REFERAT SAKSI AHLI

8/15/2019 REFERAT SAKSI AHLI

http://slidepdf.com/reader/full/referat-saksi-ahli 1/37

REFERAT ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

DOKTER SEBAGAI SAKSI AHLI DI PENGADILAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sering

dihadapkan oleh kalangan penegak hukum dalam memeriksa korban maupun

memberikan keterangan untuk kepentingan hukum dan peradilan.Bantuan dokter diperlukan untuk memastikan sebab, cara, dan waktu kematian pada suatu

peristiwa kematian yang tidak wajar karena pembunuhan, bunuh diri,

kecelakanan.Untuk mengetahui identitas pada korban tidak dikenal, diperlukan

pemeriksaan secara cermat.Begitu pula pada korban hidup seperti pada kasus

penganiayaan, perkosaan, pengguguran kandungan dan keracunan dimana

diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi

secara medis. Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai

petunjuk dan alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan

perkara pidana. Pada tahap penyidikan dipergunakan sebagai alat bukti dan

petunjuk oleh para penyidik dan di sidang pengadilan dipergunakan oleh jaksa,

hakim dan pembela sebagai alat bukti yang sah. 1,2

Peranan dari dokter dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan yaitu

membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur unsur yang

didakwakan dan diajukan oleh penuntut. !elain itu juga dapat memberikan

gambaran bagi hakim mengenai gambaran hubungan antara korban dan pelaku

kejahatan dengan mengetahui laporan dalam "isum et repertum. #mplikasi teoritis

persoalan ini yaitu hakim mengenai dalam menjatuhkan putusan suatu perkara,

pada hakikatnya memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan ahli

tersebut, dapat dihadirkan dokter yang bersangkutan di sidang pengadilan.$adi,

%



peran dan keterangan ahli ini adalah sebagai suatu pertimbangan oleh hakim

dalam menangani perkara yang memerlukan peran seorang dokter. 1,2

&enurut pasal 1'( )UH*P, dinyatakan bahwa hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindakan pidana benar benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya. +leh karena itu, penyidik ditingkat penyidikan serta penuntutan

umum ditingkat sidang pengadilan mempunyai tugas untuk menyodorkan alat

bukti yang diperlukan atau menyodorkan bahan bahan sedemikian rupa sehingga

kemudian dapat diolah menjadi alat bukti di sidang pengadilan. *lat bukti tersebut

menurut pasal 1' )UH*P terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, keterangan terdakwa. 2,(

!elama keterangan dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli telah

memenuhi syarat -ormal dan syarat materiil maka keterangan tersebut dapat

ber-ungsi sebagai sebagai alat bukti.)arena itu menjadi tugas hakim menguji

kedua syarat tadi. )eterangan dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli dapat

berupa alat bukti kategori keterangan ahli, alat bukti kategori surat keterangan

ahli, dan juga keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.2

1.2Ru u!an Ma!ala"

1.2.1. Bagaimana pengertian dokter sebagai saksi ahli di pengadilan

1.2.2. Bagaimana sejarah dokter sebagai saksi ahli di pengadilan

1.2.(. Bagaimana peranan dokter di pengadilan

1.2. . Bagaimana aspek hukum dari kedokteran dan pengadilan

1.2./. Bagaimana cara dokter dalam menyampaikan kesaksian di pengadilan

1.#Tu$uan

1.(.1. 0ujuan umum

a. &engetahui dasar dan batasan yang harus dikuasai oleh seorang dokter

khususnya dalam lingkup kedokteran -orensik. b. Diketahuinya peran dokter sebagai saksi ahli dalam proses peradilan.

1



1.(.2. 0ujuan khusus

a. Diketahuinya pengertian dokter sebagai saksi ahli di pengadilan. b. Diketahuinya sejarah dokter sebagai saksi ahli di pengadilan.c. Diketahuinya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi ahli.d. Diketahuinya aspek hukum dari dokter dan pengadilan.e. Diketahuinya cara dokter dalam menyampaikan kesaksian di pengadilan.

1.% Man&aat

1. .1. &aan-aat teoritis

→ &enambah wawasan tentang dokter sebagai saksi ahli di pengadilan.

1. .2. &an-aat aplikati-

→ &emberikan gambaran yang jelas kepada dokter dalam peranannyasebagai saksi ahli di pengadilan.

→ &emberikan gambaran kepada dokter mengenai cara penyampaian

keterangan ahli di pengadilan.

2



BAB II

TIN'AUAN PUSTAKA

2.1 Se$ara" ()kter !e*aga+ !ak!+ a"l+ (+ ,enga(+lan

+topsi untuk kepentingan peradilan baru benar benar dilakukan ketika

)aisar $ulius terbunuh oleh anggota anggota senat kerajaan omawi. Pada waktu

itu, Dokter *ntitius diminta untuk melakukan pemeriksaan jena3ah dan kemudian

beliau menyatakan bahwa dari 2( luka pada tubuh )aisar $ulius tersebut,

penyebab kematiannya adalah luka yang telah menembus jantung. +leh banyak

peneliti, kasus tersebut diklaim sebagai kasus hukum pertama yang diselesaikan

dengan meman-aatkan ilmu kedokteran. 4

5ambar 1. #lustrasi Pembunuhan )aisar $ulius.

(



5ambar 2.)ematian )aisar $ulius dengan 2( luka tusukan.

!ementara pada 3aman 6abi !ulaiman diyakini oleh para peneliti sebagai

kasus pertama dalam peradilan yang penyelesaiannya dilakukan dengan

menerapkan ilmu kedokteran jiwa. Dikisahkan dua orang wanita membawa bayi

mereka masing masing kemudian keduanya melaksanakan keperluan di sungai

sedangkan bayinya ditinggal di pinggir sungai. !aat kedua wanita itu selesai

dengan keperluan masing masing di sungai, mereka mendapati bahwa bayinya

tinggal satu orang, sedangkan bayi lainnya telah dimakan oleh serigala. &asing

masing bersikukuh bahwa bayi itu adalah bayi kandungnya. !alah satu wanita

yang pandai berbicara akhirnya memenangkan pertikaian dan mendapatkan bayi

tersebut. 6abi !ulaiman melakukan -asilitasi dengan menawarkan solusi kepada

kedua wanita tersebut karena memenangkan sesuatu hanya berdasarkan

kepiawaian berpidato tanpa penelusuran siapa yang sebenarnya berhak, jelas tidak

adil. 4

!olusi yang ditawarkan oleh 6abi !ulaiman adalah dengan membelah bayi

tersebut menjadi dua, sama rata, dan masing masing bagiannya diserahkan ke

kedua wanita tersebut. 7anita pertama menyetujuinya, namun wanita lainnya

menangis karena tak tega melihat anaknya dibelah dua. Berdasarkan reaksi ini

maka 6abi !ulaiman memutuskan untuk menghukum penjara wanita yang pandai



berpidato dan memberikan bayi tersebut ke wanita yang menangis. &engapa

)arena seorang ibu yang sejati tak mungkin tega melihat anaknya dibelah dua. 4

5ambar (. )ebijaksanaan 6abi !ulaiman.

2.2 Pengert+an ()kter !e*aga+ !ak!+ a"l+ (+ ,enga(+lan

2.2.1. Pengertian dokter secara umum

!ecara operasional, de-inisi 8dokter9 adalah seorang tenaga kesehatan

yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk

menyelesaikan semua masalah kesehatan tanpa memandang jenis penyakit,

organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara

menyeluruh, paripurna, berkesinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi

dengan pro-esional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan

yang e-ekti- dan e-isien, serta menjunjung tinggi tanggung jawab pro-esional,

nilai nilai hukum, etika dan moral.

)ompetensi yang harus dicapai seorang dokter meliputi tujuh area

kompetensi utama yaitu:

1. )eterampilan komunikasi e-ekti-.2. )eterampilan klinik dasar.(. )eterampilan menerapkan dasar dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu

perilaku dan epidemiologi dalam praktik kedokteran.. )eterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada indi"idu, keluarga

ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensi-, holistik,

/



berkesinambungan, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks

pelayanan kesehatan primer./. &eman-aatkan, menilai secara kritis dan mengelola in-ormasi.;. &awas diri dan mengembangkan diri<belajar sepanjang hayat.4. &enjunjung tinggi nilai nilai etika, moral dan pro-esionalisme dalam

praktik kedokteran.

)etujuh area kompetensi itu sebenarnya adalah kemampuan dasar seorang

dokter yang menurut 7=&> ? World Federation for Medical Education @ disebut

8basic medical doctor 9.

0erminologi 8dokter9 memberikan sejumlah predikat, tanggung jawab, dan

peran peran lainnya. 0anpa melupakan sisi dominan proses pembelajaran dan

pengembangan intelektual, seorang dokter juga pada prinsipnya diamanahkan

untuk menjalankan tugas tugas antropososial dan merealisasikan tanggung jawab

indi"idual, mewujudkan kebenaran dan keadilan, yang tentunya tidak akan

terlepas pada konteks dan realitas dimana dia berada. Dengan tetap mengindahkan

tanggung jawab disiplin keilmuan, maka seorang dokter haruslah mampu

mempertemukan konsepsi dunia kedokterannya dengan realitas masyarakat hari

ini. !ebagai kaum intelektual, yang setiap saat mengkonsumsi pengetahuan akan

kehidupan sains, sosial, keadilan, kebenaran, dan -ungsi -ungsi peradaban, maka pro-esi dokter memiliki tanggung jawab intelektual, selain karena pro-esi dokter

ini telah menjelma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, juga

karena intelektualitas merupakan salah satu parameter pencerahan kehidupan

didalamnya terkandung rahmat sekaligus amanah bagi yang memilikinya.

2.2.2. Pengertian saksi dan saksi ahli

!aksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. !edangkan, pengertian saksi ahli

menurut =ranklin A.*. ?1 ''@ adalah seseorang yang dapat menyimpulkan

berdasarkan pengalaman keahliannya tentang -akta atau data suatu kejadian, baik

ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan

pendapatnya tersebut.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai saksi ahli

;



harus dapat menarik kesimpulan, serta menyatakan pendapat sesuai dengan

keahliannya. /

!aksi ahli menurut )itab Undang Undang Hukum *cara Pidana ?)UH*P@

Pasal 14 : 1%

1. !etiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran

kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli

demi keadilan.2. !emua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka

yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji yang sebenarnya menurut pengetahuan

dalam bidang keahliannya.*da beberapa perbedaan prinsip antara saksi dengan saksi ahli. Perbedaan

tersebut antara lain: /

1. !aksi hanya boleh menceritakan apa yang dilihat, didengar atau

dialaminya saja sedangkan saksi ahli boleh memberikan kesimpulan

[email protected]. !aksi tertentu ?antara lain dokter yang merawat pasien@ tetap harus

menghormati kerahasiaan medik ?kon-idensialitas medik@ sedangkan ahli

tidak, sebab yang diperiksa ahli bukan pasien, tetapi barang bukti sehingga

tidak terkena kewajiban merahasiakan -akta -akta yang ditemukan.(. Di sidang pengadilan saksi wajib bersumpah akan memberikan keterangan

yang sebenar benarnya sedangkan ahli wajib bersumpah akan memberikan

keterangannya berdasarkan pengetahuannya sebaik baiknya.. !aksi tidak dibolehkan memberikan keterangan tertulis dengan mengingat

sumpah waktu menerima jabatannya sedangkan ahli sendiri boleh.

2.2.( Dokter !ebagai *hli

Dalam rangka menemukan kebenaran material maka dokterdalam

kapasitasnya sebagai ahli dapat diminta bantuannya untuk memberikan

keterangannya.0ujuannya yaitu pada tingkat penyelidikan membantu penyelidik

4



menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, sedang

pada tingkat penyidikan membantu penyidik mengumpulkan bukti supaya dengan

bukti itu perkaranya menjadi jelas dan pelakunya dapat ditangkap.

Berdasarkan Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses ,

terdapat dua jenis saksi medis, sehingga ketika dokter dipanggil untuk menjadi

saksi medis, penting untuk membedakan konteks bukti yang akan disertakan,

apakah sebagai saksi -akta ?dokter yang merawat@ atau saksi pendapat ?ahli

independen@. !aksi -akta diberikan oleh dokter yang memeriksa, merawat atau

memberikan penatalaksanaan sebuah kasus medik. Dokter tersebut akan diminta

untuk mempresentasikan bukti medis terhadap penatalaksanaan yang telah

dilakukannya dan memberikan in-ormasi yang -aktual tentang hasilnya. 1

!aksi pendapat adalah saksi ahli yang independen yang diminta untuk

memberikan pendapat yang independen berdasarkan -akta -akta dari kasus

tertentu yang sudah ada. Dalam hal ini dokter akan memberikan pendapat sesuai

dengan pengalaman dan keahliannya yang rele"an. !ebagai saksi ahli independen,

dokter dapat membantu pengadilan dalam dua cara, yaitu dengan memberikan

pendapat ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terhadap -akta dan

mengin-ormasikan pengadilan mengenai hal hal yang berkaitan dengan keahliankhusus mereka. 1

*pabila pengacara atau penyidik memiliki pertanyaan untuk in-ormasi

lebih lanjut dan dokter mengalami kesulitan dalam menjawabnya, di luar negeri

terdapat &D+ ? Medical Defence Organization @ untuk dimintai bantuan. 1 Di

#ndonesia dokter dapat berkonsultasi kepada ahli )edokteran =orensik. $ika

diperlukan untuk berdiskusi dengan saksi ahli independen lain atau menyiapkan

laporan dengan saksi ahli lain, dokter harus memberikan penilaian independennya,mengidenti-ikasi hal hal yang disetujui, tidak disetujui dan mengutarakan

alasannya. Dokter harus menghindari instruksi atau permintaan untuk terjadinya

kesepakatan. 5unakan cara yang sederhana dan objekti- ketika memberikan

bukti. 1/

2.2. . Pengertian pengadilan dan peradilan

'



)ita perlu untuk mengetahui dua kata yang sangat terkait yaitu kata

8peradilan9 dan 8pengadilan9. Dalam )amus Besar Bahasa #ndonesia diterangkan

bahwa kata 8peradilan9 menunjuk segala sesuatu mengenai perkara pengadilanC

dan kata 8pengadilan9 memiliki arti: ;

1. Dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamahC2. Proses mengadiliC(. !idang hakim ketika mengadili perkaraC dan. umah ?bangunan@ tempat mengadili perkara.

*bdul 5ani *bdullah mengemukakan bahwa istilah peradilan adalah

kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama

hukum demi tegaknya keadilan, sedangkan pengadilan berarti tempat di mana

dilakukan peradilan, yaitu majelis hukum atau mahkamah. ;

#stilah Peradilan dan Pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian

yang berbeda, perbedaan pengertian itu adalah: ;

1. Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dimana

dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan

keadilan.2. Pengadilan dalam istilah inggris disebut court dan rechtbank dimana

dalam bahasa Belanda maksudnya adalah badan dimana melakukan

peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

)ata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni 8adil9

yang memiliki pengertian: ;

a. Proses mengadili. b. Upaya untuk mencari keadilan.c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.d. Berdasarkan hukum yang berlaku.

&enurut !udikno &etrokusumo, peradilan adalah segala sesuatu yang

bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata

maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum

materiil. !edangkan hukum materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat

tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat

yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.



Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa -ungsi pengadilan sangat

penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum. ;

2.2./.!tatus dokter dalam proses peradilan pidana

*pabila pada penyidikan terdapat barang bukti berupa jena3ah, orang

hidup, potongan tubuhyang diduga berasal dari tubuh manusia maka saksi ahli

yang tepat adalah dokter.

Pada )UH*P pasal 1 butir 2', pasal 1(( ayat ?1@, pasal 14 ayat ?1@ maka

setiap dokter secara implisit dapat dikategorikan sebagai saksi ahli sepanjang

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

• #a memang diminta secara resmi oleh penegak hukum yang mempunyai

kewenangan.• Permintaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ahli.

engkapnya, bunyi pasal yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 2' )UH*P)eterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

memiliki keahlian khusus yang dapat membuat terang perkara pidana

guna kepentingan pemeriksaan.2. Pasal 1(( ayat ?1@ )UH*P

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang

korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli

lainnya.

(. Pasal 14 ayat 1 )UH*P!etiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran


demi keadilan.

2.# Peranan ()kter (ala ,r)!e! ,era(+lan

0erdapat dua macam proses peradilan, yaitu proses peradilan pidana dan

perdata. )asus pidana terjadi jika ada pelanggaran hukum terhadap hukum pidana

1%



meliputi pelanggaran yang si-atnya intentional ?kesengajaan@, recklessness

?kecerobohan@, atau negligence ?kurang hati hati@. Aontoh kasus pidana antara lain

pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. !edangkan kasus

perdata meliputi perbuatan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian

materiil ataupun imateriil, perceraian, perselisihan tentang status ke ayahan

seorang anak, dan sebagainya. Proses peradilan pidana diatur dalam )UH*P dan

berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut maka proses peradilan pidana

dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu :

1. Penyelidikan.2. Penyidikan.(. Penuntutan.. Pemeriksaan sidang di pengadilan.

2.(.1.0ingkat penyelidikan

Penyelidikan diartikan sebagai tindakan mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidik diberi kewenangan untuk melakukan

segala tindakan yang dibenarkan menurut undang undang.Berdasarkan ketentuan

tersebut penyelidik dapat dibenarkan untuk meminta ahli untuk membantumenentukan ada tidaknya peristiwa tindak pidana.

Bantuan dokter dalam tahap ini adalah pemeriksaan jena3ah di rumah sakit

dan dapat pula berupa pemeriksaan jena3ah di tempat kejadian perkara.0ujuan

utamanya untuk menentukan peristiwa itu merupakan tindak pidana atau

bukan.Bantuan dokter di 0)P dapat memastikan korban sudah mati atau

belum.Hal ini sangat penting sebab belum tentu korban yang tergeletak tidak

bernapas dan tidak bergerak itu sudah mati.)ehadiran dokter juga dapatdiman-aatkan untuk memberikan pertolongan yang tepat jika ternyata korban

masih hidup. !elain itu bantuan dokter juga untuk menentukan cara kematian,

yaitu apakah karena pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Dokter juga dapat

membantu mencari, mengumpulkan, dan menyelamatkan barang bukti bagi

kepentingan pemeriksaan selanjutnya. Hal ini juga penting sebab semakin banyak

barang bukti yang ditemukan, termasuk barang bukti medik, akan semakin

11



mempermudah penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara pidana

dimana barang bukti medik tersebut harus diselamatkan dari kerusakan dan dokter

memang memiliki kemampuan itu.

2.(.2. Penyidikan dan penyidikan tambahan oleh penyidik

Penyidikan menurut )UH*P adalah tindakan mencari dan mengumpulkan

bukti bukti sehingga perkaranya menjadi jelas dan pelaku dapat ditangkap. Untuk

keperluan penyidikan tersebut penyidik diberi kewenangan oleh undang undang

untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, termasuk meminta bantuan

ahli. Bila penyidik merasa sudah cukup, ia dapat mempersiapkan berkas

berkasnya untuk disampaikan ke penuntut umum. Penuntut umum hanya memiliki

waktu tujuh hari untuk menentukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau

belum, bila dirasa belum lengkap ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik agar dilakukan penyidikan tambahan. Dalam waktu 1 hari sejak tanggal

penerimaan berkas, penyidik yang bersangkutan harus sudah menyampaikannya

kembali ke penuntut umum. Penyidikan tambahan adalah segala tindakan yang

dilakukan oleh penyidik sesuai dengan petunjuk penuntut umum berkenaan

dengan dikembalikannya berkas perkara karena belum dinilai lengkap.Bantuan dokter dalam tahapan ini adalah menentukan identitas korban,

proses kejadian yang terungkap ?kapan dilakukan, benda yang digunakan, cara,

serta akibat@ dan identitas pelakunya dikenali, dokter juga dapat memberikan

keterangan tentang objek korban yang meliputi :

• $ena3ah yang diduga akibat pembunuhan, penganiayaan, kelalaian orang

lain, dan sebagainya. Dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli akan

melakukan otopsi agar dapat diketahui :o #dentitas.o Proses kematian : waktu, tempat, benda yang digunakan, cara

melakukan tindakan, sebab kematian.o #dentitas pelaku bilamana mungkin.

• $ena3ah Bayi.Dengan bantuan otopsi dapat dibuktikan:

o Bayi "iabel atau tidak.o ahir hidup atau mati.

12



o ama hidup di luar kandungan.o !ebab kematian bayi.

• )orban penganiayaan, bantuan dokter untuk membuktikan :o *da perlukaan atau tidak.o Benda yang menjadi penyebabnya.o Bagaimana cara benda tersebut mengakibatkan luka.o Derajat luka ?kuali-ikasi luka@.

• )orban tindak pidana kejahatan seksual, bantuan dokter untuk

mengetahui :o 0anda persetubuhan.o #dentitas laki laki yang menyetubuhi.o 0anda tanda kekerasan baik -isik maupun obat obatan yang

mengakibatkan ketidaksadaran korban.• +bjek lainnya

$ika ditemukan barang bukti yang diduga merupakan bagian tubuh

manusia atau barang bukti yang berasal dari tubuh manusia.!elain itu dokter juga dapat memberikan keterangan tentang objek

tersangka atau terdakwa yang meliputi :o &enentukan tersangka atau terdakwa yang diduga menderita

kelainan jiwa dan apakah mampu untuk mempertanggungjawabkan

tindakannya. &enentukan jenis kelainan jiwa yang dialami, dan

identi-ikasi apakah gangguan jiwa tersebut dapat menyebabkanterdakwa bertanggung jawab atau tidak.

o &engetahui tersangka atau terdakwa yang tidak jelas umurnya dan

sulit ditentukan sebagai dewasa atau anak anak.o &enilai tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan seksual

yang mengaku menderita impotensi.o &embuktikan kasus pembunuhan anak sendiri pada tersangka yang

menyangkal telah melahirkan anak.

2.(.(. 0ingkat penuntutan oleh penuntut umum

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan

penuntutan maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat

dakwaan. )emudian pengadilan negeri akan menentukan apakah perkara tersebut

akan menjadi kewenangannya atau tidak. *pabila memang menjadi

1(



kewenangannya maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk melakukan

persidangan.

2.(. . 0ingkat Pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim

0ugas utama hakim ialah menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran

yang sesungguhnya.Hakim tidak boleh mem"onis seseorang bersalah jika bukti

tidak mendukung meskipun terdakwa mengakuinya. !ebaliknya ia harus

mem"onis seseorang bersalah jika bukti mendukung walaupun terdakwa

menyangkal keras. #a dapat meminta ahli untuk membantu menemukan kebenaran

materiil tersebut.

Pada proses peradilan perdata tidak ada penyelidik, penyidik, maupun

penuntut umum. Hanya hakim yang mengadili perkara serta para pihak

bersengketa, penggugat, dan tergugat yang masing masing boleh diwakili

pengacaranya.0ugas hakim dalam sidang adalah menasihati kedua belah pihak

agar mengupayakan penyelesaiannya di luar sidang, sebab penyelesaian melalui

sidang pengadilan sangat birokratis, membutuhkan waktu yang lama serta biaya

yang tidak sedikit.)eputusan pengadilan kaku dan dapat mengecewakan salah

satu atau kedua belah pihak.Dalam mendapatkan kepastian tentang kebenaran suatu hal yang tidak

mungkin diketahui oleh hakim ia dapat memerintahkan kepada ahli supaya

memberikan keterangan atau pendapatnya. Dalam rangka menemukan kebenaran

materiil maka dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli dapat diminta bantuannya

untuk memberikan keterangan.

2.% A!,ek "uku ()kter (an ,era(+lan2. .1. 7ewenang penyidik

&enurut Peraturan Pemerintah ?PP@ no /' tahun 2%1% tentang Perubahan

*tas Peraturan Pemerintah 6omor 24 0ahun 1 '( 0entang Pelaksanaan )itab

Undang Undang Hukum *cara Pidanamenyatakan penyidik adalah pejabat

P+ # berpangkat serendah serendahnya #nspektur Dua yang berpendidikan

paling rendah !arjana. !edangkan apabila pada sektor kepolisian tidak ada

1



penyidik yang memenuhi persyaratan di atas kepala sektor kepolisian yang

berpangkat Bintara di bawah #nspektur Dua polisi karena jabatannya adalah

penyidik. 1;

&enurut Undang Undang )esehatan nomor (; tahun 2%% bab E#E pasal

1' ayat ?2@, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ?1@ berwenang:

a. &elakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang

tindak pidana di bidang kesehatan. b. &elakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang kesehatan.c. &eminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan.d. &elakukan pemeriksaan atas surat dan<atau dokumen lain tentang tindak

pidana di bidang kesehatan.e. &elakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam

perkara tindak pidana di bidang kesehatan.-. &eminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang kesehatan.g. &enghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

&enurut )UH*P pasal 112, dituliskan bahwa: 1%

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan

pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang

dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan

dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.2. +rang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak

datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugasuntuk membawanya.

!edangkan pada pasal 11( )UH*P: 1%

$ika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang

patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan

pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

1/



2. .2. *lat bukti sah

Pasal 1'( )UH*P: 1%

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.

Pasal 1' )UH*P: 1%

a. )eterangan saksi b. )eterangan ahlic. !uratd. Petunjuk e. )eterangan terdakwa

2. .(.De-inisi saksi, keterangan saksi, dan keterangan ahli

Bab # pasal 2; )UH*P 1%

!aksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

&enurut pasal 14 )UH*P, !aksi ahli adalah: 1%

1. !etiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran


demi keadilan.2. !emua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka

yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang

sebaik baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang

keahliannya.

2. . . )eterangan saksi

Pasal 24 )UH*P 1%

)eterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

1;



2. .;. Permintaan sebagai saksi ahli

Pasal 14 ayat 1 )UH*P 1%

!etiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran

kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi

keadilan.

Pasal 22 )UHP 1%

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut

undang undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan

penjara paling lama sembilan bulan.

5a

mbar . !idang Pengadilan

2. .4. )eterangan ahli diberikan secara lisan

Pasal 1'; )UH*P 1%

)eterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 1'; 1%

)eterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan

1'



dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan

?B*P saksi ahli@.

2. .'. )eterangan ahli diberikan secara tertulis

Pasal 1'4 )UH*P 1%

!urat sebagimana tersebut pada pasal 1' ayat ?1@ huru- c, dibuat atas

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: ?c@ surat keterangan dari

seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu

hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

2. . . Dasar pengadaan Fisum et epertum

Pasal 1(( )UH*P 1%

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban

baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang

merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau

ahli lainnya.2. Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat ?1@

dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan

bedah mayat.

&enurut pasal 1(( )UH*P permintaan "isum et repertum merupakan

wewenang penyidik, resmi dan harus tertulis,"isum et repertum dilakukan

terhadap korban bukan tersangka danada indikasi dugaan akibat peristiwa pidana.

Permintaan "isum terhadap jena3ah harus disertai dengan identitas label pada

bagian badan jena3ah dan harus jelas pemeriksaan yang diminta. Dalam

penjelasan )UH*P tentang pasal tersebut juga dikatakan bahwa yang dibuat oleh

dokter ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. !ecara garis besar semua

dokter dapat membuat keterangan ahli namun agar tertib administrasinya maka

sebaiknya permintaan keterangan ahli hanya diajukan kepada dokter yang berkerja

1



pada suatu instansi kesehatan ?puskesmas hingga rumah sakit@ atau instansi

khusus yang terutama milik pemerintah. 12

Fisum et repertum disingkat Fe adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh

dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan

medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian

tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk

kepentingan peradilan. (

Fisum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum

sebagaimana tertulis dalam pasal 1' )UH*P. Fisumet repertum turut berperan

dalam pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.

Fisum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik

yang tertuang dalam bagian pemberitaan, sehingga dapat dianggap sebagai

pengganti benda bukti. (

Fisum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter

mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian

kesimpulan. Dengan demikian "isum et repertum secara utuh telah menjembatani

ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca "isum et

repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma norma hukum perkara pidana yang

menyangkut tubuh<jiwa manusia. (

*pabila "isum et repertum belum dapat menjernihkan duduk persoalan

sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya

bahan baru, seperti tercantum dalam )UH*P, sehingga memberi kemungkinan

akan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila

timbul keberatan yang beralasan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya suatuhasil pemeriksaan ?Pasal 1'% )UH*P@. (

Fe dibuat atas kehendak undang undang, maka dokter tidak dapat

dituntut karena membuka rahasia pekerjaannya sebagaimana diatur dalam pasal

(22 )UHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seijin pasien.

Pasal /% )UHP mengatakan bahwa

2%



8Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan

undang undang, tindak pidana, sepanjang "isum et repertum tersebut

hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memintanya, untuk

selanjutnya dipergunakan dalam proses peradilan9. (,12

*da 2 jenis "isum et repertum secara umum, yaitu "isum et repertum untuk orang

hidup ?"isum et repertum perlukaan, kejahatan susila, psikiatrik@ dan untuk orang

mati ?"isum et repertum jena3ah@. 1(

*da beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dokter yang dalam

membuat suatu "isum et repertum antara lain: 1(

1. )arena untuk kepentingan penegakan hukum maka hendaknya dibuat

dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh penegak

hukum.2. #sinya harus rele"an dengan maksud dan tujuan dimintakannya keterangan

tersebut, yaitu untuk membuat terang perkara pidana. Dengan kata lain,

harus dapat menjawab masalah yang dihadapi penegak hukum dalam

proses peradilan perkara pidana.(. &emenuhi persyaratan -ormal, yaitu dengan sumpah atau janji yang

diucapkan didepan penegak hukum atau dengan mengingat sumpah atau

janji ketika menerima jabatan.

*da lima bagian tetap dalam pelaporan Fisum et repertum, yaitu: 1(

1. Pe *ukaan -Pr) 'u!t+t+a . )ata ini diletakkan dibagian atas untuk

menjelaskan bahwa "isum et repertum dibuat untuk tujuan peradilan. Fe

tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti

didepansidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.2. Pen(a"uluan. )ata 8Pendahuluan9 sendiri tidak ditulis dalam Fe ,

melainkan langsung dituliskan berupa kalimat kalimat di bawah judul.Bagian ini menerangkan nama dokter pembuat "isum et repertum dan

institusi kesehatannya, instansi penyidik permintaannya berikut nomor dan

tanggal, surat permintaanya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas

korban yang diperiksa.(. Pe *er+taan. Bagian ini berjudul 8Hasil Pemeriksaan9, dan berisi hasil

pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban

21



yang berkaitan dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan serta

keadaannya selesai pengobatan<perawatan.

Bila korban meninggal dan dilakukan otopsi, maka diuraikan

keadaan seluruh alat dalam yang berkaitan dengan perkara dan matinya

orang tersebut.Diuraikan dalam bagian ini merupakan pengganti barang

bukti, berupa perlukaan<keadaan, kesehatan<sebab kematian yang

berkaitan dengan perkaranya.

0emuan hasil pemeriksaan medik bersi-at rahasia dan tidak

berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan dalam bagian

pemberitaan dan dianggap tetap sebagai rahasia kedokteran.

. Ke!+ ,ulan. Bagian ini berjudul 8)esimpulan9 dan berisi pendapat

dokter berdasarkan keilmuannya terhadap hasil pemeriksaan, mengenai

jenis perlukaan<cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau 3at

penyebabnya, serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya, mekanisme

kematian. Pada kejahatan susila, diterangkan juga apakah telah terjadi

persetubuhan dan kapan perkiraan kejadiannya, serta usia korban atau

kepantasan korban untuk kawin.)husus untuk Fe jena3ah sebaiknya lebih terperinci lagi dengan

memuat hal hal yang bersi-at in-ormati- bagi penyidik<hakim seperti:

perkiraan saat kematian ?walaupun dalam bentuk rentang waktu@,

identi-ikasi ?bagi korban yang belum jelas@, pendapat cara kematian, dan

hal hal lain yang berguna bagi rekonstruksi kejadian<arah penyidikan./. Penutu,. Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku

8Demikianlah "isum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya

berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan

kitab undang undang hukum acara pidana<)UH*P9, dan dibubuhi tanda

tangan dokter pembuat Fe ?tanda tangan direktur umah !akit tidak

diperlukan dan tidak ada gunanya sama sekali untuk diikutsertakan karena

tanggung jawab hukum pembuatan "isum et repertum bersi-at personal.

Direktur hanya perlu membuat surat pengantar untuk menyerahkan "isum

et repertum yang telah selesai dibuat oleh dokter.

22



2. .1%. Proses di pengadilan

Pasal 2(% )UH*P 1%

?1@ !idang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang

sidang.?2@ Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan

panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing masing.?(@ uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat ?1@ ditata menurut

ketentuan sebagai berikut:a. 0empat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut

umum, terdakwa, penasihat, penasihat hukum dan pengunjungC b. 0empat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua

sidangCc. 0empat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakimCd. 0empat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari

tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat

hukumCe. 0empat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat

hakimC-. 0empat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi

pemeriksaanC

g. 0empat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telahdidengarC

h. Bendera 6asional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji

Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan

lambang 6egara ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja

hakimCi. 0empat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat paniteraC

j. 0empat sebagimana dimaksud huru- a sampai huru- i diberi tanda

pengenalCk. 0empat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang

dan ditempat lain yang dianggap perlu.? @ *pabila sidang pengadilan dilangsungkan diluar gedung pengadilan, maka

tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat ?(@ tersebut

diatas.?/@ Dalam hal ketentuan ayat ?(@ tidak mungkin dipenuhi maka sekurang

kurangnya bendera nasional harus ada.

2(



Pasal 2(2 )UH*P

1. !ebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan

pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing masing di dalam

ruang sidang.2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang

hadir berdiri untuk menghormat.(. !elama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang

diwajibkanmemberi hormat.

5ambar/. Denah !idang Pengadilan.

2. .11. Pemanggilan saksi ke pengadilan

0ata cara pemanggilan saksi ahli diatur dalam pasal 224 )UH*P.

!ecara garis besarnya adalah:

1. !emua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang

berwenangdisampaikan selambat lambatnya tiga hari sebelum tanggal

hadir yang ditentukan.2. Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara

langsung dengan orang yang dipanggil.(. Bila orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempattinggalnya

atau tempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui

)epala Desa atau pejabat, dan jika di luar negeri melalui perwakilan

epublik #ndonesia di tempat dimana orang yang dipanggil tinggal.

2



2. .12 Pemanggilan saksi ke ruang sidang

Pasal 1;% )UH*P ayat ?1@ : 1%

a. !aksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut

urutan yang dipandang sebaik baiknya oleh hakim ketua sidang setelah

mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumC b. Gang pertama tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi

saksiCc. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang

memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara

dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut

umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan,

hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Pasal 1;% )UH*P ayat ?2@ : 1%

8Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal

terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar

dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai

derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri

terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja

dengannya9.

Pasal 1;% )UH*P ayat ?(@ 1%

8!ebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau

janji menurut cara agamanya masing masing, bahwa ia akan memberikan

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya9.

Pasal 1;% )UH*P ayat ? @ 1%

8$ika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib

bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi

keterangan9.

2. .1(. Pengambilan sumpah saksi ahli

Pasal 12% )UH*P 1%

2/



1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli

atau orang yang memiliki keahlian khusus.2. *hli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka

penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannyayang sebaik baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat,

pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat

menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

5ambar;. Pengucapan !umpah Di Pengadilan.

2. .1 . !anksi hukum bila menolak bersumpah atau berjanji

Pasal 1;1 )UH*P ayat 1 1%

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah

atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;% ayat ?(@ dan ayat ? @, maka

pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan

hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan 6egara

paling lama empat belas hari.

2. .1/. !anksi hukum bila menolak datang ke persidangan

2;



pasal 1(( ayat 2 terutama untuk korban mati@. !urat permintaan keterangan ahli

ini ditujukan kepada instansi kesehatan atau instansi khusus bukan kepada

indi"idu dokter yang bekerja dalam instansi tersebut. 1

&enurut pasal 1 butir 2', pasal 1(( ayat 1 serta pasal 14 ayat 1 maka

setiap dokter ?apakah dokter ahli kehakiman, dokter umum, atau dokter spesialis@

secara implisit dapat dikategorikan sebagai ahli sepanjang memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a@ #a memang diminta secara resmi oleh penegak hukum yang

mempunyai kewenangan untuk itu. b@ Permintaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ahli. 1

2./.2. Aara memberikan keterangan ahli

*pabila saksi ahli telah datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal

pemanggilannya, pertama tama saksi ahli melaporkan kedatangannya kepada

panitera pengadilan, lalu menunggu gilirannya untuk dipanggil memasuki ruang

sidang.Di ruang sidang saksi ahli duduk berhadapan dengan hakim, dan setiap

pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, pengacara atau terdakwa kepada saksi ahli

harus melalui hakim. !emua jawaban harus diberikan secara jelas, tidak berbelit,

menggunakan bahasa #ndonesia yang baik, mudah dipahami, hati hati, sopan, dan

sesuai batas pro-esi ?Baheram, 1 /@. 1

2./.(.)ewajiban dan hak sebagai saksi ahli

Didasarkan )UH*P, saksi ahli memiliki kewajiban dan hak sebagai

berikut:1. )ewajiban

a. Didasarkan pasal 1/ ayat ?2@ )UH*P saksi ahli wajib menghadap ke persidangan setelah dipanggil dengan patut.

b. Didasarkan pasal 1;% )UH*P, saksi ahli wajib bersumpah menurut

agamanya untuk memberi keterangan yang sebenarnya. 12

2. Hak sebagai saksi ahliDidasarkan pasal 22 )UH*P, saksi ahli yang telah hadir berhak

mendapat penggantian biaya menurut Undang Undang yang berlaku. 12

2



2./. . 0ata tertib persidangan

Dalam persidangan, ada beberapa tata tertib atau petunjuk yang harus

diperhatikan, antara lain: 1

1. !ebagai saksi ahli, dokter diharapkan datang 1/ menit sebelum jadwal

yang sudah ditentukan.2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.(. &emanggil seorang hakim dengan sebutan 8Gang &ulia9 dan seorang

Penasihat Hukum dengan sebutan 8Penasihat Hukum9.. Berbicara dengan suara jelas ketika seorang hakimatau penasehat hukum

mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar

dengan jelas.

/. &engungkapkan kebenaran.;. Usahakan berbicara lambat, jelas dan tegas agar dapat didengar oleh

semua pihak.4. Bersikap tidak berpihak, tetapi berusaha membantu pengadilan untuk

memperoleh kebenaran.'. $ika memungkinkan, usahakanlah untuk tidak menggunakan bahasa medis,

agar terhindar dari pertanyaan tambahan untuk memperjelas istilah medis

yang digunakan.. Usahakan jawaban yang singkat , jika mungkin jawab dengan 8Ga9 atau

80idak9.1%. Berikan jawaban secara tepat dan singkat.11. $angan berdebat dengan pengacara pihak pembela.12. $ika diperlihatkan suatu buku atau paragra- untuk dibaca, lalu ditanya

apakah dokter setuju dengan pernyataan yang ditulis oleh pengarang,

sebaiknya dokter juga membaca bagian atas dan bawah dari paragra- yang

ditunjukkan dan jika perlu membandingkannya.1(. $angan membuat pernyataan dengan cakupan yang terlalu luas.1 . Hindari penggunaan gaya bahasa secara berlebihan.1/. Dilarang memberikan komentar<saran<tanggapan terhadap sesuatu yang

terjadi.

2././. Aontoh kasus dokter sebagai saksi ahli

Di #ndonesia, peran seorang dokter sebagai saksi ahli dalam peradilan

telah membuahkan banyak hasil. !ebagai salah satu contoh nyatanya dapat kita

lihat pada kasus pembunuhan 6asrudin ulkarnaen yang melibatkan ketua )P)

(%



non akti- *ntasari *3har. Pada persidangan waktu lalu, dihadirkan seorang saksi

ahli dalam bidang -orensik, yaitu Dokter *bdul &unim #dris dan ahli uji balistik

yaitu &. !imanjuntak. '

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim pimpinan Hery !wantoro,

&unim menyebutkan bahwa jena3ah 6asrudin telah dimanipulasi atau sudah tidak

asli lagi sebelum dia melakukan otopsi terhadap jena3ah 6asrudin. *kibatnya,

dokter &unim tidak bisa memastikan beberapa hal yang berkaitan dengan

kematian 6asrudin.Dokter &unim menjelaskan bahwa saat tiba di ruang =orensik

umah !akit Aipto &angunkusumo ? !A&@, jena3ah 6asrudin dalam keadaan

sudah telanjang, sebagian rambutnya telah digunting, dan luka tembak telah

dijahit. !ebagaimana diketahui, sebelum dibawa ke !A&, jena3ah 6asrudin

sempat di rawat di rumah sakit &ayapada di 0angerang lalu dibawa ke umah

!akit Pusat *ngkatan Darat ? !P*D@ 5atot !ubroto.Dengan kondisi mayat

seperti itu. 0idak ada ciri ciri bekas luka tembak. Padahal menurut beliau

sendiri, untuk mengotopsi jena3ah perlu ada beberapa -aktor yakni keadaan mayat

baik keaslian barang bukti, teknis pemeriksaan, dan koordinasi. '

5ambar 4. )asus

*ntasari.

7alaupun demikian,

dokter &unim

masih bisa mengetahui jenis peluru yang ditembakkan yaitu kaliber mm dari

tipe senjata !67, karena dua peluru masih berada di dalam kepala korban saat

jasad 6asrudin dibawa ke !A& untuk menjalani otopsi. Peluru pertama

ditemukan berada di atas telinga kanan di bawah kulit, dan peluru kedua berada di

rongga tengkorak di antara jaringan otak. *kibat mayat sudah tidak asli itu, beliau

tidak dapat menentukan peluru mana yang menyebabkan kematian korban dan

kapan saat kematian dari 6asrudin. &enurut &unim, berdasarkan si-at luka di

(1



kepala korban, hasil pemeriksaan -orensik menunjukkan bahwa penembakan

dilakukan dari jarak jauh. 0etapi dokter &unim sendiri tidak mengesampingkan

kemungkinan adanya tembakan jarak dekat yang ditempel dengan penghalang,

misalnya dengan bantal, sehingga si-at luka tembaknya terlihat seperti luka

tembak jarak jauh. '

!elain kondisi mayat 6asrudin yang sudah tidak asli lagi, -akta lain adalah

tentang adanya permintaan dari seorang penyidik di Polda &etrojaya kepada

dirinya untuk mengubah hasil pemeriksaan -orensik terhadap jena3ah 6asrudin,

yaitu tentang jenis peluru yang ditembakkan eksekutor kepada korban yaitu

kaliber mm. *ngka tersebut diminta petugas Pusat aboratorium =orensik untuk

dihilangkan. 0etapi dokter &unim menolak untuk melakukan hal tersebut. '

$adi, dapat disimpulkan bahwa dokter mempunyai peranan yang sangat

penting dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi ahli.

(2



BAB III

PENUTUP

(.1 )esimpulan

Dokter sebagai orang yang ahli di bidang kedokteran dapat dilibatkan

sebagai saksi ahli sehingga berkewajiban untuk memberikan keterangan ahli

apabila ada permintaan atau panggilan dari pihak yang berwenang dalam

menangani suatu kasus.Untuk menjadi seorang saksi ahli harus memenuhi syarat

syarat yang telah diatur oleh Undang undang. Dalam hal ini dokter berperan

dalam memberikan keterangan ahli, sebagai saksi ahli pemeriksa, menjelaskan

"isum et repertum, dan menjelaskan kaitan antara temuan "isum et repertum

dengan temuan ilmiah alat bukti sah lainnya. Dokter juga berperan menjelaskan

segala sesuatu yang belum jelas dari sisi ilmiah. !eorang dokter umum harus

mampu melakukan prosedur pemeriksaan -orensik klinis sesuai masalah,

kebutuhan korban dan sesuai kewenangannya dokter umum harus mampu

mengidenti-ikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan

dan hukum secara ilmiah menurut ilmu kedokteran kesehatan mutakhir untuk

mendapatkan hasil yang optimum dan dalam upaya maksimal menghadirkankeadilan seobjekti- mungkin.

Peran dokter umum dalam pelayanan kedokteran -orensik diatur dalam

undang undang yang tercantum dalam pasal 1(( )UH*P. !esuai standar

pendidikan pro-esi dokter, dokter umum selama pendidikan sudah mempelajari

-orensik klinik dan patologi -orensik, maka dokter umum berwenang memberikan

pelayanan -orensik berupa pemeriksaan korban hidup karena kecelakaan lalu

lintas, kekerasan dalam rumah tangga ?)D 0@, kasus penganiayaan, dan pemeriksaan luar korban meninggal meliputi pemeriksaan label, benda di samping

mayat, pakaian, ciri identitas -isik, ciri thanatologis, perlukaan dan patah tulang.

!tandar pro-esi dokter dibidang kedokteran -orensik dapat kita de-inisikan sebagai

standar keilmuan dan keterampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter

dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk

((



membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah masalah

hukum.

(.2 !aran

!etiap dokter harus memahami peran sebagai seorang saksi ahli, karena

suatu saat bisa diminta bantuannya dalam sebuah proses peradilan dimana pun dia

berada.

(



DAFTAR PUSTAKA

1. 6jowito H. )UH*P Dan Pro-esi Dokter. #lmu )edokteran )ehakiman.

>disi )edua. $akarta: P0 5ramedia Pustaka Utama. 1 2 :p.1 (%.2. Budi !, !amsu . Peranan Dalam Penegakan Hukum. Peranan #lmu

=orensik Dalam Penegakan Hukum !ebuah Pengantar. >disi Pertama.

$akarta: Bagian )edokteran =orensik =akultas )edokteran Uni"ersitas

#ndonesia. 2%%(:p.' 1%.(. Budi !, !amsu . *lat Bukti !ah. Peranan #lmu =orensik Dalam

Penegakan Hukum !ebuah Pengantar. >disi Pertama. $akarta: Bagian

)edokteran =orensik =akultas )edokteran Uni"ersitas #ndonesia.

2%%(:p.1 1;.. !alim #. Peran $urusita Peradilan *gama Pasca UU 6o. 4 0ahun 1 ' .

*"ailable at: http:<<www.papurwodadi.net<indeI.php

optionJcomKcontentLtaskJ"iewL idJ(/L#temidJ41. *ccessed on *ugust

2%1/./. Prakoso $. *lat Bukti dan )ekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana.

Gogyakarta: iberty. 1 '':p.4' ';.;. http:<<kuliahhukumindonesia.blogspot.com<2%% <%1<pengertian peradilan

dan pengadilan.html . )uliah Hukum #ndonesia: Pengertian Peradilan dan

Pengadilan. 2 $anuari 2%% . Diunduh tanggal 1 *gustus 2%1/.4. http:<<sta--.blog.ui.ac.id<disriani.lati-ah<2%% <% <(%<sejarah terbentuknya

pengadilan negeri di indonesia sebelum terbentuknya uu no 1

tahun1 4% tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman< . !ejarah

terbentuknya pengadilan negeri di #ndonesia ?sebelum terbentuknya UU

6o. 1 0ahun 1 4% tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman@. Ditulis oleh Disriani ati-ah pada tanggal (% september 2%% .Diunduh tanggal 1 *gustus 2%1/.

'. http:<<bata"iase.co.id<detailberita 1%( 2/('.html . &unim #dris 0idak

5oyah. 12 Desember 2%% . &edia #ndonesia. Diunduh tanggal 1 *gustus

2%1/.. Hutauruk $. #lmu =orensik dan 0oksikologi.>disi )elima, Aetakan #.

$akarta:Penerbit 7idya &edika. 1 /: p. 1 4.

(/

http://www.papurwodadi.net/index.php

http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan%20pengadilan.html


http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/




http://bataviase.co.id/detailberita-10392538.html






http://bataviase.co.id/detailberita-10392538.html

http://www.papurwodadi.net/index.php



1%. !uharto 5. )ewajiban Dokter &embantu Peradilan. Peraturan

Perundangan Gang Berkaitan Dengan Bidang )edokteran. >disi )edua.

!emarang: =akultas )edokteran Uni"ersitas Diponegoro 2%1 :p. 1; 22.

11. Undang Undang epublik #ndonesia 6omor (; 0ahun 2%% 0entang)esehatan.

12. !o-wan Dahlan. 2%%'. #lmu )edokteran =orensik, Pedoman bagi Dokter

dan Penegak Hukum. Badan Penerbit Uni"ersitas Diponegoro !emarang.

Aetakan F#. Hal ' , 1( (4, ( ;.1(. !o-wan Dahlan.. Pembuatan Fisum >t epertum. >disi )edua, Aetakan #.

!emarang: Badan Penerbit Uni"ersitas Diponegoro !emarang.2%%(:p.1 .1 . *ustralian &edical *ssociation. >thical 5uidelines -or Doctors *cting as

&edical 7itnesses. *&* Position !tatement. 2%11:p.1 ;.1/. !usanti . Peran Dokter !ebagai !aksi *hli Di Persidangan. $urnal

)esehatan *ndalas. 2%1(C2?2@:p.1%1 .1;. Peraturan Pemerintah epublik #ndonesia 6omor /' 0ahun 2%1% 0entang

Perubahan *tas Peraturan Pemerintah 6o. 24 0ahun 1 '( 0entang

Pelaksanaan )itab Undang Undang Hukum *cara Pidana.

REFERAT SAKSI AHLI

Documents

Transcript of REFERAT SAKSI AHLI