Reformasi birokrasi
-
Upload
cyndi-natalia -
Category
Documents
-
view
937 -
download
5
description
Transcript of Reformasi birokrasi
Grand design & road map REFORMASI BIROKRASI 2010-2015 – draft final November 2010
Sifat:Nasional dan Instansional
Sasaran:1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Area perubahan :•Organisasi•Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Sifat:Nasional dan Instansional
Sasaran:1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Area perubahan :•Organisasi•Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Reformasi Birokrasi Gelombang II(2010 – 2014)
Reformasi Birokrasi Gelombang II(2010 – 2014)
Sifat:Instansional
Sasaran:Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Area perubahan:•Kelembagaan (organisasi)•Budaya Organisasi•Ketatalaksanaan•Regulasi – Deregulasi•SDM
Sifat:Instansional
Sasaran:Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Area perubahan:•Kelembagaan (organisasi)•Budaya Organisasi•Ketatalaksanaan•Regulasi – Deregulasi•SDM
Reformasi Birokrasi Gelombang I(2004 – 2009)
Reformasi Birokrasi Gelombang I(2004 – 2009)
…yang diinginkan
Sasaran lima tahun pertama (2010 – 2014)
Sasaran lima tahun kedua (2015 – 2019)
Sasaran lima tahun ketiga (2020– 2024)
PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah
Peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia
Peru
baha
n M
inds
et d
an C
ultu
re S
etPe
ruba
han
Min
dset
dan
Cul
ture
Set
1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
3. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
3. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
SDM
Organisasi
Tatalaksana
Monitoring dan Evaluasi
Manajemen Perubahan
Pengawasandan
Akuntabilitas
Manajemen Pengetahuan RB (Knowledge Management )
Peraturan Perundang-undangan
Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Quick Win
Area Hasil yang diharapkan
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan
Sasaran Indikator Base line(2009)
Target(2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*) 2.8 5.0
OPINI BPK (WTP)
Pusat 42,17% 100%
Daerah 2.73% 60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Pusat6,64 8,0
Daerah6,46 8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha122 75
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi*) Skala 0 – 10**) Skala – 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
Tingkat Pelaksanaan Keterangan
Nasional
Makro
menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi
Meso
menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makrodan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda
Kementerian/ Lembaga/
PemdaMikro
menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda
Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pelaksana….
Tingkat Pelaksanaan Penanggungjawab/Pelaksana
Nasional
Makro
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Meso
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
Tim Independen
Tim Quality Assurance
Instansional (K/L/Pemda)
Mikro Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Wapres
Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Wapres
Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB
Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB
Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab
Tim QUALITY ASSURANCETim QUALITY ASSURANCETIM INDEPENDENTIM INDEPENDEN
TIM RB - K/LTIM RB - K/L TIM RB - PEMDATIM RB - PEMDA
Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional
Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional
Tim PengarahTim Pengarah
Tim PelaksanaTim Pelaksana
Ketua: Pimpinan K/LSekretaris: SekjenAnggota: Pejabat Eselon I
Ketua: Pimpinan K/LSekretaris: SekjenAnggota: Pejabat Eselon I
Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga
Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris: SekdaAnggota: Pejabat Eselon II
Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris: SekdaAnggota: Pejabat Eselon II
Pemerintah DaerahPemerintah Daerah
Ketua: SekjenSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: sesuai kebutuhan
Ketua: SekjenSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: sesuai kebutuhan
Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga
Ketua: SekdaSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: Sesuai kebutuhan
Ketua: SekdaSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: Sesuai kebutuhan
Pemerintah DaerahPemerintah Daerah
SUSUNAN TIM RB K/L DAN PEMDA
Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro
1) Penataan Organisasi2) Penataan Tatalaksana3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur4) Penguatan Pengawasan5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Manajemen Perubahan2) Konsultasi dan Asistensi3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4) Knowledge Management
1) Manajemen Perubahan2) Penataan Peraturan Perundang-
undangan3) Penataan dan Penguatan Organisasi4) Penataan Tatalaksana5) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik9) Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
PROGRAM PD TINGKAT MAKRO, MESO DAN MIKRO
Metode pelaksanaan
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014
Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB
Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019
Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024
Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.
Transisi 2024 - 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.
KETERKAITAN GD & RM RB:
meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/ memeliha-ra hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat nasional maupun instansi (K/L/Pemda)
Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten
melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesai-kan pada tahun 2010, men-jaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2010
meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2011, men-jaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2011
meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012, men-jaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksana-kan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2012
20102010
20142014
20132013
20122012
20112011
TAHAPAN PELAKSANAAN
PenataanManajemen
SDM Aparatur
PenataanManajemen
SDM Aparatur
PenataanOrganisasiPenataanOrganisasi
PenataanTatalaksana
PenataanTatalaksana
PenguatanAkuntabilitas
Kinerja
PenguatanPengawasanPenguatan
Pengawasan
PeningkatanKualitas
Pelayanan
PeningkatanKualitas
Pelayanan
TINGKAT MAKRO
PengorganisasianPelaksanaan RB
PengorganisasianPelaksanaan RB
Pembangunan mekanisme RBPembangunan mekanisme RB
Pembangunan Sistem
Monitoring dan Evaluasi RB
Pembangunan Sistem
Monitoring dan Evaluasi RB
Sosialisasi dan Public Campaign
Sosialisasi dan Public Campaign
Penyelesaian Usulan RB
Penyelesaian Usulan RB
Penyusunan Rencana
Penyelesaian Usulan RB
Penyusunan Rencana
Penyelesaian Usulan RB
Konsultasi dan Asistensi
Konsultasi dan Asistensi
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Umpan balik bagi
pelaksanaan RB pada tahun berikutnya
Umpan balik bagi
pelaksanaan RB pada tahun berikutnya
TINGKAT MESO
Asesmen Organisasi
saat ini
Analisis Pekerjaan
Evaluasi Pekerjaan
Profil Birokrasi K/L dan Pemda
2014
Standar Kompetensi
Jabatan
Sistem rekrutmen
Asesmen Kompetensi Individu
Pola Karir
Pola Diklat
Database Kepegawaian
Sistem penilaian
kinerja Pegawai
Tunjangan kinerja
Redefnisi visi, misi dan
strategi
Quick wins
Pengembangan e-office dan e-government
Pemetaan kewenangan
dan fungsi
Analisis beban kerja
Analisis business process
Restrukturisasi Organisasi
Penetapan standar pelayanan
Revisi business process
Penguatan unit kerja Pelayanan
Penguatan unit kerja
organisasi, tatalaksana, kepegawaian,
diklat
Target Kinerja Layanan
Revisi Analisis
Pekerjaan
Revisi Evaluasi
Pekerjaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Standar kinerja Organisasi
Penyusunan IKU
MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN PENATAAN PERATURAN PER-UU-
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
Revisi Pemetaan
kewenangan dan fungsi
Asesmen Organisasi
saat ini
Asesmen Organisasi
saat ini
Analisis Pekerjaan
Analisis Pekerjaan
Evaluasi PekerjaanEvaluasi
Pekerjaan
Profil Birokrasi K/L dan Pemda
2014
Profil Birokrasi K/L dan Pemda
2014
Standar Kompetensi
Jabatan
Standar Kompetensi
Jabatan
Sistem rekrutmenSistem rekrutmen
Asesmen Kompetensi Individu
Asesmen Kompetensi Individu
Pola KarirPola Karir
Pola DiklatPola Diklat
Database Kepegawaian
Database Kepegawaian
Sistem penilaian
kinerja Pegawai
Sistem penilaian
kinerja Pegawai
Tunjangan kinerja
Tunjangan kinerja
Redefnisi visi, misi dan
strategi
Redefnisi visi, misi dan
strategi
Quick winsQuick wins
Pengembangan e-office dan e-government
Pengembangan e-office dan e-government
Pemetaan kewenangan
dan fungsi
Pemetaan kewenangan
dan fungsi
Analisis beban kerja
Analisis beban kerja
Analisis business process
Analisis business process
Restrukturisasi Organisasi
Restrukturisasi Organisasi
Penetapan standar pelayananPenetapan standar pelayanan
Revisi business process
Revisi business process
Penguatan unit kerja Pelayanan
Penguatan unit kerja Pelayanan
Penguatan unit kerja
organisasi, tatalaksana, kepegawaian,
diklat
Penguatan unit kerja
organisasi, tatalaksana, kepegawaian,
diklat
Target Kinerja LayananTarget Kinerja Layanan
Revisi Analisis
Pekerjaan
Revisi Analisis
Pekerjaan
Revisi Evaluasi
Pekerjaan
Revisi Evaluasi
Pekerjaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Standar kinerja Organisasi
Standar kinerja Organisasi
Penyusunan IKUPenyusunan IKU
MANAJEMEN PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN PENATAAN PERATURAN PER-UU-
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
Revisi Pemetaan
kewenangan dan fungsi
Revisi Pemetaan
kewenangan dan fungsi
TINGKAT K/L & PEMDA