REFORMASI BIROKRASI - · PDF fileKualitas pelayanan publik. ... Pembangunan aparatur negara...
Transcript of REFORMASI BIROKRASI - · PDF fileKualitas pelayanan publik. ... Pembangunan aparatur negara...
Jakarta, 18 Juli 2017
REFORMASI BIROKRASI (Presentasi Materi Subtansi Instansi)
Kegiatan Belajar 1
Reformasi Birokrasi
Pengertian Reformasi Birokrasi
• Salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat.
• Perubahan pokok dalam suatu sistem yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama.
• Tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.
Latar Belakang dilakukan Reformasi Birokrasi
Aspek Permasalahan
Peraturan Perundang-undangan di bidang
aparatur negara.
Tumpang tindih, tidak sesuai dengan
kondisi saat ini.
Pola pikir (mind set) dan budaya kerja
(culture-set) birokrasi.
Belum sepenuhnya mendukung birokrasi
yang professional.
Praktik manajemen SDM. Belum optimal meningkatkan professional.
Distribusi PNS. Belum merata dan profesional secara
geografis.
Fungsi dan kewenangan antar instansi
pemerintah.
Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar.
Sistem pengawasan internal. Belum mampu berperan sebagai quality
assurance.
KKN. Masih tinggi pada semua sektor.
Kualitas pelayanan publik. Masih belum memenuhi harapan publik.
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian. Belum dibangun dengan baik.
Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan II
RB Gelombang I
(2004-2009)
RB Gelombang II
(2010-2014)
Sifat: Nasional. Sifat: Nasional dan Internasional.
Sasaran:
1. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Sasaran:
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih & bebas KKN.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi.
Area Perubahan:
1. Kelembagaan (organisasi).
2. Budaya Organisasi.
3. Ketatalaksanaan.
4. Regulasi - Deregulasi.
5. SDM.
Area Perubahan:
1. Organisasi.
2. Tata Laksana.
3. Peraturan Perundang-Undangan.
4. SDM Aparatur.
5. Pengawasan.
6. Akuntabilitas.
7. Pelayanan Publik.
8. Pola Pikir (mind set) & Budaya Kerja (culture set) Aparatur.
Kondisi yang Diinginkan dari Reformasi Birokrasi
Jumlah PNS yang proporsional. Pemerintahan bersih dan bebas KKN. Peningkatan kualitas pelayanan public. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur. Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah,
antar pusat, dan antar pusat dengan daerah. Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.
2014
Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi
pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan
masyarakat dan abdi negara.
2025
Memberikan kontribusi nyata pada capaian
kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional
dan daerah.
Grand Design Reformasi Birokrasi
• Pengertian = rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan praktek KKN.
• Tujuan = memberikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Grand Design Reformasi Birokrasi
Grand Design RB.
Rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
Berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan praktek KKN.
Bertujuan memberikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Dapat diubah sesuai dengan perkembangan, oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map RB.
Ditetapkan setiap 5 tahun sekali oleh MenPANRB.
Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari 1 (satu) tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
Bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Grand Design Reformasi Birokrasi
Road Map RB 2015-2019. Sasaran Tahunan Reformasi Birokrasi.
Agenda dan Target-Target Reformasi Birokrasi.
Grand Design RB 2010-2025. Visi Pembangunan Nasional.
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi.
Visi dan Misi Reformasi Birokrasi.
Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.
Sasaran Lima Tahunan Reformasi Birokrasi.
Permasalahan
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun
2010.
PerMenPANRB Nomor 11 Tahun
2015.
Visi Pembangunan Nasional
Visi pembangunan nasional INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
2. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Visi Reformasi Birokrasi
• Visi RB Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.
Misi Reformasi Birokrasi
1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan Budaya Kerja (culture set).
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
Tujuan Reformasi Birokrasi
Sasaran Reformasi Birokrasi
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Prinsip-Prinsip Reformasi Birokrasi
1. Outcomes oriented.
2. Terukur.
3. Efisien.
4. Efektif.
5. Realistik.
6. Konsisten.
7. Sinergi.
8. Inovatif.
9. Kepatuhan.
10. Dimonitor.
Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat Pelaksanaan Keterangan
Nasional Makro Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait
dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Meso Menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan
kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan
mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan
Pemda.
Tingkat Pelaksanaan Keterangan
K/L/
Pemda
Mikro Menyangkut implementasi kebijakan /program Reformasi
Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi
bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-
masing K/L/Pemda.
Pengorganisasian Reformasi Birokrasi
Mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi
pelaksanaan RB dan kinerja operasi
birokrasi.
Merumuskan kebijakan dan
strategi operasional Reformasi Birokrasi.
• Ketua Tim RBN bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah RBN.
• Tim Independen dan Tim QA bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah RBN pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Tim RBN.
Melaksanakan monitoring dan
evaluasi RB.
Memastikan pelaksanakan
RB.
Penggerak, pelaksana, dan
pengawal pelaksanaan RB
di masing-masing K/L/ Pemda.
Pola Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi P
OL
A P
IKIR
DA
N B
UD
AYA
KE
RJA
PE
LA
YAN
AN
PU
BL
IK
ME
NIN
GK
AT
NYA
KA
PA
SIT
AS
D
AN
AK
UN
TAB
ILIT
AS
K
INE
RJA
BIR
OK
RA
SI
TERWUJUDNYA
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH
DAN BEBAS
KORUPSI,
KOLUSI, DAN
NEPOTISME
PENGUNGKIT HASIL
INOVASI & PEMBELAJARAN
PENGAWASAN INTERNAL
PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
AKUNTABILITAS KINERJA
MENINGKAT-
NYA
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
ORGANISASI
SDMTATA
LAKSANA
Kegiatan Belajar 2
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
secara Online
PMPRB secara Online
• Metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.
• Merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web.
• Mempercepat proses PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda, dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring, serta memudahkan proses saling belajar (bench learning) secara real time online.
Juknis PMPRB secara Online
• Tujuan:
1. Memudahkan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi implementasi.
2. Dijadikan sebagai dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi serta penjaminan kualitas.
• Meliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan, dan penyajian informasi, serta proses pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
Proses PMPRB secara Online
Lanjutan …. Proses PMPRB secara Online
PMPRB secara Online
• K/L dan Pemda menyampaikan hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara online kepada KemenPANRB / Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) minimal sekali dalam setahun pada akhir bulan Maret untuk periode tahun sebelumnya.
Kegiatan Belajar 3
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Badan POM
RB di Badan POM
• Badan POM mengajukan usulan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009, 2011 dan 2014.
• Tim Reformasi Birokrasi di Badan POM dari tahun 2016, terdiri atas:
1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana.
3. Tim Monitoring dan Evaluasi.
4. Tim Asessor PMPRB.
= Terima Kasih =