tinggi pelatihan
yang dimiliki oleh anggota ataupun pengurus daripada PBB maka semakin tinggi
nilai yang dia raih, pelatihan partai itu dimulai pada OKP ( Orientasi
Kepengurusan Partai ) yang memiliki nilai bobot 1 sampai kepada Instruksi
Suspimnas ( Kursus Pimpinan Nasional ) yang memiliki nilai bobot paling tinggi
yaitu dengan 12 point. Dalam hal perekrutan saksi partai, maka apabila seorang
calon legislatif PBB hanya memiliki 01 – 10 orang saksi partai maka nilai yang
diberikan kepadanya adalah 1 point, tetapi apabila seorang calon legislatif itu
memiliki saksi partai yang melebihi 100 orang saksi partai yang dapat dia rekrut
Universitas Sumatera Utara
maka dia akan mendapatkan point yang tertinggi sebesar 6 point. Saksi partai
yang diminta oleh PBB ini adalah berguna dalam pemilu legislatif pada 9 April
2009 karena dengan saksi ini suara yang di dapat oleh PBB dapat dipantau dengan
benar, sehingga kecurangan – kecurangan di dalam pemilu tidak terjadi. Dalam
hal keaktifan partai apabila seorang calon legislatif itu tidak aktif dalam partai
maka dia akan mendapat nilai 1 dan apabila seorang calon legislaitif itu sangat
aktif di dalam kepartaian maka nilai yang tertinggi diberikan adalah 4 point.
Penilaian Bobot memiliki nilai 30 % meliputi Pendidikan Formal, Struktur
Kepungurusan Partai, dan Pengalaman Organisasi. Apabila seorang calon
legislatif memiliki pendidikan terakhir adalah SLTA / Sederajat maka dia akan
mendapatkan 1 point, tetapi apabila adalah seorang dengan tamatan S3 maka dia
akan mendapatkan 7 point. Pada Kepengurusan Partai dilakukan dengan
mengetahui kedudukan yang dimiliki seorang calon legislatif dalam kepengurusan
partai, ini dibuktikan dengan SK Kepengurusan Partai terakhir. Apabila seorang
itu sebagai anggota, ketua, sekretaris, anggota sub seksi partai pada tingkatan
ranting maka dia akan mendapatkan 1 point, hal ini dilakukan seterusnya sampai
dengan jabatan Ketua Umum PBB yang memiliki nilai 18 point, ini merupakan
nilai tertinggi di dalam struktur kepengurusan PBB. Dalam Pengalaman
Organisasi calon legislatif yang memiliki pengalaman organisasi sebagai
fungsionaris ataupun pengurus dalam suatu organisasi kedaerahan akan mendapat
1 point dan apabila dia sebagai salah satu pengurus organisasi masyarakat pada
tingkat nasional maka dia akan mendapat 8 point.
Universitas Sumatera Utara
Penilaian Bersih memiliki nilai 20 % yang terdiri dari Moral, Integritas,
dan Loyalitas. Dalam penilaian ini seorang calon legislatif yang berasal dari
internal partai dilihat melalui moral, integritas dan loyalitas maka apabila seorang
calon legislatif itu pernah mendapat putusan dari Badan Kehormatan PBB maka
dia akan mendapat nilai minus empat ( - 4 ), namun apabila seorang itu sangat
aktif di dalam partai dan tidak pernah mendapat surat peringatan dari partai atau
dari badan kehormatan maka dia akan mendapatkan 2 point.
Dalam hal ini batas maksimal penilaian yang dilakukan melalui rekrutmen
calon legislatif yang berasal dari internal PBB adalah sebesar 21,3 point dan nilai
minimal yang diperoleh oleh bakal calon anggota legislatif adalah nilai sebesar
1,6 point. Jadi 21,3 point adalah point yang tertinggi yang dimiliki oleh calon
legislatif tersebut atau dengan kata lain dia adalah seorang yang perfect di dalam
penilaian yang dilakukan oleh PBB.
Semua nilai yang di dapat di dalam penilaian yang dilakukan DPW PBB
Sumatera Utara akan menjadi pertimbangan untuk menempatkan seseorang itu di
urutan angka kecil maupun angka besar di dalam daftar calon sementara yang
diajukan ke KPU Provinsi. Maka apabila seorang calon legislatif itu memiliki
nilai yang tinggi di dalam penilaian partai maka dia akan mendapatkan nomor urut
yang kecil. Metode yang digunakan Partai Bulan Bintang dalam merekrut para
calon anggota legislatifnya secara teknis adalah dengan metode penghitungan
Nilai Komulatif Akhir ( NKA ).
Universitas Sumatera Utara
III.5.2. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal dari Eksternal PBB
Penilaian yang dilakukan PBB dalam merekrut calon anggota legislatifnya
yang berasal dari eksternal partai adalah dengan menggunakan penilaian yang
hampir sama dengan penilaian yang digunakan kepada calon legislatif yang
berasal dari internal PBB sendiri. Pada dasarnya yang membedakannya adalah
dari penilaian dalam struktur kepengurusan, dan pengalaman organisasi dan juga
pada latihan – latihan yang pernah diikuti. Dasar penilain yang digunakan PBB
untuk calon anggota legislatif yang berasal dari eksternal adalah dengan penilaian
yang disebut dengan “ PBB ” yaitu Prestasi ( P ), Bobot ( B ), dan Bersih ( B ).
Prestasi memiliki nilai 50 % yang meliputi Pelatihan Keorganisasian atau
Kepemimpinan, Perekrutan Saksi Partai, Keaktifan Berorganisasi. Penilaian
Bobot memiliki nilai 30 % yang meliputi Pendidikan Formal, dan Struktur
Kepengurusan Organisasi serta Pengalaman Organisasi. Penialain Bersih memiliki
nilai 20 % yang meliputi Moral, Integritas dan Loyalitas. Metode yang digunakan
Partai Bulan Bintang dalam merekrut para calon anggota legislatifnya secara
teknis adalah dengan metode penghitungan Nilai Komulatif Akhir ( NKA ).
Dalam hal ini batas maksimal penilaian yang dilakukan melalui rekrutmen
calon legislatif yang berasal dari eksternal PBB adalah sebesar 17,2 point dan
nilai minimal yang diperoleh oleh bakal calon anggota legislatif adalah nilai
sebesar 2,2 point. Nilai 17,2 point adalah angka yang sangat perfect / sempurna
yang diperoleh oleh calon legislatif yang berasal dari eksternal PBB.
Universitas Sumatera Utara
Maka dengan perolehan nilai yang di dapat bakal calon anggota legislatif
baik dari internal maupun eksternal PBB tersebut sangat menentukan apakah
seseorang itu dapat lolos menjadi calon anggota legislatif dari PBB. Semakin
tinggi skor atau nilai yang di dapat oleh seseorang bakal calon anggota legislatif
maka semakin baik dia di mata partai, jadi apabila seorang bakal calon anggota
legislatif mendapat nilai yang tinggi maka peluang mendapat nomor urut kecil
akan semakin mudah di dapat oleh bakal calon anggota legislatif tersebut.
Kadang standar penilaian yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara ini
tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPP PBB sendiri karena ada
alasan – alasan yang digunakan oleh partai dalam keadaan mendesak, misalnya
dalam hal ketentuan untuk merekrut calon legislatif perempuan. Tidak semua
perempuan mau untuk dijadikan calon legislatif oleh karena itu PBB banyak
menjadikan calon legislatif perempuan ini berasal dari keluarga mereka sendiri
seperti istri dan anak dari pengurus ataupun anggota PBB itu sendiri untuk
mencukupi kuota sebesar 30 % perempuan. Sehingga para calon anggota legislatif
perempuan ini tidak terlalu rumit untuk menjadi calon anggota legislatif dari PBB.
PBB juga tidak menggunakan standar penilaian yang terlalu baku untuk
merekrut para calon anggota legislatifnya, ini terlihat dari penilaian yang sangat
simple yang digunakan PBB untuk menjadikan seseorang calon legislatif dari
PBB. Bisa dibilang penilaian yang diberlakukan hanya formalitas partai saja dan
untuk lebih lanjutnya mengenai bakal calon anggota legislatif ini menjadi calon
anggota legislatif adalah melalui verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
Universitas Sumatera Utara
Mengenai rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara, Uca
Sinulingga berpendapat bahwa :
“ Rekrutmen caleg di PBB semuanya itu tidak bisa dipakai standar
penilaian pada pengurusan harian DPW PBB Sumatera Utara. Waktu
merekrut calon anggota legislatif, PBB tidak mencukupi orang karena
begitu banyaknya daerah pemilihan untuk menjadi anggota DPRD
Sumatera Utara yang berjumlah sebelas daerah pemilihan. Ada alasan
masyarakat umum untuk menjadi anggota legislatif karena ikut – ikutan
saja, ada yang datang dan tidak mengetahui apa manfaatnya di PBB. Ada
orang eksternal yang datang dan mengikuti aturan partai, dia bergabung
dan melengkapi persyaratan untuk menjadi caleg DPRD Sumatera
Utara.”
Setelah semua proses rekrutmen dan proses penilaian yang dilakukan oleh
DPW PBB Sumatera Utara telah dilaksanakan maka selanjutnya adalah proses
penyusunan dan penetapan nama – nama calon legislatif yang berasal dari DPW
PBB Sumatera Utara. Penyusunan daftar nama – nama calon legislatif yang
berasal dari PBB adalah berdasarkan nilai skor tertinggi yang dimiliki oleh calon
legislatif tersebut, hal ini termuat di dalam pasal 10 ayat 1 a yang menyebutkan
bahwa “ untuk balon yang memperoleh nilai tertinggi yang kesatu, ditetapkan
sebagai calon sementara pada nomor urut 1 ( satu ) ”.
Untuk daftar calon tetap yang diajukan oleh DPW PBB Sumatera Utara
kepada KPU Sumatera Utara adalah berdasarkan pada Surat Keputusan DPW
PBB SU No : 027 – A / DPW PBB / VIII / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008.
Proses verifikasi selanjutnya adalah tugas daripada KPU Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
III.6. Implikasi Pola Rekrutmen yang Dilakukan Oleh DPW PBB Sumatera
Utara Dalam Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009
Tentunya setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat
mempunyai dampak bagi kita, adakalanya semua usaha yang kita lakukan itu
berdampak manis dan adakalanya apa yang kita usahakan dan kerjakan itu
berdampak pahit. Manusia selalu menginginkan segala usaha dan upayanya itu
dapat berdampak manis bagi dirinya maupun bagi orang lain akan tetapi ketentuan
yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa tidak bisa kita tolak, dan kita hanya
bisa berdoa dan terus berusaha untuk mencapai segala cita – cita yang sudah kita
impikan.
Begitu juga dengan segala usaha yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera
Utara dalam merekrut calon legislatifnya untuk dapat duduk di DPRD Sumatera
Utara, segala upaya dan usaha telah DPW PBB Sumatera Utara lakukan tetapi apa
daya hasil yang dicapai dalam pemilu 2009 ini tidak semanis yang diharapkan
atau tidak memuaskan bagi semua pihak baik itu PBB sendiri maupun para
simpatisan PBB. Hal ini cukup ironi bila dilihat dalam pemilu 2004 PBB bisa
mengirimkan wakilnya di DPRD Sumatera Utara sebanyak 3 orang, yang berasal
dari Daerah Pemilihan Langkat dan Binjai, Deli Serdang, dan Labuhan Batu.
Tetapi pada pemilu 2009 PBB hanya bisa menempatkan satu wakilnya saja untuk
duduk di DPRD Sumatera Utara. Untuk itu penulis hanya menganalisis dampak
rekrutmen DPW PBB Sumatera Utara lakukan dalam hasil pemilu 2009 ini.
Universitas Sumatera Utara
III.6.1. Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera Utara
Menggunakan Sistem Internal dan Eksternal PBB
Pada dasarnya implikasi yang terjadi di dalam pola rekrutmen dengan
menggunakan sistem internal dan eksternal partai pada dasarnya tidak ada, karena
pada dasarnya hampir semua partai menggunakan cara perekrutan dengan internal
partai dan eksternal partai. Internal adalah para calon legislatif yang pada
dasarnya mereka adalah anggota maupun pengurus partai, dan ekternal adalah
para calon legislatif yang pada dasarnya mereka adalah simpatisan partai ataupun
masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk direkrut menjadi calon legislatif.
Jadi dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen seperti ini adalah
tergantung kepada masing – masing calon legislatifnya untuk merebut hati para
konstituennya. Pada dasarnya DPW PBB Sumatera Utara melaksanakan segala
ketentuan yang ada di partai dalam hal merekrut calon legislatif, pengurus partai
menggunakan rujukan kepada SK DPP PBB No : SK. PP / 1278 / 2008 Tentang
Juklak dan SK DPP PBB No : SK. PP / 1279 / 2008 Tentang Juknis Perekrutan
Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang. Dan ini
semua sudah dilaksanakan dengan baik oleh DPW PBB Sumatera Utara.
Jadi, dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen politik ini adalah
menang atau kalah dalam pemilu. Menang dan kalah dalam pemilu ini tergantung
kepada mesin partai dan para calon legislatifnya, semakin baik calon legislatif itu
di mata konstituen maka dia akan dengan mudah untuk menang.
Universitas Sumatera Utara
III.6.2. Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera Utara
Menggunakan Sistem Rekrutmen Terbuka
Pola rekrutmen yang dilakukan secara terbuka ini merupakan pola yang
sangat baik yang dilakukan oleh setiap partai politik, salah satu partai yang
melakukan pola tersebut adalah PBB. PBB memberikan akses kepada seluruh
lapisan masyarakat untuk dijadikan sebagai calon legislatif DPRD Sumatera Utara
dari PBB, tentunya masyarakat ini terlebih dahulu mau menerima AD / ART PBB
dan segala keputusan – keputusan yang dibuat oleh PBB maka selanjutnya
diorbitkan untuk menjadi calon legislatif dari PBB.
Adakalanya pola rekrutmen dilakukan secara terbuka ini mempunyai
dampak yang positif dan dampak yang negatif dari partai, misalnya seseorang
yang direkrut dari eksternal partai adalah seorang tokoh yang memang terkenal di
masyarakat. Ketokohan yang dimilikinya ini maka calon legislatif ini dapat
dengan mudah untuk mengambil hati para konstituennya tetapi tidak seratus
persen dapat dengan mudah menjadi anggota legislatif dengan modal tersebut,
maka harus ada suatu kerja keras untuk merebut hati para konstituennya.
Dampak yang negatif dari sistem rekrutmen ini adalah tidak berjalannya
secara maksimal mesin partai yang diakibatkan calon legislatif yang berasal dari
eksternal partai ini tidak seratus persen berusaha untuk meraih simpati masyarakat
untuk memilihnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahamannya terhadap partai.
Seperti dia diajak hanya untuk ikut – ikutan saja menjadi calon legislatif
Universitas Sumatera Utara
berhubung yang anggota maupun pengurus PBB mengajaknya untuk menjadi
calon legislatif. Pemahamannya terhadap PBB itu sendiri sangat kurang, bahkan
dia pun tidak mengerti mengapa dia diajak di PBB dan calon legislatif tersebut
pun tidak mengerti apa itu Partai Bulan Bintang dan bagaimana sejarahnya.
Artinya calon legislatif seperti ini hanya ikut – ikutan saja dalam pencalonan
dirinya untuk menjadi calon legislatif.
III.6.3. Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera Utara
Menggunakan Kriteria Kalangan Intelektual dan Ketokohan
Masyarakat
Pada dasarnya pola rekrutmen dengan merekrut para calon legislatif yang
berasal dari kalangan intelektual dan ketokohan masyarakat adalah merupakan
rekrutmen yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh DPW PBB
Sumatera Utara. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari hasil perekrutan seperti ini
adalah bersifat negatif dan positif. Positifnya adalah partai dengan mudah
memperoleh suara banyak akibat dari ketokohan masyarakat yang dimiliki oleh
seorang calon legislatif tersebut, apabila dia memahami dengan benar partai yang
dipilihnya pada pemilu legislatif 2009 maka secara otomatis dia berjuang dengan
sungguh – sungguh untuk memenangkan dirinya dan partainya pada pemilu. Dan
dia menggunakan ketokohannya tersebut untuk merebut hati para konstituennya
untuk memilihnya pada pemilu 2009.
Universitas Sumatera Utara
Negatifnya adalah tokoh masyarakat tersebut hanya mementingkan
perolehan suaranya saja tanpa mementingkan perolehan suara partainya, ini
dikarenakan sistem yang digunakan adalah sistem dengan suara terbanyak. jadi
seorang tokoh masyarakat ini bergerak atau jalan dengan sendirinya untuk
memperoleh dukungan dari masyarakat yang telah mengenalnya selama ini untuk
diajak untuk memilihnya pada pemilu nanti. Tokoh masyarakat ini tidak lagi mau
bekerja sama dengan calon legislatif dari partai yang sama di daerah
pemilihannya.
III.6.4. Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera Utara
Menggunakan Sistem Kekeluargaan atau Primordialisme
Implikasi dari sistem pola rekrutmen yang digunakan DPW PBB dengan
menggunakan sistem kekeluargaan dan primordialisme adalah bersifat positif dan
berdampak negatif pula kepada PBB sendiri maupun kepada calon legislatif yang
bersangkutan. Hal yang positif dari pola seperti ini adalah partai sudah tau
karekater dari masing – masing calon legislatif yang diajak untuk menjadi calon
legislatif. Pada dasarnya calon legislatif ini berasal dari keluarga atau kerabat dari
seseorang yang menjadi pengurus atau anggota partai, jadi karakter dan watak
sudah lebih dulu dikenal oleh fungsionaris partai tersebut. Jadi, ada suatu jaminan
yang di dapat dari calon legislatif tersebut. Misalnya saja dalam hal ini adalah
Ferry yang sudah dikenal oleh MS. Kaban sendiri, begitu juga dengan Ellyta
Nabilla Depari yang tak lain adalah istri dari Uca Sinulingga walaupun pada
dasarnya Ellyta adalah salah satu pengurus di DPW PBB Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Jadi, orang – orang inilah yang telah dikenal dan diketahui track
recordnya oleh fungsionaris dari DPW PBB Sumatera Utara sendiri, maka dapat
dengan mudah untuk diusulkan menjadi calon legislatif yang berasal dari PBB.
Orang – orang yang direkrut dari keluarga ini mempunyai dampak negatif juga,
misalnya saja masyarakat ( konstituen ) sudah tidak percaya kepada calon
legislatif ini dikarenakan dia direkrut memiliki kedekatan dengan salah satu
pengurus ataupun fungsionaris PBB sendiri.
Konstituen menganggap bahwa calon legislatif ini hanya menumpang
nama saja di atas nama yang pada umumnya sudah terkenal, misalnya karena
kedekatan calon legislatif ini dengan MS.Kaban, dan calon legislatif ini
merupakan salah satu anggota keluarga ataupun teman dekat dari MS.Kaban maka
calon anggota dengan mudah menjual nama MS.Kaban atau menjual nama Uca
Sinulingga untuk dapat dipilih oleh para konstituen. Hal – hal yang seperti ini
menjadi boomerang dalam PBB sendiri karena calon legislatif yang berpikiran
seperti ini maka dia akan dengan mudah mendapat suara tanpa bekerja dengan
keras untuk merebut hati daripada para konstituennya.
Dari sistem primordialisme dikatahui bahwa rata – rata calon legislatif
yang berasal dari DPW PBB Sumatera Utara adalah bermarga dan mayoritas
calon legislatif ini bersuku Mandailing dan Karo. Ada positif yang dapat diambil
karena pada dasarnya perilaku masyarakat di Sumatera Utara adalah dengan
memilih calon legislatif yang semarga atau sesuku dengan dirinya.
Universitas Sumatera Utara
III.6.5. Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera Utara
Menggunakan Ketentuan Kuota 30 % Calon Legislatif
Terhadap Calon Legislatif Perempuan
Implikasi yang diperoleh oleh DPW PBB Sumatera Utara dalam hal
perekrutan calon legislatif adalah dapat negatif dan positif. Sama seperti dampak
dari pola rekrutmen yang dilakukan PBB dalam merekrut calon legislatif dengan
sistem rekrutmen yang telah diterangkan diatas, setiap pola rekrutmen yang
dilakukan oleh PBB tentunya ada yang berdampak negatif dan positif. Karena
ketentuan pola rekrutmen calon legislatif yang berasal dari perempuan ini adalah
berdasarkan ketentuan Undang – undang Pemilu maka PBB sendiri harus
memenuhi aturan perundang – undangan tersebut agar dapat lolos menjadi peserta
pemilu 2009.
Hal yang positif yang dapat diambil adalah adanya kesetaraan gender yaitu
mengikutkan perempuan dalam hal berpolitik, akibatnya perempuan tidak lagi
menjadi orang – orang yang melaksanakan undang – undang tetapi mampu
membuat undang – undang, apalagi undang – undang yang berhubungan dengan
kaum perempuan.
Hal negatif yang dilakukan PBB adalah merekrut calon legislatif
perempuan ini berasal dari keluarga, anak, ipar,dan istri mereka sendiri walaupun
alasannya tidak ada lagi perempuan yang mau direkrut untuk dijadikan calon
legislatif karena pada dasarnya kaum perempuan di Sumatera Utara masih
Universitas Sumatera Utara
memandang bahwa dunia politik adalah dunia lelaki, jadi mereka tidak berminat
untuk menjadi calon legislatif. Sehingga calon legislatif perempuan yang berasal
dari keluarga ini hanya mengandalkan nama besar suami, saudara, ataupun
keluarganya yang sebelumnya keluarganya ini adalah fungsionaris partai ataupun
tokoh – tokoh yang terkenal di masyarakat maupun di dalam PBB sendiri.
Sehingga calon legislatif perempuan ini malas untuk bersosialisasi karena pada
dasarnya juga mereka diajak untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif
perempuan saja, agar partai dapat lolos dalam verfikasi KPU.
Secara keseluruhan impilikasi dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh
DPW PBB Sumatera Utara sendiri mempunyai dampak – dampak, baik itu negatif
maupun positif. Namun apapun yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara
adalah segala daya upaya yang mereka lakukan secara maksimal untuk meraih
kursi di DPRD Sumatera Utara. Mereka memperebutkan kursi agar visi dan misi
PBB ini dapat tercapai dan dilaksanakan di Sumatera Utara yaitu penegakan
Syariat Islam.
Tetapi apa daya hasil menunjukkan lain segala usaha yang dilakukan PBB
belum berhasil secara maksimal untuk merebut kursi di DPR ataupun DPRD
Sumatera Utara. Untuk DPR RI PBB harus merelakan semua perolehan suaranya
hangus karena tidak lolos dalam PT, dan untuk DPRD Sumatera Utara sendiri
kader dari PBB sendiri hanya memperoleh satu kursi yang dimenangkan oleh
Ferry Suando Tanuray. Ini berbeda pada pemilu 2004 yang mana PBB
memperoleh 3 kursi untuk DPRD Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
III.6.6. Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPRD Sumatera Utara Pada
Tanggal 9 April 2009
Pemilu 2009 ini setiap calon anggota legislatif yang memiliki suara
terbanyak dengan persentase 30 % atau sesuai dengan BPP ( Bilangan Pembagi
Pemilih ) maka akan lolos ke dalam lembaga legislatif, hal ini berbeda dengan
pemilu 2004 yang masih mencantumkan nama – nama anggota legislatif tetapi
masih menggunakan sistem nomor urut kecil untuk lolos ke dalam lembaga
legislatif walaupun menggunakan sistem BPP tetapi pada dasarnya nomor urut
satu yang selalu menjadi anggota legislatif.
Dalam pemilu 2009 partai politik harus melewati ambang batas
Parlementary Treshold ( PT ) sebesar 2,5 % untuk duduk di lembaga legislatif
terutama di DPR RI, ada ketentuan yang berdasarkan pasal 202 ayat 1 UU No. 10
Tahun 2008 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu
harus memenuhi ambang batas perolehan skurang – kurangnya 2,5 % dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Pelaksanaan pemilu 2009 menyajikan kejutan yang baru, hal ini dapat
dilihat dari hasil pemilu yang memenangkan partai Demokrat sebagai partai
pemenang pemilu pada 2009 ini begitu juga di Sumatera Utara. Fenomena
kemenangan partai Demokrat memperlihatkan bahwa eksistensi partai politik
besar lain seperti Golkar dan PDI Perjuangan tidak memiliki pijakan kuat
sehingga eksistensi mereka dalam pemilu tidak berjalan dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
Suara partai Demokrat telah mengalami kenaikan hampir 300 % dibanding
pada pemilu 2004. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa partai politik tidak
menjadi acuan bagi masyarakat, kekalahan partai besar disebabkan karena mesin
partai politik yang tidak berjalan dan ketokohan dalam partai tersebut tidak ada.
Demokrat dapat menjadi pemenang karena ketokohan yang dimilki oleh SBY.
Kejutan yang terjadi pada pemilu 2009 seakan menjadi tradisi politik pasca
reformasi, konfigurasi politik selalu berubah dalam setiap pemilu. Demokrat
menjadi kekuatan politik baru yang mampu mengalahkan Golkar dan PDI
Perjuangan. Hal ini terjadi karena masyarakat memilih partai Demokrat
disebabkan faktor SBY.
Masyarakat Sumatera Utara memiliki antusias luar biasa untuk memilih
para wakil rakyatnya terutama pada pemilihan calon anggota legislatif DPRD
Sumatera Utara, hal ini terlihat dari amannya pemungutan suara yang dilakukan di
semua daerah pemilihan di Sumatera Utara tanpa adanya kericuhan. Walaupun
pada proses penghitungan hasil jumlah suara dibeberapa daerah di Sumatera Utara
mengalami kericuhan ataupun kecurangan – kecurangan dan permasalahan DPT
(Daftar Pemilih Tetap). Jumlah daerah pemilihan yang diperebutkan untuk duduk
di DPRD Sumatera Utara adalah sebanyak 11 daerah pemilihan. Komisi
Pemilihan Umum (KPU) secara nasional telah mengumumkan dan menetapkan
perolehan suara partai politik peserta pemilu 2009 yang dilaksanakan pada tanggal
9 Mei 2009 atau tepatnya pada Sabtu malam.
Universitas Sumatera Utara
Hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU menerangkan bahwa
perolehan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785 suara. Untuk
perolehan suara yang diperoleh PBB secara nasional menunjukkan bahwa PBB
menempati urutan kesepuluh dari 38 partai nasional yang bertarung pada pemilu
2009. PBB memperoleh suara sah sebanyak 1.864.752 atau dengan
dipersentasekan mencapai angka 1,79 % 54, dengan perolehan suara yang di dapat
PBB secara nasional yang hanya memperoleh 1,79 % suara secara nasional maka
dipastikan bahwa PBB tidak lulus dalam ambang batas Parlementary Treshold
(PT) sebesar 2,5 % suara sah secara nasional. Artinya bahwa suara PBB yang
sebesar 1,79 % itu terbuang sia – sia dan PBB tidak bisa menempatkan satu pun
kader atau wakilnya di DPR RI.
Tetapi secara lokal atau daerah ketentuan ambang batas PT yang 2,5 % ini
tidak berlaku, karena PT hanya berlaku untuk DPR RI, PT diberlakukan untuk
menyederhanakan parlemen agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dengan
cepat terlaksana. Hal ini dilihat dari sulitnya pemerintah untuk mengeluarkan
suatu kebijakan karena proses yang lama di DPR.
Dengan adanya PT ini penyederhanaan DPR dalam mengambil keputusan
menjadi cepat karena hanya beberapa partai politik yang mempunyai fraksi, jadi
lobby – lobby politik dapat begitu dengan mudah dan cepat dilaksanakan sehingga
rakyat tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menantikan suatu
perundangan yang dibuat oleh DPR. Begitu juga dengan penyederhanaan partai,
54 Harian Waspada, 11 Mei 2009., hal. 2
Universitas Sumatera Utara
apabila suatu partai tidak mencapai 2,5 % suara sah secara nasional maka secara
otomatis partai politik tersebut terancam bubar atau bisa juga meleburkan diri
dengan partai lain serta membentuk suatu partai baru untuk pemilu 2014.
Untuk daerah Sumatera Utara sendiri PBB memperoleh suara dari Sumut I
sebesar 1.840, Sumut II 1.306 dan Sumut III 6346 sehingga perolehan suara PBB
dari Sumatera Utara untuk DPR RI adalah berjumlah 9.492 suara55. Dalam hasil
pola rekrutmen yang DPW PBB Sumatera Utara lakukan dalam merekrut calon
anggota legislatif DPRD Sumatera Utara maka hanya ada satu nama saja yang
dipastikan lolos ke dalam lembaga DPRD Sumatera Utara dalam pemilu 2009 ini.
Dari 11 daerah pemilihan yang terdapat di Sumatera Utara dalam pemilihan
anggota DPRD Sumatera Utara maka hanya ada satu daerah pemilihan saja yang
dapat dimenangkan oleh DPW PBB Sumatera Utara.
Daerah pemilihan Sumut XI ( Langkat dan Binjai ) merupakan daerah
pemilihan satu – satunya yang dapat dimenangkan oleh PBB, dan yang dapat
menjadi anggota legislatif DPRD Sumatera Utara adalah Ferry Suando Tanuray
Kaban56. Daerah Langkat adalah daerah dimana Ferry tinggal, maka sudah
sepatutnya Ferry menjadi wakil dari daerah Langkat dan Binjai untuk DPRD
Sumatera Utara. Daerah ini juga merupakan daerah yang dimenangkan PBB
dalam pemilu 2004 yaitu memenangkan Uca Sinulingga untuk menjadi anggota
DPRD Sumatera Utara pada periode 2004 – 2009.
55 Harian Waspada, 21 April 2009., hal 16 56 Harian Waspada, 12 Mei 2009., hal. 2
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
KESIMPULAN
Rekrutmen politik sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi
mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik
sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu
melaksanakan peranannya, kelangsungan sistem politik akan terancam.
Di samping itu rekrutmen politik dapat dinyatakan sebagai salah satu cara
untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan untuk menjadi
calon pemimpin, dengan lebih mengkhususkan kepada orang – orang yang
mempunyai bakat yang cukup menonjol. Rekrutmen politik merupakan proses
dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat
untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi – organisasi massa
dan yang melibatkan golongan – golongan tertentu, seperti golongan profesional
yang mencakup golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan
beberapa golongan lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan.
Rekrutmen Politik menurut PBB adalah kegiatan menjaring orang – orang
untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif dari partai. Artinya disini bahwa
masyarakat atau warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat baik itu
persyaratan berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan syarat – syarat yang
diajukan Partai Bulan Bintang.
Universitas Sumatera Utara
Dalam hasil pengamatan dan analisis penulis mengenai pola rekrutmen
politik yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan
beberapa point yang penting dari penelitian ini :
1. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara adalah
dengan menggunakan sistem internal dan eksternal partai. Hal ini tertuang
di dalam SK DPP PBB No : SK. PP / 1278 / 2008 Tentang Petunjuk
Pelaksana ( Juklak ) pada pasal 2 Bab II disebutkan bahwa sumber
perekrutan yang dilakukan oleh PBB berasal dari Internal dan Eksternal
PBB. Dan juga berdasarkan SK DPP PBB No : SK. PP / 1279 / 2008
tentang Petunjuk Teknis ( Juknis ) Perekrutan, Penyusunan, Penetapan
Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.
2. Yang dimaksud dengan Internal PBB adalah anggota biasa, anggota kader,
anggota teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud dengan
Eksternal partai adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh
masyarakat atau tokoh organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat
pendukung PBB yang menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota
partai. Adapun yang dimaksud dengan simpatisan, intelektual, profesional,
tokoh masyarakat atau tokoh organisasi dakwah atau organisasi
masyarakat pendukung PBB adalah semua calon legislatif yang berasal
dari luar partai, artinya dia bukan sebagai pengurus ataupun orang yang
mempunyai KTA PBB.
Universitas Sumatera Utara
3. Pada dasarnya standar baku yang digunakan DPW PBB untuk merekrut
calon legislatif DPRD Sumatera Utara adalah berdasarkan Juklak dan
Juknis PBB. Tetapi pada realitas di lapangan terjadi pola rekrutmen
dengan menggunakan sistem rekrutmen terbuka dan pertemanan, sistem
Kartu Tanda Anggota PBB, sistem kriteria kalangan intelektual dan
ketokohan masyarakat, sistem kekeluargaan atau primordialisme, sistem
kuota 30 % calon legislatif perempuan.
4. Penilaian yang dilakukan PBB dalam merekrut calon legislatifnya adalah
berdasarkan sistem skoring, semakin tinggi skor yang dimiliki oleh
seorang calon legislatif maka semakin mudah dia untuk menjadi calon
legislatif. Dasar penilaian bagi semua bakal calon legislatif dari PBB
adalah penilaian yang disebut dengan “P” (Prestasi), “B” ( Bobot ), “B”
(Bersih). Prestasi memiliki nilai 50 %, Bobot memiliki nilai 30 % dan
Bersih memiliki nilai 20 %. Dan metode yang digunakan PBB dalam
penilaian calon legislatif tersebut adalah dengan menggunakan Metode
Penghitungan Nilai Komulatif Akhir (NKA).
5. Pola yang digunakan DPW PBB Sumatera Utara dalam merekrut calon
legislatif DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009 ternyata pada pemilu
menghasilkan suatu yang kurang baik untuk DPW PBB Sumatera Utara.
Hal ini dapat dilihat PBB hanya mendapatkan 1 kursi untuk DPRD
Sumatera Utara, kenyataan ini berbeda dengan pemilu lalu yang
menempatkan sebanyak 3 orang wakil PBB di DPRD Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1978.
Castles, Lance, Pemilu 2004, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
Cipto, Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan
Industrial, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
Donald, Parulian, Menggugat Pemilu, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
Haris, Syamsuddin, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga
Rampai, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.
Haris, Syamsudin, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Parti Proses Nominasi
dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, Jakarta : Gramedia, 2005.
Harison, Lisa, Metodologi Penelitian Poliitk, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2007.
Haryanto, Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum, Yogyakarta : Penerbit Liberty,
1984.
Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004.
Universitas Sumatera Utara
Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Syariat Islam Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Nawawi, Hadari dan Matini, H, Penelitian Terapan, Yogyakarta : Gajah Mada
University Press, 2000.
Poerwantana, P.K, Partai Politik Di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
R. Saragih, Bintan, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Jakarta : Gaya
Media Pratama, 1987.
Rush, Michael dan Althoff, Philip, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rajawali
Pers, 2005.
S. Azhar, Ipong, Benarkah DPR Mandul, Yogyakarta : Bigraf Publising, 1997.
Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Cipta Pustaka
Media, 2007.
Sanit, Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1985.
Sitepu, P. Anthonius, Sistem Politik Indonesia, Medan : Pustaka Bangsa Press,
2006.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, 1992.
Tangkilisan, Hesel, Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta : Lukman
Offset dan YPAPI, 2003.
Universitas Sumatera Utara
Tim Litbang Kompas, Partai – partai Politik Indonesia – Ideologi dan Program
2004 – 2009, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004.
Sumber Resmi Pemerintah
1. UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
2. UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Sumber Resmi Partai Bulan Bintang
1. Surat Keputusan ( SK ) DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang
Petunjuk Pelaksana ( Juklak ) Perekrutan, Penyusunan, Penetapan, Calon
Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.
2. Surat Keputusan ( SK ) DPP PBB No : SK.PP / 1279 / 2008 Tentang
Petunjuk Teknis ( Juknis ) Perekrutan, Penyusunan, Penetapan Calon
Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.
3. Panduan Materi Rapat Kerja Wilayah Komite Aksi Pemenangan
Pemilihan Umum (KAPPU) dan Konsolidasi Pembina Daerah Pemilihan
Legislatif Pemilu 2009 Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.
4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Hasil Muktamar II Partai
Bulan Bintang, Jakarta : DPP PBB Periode 2005 - 2010, 2005.
5. KAPPU DPW PBB Sumatera Utara.
6. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Partai
Bulan Bintang.
Sumber Media Cetak
1. Harian Waspada, 21 April 2009.
2. Harian Waspada, 11 Mei 2009.
3. Harian Waspada, 12 Mei 2009.
Universitas Sumatera Utara
Sumber Situs Internet
http://cetak.kompas.com, dinamika.penjaringan.caleg, ditulis pada 10 September
2008 oleh Dedi Mariana dan diakses pada 23 Desember 2008 – 13.00
http://indonesiamemilih.kompas.com, Perburuan Suara di Kantong Suku dan
Agama, ditulis pada 9 Februari 2009 oleh Retno Setyowati dan diakses pada 18
Mei 2009 – 16.00
Universitas Sumatera Utara