REFORMASI PERIZINAN USAHA - · PDF fileTingginya biaya pengurusan izin usaha di Indonesia mem...
2
REFORMASI PERIZINAN USAHA Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai kurang lebih 99% dari keseluruhan jenis usaha di Indonesia dan dari total tenaga kerja. Kebanyakan dari mereka berada pada sektor informal dan belum mempu- nyai izin, sehingga sering terkendala untuk mendapatkan kredit dari bank, menjual ke pengecer besar, dan melakukan ekspor. Tingginya biaya pengurusan izin usaha di Indonesia mem- buat pelaku usaha khususnya kelompok UMKM harus berhitung apakah manfaat yang didapat bisa lebih besar dari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pen- gurusannya. Hal ini diakibatkan proses perizinan yang tidak efisien, tidak transparan, dan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Selain itu, izin yang harus dimiliki UMKM juga diterbitkan oleh berbagai instansi, sehingga semakin menyullitkan mereka. PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA Sejak tahun 1999, Asia Foundation telah mengembangkan program penyederhanaan perizinan usaha di tingkat kabu- paten/kota. Pada mulanya, pemda membentuk instansi yang mengintegrasikan penerimaan aplikasi perizinan (front office), tetapi pemrosesan dan penerbitan izin (back office) masih dilakukan oleh beberapa instansi yang berbe- da-beda. Hal ini mengakibatkan reformasi perizinan yang dapat dilakukan oleh instansi ini – dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) – masih sangat ter- batas. Konsep ini kemudian berkembang menjadi apa yang dise- but Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di mana baik front office maupun back office diintegrasikan di inte- grasikan di satu tempat. Kelebihan PTSP adalah bahwa kontrol terhadap waktu pengurusan izin berada sepenuh- nya di tangan mereka dan berbagai izin dapat diproses secara paralel. Selain itu, berbagai aspek reformasi periz- inan lainnya, seperti penerapan standard operating proce- dures (SOP) dan standar pelayanan minimum (SPM), mekanisme penanganan pengaduan, instalasi sistem teknologi informasi, dan mekanisme pembayaran melalui bank, cukup dilakukan di satu instansi. Berdasarkan studi Asia Foundation (2007), PTSP berhasil menurunkan waktu pengurusan izin-izin dasar
Transcript of REFORMASI PERIZINAN USAHA - · PDF fileTingginya biaya pengurusan izin usaha di Indonesia mem...
REFORMASI PERIZINAN USAHAUsaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapaikurang lebih 99% dari keseluruhan jenis usaha diIndonesia dan dari total tenaga kerja. Kebanyakan darimereka berada pada sektor informal dan belum mempu-nyai izin, sehingga sering terkendala untuk mendapatkankredit dari bank, menjual ke pengecer besar, danmelakukan ekspor.
Tingginya biaya pengurusan izin usaha di Indonesia mem-buat pelaku usaha khususnya kelompok UMKM harusberhitung apakah manfaat yang didapat bisa lebih besardari waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pen-gurusannya. Hal ini diakibatkan proses perizinan yangtidak efisien, tidak transparan, dan masih tingginya tingkatkorupsi di Indonesia. Selain itu, izin yang harus dimilikiUMKM juga diterbitkan oleh berbagai instansi, sehinggasemakin menyullitkan mereka.
PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA
Sejak tahun 1999, Asia Foundation telah mengembangkanprogram penyederhanaan perizinan usaha di tingkat kabu-paten/kota. Pada mulanya, pemda membentuk instansiyang mengintegrasikan penerimaan aplikasi perizinan(front office), tetapi pemrosesan dan penerbitan izin (backoffice) masih dilakukan oleh beberapa instansi yang berbe-da-beda. Hal ini mengakibatkan reformasi perizinan yangdapat dilakukan oleh instansi ini – dikenal denganPelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) – masih sangat ter-batas.
Konsep ini kemudian berkembang menjadi apa yang dise-but Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di mana baik
front office maupun back office diintegrasikan di inte-grasikan di satu tempat. Kelebihan PTSP adalah bahwakontrol terhadap waktu pengurusan izin berada sepenuh-nya di tangan mereka dan berbagai izin dapat diprosessecara paralel. Selain itu, berbagai aspek reformasi periz-inan lainnya, seperti penerapan standard operating proce-dures (SOP) dan standar pelayanan minimum (SPM),mekanisme penanganan pengaduan, instalasi sistemteknologi informasi, dan mekanisme pembayaran melaluibank, cukup dilakukan di satu instansi.
Berdasarkan studi Asia Foundation (2007), PTSPberhasil menurunkan waktu pengurusan izin-izin dasar
HEADQUARTERS465 California Street, 9th FloorSan Francisco, CA 94104 USATel: (415) 982-4640Fax: (415) [email protected]
WASHINGTON, DC1779 Massachusetts Ave., NWSuite 815Washington, D.C. 20036 USATel: (202) 588-9420Fax: (202) [email protected]
INDONESIAPO BOX 6793 JKSRBJakarta 12067IndonesiaTel: +62 (21)7278-8424Fax: +62 (21)[email protected]
www.asiafoundation.org
– Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat IzinTempat Usaha (SITU/HO), Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan(TDP) – menjadi 47% lebih cepat dan biayahingga 44% lebih murah. Jumlah pendaftaranusaha juga meningkat setiap tahunnya setelah terbentuknya PTSP. Di beberapa daerah PTSPjuga menjadi model reformasi birokrasi yangmendorong perbaikan di berbagai hal lain, mulaidari proses rekrutmen pegawai yang transparan,integrasi pengadaan barang/jasa di satu instansi,dan perbaikan mutu pelayanan puskesmas danrumah sakit.
MOMENTUM REFORMASI PERIZINAN
Sampai dengan tahun 2010, Asia Foundation danmitra lokalnya (organisasi nonpemerintah danperguruan tinggi di daerah) telah membantu lebihdari 70 kabupaten/kota di Sumatera, Jawa,Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara untukmendirikan PTSP. Namun demikian, masihbanyaknya kabupaten/kota lain yang membu-tuhkan dukungan untuk menyederhanakan periz-inan usahanya. Pada tahun 2006, AsiaFoundation dan mitra lokalnya membantuKementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk
menyusun peraturan dan pedoman mengenaipembentukan PTSP di daerah, belajar dari pen-galaman berbagai pemda. Pedoman ini kemudiandisempurnakan pada tahun 2009.
Di tingkat provinsi, Asia Foundation dan mitra-mitra lokalnya mendorong peranan pemerintahprovinsi untuk memantau dan memfasilitasi pros-es pembentukan PTSP kabupaten/kota danmeningkatkan kualitas pelayanannya. Enamprovinsi telah mengembangkan Indeks KinerjaPTSP Provinsi yang mengukur kinerja masing-masing PTSP kabupaten/kota, serta membentukdan memfasilitasi Forum PTSP kabupaten/kota diwilayahnya untuk mendorong proses belajarantardaerah.
Berdasarkan hasil pemantauan Kemdagri, lebihdari 60% kabupaten/ kota telah membentukPTSP atau PTSA sampai dengan tahun 2010.Namun demikian, masih banyak di antara PTSPdan PTSA ini yang belum berfungsi secara maksi-mal dan membutuhkan dukungan teknis lebihlanjut. Asia Foundation berkomitmen untuk terusmembantu melakukan reformasi pelayanan periz-inan melalui kerja sama dengan pemerintah disemua tingkatan.
10/2010
The Asia Foundation
adalah organisasi swasta,
nirlaba, dan nonpemer-
intah. Melalui program-
programnya, The Asia
Foundation membangun
kepemimpinan, menyem-
purnakan kebijakan,
dan memperkuat kelem-
bagaan untuk men-
dorong keterbukaan yang
lebih luas dan pemer-
ataan kesejahteraan di
kawasan Asia Pasifik.
Lembaga ini dibiayai
oleh kontribusi perusa-
haan, yayasan, dan lem-
baga pemerintah
Amerika Serikat, Eropa,
Kanada, Australia, dan
Asia, serta pemberian
dana dari Kongres
Amerika Serikat.
Program reformasi perizinan usaha Asia Foundation mendapatkan dukungan dana dari United States Agency for International Development (USAID), CanadianInternational Development Agency (CIDA), Department for International Development (DFID) Pemerintah Inggris Raya, Australian Agency for InternationalDevelopment (AusAID), Multi Donor Fund for Aceh and North Sumatra (MDF), Decentralization Support Facility (DSF), dan International Finance Corporation (IFC).
Kota Cimahi – Dari PTSP ke Reformasi Lainnya
Asia Foundation dan mitra lokalnya memfasilitasi Pemda Kota Cimahi (Jawa Barat) untukmenyederhanakan proses perizinan melalui pembentukan PTSP pada 2007. Pengurangan waktudan biaya pengurusan izin mengakibatkan jumlah izin-izin dasar meningkat pesat, hampir 2,5 kalilipat dalam waktu dua tahun setelah PTSP dibentuk, yang juga membawa peningkatan PendapatanAsli Daerah (PAD) – tanpa meningkatkan tarif perizinan – dan investasi di sana.
Keberhasilan ini mendorong Pemda Kota Cimahi untuk mereplikasi PTSP dalam proses pengadaanbarang/jasa. Selain itu, mereka juga memperbaiki layanan publik lainnya seperti kependudukan dankesehatan berdasarkan prinsip-prinsip PTSP – transparan, cepat, berbasis prosedur, dengan per-syaratan yang sederhana.
