pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, konflik ...
Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera
-
Upload
levinska-primavera -
Category
Documents
-
view
39 -
download
0
description
Transcript of Refleksi Komisaris Independen-LevinskaPrimavera
demikian, belum terdapat
bukti yang cukup ataupun
penelitian yang mendukung
pemisahan fungsi tersebut
mampu menghasilkan
kinerja yang superior
ataupun stabilitas yang lebih
tinggi pada tingkat
manajemen puncak
perusahaan. Di sisi lain,
definisi independensi yang
tertuang dalam regulasi
pemerintah dipertanyakan
efektivitasnya dalam
meningkatkan kualitas tata
kelola perusahaan.
Kemudian, anggapan
independensi sebagai suatu
nilai yang harus diusung
oleh komisaris dalam
mengawasi perusahaan dan
memastikan kesesuaian
tindakan direksi dengan
kepentingan pemegang
saham mengakibatkan
kesangsian terhadap
kompetensi komisaris.
Berbagai langkah
reformasi yang dilakukan
perusahaan perusahaan untuk
mengimplementasikan Good
Corporate Governance pada
akhirnya akan menunjukkan
satu hal yang pasti, yakni
semakin besarnya tuntutan
bagi perusahaan untuk
memiliki komisaris
independen.
Eksistensi komisaris
independen terwujud sebagai
bentuk preferensi Indonesia
menerapkan two-tier system,
sistem tata kelola yang
memberi garis pemisah yang
jelas antara peran direksi
sebagai pengelola perusahaan
dan peran komisaris sebagai
pihak pengawas serta
pembina perusahaan. Selain
itu, keberadaan komisaris
independen ditujukan untuk
mewakili kepentingan
pemegang saham non
pengendali serta mampu
mengatasi konflik
kepentingan yang terjadi
antara pemegang saham
pengendali dan pemegang
saham non pengendali
sebagai permasalahan
mendasar dalam tata kelola
perusahaan Indonesia.
Lampiran Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Kep-339/BEJ/07-2001
mengemukakan bahwa
jumlah komisaris
independen harus
proporsional dengan jumlah
saham yang dimiliki oleh
bukan Pemegang Saham
Pengendali dan sekurang-
kurangnya berjumlah 30%
dari jumlah dewan
komisaris. Selanjutnya,
peraturan BAPEPAM No.
IX.I.5 mendefinisikan
independensi komisaris
sebagai absensi hubungan
yang signifikan antara
komisaris dengan
perusahaan selama
komisaris independen
tersebut berada dalam masa
jabatan, misal komisaris
independen tidak
diperkenankan untuk
menjadi pemegang saham
perusahaan dalam masa
jabatannya. Kemudian,
sebagai usaha untuk
menjaga independensi
komisaris, maka perlu
dilakukan pergantian
komisaris independen
secara periodik.
Sebagai pihak pengawas
dan pembina perusahaan,
komisaris dituntut untuk
memiliki independensi
sehingga mampu
memberikan penilaian
objektif dalam
meningkatkan kualitas tata
kelola perusahaan. Meski
Eksistensi Komisaris Independen di Indonesia
T O P I K
B A H A S A N
Eksistensi Komisa-
ris Independen di
Indonesia
1
Pandangan Pribadi
Komisaris Inde-
penden
2
Pembelajaran dari
Auditor Eksternal
2
Independensi,
bukan Pengabaian
3
Refleksi 4
L E V I N S K A P R I M A V E R A
1 0 0 6 6 9 6 3 4 6
Refleksi Komisaris Independen 8 J U N I 2 0 1 3 V O L U M E 1 , I S S U E 1
P O I N
M E N A R I K :
Regulasi
komisaris
independen
Definisi inde-
pendensi
komisaris
Berbagai
perspektif
mengkaji
independensi
Kualitas
independensi
Pandangan Pribadi Komisaris Independen
P A G E 2 V O L U M E 1 , I S S U E 1
Dalam usaha untuk mengkaji
kritik-kritik terkait dengan
independensi komisaris, kita
dapat menelaah melalui sudut
pandang pribadi komisaris
independen. Informasi
asimetris adalah tantangan
utama bagi komisaris
independen. Direksi memiliki
pemahaman yang lebih luas dan
dalam mengenai bisnis
sehingga seringkali
meremehkan opini komisaris
independen. Meski demikian,
komisaris independen dapat
menyediakan kepemimpinan
serta berkontribusi kepada
perusahaan lebih daripada hal-
hal yang disyaratkan menurut
hukum dan tanggung jawab
fidusia yang tertanam dalam
kewajiban tugas komisaris. Hal
ini dapat dilakukan melalui
mengkritisi keputusan direksi
berdasarkan penilaian yang
objektif maupun memberikan
rekomendasi berdasarkan
kompetensi terkait yang
dimilikinya tetapi tidak dimiliki
oleh direksi. Namun, yang
seringkali menjadi pertanyaan
adalah sampai sejauh mana
komisaris dapat membantu
direksi dalam proses
pembuatan keputusan bisnis?
Tidak ada batas yang jelas
mengenai campur tangan
komisaris terhadap direksi,
tetapi aturan praktis yang
dipegang adalah komisaris
bertindak sebagai konsultan
dan pengawas, bukan sebagai
pembuat keputusan. Selain itu,
komisaris independen juga
memiliki peran yang penting
dalam menciptakan tata kelola
perusahaan yang aktif sehingga
terbentuk keseimbangan antara
direksi dan dewan komisaris
serta peningkatan kualitas proses
pembuatan keputusan, terutama
saat perusahaan dalam kondisi
krisis, menantang, ataupun
pergantian kepemimpinan.
Efektivitas usaha yang dilakukan
oleh komisaris independen
bergantung pada hubungan
antara direksi dan komisaris
independen. Oleh karena itu,
perlu dibangun jalur komunikasi
yang jelas dan kepercayaan
dalam hubungan komisaris
independen dan direksi.
Sedangkan, definisi
independensi komisaris hanya
didasarkan pada eksistensi
hubungan signifikan antara
komisaris independen dengan
perusahaan. Definisi yang
sempit tersebut berpotensi
untuk mendorong pada
pelanggaran atau bahkan
pengabaian sehingga harus
diperluas dan disesuaikan untuk
mengakomodasi keadaan yang
terjadi.
Kedua, terbatasnya
pengetahuan auditor terhadap
bisnis perusahaan seringkali
diatasi melalui spesialisasi yang
dilakukan oleh kantor akuntan
publik terhadap suatu industri
tertentu. Komisaris independen
yang terpilih hendaknya
memiliki spesialisasi terhadap
industri yang terkait bisnis
perusahaan sehingga mampu
mengawasi kinerja direksi
dengan lebih baik dan
memperoleh penghargaan
direksi dalam usaha komisaris
independen menyatakan opini
terkait kondisi perusahaan.
Ketiga, auditor berhak untuk
tidak memberikan opini
ataupun mengundurkan diri
dari perjanjian ketika
independensinya terancam. Hal
ini juga dapat berlaku bagi
komisaris independen untuk
mengkomunikasikan kepada
pihak yang berwenang ataupun
mengundurkan diri ketika
independensinya terancam
meski masih berada dalam
masa jabatan.
Permasalahan nilai
independensi yang harus
diusung oleh komisaris
independen sesungguhnya
memiliki beberapa persamaan
dengan auditor eksternal
perusahaan. Dengan demikian,
kita dapat memperoleh beberapa
pembelajaran dari auditor
eksternal.
Pertama, definisi
independensi bagi auditor
eksternal mencakup pemahaman
yang lebih luas, yakni
independen secara penampilan
dan secara fakta. Independen
secara penampilan merupakan
kemampuan auditor untuk
memelihara pandangan yang
tidak bias berdasarkan penilaian
orang lain, sedangkan
independen secara fakta
merupakan kemampuan auditor
untuk memelihara pandangan
yang tidak bias dalam
penyediaan jasa profesional.
Pembelajaran dari Auditor Eksternal
“..definisi
independensi
bagi auditor
mencakup
pemahaman
yang lebih
luas…”
P A G E 3
“...tidak serta
merta berarti
bahwa komisaris
independen dapat
mengabaikan
kepentingan
saham
pengendali.”
Independensi, bukan Pengabaian Keberadaan komisaris
independen sebagai
pelindung bagi pemegang
saham non pengendali
tidak serta merta berarti
bahwa komisaris
independen dapat
mengabaikan kepentingan
saham pengendali.
Komisaris independen
bertugas menjamin agar
kepentingan pemegang
saham non pengendali
tidak dicederai, tetapi tidak
lantas mengutamakan
kepentingan pemegang
saham non pengendali
dalam segala aspek
pengambilan
keputusannya. Selanjutnya,
fakta bahwa komisaris
independen tidak memiliki
hubungan yang signifikan
dengan perusahaan bukan
berarti bahwa komisaris
independen tidak perlu
memperdalam
pengetahuannya mengenai
bisnis perusahaan ataupun
membiarkan pencapaian
kinerja perusahaan.
Independensi komisaris
diharapkan mampu
membawa objektivitas
dalam proses pengambilan
keputusan sehingga
keputusan yang dihasilkan
memang murni untuk
meningkatkan kinerja
perusahaan, bukan untuk
mendukung kepentingan
pihak tertentu.
Berbagai usaha untuk
memastikan independensi
komisaris tidak berujung
pada pengabaian, maka
dapat dilakukan beberapa
tindakan berikut:
Memperluas talent pool
untuk calon komisaris
independen
Langkah ini dapat
membantu perusahaan
menemukan personil
yang berkualitas secara
kompetensi dan moral
sebagai calon komisaris
independen yang tepat
dengan sumber kandidat
tidak hanya berasal dari
ekesekutif perusahaan
sebelumnya. Setidaknya
terdapat satu komisaris
independen yang
memiliki kemampuan
strategi secara luas dan
sisanya dapat memahami
fungsi-fungsi
berdasarkan bisnis
perusahaan secara
spesifik.
Mengembangkan
keahlian yang
terspesialisasi
Melalui spesialisasi,
komisaris independen
dapat lebih efektif dan
efisien dalam
menjalankan tugasnya,
terlebih lagi bagi
komisaris independen
hendaknya beberapa
memiliki spesialisasi
keuangan untuk
menduduki posisi
sebagai komite audit.
Meski komisaris
independen mewakili
pemegang saham non
pengendali dengan
mengawasi segala aspek
dalam bisnis perusahaan,
tetapi learning curve dari
keahlian yang
terspesialisasi
memungkinkan
pembagian tugas dan
pengambilan keputusan
yang lebih tepat.
Menciptakan budaya
konstruktif dalam rapat
Komisaris independen
akan gentar ataupun
malas untuk berpendapat
ketika komisaris ataupun
direksi lainnya langsung
menentang setiap opini
dari komisaris
independen. Dengan
demikian, perlu dibangun
dinamika rapat yang
konstruktif, bila
diperlukan perusahaan
dapat menciptakan
ketentuan dan prosedur
pengajuan opini serta
diskusi dalam rapat secara
spesifik.
Tidak membuat trade-off
antara keahlian dan
independensi
Syarat dan nilai
independen yang harus
diusung oleh komisaris
independen tidak serta
merta mempermudah
seleksi komisaris
independen. Komisaris
independen tetap harus
memiliki kompetensi
yang memadai dan etika
kerja yang baik.
Refleksi
P A G E 4 V O L U M E 1 , I S S U E 1
Seringkali terdengar
keluhan bahwa persyaratan
minimal komisaris independen
dalam perusahaan publik
sebesar 30% dinilai
menyulitkan perusahaan dalam
membentuk dewan komisaris.
Memang dapat diakui sulit
untuk memperoleh personil
yang kompeten sekaligus
independen terhadap
perusahaan, terlebih bila
independensinya diatur
menurut regulasi pemerintah
berdasarkan poin spesifik.
Namun, perlu diakui bahwa
eksistensi komisaris
independen terhadap persepsi
publik mampu bernilai positif.
Meski bukan suatu jaminan hak
-hak pemegang saham non
pengendali akan terlindungi
secara penuh, tetapi
keberadaan komisaris
independen mampu
memberikan suatu proteksi dan
rasa aman kepada pemegang
saham non pengendali.
Berbagai kritik dan
pembelajaran mengenai
independensi komisaris pada
akhirnya diharapkan mampu
untuk meningkatkan kontribusi
serta kualitas komisaris
independen. Hal ini tentu saja
perlu didukung oleh
peningkatan kualitas tata kelola
pada berbagai aspek secara
komprehensif sehingga mampu
memberikan hasil yang optimal.
Otoritas penegak yang mampu
memberikan sanksi wajib untuk
melakukan evaluasi tata kelola
perusahaan yang terdaftar pada
bursa saham dan memberikan
sanksi yang tegas bila perlu (at
no exception basis). Keberadaan
peraturan dan sanksi tanpa
penegakan akan memperburuk
kepercayaan publik terhadap
integritas hukum yang berlaku
dan menciptakan mekanisme
disinsentif bagi perusahaan
untuk meningkatkan kualitas
tata kelola perusahaan.
Selanjutnya, hingga saat ini
belum terdapat indikator
pengukuran kinerja dan
kualitas tata kelola perusahaan
yang konsisten serta dapat
dibandingkan dalam laporan
tata kelola perusahaan. “What
get measured, get managed.
However do not try to quantify
the unquantifiable things.”
Karakteristik tata kelola
perusahaan membutuhkan
keseimbangan kualitatif dan
kuantitatif bagi indikator
pengukuran. Di negara-negara
maju, indikator kuantitatif yang
banyak digunakan adalah Total
Shareholder Return. Dengan
kehadiran indikator
pengukuran juga diharapkan
mempermudah evaluasi kinerja
komisaris independen dalam
meningkatkan kualitas tata
kelola perusahaan secara
keseluruhan.
“What get
measured, get
managed.
However do not
try to quantify
the
unquantifiable
things.”
Tulisan ini juga dipublikasikan di:
SPArkling Lt.1 Gedung A FEUI
NewSPAper
Levinska Primavera
1006696346
Daftar Pustaka
George, W. (2013). Board Governance Depends on Where You Sit. McKinsey Quarterly , 1-7.
Lorsch, C. C. (2002). Making Sure Independence Doesn't Mean Ignorant. BCG Perspectives , 1-8.