REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD...

49
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT STAF AHLI MENTERI PERHUBUNGAN BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI DR. UMAR ARIS SH, MM, MH. DALAM RANGKA REFORM LEADERSHIP TRAINING Jakarta, 12 September 2018 REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 1

Transcript of REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD...

Page 1: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

STAF AHLI MENTERI PERHUBUNGAN

BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

DR. UMAR ARIS SH, MM, MH.

DALAM RANGKA REFORM LEADERSHIP TRAINING

Jakarta, 12 September 2018

REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD

GOVERNANCE

1

Page 2: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan; 3. Paket Peraturan Perundang-undangan Transportasi; 4. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undanganl; 5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010-2024; 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 216 Tahun 2016

tentang Tim reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2017

tentang Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

2

Page 3: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

1. Change Management

2. Reformasi Birokrasi

3. Entrepreneur & Transformasi Leadership

4. Pengetahuan Teknis Transportasi

5. Inovasi Sektor Publik

Manfaat :

Sertifikasi Reform Leadership Training sebagai salah satu Refrerensi Pengangkatan Jabatan administrasi di Kementerian Perhubungan

3

Page 4: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

•peningkatan pelayanan

publik

•profesionalisme SDM

aparatur

•birokrasi pemerintah yang

bersih dan bebas KKN

4

Page 5: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Peraturan perundang-undangan

Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

5

Page 6: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

1.Memiliki Integritas

2.Profesional

3.Netral

4.Bebas dari Intervensi Politik

5.Bersih dari praktek KKN

6.Mampu menyelenggarakan Pelayanan Publik

7.Mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45

6

Page 7: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Manajemen ASN :

Belum berlandaskan perbandingan antara Kompetensi dan Kompetensi Kualifikasi yang di perlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

7

Page 8: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Nilai Dasar ASN:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila;

b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

8

Page 9: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

9

Page 10: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Kode Etik ASN ; a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi;

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

10

Page 11: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

11

Page 12: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

12

MASYARAKAT MEMILIKI

KESAN MASIH TEREDAPAT

PRAKTIK PUNGLI DAN SUAP

DI KEMENHUB

MANAJEMEN PERUBAHAN

BELUM TERLEMBAGA DAN

TERINTENRALISASI

SISTEM PENGENDALIAN

PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANGAN MASIH

BELUM OPTIMAL

DILAKSANAKAN

KUALITAS AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH BELUMA ADA

KEMAJUAN BERARTI

PENATALAKSANAAN BELUM

MENGACU PADA POLA

HUBUNGAN KINERJA (PROSES

BISNIS)

UPAYA PENATAAN

MANAJEMEN SDM PERLU

SELALU DI MONITORING DAN

EVALUASI

KOMITMEN PENGENDALIAN

INTERNAL PERLU SELALU

DIJAGA

MASIH RENDAHNYA

KOMPETENSI, BELUM SESUAI

DENGAN KEBUTUHAN

DALAM JABATAN; KINERJA

BELUM OPTIMAL

REFORMASI BIROKRASI

TERKESAN MASIH

DOKUMENTATIF

HASIL SURVEI PELAYANAN

PUBLIK DI BAWAH RATA-

RATA NASIONAL

ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (HASIL EVALUASI)

Page 13: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

1. MENETAPKAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA Tidak ada dokumen Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama melekat pada

Rencana Strategis

2. MENINJAU KEMBALI PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UNTUK MENGUKUR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Masih berorientasi Output pada Tingkat Kementerian/Eselon I

• Jumlah Pedoman Starndar Keselamatan (IKU KEMENTERIAN) • Jumlah Lintasan/rute angkutan perintis (IKU KEMENTERIAN) • Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan (IKU KEMENTERIAN) • DLL

Tidak Relevan dengan Sasaran/Tujuan (kinerja)

Sasaran: Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Indikator: Jumlah peraturan perundang-undangan di sector transportasi yang ditetapkan

Tidak ada indicator yang mengukur aspek “kualitas”

13

Page 14: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Sebelumnya, tidak ada satupun Sasaran dan indikator Kementerian Perhubungan (Pada Rencana Strategis yang lama) yang berbicara tentang konektivitas. Baru pada Rencana

Strategis Reviu (saat ini sedang dalam proses pembahasan) muncul sasaran dan indicator konektivitas

SASARAN: TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENJAMIN KESEIMBANGAN

PEMBANGUNAN

4. MEMASTIKAN RENCANA STRATEGIS MENGAWAL AMANAT RPJMN

INDIKATOR: RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

14

Page 15: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

5. MENYEGERAKAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS REVIEW DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA Kualitas Rencana Strategis Reviu lebih baik dibandingkan dengan Rencana

Strategis saat ini 6. MEMASTIKAN PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS ESELON I DENGAN RENCANA

STRATEGIS REVIU 7. MENETAPKAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV SEBAGAI INSTRUMEN

DALAM RANGKA MENGAWAL KINERJA ESELON I DAN II, SERTA SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (AMANAT UU ASN)

8. MENINGKATKAN KUALITAS MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN MONITORING EVALUASI KINERJA MELALUI OPTIMALISASI SISTEM E-KINERJA

9. MENINGKATKAN KUALITAS BUDAYA KINERJA, SALAH SATUNYA DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN REWARD DAN PUNISHMENT DALAM MENDORONG MOTIVASI PENCAPAIAN KINERJA

15

Page 16: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

16

TAHAPAN LIMA TAHUNAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2014

2019

2025 RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

• efektif, efisien dan ekonomis • difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes

(hasil) • menerapkan manajemen kinerja yang didukung

dengan penerapan sistem berbasis elektronik • Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas

terhadap kinerja organisasi

Page 17: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

SASARAN 1: BIROKRASI YG BERSIH

&AKUNTABEL

SASARAN 2 : PELAYANAN

PUBLIK YG BERKUALITAS

•Mendorong Penerapan Zona Integritas Menjadi Tidak Sebatas Dokumentatif •Memastikan Keterlibatan Seluruh Pihak, Khususnya Pimpinan untuk Memberantas Segala Bentuk Praktik Pungli dan Suap •Memperbaiki Manajemen Kinerja dengan Memaksimalkan Pengukuran Kinerja dan Pemberian Reward dan Punishment

• Integrasi Perencanaan Kinerja, Penganggaran, dan Manajemen Kinerja

• Memperbaiki Ukuran Kinerja

• Budget Saving

3 Ada (TIGA) REKOMENDASI RB

17

Page 18: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

SASARAN 3: PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Menjaring Sebanyak-banyaknya Aspirasi Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Diharapkan

Utamakan Memperbaiki Budaya Pelayanan Prima

Segera Menerapkan Berbagai Aplikasi/Sistem Informasi Yang Memudahkan Pelayanan

18

Page 19: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

•Dilayani

•Orientasi proses

•Menunggu

• Tidak kompeten

• Rumit

• Koruptif Sebelum

Reformasi

•Melayani

•Orientasi hasil

•Menjemput

• Kompeten

• Sederhana

• Bersih

Setelah Reformasi

19

Page 20: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH INSTANSI?

ROAD MAP RB

1. REVIEW ROAD MAP RB BERDASARKAN HASIL EVALUASI

PELAKSANAAN RB TAHUN 2018

2. SUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2019

3. SUSUN RENCANA AKSI SERTA TARGET YANG YANG

AKAN DICAPAI UNTUK TIM RB DALAM MENGAWAL

PELAKSANAAN RENCANA KERJA

4. LAKUKAN PERTEMUAN TIM SECARA RUTIN UNTUK

MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA

TERHADAP PENCAPAIAN TARGET

PELAKSANAAN

PMPRB

KOMITMEN

PIMPINAN DAN

PERKUAT TIM RB

REVIEW TIM RB YANG ADA

1. PENUNJUKKAN ASESOR

2. INSPEKTUR MELAKUKAN EVALUASI SECARA

BERKALA DENGAN PARA ASESOR DENGAN

MENGGUNAKAN PMPRB

3. PENYAMPAIAN HASIL PMPRB KEPADA

KEMENPANRB

20

Page 21: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG

BERKUALITAS

CAPAIAN SASARAN YANG DIHARAPKAN TAHUN 2019

1. Meningkatnya integritas

birokrasi

2. Meningkatnya sinergitas sistem

pengawasan

3. Meningkatnya integrasi sistem

perencanaan, penganggaran,

dan pelaporan kinerja

4. Meningkatnya keterbukaan

sistem pelaporan

5. Meningkatnya sinegitas sistem

pelaporan

6. Meningkatnya penerapan

sistem reward and punishment

dalam manajemen kinerja

nasional

7. Meningkatnya keselarasan

antara kinerja individu dengan

kinerja organisasi

8. Meningkatnya independensi

APIP

9. Meningkatnya pengendalian

internal di lingkungan instansi

pemerintah

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan

reformasi birokrasi di kalangan instansi pemerintah

2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi

kelembagaan

3. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan

pemerintahan

4. Meningkatnya sinergi antar fungsi dan

kewenangan antar instansi

5. Meningkatnya penggunaan TI dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan

6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik

7. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang

berbasis merit

8. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen

pegawai

9. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur

10.Meningkatnya harmonisasi dalam peraturan

perundang-undangan

11.Meningkatnya dukungan publik terhadap

kebijakan pemerintah

12.Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan

anggaran

1. Meningkatnya kemudahan,

kepastian, dan kecepatan

proses pelayanan

2. Meningkatnya aksesibilitas

pelayanan

3. Meningkatnya penggunaan TI

dalam pemberian pelayanan

4. Meningkatnya kompetensi SDM

pelayanan

5. Meningkatnya inovasi dalam

pelayanan publik

6. Meningkatnya partisipasi publik

dalam mendorong peningkatan

kualitas pelayanan

7. Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

8. Meningkatnya kepercayaan

masyarakat terhadap

pemerintah

9. Meningkat investasi dalam

negeri

21

Page 22: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

1800 1900

Lini Masa

2000 now

Penemuan

Mesin Uap

mendorong

munculnya

kapal uap,

kereta api, dll

Penemuan

listrik dan

assembly line

yang

meningkatkan

produksi

barang

Inovasi

teknologi

informasi,

komersialiasi

personal

computer, dll.

Revolusi Industri ke-4

Kegiatan

manufaktur

terintegrasi

melalui

penggunaan

teknologi

wireless dan big

data secara

masif

Fase periode Revolusi Industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu

22

Page 23: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Dunia Digital dan Revolusi Industri

Keempat

Toko Fisik Market Place Online

Ojek dan Taksi Konvensional GO-Jek, Grab, Uber, dll.

Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi •Toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace.

•Taksi atau Ojek Tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online

23

Page 24: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Hal-hal yang sudah dilakukan Oleh Kementerian Perhubungan dalam mengakomodir lahirnya Industri 4.0 yaitu :

1. Pelayanan melalui sistem Inapornet layanan yang dipergunakan untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal, mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2. Membuat PM 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus yang salah satunya mengatur mengenai Angkutan Transportasi Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

24

Page 25: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Rencana Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Identifikasi, analisis, pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak Harmonis/sinkron

Evalusi dan monitoring peraturan perundang-undangan

25

Page 26: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

SINKRONISASI DAN HARMONISASI

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Peraturan Transportasi

Darat

Peraturan Transportasi Laut

Peraturan Transportasi

Udara

Peraturan Transportasi

Perkeretaapian

Peraturan Transportasi

Multimoda dan Penunjang

26

Page 27: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

No. Regulasi yang baru/

mengubah/menggabung

/ mencabut

Revisi/

Pencabutan/

Penggabungan

Regulasi yang disimplifikasi Analisis singkat

1. PM 108 Tahun 2017

tentang

Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan

Kendaraan Bermotor

Umum Tidak Dalam

Trayek

Pencabutan PM 26 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang

Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak Dalam Trayek

Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Uji

Materiil atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 26 Tahun 2017 dikarenakan dianggap

bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi

yaitu:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim

menyatakan:

Keberadaan taksi online merupakan konsekuensi

logis dari perkembangan Teknologi informasi dalam

moda transportasi yang menawarkan pelayanan

yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan

dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu

serta berhasil mengubah bentuk pasar dari

monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif

PERATURAN TRANSPORTASI DARAT

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

TIDAK HARMONIS/SINKRON TAHUN 2017

27

Page 28: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

No. Regulasi yang baru/

mengubah/menggab

ung/ mencabut

Revisi/ Pencabutan/

Penggabungan

Regulasi yang disimplifikasi Analisis singkat

1. PM 20 Tahun 2017

tentang Terminal

Khusus Dan Terminal

Untuk Kepentingan

Sendiri

Pencabutan PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus

dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Penyederhanaan persyaratan modal disetor,

semula paling sedikit 25 M diubah menjadi:

ketentuan modal ditentukan berdasarkan

panjang dermaga (<70m atau lebih) dan

volume bongkar muat (<100rb ton/thn atau

lebih) yaitu 1 M atau 5 M

Perpanjangan Penggunaan Tersus Untuk

Melayani Kepentingan Umum;

Semula paling lama 6 (enam) bulan dan tidak

dapat diperpanjang, diubah menjadi paling

lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

berdasarkan hasil evaluasi dari Direktur

Jenderal.

2. PM 24 Tahun 2017

Tentang Pencabutan

persyaratan

kepemilikan modal

badan usaha di

bidang pengusahaan

angkutan laut,

keagenan kapal,

pengusahaan

bongkar muat, dan

badan usaha

pelabuhan

Pencabutan pasal PM 45 Tahun 2015 Tentang Persayaratan

Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang

Transportasi

Pencabutan persyaratan kepemilikan modal

Badan Usaha di Bidang Transportasi

Pencabutan pasal PM 93 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Angkutan Laut

Pencabutan persyaratan kepemilikan modal

pengusahaan angkutan laut

Pencabutan pasal PM 11 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Keagenan Kapal

Pencabutan persyaratan kepemilikan modal

pengusahaan keagenan kapal

Pencabutan pasal PM 146 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Pencabutan persyaratan kepemilikan modal

penyelenggaraan pelabuhan laut

Pencabutan pasal PM 152 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar

Muat Barang dari dan ke Kapal

Pencabutan persyaratan kepemilikan modal

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar

Muat Barang dari dan ke Kapal

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

28

Page 29: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

3. PM 25 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor

PM 116 Tahun 2016 tentang

Pemindahan Barang Yang

Melewati Batas Waktu

Penumpukan (Long Stay) di

Pelabuhan Utama Belawan,

Pelabuhan Utama Tanjung

Priok, Pelabuhan Utama

Tanjung Perak, dan Pelabuhan

Utama Makassar

revisi PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan

Barang yang Melewati Batas Waktu

Penumpukan (Long Stay) doi Pelabuhan

Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung

Perak, dan Pelabuhan Utaa Makassar

Mendorong penurunan dwelling time di pelabuhan dengan

mengenakan pajak progressif terhadap penumpukan barang

yang melebihi 3 hari

Peraturan Menteri ini tidak saja berlaku di Pelabuhan Utama

Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama

Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar, tapi juga akan

diberlakukan di Pelabuhan Utama lainnya secara bertahap

4. PM 72 Tahun 2017 tentang

Jenis , Struktur, Golongan dan

Mekanisme Penetapan Tarif

Jasa Kepelabuhanan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2013 Jenis , Struktur,

Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 15 Tahun 2014

Sebagai bentuk keinginan Pemerintah untuk menciptakan tarif

jasa kepelabuhanan yang lebih kompetitif serta kemudahan

dalam mekanisme penetapannya

5. PM 115 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor

PM 100 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Dan Persyaratan

Pemberian Izin Penggunaan

Kapal Asing Untuk Kegiatan

Lain Yang Tidak Termasuk

Kegiatan Mengangkut

Penumpang Dan/Atau Barang

Dalam Kegiatan Angkutan Laut

Dalam Negeri

Revisi PM 100 Tahun 2016 Tata Cara Dan

Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan

Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang

Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut

Penumpang Dan/Atau Barang Dalam

Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

mendorong perusahaan nasional untuk dapat menggunakan

kapal berbendea Indonesia guna mendukung kegiatan

penunjang Offshore migas nasional

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

29

Page 30: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

6. PM 114 Tahun 2017

tentang Perubahan

Ketiga Atas

Peraturan Menteri

Perhubungan

Nomor PM 10

Tahun 2016 tentang

Tarif Angkutan

Barang Di Laut

Dalam Rangka

Pelaksanaan

Kewajiban

Peayanan Publik

(Public Service

Obligation)

Revisi

PM 10 Tahun 2016 tentang

Taif Angkutan Barang di

laut dalam rangka

pelaksanaan kewajiban

pelayanan publik service

obligation

memberikan keringanan /potongan harga

kepada pengguna jasa antara lain PNS,

TNI, Pelajar, Mahasiswa, Veteran dan

Lansia

7. Penyusunan Draft

Peraturan

Pemerintah tentang

Pemeriksaan

Kecelakaan Kapal

Penyusunan

Draft

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

30

Page 31: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

No. Regulasi yang baru/

mengubah/menggabung/ mencabut

Revisi/

Pencabutan/

Penggabungan

Regulasi yang disimplifikasi Analisis singkat

1. PM 45 Tahun 2017 tentang

Perubahan Ke-10 atas KM 25 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Udara

revisi KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Udara

Pemangkasan jangka waktu penerbitan perizinan

2. PM 53 Tahun 2017 tentang

Pengamanan Kargo dan Pos serta

Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo

dan Pos yang Diangkut dengan

Pesawat Udara

Pencabutan PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos

serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang

diangkut dengan Pesawat Udara

PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan

Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi yang

mengatur mengenai kepemilikan modal Regulated Agent

dan Known Consignor

Penghapusan persyaratan modal disetor Rp 25 M

Penyederhanaan persyaratan fasilitas peralatan

3. PM 59 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM

16 Tahun 2010 tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil

(PKPS) Bagian 63 Tentang

Persyaratan Personel Pesawat

Udara Selain Penerbangan dan

Personel Penunjang Operasi

Pesawat Udara

revisi KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (CASR Part 63)

tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain

Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat

Udara (Licensing Flight Crew Members Other)

PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

31

Page 32: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

5. PM 64 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 57

Tahun 2010 tentang

Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian

141 Tentang Persyaratan

Sertifikasi dan Operasi

untuk Sekolah Penerbang

revisi KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141

(Civil Aviation Safety Regulation Part 141)

Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi

Untuk Sekolah Penerbang (Certification and

Operating Requirement For Pilot School)

PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

32

4. PM 61 Tahun 2017 tentang

Perubahan Keempat Atas

Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 28 Tahun 2013

tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 121

Tentang Persyaratan-Persyaratan

Sertifikasi dan Operasi Bagi

Perusahaan Angkutan Udara

yang Melakukan Penerbangan

Dalam Negeri, Internasional dan

Angkutan Udara Niaga Tidak

Berjadwal

revisi PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation

Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan

Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan

Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri,

Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak

Berjadwal

Page 33: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

No. Regulasi yang baru/

mengubah/menggabung/

mencabut

Revisi/

Pencabutan/

Penggabungan

Regulasi yang disimplifikasi Analisis singkat

1. PM 4 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Kecakapan Awak

Sarana Perkeretaapian

Pencabutan PM 155 Tahun 2015 tentang

Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana

Perkeretaapian

Sertifikasi terhadap masinis/ Asisten Masinis

di Sarana KA otomatis

2. PM 5 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Kecakapan

Pengatur Perjalanan Kereta

Api dan Pengendali

Perjalanan Kereta Api

Pencabutan PM 21 Tahun 2011 tentang

Sertifikasi Kecakapan Pengatur

Perjalanan Kereta Api dan

Pengendali Perjalanan Kereta Api

Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat

3. PM 8 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Tenaga Pemeriksa

Sarana Perkeretaapian

Pencabutan PM 92 Tahun 2010 tentang Tenaga

Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat

awak sarana perkeretaapian

4. PM 9 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Tenaga Pemeriksa

Prasarana Perkeretaapian

Pencabutan PM 93 Tahun 2010 tentang Tenaga

Pemeriksa Prasarana

Perkeretaapian

Penyederhanaan proses penerbitan awak

sarana perkeretaapian

5. PM 16 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Tenaga Perawatan

Sarana Perkeretaapian

Pencabutan PM 94 Tahun 2010 tentang Tenaga

Perawatan Sarana Perkeretaapian

Penyederhanaan proses penerbitan awak

sarana perkeretaapian

6. PM 17 Tahun 2017 tentang

Sertifikasi Tenaga Perawatan

Prasarana Perkeretaapian

Pencabutan PM 95 Tahun 2010 tentang Tenaga

Perawatan Prasarana

Perkeretaapian

Penyederhanaan proses penerbitan awak

sarana perkeretaapian

PERATURAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

33

Page 34: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

Rekomendasi KemenpanRB

• Agar melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan

1.

• Meningkatkan koordinasi terkait proses penyelesaian revisi dan penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang melibatkan instansi lain.

3.

2.

Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk

memberikan masukan terhadap

perbaikan sistem penyusunan

peraturan perundang-undangan.

34

Page 35: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

LKE Penilaian PMPRB online

PENJELASANPilihan

Jawaban

Jawaban

Internal

Tahun

2017

Jawaban

Internal

Tahun

2016

Hasil

Evaluasi

MenPAN

& RB

Tahun

2015

DATA DUKUNG 2016 DATA DUKUNG 2017 PENANGGUNG JAWAB

A. PROSES (60)

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)

1

a. Telah dilakukan

identifikasi, analisis,

dan pemetaan

terhadap peraturan

perundang-undangan

yang tidak

harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan terhadap seluruh peraturan

perundang-undangan yang tidak

harmonis/sinkron

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan terhadap sebagian peraturan

perundang-undangan yang tidak

harmonis/sinkron

c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/sinkron

A A A B

Rencana Penyusunan

Peraturan Perundang-

undangan, Daftar

Inventarisasi dan Hasil

Tindak Lanjut Peraturan

yang tidak harmonis dan

tidak sinkron

1. Rencana Pnyusunan

Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2016;

2. Daftar Peraturan Perundang-

undangan yang tidak

harmonisasi/tidak sinkron Tahun

2016.

Biro Hukum, perlu dilakukan

rapat pembahasan

dikoordinasikan oleh ketua

leading sector penataan

peraturan perundangan yaitu

Biro Hukum

b. Telah dilakukan

revisi peraturan

perundang-undangan

yang tidak harmonis /

tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan

yang tidak harmonis / tidak sinkron telah

selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya

peraturan perundangan-undangan yang tidak

harmonis

b. Upaya revisi atas peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

telah dilakukan, namun belum selesai

c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis /

tidak sinkron

A/B/C A A B

1. Rencana Penyusunan

Peraturan Perundang-

undangan Tahun 2016;

2. peraturan hasil

harmonisasi/sinkronisasi

2015 s.d 2016

3.Laporan Uji Publik

Rancangan Peraturan

Menteri Perhubungan

2015 s.d 2016

1. Daftar Peraturan hasil

harmonisasi/sinkronisasi 2016;

2. Daftar Peraturan Perundang-

undangan yang telah ditetapkan

pada tahun 2016;

Biro Hukum, perlu dilakukan

rapat pembahasan

dikoordinasikan oleh ketua

leading sector penataan

peraturan perundangan yaitu

Biro Hukum

PENILAIAN

Harmonisasi (2,5)

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

35

Page 36: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

2

a. Adanya Sistem

pengendalian

penyusunan

peraturan

perundangan yang

mensyaratkan

adanya Rapat

Koordinasi, Naskah

Akademis/kajian/poli

cy paper, dan Paraf

Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan

diimplementasikan

b. Ada persyaratan tersebut namun baru

sebagian diimplementasikan

c. Ada persyaratan tersebut namun belum

diimplementasikan

d. Belum ada persyaratan tersebut

A/B/C/D A A A

1. Laporan Uji Publik

Rancangan Peraturan

Menteri Perhubungan

2. Laporan

penyelenggaraan Rapat

Koordinasi Teknis Bidang

Peraturan Perundang-

Undangan

3. Contoh paraf koordinasi

dalam penyusunan

peraturan

4. Undangan Rapat

Koordinasi, Absensi, dan

Laporan Hasil Rapat

Koordinasi

1. Laporan Uji Publik

Rancangan Peraturan Menteri

Perhubungan Tahun 2016;

2. Revisi PM Nomor 82 Tahun

2013 Tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan,

Kesepakatan Bersama, dan

Perjanjian Kerjasama di

Lingkungan Kementerian

Perhubungan menjadi PM 69

Tahun 2016;

3. Contoh paraf koordinasi dalam

penyusunan peraturan (Relas).

4. Undangan Rapat Koordinasi,

Absensi, Laporan Rapat

Biro Hukum, perlu dilakukan

rapat pembahasan

dikoordinasikan oleh ketua

leading sector penataan

peraturan perundangan yaitu

Biro Hukum

b. Telah dilakukan

evaluasi atas

pelaksanaan sistem

pengendalian

penyusunan

peraturan perundang-

undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem

pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan dilakukan secara berkala

b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem

pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan dilakukan secara tidak

berkala

c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas

pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundang-undangan A/B/C A A B

1. Laporan Tahunan Biro

Hukum Tahun 2015

(Program dan Realisasi)

2 Revisi atas Nomor PM

82 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Penyusunan

Peraturan Perundang-

Undangan, Kesepakatan

Bersama, dan Perjanjian

Kerja Sama di Lingkungan

Kementerian

Perhubungan

3. Laporan

penyelenggaraan Rapat

Koordinasi Teknis Bidang

Peraturan Perundang-

Undangan Tahun 2015

dan 2016

1. Laporan Tahunan Biro Hukum

Tahun 2016 (Program dan

Realisasi);

2 Laporan Pelaksanan Uji Petik

Peraturan Perundangan Tahun

2016;

3. Laporan penyelenggaraan

Rapat Koordinasi Teknis Bidang

Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2016 ;

4. Laporan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Tahun

2016.

Biro Hukum, perlu dilakukan

rapat pembahasan

dikoordinasikan oleh ketua

leading sector penataan

peraturan perundangan yaitu

Biro Hukum

Sistem pengendalian

36

Page 37: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018

NO KEGIATAN

1. Proses pembahasan naskah akademis RUU Sistranas

2. - proses pembahasan RPP tentang Ganti Kerugian Jalan

- proses pembahasan RPP tentang kecelakaan kapal

- proses pembahasan RPP tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik (online single submission)

3. Penetapan 30 Permenhub baru

4. Revisi 20 Peraturan Menteri Perhubungan

5. Menyusun Reformasi Regulasi Perizinan di bidang Transportasi

6. Menyelenggarakan kegiatan Uji publik dan Uji petik

7. Menyelenggarakan E-Advokasi : merupakan salah satu bentuk layanan pada Biro

Hukum dalam menjamin dan memenuhi hak hukum Kemenhub serta

Aparaturnya dalam bentuk pendampingan.

8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Transportasi dan Peraturan

Menteri lainnya 37

Page 38: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI PADA AREA

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DUKUNGAN DAN KOMITMEN DARI PEMRAKARASA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69

Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian

Perhubungan. -Justifikasi rancangan peraturan

-Matrik sandingan untuk revisi Peraturan

-Undangan rapat

-Berita acara rapat

-Daftar hadir rapat

-Draf peraturan

-Foto , dll

38

Page 39: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

REKAPITULASI DEREGULASI PERIZINAN

DI BIDANG TRANSPORTASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

39

Page 40: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

UNIT KERJA

DAFTAR PERIZINA

N DARI MENKO

HASIL EVLUASI

KEMENHUB

AKHIR

TOTAL

JUMLAH PERIZINAN DIHAPUS

NON PERIZINAN

TETAP PERIZINAN

44 32 4 8

40

Page 41: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT UNIT KERJA DAFTAR

PERIZINAN

KEMENKO

PENAMBAHAN DATA

PERIZINAN

HASIL EVALUASI KEMENHUB

AKHIR

KEMENHUB MENAMBAHKAN 5 (LIMA) PERIZINAN

JUMLAH

14

JUMLAH 5

PERIZINAN

DIHAPUS 8

NON PERIZIN

AN 8

TETAP PERIZINA

N 3

TOTAL 19

19

41

Page 42: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA

DAFTAR PERIZINA

N DARI MENKO

HASIL EVLUASI

KEMENHUB

AKHIR

TOTAL

JUMLAH PERIZINAN DIHAPUS

NON PERIZINAN

TETAP PERIZINAN

14 3 4 7

42

Page 43: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(PERIZINAN)

43

UNIT KERJA DAFTAR PERIZINA

N KEMENKO

PENAMBAHAN DATA PERIZINA

N

HASIL EVALUASI KEMENHUB

AKHIR

KEMENHUB MENAMBAHKAN 1 (SATU) PERIZINAN

JUMLAH

110

JUMLAH 1

PERIZINAN

DIHAPUS

23

NON PERIZINA

N

84

TETAP PERIZINA

N 4

TOTAL 111 111

Page 44: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(REGULASI) NO

UNIT KERJA

PERATURAN AWAL

HASIL EVLUASI KEMENHUB

AKHIR

1.

2.

Direktorat Angkutan Udara Direktorat Bandar Udara DKUPPU Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan

TOTAL

16

13

PERIZINAN 1 1

DI DEREGULASI (DIHAPUS)

7 8

HASIL RAPAT (SISA PM)

9 5

3.

4.

5.

38 9

19

95

0 1 1 4

0 0 0

16

38 9

19

79

44

Page 45: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

PARADIGMA PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

45

Page 46: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

46

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan , dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah

a. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;

b. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan;

c. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan.

Page 47: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

PASAL 88 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

MENGAMANAHKAN

PENGATURAN LEBIH LANJUT OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA MENGENAI NORMA,

STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA

SEKTOR PERHUBUNGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI

SECARA ELEKTRONIK

47

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENYUSUN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN

MENTERI PERHUBUNGAN, YAUTU:

1. RPM TENTANG NSPK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

2. RPM TENTANG NSPK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

3. RPM TENTANG NSPK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT

4. RPM TENTANG NSPK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG UDARA

Page 48: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

1. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural harus dilakukan pengharmonisasian yang merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

48

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU

RENCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Setiap Rancangan Peraturan Menteri yang akan diusulkan penetapannya mulai tanggal 23 September 2018 wajib dilakukan pengharmonisasian oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan:

a. instansi Pemrakarsa; dan b. lembaga pemerintah atau instansi yang terkait.

Page 49: REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD …ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/web/wp-content/uploads/2018/09/PAPARAN-RB.pdf · REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD ... Organisasi Organisasi

49