Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

44
BIDDING DOCUMENT AND CONTRACT DOCUMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PEMBAHASAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari 1

description

Cost Management in Public Sector: Bidding Document and Contract Document

Transcript of Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Page 1: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

BIDDING DOCUMENT AND CONTRACT DOCUMENT

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa.

Ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Inst itusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I yang pembiayaannya baik

sebgian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum

MilikNegara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang

pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

1

Page 2: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

a. Swakelola; dan/atau

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini meliputi:

a. Barang;

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

b. Pekerjaan Konstruksi;

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

c. Jasa Konsultansi;

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

d. Jasa Lainnya.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa

2

Page 3: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan,

terbuka, bersaing, adil/tidak diskrminatif dan akuntabel.

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP/Pejabat

Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya.

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Penunjukan Langsung;

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

c. Pengadaan Langsung; atau

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

d. Kontes/Sayembara.

3

Page 4: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam

negeri.

Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

a. Pelelangan Umum;

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

b. Pelelangan Terbatas;

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

c. Pemilihan Langsung;

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

d. Penunjukan Langsung;

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

4

Page 5: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

e. Pengadaan Langsung; atau

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi :

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Penunjukan Langsung;

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

c. Pengadaan Langsung; atau

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

d. Sayembara

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

5

Page 6: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta

pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Kualifikasi dapat

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.

Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum

pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

1. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;

2. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks

melalui Pelelangan Umum; atau

3. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan

Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

Proses prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.

Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah

pemasukan penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;

b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan

c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:

a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan

b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian

kualifikasi.

Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:

a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

Dokumen Pengadaaan Barang dan Jasa

6

Page 7: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Dokumen Penawaran

1. Data admistrasi penyedia, landasan hukum pendirian badan usaha penyedia, pengurus

badan usaha, ijin usaha, ijin lainnya (apabila ada), data keuangan, data personalia, data

fasilitas/peralatan/perlengkapan, data pengalaman perusahaan, data pengalaman

perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang

dilaksanakan, modal kerja.

2. Surat penawaran administrasi dan teknis

3. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Usaha (KSO)

4. Pakta Integritas

5. Dokumen penawaran teknis, meliputi:

metode pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam

penyelesaian pekerjaan utama];

jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan [tidak melampaui batas waktu yang

ditetapkan dalam LDP];

jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sesuai dengan yang

ditetapkan dalam LDP];

spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu; 

personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan

sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan];

tenaga teknis/terampil [sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP]; dan

bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [apabila ada sebagaimana tercantum

dalam LDP];

6. Surat penawaran harga.

7. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dokumen Kontrak

7

Page 8: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Dokumen kontrak berbentuk Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dengan Penyedia Barang Jasa. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;

c. surat penawaran, beserta penawaran harga;

d. spesifikasi teknis;

e. gambar-gambar;

f. daftar kuantitas dan harga; dan

g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) meliputi:

a. Ketentuan Umum

Meliputi definisi, penerapan, bahasa dan hukum, larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN), persekongkolan serta penipuan, asal material/bahan, korespondensi, wakil sah

para pihak, pembukuan, perpajakan, pengalihan dan/atau subkontrak, pengabaian,

penyedia mandiri, kemitraan/KSO, penemuan-penemuan.

b. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan, dan Pemutusan Kontrak

Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan (penyerahan lokasi kerja, Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK), program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak,

mobilisasi peralatan fasilitas dan personil, pengawasan pelaksanaan pekerjaan,

persetujuan pengawas pekerjaan, perintah, akses ke lokasi kerja, pemeriksaan bersama,

waktu penyelesaian pekerjaan, perpanjangan waktu, penundaan oleh pengawas pekerjaan,

rapat pemantauan, dan peringatan dini), penyelesaian kontrak (serah terima pekerjaan,

pengambilalihan, pedoman pengoperasian dan perawatan), perubahan kontrak (perubahan

kontrak, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan),

keadaan kahar, penghentian dan pemutusan kontrak (penghentian kontrak, pemutusan

kontrak, pemutusan kontrak oleh PPK, pemutusan kontrak oleh Penyedia, keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, pemutusan kontrak akibat lainnya,

peninggalan).

c. Hak dan Kewajiban Penyedia

8

Page 9: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Meliputi hak dan kewajiban penyedia, penggunaan dokumen kontrak dan informasi, hak

atas kekayaan intelektual, penanggungan dan risiko, perlindungan tenaga kerja,

pemeliharaan lingkungan, asuransi, tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan

PPK atau Pengawas Pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, kepemilikan dokumen, kerjasama

antara penyedia dan sub penyedia, usaha mikro usaha kecil dan koperasi kecil, penyedia

lain, keselamatan dan kesehatan kerja, pembayaran denda, dan jaminan.

d. Hak dan Kewajiban PPK

Meliputi hak dan kewajiban PPK, fasilitas, peristiwa kompensasi.

e. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

Meliputi personil inti dan/atau peralatan.

f. Pembayaran kepada Penyedia

Meliputi harga kontrak, pembayaran, hari kerja, perhitungan akhir, penangguhan

pembayaran, penyesuaian harga (untuk kontrak harga satuan atau gabungan kontrak harga

satuan dan lump sum).

g. Pengawasan Mutu

Meliputi pengawasan dan pemeriksaan, penilaian pekerjaan sementara oleh PPK, cacat

mutu, pengujian, perbaikan cacat mutu, kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

h. Penyelesaian Perselisahan

Meliputi penyelesaian perselisihan, itikad baik.

Di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (KKSK) meliputi korespondensi, wakil sah

para pihak, jenis kontrak, tanggal berlaku kontrak, jadwal pelaksanaan, pekerjaan masa

pemeliharaan, umur konstruksi, pedoman pengoperasian dan perawatan, pembayaran tagihan,

pencairan jaminan, tindakan penyedia yang mensyaratkan persetuan PPK atau Pengawas

Pekerjaan, kepemilikan dokumen, fasilitas, sumber pembiayaan, pembayaran uang muka,

pembayaran prestasi pekerjaan, penyesuaian harga, peristiwa kompensasi, denda dan ganti

rugi, sanksi, penyelesaian perselisihan, lainnya (apabila ada). Selain Surat Perjanjian terdapat

juga Surat Perintah Kerja (SPK).

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun,dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 9

Page 10: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Pemerintah kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I, perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera

dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, banyak terdapat Lelang

Ulang ndikarenakan Lelang Gagal, kurangnya jenis barang/jasa yang masuk E-Catalogue,

hingga masih belum meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

Untuk mengatasi kondisi diatas, pemerintah melakukan kebijakan diantaranya :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan (pengumuman RUP dan pemilihan penyedia

lebih awal).

Menyederhanakan proses pelaksanaan barang dan jasa, dimana sebelumnya Proses E-

tendering dilaksanakan paling cepat minimal 12 (dua belas hari kalender), dengan

menggunakan E-Tendering cepat dapat dilaksanakan 3 (tiga) hari kalender.

2. Optimalisasi Penggunaan E-Procurement.

Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya dapat

diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya.

Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk memperingan beban Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas

dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah juga mendorong

percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing yang

berbasis e-catalogue.

3. Harmonisasi aturan lain yang terkait.

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam

pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa yang secara

luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk mengakselerasi

pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement

10

E-procurement

Page 11: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik, dimana Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.

Penyempurnaan kembali Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah serta keluarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pokok-pokok perubahan dalam pengadaaan

barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

2. Pelaksanaan pengadaan mendahului RUP

3. Perubahan pengaturan E-Tendering

4. Perubahan pengaturan E-Purchasing

5. Perubahan Lain dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah RKA KL disetujui oleh

DPR untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN.

b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah RaPerda tentang APBD

disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD yang dibiayai dari dana APBD.

11

E-Tendering

E-Lelang E-Seleksi

E-Purchasing

Katalog Elektronik

Page 12: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Pelaksanaan Pengadaan mendahului RUP

a. Pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dimulai sebelum RUP diumumkan, untuk:

1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; 2) pekerjaan kompleks; dan/atau

3) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

b. Apabila pengadaan dimulai sebelum RUP namun DIPA/DPA tidak ditetapkan atau

Alokasi Anggaran tidak mencukupi, proses pemilihan dilanjutkan ke tahap

penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan

dibatalkan.

Perubahan Pengaturan E-Tendering

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka

dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan

secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah

ditentukan.

a. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan:

tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia

dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;

tidak diperlukan sanggahan banding;

b. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualfikasi

E-Tendering dapat dipercepat dengan E-Tendering Cepat

E-Tendering Cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan :

12

Page 13: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

a. pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat distandarkan dan tidak perlu

dikompetisikan;

b. metode kerja sederhana/dapat ditentukan; dan/atau

c. barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah tersedia di pasar.

Contoh pengadaan E-Tendering Cepat, :

a. Barang : Pengadaan Komputer/ Laptop, Pengadaan AC.

b. Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Sekolah Dasar/Puskesmas dll

c. Jasa Konsultansi : Konsultan perorangan

d. Jasa Lainnya : Jasa EO (misal: ditentukan nama hotelnya, jenis kendaraanya dll)

E-Tendering Cepat dengan SIKap

1. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP)

2. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pokja ULP/Pejabat

Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau Sistem lain yang

terkoneksi dengan SPSE.

3. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan

Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis.

4. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan

diadakan.

5. Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak memerlukan sanggahan dan

sanggahan banding.

6. Waktu proses E-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender.

Perbandingan Prosedur E-Tendering dan E-Tendering Cepat

Prosedur Pengadaan E-Tendering, waktu proses: minimal 12 (dua belas) hari.

1. Pengumuman

2. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan

3. Pemberian Penjelasan

4. Upload Dokumen Penawaran 13

Page 14: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

5. Evaluasi Administrasi

6. Evaluasi Teknis

7. Evaluasi Harga

8. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

9. Penetapan Pemenang

10. Pengumuman Pemenang

11. Sanggahan

12. Sanggahan Banding

13. SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

Prosedur E-Tendering Cepat dengan SIKAP,Waktu proses: minimal 3 hari

1) Undangan

2) Upload Penawaran Harga

3) Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem

4) Pengumuman Pemenang

5) Verifikasi IKaP

6) SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

Perubahan pengaturan E-Purchasing

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Perubahan pengaturan E-Purchasing diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam Katalog.

b. Hubungan LKPP dengan Penyedia tidak hanya melalui Kontrak Payung namun

dimungkinkan melalui mekanisme lain (misalkan Syarat & Ketentuan, dan lain-lain).

14

Page 15: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

c. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa dalam Katalog Elektronik

sesuai dengan kebutuhan KLDI.

d. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan

oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

Perubahan Lain

a. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

Persyaratan Penyedia terkait perpajakan cukup memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan).

b. Bukti Perjanjian

Tambahan bukti perjanjian dapat berupa Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan

Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

c. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk Pengadaan :

1. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau

Sayembara;

2. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau

3. Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.

d. Perbaikan kriteria keadaan kahar sehingga tidak bersifat limitatif.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak

menjadi tidak dapat dipenuhi. Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam,

bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana

dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

e. Perbaikan Pengaturan Pembayaran

15

Page 16: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

1. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja yang diterima dengan

pengecualian untuk:

a. Pemberian Uang Muka dengan pemberian jaminan uang muka; dan

b. Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu

sebelum Barang/Jasa diterima (dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran dan bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan).

Contoh: sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak

penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.

2. Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah

terpasang dengan pengecualian untuk pembayaran peralatan dan/atau bahan yang

menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum

terpasang (Material on Site).

f. Pemberian Kesempatan 50 hari

1. Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat melampaui tahun anggaran.

2. Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun

Anggaran, maka dilakukan addendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA

Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

g. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak

Terhadap pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan Penunjukan

Langsung kepada Pemenang Cadangan pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia

Lain yang mampu dan memenuhi syarat.

h. Pelayanan Hukum

1. Pimpinan KLDI wajib memberikan Pelayanan Hukum bagi Personil Pengadaan

(PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/ Bendahara/APIP) dalam

menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

16

Page 17: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

2. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum

hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.

i. Konsolidasi Pengadaan dan Pengadaan Desa

1. Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

2. Pengadaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota mengacu pedoman

LKPP.

ULASAN PRAKTEK PENGADAAN KONSTRUKSI

KONTEMPORER

Pengadaan adalah proses kunci dalam proyek konstruksi yang menciptakan dan

mengelola kontrak. Kegiatan pengadaan mulai dari identifikasi persyaratan untuk proyek,

membuatnya menjadi model yang sempurna untuk mengintegrasikan arah strategis

organisasi. Akhir-akhir ini, yang pentingnya pengadaan telah banyak diakui oleh akademisi

serta profesional industri. Pengadaan konstruksi adalah proses yang kompleks dengan

sejumlah besar pilihan dan arah yang tersedia. Statistik menunjukkan bahwa inisiatif modern

seperti keberlanjutan, siklus hidup biaya, dan standardisasi semakin terintegrasi dengan

pengadaan. Namun, tidak ada pandangan yang seragam dalam industri konstruksi pada

pengadaan sebagai proses proyek.

DEFINISI PENGADAAN KONSTRUKSI

Definisi pengadaan konstruksi menurut berbagai sumber:

1. Perolehan barang, jasa, atau konstruksi, dari pihak ketiga, dengan

kemungkinan harga terbaik, dalam jumlah yang tepat, pada waktu dan

tempat yang tepat (Martins 2009; Office of Procurement Ombudsman 2012).

2. Akuisisi bangunan baru, ruang dalam bangunan, baik dengan langsung membeli,

menyewa, atau leasing atau dengan merancang dan membangun fasilitas untuk

memenuhi kebutuhan khusus (Mohsini and Davidson, 1989).

3. Strategi untuk memenuhi kebutuhan tambahan dan/atau operasional klien sehubungan

dengan ketentuan dari fasilitas yang dibangun untuk discrete life cycle (Lenard and

Mohsini, 1998).17

Page 18: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

4. Proses yang menciptakan, mengelola, dan memenuhi kontrak (ISO, 2008).

5. Pengadaan konstruksi adalah proses mendapatkan jasa dan perlengkapan untuk

pengiriman produk akhir yang efisien dan tepat waktu (Choudhury and Sanampudi,

(2008).

6. Pembelian layanan yang terkait dengan konstruksi dengan tujuan akhir menciptakan

bangunan atau struktur baru, termasuk semua proyek pekerjaan yang terkait atau

perubahan, perbaikan, pemeliharaan, perpanjangan, atau pembongkaran suatu

bangunan atau struktur yang ada (Scottish Government, 2011).

7. Pengadaan konstruksi adalah proses identifikasi, seleksi, dan commissioning dari

input yang dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek (Department of Business

Innovation and Skills, 2012).

Berdasarkan definisi di atas, maka definisi pengadaan konstruksi mewakili dua paradigma,

yaitu:

1. Sekedar transaksi pembelian dalam memperoleh fasilitas yang dibangun.

2. Proses holistik memuaskan klien potensial dengan kebutuhan untuk fasilitas yang

dibangun.

Kepuasan pelanggan di industri konstruksi mempertimbangkan banyak faktor kualitatif selain

hanya membangun sebuah fasilitas (Karna dan Sorvala 2009). Sebuah proses pengadaan

harus fokus tidak hanya pada aspek fungsional seperti strategi kontrak, klien, hukum, kondisi

kontrak, dan kinerja, tetapi juga pada berbagai faktor seperti budaya, keberlanjutan, ekonomi,

lingkungan politik, pembelajaran, kepemimpinan, kepuasan, harga diri, dan motivasi

(Rowlinson dan McDermott 1998).

PRAKTEK PENGADAAN KONSTRUKSI SAAT INI

Sebuah persepsi tradisional dari pengadaan adalah bahwa itu harus menjadi kontrak

terpisah dengan hubungan antara kontraktor dan klien (Cox dan Townsend 1998). Para

penulis yang sama mengacu pada pengembangan metode pengadaan sebagai "barefoot

empiricism" yang berarti paling cocok untuk situasi tertentu. Secara umum, proses pengadaan

18

Page 19: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

diatur sesuai dengan kebijaksanaan pemilik. Pemilik proyek, perwakilan, atau pihak luar

mengasumsikan tanggung jawab mengelola proses pengadaan (Cox et al. 2006).

Dalam industri konstruksi, pemilik proyek dan manajer proyek memilih pendekatan

pengadaan yang telah berhasil untuk proyek-proyek sebelumnya. Akibatnya, pemilik proyek

melupakan peluang besar untuk menciptakan keuntungan finansial dan mengurangi risiko.

Oleh karena itu, pemilihan metode pengadaan yang sesuai sangat penting (Miller, at al,

2009). Seorang pemilik proyek bias mengelola proyek konstruksi melalui in-house team,

sebuah tim eksternal, atau tim gabungan dari in-house dan personil eksternal. Tantangan

berikutnya yang dihadapi oleh tim manajemen proyek adalah untuk memutuskan metode

pengadaan sesuai dengan situasi spesifik proyek (Cox et al. 2006). Cox dan Townsend (1998)

membagi opsi pengadaan yang tersedia untuk manajer proyek menjadi empat sector, yaitu

metode pengadaan tradisional, single-source method, metode pengadaan manajemen, dan

metode berkembang lainnya. Menurut penulis yang sama, metode pengadaan tradisional

adalah single-stage tender dan two-stage tender. Single-source method yang designbuild

method dan turnkey method. Kontrak manajemen meliputi manajemen konstruksi dan

manajemen kontrak. Metode pengadaan berkembang termasuk kemitraan dan kontrak

berbasis kinerja (Cox dan Townsend 1998).

Komponen utama dari proses pengadaan konstruksi dapat dibagi ke dalam proses,

prosedur, dan metode, dengan masing-masing penjelasan di bawah ini.

Proses Pengadaan Konstruksi

Proses yang terkait dengan pengadaan dimulai dengan menentukan apa yang akan

diadakan dan diakhiri dengan menyatakan bahwa produk akhir memenuhi persyaratan

(International Organization for Standardization 2008). Menurut Office of Procurement

Ombudsman (2012), proses pengadaan berhubungan dengan semua tahapan siklus hidup

proyek. Tanggung jawab kegiatan pengadaan didistribusikan di antara beberapa pihak di

setiap fase proyek, sesuai dengan metode pengadaan yang dipilih.

Tahapan proses pengadaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pre-contractual phase

Meliputi kegiatan mendefinisikan persyaratan, merencanakan proses pengadaan, pre-

tender survey, memperoleh persetujuan yang diperlukan, bid solicitation.

2. The contracting phase

19

Page 20: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Meliputi kegiatan bidder-selection, pre-bid conference, tender evaluation, purchase

order.

3. The contract administration phase

Meliputi kegiatan mengeluarkan perubahan kontrak, monitor progress, follow up on

delivery, mengadministrasikan progres pembayaran.

4. The-post contractual phase

Meliputi kegiatan menyimpan final action contractor agreement to final claim,

mengeluarkan perubahan kontrak final, menyelesaikan audit keuangan, mengecek

bukti penyerahan, return of performance bonds and close-out, meyakinkan

kelengkapan dan keakuratan file dokumentasi.

Metode Pengadaan Konstruksi

1. Fixed Price Contracting (Lump Sum Contracting)

Fixed Price Contracting (Lump Sum Contracting) adalah metode pengadaan

tradisional yang melibatkan pengembangan desain diskrit, tender, pemberian kontrak,

dan tahap penyerahan konstruksi. Proses dimulai dengan klien menggunakan jasa

konsultan perencana dan penyelesaian desain sebelum pengumuman tawaran. Harga

penawaran termurah digunakan sebagai kriteria seleksi umum (Walker dan Hampson

2008; Touran et al 2008; Mearig 2004).

Kelemahan utama dari metode ini adalah:

a. Penurunan hubungan karena perselisihan variasi kontrak dan harga yang adil.

b. Pemisahan kontraktor dan tim desain, yang membatasi manajemen konstruksi

yang bernilai dan rincian konstruksi gedung.

2. Design and Construct

Desain dan konstruksi menawarkan pengaturan klien untuk mengelola sebuah proyek

konstruksi dengan single-point of contact, di mana satu kontraktor bertanggung jawab

untuk desain dan konstruksi (Chan et al. 2002). Dalam metode ini, konsep proyek ini

dikembangkan oleh klien dengan bantuan konsultan perencana, yang disebut proposal

(Kelley 2012). Kemudian kontraktor perencana dan konstruksi dipilih dari proposal.

Keuntungan metode ini mendukung solusi inovatif, biaya yang efektif,

menggabungkan keahlian profesional desain dan konstruksi, dan mengurangi

pekerjaan administratif klien.

Dampak negatif dari metode ini adalah:

20

Page 21: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

a. Biaya yang meningkat karena penawaran yang dilakukan dengan desain minimal

atau data situs.

b. Mengurangi perhatian kepada life-cycle cost.

c. Kualitas pekerjaan konstruksi sangat bergantung kepada kontraktor.

Berikut ini adalah metode desain dan konstruksi yang sering digunakan di industri

konstruksi:

a. Traditional design and construct

Kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan desain dan konstruksi dari

proyek.

b. Enhanced design and construct

Kontraktor bertanggung jawab untuk pengembangan desain, detil pekerjaan, dan

konstruksi.

c. Novated design and construct

Kontraktor bertanggung jawab untuk pengembangan detil desain. Klien

mengembangkan penyelesaian sebagian desain awal. Kontraktor bekerja pada

konstruksi yang detail dengan tim desain, ditugaskan oleh klien, yang

mengembangkan penyelesaian sebagian desain awal (Ng dan Skitmore 2002).

d. Turnkey

Outside company membiayai proyek tersebut, selain untuk merancang dan

konstruksi. Klien melakukan pembayaran setelah commissioning

proyek. Metode ini cocok dengan klien yang kekurangan dana awal karena

pembayaran diperlukan pada penyerahan proyek.

3. Construction Management

Construction Manajement (CM) adalah metode pengadaan non-tradisional yang

menjadi populer selama dua dekade terakhir. Sebuah kontraktor perencana bertindak

sebagai konsultan untuk klien dan memberikan masukan tentang konstruksi gedung,

perencanaan pembangunan, pengendalian biaya, koordinasi, dan badan pengawas.

Dalam metode CM, semua subkontraktor secara langsung mengadakan kontrak

dengan klien. Ada kebingungan antara manajemen konstruksi dan manajemen kontrak

dalam industri konstruksi. Manajemen kontrak adalah metode pengadaan yang

berbeda, di mana kontraktor masuk ke dalam kontrak dengan kontraktor manajemen,

yang bertindak sebagai agen dari klien (Donohoe dan Brooks 2007).

21

Page 22: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Keuntungan dari CM adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi perselisihan antara tim perencana dan tim supervisi konstruksi.

b. Keterlibatan ahli manajemen konstruksi.

c. Overlap antara desain dan konstruksi.

d. Pengembangan dokumentasi proyek.

e. Sedikit variasi kontrak.

f. Akuntabilitas publik.

Terdapat dua metode construction management yang berbeda:

a. Agency construction management

Manajer konstruksi melakukan juga pekerjaan sebagai konsultan dengan

menyediakan saran konstruksi gedung dan koordinasi pekerjaan konstruksi

(Kelley 2012).

b. Construction management at risk

Manajer konstruksi tidak bertindak sebagai agen dari pemilik. Sebaliknya,

manajer konstruksi akan bertanggung jawab untuk kewajiban dalam kontrak

umum yang meliputi biaya, kualitas, dan penyelesaian tepat waktu. Tidak ada

subkontraktor dan pemasok dalam kontrak dengan manajer konstruksi.

Sebaliknya, subkontraktor dan pemasok dalam kontrak dengan pemilik proyek.

Dalam metode ini, kontaktor yang diperoleh melalui negosiasi (Kelley 2012).

4. On-Call Contracting

Di sini, pemilik melakukan kontrak utama dengan konsultan dan membagi proyek

menjadi task order (TO). Pemilik mengeluarkan TO ke konsultan di fase proyek yang

berbeda. Metode ini memiliki kesamaan dengan fast tracking method, tetapi lebih

rinci dan direncanakan dengan baik, dan berisi sejumlah paket, kemudian ditelusuri

dengan cepat. Perancangan yang detail berkontribusi untuk kinerja positif waktu

konstruksi (Walker dan Hampson 2008).

5. Guaranteed Maximum Price

Dalam metode ini, klien menerima bagian dari risiko keuangan dan setuju dengan

kontraktor untuk mengganti sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin untuk

desain tetap. Hal ini memungkinkan penggunaan pengetahuan klien dalam

menetapkan anggaran dan menahan diri dari membayar ekstra untuk kesalahan

22

Page 23: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

manajemen kontraktor (Walker dan Hampson 2008). Faktor risiko untuk pemilik dan

kontraktor terkait dengan jaminan maksimum price procurement method adalah

sebagai berikut (Chan et al 2011.):

• Perubahan lingkup pekerjaan;

• Kurangnya penyelesaian desain selama undangan tender;

• Risiko pengembangan desain dapat diperkirakan sebelumnya pada tahap tender;

• Kesalahan dan kelalaian dalam dokumen tender; dan

• Variasi kurs.

6. Full-Cost Reimbursable

Full-cost reimbursable method memungkinkan klien untuk mempertahankan

pengendalian seluruh desain dan proses konstruksi. Metode ini direkomendasikan

untuk situasi di mana persyaratan desain terus berubah atau tidak diketahui. Karena

pendekatan ini mengasumsikan risiko keuangan total untuk klien, kepatuhan tingkat

tinggi, supervisi, dan monitoring independen diperlukan (Walker dan Hampson 2008).

7. Total Package Options

Berdasarkan metode total package options, proyek direalisasikan melalui entitas

eksternal yang dikontrak untuk merancang, membangun, mengoperasikan, dan

transfer fasilitas untuk klien. Keuntungan utama dari total package options adalah

bahwa ia mempertimbangkan total life-cycle cost, efektivitas, dan konstruksi gedung

dari proyek (Walker dan Hampson 2008). Klien memiliki risiko yang lebih sedikit

dengan menggunakan metode ini karena kontraktor melakukan pembiayaan,

merancang, dan mengerjakan aset yang dibangun. Namun, total package options

mungkin tidak layak untuk proyek-proyek skala kecil. Selanjutnya, total package

options telah gagal dalam masa lalu karena kurangnya kepercayaan dan komunikasi

(Walker dan Hampson 2008).

8. Partnering

Partnering memberikan win-win solution untuk seluruh tim konstruksi (Cox dan

Townsend 1998; Liu dan Wilkinson 2011). Menurut literatur, partnering dalam

pengadaan konstruksi merupakan pendekatan manajemen terstruktur yang

memungkinkan kerja sama tim, kepercayaan, komitmen jangka panjang, budaya

terbuka, tujuan bersama, fokus kepada pelanggan, dan inovasi antara pihak-pihak

yang ada di kontrak. Menurut Cox dan Townsend (1998), manfaat dari partnering

adalah mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, mengurangi lead time,

23

Page 24: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

meningkatkan kualitas, mengurangi konfrontasi, dan inovasi. Selanjutnya, Eriksson

dan Laan (2007) menyatakan bahwa program membangun kepercayaan dalam proses

pengadaan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam suatu proyek. Pendekatan

partnering terutama digunakan sebagai kemitraan antara sektor swasta dan sektor

publik untuk meningkatkan nilai dan efisiensi proyek sektor publik (misalnya,

infrastruktur publik) (Tam 1999;. Akintoye et al 2003).

9. Public Private Partnerships (P3)

Metode pengadaan Public Private Partnerships muncul di 1990-an (Levy 2011).

Dalam metode ini, sektor publik memasuki kemitraan dengan sektor swasta. Sektor

public membutuhkan kemitraan tersebut terutama karena tantangan seperti kurangnya

modal, kurangnya keahlian internal dan pertimbangan yang tidak memadai dari life-

cycle asset management. Selama periode awal P3, sektor publik dianggap mempunyai

tanggung jawab utama; namun, saat ini sebagian besar dari tanggung jawab oleh

sektor swasta (Oyegoke et al. 2009).

Berikut ini adalah beberapa metode pengadaan P3:

a. Build operate transfer (BOT)

Dalam pendekatan ini, entitas swasta merancang, membangun, dan membiayai

infrastruktur, yang akhirnya dimiliki oleh sektor publik. Entitas swasta

menjalankan dan memelihara aset yang dibangun selama masa konsesi sambil

mengumpulkan pendapatan. Pada akhir masa kontrak, entitas BOT

mengembalikan aset yang dibangun untuk kantor proyek.

b. Build own operate (BOO)

Pendekatan ini sama dengan BOT kecuali tidak terdapat pengembalian aset dan

entitas BOO memiliki dan mengoperasikan fasilitas selama siklus hidunya.

c. Design build operate maintain (DBOM)

Dalam pendekatan ini, entitas swasta merancang, membangun, dan

mengasumsikan operasi dan pemeliharaan aset yang dibangun untuk periode

waktu kontrak. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek ini dalam kualitas

tinggi, karena design-build entity harus mempertahankan aset untuk seluruh masa

kontrak.

d. Lease develop operate (LDO)

Dalam pendekatan ini, entitas swasta menyewa aset yang dibangun dari organisasi

publik. Entitas sektor swasta menyediakan modal untuk merenovasi memperluas

24

Page 25: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

atau meng-upgrade aset yang dibangun dan mengoperasikannya untuk jumlah

tahun yang dikontrak.

e. Buy build operate (BBO)

Dalam pendekatan ini, entitas sektor public menjual aset untuk entitas swasta yang

mempunyai kemampuan untuk ekspansi atau rehabilitasi dan akhirnya

menciptakan usaha yang menguntungkan entitas swasta untuk beroperasi.

f. Availability payment process

Dalam pendekatan ini, entitas sektor swasta memberikan aset yang dibangun, dan

entitas sektor publik membuat pembayaran berkala kepada entitas swasta, dengan

imbalan penyerahan tertentu dan atau kualitas sebagai bagian dari perjanjian.

g. Shadow tolling

Dalam pendekatan ini, entitas swasta memperoleh pendapatan dari bea dari

penyerahan asset yang dibangun. Pendapatan dihitung dengan menggunakan

rumus.

10. Performance-Based Contracting

Performance-Based Contracting (PBC) didasarkan pada kinerja postconstruction dari

aset yang dibangun daripada dimana fasilitas tersebut direalisasikan (Gruneberg dan

Hughes 2011). Kontrak berbasis kinerja menyederhanakan inisiatif keuangan swasta,

karena memisahkan struktur fisik dari struktur keuangan, yang membuat negosiasi

antara klien dan kontraktor mengurangi waktu yang dikonsumsi, lebih murah, dan

lebih kompleks. Kontrak berbasis kinerja memudahkan untuk memantau pekerjaan

konstruksi dan membutuhkan sedikit dokumen.

11. Force account

Metode pengadaan force account sering digunakan dalam proyek konstruksi publik

ketika proyek tersebut didanai oleh lembaga seperti World Bank, International Fund

for Agricultural Development (World Bank 2011a; International Fund for

Agricultural Development 2010). Secara umum, metode force account digunakan

dalam contoh berikut (World Bank 2011a):

a. Ketika jumlah pekerjaan yang terlibat tidak dapat didefinisikan sebelumnya.

b. Ketika pekerjaan a kecil dan didistribusikan atau di lokasi terpencil, yang

memenuhi syarat perusahaan konstruksi tidak mungkin untuk menawar pada

harga yang wajar.

c. Ketika tindakan segera diperlukan karena keadaan darurat.

25

Page 26: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

d. Ketika resiko gangguan kerja tidak dapat dihindari adalah yang terbaik ditanggung

oleh pemilik proyek daripada oleh kontraktor.

Kebijakan dan Prosedur Pengadaan

Touran et al (2008) menyatakan bahwa kebijakan pengadaan dapat dikategorikan menjadi

tiga yaitu:

1. Low-bid procurement

2. Qualification-based procurement

3. Value-based procurement

The International Organization for Standardization (2008) menyatakan standar prosedur

pengadaan sebagai berikut:

1. Negotiation procedure

Penawaran tender diminta dari penawar tunggal dan harga yang ditentukan oleh

negosiasi.

2. Competitive selection procedure

Penawaran tender yang memiliki harga terendah atau tertinggi sesuai dengan kriteria

evaluasi.

a. Nominated procedure

Daftar penawar yang memenuhi kriteria yang ditentukan dibuat dan mereka

diminta untuk mengajukan tawaran untuk proyek berdasarkan pada posisi mereka

dalam daftar dan kriteria proyek tertentu.

b. Open procedure

Tawaran diteruskan sebagai tanggapan terhadap pengumuman pengadaan oleh

klien potensial.

c. Qualified procedure

Tawaran diperoleh dari peserta lelang yang telah menanggapi panggilan untuk

kepentingan dan memuaskan kriteria tujuan.

d. Quotation procedure

26

Page 27: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Penawaran tender dikumpulkan dari tidak kurang dari tiga tender sesuai yang

dijelaskan oleh institusi.

e. Proposal procedure using the two envelope system

Sebuah proposal keuangan dan proposal teknis disampaikan dan proposal

keuangan penawar dibuka hanya jika proposal teknis memenuhi persyaratan.

f. Proposal procedure using the two-stage system

Proposal nonkeuangan disampaikan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya adalah

penawaran tender; kontrak dinegosiasikan dengan skor poin tertinggi.

g. Shopping procedure

Tawaran yang diminta dari pasokan yang tersedia.

3. Competitive negotiation procedure

Penawar potensial dikurangi melalui serangkaian negosiasi sampai penawar tersisa

diundang untuk menyerahkan penawaran akhir.

a. Restricted competitive negotiations

Pernyataan kepentingan dipanggil dan keluar dari penawar potensial yang

menyatakan minat dan memenuhi kriteria objektif diundang untuk menyerahkan

tender; negosiasi kompetitif disebut setelah klien mengevaluasi penawaran.

b. Open competitive negotiations

Tawaran yang diajukan dalam menanggapi pengumuman pengadaan oleh

organisasi untuk melakukannya; klien mengevaluasi penawaran dan menentukan

yang mungkin masuk ke dalam negosiasi kompetitif.

4. Electronic auction procedure

pengiriman tawaran awalnya dievaluasi menggunakan metode dan kriteria yang

didefinisikan; semua penawar responsive diundang secara bersamaan untuk

mengirimkan parameter evaluasi baru secara elektronik dan memiliki skor evaluasi

mereka; penawar dapat mengubah tawaran mereka sampai waktu lelang ditutup.

KELEMAHAN PRAKTIK PENGADAAN TRADISIONAL

1. Dasar untuk menyeleksi dan mengevaluasi penawar tidak cukup.

2. Terobsesi akan laba yang besar

3. Hubungan permusuhan dalam Tim Proyek.27

Page 28: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

4. Memandang rendah sustainability.

5. Masalah-masalah teknis dalam proses pengadaan

Menurut Cox et al. (2006), menunda keterlibatan departemen pengadaan dengan

fungsi proyek dan kurangnya keahlian dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan

tugas-tugas pengadaan secara langsung mempengaruhi pemilik. Pemilihan konsultan

(untuk pekerjaan konstruksi) dengan sistem fee-based yang lebih rendah dapat

mengakibatkan kontraktor teknis yang tidak terampil dalam proyek-proyek (Drew et

al. 2004). Selanjutnya, seleksi pemasok kompeten dan subkontraktor yang tidak

memenuhi kriteria definisi kinerja mempengaruhi penyerahan proyek yang tepat

(Cox et al. 2006).

PENGADAAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Baru-baru ini, pengadaan telah berkembang menjadi alat strategis untuk mencapai

nilai terbaik untuk pemilik dengan mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan

(Oyegoke et al. 2009). Saat ini tren untuk pengadaan konstruksi bergeser ke pendekatan

berbasis kemitraan (partnership-based approaches).

Perkembangan yang paling penting lainnya dalam pengadaan konstruksi adalah

minat terhadap green procurement. Green procurement didefinisikan sebagai "pembelian

barang dan jasa yang kurang berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia

dibandingkan dengan produk dan jasa yang bersaing”(Kantor Auditor General Kanada 2005).

Saat ini, green procurement terutama dipromosikan di sektor publik.

Pengadaan secara elektronik merupakan metode dimana dengan aplikasi yang tepat,

akan memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan. Banyak negara

sekarang menggunakan teknologi berbasis web untuk meningkatkan akses ke informasi

pengadaan-yang murah tetapi sangat efektif untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi.

The International Organization for Standardization telah memperkenalkan seri ISO

10845: 2011 untuk membantu industri konstruksi menyiapkan sistem pengadaan yang adil,

merata, transparan, kompetitif, dan hemat biaya (International Organization for

Standardization 2011).

28

Page 29: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

PERANAN AKUNTAN KONSTRUKSI DI DALAM PROSES ESTIMASI

PENAWARAN

Menyiapkan perkiraan penawaran yang akurat merupakan langkah pertama yang

penting dalam mencapai kesuksesan dalam proyek konstruksi. Akuntan konstruksi

memainkan peranan penting dalam memberikan keyakinan terhadap pengendalian yang tepat

untuk menghasilkan estimasi penawaran yang akurat dan kompetitif. Akuntan konstruksi

yang ingin memberikan nilai tambah bagi perusahaan harus terlibat dalam proses penawaran

dan estimasi.

Pengendalian internal yang tepat dalam fungsi penawaran dan estimasi akan

membantu meyakinkan bahwa estimasi tersebut akurat, lengkap, konsisten, dan disetujui oleh

tingkat manajemen yang sesuai. Fokus utama dalam proses ini ada pada mekanisme

bagaimana menyiapkan estimasi, mencakup standarisasi biaya dan prosedur review

penawaran final yang tepat. Akuntan konstruksi harus meyakinkan semua biaya yang

diterapkan dimasukkan dalam estimasi dan biaya tersebut dirinci secara tepat. Akuntan harus

secara langsung terlibat dalam proses memperoleh subkontraktor dan pemasok bahan baku

utama dan meyakinkan bahwa perusahaan memperoleh harga terbaik yang tersedia dari

perusahaan yang berkualitas.

Kontraktor harus mempunyai ringkasan penawaran yang sesuai dengan standar yang

menyediakan audit trail mengenai bagaimana proses pembuatan harga kontrak. Kontraktor

juga harus menggunakan software khusus. Tingkat manajemen yang sesuai harus mereview

perkiraan harga ini untuk menentukan apakah laba kotor sesuai dengan tujuan perusahaan dan

penawaran pasar saat ini.

Semua estimasi penawaran harus mempertimbangkan tenaga kerja langsung, beban

kerja, peralatan, bahan baku, subkontraktor, dan biaya langsung lainnya; setiap estimasi juga

harus mencakup biaya tidak langsung dan laba. Estimasi penawaran juga harus cukup

mempertimbangkan pajak pusat dan pajak daerah, termasuk pajak penjualan, pajak

penghasilan, dan pajak penerimaan bruto. Estimasi juga harus memisahkan antara peralatan

yang dimiliki sendiri dan peralatan yang disewa. Biaya tidak langsung juga harus secara

terpisah dinyatakan dan tidak pernah diperlakukan sebagai sebuah persentase dan

dimasukkan ke dalam beban umum dan administrasi.

29

Page 30: Reading Assignment-bid Doc & Contract Doc

Akuntan harus menerapkan pengendalian internal untuk memperoleh harga dari sub

kontraktor dan pemasok bahan baku. Agen pembelian atau estimator yang menggunakan

subkontraktor atau pemasok bahan baku utama yang sama pada setiap pekerjaan tanpa

prosedur pengendalian yang memadai mungkin menerima kickback. Kontraktor kelas terbaik

akan mendokumentasikan semua asumsi-asumsi perkiraan dan asumsi tersebut akan

dinyatakan dalam dokumen lingkup pekerjaan.

Akuntan konstruksi harus dilibatkan dalam menyiapkan estimasi penawaran.

Akuntan harus meyakinkan bahwa estimasi mencakup semua biaya yang merupakan biaya

terbaik yang ada estimasi tersebut ditelusuri oleh estimator dan jenis pekerjaan yang

diestimasi. Dengan menetapkan pengendalian internal yang baik atas fungsi tersebut, akuntan

konstruksi dapat meningkatkan prediksi atas hasil keuangan saat ini dan masa yang akan

datang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2012, No. 70 Tahun 2012, 172 Tahun 2014, dan 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Davidson, Robert A; Hinton, Bryan. Jan/Feb 2003. “The Construction Accountant’s Role in The Bidding and Estimating Process”. Journal of Construction Accounting & Taxation: pg 21.

Ruparathna, Rajeev; Kasun Hewage. “Review of Contemporary Construction Procurement Practices”. Journal Manage Engineering. 2014.

30