Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc
-
Upload
rini-nansa-shafa -
Category
Documents
-
view
287 -
download
0
description
Transcript of Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc
BIDDING DOCUMENT AND CONTRACT DOCUMENT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.
Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
PEMBAHASAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.
Ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
a. Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Inst itusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I yang pembiayaannya baik
sebgian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum
MilikNegara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
1
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
a. Swakelola; dan/atau
Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini meliputi:
a. Barang;
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
b. Pekerjaan Konstruksi;
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
c. Jasa Konsultansi;
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
d. Jasa Lainnya.
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
2
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil/tidak diskrminatif dan akuntabel.
Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP/Pejabat
Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
b. Penunjukan Langsung;
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
c. Pengadaan Langsung; atau
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
d. Kontes/Sayembara.
3
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri.
Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
b. Pelelangan Terbatas;
Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
c. Pemilihan Langsung;
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
d. Penunjukan Langsung;
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
4
e. Pengadaan Langsung; atau
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi :
a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b. Penunjukan Langsung;
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
c. Pengadaan Langsung; atau
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
d. Sayembara
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi
5
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Kualifikasi dapat
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum
pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
1. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
2. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks
melalui Pelelangan Umum; atau
3. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan
Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
Proses prakualifikasi menghasilkan:
a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah
pemasukan penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian
kualifikasi.
Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.
Dokumen Pengadaaan Barang dan Jasa
6
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen Penawaran
1. Data admistrasi penyedia, landasan hukum pendirian badan usaha penyedia, pengurus
badan usaha, ijin usaha, ijin lainnya (apabila ada), data keuangan, data personalia, data
fasilitas/peralatan/perlengkapan, data pengalaman perusahaan, data pengalaman
perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang
dilaksanakan, modal kerja.
2. Surat penawaran administrasi dan teknis
3. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Usaha (KSO)
4. Pakta Integritas
5. Dokumen penawaran teknis, meliputi:
metode pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan utama];
jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu yang
ditetapkan dalam LDP];
jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDP];
spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu;
personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan];
tenaga teknis/terampil [sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP]; dan
bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [apabila ada sebagaimana tercantum
dalam LDP];
6. Surat penawaran harga.
7. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Dokumen Kontrak
7
Dokumen kontrak berbentuk Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dengan Penyedia Barang Jasa. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
d. spesifikasi teknis;
e. gambar-gambar;
f. daftar kuantitas dan harga; dan
g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) meliputi:
a. Ketentuan Umum
Meliputi definisi, penerapan, bahasa dan hukum, larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), persekongkolan serta penipuan, asal material/bahan, korespondensi, wakil sah
para pihak, pembukuan, perpajakan, pengalihan dan/atau subkontrak, pengabaian,
penyedia mandiri, kemitraan/KSO, penemuan-penemuan.
b. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan, dan Pemutusan Kontrak
Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan (penyerahan lokasi kerja, Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK), program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak,
mobilisasi peralatan fasilitas dan personil, pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
persetujuan pengawas pekerjaan, perintah, akses ke lokasi kerja, pemeriksaan bersama,
waktu penyelesaian pekerjaan, perpanjangan waktu, penundaan oleh pengawas pekerjaan,
rapat pemantauan, dan peringatan dini), penyelesaian kontrak (serah terima pekerjaan,
pengambilalihan, pedoman pengoperasian dan perawatan), perubahan kontrak (perubahan
kontrak, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan),
keadaan kahar, penghentian dan pemutusan kontrak (penghentian kontrak, pemutusan
kontrak, pemutusan kontrak oleh PPK, pemutusan kontrak oleh Penyedia, keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, pemutusan kontrak akibat lainnya,
peninggalan).
c. Hak dan Kewajiban Penyedia
8
Meliputi hak dan kewajiban penyedia, penggunaan dokumen kontrak dan informasi, hak
atas kekayaan intelektual, penanggungan dan risiko, perlindungan tenaga kerja,
pemeliharaan lingkungan, asuransi, tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan
PPK atau Pengawas Pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, kepemilikan dokumen, kerjasama
antara penyedia dan sub penyedia, usaha mikro usaha kecil dan koperasi kecil, penyedia
lain, keselamatan dan kesehatan kerja, pembayaran denda, dan jaminan.
d. Hak dan Kewajiban PPK
Meliputi hak dan kewajiban PPK, fasilitas, peristiwa kompensasi.
e. Personil dan/atau Peralatan Penyedia
Meliputi personil inti dan/atau peralatan.
f. Pembayaran kepada Penyedia
Meliputi harga kontrak, pembayaran, hari kerja, perhitungan akhir, penangguhan
pembayaran, penyesuaian harga (untuk kontrak harga satuan atau gabungan kontrak harga
satuan dan lump sum).
g. Pengawasan Mutu
Meliputi pengawasan dan pemeriksaan, penilaian pekerjaan sementara oleh PPK, cacat
mutu, pengujian, perbaikan cacat mutu, kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
h. Penyelesaian Perselisahan
Meliputi penyelesaian perselisihan, itikad baik.
Di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (KKSK) meliputi korespondensi, wakil sah
para pihak, jenis kontrak, tanggal berlaku kontrak, jadwal pelaksanaan, pekerjaan masa
pemeliharaan, umur konstruksi, pedoman pengoperasian dan perawatan, pembayaran tagihan,
pencairan jaminan, tindakan penyedia yang mensyaratkan persetuan PPK atau Pengawas
Pekerjaan, kepemilikan dokumen, fasilitas, sumber pembiayaan, pembayaran uang muka,
pembayaran prestasi pekerjaan, penyesuaian harga, peristiwa kompensasi, denda dan ganti
rugi, sanksi, penyelesaian perselisihan, lainnya (apabila ada). Selain Surat Perjanjian terdapat
juga Surat Perintah Kerja (SPK).
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun,dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 9
Pemerintah kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I, perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera
dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, banyak terdapat Lelang
Ulang ndikarenakan Lelang Gagal, kurangnya jenis barang/jasa yang masuk E-Catalogue,
hingga masih belum meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.
Untuk mengatasi kondisi diatas, pemerintah melakukan kebijakan diantaranya :
1. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan (pengumuman RUP dan pemilihan penyedia
lebih awal).
Menyederhanakan proses pelaksanaan barang dan jasa, dimana sebelumnya Proses E-
tendering dilaksanakan paling cepat minimal 12 (dua belas hari kalender), dengan
menggunakan E-Tendering cepat dapat dilaksanakan 3 (tiga) hari kalender.
2. Optimalisasi Penggunaan E-Procurement.
Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya dapat
diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya.
Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk memperingan beban Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah juga mendorong
percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing yang
berbasis e-catalogue.
3. Harmonisasi aturan lain yang terkait.
Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam
pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa yang secara
luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk mengakselerasi
pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa.
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement
10
E-procurement
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik, dimana Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.
Penyempurnaan kembali Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah serta keluarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pokok-pokok perubahan dalam pengadaaan
barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2. Pelaksanaan pengadaan mendahului RUP
3. Perubahan pengaturan E-Tendering
4. Perubahan pengaturan E-Purchasing
5. Perubahan Lain dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan.
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah RKA KL disetujui oleh
DPR untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN.
b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah RaPerda tentang APBD
disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD yang dibiayai dari dana APBD.
11
E-Tendering
E-Lelang E-Seleksi
E-Purchasing
Katalog Elektronik
Pelaksanaan Pengadaan mendahului RUP
a. Pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dimulai sebelum RUP diumumkan, untuk:
1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; 2) pekerjaan kompleks; dan/atau
3) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.
b. Apabila pengadaan dimulai sebelum RUP namun DIPA/DPA tidak ditetapkan atau
Alokasi Anggaran tidak mencukupi, proses pemilihan dilanjutkan ke tahap
penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan
dibatalkan.
Perubahan Pengaturan E-Tendering
E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka
dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan
secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah
ditentukan.
a. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan:
tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia
dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
tidak diperlukan sanggahan banding;
b. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualfikasi
E-Tendering dapat dipercepat dengan E-Tendering Cepat
E-Tendering Cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan :
12
a. pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat distandarkan dan tidak perlu
dikompetisikan;
b. metode kerja sederhana/dapat ditentukan; dan/atau
c. barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah tersedia di pasar.
Contoh pengadaan E-Tendering Cepat, :
a. Barang : Pengadaan Komputer/ Laptop, Pengadaan AC.
b. Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Sekolah Dasar/Puskesmas dll
c. Jasa Konsultansi : Konsultan perorangan
d. Jasa Lainnya : Jasa EO (misal: ditentukan nama hotelnya, jenis kendaraanya dll)
E-Tendering Cepat dengan SIKap
1. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP)
2. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau Sistem lain yang
terkoneksi dengan SPSE.
3. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis.
4. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan
diadakan.
5. Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak memerlukan sanggahan dan
sanggahan banding.
6. Waktu proses E-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender.
Perbandingan Prosedur E-Tendering dan E-Tendering Cepat
Prosedur Pengadaan E-Tendering, waktu proses: minimal 12 (dua belas) hari.
1. Pengumuman
2. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan
3. Pemberian Penjelasan
4. Upload Dokumen Penawaran 13
5. Evaluasi Administrasi
6. Evaluasi Teknis
7. Evaluasi Harga
8. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
9. Penetapan Pemenang
10. Pengumuman Pemenang
11. Sanggahan
12. Sanggahan Banding
13. SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak
Prosedur E-Tendering Cepat dengan SIKAP,Waktu proses: minimal 3 hari
1) Undangan
2) Upload Penawaran Harga
3) Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem
4) Pengumuman Pemenang
5) Verifikasi IKaP
6) SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak
Perubahan pengaturan E-Purchasing
E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
Perubahan pengaturan E-Purchasing diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam Katalog.
b. Hubungan LKPP dengan Penyedia tidak hanya melalui Kontrak Payung namun
dimungkinkan melalui mekanisme lain (misalkan Syarat & Ketentuan, dan lain-lain).
14
c. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa dalam Katalog Elektronik
sesuai dengan kebutuhan KLDI.
d. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan
oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
Perubahan Lain
a. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
Persyaratan Penyedia terkait perpajakan cukup memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan).
b. Bukti Perjanjian
Tambahan bukti perjanjian dapat berupa Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.
c. Jaminan Pelaksanaan
Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk Pengadaan :
1. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau
Sayembara;
2. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
3. Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.
d. Perbaikan kriteria keadaan kahar sehingga tidak bersifat limitatif.
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi. Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam,
bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana
dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
e. Perbaikan Pengaturan Pembayaran
15
1. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja yang diterima dengan
pengecualian untuk:
a. Pemberian Uang Muka dengan pemberian jaminan uang muka; dan
b. Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu
sebelum Barang/Jasa diterima (dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran dan bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan).
Contoh: sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak
penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.
2. Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang dengan pengecualian untuk pembayaran peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum
terpasang (Material on Site).
f. Pemberian Kesempatan 50 hari
1. Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat melampaui tahun anggaran.
2. Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun
Anggaran, maka dilakukan addendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA
Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
g. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak
Terhadap pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan Penunjukan
Langsung kepada Pemenang Cadangan pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia
Lain yang mampu dan memenuhi syarat.
h. Pelayanan Hukum
1. Pimpinan KLDI wajib memberikan Pelayanan Hukum bagi Personil Pengadaan
(PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/ Bendahara/APIP) dalam
menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16
2. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum
hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.
i. Konsolidasi Pengadaan dan Pengadaan Desa
1. Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Pengadaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota mengacu pedoman
LKPP.
ULASAN PRAKTEK PENGADAAN KONSTRUKSI
KONTEMPORER
Pengadaan adalah proses kunci dalam proyek konstruksi yang menciptakan dan
mengelola kontrak. Kegiatan pengadaan mulai dari identifikasi persyaratan untuk proyek,
membuatnya menjadi model yang sempurna untuk mengintegrasikan arah strategis
organisasi. Akhir-akhir ini, yang pentingnya pengadaan telah banyak diakui oleh akademisi
serta profesional industri. Pengadaan konstruksi adalah proses yang kompleks dengan
sejumlah besar pilihan dan arah yang tersedia. Statistik menunjukkan bahwa inisiatif modern
seperti keberlanjutan, siklus hidup biaya, dan standardisasi semakin terintegrasi dengan
pengadaan. Namun, tidak ada pandangan yang seragam dalam industri konstruksi pada
pengadaan sebagai proses proyek.
DEFINISI PENGADAAN KONSTRUKSI
Definisi pengadaan konstruksi menurut berbagai sumber:
1. Perolehan barang, jasa, atau konstruksi, dari pihak ketiga, dengan
kemungkinan harga terbaik, dalam jumlah yang tepat, pada waktu dan
tempat yang tepat (Martins 2009; Office of Procurement Ombudsman 2012).
2. Akuisisi bangunan baru, ruang dalam bangunan, baik dengan langsung membeli,
menyewa, atau leasing atau dengan merancang dan membangun fasilitas untuk
memenuhi kebutuhan khusus (Mohsini and Davidson, 1989).
3. Strategi untuk memenuhi kebutuhan tambahan dan/atau operasional klien sehubungan
dengan ketentuan dari fasilitas yang dibangun untuk discrete life cycle (Lenard and
Mohsini, 1998).17
4. Proses yang menciptakan, mengelola, dan memenuhi kontrak (ISO, 2008).
5. Pengadaan konstruksi adalah proses mendapatkan jasa dan perlengkapan untuk
pengiriman produk akhir yang efisien dan tepat waktu (Choudhury and Sanampudi,
(2008).
6. Pembelian layanan yang terkait dengan konstruksi dengan tujuan akhir menciptakan
bangunan atau struktur baru, termasuk semua proyek pekerjaan yang terkait atau
perubahan, perbaikan, pemeliharaan, perpanjangan, atau pembongkaran suatu
bangunan atau struktur yang ada (Scottish Government, 2011).
7. Pengadaan konstruksi adalah proses identifikasi, seleksi, dan commissioning dari
input yang dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek (Department of Business
Innovation and Skills, 2012).
Berdasarkan definisi di atas, maka definisi pengadaan konstruksi mewakili dua paradigma,
yaitu:
1. Sekedar transaksi pembelian dalam memperoleh fasilitas yang dibangun.
2. Proses holistik memuaskan klien potensial dengan kebutuhan untuk fasilitas yang
dibangun.
Kepuasan pelanggan di industri konstruksi mempertimbangkan banyak faktor kualitatif selain
hanya membangun sebuah fasilitas (Karna dan Sorvala 2009). Sebuah proses pengadaan
harus fokus tidak hanya pada aspek fungsional seperti strategi kontrak, klien, hukum, kondisi
kontrak, dan kinerja, tetapi juga pada berbagai faktor seperti budaya, keberlanjutan, ekonomi,
lingkungan politik, pembelajaran, kepemimpinan, kepuasan, harga diri, dan motivasi
(Rowlinson dan McDermott 1998).
PRAKTEK PENGADAAN KONSTRUKSI SAAT INI
Sebuah persepsi tradisional dari pengadaan adalah bahwa itu harus menjadi kontrak
terpisah dengan hubungan antara kontraktor dan klien (Cox dan Townsend 1998). Para
penulis yang sama mengacu pada pengembangan metode pengadaan sebagai "barefoot
empiricism" yang berarti paling cocok untuk situasi tertentu. Secara umum, proses pengadaan
18
diatur sesuai dengan kebijaksanaan pemilik. Pemilik proyek, perwakilan, atau pihak luar
mengasumsikan tanggung jawab mengelola proses pengadaan (Cox et al. 2006).
Dalam industri konstruksi, pemilik proyek dan manajer proyek memilih pendekatan
pengadaan yang telah berhasil untuk proyek-proyek sebelumnya. Akibatnya, pemilik proyek
melupakan peluang besar untuk menciptakan keuntungan finansial dan mengurangi risiko.
Oleh karena itu, pemilihan metode pengadaan yang sesuai sangat penting (Miller, at al,
2009). Seorang pemilik proyek bias mengelola proyek konstruksi melalui in-house team,
sebuah tim eksternal, atau tim gabungan dari in-house dan personil eksternal. Tantangan
berikutnya yang dihadapi oleh tim manajemen proyek adalah untuk memutuskan metode
pengadaan sesuai dengan situasi spesifik proyek (Cox et al. 2006). Cox dan Townsend (1998)
membagi opsi pengadaan yang tersedia untuk manajer proyek menjadi empat sector, yaitu
metode pengadaan tradisional, single-source method, metode pengadaan manajemen, dan
metode berkembang lainnya. Menurut penulis yang sama, metode pengadaan tradisional
adalah single-stage tender dan two-stage tender. Single-source method yang designbuild
method dan turnkey method. Kontrak manajemen meliputi manajemen konstruksi dan
manajemen kontrak. Metode pengadaan berkembang termasuk kemitraan dan kontrak
berbasis kinerja (Cox dan Townsend 1998).
Komponen utama dari proses pengadaan konstruksi dapat dibagi ke dalam proses,
prosedur, dan metode, dengan masing-masing penjelasan di bawah ini.
Proses Pengadaan Konstruksi
Proses yang terkait dengan pengadaan dimulai dengan menentukan apa yang akan
diadakan dan diakhiri dengan menyatakan bahwa produk akhir memenuhi persyaratan
(International Organization for Standardization 2008). Menurut Office of Procurement
Ombudsman (2012), proses pengadaan berhubungan dengan semua tahapan siklus hidup
proyek. Tanggung jawab kegiatan pengadaan didistribusikan di antara beberapa pihak di
setiap fase proyek, sesuai dengan metode pengadaan yang dipilih.
Tahapan proses pengadaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pre-contractual phase
Meliputi kegiatan mendefinisikan persyaratan, merencanakan proses pengadaan, pre-
tender survey, memperoleh persetujuan yang diperlukan, bid solicitation.
2. The contracting phase
19
Meliputi kegiatan bidder-selection, pre-bid conference, tender evaluation, purchase
order.
3. The contract administration phase
Meliputi kegiatan mengeluarkan perubahan kontrak, monitor progress, follow up on
delivery, mengadministrasikan progres pembayaran.
4. The-post contractual phase
Meliputi kegiatan menyimpan final action contractor agreement to final claim,
mengeluarkan perubahan kontrak final, menyelesaikan audit keuangan, mengecek
bukti penyerahan, return of performance bonds and close-out, meyakinkan
kelengkapan dan keakuratan file dokumentasi.
Metode Pengadaan Konstruksi
1. Fixed Price Contracting (Lump Sum Contracting)
Fixed Price Contracting (Lump Sum Contracting) adalah metode pengadaan
tradisional yang melibatkan pengembangan desain diskrit, tender, pemberian kontrak,
dan tahap penyerahan konstruksi. Proses dimulai dengan klien menggunakan jasa
konsultan perencana dan penyelesaian desain sebelum pengumuman tawaran. Harga
penawaran termurah digunakan sebagai kriteria seleksi umum (Walker dan Hampson
2008; Touran et al 2008; Mearig 2004).
Kelemahan utama dari metode ini adalah:
a. Penurunan hubungan karena perselisihan variasi kontrak dan harga yang adil.
b. Pemisahan kontraktor dan tim desain, yang membatasi manajemen konstruksi
yang bernilai dan rincian konstruksi gedung.
2. Design and Construct
Desain dan konstruksi menawarkan pengaturan klien untuk mengelola sebuah proyek
konstruksi dengan single-point of contact, di mana satu kontraktor bertanggung jawab
untuk desain dan konstruksi (Chan et al. 2002). Dalam metode ini, konsep proyek ini
dikembangkan oleh klien dengan bantuan konsultan perencana, yang disebut proposal
(Kelley 2012). Kemudian kontraktor perencana dan konstruksi dipilih dari proposal.
Keuntungan metode ini mendukung solusi inovatif, biaya yang efektif,
menggabungkan keahlian profesional desain dan konstruksi, dan mengurangi
pekerjaan administratif klien.
Dampak negatif dari metode ini adalah:
20
a. Biaya yang meningkat karena penawaran yang dilakukan dengan desain minimal
atau data situs.
b. Mengurangi perhatian kepada life-cycle cost.
c. Kualitas pekerjaan konstruksi sangat bergantung kepada kontraktor.
Berikut ini adalah metode desain dan konstruksi yang sering digunakan di industri
konstruksi:
a. Traditional design and construct
Kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan desain dan konstruksi dari
proyek.
b. Enhanced design and construct
Kontraktor bertanggung jawab untuk pengembangan desain, detil pekerjaan, dan
konstruksi.
c. Novated design and construct
Kontraktor bertanggung jawab untuk pengembangan detil desain. Klien
mengembangkan penyelesaian sebagian desain awal. Kontraktor bekerja pada
konstruksi yang detail dengan tim desain, ditugaskan oleh klien, yang
mengembangkan penyelesaian sebagian desain awal (Ng dan Skitmore 2002).
d. Turnkey
Outside company membiayai proyek tersebut, selain untuk merancang dan
konstruksi. Klien melakukan pembayaran setelah commissioning
proyek. Metode ini cocok dengan klien yang kekurangan dana awal karena
pembayaran diperlukan pada penyerahan proyek.
3. Construction Management
Construction Manajement (CM) adalah metode pengadaan non-tradisional yang
menjadi populer selama dua dekade terakhir. Sebuah kontraktor perencana bertindak
sebagai konsultan untuk klien dan memberikan masukan tentang konstruksi gedung,
perencanaan pembangunan, pengendalian biaya, koordinasi, dan badan pengawas.
Dalam metode CM, semua subkontraktor secara langsung mengadakan kontrak
dengan klien. Ada kebingungan antara manajemen konstruksi dan manajemen kontrak
dalam industri konstruksi. Manajemen kontrak adalah metode pengadaan yang
berbeda, di mana kontraktor masuk ke dalam kontrak dengan kontraktor manajemen,
yang bertindak sebagai agen dari klien (Donohoe dan Brooks 2007).
21
Keuntungan dari CM adalah sebagai berikut:
a. Mengurangi perselisihan antara tim perencana dan tim supervisi konstruksi.
b. Keterlibatan ahli manajemen konstruksi.
c. Overlap antara desain dan konstruksi.
d. Pengembangan dokumentasi proyek.
e. Sedikit variasi kontrak.
f. Akuntabilitas publik.
Terdapat dua metode construction management yang berbeda:
a. Agency construction management
Manajer konstruksi melakukan juga pekerjaan sebagai konsultan dengan
menyediakan saran konstruksi gedung dan koordinasi pekerjaan konstruksi
(Kelley 2012).
b. Construction management at risk
Manajer konstruksi tidak bertindak sebagai agen dari pemilik. Sebaliknya,
manajer konstruksi akan bertanggung jawab untuk kewajiban dalam kontrak
umum yang meliputi biaya, kualitas, dan penyelesaian tepat waktu. Tidak ada
subkontraktor dan pemasok dalam kontrak dengan manajer konstruksi.
Sebaliknya, subkontraktor dan pemasok dalam kontrak dengan pemilik proyek.
Dalam metode ini, kontaktor yang diperoleh melalui negosiasi (Kelley 2012).
4. On-Call Contracting
Di sini, pemilik melakukan kontrak utama dengan konsultan dan membagi proyek
menjadi task order (TO). Pemilik mengeluarkan TO ke konsultan di fase proyek yang
berbeda. Metode ini memiliki kesamaan dengan fast tracking method, tetapi lebih
rinci dan direncanakan dengan baik, dan berisi sejumlah paket, kemudian ditelusuri
dengan cepat. Perancangan yang detail berkontribusi untuk kinerja positif waktu
konstruksi (Walker dan Hampson 2008).
5. Guaranteed Maximum Price
Dalam metode ini, klien menerima bagian dari risiko keuangan dan setuju dengan
kontraktor untuk mengganti sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin untuk
desain tetap. Hal ini memungkinkan penggunaan pengetahuan klien dalam
menetapkan anggaran dan menahan diri dari membayar ekstra untuk kesalahan
22
manajemen kontraktor (Walker dan Hampson 2008). Faktor risiko untuk pemilik dan
kontraktor terkait dengan jaminan maksimum price procurement method adalah
sebagai berikut (Chan et al 2011.):
• Perubahan lingkup pekerjaan;
• Kurangnya penyelesaian desain selama undangan tender;
• Risiko pengembangan desain dapat diperkirakan sebelumnya pada tahap tender;
• Kesalahan dan kelalaian dalam dokumen tender; dan
• Variasi kurs.
6. Full-Cost Reimbursable
Full-cost reimbursable method memungkinkan klien untuk mempertahankan
pengendalian seluruh desain dan proses konstruksi. Metode ini direkomendasikan
untuk situasi di mana persyaratan desain terus berubah atau tidak diketahui. Karena
pendekatan ini mengasumsikan risiko keuangan total untuk klien, kepatuhan tingkat
tinggi, supervisi, dan monitoring independen diperlukan (Walker dan Hampson 2008).
7. Total Package Options
Berdasarkan metode total package options, proyek direalisasikan melalui entitas
eksternal yang dikontrak untuk merancang, membangun, mengoperasikan, dan
transfer fasilitas untuk klien. Keuntungan utama dari total package options adalah
bahwa ia mempertimbangkan total life-cycle cost, efektivitas, dan konstruksi gedung
dari proyek (Walker dan Hampson 2008). Klien memiliki risiko yang lebih sedikit
dengan menggunakan metode ini karena kontraktor melakukan pembiayaan,
merancang, dan mengerjakan aset yang dibangun. Namun, total package options
mungkin tidak layak untuk proyek-proyek skala kecil. Selanjutnya, total package
options telah gagal dalam masa lalu karena kurangnya kepercayaan dan komunikasi
(Walker dan Hampson 2008).
8. Partnering
Partnering memberikan win-win solution untuk seluruh tim konstruksi (Cox dan
Townsend 1998; Liu dan Wilkinson 2011). Menurut literatur, partnering dalam
pengadaan konstruksi merupakan pendekatan manajemen terstruktur yang
memungkinkan kerja sama tim, kepercayaan, komitmen jangka panjang, budaya
terbuka, tujuan bersama, fokus kepada pelanggan, dan inovasi antara pihak-pihak
yang ada di kontrak. Menurut Cox dan Townsend (1998), manfaat dari partnering
adalah mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, mengurangi lead time,
23
meningkatkan kualitas, mengurangi konfrontasi, dan inovasi. Selanjutnya, Eriksson
dan Laan (2007) menyatakan bahwa program membangun kepercayaan dalam proses
pengadaan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam suatu proyek. Pendekatan
partnering terutama digunakan sebagai kemitraan antara sektor swasta dan sektor
publik untuk meningkatkan nilai dan efisiensi proyek sektor publik (misalnya,
infrastruktur publik) (Tam 1999;. Akintoye et al 2003).
9. Public Private Partnerships (P3)
Metode pengadaan Public Private Partnerships muncul di 1990-an (Levy 2011).
Dalam metode ini, sektor publik memasuki kemitraan dengan sektor swasta. Sektor
public membutuhkan kemitraan tersebut terutama karena tantangan seperti kurangnya
modal, kurangnya keahlian internal dan pertimbangan yang tidak memadai dari life-
cycle asset management. Selama periode awal P3, sektor publik dianggap mempunyai
tanggung jawab utama; namun, saat ini sebagian besar dari tanggung jawab oleh
sektor swasta (Oyegoke et al. 2009).
Berikut ini adalah beberapa metode pengadaan P3:
a. Build operate transfer (BOT)
Dalam pendekatan ini, entitas swasta merancang, membangun, dan membiayai
infrastruktur, yang akhirnya dimiliki oleh sektor publik. Entitas swasta
menjalankan dan memelihara aset yang dibangun selama masa konsesi sambil
mengumpulkan pendapatan. Pada akhir masa kontrak, entitas BOT
mengembalikan aset yang dibangun untuk kantor proyek.
b. Build own operate (BOO)
Pendekatan ini sama dengan BOT kecuali tidak terdapat pengembalian aset dan
entitas BOO memiliki dan mengoperasikan fasilitas selama siklus hidunya.
c. Design build operate maintain (DBOM)
Dalam pendekatan ini, entitas swasta merancang, membangun, dan
mengasumsikan operasi dan pemeliharaan aset yang dibangun untuk periode
waktu kontrak. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek ini dalam kualitas
tinggi, karena design-build entity harus mempertahankan aset untuk seluruh masa
kontrak.
d. Lease develop operate (LDO)
Dalam pendekatan ini, entitas swasta menyewa aset yang dibangun dari organisasi
publik. Entitas sektor swasta menyediakan modal untuk merenovasi memperluas
24
atau meng-upgrade aset yang dibangun dan mengoperasikannya untuk jumlah
tahun yang dikontrak.
e. Buy build operate (BBO)
Dalam pendekatan ini, entitas sektor public menjual aset untuk entitas swasta yang
mempunyai kemampuan untuk ekspansi atau rehabilitasi dan akhirnya
menciptakan usaha yang menguntungkan entitas swasta untuk beroperasi.
f. Availability payment process
Dalam pendekatan ini, entitas sektor swasta memberikan aset yang dibangun, dan
entitas sektor publik membuat pembayaran berkala kepada entitas swasta, dengan
imbalan penyerahan tertentu dan atau kualitas sebagai bagian dari perjanjian.
g. Shadow tolling
Dalam pendekatan ini, entitas swasta memperoleh pendapatan dari bea dari
penyerahan asset yang dibangun. Pendapatan dihitung dengan menggunakan
rumus.
10. Performance-Based Contracting
Performance-Based Contracting (PBC) didasarkan pada kinerja postconstruction dari
aset yang dibangun daripada dimana fasilitas tersebut direalisasikan (Gruneberg dan
Hughes 2011). Kontrak berbasis kinerja menyederhanakan inisiatif keuangan swasta,
karena memisahkan struktur fisik dari struktur keuangan, yang membuat negosiasi
antara klien dan kontraktor mengurangi waktu yang dikonsumsi, lebih murah, dan
lebih kompleks. Kontrak berbasis kinerja memudahkan untuk memantau pekerjaan
konstruksi dan membutuhkan sedikit dokumen.
11. Force account
Metode pengadaan force account sering digunakan dalam proyek konstruksi publik
ketika proyek tersebut didanai oleh lembaga seperti World Bank, International Fund
for Agricultural Development (World Bank 2011a; International Fund for
Agricultural Development 2010). Secara umum, metode force account digunakan
dalam contoh berikut (World Bank 2011a):
a. Ketika jumlah pekerjaan yang terlibat tidak dapat didefinisikan sebelumnya.
b. Ketika pekerjaan a kecil dan didistribusikan atau di lokasi terpencil, yang
memenuhi syarat perusahaan konstruksi tidak mungkin untuk menawar pada
harga yang wajar.
c. Ketika tindakan segera diperlukan karena keadaan darurat.
25
d. Ketika resiko gangguan kerja tidak dapat dihindari adalah yang terbaik ditanggung
oleh pemilik proyek daripada oleh kontraktor.
Kebijakan dan Prosedur Pengadaan
Touran et al (2008) menyatakan bahwa kebijakan pengadaan dapat dikategorikan menjadi
tiga yaitu:
1. Low-bid procurement
2. Qualification-based procurement
3. Value-based procurement
The International Organization for Standardization (2008) menyatakan standar prosedur
pengadaan sebagai berikut:
1. Negotiation procedure
Penawaran tender diminta dari penawar tunggal dan harga yang ditentukan oleh
negosiasi.
2. Competitive selection procedure
Penawaran tender yang memiliki harga terendah atau tertinggi sesuai dengan kriteria
evaluasi.
a. Nominated procedure
Daftar penawar yang memenuhi kriteria yang ditentukan dibuat dan mereka
diminta untuk mengajukan tawaran untuk proyek berdasarkan pada posisi mereka
dalam daftar dan kriteria proyek tertentu.
b. Open procedure
Tawaran diteruskan sebagai tanggapan terhadap pengumuman pengadaan oleh
klien potensial.
c. Qualified procedure
Tawaran diperoleh dari peserta lelang yang telah menanggapi panggilan untuk
kepentingan dan memuaskan kriteria tujuan.
d. Quotation procedure
26
Penawaran tender dikumpulkan dari tidak kurang dari tiga tender sesuai yang
dijelaskan oleh institusi.
e. Proposal procedure using the two envelope system
Sebuah proposal keuangan dan proposal teknis disampaikan dan proposal
keuangan penawar dibuka hanya jika proposal teknis memenuhi persyaratan.
f. Proposal procedure using the two-stage system
Proposal nonkeuangan disampaikan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya adalah
penawaran tender; kontrak dinegosiasikan dengan skor poin tertinggi.
g. Shopping procedure
Tawaran yang diminta dari pasokan yang tersedia.
3. Competitive negotiation procedure
Penawar potensial dikurangi melalui serangkaian negosiasi sampai penawar tersisa
diundang untuk menyerahkan penawaran akhir.
a. Restricted competitive negotiations
Pernyataan kepentingan dipanggil dan keluar dari penawar potensial yang
menyatakan minat dan memenuhi kriteria objektif diundang untuk menyerahkan
tender; negosiasi kompetitif disebut setelah klien mengevaluasi penawaran.
b. Open competitive negotiations
Tawaran yang diajukan dalam menanggapi pengumuman pengadaan oleh
organisasi untuk melakukannya; klien mengevaluasi penawaran dan menentukan
yang mungkin masuk ke dalam negosiasi kompetitif.
4. Electronic auction procedure
pengiriman tawaran awalnya dievaluasi menggunakan metode dan kriteria yang
didefinisikan; semua penawar responsive diundang secara bersamaan untuk
mengirimkan parameter evaluasi baru secara elektronik dan memiliki skor evaluasi
mereka; penawar dapat mengubah tawaran mereka sampai waktu lelang ditutup.
KELEMAHAN PRAKTIK PENGADAAN TRADISIONAL
1. Dasar untuk menyeleksi dan mengevaluasi penawar tidak cukup.
2. Terobsesi akan laba yang besar
3. Hubungan permusuhan dalam Tim Proyek.27
4. Memandang rendah sustainability.
5. Masalah-masalah teknis dalam proses pengadaan
Menurut Cox et al. (2006), menunda keterlibatan departemen pengadaan dengan
fungsi proyek dan kurangnya keahlian dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan
tugas-tugas pengadaan secara langsung mempengaruhi pemilik. Pemilihan konsultan
(untuk pekerjaan konstruksi) dengan sistem fee-based yang lebih rendah dapat
mengakibatkan kontraktor teknis yang tidak terampil dalam proyek-proyek (Drew et
al. 2004). Selanjutnya, seleksi pemasok kompeten dan subkontraktor yang tidak
memenuhi kriteria definisi kinerja mempengaruhi penyerahan proyek yang tepat
(Cox et al. 2006).
PENGADAAN DI MASA YANG AKAN DATANG
Baru-baru ini, pengadaan telah berkembang menjadi alat strategis untuk mencapai
nilai terbaik untuk pemilik dengan mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan
(Oyegoke et al. 2009). Saat ini tren untuk pengadaan konstruksi bergeser ke pendekatan
berbasis kemitraan (partnership-based approaches).
Perkembangan yang paling penting lainnya dalam pengadaan konstruksi adalah
minat terhadap green procurement. Green procurement didefinisikan sebagai "pembelian
barang dan jasa yang kurang berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia
dibandingkan dengan produk dan jasa yang bersaing”(Kantor Auditor General Kanada 2005).
Saat ini, green procurement terutama dipromosikan di sektor publik.
Pengadaan secara elektronik merupakan metode dimana dengan aplikasi yang tepat,
akan memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan. Banyak negara
sekarang menggunakan teknologi berbasis web untuk meningkatkan akses ke informasi
pengadaan-yang murah tetapi sangat efektif untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi.
The International Organization for Standardization telah memperkenalkan seri ISO
10845: 2011 untuk membantu industri konstruksi menyiapkan sistem pengadaan yang adil,
merata, transparan, kompetitif, dan hemat biaya (International Organization for
Standardization 2011).
28
PERANAN AKUNTAN KONSTRUKSI DI DALAM PROSES ESTIMASI
PENAWARAN
Menyiapkan perkiraan penawaran yang akurat merupakan langkah pertama yang
penting dalam mencapai kesuksesan dalam proyek konstruksi. Akuntan konstruksi
memainkan peranan penting dalam memberikan keyakinan terhadap pengendalian yang tepat
untuk menghasilkan estimasi penawaran yang akurat dan kompetitif. Akuntan konstruksi
yang ingin memberikan nilai tambah bagi perusahaan harus terlibat dalam proses penawaran
dan estimasi.
Pengendalian internal yang tepat dalam fungsi penawaran dan estimasi akan
membantu meyakinkan bahwa estimasi tersebut akurat, lengkap, konsisten, dan disetujui oleh
tingkat manajemen yang sesuai. Fokus utama dalam proses ini ada pada mekanisme
bagaimana menyiapkan estimasi, mencakup standarisasi biaya dan prosedur review
penawaran final yang tepat. Akuntan konstruksi harus meyakinkan semua biaya yang
diterapkan dimasukkan dalam estimasi dan biaya tersebut dirinci secara tepat. Akuntan harus
secara langsung terlibat dalam proses memperoleh subkontraktor dan pemasok bahan baku
utama dan meyakinkan bahwa perusahaan memperoleh harga terbaik yang tersedia dari
perusahaan yang berkualitas.
Kontraktor harus mempunyai ringkasan penawaran yang sesuai dengan standar yang
menyediakan audit trail mengenai bagaimana proses pembuatan harga kontrak. Kontraktor
juga harus menggunakan software khusus. Tingkat manajemen yang sesuai harus mereview
perkiraan harga ini untuk menentukan apakah laba kotor sesuai dengan tujuan perusahaan dan
penawaran pasar saat ini.
Semua estimasi penawaran harus mempertimbangkan tenaga kerja langsung, beban
kerja, peralatan, bahan baku, subkontraktor, dan biaya langsung lainnya; setiap estimasi juga
harus mencakup biaya tidak langsung dan laba. Estimasi penawaran juga harus cukup
mempertimbangkan pajak pusat dan pajak daerah, termasuk pajak penjualan, pajak
penghasilan, dan pajak penerimaan bruto. Estimasi juga harus memisahkan antara peralatan
yang dimiliki sendiri dan peralatan yang disewa. Biaya tidak langsung juga harus secara
terpisah dinyatakan dan tidak pernah diperlakukan sebagai sebuah persentase dan
dimasukkan ke dalam beban umum dan administrasi.
29
Akuntan harus menerapkan pengendalian internal untuk memperoleh harga dari sub
kontraktor dan pemasok bahan baku. Agen pembelian atau estimator yang menggunakan
subkontraktor atau pemasok bahan baku utama yang sama pada setiap pekerjaan tanpa
prosedur pengendalian yang memadai mungkin menerima kickback. Kontraktor kelas terbaik
akan mendokumentasikan semua asumsi-asumsi perkiraan dan asumsi tersebut akan
dinyatakan dalam dokumen lingkup pekerjaan.
Akuntan konstruksi harus dilibatkan dalam menyiapkan estimasi penawaran.
Akuntan harus meyakinkan bahwa estimasi mencakup semua biaya yang merupakan biaya
terbaik yang ada estimasi tersebut ditelusuri oleh estimator dan jenis pekerjaan yang
diestimasi. Dengan menetapkan pengendalian internal yang baik atas fungsi tersebut, akuntan
konstruksi dapat meningkatkan prediksi atas hasil keuangan saat ini dan masa yang akan
datang.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2012, No. 70 Tahun 2012, 172 Tahun 2014, dan 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Davidson, Robert A; Hinton, Bryan. Jan/Feb 2003. “The Construction Accountant’s Role in The Bidding and Estimating Process”. Journal of Construction Accounting & Taxation: pg 21.
Ruparathna, Rajeev; Kasun Hewage. “Review of Contemporary Construction Procurement Practices”. Journal Manage Engineering. 2014.
30