RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kemenag RI

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI

DENGAN DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI

Masa Persidangan : IV

Tahun Sidang : 2014 - 2015

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengan : Dirjen PHU Kementerian Agama RI

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 25 Mei 2015

Waktu : 19.50 WIB s/d 00.45 WIB

Ketua Rapat : Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi,T

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, SH

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI

Acara : Membahas persoalan komtemporer tentang penyelenggaraan

ibadah haji, rasionalisasi inderect cost dan penyelenggaraan Umrah

Hadir : 38 Anggota 8 izin

RDP KOMISI VIII DPR RI DENGAN DIRJEN PHU KEMENAG RI, SENIN, 25 - 05 - 2015

1

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSiT/ F.PKS): Bapak/Ibu bisa kita mulai ya? Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, dan Hadirin yang berbahagia,

Mengawali rapat pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga dapat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah Kementerian Agama RI dengan agenda persoalan kontemporer tentang penyelenggararan ibadah haji serta rasionalisasi indirect cost dan penyelenggaraan umrah.

Sebagaimana kebiasaan rapat di DPR, marilah sebelum acara kita mulai kita berdo'a untuk kelancaran acara ini dengan sama-sama membaca ummul kitab bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain kami persilakan untuk berdo'a sesuai keyakinan masing-masing. Al Fatihah.

(MEMBACA DOA)

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR pada masa persidangan IV tahun sidang 2014/2015 ini dalam Rapat Internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 19 Mei maka pada malam ini, kita sepakati untuk menyelenggarakan rapat dengan Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut catatan dari Sekretariat Komisi VIII, daftar hadir telah ditandatangani oleh 20 orang anggota dari 9 fraksi dan izin 5 anggota. Oleh karenanya kita akan memulai rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka atau tertutup? Terbuka?

Baik, terbuka ya. Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.50 WIB)

Adapun acara rapat pada hari ini adalah berikut: Pengantar ketua rapat, kemudian penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanya jawab, kesimpulan rapat dan penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui?

Kita akan selesai pada pukul berapa Bapak-bapak/Ibu-ibu? 21.30 WIB maksimum ya? Selambat-lambatnya 21.30 WIB dengan fleksibilitas tentunya.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk hadir bersama jajaran dalam rapat komisi ini karena bagaimana pun juga jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008


2

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 3 ayat (1) dan (21). Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaran ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah haji sehingga jama'ah haji menunaikan ibadahnya dengan ketentuan sesuai dengan ajaran agama dan bahwa BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Sebelum saya melanjutkan pengantar dari pimpinan rapat pada hari ini saya ingin memperkenalkan anggota yang baru bergabung dengan Komisi VIII DPR yaitu Pak Bowo Sidik Pangarso dari daerah pemilihan Jateng II. Beliau ada di sebelah kanan. Selanjutnya oh, MasyaAllah saya belum menyebutkan fraksi Pak ya, Fraksi Partai Golkar, minta maaf, dari Fraksi Partai Golkar Bapak Bowo Sidik Pangarso dari daerah pemilihan Jawa Tengah II. Kenapa Pak Dirjen? Nambah yang harus dihapalkan. Alhamdulillah silaturahim tambah banyak, Pak, tambah banyak rezeki Insya Allah. Baiklah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima surat dari :

1. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nomor : DJ VII.IV/2/KU .00/2186 tahun 2015, perihal Rasionalisasi Usulan Komponen Indirect Cost BPIH tahun 1436 Hijriyah, 2015 Masehi tertanggal 22 April 2015. Pada intinya surat ini menjelaskan tentang penurunan indirect cost sebesar Rp16.979.874.282,- .

2. Sekretariat Kantor Urusan Haji Jeddah tertanggal 13 Mei 2015. Pada intinya surat ini menyampaikan mengenai protes dari Nabil Abdul Rozak administration working and bussiness tentang pembatalan penyewaan Hotel Adua, Anaim kedua yang terletak di Makkah Al mukaromah, Jumaizah. Selain itu, belakangan juga terjadi penelantaran jama'ah umrah seperti yang dilakukan PT Jaya Mandi Bersama Indonesia dan belum keluarnya putusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun1436 Hijiriyah, 2015 Masehi. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan penjelasan tentang :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi tersebut dan kenapa ada beberapa perbedaan yang dilakukan dan ternyata dia tida ternyata tidak membuat, baru disampaikan perkara rasionalisasi ini setelah kita melakukan, penetapan BPIH tahun 1436 Hijriyah, 2015 Masehi.

2. Apakah perihal surat protes pembatalan kontrak penyewaan hotel aduan An-Naim 2 di Jumaidzah tersebut telah diselesaikan?

3. Kesepakatan kita juga kita mencatat dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama terakhir tentang penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diingatkan adalah tentang keputusan Presiden kan sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu sudah di meja Presiden. Yang kami ingin ketahui sampai sekarang belum mendengar bahwa Keppres itu sudah ditandatangani dan juga dampaknya bagaimana terhadap penyelenggaraan haji di secara keseluruhan.

4. Kemudian juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk mencegah terulangnya penelantaran terhadap jama'ah haji dan jama'ah umroh.

Pak Dirjen dan hadirin sekalian.

Demikian pengantar yang disampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilahkan Pak Dirjen memberikan penjelasan terkait hal-hal tersebut yang tadi sudah disampaikan dan kita berharap dari penjelasan ini akan banyak masukan yang kemudian bisa menjadi penjelas dari proses dan persoalan-persoalan yang ada.


3

Pada Pak Dirjen persilakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, alhamdulilah. Ashalatu wasalam alla rosulillah waala alihi washabihi wa mauwala laa haula quata illa bilah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Bapak Pimpinan Komisi, Dan Wakil-wakilnya dan seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Teman-teman dari Dirjen PHU yang saya hormati.

Terima kasih atas undangan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan yang di dalam undangan kami baca adalah persoalan-persoalan kontemporer penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaran umroh. Jadi secara garis besar seperti yang dihantarkan oleh Ibu Pimpinan tadi persoalan yang perlu saya jelaskan menyangkut 2 hal besar yakni masalah penyelenggaraan ibadah haji menyangkut soal-soal yang krusial tadi sudah disampaikan.

yang kedua adalah soal umroh. Saya kira ini menyangkut soal-soal yang berkaitan dengan adanya insiden kasus-kasus yang terjadi menyangkut jama'ah umrah yang ada sepanjang mulai awal tahun 2015 sampai detik sekarang ini Atau kemudian yang sudah kita selesaikan pada 2 hari yang lalu. Ibu Pimpinan dan Bapak Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Yang pertama ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan rasionalisasi tadi. Sesungguhnya rasionalisasi yang kita kirim itu perlu saya jelaskan adalah menjelang penetapan dari BPIH, yang itu adalah merupakan rangkaian atau bagian tak terpisahkan dari rasionalisasi yang telah kami lakukan bersama-sama di dalam sidang-sidang dalam rangka penetapan BPIH dan kemudian pada akhirnya di ketok pada tanggal 22 April dan kemudian ada lampirannya yang sudah di tandatangani yang berkenaan dengan besaran dari indirect cost yang ada yang mendampingi besaran dari direct cost yang sudah disepakati bersama menyangkut BPIH Pada tahun sekarang ini. Itu yang berkaitan dengan yang pertama.

Kemudian yang kedua yang berkenaan dengan hal yang ditanyakan oleh Ibu Pimpinan tadi mengenai masalah Perpres. Jadi perlu saya sampaikan kronologi mulai dari tanggal 22 ketika telah diketok persetujuan DPR mengenai besaran dari BPIH kita yakni USD 2.717 rata-rata turun 5 USD 02. Kemudian langkah berikutnya pada hari itu adalah hari Rabu lalu kemudian Senin itu kami sudah mengirim surat konsep itu ke Sekretariat Negara untuk minta tanda tangan pada Presiden lalu sebagaimana biasanya surat-surat yang berisi Perpres itu diperlukan adanya proses harmonisasi oleh kementrian yang terkait dengan soal-soal seperti ini, antara lain adalah Kementerian Keuangan karena ini menyangkut tarikan keuangan pada masyarakat.

Yang kedua adalah menyangkut soal regulasi karena ini menyangkut soal ketentuan undang-undang, ketentuan peraturan perundangan yakni Kementerian Hukum dan HAM maka pada tanggal 15 hari jum'at telah dilakukan proses harmonisasi yang dilakukan antara Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian dengan Kementerian Keuangan dan kemudian ketika kami menerima undangan sebelumnya kami lakukan pelacakan terhadap proses Perpres ini sudah sampai di mana.

Dan tadi sembari kami menyiapkan materi untuk sidang pada malam hari ini, kami lacak ternyata Perpres itu sudah ada di Kementrian Hukum dan HAM dan sore tadi jam 4 itu sudah diteken


4

untuk diundangkan besok pagi akan kami ambil copy-annya dan informasinya juga akan diserahkan ke Sekretaris Kabinet.

Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi apa implikasi dari adanya Perpres yang hingga detik ini setidaknya belum turun memang kami sembari kita menunggu, itu telah kami telah menyiapkan pedoman mengenai pelunasan yang itu akan menjadi dateline dari teman-teman kita di 13 provinsi untuk menjadi pedoman pada saat pelunasan yakni dengan membuat daftar mereka yang berhak untuk berangkat pada tahun sekarang ini atas dasar regulasi yang ada, yakni dengan semangat, first come first serve. Jadi dengan urutan yang ada dalam Siskohad kita dengan memberikan prioritas kepada jama'ah yang belum berhaji yang sudah berhaji keluarkan dari ukuran itu yang kemudian akan diberi kesempatan pada tahapan berikutnya. Nah, tahapan pertama adalah sudah kita sampaikan kepada seluruh propinsi. Lalu kemudian pada saatnya nanti ketika itu sudah di tangan Perpres dan kemudian di-follow up-i dengan pedoman pelunasan maka akan kita mulai proses pelunasan.

Dari segi perhitungan waktu kami merasa masih ada spare time untuk melakukan proses-proses pelunasan karena pada saat yang sama sekarang ini kita juga sudah menyertai dengan pengurusan dokumen bagi jama'ah haji. Jadi berbeda dengan tahun-tahun yang lalu dimana dokumen itu kita siapkan saat setelah pelunasan dan sekarang ini kita sudah memproses dokumen di 33 provinsi bahkan perlu saya tambahkan. Kita juga menyiapkan 5% sebagai jama'ah cadangan yang manakala masih ada sisa kuota yang ada atas dasar urutan mereka yang ada itu dimungkinkan mereka bisa berhak untuk melunasi sewaktu-waktu masih ada kuota yang tersedia. Ibu Pimpinan dan Bapak yang saya hormati.

Itulah yang berkaitan dengan persoalan Perpres. Jadi Insya Allah besok pagi akan kami ambil di Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian yang ketiga adalah yang berkenaan dengan ini yang perlu saya jelaskan persiapan yang telah kita lakukan sampai sejauh ini. Di dalam negeri, kami sudah melakukan koordinasi dengan utamanya provinsi-provinsi yang menjadi embarkasi dalam rangka untuk menyiapkan segala sesuatu yang kaitan dengan pelayanan kepada jama'ah haji kita terutama adalah kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan secara dini mengenai kondisi kesehatan jama'ah yang masuk di dalam daftar yang harus berangkat pada tahun ini. Belajar dari pengalaman yang lalu ketika kondisi kesehatan itu tidak dipantau sejak dinii maka kemungkinan-kemungkinan terjadi dengan makin turunnya kesehatan selama di tanah suci itu bisa terjadi maka kita koordinasikan dengan pusat kesehatan haji dari Kementerian Kesehatan untuk sedini mungkin melakukan maintenance terhadap kesehatan jama'ah haji kita yang tersebar di seluruh propinsi di tanah air.

Sementara itu kami juga melakukan koordinasi dengan gubernur sebagai pelaksana dari kegiatan penyelenggaraan haji di daerah khususnya yang memiliki embarkasi utama dan juga embarkasi antara karena pada tahun ini ada satu provinsi yang baru memulai embarkasi antara yaitu Provinsi Jambi yang tentu harus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses bagaimana jama'ah haji itu dilakukan transportasi dari Jambi ke Batam yang semula mereka terus berangkat melalui Padang dan Batam. Ini akan memangkas beberapa mata rantai dari kesulitan jama'ah yang khususnya di wilayah-wilayah paling dekat dengan Padang, Kerinci Banggu dan lain sebagainya. Ini yang kami lakukan yang berkaitan dengan persiapan embarkasi.

Nah, pada saat yang sama perlu saya sampaikan laporan kepada Bapak Pimpinan bahwa bagi di Saudi juga kita telah melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan menyangkut kelanjutan dari penyiapan pemondokan di Mekkah, dan juga di Madinah. Seperti yang saya sampaikan rapat terdahulu bahwa di Madinah kita menggunakan cara baru berbeda dengan cara yang sebelumnya yakni sebelumnya kita memakai sewa pelayanan yang itu berarti posisi kita akan sangat bergantung kepada para majmuah yang menempatkan kita pada hotel sesuai dengan hotel-hotel yang tersedia oleh mereka. Dan pada saat ketika mereka tidak mampu menempatkan di wilayah Markaziah maka seperti tahun yang lalu ada sekitar 17.222 jama'ah kita yang ditempatkan di di luar Markaziyah.


5

Belajar dari ini maka kemudian tahun sekarang ini kita melakukan proses penyewaan rumah dengan cara blocking time yakni kita mem-block dari sekarang waktu kapan jama'ah itu datang pada gelombang pertama dan yang kedua adalah hotel mana yang harus ditempati di Madinah itu. Ini sekaligus juga merespon apa yang menjadi keputusan dari Rapat Panja DPR yang mengharuskan untuk semua jama'ah kita harus ada di wilayah Markaziyah.

Hanya saja persoalan yang sekarang lagi dihadapi teman-teman disana adalah menyangkut bagaimana proses negosiasi dari harga yang pada saat peak seasons, puncak dari masa-masa ada di Madinah itu memang masih agak sedikit tinggi. Kalau pada masa-masa awal kedatangan jama'ah di Madinah dan pada masa-masa setelah Arofah itu memang harga itu mengalami fluktuasi agak turun Pada puncak inilah yang sekarang ini teman-teman lagi melakukan proses negosiasi di Arab Saudi.

Saya laporkan juga dengan pada Bapak, Ibu sekalian juga dalam penyiapan katering kita telah melakukan proses negosiasi juga tidak hanya negosiasi dari aspek menu tapi juga negosiasi dari aspek harga. Lalu pada tahun ini ada penurunan walaupun penurunan itu satu real, 1/2 Real itu cukup berarti karena terakumulasi dalam jumlah yang lumayan besar dari proses negosiasi atas katering yang ada.

Lalu kemudian satu hal yang krusial juga perlu saya sampaikan bahwa saya menerima surat protes juga dari Jumaizah dari Jumaizah, dari Hotel Agwa Annaim yang sebentar Bapak, Ibu sekalian. Nah, dari Nabil Abdul Razak. Yang isinya adalah bahwa dia mengatakan seharusnya dia dalam waktu kurang dari satu minggu harusnya sudah menerima cek untuk pembayaran itu tapi justru kemudian yang dia terima adalah pembatalan atas dasar pertimbangan bahwa daerah situ itu hanya dilayani oleh Jumaidzah itu dan harganya masih tinggi. Lalu kemudian dia menyatakan selanjutnya pada kami dengan ungkapan bernada agak setengah mengancam akan, dia akan, kami dianggap melakukan pelanggaran dan ketidakdisiplinan dan kemudian dia akan mengajukan ke pengadilan dan memberitakan di surat kabar tentang kerugian yang mereka.

Saya perlu tegaskan kepada Bapak sekalian bahwa belum ada kontrak yang tertulis dengan mereka, belum ada kontrak yang tertulis dengan pihak Jumaizah. Jadi kalau dia mengancam seperti itu ya, ya ini sebuah resiko yang mesti harus kami hadapi disana karena tempo hari kami juga pernah menghadapi persoalan hukum di Saudi masalah Katering Anna itu juga menjadi masalah hukum. Lalu persoalan-persoalan lain yang pernah terjadi, hanya saja perspektif hukum di Saudi itu yang musti kita harus dalami apakah sama dengan kita bahwa kita belum memiliki satu bukti materil bahwa kita sudah meneken kontrak antara kita dengan pihak Jumaizah. Jadi itu menurut keterangan yang saya peroleh baru tahap mengiyakan negosiasi yang ada di Jumaizah dan kemudian menunggu proses-proses administrasi berikutnya. Kalau kemudian kita mengalihkan Jumaizah itu ke zona lain sehingga menjadi 6 zona yang menjadi kesepakatan kita itu. Ini yang berkaitan dengan soal persiapan haji dan soal-soal perkembangan mutakhir serta masalah-masalah kontemporer. Kemudian.

Ibu Pimpinan dan Bapak Pimpinan serta Anggota Komisi VIII lain yang saya hormati. Yang kedua masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus umrah. Saya laporkan disini. Pertama adalah bahwa berbeda dengan haji, umrah itu dalam perspektif regulasi undang-undang memang bisa dilaksanakan oleh swasta. Jadi kalau haji yang reguler itu dari huru sampai hilir itu adalah melaksanakan Kementerian Agama makanya mulai dari proses pendaftaran, proses penyiapan visa, proses dokumen lalu penyiapan di embarkasi, lalu kemudian pemberangkatan dan seterusnya sampai dengan pemulangan sampai dengan pelayanan, pembimbingan, dan kemudian sampai dengan proteksi, perlindungan mereka di Saudi menjadi bagian dari tanggung jawab kami.

Nah, sedangkan umrah ini adalah memang dimungkinkan dilaksanakan oleh swasta seperti halnya PIHK. Konsekuensi dari ini adalah bahwa umrah ini ketika haji dengan antrian yang begitu panjang, lalu kemudian umrah menjadi alternatif dan itu menjadi fenomena tahun ini yang cukup saya rasa dalam perspektif bisnis cukup menggiurkan karena pada bulan ketiga dari tahun 2015 ini, data


6

yang saya peroleh sekitar 135.000 orang pergi untuk umroh. Ini tentu sebuah peluang kalau dibaca dari aspek ini peluang bisnis. Ibu Pimpinan yang saya hormati.

Karena dimungkinkan oleh regulasi maka lalu yang melaksanakan adalah travel-travel umroh. Saya laporkan juga data statistik penyelenggara umrah yang berizin yang hingga saat ini jumlah 655 buah dan adapun yang tidak berizin tentu kami tidak memiliki data selain dari data-data yang terjadi karena adanya insiden seperti yang terakhir 49 orang yang kemudian mengalami penundaan pemulangan beberapa hari yang lalu. Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Persoalan memang muncul sejak ada kasus jama'ah umrah yang tertahan di Bangkok akibat dari pesawat yang mereka carter itu ternyata tidak memiliki landing permit di Jedah sehingga harus memerlukan pengurusan beberapa hari untuk mengurus landing permit di Jeddah sementara jama'ah umroh kita sama-sama mendengar, terkatung-katung di Bangkok sampai beberapa hari baru kemudian diberangkatkan setelah memperoleh landing permit.

Kemudian yang kedua adalah jama'ah umroh yang tidak bisa dipulangkan gara-gara tiket yang tidak tersedia. Yang kedua yang terakhir ini yang klimaksnya adalah kemarin itu ada 49 jama'ah umrah yang diberangkatkan oleh travel yang tidak berizin, JMBI ya tidak berizin. Nah, kemudian memberikan mereka disana mengalami masalah karena pihak JMBI tidak melakukan penyelesaian terhadap transaksi-transaksi keuangan dengan pihak yang disebut sebagai lend organizer atau yang mengorganisir perjalanan umroh di Saudi yakni dari dari Jeddah ke Madinah ke Mekah lalu akomodasi dan balik lagi ke Jeddah. Itu biasanya ditekel oleh organisir yang ada di sana. Ini tidak diselesaikan sehingga kemudian ada tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak benar yakni dengan menyandera dokumen dari para jama'ah oleh Syarikah yang ada di sana yang provider visa yang ada disana yang notabene adalah yang digandeng oleh lend organizer yang ada di sana itu.

Nah, kemudian kami turun tangan yang kami panggil itu tidak hanya biro travel yang tidak berizin tetapi travel yang memberikan visa bagi mereka karena yang berhak untuk menjadi provider visa yang ada di Indonesia itu tidak semua biro travel, hanya sekitar 125 biro travel yang memperoleh hak untuk menjadi provider visa, mitra daripada provider visa yang ada di Saudi Arabia.

Nah, kesalahan dia adalah memberikan visa itu kepada biro travel yang tidak berizin sehingga oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian ini memang persoalan-persoalan yang tidak bisa dibiarkan. Kami sesungguhnya semenjak awal tahun telah memiliki prosedur tetap bagaimana menangani yang seperti ini yakni pertama bagi travel umrah yang berizin dan melakukan tindakan-tindakan mal praktek dan kemudian melanggar ketentuan yang ada maka kami telah memiliki prosedur tetap untuk memberikan sanksi mulai dari yang ringan adalah teguran tertulis sampai dengan pencabutan sementara dari izin mereka hingga yang maksimal adalah pencabutan secara permanen. Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Di samping itu juga kami telah menjalin kerjasama dengan Bareskrim Polri untuk menangani soal-soal yang menyangkut pelanggaran undang-undang yakni travel umroh yang tidak berizin karena tidak berizin itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dimana disitu ada diktum barangsiapa yang memberangkatkan umroh, tidak memiliki izin maka bisa diancam kurungan maksimal 5 tahun dan kemudian denda 500 juta. Jadi ini yang tidak berizin adalah persoalan-persoalan hukum yang ranahnya adalah ranah kepolisian sehingga prosedur tetap yang kita lakukan adalah yang berizin itu kami yang menangani, yang tidak berizin kami tangani dalam batas kami menyampaikan laporan kepada ke kepolisian.


7

Kemudian kami juga membentuk satu task force Bapak/Ibu sekalian untuk menangani yang seperti ini yang terdiri dari Biro Hukum Inspektorat Jendral dan juga Dirjen PHU khusus menangani adanya trend yang sekarang ini jama'ah umroh bukan main jumlahnya. Dan kemudian belum dibarengi oleh penyelenggaraan yang amanah dan ini yang ke depan mesti harus dilakukan proses-proses yang lebih rapih lagi. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Inilah beberapa penjelasan yang terkait dengan apa yang disebut masalah-masalah kontemporer menyangkut penyelenggaraan haji dan juga umroh termasuk masalah spesifik yang berkaitan dengan protes dan setengah ancamannya dari pemilik gedung di Jumaizah di Saudi Arabia itu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan seya kembalikan pada Ibu Pimpinan. Sekian. Billahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumssalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya. Bapak, Ibu sebelum saya memberikan kesempatan pendalaman bagi Bapak, Ibu sekalian,

ada catatan yang mungkin perlu jadi bahan pengingat bagi kita semua terutama Anggota Panja BPIH. Ada beberapa hal:

Pertama, pada usulan terakhir sebelum kemudian kita melakukan penyisiran terakhir dari Kementerian Agama, usulan indirect cost itu adalah Rp3.737.116.410.271,-. Kemudian kita masih melakukan penyisiran pada 3 item yang kaitannya dengan makan disana, di Madinah karena ada komponen yang pengalinya kemudian kita perbaiki karena ada kesalahan. Kemudian juga berkaitan dengan, maaf sebentar saya lihat dulu.

Satu, berkaitan dengan petugas kloter. Konsumsi dari petugas kloter di Armina yang kita samakan satuannya 15 Real dikali 16 kali makan, itu sudah tidak diotak-atik lagi pada saat itu, saya hanya menceritakan saja prosesya. Kemudian menghilangkan administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan serta juga tentang petugas kloter makannya juga sama di Armina 16 kali 2 kali 375 dikalinya jadi pengalinya adalah 15 real, disamakan dengan jama'ah. Itu sudah selesai, inikan menceritakan proses ya selesai sehingga kemudian setelah disisir kita mendapatkan Rp3.735.970.884.175,-.

Kemudian disampaikan surat dari Kementerian Agama terkait dengan kesalahan perhitungan begitukan yang baru ya? Yang Rp26 miliar terakhir ini, ini yang di dalam. Kesalahan perhitungannya tidak ada urusannya sama yang disisir kemarin. Yang justru kesalahan perhitungannya adalah terkait dengan perhitungan pengali general service fee yang tercatatnya 139.958.004.400 Saudi Real yang seharusnya menurut presentasi ini 146.198.400 Real. Sebetulnya ini sudah diingatkan oleh tenaga ahli komisi pada rapat-rapat sebelumnya tetapi kemudian jawabannya, kita juga tidak begitu jelas. Kalau dilihat di Excell-nya di kolom tersebut, ada pengurang dari perkalian itu. Nanti boleh dicek di Kementerian Agama, disitu dituliskan formulanya nya U22 dikali S22. U22 itu 155.200 jama'ah dikali 942 harga general service fee dikurang, ini bukan dari kami ada di sebelah sana, dikurang, kurung buka 97,5 dikali 32.000 kali 2 kurung tutup. Kami tidak tahu ini apa.

Tapi waktu itu kita sudah tanyakan dan 139 itu tadi tetap segitu karena ada komponen pengurang yang kita juga mendapat penjelasan pengurangnya itu apa. Begitu ya Pak ya. Jadi seharusnya sebelum meminta persetujuan ulang karena ada rincian kesalahan, kami perlu dijelaskan dulu pengurangnya itu apa? Karena memang pasti pengalinya beda. Setiap kali formula itu dimasukkan kali berapa juga karena ada pengurangan pasti akan kurang dari semestinya.


8

Kemudian yang kedua, memang di dalam bahan yang dikirimkan juga ke Komisi VIII yang akhir ketika dimintakan 3.737 itu tidak ada pengali dari asrama haji milik Pemda dan milik Kementerian Agama karena ini persoalan detail yang seharusnya memang teknis, secara teknis sudah di selesaikan oleh pihak Kementerian Agama, asumsinya pada saat itu sudah selesai. Jadi memang yang tidak memasukkan itu dari pihak Kementerian Agama. Oleh karenanya, inikan cukup fatal ya Rp26 miliar persoalannya sementara itu tidak dibincangkan, tidak diteliti secara cermat pada saat, ini bukan yang di deadline terakhir disisir, bukan. Ini yang sejak awal yang kemudian kita putuskan di Sahid ini kalau tidak salah ini yang Asrama haji yang terakhir, tidak dimasukkan pengalinya yang berkali-kali saya ingatkan tolong di save berdasarkan jam-nya supaya kelihatan. Inilah yang dikhawatirkan yang seperti ini.

Jadi mungkin Bapak bisa minta bantuan dari staf yang mengelola ke persoalan keuangan. Yang dikurang tadi dari general service fee itu apa? Kami juga tidak tahu Pak karenanya kemudian ada komponen disitu yang terus coba diperiksa. Kita berikan waktu mungkin untuk Kementerian Agama untuk melihat dulu file-nya, melihat kembali mudah-mudahan ada yang bawa. Kalau tidak nanti dibantu diberikan dari TA komisi. Cuma kalau diperlihatkan oleh TA komisi nanti kesannya jangan-jangan sudah diganti, sudah diapa begitukan ga bagus Pak, mendingan dari sana kan. Nah, kita berikan waktu skors 10 menit lah cukup lah Pak ya untuk melihat itu. Nanti dibantu ditunjukkan yang mana yang harus di di berikan masukan. Begitu ya kira-kira Bapak, Ibu ya? Kita beri waktu dulu.

Ya, silakan Pak Kus. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Terima kasih. Sekaligus ya skorsing atau nanti barangkali ada penjelasan. Ini kan ada surat yang tanggal 22

April ya betul ya? 22 April. Kemudian ini ada usulan koreksi ya betul ya? Saya lihat angkanya ini kan berbeda. Jadi kalau saya lihat, saya cocokkan antara pengesahan dan kemudian ada surat kemudian yang perhitungan seharusnya itu kan berbeda. Ini tolong nanti dicek yang sesungguhnya yang benar yang mana begitu. Ini kan ada dokumen, ini dokumen kan mesti diakui oleh Kemenag. Kemudian yang berikutnya ada surat resmi. Ini angkanya beda-beda. Jadi antara yang kita putuskan kemudian ada koreksi, kemudian ada surat ini. Jadi paling tidak ya yang saya catat itu ada 3 angka. Kalau pengesahan kan 3.735.970 884.175. Kemudian dikoreksi berdasarkan ini dokumennya banyak juga. Ini 376.842.961.375. Kemudian yang surat yang surat ini yang tertanggal 22 April 2015 yang ada pengurangan itu kan 3.737.116.040.271. Paling tidak ini kan ada beberapa angka, ini mohon tentu sekalian nanti setelah diskors itu, kita mohon sekalian penjelasan begitu. Menurut saya yang benar mana, kalau tidak benar menurut saya dokumennya dihilangkan saja sehingga kita tidak bingung lagi.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Kus. Jadi cerita tentang usulan rasionalisasi indirect cost yang surat atas nama Pak Jamil

kemudian lembar pengesahan, kronologisnya nanti dikasih lihat Pak. Ini seingat saya, ini sebelum pengesahan yang surat yang 22 April itu sebelum disahkan, kan semula di Kementerian Agama masih tetap 3754 Pak terus kemudian 3737. Setelah itu kan kita masih sisir dapatnya 3735 begitu Pak ya, yang kita sahkan terakhir itu, yang kita sahkan terakhir tapi ternyata beliau menyampaikan ada kesalahan perhitungan. Nah, kesalahan perhitungan inilah yang kita perlu minta penjelasan, mengapa kok begini begitu? Ini persoalan-persoalan yang


9

F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

3762 itu ya? KETUA RAPAT:

Ya, jadi 3.762 dari 3.735 jadi 3.762 karena salah hitungnya sampai Rp26 miliar, begitu ya. Pak kita. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Ini terakhir kita minta dokumennya satu saja, kita biar tidak bingung, mana yang mutakhir, paling mutakhir sehingga nanti kita enak begitu loh.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Ya, terima kasi Pak. Pak Dirjen mau langsung atau perlu diskors?

DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI:

Tidak, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau bagi saya yang kita pegangi adalah yang dokumen yang telah diteken oleh para pihak yang berkompeten yakni 3.735 itu yang sebagai final itu, kalau menurut hemat saya. Nah, makanya perlu dicek itu kok bisa ada semacam apa itu.

KETUA RAPAT:

Ini deh Pak, usul ya. Diselesaikan dulu. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Fotocopy terbaru jadi kan kita repot. KETUA RAPAT:

Ini kita mendapatkan terakhir ini koreksi yang dari, disini penjelasannya halaman pertama judulnya: Usulan koreksi alokasi indirect cost BPIH tahun 1436 Hijriyah, 2015, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementeriran Agama Republik Indonesia. Halaman keduanya pengesahan, tidak ada. Halaman keduanya, pengesahan indirect cost BPIH 3.735.970.884.175, sama. Kemudian disebutkan di halaman ketiganya kesalahan perhitungan komponen totalnya salahnya Rp26.872.077.200, -. Setelah itu rincian kesalahan halaman berikutnya halaman keempatnya rincian kesalahan perhitungan. Yang halaman ke berikutnya nilai komponen indirect cost BPIH tahun 1346 H/2015 dalam kurung seharusnya 3.762.842.961.375. Kalau kami sih maunya 3.735 Pak karena memang ini kan dihitung tapi ini kan ajuan makanya jadi pertanyaan. Nah, diselesaikan dulu di internal Bapak, kita beri waktu 10 menit cukup ya? Nanti kemudian.


10

F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Mohon maaf, jadi yang dokumen ini dinyatakan tidak berlaku ya. KETUA RAPAT:

Bukan tidak berlaku, itu sudah lewat sebelum pembahasan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Harus jelas ini . KETUA RAPAT:

Ya, Pak Saleh dipersilakan.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi Pak dirjen kan sudah punya dokumen yang tadi disampaikan Bu Ledia tadi kan artinya fotocopy-an yang tadi yang dibacakan. Ada ya? Nah, maksud saya begini, jangan sampai nanti di skors ternyata ini bukan data dari Kementerian Agama, tidak adanya guna kita skors kecuali ini kan mau verifikasi data itu diskors saja. Jadi nanti kalau memang itu sudah diakui kalau itu data Kementerian Agama lalu nanti disinkronkan dulu di Kementerian Agama baru kita coba hitung lagi karena ini menurut saya dampaknya luas juga. Kkenapa kita bisa salah kok segitu banyaknya manusia disini waktu itu begitu. Dan kita perhitungannya waktu itu saya ingat kita pakai komputer Pak dan kita juga skors, begitu.

Saya kira itu Bu Ledia. KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih. Pak Umam, silakan.

F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Tidak, saya usul saja. Kita masih punya database yang di tandatangani para Pimpinan Komisi, Kapoksi dan menterikan disini. Saya kira itu nanti dibuka, membantu juga Pak Dirjen. Sebelum diskors begitu kita siapkan. Kemudian tapi mesti Pak Dirjen harus menjelaskan dulu memang data ini dibikin oleh siapa begitu? Karena tadi kelihatan terkaget-kaget dengan data yang disampaikan ke kami tapi dibantah bahwa tetap memegang pada yang sudah disepakati di Paripurna Komisi VIII. Jadi nanti akan kelihatan komputernya Komisi VIII yang error atau Departemen Agama karena kalau dari jawaban Pak Dirjen tadi sebenarnya tidak ada masalah berarti usulan koreksi alokasi ini dianggap tidak ada, kan begitu? Nah, itu lebih senang kita jadi tidak perlu panjang-panjang. Kalau ini dianggap bukan koreksian dari Depag meskipun ini resmi instansinya ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh begitu. Kalau memang dianggap tidak ada ya ga ada soal tinggal database kita, kita buka saja di layar itu. Itu saja usulan saya Ketua.


11

KETUA RAPAT:

Ya, begitu ya Bapak ya. Jadi silakan kita beri waktu skors 10 menit untuk menjelaskan persoalan-persoalannya. Nanti kemudian kita akan bahas berikutnya. Setelah itu nanti akan melanjutkan dengan pendalaman akan yang dilakukan oleh Bapak, Ibu anggota. Kita skors 10 menit dari sekarang.

(RAPAT DISKORS)

Bapak/Ibu sekalian.

Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahiim, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan Pak Dirjen berkaitan dengan yang terakhir yaitu terkait dengan koreksi usulan koreksi alokasi indirect cost BPIH.

Pada Pak Dirjen, dipersilakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih Ibu Pimpinan. Nanti kalau dibutuhkan penjelasan lebih detail, saya mohon supaya diizinkan bisa ada salah

satu staf kami yang bisa menjelaskan. Jadi kalau tadi disampaikan, ada satu dokumen yang isinya adalah menyampaikan adanya

kekurangan berdasarkan kepada perhitungan terhadap JSF ya itu detailnya nanti bisa dijelaskan. Cuma persoalannya karena kita semua sudah menerima. Oleh karena kita sudah menerima dokumen otentik dari hasil keputusan pada tanggal 22 bahwa besaran dari indirect cost yang dialokasikan itu Rp3,735 triliun maka saya sebagai Dirjen cenderung untuk menggunakan dokumen yang otentik itu dengan catatan bahwa kami secara internal akan melakukan proses-proses penyesuaian untuk supaya angka itu tidak berubah sesuai dengan keputusan yang ada.

Terima kasih, Bu. KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak. Tentang penjelasan yang poin tadi itu juga mungkin perlu dijelaskan tentang pengurang yang

berkaitan dengan JSF mungkin staf Bapak bisa membantu menjelaskannya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI:

Silakan. KETUA RAPAT:

Yang akan menjelaskan siapa Pak? DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI:

Pak Direktur.


12

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Ramadhan. Silakan Pak sambil nunggu itu KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Awalnya waktu kami bikin rumus tersebut 155.200 dikali dengan jumlah JSF itu 1.029, Bu. Kemudian tapi dikurangi makanya ada kalau lihat rumusnya itu 70 berapa? 97,5 dikali 32.000 dikali 2. Kenapa 32.000? Kalau tahun sebelumnya itu ada tambahan butuh angkutan dari Jeddah ke Madinah plus dari Madinah juga waktu pulang ke Jeddah. Tetapi karena tahun ini semua gelombang satu itu berangkatnya menuju Madinah sehingga dikurangin jumlah tersebut 32.000 dikali 2 di kali 97,5. Jadi dari 1.029 itu dikurang dengan rumus tadi. Tetapi pada saat finalnya, kami dapat konfirmasi dari Arab bahwa biaya JSF itu setelah dikurangi Nakobah Jeddah-Madinah kemudian kembali Madinah ke Jeddah, itu totalnya menjadi 942 tetapi dirumusnya masih ada pengurang tersebut lupa dihilangkan. Ini akibatnya terjadi selisih, Bu pimpinan. Itu penjelasannya, Bu. KETUA RAPAT:

Ya, baik. Bapak/Ibu sekalian.

Demikian tadi penjelasannya. Kita pahami bahwa manusia itu sumbernya kesalahan tetapi tentu karena ini orangnya ramai-

ramai ini kan bukan kesalahan berjama'ah, mau kan begitu. Ini tidak boleh terulang lagi, inilah yang menyebabkan mengapa saya berkeras dalam pembahasan BPIH itu harus kontrol betul dan itu harus dicetak per jam supaya kelihatan, ke trace mana yang jadi persoalan. Bapak, Ibu tadi sudah diakui bahwa kesalahannya itu dilakukan oleh Kementerian Agama dan tidak akan mengubah kesepakatan. Jadi kekurangan Rp26 miliarnya nanti akan disisir sendiri dari mana pengalokasiannya oleh Kementerian Agama. Itu ya yang tadi disebutkan.

Selanjutnya nanti kita akan meminta pendalaman jika ada yang masih diperlukan untuk ditanyakan oleh Bapak, Ibu Anggota, saya ingin mengabsen dulu mengumpulkan siapa-siapa yang ingin mengajukan. Dari sebelah kanan? Pak Umam. Sebentar Pak, saya catat dulu. Pak Umam, Pak Saleh. Ada lagi? Kalau begitu saya pindah ke kiri? Ada Bapak/Ibu? Oh ini sudah ada ternyata yang menulis, Pak Maman, Pak Choirul Muna, nanti yang lain bisa menyusun ya, InsyaAllah.

Pertama, kita akan berikan kesempatan Pak Khatibul Umam untuk menyampaikan masukan. Pak Khatibul Umam, dipersilakan.

F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Standar saja. Nama saya Khatibul Umam Wiranu, dari Dapil VIII Jawa Tengah, Banyumas, Cilacap. Fraksi Partai Demokrat.


13

Sedikit saja Pak Dirjen. Jadi yang tadi disampaikan tentang komplain dari Muasasah ya Nabil Abdul Rozak kalau tidak salah ini, Bahasa Arabnya kurang jelas. Nah, Pak Dirjen ini sudah memberikan penjelasan bahwa tidak ada MoU atau penandatanganan kerja sama dengan muasasah ini sehingga tidak membuat gentar Departemen Agama dalam menghadapi ancaman yang disampaikan oleh muasasah ini, sambil memperhatikan hukum yang berlaku di Saudi Arabia.

Saya mundur kebelakang. Sebenarnya waktu rombongan pertama Panja BPIH ke Haramain itu kita sudah sampaikan sebenarnya kan bahwa kita ingin mengurangi dua tempat yang dan kita sampaikan secara eksplisit pada yang menerima, Ibu. Tentu saja karena waktu itu memang kita mendapat informasi belum ada agreement apapun bahkan petugas dari pihak Depag pusat atau Jakarta baru hadir ke Haramaini sehingga tidak perlu lagi, apa namanya, tidak perlu lagi mencantumkan dua tempat yang pada akhirnya memang kita bersama-sama sepakati untuk di-delete, kan begitu.

Nah, ini sebenarnya kalau dirunut dari peristiwa itu, tidak perlu terjadi juga sebenarnya peristiwa ini. Nah, koreksi kita menurut saya. Jadi seandainya dari tanggal dimana kita datang itu sudah antisipasilah karena teman-teman Komisi VIII tidak sepakat dua tempat itu maka tidak melakukan komunikasi, itu mungkin tidak terjadi hal seperti ini sehingga ini saya kira juga bagian dari permainan ya saya tidak tahu disana, kan begitu untuk tetap mendapatkan hak dari, bukan hak, mendapatkan keuntungan atas pembatalan yang sebenarnya bukan pembatalan, pemberitahuan. Kalau pembatalan kan asumsinya sudah ada kerjasama. Itu yang ingin saya sampaikan sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi sehingga tidak perlu repot-repot juga Pak Dirjen mengantisipasi apa yang akan dilakukan secara hukum kalau muasasah itu. Saya kira itu saja Ketua.

Jadi me-review kembali saja saya bahwa ancaman ini tidak mungkin akan terjadi jika sejak awal teman-teman yang sudah menyampaikan informasi keinginan untuk tidak memakai dua tempat itu segera di follow up-i oleh pihak-pihak dari Departemen Agama itu.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Khatibul Umam. Selanjutnya Pak Saleh ya, kami persilakan.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Anggota Komisi VIII dan Pak Dirjen beserta jajarannya.

Saya Saleh Partaonan Daulay, Dari Dapil II Sumatera Utara 19 kabupaten, kota. Kalau saya jelaskan bisa 5 menit itu. Saya jelaskan singkat saja 5 kabupaten. 3 dari Labuan Baturaya, 5 dari Tabagsel, 2 dari Tapeng Sabolga, 5 dari kabupaten Nias, 4 di Utara, Tapanuli Utara. Jadi kalau jelaskan satu-satu capek, Pak. 19 kabupaten kota, jadi saya kira representatiflah. Kalau saya mengatasnamakan Dapil II Sumatera Utara itu berkenaan dengan masalah yang sering ditanyakan oleh wartawan kepada saya, Pak dan saya sudah sering kali berbicara itu terutama concern saya itu dua hal: pertama, soal Keppres atau Perpres BPIH itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Saya ingin mempertegas saja, apa betul tadi cerita Bapak itu sudah ditandatangani presiden? Karena seingat


14

saya waktu itu di sini ada 3 hal, sebelum kita ketok BPIH itu, 3 hal yang saya ingatkan kepada menteri dan kawan-kawan juga ingat itu. Salah satu yang pertama dan utama itu adalah tentang bagaimana supaya Perpres-nya cepat dikeluarkan oleh Presiden. Dan Menteri Agama itu bolak balik Pak dalam beberapa waktu terakhir ini bicara di media, ini sudah di meja Presiden tapi tidak juga keluar tandatangan itu maka saya bilang itu kan kalau sudah di meja Presiden tinggal ambil pensil lalu tanda tangan saja, kok rumit sekali begitu.

Kedua, belakangan Pak Dirjen menjelaskan ada sinkronisasi lagi dengan aturan perundang-undangan yang lain. Aneh juga bagi saya masih ada sinkronisasi, bukankah hal yang seperti ini selalu dilakukan setiap tahun kecuali misalnya ada aturan-aturan baru dari undang-undang baru misalnya yang harus disesuaikan, itu kan mohon diperjelaskan Pak karena ini jangan sampai terulang lagi. Walaupun memang sudah ditandatangani kalau memang betul sudah ditandatangani itu tadi dan kalau memang sudah betul itu, saya kira sudah bagus dan masyarakat bisa untuk segera melunasinya dan kami juga tahu bisa mengawasi misalnya dari sekian 155.200 jama'ah itu yang untuk reguler itu berapa yang sudah bisa melunasi, berapa yang mundur dan lain sebagainya. Karena dulu Pak Irjen pernah bercerita di sini bahwa orang-orang yang di atas 75 tahun usianya itu kalau ada sisa kuota itu kan bisa diberikan kepada mereka supaya kawan- kawan yang ada aspirasi tentang itu bisa juga disalurkan. Karena saya tahu ini kawan-kawan di Komisi VIII ini juga banyak yang menginginkan itu kalau ada. Dan kami tidak mau melanggar, Pak. Kalau Bapak bilang 75 tahun, 75 tahun. Itu satu, Pak.

Yang kedua, yang paling sering ditanya saya belakang ini soal umroh tadi itu Pak yang Bapak sudah jelaskan juga tapi ada beberapa pertanyaan lanjutan saya dari penjelasan Bapak itu. Pertama, mengapa misalnya ada travel yang berani memberangkatkan orang umroh tetapi dia tidak punya izin. Tadi Bapak menjelaskan yang diatur itu adalah haji, itu diurus oleh negara. Saya merasa sangat, apa namanya prihatin Pak. Itu jama'ah umroh kita tiap tahun itu kan ada sekitar 750 ribu orang bahkan sampai 1 juta orang per tahun itu. Nah, kalau saya tanya sekarang Pak. Berapa sebetulnya persisnya jama'ah umroh kita itu? Tahu tidak Kementerian Agama jumlahnya? Kalau tidak tahu, ada yang salah Pak. Kalau Bapak tidak bisa menjelaslkan kepada kita faktanya berapa sebetulnya jama'ah umroh kita tiap tahun, ada yang salah Pak, dari data saja kita sudah salah. Sementara negara itu harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia dimanapun mereka berada baik di tanah air maupun di luar negeri. Ini selalu kami tanyakan termasuk ke Ibu Menteri Pemberdaayan Perempuan soal TKW, soal apa itu, itu soal pendataan Pak. Nah, sekarang tiba-tiba ada muncul ditanya wartawan ada yang terlantar 39, 49, 51 ini, hari ini kalau tidak salah saya ditanya juga tadi oleh salah seorang wartawan, dia bilang ada 53 yang sekarang tersisa. Lalu ditanya kepada kita bagaimana Komisi VIII, apa yang dilakukan? Nah, maka ini salah satu poin penting rapat ini sebetulnya kan minta penjelasan ini Pak, mengapa ada travel umrah yang berani memberangkatkan orang sementara dia tidak ada izin. Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana sih prosedurnya untuk mendapatkan izin itu, Pak lebih itu Pak? Iya kan? Dan kalau misalnya ada yang berani memberangkatkan orang umroh itu pasti ada yang salah Pak dan setiap orang yang berangkatkan umroh yang tidak punya izin itu berhak kita laporkan ke Kepolisian, Pak. Nah, ini yang saya sebetulnya ingin dengarkan penjelasan dan ketegasan dari Kementerian Agama. Kami tidak mau nanti masyarakat seolah-olah mempersalahkan Komisi VIII yang tidak pernah melihat kebijakan ini dan sekarang dengan ketatnya orang antrian untuk naik haji pasti solusinya kan umroh yang lebih banyak dilakukan. Apalagi kita nanti mau buat itu soal haji satu kali larinya kan pasti ke umroh kalau yang sudah pernah haji, Pak. Nah, ini yang berkaitan dengan itu Pak Dirjen. Itu mohon dipertegas.

Lalu sekarang ini JMBI apa namanya itu, JMBI ya saya dengar dia sudah mengumpulkan duit untuk lebih dari 1000 orang, ini wartawan yang cerita kepada saya, sudah dikumpulkan uang dari jama'ah, calon jama'ah umrah lebih dari 1000 orang. Sementara sekarang dia bermasalah. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengantisipasi agar calon jama'ah kita itu tidak dirugikan sama sekali. Lalu sejauh mana penanganan JMBI ini Pak, apakah sudah diperiksa oleh Bareskrim atau bagaimana, kan Pak Dirjen ngomong di media saya baca sudah melaporkannya ke Bareskrim. Saya tidak mau bahwa laporan ke Bareskrim itu seolah-olah adalah


15

jalan pintas dari Kementerian Agama untuk apa namanya lepas tangan bahasanya seperti itu dari kewajiban untuk memberikan pembinaan, supervisi, monitoring terhadap biro-biro perjalanan haji kita itu.

Lalu yang berikutnya, Pak yang terkait dengan umroh ini juga, mengapa kan itu kan ada kebijakan moratorium, yang lucunya ada yang mengadu kepada kita sebagian yang mengatakan Pak, kami selama ini kondite kami, penampilan kami, performance dan pelayanan kami bagus tapi kok sampai sekarang izin kami tidak dikeluarkan dan kami tidak ikut-ikutan juga soal izin mengizinkan ini. Tapi kok kami tidak dikeluarkan lagi? Kena pasal atau kena ketentuan moratorium. Sementara di lain pihak ada banyak biro perjalanan haji yang dianggap tidak layak dan pernah melakukan kesalahan kok malah ada izinnya. Ini saya sebetulnya nama izinnya itu saya tidak hapal Pak, nama mana yang sudah dapat izin, mana yang tidak Katakan lah kalau bahasa mereka seperti dipersulit begitu. Menurut saya kalau ada memang biro perjalanan umroh yang betul-betul bagus itu memang itu harus dipertahankan tapi kalau memang ada yang nakal Pak, dicoret beneran. Kalau perlu dibuat list dan dipublikasi kepada media, kepada masyarakat, Pak bahwa travel ini kalau dia menawarkan jangan ikut. Itu ada hak saya kira dari Kementerian Agama karena kalau ada terjadi seperti ini Bapak itu ikut atau tidak ikut, Dirjen Haji ikut atau tidak ikut pasti disalahkan oleh masyarakat. Kan kita tidak tahu menahu ini, tiba-tiba mereka berangkat kan begitu Pak. Nah, karena itu perlu dibuatkan daftar list-nya yang bisa diyakini yang bisa melayani jama'ah umroh kita adalah ini, ini dan yang seering bermasalah adalah ini ini begitu loh Pak sehingga mereka juga tahu.

Kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat ini bahwa ini soal umroh ini jadi salah satu catatan yang penting. Dan kami di Komisi VIII ini pingin tenang juga soal umroh, tidak usah ikut-ikutan lah soal kalau kami Pak ya tapi kan mau tidak mau pasti ditanya Pak Dirjen lalu ditanya lagi ke kita. Sementara kita rapat seperti ini saja mungkin satu kali ini dalam masa persidangan, entah kita bisa ketemu lagi besok atau lusa sedangkan masa persidangan ini kan saat terbatas.

Maka saya ingin dalam rapat ini ada semacam komitmen bersama kita Pak Dirjen untuk segera kita membuat rumusan suatu kebijakan yang dipandu oleh Kementerian Agama sebagai pijakan dan dasar bagi masyarakat kita untuk menentukan kemana mereka harus mendaftarkan diri kalau mereka ingin umrah. Dan ketika kita sudah membuatkan list itu, Pak, kita punya tanggung jawab maka saya punya usulan sebenarnya nah ini usulan sederhana, misalnya begini. Kalau ada biro perjalanan umroh yang meyakini dia mampu menjalankan umroh padahal kita masih ragu, dia harus bisa bikin deposit Pak. Saya setuju nanti dibuat satu rekening khusus di Direktorat Umrah itu, itu rekening khusus yang memang untuk menyimpan dana-dana biro perjalanan haji itu. Dibuat saja ketentuan itu, kalau ada peraturan Menteri Agama kan bisa Pak. Jadi disitu nanti misalnya satu biro perjalanan umrah itu harus menyetor minimal 300 juta atau 400 juta begitu Pak sehingga kalau ada yang mal praktek gitu, ada yang salah memberikan pelayananm dia diambil duitnya dari situ. Nah, sekarang begini, begitu orang sudah terlantar di Saudi, kita bingung nyari duitnya, kasihan KJRI, Pak. Mereka juga tidak punya duit untuk memulangkan mereka-mereka itu tetapi kalau sudah ada simpanan dia disitu itu baru kita ini. Kalau biro perjalanan umrohnya tidak mau, Pak untuk menyimpankan uang ini, berarti dia tidak ada izin, berarti dia tidak punya duit. Dia hanya memakai uang yang ada hari ini dikumpulin dari masyarakat, itu untuk memberangkatkan. Sementara kalau ada mal praktek begitu dia tidak tidak bertanggungjawab. Nah, ini kan yang kasihan jama'ahnya kasihan, KJRI-nya kasihan, Kementerian Luar Negerinya juga kasihan yang saya kira dan saya tahu persis tidak ada anggaran untuk memulang-mulangkan orang seperti itu.

Yang terakhir, Pak Dirjen ini soal apa yang sering ditanya juga tentang aturan haji satu kali. Itu kan bolak-balik Pak Dirjen, Pak Menteri juga sudah bicarakan dibuat akan dibuat aturan itu. Sampai hari ini kami di Komisi VIII juga belum pernah tahu itu sebetulnya, apakah sudah dikeluarkan suratnya? Dan kalau sudah dikeluarkan, kami mohon dikasih copy-an satu Pak aturan itu supaya kami bisa menjelaskan ke masyarakat karena disamping Pak Dirjen, kami juga ditanya. Orang kalau bilang Komisi VIII, Komisi Haji begitu tidak tahu orang misal sebagian diantaranya enggak tahu kalau urusan kita ini banyak yang lain begitu loh. Komisi Haji berarti urusannya dengan Dirjen Haji. Nah, saya minta


16

Pak kalau memang ada aturan itu yang sudah dikeluarkan segera. Kalau belum dikeluarkan kita mendesak dari Komisi VIII dibuat aturan itu. Saya sudah pernah bicara secara informal dengan Pak Dirjen itu aturan itu jangan mutlak, maksudnya kalau sudah satu kali seumur hidup itu tidak bisa karena orang tidak bisa dilarang untuk ibadah tapi minimal ada ketentuan apa namanya masa waktu misalnya: 15 tahun atau 20 tahun.

Jika seseorang telah pernah melakukan ibadah haji selama 15 tahun terakhir maka dia tidak boleh menyelenggarakan ibadah haji atau 20 tahun misalnya setelah itu setelah 20 tahun resmi, kan ada catatanya, Pak Dirjen bilang itu apa Siskohat bagus, datanya lengkap. Nah, kalau sudah selama 20 tahun dia sudah memenuhi masa panjang menanti, iddahnya selama 20 tahun itu, berarti dia boleh lagi untuk mendaftar lagi seperti sebagaimana biasa ikut antrian yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dan saya yakin kalau 15 sampai 20 tahun itu akan berdampak luas untuk mengurangi daftar antrian yang begitu panjang itu dan itu juga saya kira perlu juga masyarakat tahu dan harus kita umumkan bersama-sama dan kami, Komisi VIII siap untuk menjelaskan kepada masyarakat memang kalau ada kebijakan-kebijakan.

Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ingin dapatkan jawabannya malam ini supaya besok saya tidak salah jawab, Pak karena saya salah jawab, Bapak kan pasti baca ini bagaimana Ketua Komisi Komisi VIII asal ngomong saja. Padahal saya ingin jawaban yang sesungguhnya supaya kami juga bisa membantu Kementerian Agama menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan masalah ini. Demikian, Ibu pimpinan .

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Baiklah Bapak, Ibu sekalian, Sebelum melanjutkan kepada anggota yang lain. Kita harus memperpanjang batas waktu kita , kita sepakati 21.30 WIB. Kita akan perpanjang sampai pukul? 22.30 WIB? Ya? karena banyak yang meminta jawaban itu 22.30 WIB. Ya, karena masih banyak yang meminta jawaban yang lebih detail sementara di Pimpinan masih ada 4 lagi yang mungkin akan cukup panjang. Kita sampai 22.30 WIB ya?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya, Pak Kyai Maman dipersilakan. Bersiap-siap Pak Chairul Muna.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih. Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII, Dirjen Haji dan Umroh beserta seluruh jajaran.

Saya Maman Imanul Haq. A-48 Dapil Jawa Barat VIII, Subang, Sumedang, Majalengka. Ada 4 hal: yang pertama untuk Pimpinan Komisi VIII. Saya dulu pernah mengusulkan bahwa

seluruh dokumen yang akan dipakai dalam rapat-rapat kita itu harus disetujui dulu mana yang akan kita pakai sehingga tidak perlu terjadi. Beberapa kali kita bingung karena banyak naskah di meja kita


17

lalu mana yang dipakai. Jadi tolong setiap mulai akan rapat, kita tentukan dulu dokumen mana ini yang mau dipakai, yang lain simpan dulu di laci. Itu yang pertama.

Saya juga mengusulkan untuk ada apa softcopy sehingga kita agak sulit baca seperti ini dan kita membuat tulisan, TA kami misalnya selalu me-resume seluruh dokumen ini, nah kami minta softcopy nya supaya bisa di share ke seluruh anggota. Itu yang pertama.

Yang kedua kepada Dirjen Haji dan Unmroh soal yang terlantar itu. Saya tadi diwawancarai banyak media juga tentang terlantar karena beberapa faktor disamping kejadian yang kemarin melalui yang terlantar di Thailand juga yang datang ke Mekah atau Madinah tidak dapat hotel. Jadi mereka datang ternyata hotelnya tidak pernah merasa di booking dan sebagainya. Nah, ini sekedar masukan saja yang pertama saya meminta penguatan koordinasi dan sinergitas antara Kemenag, Kantor Imigrasi, Polri dan Kemenlu, itu perlu dikuatkan kembali karena orang yang mau berangkat haji biasanya. Di Cirebon misalnya agen-agennya itu gencar memberikan promo harga yang murah, lalu kemudahan mendapat dokumen seperti: paspor dan sebagainya. Satu.

Yang kedua, meninjau ulang travel atau KBIH dan kalau memang itu tidak jelas ya cabut ijinnya tetapi juga mempersiapkan KBIH yang kelihatannya itu yang sudah mengajukan kan banyak Pak dan mereka lebih bertanggung jawab. Saya berkali-kali ditawari untuk membeli KBIH atau travel yang sudah tidak jalan di Kalimantan, di Sulawesi dengan harga yang relatif murah. Menurut saya ini pengawasan terhadap KBIH-KBIH ini betul-betul harus lebih intensif.

Nah, lalu selanjutnya adalah sosialisasi tentang aturan atau pidana bagi yang melanggar aturan ini. Betapa mudah misalnya saya ketemu waktu pertama ke Jakarta itu justru merasa terkejut ada orang yang saya sangat hormati ngomong tentang syariat Islam itu fasih dan lain sebagainya tetapi ketika urusan umrah tidak dapat visa, lalu mereka bilang ya kita mau tidak mau harus suap petugas Depag. Itu yang buat saya terkejut, Pak, bagaimana orang yang saya anggap shaleh sosial dan ritual, akhirnya melakukan itu hanya untuk agar travel hajinya itu, travel umrohnya itu tetap mendapat tempat di hati ummat. Saya ingat banget itu, saya tidak perlu menyebut orangnya seperti itu tapi saya ketika itu kecewa banget. Bagaimana orang yang saya hormati akhirnya dia bilang ya daripada kita malu, Pak Maman daripada kita nanti di tuduh macam-macam sama umat, lebih kita bayar saja. Nah, itu mengerikan sekali. Nah, itu poin-poinnya.

Yang terakhir kalau boleh saya minta catatan 10 tahun terakhir penyelenggaraan haji dan evaluasinya sehingga kita tahu dari tahun ke tahun dalam 10 tahun terakhir ini kan misalnya tiap tahun selalu saja ada, soal kateringlah, soal anu dan lain sebagainya sehingga saya heran seperti juga Bapak Ketua tadi Pak Saleh bilang, ini kan sesuatu yang terjadi tiap tahun begitu tetapi kenapa kita harus membahas sesuatu yang seolah-olah ini baru. Lalu persoalan-persoalan baru padahal kita belajar dari beberapa kesalahan, belajar dari berbagai kasus dan lain sebagainya, lalu faktor itu kita bisa memperbaikinya di masa-masa yang akan datang.

Saya kebetulan di Panja Penyelenggaraan Haji dan Umrah, saya mendapat masukan banyak sekali, saya ketemu teman-teman ICW lalu ada teman-teman dan lain sebagainya dan ini betul-betul demi muru'ah, demi apa Kementerian Agama sendiri sebagai penyelenggara haji dan umrah, saya rasa kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk lalu memperbaikinya di masa-masa yang akan datang.

Terima kasih. Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Maman.


18

Selanjutnya Pak Choirul Muna dipersilakan. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA):

Terima kasih, Pimpinan. Pimpinan, Ketua Anggota DPR Komisi VIII, Rekan-rekan semuanya yang terhormat, Pak Dirjen serta jajarannya yang kami hormati juga,

Menarik persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah umroh. Saya kadang-kadang dalam hati ini banyak bertanya Pak karena di sini-ini ada judul besar namanya Dirjen PHU. Nah, PHU-nya ini, "U"-nya ini kenapa? Ini selalu ribut dan tidak tuntas dengan masalah-masalah ini. Oleh karenanya, berarti bahwa masalah umroh ini, ini penanganannya kurang optimal. Oleh karenanya, saya sangat mengharap dari Pak Dirjen serta jajarannya bagaimana kalau namanya membentuk tertentu yang berhubungan khusus dengan masalah umroh karena tambah lama ini tambah krusial. Tambah krusial persoalan masalah umroh yang ada.

Kemudian masalah kalau namanya kita bicara masalah haji di sana itu dari sewa, layanan yang dulu, yang sekarang itu menjadi blocking time. Blocking time ini berarti kalau tidak salah itu sampai 2,5tahun atau berapa itu kalau tidak salah Mohon penjelasan masalah ini? Kalau tidak salah itu jadi tidak pertahun tapi sewa setengah musiman. Jadi kalau namanya sewa setengah musiman ini manakala hotel itu tidak digunakan oleh haji itukan bisa nanti kalau digunakan oleh umroh yang ada dengan penanganan-penanganan termasuk pengawasan-pengawasan dari kita permasalahan itu. Jadi dalam artian untuk optimalisasi masalah umroh yang ada.

Kemudian saya juga seperti apa yang pernah saya katakan, Pak. Disamping kita itu juga masalah pelayanan haji apa itu masalah BPIH itu diturunkan tapi pelayanan masalah haji itu ditingkatkan Nah, kalau kita persoalan-persoalan masalah BPHI yang ada disana itu khususnya di Madinah itu kurang begitu memenuhi syarat persoalan, ada yang namanya kita melihat itu ada oksigen yang macet, kemudian ada tempat-tempat yang sudah lusuh tidak karuan, banyak debunya dan yang lain sebagainya. Apakah tidak dipikirkan kalau misalkan persoalan-persoalan masalah BPHI ini bisa nanti dijadikan satu persoalan dengan masalah umrah karena tidak menutup pemikiran bahwa jama'ah-jama'ah umroh yang begitu banyak yang ada disana, itu juga kadang-kadang membutuhkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan yang ada di Madinah maupun di Mekah begitu. Oleh karenanya, kalau namanya ini bisa dioptimalkan berarti paramedis punya kita, dokter-dokter punya kita yang ada disana, itu bisa difungsikan setiap harinya sampai nanti itu termasuk juga masalah penanganan ibadah haji. Jadi umrah dan haji itu bisa masalah BPHI bisa dioptimalkan. Ini persoalan-persoalan masalah yang ada disana.

Kemudian saya mohonkan Bapak Dirjen bahwa dulu Pak Dirjen mengatakan atau Pak Menteri mengatakan bahwa akan diumumkan travel-travel biro yang nakal yang tidak mendapatkan izin dan nakal itu di-online. Kita harapkan, mohon maaf Pak Dirjen, bahwa ini jangan di online saja, perlu ditempel di mana-mana, syukur apa itu diketahui oleh khalayak banyak bahwa nanti itu inilah yang betul-betul berizin dan memang apa itu termasuk travel yang layak untuk melayani jama'ah. Nah, ini banyak dari orang-orang yang ketipu karena tidak tahu mana sih yang berizin dan mana yang tidak karena hanya di-online, orang-orang kampung tidak tahu online. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada.

Kemudian mohon maaf Pak Dirjen, ini memang ada travel-travel yang nakal, ada travel-travel yang resmi itu memberikan apa itu visa pada travel yang tidak resmi itu sejumlah $10. Nah, ini perlu pengusutan-pengusutan persoalan-persoalan semacam itu.

Kemudian yang terakhir apakah cocok dengan perkataan moratorium haji. Jadi ini kok kayaknya kalau mau moratorium itu kayak mau bongkar semuanya kayak gitu. Kalau menurut saya itu


19

lebih cocok dengan constrain batasan seseorang yang mau naik haji. Jadi batasan seseorang yang mau naik haji itu hanya sekali itu berarti suatu constrain kayak gitu bukan moratorium. Kalau moratorium kan rasanya kayak membongkar semuanya. Terima kasih. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Choirul Muna. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .

Selanjutnya Pak Fauzan dipersilakan. Iya, soalnya kayaknya mau berhenti begitu kirain sudah selesai, mohon maaf. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.KOM,I): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabakatuh.

Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pak Dirjen dan jajarannya.

Tidak usah diperkenalkan Pak tetapi persyaratannya memang harus begitu katanya. Nama Haji Achmad Fauzan Harun dari Dapil DKI I Jakarta Timur. Nomor Anggota 512. Kalau tadi Pak Ketua tadi kan peraturannya kan mustinya 3 menit tapi Ketua, saya hitung 15 menit. Tidak berlaku ya?

Yang sering ditanya Pak Dirjen di Dapil saya itu, kapan bisa melunasi? Saya jawab nanti nunggu Keppresnya. Kapan Keppres-nya begitu? Nah, ini sama dengan Pak Ketua saya juga kita sudah sama-sama berkomitmen agar Keppres ini cepat keluar sehingga pelayanan kepada masyarakat terpenuhi dengan baik. Pak, Komisi VIII sudah sesuai dengan waktunya tepat sehingga dikebut malam-malam terus harus bekerja karena mengejar waktu tetapi ketika ini sudah di sampaikan kepada Kementerian Agama tapi Keppresnya tidak kunjung tiba walaupun tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan. Mudah-mudahan kepastian itu bisa tepat Pak. Jadi kalau kita ditanya udah minggu depan lah sudah bisa melunasi itu. Itu yang di Dapil saya.

Yang kedua. Selisih perhitungan tadi dianggap sudah clear tapi hati-hati Pak nanti menyulitkan Bapak sendiri kalau memang ada poin-poin yang tidak masuk di dipaksakan. Kalau kita sih sebagai Anggota Komisi VIII senang-senang saja dengan selesai komitmen kita dengan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Agama dan para Pimpinan Komisi VIII. Tapi kalau nanti di belakang hari ada kesulitan, kesulitan Bapak, kesuiltan kita juga. Jadi dijelaskan digambarkan secara mendetail kira-kira apa yang akan terjadi dalam perhitungan biaya.

Kemudian gugatan poin ketiga gugatan dari persewaan pemondokan, Pak. Bapak bisa menghitung kesalahan apa yang terjadi di kita kalau memang kita tidak pernah melakukan kekeliruan, ya memang kita cukup dengan menjawab tetapi kalau kita sudah masuk ada kekeliruan kita, ini harus bisa dijelaskan kepada Komisi VIII sehingga Komisi VIII juga bisa memberikan solusinya begitu karena kemarin kan pembatasan dari Komisi VIII bahwa ini tidak perlu di sewa karena begini begini begini. Lalu ternyata di lapangan ada yang komplain. Nah, komplain ini bisa juga dilakukan oleh Kementerian


20

Agama melanggar aturan. Kalau kita baru tawar-menawar, itu sebenarnya belum melanggar kalau kita baru tawar-menawar. Tapi manakala sudah deal, ya oke sekian. Nah lalu tidak dilanjutkan ini kekeliruan Kementerian Agama.

Yang keempat, saya seringkali ditanyakan oleh para jama'ah yang ada di dapil saya, Pak dirjen, kuota haji yang usianya 75 tahun sehingga banyak yang mau nitip Pak, oke. Jama'ah saya ada yang umur 79 Pak bukan 75 lagi. Oke saya bilang nanti saya sampaikan ke Pak Dirjen. Ada yang 79, ada yang 76, begitu, Pak. Jadi saya itu sudah menjanjikan, Pak Dirjen, jangan sampai saya dipermalukan oleh Pak Dirjen. Saya sudah menjanjikan sesuai kesepakatan dengan Pak Dirjen disini bahwa umur 75 keatas bisa dibantu. Jadi ingin memastikan dari Pak Dirjen.

Yang kelima tentang Undang-Undang, tidak apa-apa ya? KETUA RAPAT:

Pak nanya dulu, sampai 10 atau apa tidak? F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.KOM.I):

Bapak Saleh Ketua itu tidak di stop, saya kok di stop. KETUA RAPAT:

Pak, sebentar dulu Pak saya tanya dulu Pak, sampai 5 atau nanti sampai F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.KOM.I):

Sampai 7 Bu. KETUA RAPAT:

Bukan sampai 10 ya? F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.KOM.I):

Ga ada, 7 tapi Pak Dirjennya kesana, ga apa-apa ini? Bukan, jadi begini Pak. Saya ingin ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang haji kita itu memang masih ada klausul yang harus ditampung. Seperti begini, bagi Pak Ketua, bisa meneruskan ya? F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Saya ini harus meluruskan juga Pak ini Fauzan ini, kenapa kok ke saya terus, ini yang disana, yang ... itu Pak. Kemudian yang kedua, soal Panja RUU Pak, nanti kita urus lagi setelah ini, jangan jadi karena Panja RUU Pak, nanti kita urus lagi setelah ini. Jangan jadi karena Panja RUU kemana-mana ini ceritanya. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH.,M.KOM.I): Oke, saya hanya menyampaikan begini Pak. Saya banyak yang menyampaikan. Coba kalau ada perubahan undang-undang Haji, tolong dimasukkan salah satu pasal yang membolehkan kuota itu


21

untuk forum KBIH, nah itu. Nanti terserah Pak Dirjen kira-kira pantasnya dikasih berapa. Menurut saya ini akan bijak pemerintah manakala memberikan porsi kepada KBIH itu karena untuk menuntun disana. Kesiapan dari ketua Kloter, kemudian tenaga pembimbing ibadah yang diadakan oleh Kementerian Agama itu membimbing sebanyak 450 itu menurut pengalaman saya itu masih kurang. Oleh karena itu perlu ada dari pihak KBIH, itu usul saya, tolong dicatat Pak. Dan yang keenam, pembatasan haji Pak. Menurut saya, maaf Pak ketua, memang sering banyak yang tanya pembatasan haji tapi tolong tahun ini jangan dulu Pak karena masih transisi dan bagaimana konsep Kementerian Agama. Orang-orang yang sudah daftar padahal mereka sudah haji. Jadi jangan sampai menjadi heboh Pak. Kalau sudah mendaftar maka tidak berlaku aturan ini, kan begitu. Jadi yang berlaku itu nanti tahun depan, begitu kira-kira Pak usulannya, usulan saya. Usulannya, saya kan dari Komisi VIII mewakili Dapil saya yang menyampaikan begitu, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ini Pak. Sebetulnya ini semua sudah ditanyakan tentang pemberian perizinan kepada yang baru. Memang Pak, ketika saya masih berkecimpung di Kementerian Agama, itu ada moratorium Pak karena saking banyaknya KBIH, banyaknya travel umrah yang susah diatur maka kebijakan menteri pada saat itu di tawakuf-kan. Oleh karena itu memang sudah saatnya Pak karena zamannya sudah terbuka benar, dibuka lagi kemudian tentu harus betul-betul selektif dan apa seperti usul kawan-kawan, kalau memang mereka itu bermasalah, segera ditutup walaupun memang kita tahu Pak, mereka sudah ditutup travelnya Pak, mereka mendompleng dengan travel orang lain. Ini juga harus ada aturannya itu supaya mereka kalau sudah memang dia tidak punya travel, jangan sampai bisa mendompleng dengan travel yang lain. Saya sudah sesuai janji, 7 item. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua, kawan-kawan Anggota. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau qira’ah, sab’ah, kalau Pak Fauzan sudah. Makanya saya tadi tanya, tidak sampai 10 kan Pak? Baiklah, selanjutnya Pak Samsu Niang. Pak, tidak sampai tujuh lagi kan? Terima kasih Pak. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII bersama Anggota DPR RI dari Komisi VIII. Yang saya hormati Pak Dirjen beserta jajarannya. Nama saya Samsu Niang, Dapil Sulawesi Selatan II, Soppeng, Wajo, Bone dan sekitarnya. Nomor Anggota 227. Setelah mencermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dengan tanggapan-tanggapan dari semua Anggota DPR, saya berpikir bahwa pengawasan dari Kementerian Agama ini tidak maksimal. Saya ulangi kembali, pengawasan dari Kementerian Agama ini tidak maksimal karena banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ini khususnya di kampung saya ini Sulawesi Selatan, banyak hal yang perlu saya sampaikan karena tidak berjalannya suatu sistem atau pengawasan yang baik sehingga terjadi persoalan-persoalan yang seperti tadi yang digambarkan oleh Anggota DPR, saya tidak akan mengulangi lagi.


22

Yang pertama adalah ada fenomena lagi yang terjadi di Sulawesi Selatan itu ada penggunaan visa dan paspor itu memakai paspor luar negeri, tidak lagi memakai paspor Indonesia karena antrian panjang jamaah haji ini, dia nyebrang ambil paspor luar negeri. Ini tersusun rapih dan terselubung dan ini dibiarkan oleh Kementerian Agama. Ini bisa membahayakan, bisa mencemarkan nama baik Indonesia terhadap pemerintahan Arab Saudi, ini fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan untuk haji dan itu kayaknya rapih caranya ini dan terselubung ini dan ada pembiaran seperti itu. Ini karena kurangnya pengawasan. Apakah tadi itu yang disampaikan oleh Pak Kyai Maman, ada suap menyuap saya tidak tahu, ini mungkin Kemenag atau Dirjen PHU ini mencermati hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua. Persoalan pondokan, kami pun juga Fraksi PDI sudah melapor kepada bapak presiden bahwa bukan pemilik presiden tetapi wajib bagi Fraksi PDI melaporkan seperti itu, ada hal yang menjadi bertentangan dengan kami terkait dengan sewa pondokan. Sewa pondokan yang menurut Kementerian Agama bahwa sewa pondokan itu DPR dalam hal ini Komisi VIII yang tidak menyetujui 5 tahun begitu. Jadi waktu itu saya katakan kalau di DPR Komisi VIII, kita pada dasarnya akan setuju kontrak pondokan itu 5 tahun maupun katering dan transportasi tapi ini laporan Kementerian Agama, ini saya mau klarifikasi ini, ini Komisi VIII tidak pernah bilang seperti itu. Ini yang menjadi klarifikasi dari kami apa betul dari Komisi VIII yang sekarang atau yang lalu, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Kemudian yang kedua terkait umrah. Di Sulawesi Selatan itu cukup besar memang, cukup fantastis umrah yang disana itu sekitar 5000 per bulan itu orang umrah di Sulawesi Selatan dan sekali lagi banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi disana sehingga banyak yang terlantar jamaah umrah disana, ini akibat tadi regulasi-regulasi yang tidak maksimal sehingga banyak jamaah-jamaah disana itu yang terlantar, yang seperti tadi yang kemarin dari Singapura, itu kebanyakan dari Sulawesi Selatan. Olehnya itu barangkali memang perlu ada regulasi yang maksimal yang dilakukan oleh Dirjen PHU ini dalam rangka untuk mengantisipasi ini. Jadi sekali lagi evaluasi dan pengawasannya ini saya kira memang perlu diperketat supaya persoalan-persoalan ini karena ini saya anggap persoalan klasik, jadi perlu dicermati dan diperbaiki aturan-aturannya sehingga tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini ada lagi ada travel yang namanya Abu Tour namanya itu yang sekarang lagi booming di Sulawesi Selatan itu dengan menjual paket yang sangat murah, ini yang saya khawatirkan bisa lagi, mungkin bisa lagi mengecoh masyarakat dengan harga yang murah, dengan menjual paket satu tahun itu, ini booming sekali ini Pak, tidak ada lagi. Maksud saya minimal ada perhatian dari Kemenag ini untuk melihat atau memanggil ini, travel ini apa betul apa yang paket yang dijual itu seperti biaya yang sangat murah itu bisa menaikkan umrah seperti itu. Ini yang paketnya sangat murah, tidak usah saya sampaikan sekian tapi sangat murah, tidak sesuai dengan apa yang lazimnya itu. Jadi ini booming sekali Pak, banyak sekali yang mendaftar orang disini dan kalau ini terus tidak ditegur, bisa saja seluruh Sulawesi Selatan mendaftar ini, ini bisa bermasalah ini, uangnya bisa. Alasan inilah dan yang lain sebagainya, ini yang menjadi perhatian barangkali kepada Dirjen PHU untuk dalam rangka untuk mencari solusi ini supaya jangan menyebar ini travel-travel yang seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsu Niang. Selanjutnya Pak Kuswiyanto dipersilakan.


23

F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kuswiyanto, Dapil IX Jatim, Tuban, dari Fraksi PAN. Yang saya hormati Ibu Pimpinan dan Pimpinan yang hadir pada kesempatan ini. Anggota, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin tanya yang ringan-ringan saja. Salut sama Pak Dirjen yang tadi ada persoalan selisih akan diatasi sendiri oleh Ditjen Kementerian Agama. Mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk kita semua. Yang berikutnya. Saya sesungguhnya ingin tahu kesiapan-kesiapan mutakhir. Tentu secara umum ringan-ringan saja termasuk instrumen yang sudah disiapakan untuk mengurangi kuota yang tidak bisa dimanfaatkan. Kalau kemarin kan sudah bisa ditekan sampai 700, yang semula kan ada 1500. Kuota yang tidak dimanfaatkan akibat meninggal, akibat sakit dan lain-lain. Harapan kita ke depan itukan semakin betul-betul diperkecil. Ini tentukan ada instrumen-instrumen yang disiapkan sehingga rapat kita kalau zero mungkin agak susah tapi paling tidak 100 masih bisa ditoleransi. Kalau 700 masih terlalu besar. Yang berikutnya tentang umrah. Saya membayangkan karena Kemenag itu punya institusi sampai di tingkat bawah, sampai di tingkat KUA. Barangkali pada kesempatan ini diputuskan pada rapat kesempatan ini, ini harus ada pendataan karena pengumuman di masyarakat itu sesungguhnya kan waktunya agak panjang dan saya yakin itu di Kemenag Kabupaten/kota, KUA mesti tahu itu. Jadi saya kira mohon maaf saya kira perlu berkirim surat barangkali ke kabupaten/kota sampai ke KUA bahwa KUA yang punya izin, travel yang punya izin untuk penyelenggara umrah ini dan diminta data yang tidak memenuhi itu mana saja. Saya yakin Insha Allah dalam waktu dekat itu akan terekam sehingga ini kan tidak terulang-ulang. Inikan karena hampir setiap tahun inikan ada. Yang kedua barangkali Depag, Kemenag, perlu membikin pos pengaduan yang diawali dengan ini yang sudah berizin. Siapa saja yang menemukan diluar ini segera ditemuka ke Kemenag. Bisa lewat Kemenag kabupaten/kota, bisa Kakan Depag dan lain-lain. Saya yakin kalau ini dilakukan dalam waktu singkat, ini Insha Allah tidak ada yang pretek-pretek begitu karena tadi yang disampaikan oleh bapak kan yang menyampaikan bahwa yang tidak izin kita tidak tahu. Kita berharap paling tidak sebulan ke depan itu ngapunten, ini mudah-mudahan tidak dijawab tidak tahu. Paling tidak ini yang tidak punya izin dan segera akan kita tindak dan lain-lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kus. Terakhir, Pak Iqbal Romzi. Ustadz Iqbal dipersilakan. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII RI yang saya hormati. Bapak Dirjen PHU beserta staf yang hadir pada malam hari ini.


24

Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pada saat reses kemarin, memang diberbagai macam daerah di kabupaten sampai di kecamatan, promosi-promosi umrah ini memang sangat menggiurkan. Kalau bahasa kami itu manis dilidah pahit ditelan, menggiurkan, akhirnya mereka harus menerima kekecewaan yang berkepanjangan. Bahkan sudah Kenduri tapi tidak jadi berangkat. Itu kelas umrah, apalagi terkait dengan haji. Itu juga yang kita kemukakan kepada Kakanwil Kementerian Agama Sulsel. Langkah itu telah diambil, Kementerian Agama provinsi Sumsel telah mengeluarkan kebijakan membentuk desk konsultasi dan pengaduan di setiap KUA terkait dengan masalah umrah, jadi sudah ada. Tinggal mungkin nanti ini bisa menjadi bola atau saya belum tahu juga mungkin kebijakan dari Pak Dirjen seperti itu tapi ini salah satu langkah agar Kementerian Agama hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi bahagian untuk memberikan pengarahan dan solusi terhadap problem yang menimpa mereka. Yang kedua, mentelaah surat dari Abdullah Syekh ini, sama seperti seorang istri yang tahu-tahu dapat surat dari laki-laki lain yang tidak tahu oh ternyata suaminya begitu, kira-kira. Inikan ditujukan kepada Komisi VIII. Merujuk kontrak yang telah disepakati antara kita pada tanggal, sepertinya Komisi VIII ada disini. Siapa orangnya tidak tahu juga. Baru setelah itu ditanda tangani oleh Kantor Urusan Haji di Mekkah. Jadi saya rasa ini juga bisa menjadi bola liar maka pada malam hari ini dipertegas tidak ada kaitan sama sekali dengan personal ataupun mungkin dalam bentuk komisi yang utuh yang terlibat dengan kontrak ini. Saya rasa tidak ada ya, ini juga perlu ditegaskan kalau bahasanya seperti itu “Bainana wa bainakum” kan, ini. Seperti ada tiga pihak begitu. Ini perlu kejelasan juga kan? Kalau ke Kementerian Agama kita sudah mahfum tapi ke Komisi VIII. Saya khawatir nanti yang tadinya itu, para mafia beraksi. Khawatir juga kita dituduh yang tidak-tidak. Kalau jatuh barangkali ke media mungkin salah pengertian juga, wah ini Komisi VIII ini ada juga pada tanggal sekian itu, apalagi sudah dua kali kesitu, ini perlu juga Pak diklarifikasi, sama tidak ada kontrakkan terhadap ini. Jangan-jangan juga, ini juga ada yang bermain juga ya? Mereka sudah bayar dulu barangkali segala macam mengatasnamakan ini, ini juga pencemaran nama baik, prioritas kepada Kementerian Agama juga. Jadi saya rasa ini perlu di-clear kan, baraah terhadap masalah ini di Komisi VIII. Kemudian yang ketiga adalah tentang databased profil pemondokan yang ada. Kita sudah sampaikan kepada perwakilan kita disini dan itu juga sudah cita-cita mereka. Oleh karena itu ke depan kita tidak perlu lagi, sudah ada datanya, tinggal di klik saja jelas berapa kamarnya, segala macam jelas. Ini tolong didorong Pak Dirjen, sempurnakan sistem yang ada sehingga ini bisa membantu separuh pekerjaan kita. Ini katanya sudah tahun kemarin. Sekarang sudah waktunya masih awal. Tolong didorong betul sehingga kita kesitu tidak meraba-raba, jangan nanti pengulangan lagi, pendataan lagi dan lain sebagainya walaupun mungkin terjadi renovasi besar-besaran di Mekkah dan Madinah, ini juga perlu antisipasi. Kemudian terkait dengan travel yang liar ini. Saya juga pernah menyampaikan pada waktu itu dan perlu ditindak tegas. Ini ada pantunnya Pak. Sungguh tergiur murah membayar Cari uang disetor bergegas Usut tuntas travel yang liar Bagi yang melanggar ditindak tegas. Apa dijadikan kesimpulan ketua ini? Pantun ini? Coba-coba sekali bentuk pantun pula kesimpulan itu kan? Ini penting ini karena Masha Allah barangkali, tinggal kita ditinggal shalat saja yang belum dinodai ya. Yang lain-lain sudah juga ini ceritanya itu. Kalau sudah haji, umrah, Masha Allah, menggunakan ghirah mereka untuk berhaji, beribadah tapi pihak yang lain bukan itu maksudnya, mencari keuntungan bahkan penipuan yang terjadi. Kemudian yang terakhir. Saya doakan semoga pelaksanaan haji tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengukurnya itu sebagaimana temuan dari Irjen, ternyata kita belum


25

punya standar, standar penilaiannya. Pelayananannya seperti apa, kriterianya seperti apa termasuk juga memanfaatkan kuota sisa yang hangus itu seperti apa begitu. Mohon, itu kan standar penilaian ini dirumuskan sehingga kita “Oh, pelaksanaan haji tahun ini alhamdulillah baik”. Apa ukurannya? Ada ukuran-ukuran yang jelas. Saya rasa itu Pak yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sifatnya lebih banyak saran. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji maupun juga umrah ke depan. Terima kasih. Allahumma ‘ajlna minnalladzi na yashtimu’nal kaula, fayathabiu ahsana. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Kalau tadi Pak Iqbal terakhir ada yang sesudah terakhir yaitu Bu Ruskati.

Kepada beliau dipersilakan.

F-P.GERINDRA (DRA. Hj. RUSKATI ALI BAAL): Terima kasih Ibu Ketua. Nama saya Ruskati Ali Baal dari Dapil Sulawesi Barat dari Partai Gerindra. Yang saya hormati Bapak Dirjen beserta jajarannya, Ibu Ketua beserta teman-teman Komisi. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Dirjen, tadi telah menyampaikan kepada kita bahwa akan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saya mau mengharapkan juga agar ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia karena ini memang sangat penting. Namanya kita di Saudi Arabia tentu kita libatkan daripada Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya ini dari Dapil Sulawesi Barat, tentunya semua provinsi ada jatahnya, data berangkat naik haji. Bagaimana mengantisipasi calon jamaah haji karena banyak biasa dari daerah atau dari, umpama saya dari Sulawesi Barat ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi Selatan yang datang mendaftar di daerah kami, nanti pada waktu kita berangkat, diberangkatkan jamaah haji baru ketahuan bahwa orang ini bukan dari daerah kita sendiri tetapi dari daerah lain. Karena kita tanya, ibu tinggal dimana? Oh saya tinggal di Kalimantan. Yang lain-lainnya, saya tinggal di Sulawesi Selatan. Samsu Niang juga ada keluarganya yang mendaftar di Sulawesi Barat padahal kita di Sulawesi Barat banyak juga, antri juga sampai 10 tahun. Bagaimana Pak Menteri mengantisipasi yang seperti ini karena tentunya kita kecewa kuota kita diambil kepada orang lain. Mungkin ada, apakah ada calo di Kementerian Agama, di kabupaten atau sekumpul dengan Kementerian Agama yang ada di kabupaten. Apakah dibayar lebih dua kali lipat, tiga kali lipat sehingga dikasih porsi yang seperti itu, itu yang sangat penting yang kita sampaikan kepada Pak Dirjen pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, saya mengulang kembali tadi sudah disampaikan di belakang saya Pak Maman, jadi saya tidak mau mengulang bahwa pelayanan haji ini tentunya ada indikator-indikator kinerja yang kita tahu keberhasilan yang dicapai apakah untuk tahun 2014-2015 ini apakah mundur pelayanan atau ada peningkatan sehingga, karena kita ini, DPR ini melengket daripada pengawasan. Hanya itu saya sampaikan kepada Pak Dirjen. Terima kasih.


26

KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Ruskati. Pak Dirjen. Ini ada sejumlah hal yang merupakan saran dan juga menjadi beberapa pertanyaan. Saya ingin menyampaikan sejumlah hal yang juga disampaikan kepada saya berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Pertama, ada sejumlah daerah yang menyampaikan bahwa porsi bisa didapat, porsi artinya pendaftaran sehingga kemudian, nomor porsi jika setoran awalnya Rp40 juga. Kemudian yang kedua, ini yang dilaporkan Pak ya. Yang kedua, jamaah diminta untuk membuat paspor sendiri padahal dalam indirect cost kita sudah mengalokasi untuk membuat paspor. Ketiga, yang juga dilaporkan adalah terkait tentang vaksin meningitis. Ini juga perlu penjelasan apakah vaksini meningitis tahun ini dibayarkan melalui APBN di Kementerian Kesehatan atau tidak. Yang berikutnya lagi terakhir tentang umrah. Umrah ini harus diantisipasi ke depannya karena tadi istilah umrah murah ini arahnya jadi investasi atau money game dan itu berbahaya. Apakah modelnya MLM atau ada istilah-istilah lain yang saya juga tidak begitu paham untuk mengikutinya. Ini perlu diantisipasi Pak karena kalau dia kemudian jadi investasi, PPIU itu bukan lembaga yang boleh melakukan investasi, oleh OJK juga disebutkan. Kalau disebutkan umrahnya murah, katakanlah jadi Rp13 juta, Cuma sampai naik pesawatnya doang, disananya mau ngapain. Makanya banyak yang terlantar itu mungkin diantaranya itu juga. Mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi keseluruhannya. Kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Dirjen. Jika nanti kurang waktunya kita akan tambah sedikit lagi. Silakan Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Ibu Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ketua serta seluruh Anggota dari Komisi VIII yang saya hormati. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih karena di dalam pertanyaan, komentar, pandangan itu, saya mencatat ada hal-hal yang sifatnya adalah saran untuk perbaikannya, tentu saja akan kami akomodir. Namun ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan sehubungan dengan persoalan tersebut memang perlu untuk diberi klarifikasi supaya lebih jelas. Pertama adalah soal yang muncul disana sini. Beberapa Anggota menanyakan, memberikan komentar yakni masalah Jumaizah. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa Jumaizah telah kita putuskan dan kemudian pertimbangan yang paling utama di dalam menganulir Jumaizah ini adalah karena dia harganya tingi dan kemudian yang kedua kapasitasnya kecil sehingga implikasinya akan mempersulit proses daripada transportasi kesana karena ketika kita mempertimbangkan zona daripada perumahan jamaah itu ada di 6 lokasi, itu sudah mempertimbangkan aspek besaran dari jamaah yang ada di lokasi-lokasi tersebut dengan dibarengi kemudahan transportasi yang menggunakan bis-bis shalawat. Misalnya dapat saya gambarkan seperti di Mahbaz Jin, itu disitu ada konsentrasi jamaah yang cukup besar itu memang karena disitu ada jalur yang tidak belok-belok dari Mahbaz Jin yang notabene haltenya pun juga terlindung oleh atap sehingga jamaah yang menunggu antrian bus itu tidak tersengat oleh panas secara langsung. Dari situ naik langsung lurus masuk kemudian terowongan dan kemudian keluar sudah ada di terminal Bab Ali. Demikian pula yang ada di wilayah Shisa dan Raudhah yang itu satu jalur meskipun itu jaraknya sekitar 4000 an tetapi dari segi aspek ke Haram, itu lebih mudah. Itulah antara lain beberapa pertimbangan-pertimbangan, tidak sekedar ini karena strickly direkomendasikan oleh Komisi VIII untuk


27

dianulir. Jadi kalau belakangan muncul surat seperti ini, itu surat kepada saya juga Pak. Jadi surat itu kepada kami bahwa barangkali, barangkali saya tidak tahu, muncul dugaan macam-macam bisa terjadi karena dia menyebut peristilahan itu begitu fasih. Komisi VIII misalnya lalu Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebagai seorang Arab yang mungkin tidak terlalu familiar dengan terminologi-terminologi administrasi lalu menjadi sangat paham sehingga wajar kalau kami bertanya, ini ada apa dibalik ini tapi langkah telah kita ambil sehingga resiko-resiko yang mungkin muncul, toh disitu belum ada secarik kertas pun yang menunjukkan bahwa kita meneken kontrak dengan Jumaizah. Tadi saya katakan, tradisi disana memang seringkali seperti itu. Ketika kita mengatakan deal secara lisan sudah dianggap bahwa kita telah menjalin komitmen dengan mereka. Inilah wilayah daripada hukum yang bisa debateble. Dan kalaupun dia membawa ke ranah hukum ya itu bagian dari resiko yang mesti harus kita hadapi. Ini bapak/ibu sekalian Anggota Dewan yang saya hormati. Kemudian juga komentar dan saran dari serta pertanyaan serta permintaan jawaban dari Pak Ketua. Yang pertama adalah ini, apakah memang sudah diteken presiden. Memang ustadz, ‘ainul yaqin bahwa tanda tangan presiden saya tidak melihat tetapi saya mengikuti terus prosedur daripada surat itu. Mulai dari di harmonisasi. Untuk harmonisasi ini memang satu prosedur yang tidak boleh tidak mesti diluar itu. Semua produk-produk yang akan dikeluarkan, itu diharmonisasi dari aspek substantif dan aspek redaksi sehingga memang text time ketika kami ke Setkab lalu ke Setneg lalu kemudian tidak bisa langsung ke presiden sebelum dilakukan harmonisasi oleh pihak yang memang otoritatif yakni Kementerian Hukum dan HAM yang itu pada tanggal 15 dan kemudian kami kawal terus dan informasi kami peroleh ketika kami akan ke DPR ini sehingga jawabannya yang tadi saya katakan bahwa tadi jam 4 sudah diundangkan, dikaitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan besok kami akan mengambil copy dari itu karena dia pun harus menyerahkan ke Setkab tapi itu berarti kami dalam persiapan pelunasan sudah lebih firm, lebih mantap, bisa kami melangkah karena secara yuridis sudah ada Perpres dari Presiden. Kemudian dari segi waktu pun kami masih ada longgar, ini masih akhir Mei, masih ada Juni, Juli kemudian kita bisa pakai untuk ancang-ancang keberangkatan kloter pertama yang akan kita lakukan pada tanggal 21 Agustus yang akan datang. Kemudian yang kaitannya dengan umrah yang ini komentar serta pertanyaan disana sini yang cukup signifikan dan memang ini akibat dari adanya booming umrah di satu sisi tetapi masalah muncul bertubi-tubi dan itu pada hakekatnya sangat merugikan jamaah kita. Pertanyaan pertama kita mengapa ada travel yang tidak berizin lalu bisa memberangkatkan. Jadi kalau dari perspektif undang-undang memang seharusnya tidak boleh karena ini pelanggaran hukum Pak tetapi kalau bertanya mengapa, memang kaitannya dengan ada peluang lalu ada respon yang dilakukan oleh para pemilik travel baik yang berizin maupun tidak berizin. Nah, sekaligus kami ingin menjelaskan kepada forum ini bahwa semenjak tiga bulan yang lalu, kami telah membikin satu website, mengintegrasikan website mengenai umrah ke website www.hajj.kemenag.go.id yang kemudian pada halaman pertama ada satu fitur mengenai mengetahui umrah yang berizin. Jadi sudah kami lakukan penyuluhan kepada publik dan kepada masyarakat untuk bagaimana mengetahui umrah yang berizin. Yakni ketika kita klik kotak itu, kotak mengenai penyelenggara umrah atau BPIU maka akan muncul menu, kita cukup diminta mengetik dengan huruf kapital nama umrah tertentu lalu setelah kita ketik, kita enter. Kalau itu kemudian muncul dalam daftar itu berarti umrah berizin tetapi kalau kemudian file not found, itu berarti umrah itu tidak berizin. Itu memang diakui sosialiasinya ini dalam bentuk yang seperti itu disamping, bapak/ibu sekalian, walaupun belum launching secara luas tetapi kami telah menyampaikan informasi publik seputar kiat-kiat untuk melaksanakan umrah yang mungkin bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu yakni yang kami istilahkan dengan 5 PASTI. Jadi kampanye 5 PASTI. Apa itu? Yang pertama adalah pastikan travel umrah berizin. Yang kedua, pastikan tentang layanan jenis paket dan layanannya. Yang ketiga, pastikan visanya karena visa ini yang melayani adalah biro travel yang memiliki hak untuk menjadi provider visa. Jadi kalau seperti yang kemarin, itu memang ada kesalahan yang tidak hanya ditimpukan kepada biro travel yang tidak berizin bapak/ibu sekalian tetapi kesalahan juga ditimpukan kepada biro travel yang memiliki otoritas sebagai provider visa yang memberikan kepada travel yang tidak berizin dan ini juga termasuk akan kami tindak, sekarang dalam proses yang

http://www.hajj.kemenag.go.id/


28

travel yang memberikan visa kepada yang tidak berizin dalam proses akan difinalisasi mengenai sanksi karena dia sudah melanggar dua kali Pak, jadi itu. Kemudian yang JMPI tadi Pak. Memang JMPI itu sampai detik ini protab kami adalah karena dia melanggar undang-undang lalu kepada Bareskrim. Dan setelah pelaporan lalu kemudian kami dipanggil untuk klarifikasi. Nanti saya sudah koordinasi dengan teman-teman, manakala sudah ada inkrach dari keputusan ini, kami akan umumkan kepada publik mengenai biro travel yang telah menelantarkan publik dan telah memperoleh sanksi dari kita. Sementara perlu saya sampaikan juga sebenarnya sudah ada biro travel yang mendapatkan sanksi kita karena pelanggaran ringan itu seperti tujuh yang telah memperoleh sanksi yaitu Al Aqsa Ji Seluruh Dakwah, Mulya Wisata, Panji Kencana dan ini sudah saya sampaikan ke media untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini antara lain bagian dari upaya kita untuk melakukan enforcement kepada biro-biro travel yang ada dan kemudian berpraktek melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Mengenai data umrah, terima kasih Pak, tentu kami akan follow up bagaimana kita melakukan proses pendataan mengenai ini. Kemudian. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Pak Dirjen. Sedikit, sekaligus ini karena menurut saya ini penting karena tujuan rapat ini sebetulnya salah satu diantaranya itu tadi ada empat pertanyaan itukan ini salah satu pertanyaan kita soal umrah ini. Tadi kan Pak Dirjen menjelaskan, kami tidak tahu kenapa kok masih ada orang yang memberangkatkan padahal tidak ada izin kan. Inikan ada keinginan masyarakat bahwa ingin berangkat umrah itu. Menurut saya memang tadi ada usulan dan waktu saya dialog di televisi bersama Irjen kalau tidak salah, saya sudah sampaikan memang perlu ada meja khusus di Kementerian Agama Pak soal pengaduan masyarakat. Jadi jangan dia mengadu ke DPR, menurut saya tidak pas Pak. Jadi harus misalnya website tadi itu harus ada juga pengumuman. Bila ditemukan ada unsur penipuan atau ada dugaan penipuan, dia melapornya ke Kementerian Agama. Lalu kalau ternyata kemudian terbukti setelah diteliti memang dia menipu atau ada unsur penipuan, itu segera dilaporkan karena bapak sendiri sudah mengakui itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu saya kira tidak salah Kementerian Agama melakukan itu dan yang ingin saya tekankan dalam pertemuan ini adalah ada tindakan yang memang akan dilakukan oleh Kementerian Agama berkaitan ada jaminan nanti biar disampaikan ke publik bahwa Kementerian Agama sudah melakukan langkah-langkah positif, misalnya tentu dengan cara tadi itu untuk menyelesaikan masalah ini karena kalau ini tidak selesai, nanti bolak-balik ini Pak Dirjen pusing juga, kita sedang mempersiapkan haji secara serius lalu ada yang begini, itu kan menyita perhatian dan tenaga yang luar biasa menurut saya. Jadi saya inginkan adalah bahwa ada semacam langkah-langkah tadi itu, kepastian misalnya bahwa JMPI misalnya sekarang sudah di Bareskrim dan akan ditindak. Yang kedua, itu tidak mungkin kalau misalnya ada catatan izinnya di Kementerian Agama, izin operasional suatu travel tertentu kalau Dirjen atau Kementerian Agama mengatakan tidak tahu Pak. Oh ini kami tidak kenal, tidak mungkin karena izinnya ada disini dan alamatnya ada. Misalnya seperti itu, jadi itulah perlunya ada meja tadi, meja pengajuan itu supaya ini jangan sampai terulang lagi Pak. Kalau ini terulang lagi, malu kita ini. Saya memberikan catatan khusus soal ini bahwa jangan sampai ada lagi pengulangan-pengulangan kasus seperti ini. Caranya bagaimana? Itu travel-travel yang bodong itu, itu harus segera ditertibkan Pak. Saya kira banyak itu, ini yang ketahuan ini yang seperti ini, yang tidak ketahuan? Kebetulan dia mampu mungkin misalnya dan inikan bisnisnya menggiurkan ini dan banyak orang yang akan melakukan itu karena itu harus ada sanksi tegas. Sekali-sekali memang dipenjara itu 10 tahun, 15 tahun supaya selesai karena kalau tidak pernah dilakukan tindakan tegas, ini tidak akan selesai. Jadi maka saya ini menekankan sekali dalam rapat ini, kalau perlu, itu


29

nanti dibuat sebagai salah satu keputusan rapat ini bahwa Kementerian Agama akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi tidak terulangnya kembali kasus-kasus penelantaran jamaah umrah kita di Saudi atau dimana sajapun berada. Saya kira itu catatan saya Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Dilanjut Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak Ketua. Mengenai desk aduan ini dan sekaligus tadi juga komentar dari yang lain akan kami koordinasikan dan kami follow up dengan substansi yang berkaitan dengan informasi pada publik seputar biro travel yang tidak berizin dan biro travel yang izin dan kemudian sekaligus juga aduan karena ini yang satu ini acapkali sulit yaitu aduan masyarakat seputar kalau mereka dirugikan oleh satu travel. Jadi kadangkala fenomena itu sudah mengemuka tetapi aduan dari masyarakat itu tidak ada karena tidak memiliki keberanian untuk itu. Terhadap yang seperti itu yang kami lakukan, kami yang akan pro aktif Pak. Jadi misalnya waktu kasus Al Jisr, Al Aqsa itu yang sudah kita kasih sanksi itu, masyarakat tidak ada yang mengadu padahal sudah hebohnya bukan main seperti itu. Akhirnya kami melalui perwakilan kami yang ada di Saudi, Kantor Urusan Haji disana yang pada waktu itu menangani langsung, itu yang saya jadikan untuk menyampaikan laporan kepada Bareskrim. Jadi saya tentu berterima kasih kalau ada rekomendasi tadi bahwa perlu adanya semacam desk untuk secara spesifik menangani ini karena memang akhir-akhir ini meningkatnya jamaah umrah itu bukan main Pak. Jadi misalnya 2014 itu sekitar 700.000 jamaah umrah, tentu ini akan meningkat secara signifikan akibat antrian. 2014 itu 700.000, tahun 2013, 714.032. Lalu kemudian 2012, 512. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Maaf Bu Ledia. Ini yang 700 sekian itu, itu warga negara Pak, itu tidak boleh itu. Saya dari dulu kalau yang urusan angka ini, coba lihat itu negara lain Pak. Satu saja warga negara dia sesat di Indonesia ini, sesat saja begitu, itu dicari sampai kemana-mana. Kita ini jamaah umrah, iya kan dan harus dilindungi dan mereka bayar. Maksud saya itu soal pendataan itu juga dimasukkan dalam rekomendasi kita pada rapat ini menurut saya. Jangan sampai ada orang keluar negeri kita tidak tahu. Inikan bisa koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan mereka kan tahu ini mau kemana ini, jangan-jangan nanti tiba-tiba sudah ke Syiria, ke Iraq, segala macam itu. Inikan belakangan juga ada isu-isu begitu. Inikan belakangan juga ada isu-isu begitu. Saya ditanya itu pusing juga jawab itu. Ada yang ke Turki ditangkap sekian orang, kita harus ngomong kan. Tentu kita minta, selalu kita meminta kepada Pemerintah, selalu mendesak Pemerintah, selalu ini. Saya sekali-kali kita mengapresiasi begitu lho, mengapresiasi Dirjen Haji yang sudah mendata secara detail jumlah jamaah umrah kita, kan mantap itu kalau begini. Ini selalu mendesak, mendorong iya kan? Meminta, memanggil. Kita akan segera panggil Dirjen Haji begitu. Maunya tidak usah dipanggil kan bisa lewat telepon saja begitu kan? Tapi kalau datanya tidak jelas, ini mungkin menurut saya, ini betul-betul soal pendataan dimana-mana di seluruh Indonesia paling kacau Pak soal data. Jangankan yang soal umrah-umrah ini Pak, jumlah penduduk di Indonesia tidak jelas. Jumlah data miskin saja sampai hari ini kami masih bingung. Pakai data mana, BKKBN, Bappenas, apa Mensos, Menkes atau apa itu, bingung. Jangan terulang, untuk umrah inikan satu pintu, Kementerian Agama. Itu mungkin menurut saya lebih mudah. Jadi ini soal pendataan jangan sampai ada orang sesat, hilang ini. Apakah 15, apakah 13 yang hilang atau 11. Ini soal yang terlantar ini, mohon maaf ini ada angka 41, ada 39, terakhir tadi katanya ada 53. Ini yang mana yang betul data ini, kan begitu. Supaya ini jangan terulang-terulang begitu, itu saya kira soal pendataan itu penting.


30

Makanya yang resmi-resmi itu, itu yang harus didata. Berapa dia setahun memberangkatkan, berapa sebelum memberangkatkan, itu didata, dijumlahkan, makanya perlu ada desk tadi. Dia akan kasih laporan kepada Pak Dirjen, Pak Dirjen tidak pusing. Jadi tiba-tiba Anggota Komisi VIII telepon Pak Dirjen, saya ditelepon ini, ada yang menanyakan begini, Pak Dirjen langsung menjawab, sekian begitu. Terima kasih Pak Dirjen. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Maman. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Saya hanya ingin menguatkan saja. Permintaan saya yang pertama adalah data kasus-kasus penyelenggaraan haji selama 10 tahun tetapi juga yang kedua, ada tidak penelitian atau semacam investigasi terhadap kekisruhan penyelenggaraan umrah. Misalnya kita bisa mengidentifikasi siapa pemain-pemainnya karena beberapa pemain-pemain lama, yang kedua modusnya bagaimana. Lalu kasus per kasus siapa korbannya karena kalau kita biarkan, arahnya orang Indonesia itukan selalu reaktif, bukan pro aktif. Kalau ada kasus ramai, setelah itu dibiarkan. Ini tidak hanya sekedar di umrah ya, kasus-kasus pelanggaran HAM, kekisruhan dan lain sebagainya, kita pasti reaktif, tidak pro aktif. Saya ingin ada semacam investigasi, 10 kasus setahun terakhir, satu haji, yang kedua umrah sehingga nanti saya akan beri juga, kasih masukan juga beberapa kasus yang saya ketahui karena saya sedih ada orang-orang tua yang harus kita selamatkan waktu pas saya suatu kali umrah, dia datang ke Mekkah ternyata tidak ada hotelnya lalu saya berkali-kali lihat ada orang yang mau, sudah ada di bandara tidak bisa berangkat karena memang tidak ada tiketnya dan yang lain sebagainya. Saya nanti, kantor NGO saya juga akan mencoba menginvestigasi ini tetapi alangkah lebih baiknya kalau ini keluar dari Dirjen Haji dan Umrah.

Jadi saya minta mudah-mudahan ini disepakati teman-teman di Komisi Pak Ketua dan Pimpinan, mengelaborasi, menginvestigasi 10 kasus terakhir penyelenggaraan haji dan penelitian terhadap kekisruhan umrah ini. Mudah-mudahan ini disetujui di Komisi ini sehingga kita tidak akan terus menerus, ya itu tadi reaktif. Reaktif lagi seolah baru lagi, baru lagi, ini kasus yang berulang-ulang dibiarkan dan lain sebagainya termasuk sampai sejauhmana nanti pihak Kepolisian menindaklanjuti disamping pemain, modus, korban lalu juga penanganan. Jangan-jangan penanganannya asal, Oh tiba-tiba ada berita di satu online bahwa jamaah yang disandera itu sudah di tanah air. Kayaknya sudah selesai begitu, belum selesai karena baru orang pulang ke rumahnya. Apakah kasus ini itu diungkap dan lain sebagainya. Saya sempat ber-whatsapp-an dengan salah satu petinggi Polri, mereka bilang ya memang kita harus lebih bersinergi dengan teman-teman di Kemenag, penyelenggara dan sebagainya. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Maman.


31

Bapak/ibu sekalian. Kita tadi menyepakati pukul 22.30 WIB. Kita masih harus perpanjang. Kita sepakati sampai pukul 23.00 WIB sudah dengan membahas kesimpulan ya? Sepakat?

(RAPAT: SETUJU) Dipersilakan Pak Dirjen melanjutkan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI:

Kami lanjutkan yang krusial juga yang disampaikan tadi. Itu JMPI yang menurut informasi sudah melakukan pengumpulan terhadap jamaah umrah yang berminat melalui dia. Setelah dia berada dalam kasus begini, maka penanganannya dia tidak bisa memberangkatkan. Tidak ada kasus pun dia tidak berhak. Jadi apalagi sekarang ada kasus harus sudah ditangani polisi. Jadi itu kalau pun dia sudah mengumpulkan maka jalan keluarnya adalah supaya bisa diserahkan kepada travel yang memiliki izin. Hanya persoalannya modus dia untuk mengumpulkan itu seperti apa? Tarifnya seberapa, ini yang mesti harus diinvestigasi lebih lanjut. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Begini Pak Dirjen. Ini kan serius ya kasus ini. Kalau 1000 orang kali 18 juta saja, itukan dahsyat itu. Maksud saya begini, bagaimana kalau Kementerian Agama membuat pengumuman atau pernyataan bilamana ada calon jamaah umrah yang sudah menyetorkan uang ke JMPI itu, segera melaporkan. Melaporkan ke Kementerian Agama lalu Kementerian Agama mem-follow up ke Kepolisian, Kepolisian bisa tangkap ini uangnya kemana, nanti besok-besok dia hilang. Kan tidak mungkin satu orang pemainnya ini, pasti banyak. Maksud saya itu, minimal kan kelihatan itu ada langkah konkrit dari Kementerian Agama untuk mengatasi ini. Saya sebetulnya kasihan juga ini Kementerian Agama terlalu banyak mengurusi ini. Kita fokus haji, jadi maka itu-itu saya kira salah satu yang penting juga untuk dijadikan catatan. Kasihan nanti kalau para jamaah kita yang rugi lagi. Begitu Pak Dirjen.

Terima kasih. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak Ketua. Memang seperti yang bapak ketua sampaikan tadi dan sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi Pak Choirul Muna mengenai nomenklatur lembaga, inikan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sehingga logika sederhana dari masyarakat itu, umrah juga akan ditangani sebanding dengan penanganan haji tapi kenyataan Pak, ini harus saya sampaikan apa adanya Pak. Haji itu ditangani dari hulu sampai hilir, itu karena memang ditopang oleh 4 Direktorat. Satu Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri; dua, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; tiga adalah Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah; yang keempat adalah Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan masih ditopang oleh Kabid Haji di 33 provinsi. Lalu Kasi Haji di 400 lebih kabupaten/kota dalam hal melayani masyarakat dalam administrasi sampai dengan ada di embarkasi lalu kemudian pemberangkatan dan ini. Sedangkan umrah ini ditangani oleh Subdit Pak. Subdit Umrah di Pusat, di bawah direktorat ini, pembinaan haji itu yang personilnya hanya 10. Jadi memang betul yang ustadz katakan tadi, begitu ini mengemuka, ya saya tidak merasa terganggu oleh ini karena itu bagian dari Tusi dari Dirjen Haji yang harus diselesaikan tetapi kalau berkepanjangan memang betul.


32

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Pak Dirjen. Ini usul saya lagi ini. Itukan tinggal menambah saja itu. Kan Kabid Haji kan, baru ditambah dan umrah, itu nanti tinggalkan di kop surat kan? Benar tidak? Itukan tadi 33 provinsi, maka itu mungkin nanti dalam revisi Rancangan Haji undang-undang kita ini, itu harus masuk klausul tentang itu. Karena begini, inikan kaitannya nanti kalau misalnya nanti penambahan staf atau karyawan atau PNS, itu kaitannya dengan pasti Menpan kan? Belum tentu Menpan mau perubaha nomenklatur itu juga sebetulnya saya kira sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena itu ujung-ujungnya itu banyak, masuk anggaran, macam-macam itu. Untuk sementara saya kira, nanti diusulkan saja dulu perubahan nomenklatur itu. Untuk sementara harus ada kata “dan Umrah” itu. Usul saya ini supaya nanti tidak, misalnya “Oh, inikan Cuma 10 orang” tapi orang tidak paham Pak Dirjen, benar. Tidak akan paham. Orang ini haji sekian orang. Lagian orang yang Kabid Haji juga kalau tidak pas lagi haji kan tidak ada kerjaan, di daerah-daerah itu. Tidak tahu saya apakah dia lagi mempersiapkan atau apa segala macam tapi kan bisa sekalian itu, supaya Pak Dirjen tidak capek, usul saya seperti itu. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak. Terima kasih yang kaitannya dengan usul mengenai penataan personalianya, apa yang telah disampaikan. Kemudian yang kaitannya dengan performance di travel yang sudah baik. Memang yang sudah baik kemudian dia butuh perpanjangan, kita perpanjang Pak. Kalau ada yang memang ketika diperpanjang ada tersendat itu, dia lagi dilakukan proses telaah apakah dia termasuk yang kategori yang beberapa bulan yang lalu itu ada masalah. Kan beberapa bulan yang lalu masalahnya tidak sekedar ada di Thailand tetapi ada juga yang menelantarkan jamaah. Jamaah yang di Srilangka iya lalu kemudian di Doha, di Jeddah, yang menunggu sampai berhari-hari itu tapi ketentuannya memang yang perpanjangan itu selama dia rekam jejaknya itu tidak melakukan pelanggaran tetap akan kita lakukan Pak. Kemudian yang kaitannya dengan bank garansi Pak. Memang travel umrah yang ini diharuskan Pak sebagai bagian dari persyaratan dia memperoleh izin itu Cuma memang Rp100 juta bank garansinya. Jadi aturan yang dia, terima kasih, jadi rekomendasi begitu. Lalu juga yang kaitannya dengan bagaimana sih proses izin untuk menjadi travel umrah yang berizin itu Pak. Jadi salah satu persyaratan pokok itu adalah dia harus memiliki pengalaman dua tahun menimal menjadi penyelenggara travel umum sehingga dari. Bukan, jadi artinya dia sudah punya track record sebagai penyelenggara perjalanan, whatever perjalanan wisata. Sementara yang tidak berizin, itu modalnya hanya modal karena ini ada peluang di depan begitu sehingga menjadi sangat ironis, ada jamaah umrah kok kemudian disana pulangnya tiketnya belum tersedia. Lalu kemudian tanggungan finansialnya disana lalu dia ngemplang. Sampai harus berurusan dengan Muassasah dan sarikat seperti yang kemarin itu Pak. Jadi termasuk rekomendasi Pak Kus tadi yang kaitannya dengan proses pendataan yang tak berizin ini memang akan kami lakukan walaupun memang tidak gampang untuk menyisir travel yang tidak berizin dan dia bergerak dibawah tanah. Baru ketahuan kalau ada fenomena disana ada mengiklankan lalu kemudian kita search, tidak berizin, lalu ada terantuk masalah lalu kemudian kita ini. Tapi menyisir ini, ya tentu itu karena sudah menjadi bagian dari rekomendasi akan kita lakukan proses pendataan terhadap travel tak berizin. Kemudian yang kaitannya dengan haji satu kali Pak, itu resonansinya memang cukup kencang. Itu Pak, kalau sudah terbit tentu kita akan sampaikan pada Komisi VIII tetapi memang sampai sekarang itu masih finalisasi khususnya itu diktum yang ada dalam pasal mengenai siapa yang dibatasi Pak. Jadi produknya kemudian melarang haji karena itu bertentangan dengan undang-undang


33

tetapi membatasi orang yang sudah berhaji untuk berhaji lagi itu akan dikenakan ketentuan 10 tahun yang dalam rancangan SK kita. Kemudian apakah ini one for all atau ada pengecualian karena disitu ada KBIH, disitu ada bimbingan. Sementara di dalam PP 79 yang berkaitannya dengan dibolehkannya masyarakat untuk melakukan bimbingan haji, itu nuansanya bimbingan itu hanya ada di tanah air. Inilah yang kemudian sekarang lagi kami godok, prinsipnya harus ada pengecualian bagi yang namanya pembimbing. Sebab kalau itu aturan satu berlaku umum maka semua menjadi korban tidak bisa berhaji termasuk yang pembimbing baik itu di TPHD maupun KBIH. Ini tentu akan malah justru menimbulkan masalah baru. Jadi sampai disitu proses bagaimana persoalan aturan haji itu digagas. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Mohon maaf, masalah. Pimpinan, izin. Masalah Ketua KBIH, berarti ada aturan baru, bisa untuk mengikuti, membimbing ibadah haji yang akan datang ini. Apakah untuk masalah ini perlu penerbitan SK Menteri Agama atau tidak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi kita sedang berpikir bahwa tidak eksplisit bilang KBIH dengan huruf besar Pak karena di dalam PP nya itu memang bimbingan masyarakat itu hanya sampai di tanah air tapi kita memberikan klausul, pengecualian dari ketentuan harus 10 tahun itu adalah bagi pembimbing. Dengan terminologi itu dia masuk, termasuk ketika mengakomodir TPHD yang sudah berhaji tapi dia fungsi sebagai pembimbing haji di daerah yang kuotanya itu menggunakan kuota jamaah haji. Belum, tapi sudah draft final Pak. Yang saya omongkan tadi adalah draft final yang kita masih mendiskusikan soal kehadiran KBIH itu diatur seperti apa. KETUA RAPAT: Silakan lanjut Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Kemudian dari Pak Kyai Maman mengenai umrah. Terlantar, penguatan koordinasi. Terima kasih Pak, kami akan melakukan penguatan koordinasi khususnya dengan para pihak yang berkompeten dalam hal ini tidak saja di dalam negeri dengan Kakanwil dan Kakanwil itu sudah kita lakukan melalui koordinasi dengan para Kabidnya yang kita minta juga peduli pada penanganan masalah umrah tapi juga dengan Kementerian Luar Negeri. Memang betul-betul ini sangat dibutuhkan karena kalau ada kasus-kasus seperti yang terjadi itu memang tidak terelakkan, Kemenlu, Konjen itu mesti turun tangan seperti yang terjadi pada kasus 49 jamaah yang kemarin terlantar itu Pak. Lalu juga yang kaitannya dengan fenomena promo umrah murah. Jadi fenomena umrah murah yang ada dimana-mana. Yang berangkat kemarin itu JMPI itu adalah dia memberangkatkan dengan biaya umrah 13 sampai 15 juta dan itu membayarnya satu tahun yang lalu. Jadi logikanya dia berharap bahwa dengan promo itu dia akan memperoleh banyak peminat umrah dan peminat umrah yang belakangan itulah yang logikanya termasuk dipakai untuk memberangkatkan yang sekarang. Terus bergulir, logikanya kayak begitu. Jadi apa Bu Ledia tadi singgung dengan istilahnya money game tadi itu, ini juga menjadi bagian dari target dan perhatian kita untuk kita tangani. Kemudian travel yang tidak jelas kita tinjau ulang. Setuju Pak, itu menjadi bagian dari prioritas kami dalam jangka dekat ini dengan taspos yang kami bentuk tadi itu.


34

Kemudian maka malah senang kalau ada misalnya ada pelaporan yang menyangkut kinerja dari orang-orang kami Pak kaitannya dengan apakah masih ada dijumpai atau didengar perihal orang-orang di Kementerian Agama yang bermain-main dalam soal ini. Jadi sudah menjadi komitmen kami bahwa ada laporan, secuil pun akan kami follow up dan kami akan tidak segan-segan untuk kami tindak dengan tegas Pak soal-soal yang seperti ini. Bahkan sering saya katakan, kita baru bisa berani berjalan dengan kepala tegak manakala kita tidak ada indikasi-indikasi bermain mata dengan pihak travel yang tidak benar itu. Lalu kemudian catatan evaluasi 10 tahun Pak. Jadi tentu ini kami harus me-flash back karena setiap tahun kami telah menyampaikan laporan kewajiban ini, ini bagian dari kewajiban kami kepada Komisi VIII, laporan penyelenggaraan haji yang itu maksimal 3 bulan setelah penyelenggaraan harus dilakukan tetapi memang laporan yang kami sampaikan tempo hari itu unaudited, sekarang sudah ada audit. Ini kalau diminta 10 tahun tentu mungkin semacam abstraksi dari kasus-kasus yang tadi disampaikan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk penyelenggaraan yang akan datang. Memang kalau dikumpulkan, kasus-kasus menonjol seputar haji dan umrah cukup banyak dan signifikan yang bisa dijadikan pelajaran bagi ke depan itu. Lalu Pak Choirul Muna, itu sudah saya jawab tadi. PHU itu lebih menangani haji ketimbang umrah, jadi sudah ada solusi, saran dari Pak Ketua mengenai bagaimana mengoptimalisasi personil dari Kabid, nomenklaturnya tinggal ditambah itu. Memang tidak hanya itu tapi kalau itu proses ke Menpan tentu karena itu implikasinya kan harus ada dukungan dari infrastruktur dan lain sebagainya. Blocking time itu bukan blocking time dalam arti blok waktu setengah musim haji, bukan, tapi blocking time itu kita mem-block waktu sesuai dengan kedatangan jamaah haji di Madinah selama mereka menjalankan Arba’in. Jadi misalnya kloter pertama tanggal 21 itu berangkat, gelombang pertama langsung dari tanah air ke Madinah. Kita sudah mem-block waktu tanggal 22 ketika jamaah sampai disana sampai ke depan 9 hari untuk kloter pertama yang mungkin sekitar 3 atau 4 kloter disitu. Hotelnya jelas, jamnya berapa lalu dia akan keluar dari Madinah pada hari kesembilan. Lalu kemudian pada hari kedua, itu juga kita menge-block waktu untuk 9 hari ke depan di hotel mana. Cara seperti ini memang tidak dilakukan pada tempo dulu tapi kita hanya mengatakan kepada Majmu’ah bahwa kita butuh layanan terhadap jamaah haji gelombang pertama sekian banyaknya lalu kemudian penempatannya itu akan diurus dia belakangan karena mengurusnya itu bisa suka-suka akibat dari adanya persaingan di saat peak season seperti itu maka implikasinya yang seperti tadi saya katakan, dia lalu angkat tangan padahal dia sudah teken kontrak menempatkan di Markaziyah masih bisa angkat tangan untuk menempatkan diluar Markaziyah, kasus tahun 2014 yang lalu. Dan ketika di kontrak itu kita cantumkan, implikasi denda yang harus mereka bayar kalau dia menempatkan di Markaziyah, dia memilih membayar denda. Jadi sepertinya kita tidak merasa guilty dengan menempatkan diluar Markaziyah tapi merasa bahwa penempatan saya ini saya bayar lunas dengan membayar denda yang 300 real itu. Nah, kita tidak mau lagi karena memang cukup merepotkan kalau diluar Markaziyah. Lalu kemudian yang kaitannya dengan BPHI di Madinah. Ini memang backbone-nya dari Kementerian Kesehatan Pak. Jadi Kementerian Kesehatan itu memiliki satu Taspos Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan yang dia juga mengalokasikan APBN untuk menopang perhajian kita di luar negeri seperti rekrutmen terhadap dokter dan paramedik yang menyertai jamaah pada setiap kloter itu 3 orang termasuk juga BPHI yang ada di Madinah dan di Mekkah. Lalu kemudian layanan kesehatan yang ketika dulu di sektor masih dibolehkan, di sektor mereka layani tetapi karena Baladiyah, Madinah itu mempunyai policy, sektor sekarang tidak boleh untuk melakukan pelayanan kesehatan karena dianggap layanan kesehatan yang di sektor itu tidak memenuhi standari JCI yang itu oleh Saudi itu diharuskan supaya dia bisa compliance terhadap aturan internasional itu maka sejak tahun kemarin dan ini juga masih berlaku, kita tidak lagi boleh melakukan pelayanan jamaah di sektor Pak. Akibatnya apa? Kita menempuh policy dokter kunjung. Visit dokter ke kloternya masing-masing, ini yang kita tempuh.


35

Perlu saya laporkan di dalam forum ini bahwa sekarang ini mereka sudah punya tempat ganti yang baru, BPHI, mudah-mudahan lebih baik dibanding dengan yang kemarin. Itu yang di jalur menuju bandara dari kesehatan Pak. Lalu kemudian saran dari sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Ruskati mengenai kerjasama dengan Kesehatan Saudi bu, jadi pada bulan februari yang lalu, itu ketika kita melakukan memorandum of understanding dengan Kementerian Haji Arab Saudi, itu Ibu Menteri Kesehatan ikut serta di dalam dan kemudian dia berbicara mengenai bagaimana penanganan haji secara umum di Saudi dan termasuk juga input-input dari Bu Menkes mengenai penanganan haji di Indonesia. Memang sepertinya ada pengketatan dari pembukaan layanan kesehatan yang tidak bersandar JCI itu Saudi tidak mau termasuk yang di Mina misalnya padahal kita kan membuka itu tujuannya untuk membantu Saudi supaya bisa melayanani kesehatan. Karena apa? Karena kapasitas dari rumah sakit dia pun untuk penanganan kasus-kasus hemodialisis itu sangat terbatas. Jadi misalnya kasus hemodialisis kita itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 20 padahal dia itu satu hari tidak lebih dari menangani itu hanya 5-6 orang sehingga kalau membuka BPHI disana di Mekkah itu sesungguhnya membantu dia tapi karena dianggap kita tidak terstandar secara internasional, dia tidak mau kehilangan muka kalau misalnya disalahkan. Ini tapi diatas itu semua bu, itu yang namanya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Waktu itu yang hadir Dirjen Kesehatannya bersama semua dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan juga Menteri Haji Arab Saudi. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Izin. KETUA RAPAT: Pak Choirul Muna sebelum bapak menyampaikan, saya ingin mengajak bapak/ibu, kita harus memperpanjang lagi waktu. Tadi pukul 23.00 WIB maka kita sampai 23.30 WIB, mudah-mudahan kesimpulan sudah selesai ya, maksimum. Dari tadi sih istilahnya maksimum Pak tapi maksimum plus maksimum begitu jadi. Kita sepakati sampai pukul 23.30 WIB.

(RAPAT: SETUJU) Silakan Pak Choirul Muna. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Jadi kami telah koordinasi juga dengan rekan-rekan yang ada di Komisi IX khususnay yang menyangkut masalah kesehatan haji, disana juga telah dibentuk rekan-rekan yang menangani masalah kesehatan haji. Rekan-rekan juga mendorong bagaimana untuk masalah BPHI lebih berstandarkan internasional begitu. Jadi masalah pagu-pagu anggaran yang ada akan didorong untuk kesana sampai ... tidak masalah-masalah ini supaya nanti akan lebih terurus karena ke depan itu adalah jamaah-jamaah haji kita itu lebih diprioritaskan pada yang lansia. Oleh karenanya kalau namanya memang ini bisa disetujui dari Kementerian Agama, barangkali nanti kita bisa didorong untuk kesana, kita pun akan mengundang Menkes, bagaimana cara untuk persoalan-persoalan kesehatan yang ada di Mekkah dan Madinah ini lebih ditingkatkan masalah pelayanannya. Terima kasih.


36

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Choirul Muna. Silakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Tentu Pak Kyai, kalau kemudian lebih mendorong kepada Kemenkes, kita malah setuju sangat berterima kasih sekali. Utamanya adalah program untuk memantain jamaah haji kita sedini mungkin. Jadi implikasi dari kita memberikan ruang bagi jamaah lansia yang kemudian populasinya otomatis meningkat. Itu kalau dibarengi dengan memaintain mereka sejak dini itu akan lebih memberikan jaminan bagi kesehatan mereka selama di Saudi Pak. Sekedar untuk ilustrasi bahwa angka kematian tahun 2014 ini memang naik Pak. Jadi dibanding dengan tahun 2013, yang 265 itu tahun 2014 itu 296. Jadi ada kenaikan yang kenaikan ini juga bisa ditafsirkan macam-macam karena policy memberikan ruang bagi lansia dengan implikasinya yang juga banyak wafat itu lansia dan penyakitnya yang paling dominan itu penyakit jantung dan ini tentu menjadi catatan kita. Jadi kalau ada koordinasi dengan kesehatan di Komisi ini, itu sangat membantu sekali Pak disamping kami juga secara antar departemen, kementerian juga melakukan koordinasi serupa. Kemudian Pak Fauzan yang kaitannya dengan kapan bisa melunasi Pak. Jadi pelunasan itu Insha Allah itu begitu ini sudah ditangan, sebenarnya SK-SK instrumen termasuk yang ditanyakan oleh Pak Kuswiyanto kaitannya dengan instrumen untuk pelunasan supaya kita kalau bisa ada zero, jadi zero. Jadi perlu saya jelaskan, pengalaman tahun kemarin itu kita hanya menyisakan 9 orang Pak. 9 orang yang 7 itu adalah karena statusnya adalah gagal sistem. Ketika dia sudah ada di bank untuk melakukan pelunasan, itu terjadi stuck tidak bisa connect ke internet secara online sehingga dia tidak bisa padahal hari itu hari terakhir dan hari berikutnya Kedutaan Besar Arab Saudi sudah menutup untuk permohonan visa. Itu yang terjadi di 2014 dan dari 9 itu, dua diantaranya adalah TPHD yang secara sepihak membatalkan keberangkatannya. Kalau tahun sekarang itu kita berharap akan bisa lebih kecil lagi untuk kuota itu, tidak boleh tersisa Pak karena itu kita lakukan proses yang disebut pemberian alokasi cadangan sebanyak 5% dari provinsi yang ada. Yang 5% ini sudah harus siap dokumen-dokumennya manakala dia dibutuhkan untuk berangkat maka dia sudah bisa dimobilisasi dengan cepat. Lalu kemudian kaitannya dengan, justru ini kebalikan dari apa yang menjadi policy kita. Yang pembatasan haji itu sesegera mungkin karena itu menjadi aspirasi yang kuat dari masyarakat kita, bukan berarti menganulir yang sudah memiliki porsi. Jangan sampai dipahami masyarakat begitu karena di berbagai provinsi saya ditanya, itu yang didengar mereka adalah orang yang sudah haji dan punya porsi katanya mau dibatalkan, tidak, bukan begitu. Yang sudah porsi dan kemudian menunggu antrian tidak akan dibatalkan tetapi mereka tetap menunggu Cuma menunggunya itu tidak mendapatkan prioritas pertama seperti yang belum berhaji. Lalu kemudian Pak Samsu Niang yang kaitannya dengan pengawasan. Iya Pak, jadi kita akan memaksimalkan apa yang bapak sarankan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kejadian umrah, instrumen yang ada di seluruh Indonesia akan kita berdayakan. Kemudian ini haji melalui negara lain ini, barangkali visum ya. Visumnya, visanya itu melalui negara lain sebagaimana ditempuh penduduk dari satu provinsi yang kemudian mungkin pindah ke provinsi yang lain yang tadi sudah disinggung kalau tidak salah oleh Ibu Ruskati juga. Jadi yang ini adalah visa melalui negara lain yang mungkin negara lain itu masih memiliki kelebihan kuota. Memang negara-negara yang tidak muslimnya mayoritas, itu mereka memiliki kelebihan kuota dari apa yang diberikan oleh Pemerintah Saudi tetapi tentu ini kita harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM karena dialah yang memiliki authority yang berkenaan dengan dokumen paspor seseorang. Jadi ini fenomena yang


37

menurut kami perlu untuk dilakukan follow up-follow up secara cermat, haji melalui negara lain. Kalau itu sudah menjadi fenomena, itu cukup memprihatinkan. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Ini sebenarnya terjadi di Sulawesi Selatan, itu Kota Filipina, Filipin ini, jadi ini banyak sekali orang-orang Sulawesi Selatan itu ambil kuota Filipina ini. Jadi ini sengaja tadi yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen ini, ini fenomena yang terjadi banyak sekali di Sulsel. Maksud saya pencitraannya ini jangan sampai Arab Saudi tahu bahwa ini orang Indonesia ini dibiarkan untuk mengambil paspor visa dari Kota Filipina begitu. KETUA RAPAT: Jadi begini Pak Dirjen. Kami di periode lalu sudah menemukan kasus seperti yang disampaikan Pak Samsu Niang tapi yang bersangkutannya itu orang Malaysia. Itu di tahun 2013 ada serombongan orang dengan jaket kuningnya Filipina tapi ngomongnya Melayu, jadi akhirnya kita penasaran karena wajah kan tidak beda jauh kan? Lalu ketika ditanya mereka mengatakan bahwa mereka memang orang Malaysia dan bahkan mensosialisasikan, menawarkan untuk Malaysia mengambil kuota Filipina dan sudah mulai ada setelah itu ada banyak penawaran-penawaran untuk jamaah haji Indonesia melalui Filipina dan ternyata di Sulawesi Selatan juga sudah ada. Jadi ini modelnya beda dengan tahun 2013 yang kita mengambil kuota Australia. Kita visanya visa Australia tapi paspornya Indonesia. Ini paspornya Filipina Pak, hitungannya jadi seperti jamaah dari Filipina. Itu mungkin juga perlu dicermati. Bukan tidak mungkin kuota-kuota dari negara lain karena bisa jadi pemalsuan identitas Pak, kalau ketangkap repot juga itu. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Bukan soal pemalsuan identitas. Kalau terjadi apa-apa kepada jamaah itu lalu dia adalah warga Indonesia, itu persoalan dan ini berarti ada pengawasan yang lemah di kita. Itu yang membuat saya minta Kementerian Agama untuk tadi, mendorong, merespon, mendesak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak. Sebenarnya menggunakan visa di negara yang bersangkutan itu pelanggaran. Memakai visa yang diminta dari negara lain, dari paspor kita masuk ke Saudi untuk jamaah haji itu pelanggaran, tidak boleh. Itukan orang yang mendapatkan visa haji harus berasal dari negara yang bersangkutan. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Dari tadi ini saya sebetulnya penasaran soal ini. Katakanlah betul itu yang disampaikan oleh Pak Samsu Niang. Itu yang bodoh itukan Pemerintah Saudi Pak bukan kita. Kenapa? Karena itukan dia minta visanya ke Kedutaan Saudi, di negara manapun pasti kan minta ke Kedutaan Saudi Pak. Kenapa dia kasih, sudah jelas paspornya paspor Indonesia dia kasih juga, katakanlah seperti Filipina tadi. Pasti kan datangnya dia ke Kedutaan Saudi kan? Minta visa itu. Lalu dia lihat ini paspor Indonesia, lalu dia kasih visa itu. Berarti yang salah itu bukan salah kita sebetulnya. Salah Pemerintah Saudi, mestinya dia jangan kasih. Anda ke Indonesia, jangan disini, begitu lho. Solusinya menurut saya, itu bisa kita buat surat kepada Kedutaan Besar Saudi disini untuk memberitahu kepada Kerajaan Saudi disana supaya Kerajaan Saudi itu memerintahkan negara-negara dia punya kedutaan untuk mendeteksi itu jangan sampai ada visa seperti itu. Karena begini, itu di satu pihak menguntungkan


38

sebetulnya untuk Indonesia. Untungnya apa? Mengurangi daftar antri disini, iya kan? Benar tidak? Jadi itukan bisa tetapi memang tadi kalau yang diwanti-wanti, kalau tidak ada pernyataan Pak Maman tadi soal kalau ada apa-apa, itu bagi saya kalau ada soal apa-apa saja masalahnya itu. Diluar itu bagus menurut saya, biar cepat-cepat orang Indonesia haji semua tapi kan kadang-kadang kalau kata Pak Maman semakin banyak orang naik haji bukan semakin baik malah justru sekedar pertobatan umum saja begitu, itukan tidak baik juga. Karena itu menurut saya, kalau memang kita serius menangani itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa Pak Dirjen. Negara kita tidak bisa, mau ngapain? Wong itu Saudi yang kasih izin kok. Visa itukan izin masuk. Izin masuk dikeluarkan pasti oleh kedutaan, dimana pun itu. Itu yang menurut saya kita juga kalau mereka pergi ke Filipina mau ngapain kita? Iya kan? Dia izinnya sah masuk Filipina lalu ketika dia di Filipina, apply dia kan untuk berangkat, lalu direstui, lalu mau ngapain kita? Supaya nanti melindungi warga negara tadi, bisa diaplikasi saya kira, harus ada note dari pemerintah Indonesia ke Kedutaan Besar Saudara Arabia (KBSA) iya kan di Jakarta lalu dia minta tolong disampaikan kemana-mana supaya warga kita tetap tertib sebagaimana mestinya. Saya kira itu Pak Dirjen. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Sedikit saja. Jadi ini lemahnya sosialisasi Pak Dirjen. Sosialisasi tentang pidana tadi level yang menyalahi aturan, sosialisasi tentang penggunaan visa, warga negara kita di negara yang lain. Jadi ini menurut saya masalah serius. Kesadaran bagaimana berwarganegara itu penting. Ini kalau terjadi apa-apa, Arab Saudi memang Pak Ketua, Ketua Komisi, Arab Saudi sudah tidak peduli disana ada yang namanya, dulu ya paspor hijau, paspor dan lain sebagainya, yang penting sudah masuk ini haji dan masuk itu sudah ada di faman dhahalul kana ‘amina begitu. Tetapi persoalannya kita jangan mengikuti Pemerintah Arab Saudi. Perspektif kita adalah bagaimana kesadaran warga negara soal nasionalisme, soal bagaimana nanti kita akan menjadi tetepe, kata istilah Sunda mah “Yang ketempuan itu kita begitu, pemerintah”, itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai dibiarkan, saya tahu persis Bu Ledia, tahu persis bagaimana orang-orang Malaysia, ada seorang teman saya yang dia bisa menempatkan kita di Filipina, ke Australia dan lain sebagainya dengan harga yang variatif seperti itu. Nasionalisme inilah yang menurut saya yang perlu ditanamkan, jangan sekedar mudah, gampang lalu ambil kuota orang tetapi kalau nanti terjadi sesuatu, pemerintah kita nanti yang disalahkan. Bapak-bapak Pimpinan, Kita semua yang malu dipermalukan di dunia internasional. KETUA RAPAT: Ditambah yang mungkin jadi perlu antisipasi adalah warga negara Indonesia inikan ada dimana-mana, diaspora kan. Kalau yang kasus Pak Samsu Niang memang dia penduduk Indonesia tapi kita juga punya warga yang jadi permanent resident atau katakanlah pelajar di negara-negara lain, itu juga perlu menjadi sebuah pertimbangan. Mungkin itu perlu dipikirkan lebih dalam lagi karena tidak mungkin mereka kembali ke Indonesia dulu. Mereka biasanya langsung. Misalnya yang belajar di Eropa, dia akan meminta visanya, mungkin visa Vuroda, kalau di Jerman di Jerman mungkin, visa Vuroda, jadi kemungkinannya kita bukan visa haji reguler tapi biasanya terdaftarnya disana. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Sekedar tambahan Ibu Pimpinan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Memang ini yang menjadi kunci adalah KBSA setempat. Dimana-mana KBSA di luar negeri itu dia


39

memberlakukan yang akan dikasih visa adalah mereka yang memiliki izin tinggal, jadi semacam KITAS kalau disini itu, ini sekedar ilustrasi Pak ya, pengalaman. Saya pernah minta visa dari Belanda tidak boleh karena tinggal disana hanya sebentar. Lewat Mesir, tidak boleh karena tidak memiliki Iqomah. Sampai mau masuk ke Saudi itu harus ke Indonesia dulu, dapat visa Saudi, terbang ke Mesir baru masuk Saudi. Jadi kalau ada kasus seperti ini, itu memang kami bukan bermaksud cuci tangan ya tetapi ini pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan soal ini tidak hanya Kementerian Agama tapi juga Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenlu, bagaimana ada seorang berpenduduk Indonesia, KTP Indonesia lalu hanya kesana sebentar bisa dapat visa dari KBSA yang ada di Filipina. Salah, iya, tidak boleh. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): ... Tidak mungkin, lalu ada yang pergi begitu itu kan diluar pantauan dan pengawasan Kemenag. Jadi artinya itukan tidak bagian dari kontrol dari Kementerian Agama kalau misalnya tadi ada masalah dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri kan yang dimana ada Dirjen Imigrasi, saya kira memang itu perlu saja, dikasih warning saja mereka nanti kalau ada pertemuan dengan apa, dengan Kementerian Hukum dan HAM, itu mungkin bisa dikasih catatan saja bahwa itu ada kasus seperti itu karena kasus seperti itu kan memang kalau sudah benar adanya supaya nanti di belakangan hari Kementerian Agama sudah pernah menyampaikan itu ke Menkumham, mereka tidak follow up itu urusan mereka. Yang jelas Dirjen Haji dalam hal ini yang mewakili Kementerian Agama sudah melakukan antisipasi. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Yang betul itu dicarikan jalan keluar, bagaimana yang tidak betul itu bisa jadi betul. Bisa lewat keluar negeri tidak apa-apa tapi bagaimana dengan cara yang betul, daripada nunggu 15 tahun. Cari jalan keluar yang terbaik bagaimana yang tidak legal itu menjadi legal, jadi boleh. Kalau perlu kerjasama dengan Filipina, kerjasama dengan negara-negara lain itu daripada menunggu 15 tahun. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Begini Pak Kus. Yang tidak boleh dilakukan itu beberapa adalah kerjasama Kementerian Agama dengan kementerian negara-negara lain untuk menempatkan jamaah haji kita. Misalnya taruh 1000 di Manila iya kan? Taruh 1000 di Jerman, itu tidak boleh tapi kalau dia pergi-pergi sendiri bagaimana coba? Tidak bisa kita antisipasi warga negara itu wong dunia ini luas, bagaimana caranya? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Tidak apa-apalah. Jangan terlalu banyak aturan yang begitu-begitu itu. Yang susah tidak bisa dikontrol itu jangan kita ikut mengkontrol. Yang jelas-jelas umrah saja susah apalagi yang sulit. Jangan yang sulit-sulit ikut direkomendasi, orang pekerjaan saja. KETUA RAPAT: Iya, sudah ya Pak Kus ya. Pak Dirjen ada yang lagi masih mau direspon.


40

DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Pak, betul Pak. Kalau kita mau beripikir praktis begitu Pak tapi ketika ada insiden disana, itu orang tidak mau tahu, ini harus Kementerian Agama yang bertanggung jawab Pak, jangankan itu Pak. Haji Furodah itu ketika ada yang waktu itu perlu bantuan, itu dilematis. Di satu sisi dia Furodah tapi di sisi lain dia warga negara kita, makanya kita haruskan bantu, itu juga Kedutaan-Kedutaan diluar kontrol kami Pak. Jadi seperti itu Ibu Pimpinan berkaitan dengan apa yang disinyalir Pak Samsu Niang yang kaitan dengan paspor dan visa dari negara lain. Kemudian yang kaitannya dengan klarifikasi Pak, jadi kami tidak pernah memberikan statement bahwa Komisi VIII tidak setuju terhadap multi years Pak Cuma karena kami begini, justru kami menyurati pihak KUH (Kantor Urusan Haji) di Jeddah itu supaya ketika sudah memperoleh gambaran tentang rekam jejak dari penyewa rumah dan rumahnya itu bagus, justru di multi years-kan tetapi memang ada kendala. Kalau sekarang harus di multi years-kan tidak, belum bisa. Karena apa? Karena kita harus mengetahui secara empirik mereka itu melayani kita nanti di musim haji seperti apa karena seringkali ketika kita sekarang sudah teken kontrak lalu kemudian di saat kita dia melayani, ada hal-hal yang melenceng dari ketentuan yang ada. Yang kayak begini tidak perlu dilanjutkan. Jadi kalau dia on the track, pelayanannya bagus lalu kemudian tidak melenceng dari kontrak yang ada, itu perlu di multi years-kan dan kami sudah kirim surat ke KUH malah. Cuma memang tidak selama 5 tahun karena perubahan-perubahan yang terjadi disana itu bisa anytime, bisa sewaktu-waktu seperti kondisi yang sedang terjadi saat sekarang ini akibat dari policy penataan Haramain dan kemudian Masjid Nabawi Pak. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Maksudnya begini Pak Dirjen. Itu kemarin, Fraksi PDI Perjuangan ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan, Menteri Agama mengatakan bahwa DPR dalam hal ini Komisi VIII tidak setuju dengan kontrak 5 tahun. Saya bilang Komisi VIII yang mana? Karena selama pembahasan Panja BPIH, kami tidak pernah berbicara seperti itu. Olehnya itu mungkin pada hari ini saya klarifikasi dan mungkin nanti kalau ada Menteri Agama saya klarifikasi dan itupun juga disampaikan pada rapat kabinet. Jadi ini mungkin, ini yang saya harus klarifikasi, Komisi VIII mana terkait dengan itu padahal sebenarnya Komisi VIII selama ini malah kita sarankan kemarin kalau perlu kontrak 5 tahun, itu kita sarankan seperti itu dan itu jelas. Menteri Agama, Rapat Kabinet menyampaikan seperti itu dan itupun juga kita sampaikan seperti itu. Terima kasih, jadi saya kira itu klarifikasinya. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Samsu Niang. Saya hanya ingin mengingatkan, waktu tinggal 5 menit lagi. Sebelum perpanjangan kelima, silakan Pak Ketua. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Tidak, ini tidak ada kaitannya dengan anu. Sebetulnya yang diceritakan Fraksi PDI dengan Presiden Jokowi itui mungkin soal kabinet tapi kok melenceng ke soal, itu sebetulnya melenceng itu. Yang paling penting dari politik di negeri kan resuflle kabinet bukan soal 5 tahun apa tiga tahun, mungkin ada satu karena ada Pak Samsu Niang mungkin interupsi lalu disampaikan. Saya juga tidak mau bicara soal Pak Muna. Ini kan asik kalau sudah tanya soal kesehatan melulu, nanti kita pangil Menteri Kesehatan karena Menteri Kesehatan itu dia kalau kesini menasehati kita seperti pasien, jadi


41

susah, jadi makanya kita malas mengundang beliau itu. Asal sudah bicara kita seperti pasien semua yang sakit, yang tidak boleh lama-lama, tidak tidur seperti malam ini pasti salah semua kita ini sudah. Lalu yang terakhir Pak Dirjen, ini yang seriusnya. Yang seriusnya itu adalah soal penyerobotan kuota. Ini mungkin perlu dijelaskan. Ini saya juga mekanisme penyerobotannya seperti apa? Kalau memang bisa Komisi VIII itu, kami Komisi VIII ingin juga menyerobot juga supaya ada ini kalau Pak Samsu Niang kan istrinya mau ikut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat mau diikutkan semua, empat orang sekaligus mereka mau berangkat. Jadi kemarin itukan Menteri Agama ada running text, apa segala macam, Menteri Agama kita kan hobinya running text, jangan-jangan tadi yang 5 tahun itu running text terus itu keluar, inikan begitu, inikan Menteri Agama ini BPIH, Keppres sudah running text padahal belum ada apa-apanya begitu lho. Saya kalau ada Menteri Agama saya kasih tahu, benar. Tidak ada urusan juga kita. Jadi kalau kita ini yang kerja, kerja. Namanya Kabinet Kerja bukan Kabinet Wacana. Sekarang soal penyerobotan. Kalau ada Pak Khatibul Umam, dia tertarik ini soal ini. Jadi kita soal penyerobotan ini bagaimana mekanismenya kok bisa ada penyerobotan. Jadi ketika ditanya wartawan, tidak boleh tidak jawab. Nanti kita akan menanyakan hal ini kepada Kementerian Agama, kan begitu jawabannya. Baru mendorong, mendesak, meminggirkan atau apa begitu kan padahal kita ini sungguh-sungguh Pak Dirjen, ini kita tidak main-main soal haji ini. Kita ingin sekali, Pak Dirjen juga sudah tahu dan saya melihat Pak Dirjen malam ini, cocok sebetulnya ini kalau jadi politisi Pak, sabar sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan semua kan? Jadi kalau nyalon jadi Gubernur Jawa Tengah bisa terpilih ini, iya benar. Kalau orang-orang seperti kita yang tidak sabaran itu Pak, itu susah jadi terpilih itu tapi kalau beliau inikan semua pertanyaan masyarakat, pertanyaan yang apa itu dijawab. Jadi cocoklah jadi politisi Pak tapi yang soal penyerobotan ini saya mohonlah diberi tahu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut menyerobot itu. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baiklah. Sebelum saya nanti .... lebih baik saya perpanjang dari sekarang dulu. Kita akan perpanjang sampai 15 deh, kayaknya nanti soalnya tiba-tiba ada yang keingat trus tanya lagi karena kita juga belum membahas draft. Belum ada yang menyuruh pulang tidur beristirahat. Sampai 23.45 WIB.

(RAPAT: SETUJU) F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Tapi memang ibu ketua, ini Komisi VIII ini, memang sukanya rapat. Pagi, siang, malam, subuh dan seterusnya tanpa vitamin apapun kita siap rapat Pak. KETUA RAPAT: Selanjutnya silakan Pak Dirjen. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik Ibu Pimpinan, saya akan lanjutkan hal-hal yang menjadi authority saya untuk bicara tapi hal-hal yang saya merasa tidak punya authority untuk membeirkan jawaban soal Pak Sam tadi itu, kalau seperti itu ceritanya saya merasa tidak punya authority untuk tepat memberikan respon apakah itu.


42

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Memang ini Menteri Agama harus kita panggil Pak dalam rangka banyak sekali klarifikasi ini. Terkait rektor-rektor juga banyak sekali yang tidak beres ini. Jadi memang perlu kita panggil ini Kementerian Agama ini. KETUA RAPAT: Iya Pak, nanti bab nya lain. Ini bab nya kita selesaikan dulu Pak. Silakan Pak Dirjen. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Termasuk penyerobotan Pak juga saya tidak anu Pak, saya tidak memberi komentar. Kemudian yang kaitannya dengan kesiapan mutakhir yang disampaikan ini. Saya laporkan bahwa. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Pak Dirjen. Itu soal penyerobotan tidak kasih komentar Pak Dirjen? Pertanyaan saya begini, itukan ada isu penyerobotan. Saya juga komentar itu apa kalau tidak salah di detik.com ada 3-4 kali saya bicara soal itu karena begini, itukan katanya ada yang daftar dulu begini-begini, tidak tahu saya mekanismenya. Kalau memang ada penyerobotan darimana datanya? Kan datanya sudah jelas siapa yang mau berangkat tahun ini. Kok masih ada yang penyerobotan, itu apa itu? Kok ada yang penyerobotan, kita siap menyerobot, dari kampung saya, saya suruh menyerobot semua Pak. Banyak yang mau pergi. Wong saya reses kemarin itu banyak sekali datang ke saya minta tolong supaya duluan itu bagaimana ceritanya itu. Itu yang dimaksud dengan penyerobotan. Pak Dirjen harus tahu kalau itu bukan urusan Menteri itu. Teknis ini Pak, kalau teknis Pak Dirjen harus mesti tahu mestinya. Apa itu maksudnya itu? Saya tidak paham itu. ... : Perlu diperjelas tadi Pak, kenapa ada istrinya Pak Samsu Niang tadi naik haji itu, apa itu maksudnya itu Pak? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ini Indonesia, tidak ada yang tidak bisa. KETUA RAPAT: Iya Pak Kus. Kalau tidak 15 menit tidak selesai tadi. Pak, silakan Pak direspon. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Kaitannya dengan kesiapan mutakhir. Dari pemanfaatan kuota, saat ini instrumentasi untuk pelunasan tahap pertama sudah siap Pak jadi memang ibaratnya yang kita tunggu memang satu-


43

satunya Perpres itu karena sebelum ada Perpres tentu kami tidak memiliki kewenangan untuk bergerak melakukan pelunasan. Kalau Perpres sudah ada kan semua provinsi dengan tarif besaran yang tidak sama, itu sudah ada dasar hukumnya berapa jamaah itu harus membayar dari setoran awal yang telah mereka serahkan itu. Lalu kemudian supaya dimanfaatkan kuota seminimal mungkin Pak. Jadi tentu ini menjadi prioritas dan karenanya kita menempuh policy ada 5% cadangan yang sudah ready dokumen-dokumennya sehingga manakala suatu saat itu kuota itu masih ada pada tahapan pelunasan kedua, itu mereka bisa digerakkan anytime, tidak seperti dulu tahun lalu karena kita ambisi untuk kita habiskan kuota pada tahun kemarin, itu kita harus menyisir ke daerah-daerah dan kuota yang ada di daerah itu harus dihabiskan tapi kenyataannya masyarakat untuk haji sekarang meskipun ketika sebelum pelunasan mereka pada meminta, ketika ada dan sampai kepada giliran mereka, ... tidak semuanya mereka siap untuk berangkat sekarang dengan berbagai alasan. Jadi lebih baik menunda karena faktor dana, faktor tidak siap secara mental untuk berangkat tahun dalam suatu hal mendadak. Sekarang policy untuk mencadangkan 5% ini mudah-mudahan kalau ada kuota yang sisa, itulah yang berhak untuk berangkat. Itu juga mempertimbangkan urutan. Jadi tidak ada istilahnya melompat pagar dari urutan yang ada. Kemudian yang kaitannya dengan pendataan tadi sudah saya sampaikan. Merupakan rekomendasi yang perlu untuk kita follow up-i termasuk yang tidak berizin Pak Kus. Jadi yang tak berizin juga perlu didata, itu berarti harus melakukan penyisiran terhadap mereka yang tidak melakukan pelanggaran tetapi diam-diam dia membuka praktek travel yang tidak berizin ini. Pak Iqbal, tadi kaitannya dengan umrah yang menggiurkan sudah kami respon. Lalu desk aduan sudah disinggung di depan. Kemudian surat ke Jumaizah sekali lagi itu surat tidak hanya kesini Pak tapi ke Dirjen PHU Pak. Databased pemondokan sudah ada Pak jadi kami termasuk databased mengenai provider konsumsi itu di KUH (Kantor Urusah Haji) sudah ada sehingga ketika kemarin ada kebijakan baru memberi makan di Mekkah satu kali untuk 6 zona perhajian kita sudah memiliki data mengenai perusahaan katering yang ada di 6 wilayah itu untuk memudahkan pelayanan terhadap mereka yang ada di wilayah-wilayah hunian para jamaah itu. Kemudian travel liar tidak tegas Pak, setuju Pak dan itu sudah menjadi komitmen kami. Kemudian standar penilaian, tentu kalau ini kaitannya dengan pemeriksaan tentang kinerja dan keuangan sudah menjadi ranah dari BPK yang selalu memeriksa setiap habis operasional haji juga Irjen dan juga ada lagi pihak KBHI. Jadi ada pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan termasuk DPR, DPD, BPKP. Terus yang penting, jadi jamaah daftar di satu provinsi yang bukan tempat asli dia. Jadi sudah dua kali kita menjumpai fenomena ini pada era kira-kira tahun berapa itu, itu dibatalkan tapi ketika yang kemarin, dan ini sudah menjadi temuan Kejaksaan di Sukabumi. Mereka-mereka yang dianggap terlibat dalam situ sudah dipanggil termasuk juga oknum dari Kementerian Agama. Jadi ada sejumlah orang dalam jumlah besar, mereka itu punya KTP di daerah tertentu tetapi orangnya tidak disitu. Nanti ketika mendaftar, dia tiba-tiba muncul untuk melakukan pendaftaran disitu. Orang-orang yang ada di sekeliling disitu pada heran, ini kok ada orang asing dalam jumlah yang banyak, tidak kenal tapi dia punya KTP disitu. Jadi itu diindikasikan para pihak yang dilalui oleh proses untuk pengurusan identifikasi kependudukan, itu mereka ikut terlibat. Kalau kita usut, formally dia itu punya KTP disitu. Ketahuannya adalah pada saat menjelang mau berangkat. Jadi ada unsur dilematis. Kalau langsung dipangkas, kira-kira berapa orang itu, iya di Jawa Barat itu, jumlahnya cukup besar itu. Maka itu akan masalah baru karena formally mereka mengantongi KTP. KTP ada, KK nya ada. Jadi lalu kemudian berangkat tapi urusan yang berbau penyimpangan dan ada pemalsuan identitas itu lalu menjadi ranah dari Kejaksaan. Jadi prinsipnya tidak boleh untuk mencari celah provinsi yang paling sedikit antriannya lalu kita berbondong-bondong kesitu. Jadi basisnya harus basis dia penduduk di daerah setempat. Karena orang kan tahu. Sekarang yang terpanjang itu ada di Sulawesi Selatan. Di Gowa itu mencapai 37 tahun Pak Sam, begitu. Di Sulawesi Utara yang kemudian paling pendek antriannya.


44

Jadi ini ibu Pimpinan dan bapak sekalian terhadap poin-poin yang merupakan rekomendasi dan saran tindak lanjut akan kami follow up dengan teman-teman khususnya penanganan yang krusial adalah masalah umrah ini supaya ke depan bisa lebih baik lagi. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Masih tadi, Abu Tour itu yang iklannya di TV One itu Pak Dirjen itu, bagaimana mengantisipasi itu. Itu juga berkembang di Sulawesi Selatan itu yang biaya untuk umrahnya itu Rp14.500.000,- itu yang tadi saya bilang, itu Abu Tour itu yang iklannya di TV One itu. Ini sekarang menjamur ini, bagaimana tadi itu mengantisipasi itu, sama tadi yang lain, yang tadi yang pertama itu. Yang kita khawatirkan nanti yang kalau misalnya suatu ketika tidak ada lagi mendaftar, itu yang mendaftar kemarin yang satu tahun, dua tahun yang lalu, itu tidak ada lagi uang yang dipakai untuk berangkat kesana. Karena tidak mungkin Rp14.500.000,-, itu dipakai untuk umrah itu, kan tidak rasional itu. Sama terjadi cost ping di Sulsel ini, ini akan terjadi seperti ini, yang dulu pernah terjadi cost ping itu, ini perlu diantisipasi ini. Itu di TV One itu Pak Dirjen. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Iya Pak, sudah kita cek ini termasuk berizin Pak tapi karena ada fenomena. Modusnya ini akan kita cek, ini direktur akan saya perintahkan untuk melakukan cross check terhadap praktek yang berpotensi jadi masalah di kemudian hari. Terima kasih. KETUA RAPAT: Itu ada banyak Pak, sebetulnya bukan Cuma Sulawesi Selatan yang berbasis di Jakarta, Pak Direktur juga sudah tahu kok, waktu itu ada yang langsung lapor ke beliau, saya juga dari tempat yang sama. Jadi yang tadi disampaikan diantisipasi. Pak terkait dengan penyerobotan tadi yang disampaikan pertanyaannya oleh Pak Ketua, konteksnya kan begini. Ketika Pak Menteri menyampaikan bahwa ada penyerobotan begitu yang bahasanya. Ada penyerobotan terkait dengan daftar keberangkatan, saya juga mendapatkan laporan dari sejumlah wartawan terkait dengan penyerobotan di PIHK. Itu juga ada, jadi disebutnya diperjual belikan kuota antrian itu di PIHK, itu juga ada, saya mendapat laporan. Pak Saleh kemudian mempertanyakan. Kalau bab-bab seperti ini kan tidak pernah diceritakan nih pada kita. Ini sebetulnya terjadinya apa saja kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Kalau bahasa beliau kan begini, kepingin juga belajar. Sebetulnya bukan itu maksudnya Pak. Saya khawatir karena kata-kata itu kemudian Pak Dirjen tidak ingin mengajarkan yang tidak benar, bukan. Yang ingin diketahui adalah sebetulnya bagaimana cara itu bisa terjadi atau kemungkinan peluang-peluangnya sebetulnya dari mana sehingga itu bisa terjadi, begitu Pak. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): ... sedikit lagi, Pak, sebelum Pak Dirjen. Begitu saya browsing di internet ini, saya kasih kunci penyerobotan kuota haji keluar banyak sekali beritanya. HIMPUH tegaskan tidak ada penyerobotan kuota. Kemarin Menteri Agama masih kumpulkan bukti. Ditjen PHU bantah, HIMPUH ini tapi sebelumnya itu Menteri Agama menjelaskan di media, dia mengatakan kira-kira begitu. Itu ada Haji Plus itu, orang kan sudah daftar, tiap tahun pokoknya daftar terus Pak Dirjen, tiap tahun semua orang itu daftar, entah siapa-siapa disuruh daftar. Nanti pas mau berangkat, dia mundur, katanya begitu. Ini yang perlu kita jawab, mundur lalu kuotanya diberikan kepada orang yang tidak berangkat supaya orang itu tetap bisa duluan berangkat kan begitu. Kalau itu berarti kan tidak fair dong orang yang sudah


45

menunggu antri terus tiba-tiba karena dia daftar tiap tahun, karena dia punya duit banyak misalnya, katakan itukan bisa jadi travel haji itu punya duit banyak, setiap tahun dia akan daftar. Tapi kalau menurut saya, inikan sebetulnya sudah ada bantahan juga dari Pak Dirjen. Kalau ada bantahan itu kira-kira seperti apa sih modusnya itu dan apakah itu berlangsung atau tidak? Kalau berlangsung kita tentu akan menyayangkan ini, inikan Komisi VIII menyayangkan atau apa tadi, mendesak segala macam itu lagi. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Ibu Pimpinan dan Ketua Komisi yang saya hormati. Kalau yang dijelaskan fenomena itu, terminologi teknisnya itu saya tidak tahu apa itu penyerobotan atau apa tapi terminologi teknisnya adalah lunas, batal, ganti. Jadi lunas, batal, ganti yang kemudian dicarikan pengganti yang bisa membayar dengan harga tinggi. Jadi begini penjelasannya Pak. Jadi ketika mereka itu proses setoran awal di jamaah haji khusus yang US$4.000 itu lalu kemudian ada beberapa nama yang sudah menyetor disitu, sudah punya porsi. Ini nama betulan atau tidak? KTP ada, dokumen ini ada semua tetapi kemudian pada saat sudah pelunasan kayak sekarang ini, inikan sudah pelunasan, lalu ada tahapan yang disebut boleh melakukan pembatalan. Memang boleh, dimungkinkan Cuma yang terjadi adalah pembatalan itu tidak masuk akal. 50, dibatalkan 40. Dia punya 50 kuota, batalnya 30, 40, kan tidak masuk akal itu. Lalu kemudian dibatalkan untuk apa? Karena bisa dibatalkan lalu digantikan. Dia mencari pengganti. Cuma dia itu di PHK nya bersangkutan tetapi yang mendaftarnya masih muda. Daftarnya masih muda itu misalnya baru daftar bulan lalu, berangkat tetapi untuk berangkat yang kayak begitu kan ada harganya. Berapa harganya? Itulah transaksi antara mereka dengan jamaah yang. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Kejadiaannya kapan? DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Tahun lalu ada. Sekarang saya mengeluarkan dua keputusan dirjen. Saya mengeluarkan sebelum pelunasan begini. Jadi PIHK yang memiliki kuota 50, minimal 50, dia hanya boleh membatalkan 20% dari itu, maksimum, hanya 20%. Yang diatas 50, dia itu hanya boleh membatalkan 20%, ini dari segi yang dibatalkan. Terus kemudian yang mengganti, ini juga kita kasih rambu-rambu tidak boleh yang mendaftar setelah 2013 pada bulan Juli, itu Pak dalam rangka untuk membendung supaya tidak terjadi jor-joran. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Satu lagi ini, terakhir Pak Dirjen. Itu ada kawan saya Anggota DPR, disini, pernah waktu diskusi sama saya minta tolong supaya bisa naik haji. Saya bilang tidak bisa, bapak daftar kapan? Iya kalau kira-kira sekarang lah Pak. Tidak bisa saya, soalnya saya tidak bisa tapi dia cerita sama saya. Pak Ketua, kalau mau, ikut daftar haji tahun ini, istri ketua juga boleh. Caranya bagaimana? Pokoknya tinggal bayar US$1.000 saja untuk daftar dapat nomor urut. Ini ada faktual kok. Faktual ada saya, punya orangnya. Bisa saya tunjukkan orangnya Pak dan ternyata itu masih bisa, kok bisa nitip, dapat kuota satu kursi. Haji plus, bayar US$1.000, untuk dapat nomor urut, berangkat tahun ini. Kalau saya mau, istri saya juga bisa sebetulnya, ini bagaimana ceritanya?


46

DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Tidak bisa Pak. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Bisa Pak, bisa, ini ada orangnya kok. Bisa, kalau tidak salah sebulan yang lalu sudah daftar nomor urut dia, dapat nomor urut. Bisa, bahkan kemarin dia malah berkeinginan agar ada muhrimnya yang ikut menemani, tambah US$1.000 lagi. Bisa Pak, Pak Dirjen ini, ini yang saya pikir ini penting juga supaya adil semua. Ini Anggota DPR tidak bisa kok, kita juga ingin ini tapi kan tidak bisa. Saya konsisten tidak bisa ikut aturan Kementerian Agama tapi kok kawan saya itu bisa. Ada Pak, jadi kalau misalnya Pak ... bilang tidak bisa, saya bilang bisa, ada orangnya tapi kan tidak mungkin saya bongkar, kasihan, dia mau naik haji kok. Itu Pak Dirjen, ini tapi satu atau dua orang yang berangkat kemarin, tidak tahu saya apa muhrimnya dapat atau tidak, yang jelas kemarin dia lagi berjuang mencari satu lagi untuk muhrimnya. Yang satu sudah, ini contoh ini, faktual dan ada orangnya, itu Pak Dirjen. Itu mohon dicermati betul itu soal itu, supaya adil kita semua ini. Ini catatan kita, inikan Pak Dirjen cari-cari tidak akan ketemu, saya juga akan merahasiakan itu, tidak mungkin saya kasih tahu, kasihan, wong dia sudah mau berangkat. Begitu Pak Dirjen. Terima kasih. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Begini Pak. Jadi kita membendungnya itu dari segala lini. Jadi setelah kita, ini betul-betul Pak. Jadi kami khusus dalam hal ini sampai kami ini termasuk kebijakan ini dianggap kebijakan yang mematikan dunia usaha tapi saya bilang bahwa kalau tidak maka yang terjadi adalah seperti itu, jor-joran harga yang kemudian tidak masuk akal, ini ibadah lalu kemudian mereka menawarkan dari yang dibatalkan pilihan tadi, kepada orang yang baru daftar tadi itu. Maksud saya itu, yang daftar setelah Juli 2013, itu tidak... karena sudah di. Tahun sekarang, untuk pelunasan sekarang ini sudah pakai peraturan itu. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Ini Pak Dirjen, sudah terjadi, terdaftar, itu satu bulan yang lalu dapatnya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Bukan, maksudnya itu, dia itu daftarnya tahun berapa? Kalau dia itu daftarnya 2013 pada bulan Januari ya bisa menggantikan tapi kalau. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Saya kira ini baru daftar. Kalau dia lama, sudah mengantri saya kira tidak ada problem saya, saya tidak masalah. Ini justru orang baru daftar, dapat, langsung berangkat. Jadi mungkin sebelum ditanda tangan peraturan itu. Tapi tidak usahlah saya jelaskan siapa orangnya, kasihan juga orang itu tapi ada orangnya, wong sudah ditunjuki sama saya berangkatnya kok.


47

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Sebentar Pak Dirjen, saya ingin memperjelas orang daftar 50 orang ini, terus dibatalin 40, kan itu apakah bisa mengambil orang yang baru daftar atau justru kita pakai yang pendaftaran yang normatif kan begitu kan. Saya sudah dua kali kalau tidak salah ya, sudah bagian berangkat tapi saya tidak bisa berangkat. Saya bilang bisa tidak yang menggantikan itu adalah adik saya dan sebagainya, tidak katanya, harus nomor yang sesuai, urut begitu, akhirnya oke, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin yang tadi yang 50 itu lalu batal 30 lalu diambil orang baru, artinya itu sistemnya memang tidak jelas juga. Dengan mudah orang bisa menggantikan itu, itu penyerobotan itu bisa terjadi misalnya dulu di tempat saya, itu kongkalingkong antara KBIH, travelnya, lalu Kemenag dan juga bupati soal pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Jadi dia bisa meyakinkan kyai itu, saya sebutkan saja ya. Kyai itu bisa meyakinkan bahwa ibu bisa pindah ke Sumedang, bisa berangkat tahun ini dan itu berapa orang, berapa puluh. Kali nanti bayarnya kan bisa sampai 3 kali lipat biaya haji yang normatif. Ini yang membuat saya ingin mempertegas kembali definisi atau modus penyerobotan itu bagaimana? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Tambah mungkin ya. KETUA RAPAT: Pak Kus, silakan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Saya yakin itu ada. Saya ini ditawari beberapa, sampean mau berangkat haji, daftar sekarang mau tiap tahun berangkat bisa. Saya punya jalur khusus. Tidak mengerti juga saya bagaimana kok bisa begitu. Asli ini, asli, asli sli. Oleh karena itu menurut saya, nanti harus dituangkan disitu. Menurut saya jawabannya yang pertama adalah integritas, sudah tidak ada lain. Kalau orangnya berintegritas, menurut saya tidak akan bisa diterobos oleh manapun juga. Jadi ngapunten, yang betul-betul mengawal data Siskohat itu kalau memang sudah cacat seperti itu, dalam bidang apapun, menyangkut masalah kejujuran, menurut saya sudah langsung dipindahkan, cari yang punya integritas, punya cacat sedikitpun. Kalau orangnya berintegritas, saya yakin tidak akan bisa ditembus. Yang kedua menurut saya, sistem yang ada di Siskohat itu, komputerisasinya itu memang harus betul-betul dibikin sedemikian rupa, harus canggih. Katakanlah dibuat sistem yang sistem itu kode-kodenya yang tahu hanya orang-orang tertentu katakanlah begitu. Begitu itu didata, dimasukkan data lain dari yang sebenarnya itu, apa KTP nya atau apanya, langsung mungkin ada teriak maling-maling, itu bisa teknologi itu atau tiba-tiba ada warna merah atau apa, begitu disentuh tidak benar langsung me-line ke datanya Pak Dirjen misalnya, itu sangat bisa, itu teknologi sekarang sangat bisa. Misalnya begitu dimasukkan sedikit saja langsung teriak maling-maling-maling, langsung bisa, tidak terlalu susah. Jadi menurut saya jawabannya hanya dua, integritas dan sistem Siskohat itu diperbaiki. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya, terima kasih Pak Kus. Jadi Pak Dirjen, begini. Meskipun bapak mengatakan tidak mungkin, pada kenyataannya ada kondisi lapangan yang terjadi sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intens. Kita sudah mengupayakan tapi ada orang yang berpendapat bahwa hukum dibuat untuk dilanggar. Yang begini ini yang kemungkinan nanti akan membuat bapak pusingnya bukan tujuh keliling, lebih dari itu mungkin


48

pusingnya tapi itu perlu dilakukan pengawasan internal yang lebih mendalam. Saya pikir ini menjadi sebuah catatan ya. Bapak/ibu sekalian. Kalau saya perpanjang lagi ini sudah seperti pembahasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sudah 6 kali masa sidang diperpanjang. Jadi 6 kali sudah ini kita mau memperpanjang. Kita perpanjang untuk membacakan kesimpulan ya, jadi sudah selesai? Satu menit, oke, kalau begitu saya. Sebentar-sebentar Pak, ini tidak akan dilempar, tenang saja. Sebentar, diperpanjang dulu sebentar Pak. Aturannya kita harus memperpanjang, kita perpanjang sampai 00.15 WIB pada tanggal 26 Mei 2015.

(RAPAT: SETUJU) Sebelum Pak Dirjen satu menit, kurang dari satu menit. Iya Pak Niang. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Saya mau bertanya saja ini Pak Dirjen. KETUA RAPAT: Oh, masih tanya ini Pak? F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Tidak, singkat saja. Undangan Arab Saudi itu untuk siapa Pak? Untuk siapa itu? Adakan saya dengar ada undangan Kerajaan Arab Saudi untuk itu, siapa itu? Untuk Komisi VIII atau untuk siapa itu? Saya mau tanya dulu Pak. KETUA RAPAT: Silakan Pak. Sekalian nanti ditambah yang satu menit itu tadi ya Pak ya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Kategorinya itu untuk institusi pendidikan Pak, pesantren lalu kemudian pendidikan tinggi, ulama, kadang-kadang to the point pada orang yang dianggap memiliki jasa atau oleh pihak pemerintahan Saudi dianggap perlu untuk diundang, ketegorinya seperti itu tapi kemudian karena institusi kadang-kadang diundang itu ada jumlah banyak, itu yang datang kesana, itu diluar kontrol kita Pak, terus terang. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Jumlahnya biasa itu Pak Dirjen.


49

DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Yang mengasih itu adalah KBSA Pak ya, jadi kami jumlah akuratnya tidak tahu Cuma kami hanya menghitung pada saat mereka landing di Jeddah, itu lebih dari 400, pada saat landing. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Prosedurnya bagaimana itu Pak Dirjen? KETUA RAPAT: Pak Samsu, yang memberikan itu Kedutaan Besar Saudi bukan Pak Dirjen. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Inikan perlu ditahu ini supaya Pak Dirjen jelaskan kepada kita. Jumlahnya 400 itu, cukup besar itu. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Nanti yang soal itu saya jelaskan bapak. Saya pernah dapat non kuota, makanya saya belum terdaftar pernah haji Pak, di Siskohat tidak ada nama saya dan saya mau daftar ini, resmi karena belum pernah terdaftar tapi yang saya sebut tadi Pak Dirjen, itu Kementerian Agama punya kuotanya. Dapat dari Kementerian, bukan dari yang disebutkan oleh Pak Samsu Niang, itu. KETUA RAPAT: Saya ingin memberitahu bahwa istilah undangan dari Arab Saudi itu rawan penipuan Pak karena saya sudah mendapatkan laporan ada orang yang menyatakan, dihubungi, mengakunya pihak Kedutaan Besar Arab Saudi bahwa yang bersangkutan mendapatkan undangan dari Raja untuk melakukan ibadah haji. Hari berikutnya, dia diminta untuk menyiapkan uang Rp120 juta. Alhamdulillah-nya, dia bertanya dulu pada keluarganya dan keluarganya kemudian mencari tahu sehingga kemudian dijawab kalau undangan dari Kerajaan Arab Saudi mestinya sudah tidak pakai ongkos, ini juga jadi pengingat mungkin itu karena haji yang tadi terbatas itu, itu sekedar catatan sajalah Pak, Insha Allah. Baiklah bapak/ibu, kita bisa masuk ke draft ya sekarang ya? Eh ya, satu menitnya sudah selesai belum ya? F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Belum, karena ini saya belum dijawab ini. Mekanismenya bagaimana? Ini kita ini berjasa kepada negara ini, tidak. Maksud saya itukan memutuskan Panja Haji itukan berjasa kepada negara itu, makanya harus dijelaskan dulu. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Pak, terus terang kalau ini saya tidak memiliki pengetahuan mengenai liku-liku yang berkaitan karena saya ini menerima mandat untuk mengorganisir haji yang dimandatkan oleh Kementerian Agama dan ada dibawah tanggung jawab saya yang itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu memang karena saya memang tidak tahu, jadi bukan karena. Apa yang saya sampaikan.


50

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Begini Pak Dirjen, ini karena kebetulan sudah mulai bicara soal.

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Saya kira kalau Pak Dirjen tidak tahu saya kira mungkin Bu Sri pasti tahu ini.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Ini begini Pak Samsu Niang, ini sudah jam 24.00 WIB, jadi tapi ini begini Pak, itukan ada 400

kurang lebih. Zaman saya waktu itu kalau tidak salah 365 kalau tidak salah, tidak sampai 400 tapi yang masalah itu kadang-kadang orang yang mendapat itu Pak, misalnya ada seseorang karena dia kyai atau karena apa, karena dia top atau apa begitu, itu kadang-kadang dia dijual juga itu. Itukan tidak mungkin kita minta tanggung jawab pada Pak Dirjen, itukan urusan sudah personal itu, karakter orang per orang. Saya tidak mempersoalkan itu. Sebenarnya persoalannya Pak Samsu Niang bagaimana caranya supaya dia dapat, supaya dia ikut, entah berapa orang yang mau dibawa kan? Kalau bini tiga, ya tiga-tiganay mau dibawa semua. Nah, caranya itu Pak, datang saja ke Dubes Saudi itu, minta satu-dua-tiga, dikasih kalau dia senang, kasih dia tertawa sebentar, senang, kasih Pak. Orang Saudi kan Cuma begitu doang, mujamalah sedikit kan? Kalau Ibu Sri, tahu dia itu bagaimana mujamalah bagaimana caranya itu, iya kan? Sanjung-sanjung tinggi, bapak masuk surga sebentar lagi, kira-kira begitu, dia kasih lagi Pak satu. Jadi caranya begitu saja menjawabnya. Jangan dipersulit lagi Pak Dirjen, kasihan dari tadi ini kalau mau calon jadi gubernur sudah menang, iya kan?

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Iya Pak, yang satu menit tadi Pak, sudah selesai. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Yang satu menit ini, yang disampaikan Pak Kus tadi dan Pak ini, mudah-mudahan tidak kelakar. Jadi saya justru akan menyisir kok sampai bisa terjadi seperti ini karena menurut kalkulasi kami berdasarkan Siskohat yang ada, itu yang mendaftar setelah Juli 2013 itu tidak mungkin tapi kalau ada ini satu hal yang. Kalau dia kesana, itu misalnya dia Januari 2013 dan dia sudah punya porsi disitu. Itu termasuk mudah dibanding dengan yang antrian 5 tahun yang akan datang karena regualsi itu luncurkan sebelum pelunasan jamaah haji khusus dan itu ditentang habis-habisan oleh PIHK karena dia tidak lagi bisa lagi lunas, batal, ganti sesuai dengan keinginan mereka dan tidak bisa berangkatkan orang yang setelah 2013. Itu maunya saya ditawar lalu kenapa tidak Desember saja, kalau Desember 2013. Lalu kemudian yang lunas, batal, ganti mintanya tidak usah dibatasi seperti tahun lalu tapi fenomena yang terjadi seperti yang disampaikan tadi itu, seperti yang ibu sampaikan tadi lalu kemudian terjadi jor-joran harga yang tidak masuk akal. Ini Pak, jadi agak mengusik pikiran saya. KETUA RAPAT: Sudah jelas, mudah-mudahan nanti Pak Dirjen bisa tidur dengan tenang ya setelah ini karena beliau janji akan tentu menanyakan bagaimana caranya.


51

Baiklah bapak/ibu sekalian kita akan membacakan draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Kementerian Agama RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, Senin, 25 Mei 2015 ini tidak tahu apakah kemudian ditulis Senin, Selasa, 26 Mei karena sekarang sudah hari selasa. 26 Mei 2015. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Oh ya, inilah kalau pindah hari begini Pak Jenderalnya hilang. Dengan Direktur Jenderal. TA tolong dicek ya sudah ya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dengan agenda persoalan penyelenggaraan ibadah haji serta rasionalisasi indirect cost dan penyelenggaraan umrah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI bersepakat bahwa komponen indirect cost BPIH tahun 1436 H/2015 M masih adalah tetap sesuai dengan kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI pada Rapat Kerja tanggal 22 April 2015 yaitu sebesar Rp3.735.970.884.175,-.

2. Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Komisi VIII DPR RI mendesak kepada Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI agar menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain: a. Segera mensosialisasikan secara luas Peraturan Presiden tentang Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436 H/2015 M kepada seluruh calon jamaah haji akan berangkat sehingga mempercepat proses pengurusan BPIH.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan haji dan umrah yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) untuk menghindari penipuan atau pelayanan yang buruk kepada jamaah.

c. Pro aktif melaporkan perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak memiliki izin kepada Kepolisian RI untuk memberikan sanksi dan melakukan antisipasi kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah sehingga dapat menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum.

d. Mempercepat proses penerbitan Peraturan Menteri Agama tentang pembatasan haji satu kali untuk menghindari semakin banyaknya daftar tunggu atau waiting list calon jamaah haji.

e. Mempertimbangkan untuk mengalokasikan kuota haji khusus kepada pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji karena berperan penting memberikan bimbingan kepada jamaah pada pelaksanaan ibadah haji.

f. Melakukan antisipasi terjadinya kuota haji yang tidak dipergunakan dengan menyiapkan mekanisme yang tepat

g. Melakukan pendataan jamaah umrah per tahun dan menyerahkan data kasus data haji dan umrah selama 10 tahun terakhir.

h. Mencari solusi dan jalan keluar terbaik terhadap jamaah umrah yang saat ini ditelantarkan di Arab Saudi.

Saya akan minta tanggapan dulu dari bapak/ibu Anggota. Pak Maman, dipersilakan. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Tadi ada beberapa, ada 3 poin penting yang sebenarnya tidak masuk walaupun di C sebenarnya sudah mulai disinggung. Satu, saya mengusulkan tentang penguatan koordinasi dari Kemenag dengan Kepolisian juga dengan pihak Imigrasi lalu Kemenlu untuk kasus-kasus terlantarnya jamaah umrah atau haji, jadi itu


52

tolong dimasukkan poinnya kesana. Bukan hanya pro aktif melaporkan perusahaan tetapi ada antisipasi juga untuk koordinasi dengan pihak imigrasi, Kepolisian dan Kemenlu, itu yang pertama. Yang kedua dari Ketua tadi sebenarnya bagaimana caranya memasukkan nomenklatur haji dan umrah itu tidak hanya sekedar lalu dirjen lalu dibawahnya langsung subdit tetapi ke bawahnya tidak karena sekarang umrah sudah begitu banyak dan tiap hari ada umrahlah, kasarnya begitu. Itu masukkan di poin baru di H, I kayak begitu. Dan yang terakhir yang saya minta itu tadi, bagaimana kita meminta Dirjen PHU ini untuk memberikan laporan 10 tahun terakhir itu, penyelenggaraan. Kalau belum, inikan jeleknya kita. Dokumentasi-dokumentasi itu dianggap selesai, itu yang dikhawatirkan Natsir dulu bahwa kehancuran ummat islam itu karena tidak pandai mendokumentasikan persoalan-persoalan. Ini jadi saya ingin memasukkan tiga poin itu. Terima kasih ketua. KETUA RAPAT: Pak Maman, saya ingin memperkuat. Pertama, apakah poin yang tentang koordinasi itu bisa dimasukkan di “c” tapi ini kalau pro aktif karena dia konteksnya adalah pelaporan, apakah pelaporan hanya pada Kepolisian. Saya justru melihat apakah tidak mungkin dimasukkan di poin H. Mencari solusi dan jalan keluar terbaik itu kita formulasikan dengan meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat, Imigrasi itu Direktorat Jenderal ya? Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik terhadap jamaah umrah yang saat ini ditelantarkan di Arab Saudi. Begitu ya bapak/ibu. Selanjutnya berkaitan dengan nomenklatur umrah dimasukkan di dalam pembahasan ini. Ini juga perlu diformulasikan, kira-kira dimana ya? Poin baru, harus poin baru. Poin baru, kalau begitu poinnya bukan poin “i” tapi nomor 3 karena ini ada berbeda temanya. “Komisi VIII DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk melakukan kajian terhadap pemberian tugas, fungsi dan wewenang yang berkenaan dengan penyelenggaraan umrah pada struktur dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kira-kira begitulah ya, nanti ditulis dulu. Sudahkah? Jadi kajian itukan harus dimulai dari internal. Mereka, kemudian kita merekomendasikannya untuk mereka melakukan kajian supaya dari kajian itu nanti direkomendasikan melakukan, “Oh, tadi saya pikir sudah dicatat”. “Melakukan kajian”, itu poin 3 ya bukan poin “i”. TA, itu poin 3 bukan poin “i”. Poin baru, 3. Merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan kajian terkait penambahan kewenangan tentang penyelenggaraan umrah dalam struktur Ditjen PHU yang telah ada pada saat ini. Makanya ini penambahan kewenangannya tadi termasuk misalnya pembinaan haji dan umrah, begitu kan maksudnya Pak. Itu yang harus di. Betul, “sehingga terkait dengan penyelenggaraan di... dalam struktur Direktorat Jenderal PHU yang telah ada” tapi kalau di Kanwil apa namanya ya? Menambahkan nomenklatur. Nomenklatur itukan kan terkait dengan kewenangan, tugas dan wewenang. Oke-oke, jadi formulasinya bagaimana Pak? “Terkait penambahan nomenklatur atau pewenangan”. “Penambahan kewenangan”. Kalau Pak Dirjen PHU nya sudah menyelenggarakan haji umrahnya sudah tapi dalam struktur itu keseluruhannya belum begitu ya. Nanti kita minta Kementerian Agama memberikan komentar juga kali Pak ya. Yang “h”. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Kum & HAM RI. Hukum dan HAM. Baiklah, bapak/ibu Anggota ada lagi? Ada, mana? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ya, ada-ada. “c”.


53

KETUA RAPAT: “c” Pak? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Iya. “c”. Pro aktif itu menurut saya tidak hanya sekedar melaporkan pada polisi tetapi sebelum ke polisi itu, didahului kalimat pro aktif mendata dan menyampaikan pada publik melalui Kemenag Kabupaten/Kota, KUA, terhadap perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak memiliki izin. Selanjutnya melaporkan karena berharap kira-kira report-nya ke depan itu sudah tidak ada lagi begitu-begitu. Inikan selalu ada, selalu muncul dan kasihan ini. Mohon maaf bagi yang mengerti online-online itu iya tetapi orang-orang desa yang kepinginnya saya ini ingin melihat, ingin melihat ini, ketika ditawari, bayar Rp14 juta, Rp15 juta sudah langsung berangkat, itukan kasihan ini. KETUA RAPAT: Bagus, saya usul dipecah dua saja Pak ya karena yang satu ini dipecah dua saja Pak ya karena yang satu ini mengumumkan tapi mengumumkan, mengingat yang tidak berizinnya lebih banyak daripada yang berizin, apakah tidak sebaiknya mengumumkan justru yang berizin. Jadi kalau usul begini. Mendata, tidak usah pakai pro aktif tapi langsung mendata dan mengumumkan kepada publik melalui Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA terkait perusahana haji dan umrah yang memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kemudian poin berikutnya, selanjutnya hilang. Melaporkan... begitu ya dan seterusnya. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Apalagi kan ada manasik sampai KUA-KUA itu. Jika manasik itu paling tidak yang melaksanakan ibadah haji di kecamatan itu kan pasti banyak. Dengan itu disampaikan, saya yakin kan umrahnya ingat saya di kecamatan itu ada empat kali. Pertama disampaikan, kedua disampaikan, mungkin yang ketiga-keempat kan sudah ada laporan dari ini karena mohon maaf, operasinya itu rata-rata di desa itu, di desa-desa, kemana-mana. Menurut saya sederhana itu karena ada, sebentar lagi ada umrah. Manasik haji. Sorry, manasik. Ada manasik haji. Yang kedua saya bertanya. KETUA RAPAT: Masih tanya Pak? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Bukan, bertanya. Nantikan sekalian dijawab. Yang tadi lho, data 10 tahun umrah, tadi kan disampaikan sama beliau datanya kan kesulitan. Kita jangan memberi PR yang kira-kira sulit juga dijangkau. Kan ... ini bertanya ini, bertanya apa kira-kira 10 tahun itu betul-betul mampu untuk bisa diwujudkan data itu. Kalau betul-betul bisa, alhamdulillah luar biasa menurut saya. Kalau tidak, kira-kira mampunya berapa. Mungkin dua tahun, tiga tahun tapi bisa 10 Alhamdulillah, kita bersyukur. Terima kasih.


54

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kus. Saya ingin kembali ke yang tadi disampaikan Pak Kus dulu karena perizinan dan pembaharuan izin itu bisa terjadi kapan saja dan itu akan menyulitkan Kementerian Agama untuk selalu mengumumkan setiap kali ada yang terdaftar, jadi saya mengusulkan mendata dan mengumumkan kepada publik melalui Kementerian Agama kabupaten/kota dan KUA terkait perusahaan haji dan umrah yang memiliki izin penyelenggaraan haji dan umrah secara berkala. Secara berkalanya kan nanti bisa tiga bulan sekali, bisa enam bulan sekali kan begitu ya tapi ada pembaharuan update-nya termasuk sebab kalau nanti setiap pekan repot juga begitu. Bapak/ibu Anggota ada lagi? Sudah? Sudah. Baiklah, kita minta komentar dari pemerintah berkaitan dengan kesimpulan ini. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Baik. Terima kasih. Yang pertama yang mengenai pemahaman saya tadi itu yang dikumpulkan adalah kasus. Kalau kasus, itukan kita bisa melakukan proses seleksi dari apa yang terjadi. Kan ide dasarnya kan kita belajar dari kasus-kasus perbaikan yang akan datang. Jadi kalau kasus penipuan umrah, itu bukan kali ini saja. Tahun lalu juga ada. Jadi kita supaya bisa mengetahui modus operandi dari proses-proses bagaimana travel itu menipu jamaah dan seterusnya. Jadi tentu bukan data yang sifatnya itu terlalu berjubel, tidak tetapi kasus-kasus menonjol yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi kita. KETUA RAPAT: Jadi kasus, jadi bisa dikelompokkan Pak secara umum rata-rata misalnya kasus tentang penipuan, penelantaran itu tahun berapa-berapa kan kelihatan. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Jadi bukan 10 tahun lalu per tahun itu, tidak. Kenapa mengukur 10 tahun, karena saya melihat ada kasus katering yang menonjol di tahun berapa, kita ambil. Ada kasus tentang beda lagi, penginapan, itu maksudnya. Mengapa harus mengambil 10 itu karena bisa mengidentifikasi paling tidak 5 kasus besar. Jadi bukan ini Pak Kus, bukan per tahun diambilnya. Ambil kasus-kasus besar lalu kita evaluasi. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI:

Dalam 10 tahun terakhir, jadi saya memahami itu rentan waktu 10 tahun atas terjadinya

kasusk-kasus menonjol sehingga menjadi pelajaran karena misalnya Ana Katering, itu bisa diambil pelajaran untuk sekarang ini bahwa ketika kita mencoba untuk mengalihkan pengorganisasian katering itu dari Muasasah, diambil, dicopot begitu saja akan berakibat fatal, supaya menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyelenggarakan haji tahun ini dan yang akan datang. Lalu setelah itu kasus kita dituntut di pengadilan misalnya dan lain sebagainya, itu kan ada file yang bisa dibuka saya rasa. Itu yang berkaitan dengan yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini sekedar koreksi Bu Pimpinan. Jadi terminologi teknis yang ada di dalam, dokumen kita itu, PPIU itu singkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Disingkat PPIU itu yang di nomor sebelum c itu, jadi bukan perusahaan penyelenggara ibadah umrah.


55

Kemudian yang kedua, saya usul yang b itu perusahaan penyelenggara, perusahaannya dihilangkan jadi langsung diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Satu, PIHK kemudian koreksi setelah itu lalu kemudian yang diktum e ini. Diktum e itu kalau dilaksanakan sekarang masih tidak mungkin karena memang dari perspektif regulasi tidak dimungkinkan, mengalokasikan sekarang secara khusus kuota untuk KBIH itu tidak mungkin.

F ini yang KBIH. Apakah untuk mempertimbangkan saja tidak bisa Pak. Artinya itukan harus semacam beban yang harus saya. Iya, itu harus didahului oleh perubahan atas undang-undang dan kemudian PP yang memungkinkan.

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Hapus saja ini, mengikat ini. Keputusan dari Komisi VIII itu mengikat, jadi dihapus saja. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Makanya, maaf Pak ya. Apa yang kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa KBIH itu substansinya penting. Kita sama-sama mengetahui tetapi kan dari perspektif regulasi masih belum memungkinkan maka kemudian kemarin kita telepon. Saya menganjurkan kepada gubernur, walikota, untuk mengalokasikan satu diantara TPHD itu dicomot dari KBIH setempat karena practicallay mereka itu membimbing jamaah. Kalau itu tidak bertentangan dengan hukumd anggaran regulasi. KETUA RAPAT: Kita punya cerita yang sedih tentang KBIH ini Pak Dirjen. 2014 kemarin, Kota Cirebon dari 12 KBIH tidak ada pembimbing yang berangkat. Inikan juga bisa dibayangkan, jamaahnya masing-masing diatas 100. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Kyai Muna ini yang sudah siap-siap mau keluar negeri, mempertimbangkan persoalan-persoalan ini. Mereka itu bergabung dengan KBIH, dengan harapan mendapatkan bimbingan kan termasuk di dalamnya didampingi kan karena banyak yang masih blank dan seterusnya. Ketika kemudian tidak ada upaya kita untuk mempertimbangkan terkait dengan ini, kan bisa saja misalnya dengan ini, sisa kuota yang tidak terbawa terakhir itu, kalau mereka pasti sudah siap untuk melakukan pelunasan misalnya, itu kan juga perlu dipikirkan terkait dengan misalnya sisanya masih ada lebih dari 700 tidak tertangani. 700 itu sebenarnya kalau dialokasikan untuk pembimbing itu akan luar biasa, misalnya. Apakah tidak bisa dipertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Kalua tidak, luntang lantung jamaahnya, tidak ada pembimbinnya karena mereka punya asumsi bahwa akan dapat bimbingan sementara petugas dari Kementerian Agama juga tidak bisa membimbing mereka secara penuh, itu juga yang harus dipikirkan begitu. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Prioritas itu adalah menyesuaikan regulasi itu supaya inline dengan apa yang menjadi rekomendasi kita. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Itu tingkatannya apa itu Pak Menteri, itu apa Pak Dirjen, itu PMA ya.


56

DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: PP. PP 79. Follow up dari Undang-Undang Nomor 13. Jadi itu nuansanya itu, pembimbingan itu memang dimungkinan tetapi sebatas sampai hanya di tanah air. Itu kalau kita menggunakan terminologi KBIH ini. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Ya sudah dihapus saja sementara ini daripada lama-lama itu, tidak selesai. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Karena KBIH itu mendaftarnya adalah sekarang. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Ada satu lagi Pak Dirjen ini, ibu ketua. Bukan, satu lagi yang terkait dengan ini, soal KBIH-KBIH, pembimbinglah, pembimbing ini. Itu di kampung saya itu, kan kemarin reses ini. Saya panggil orang-orang yang mau naik haji itu kemudian petugas hajinya. Pengaduan dari Kandepag ini ke saya satu, Pak Ketua ini bisa tidak ya ini pembimbing haji dari kampung kitalah. Inikan yang terjadi ternyata dari Kota Meda, Sumatera Utara, 12 jam itu ke kampung saya kalau naik darat. Itu yang ditetapkan jadi petugas pembimbing hajinya. Problemnya adalah dia belum tentu bisa bahasa Mandailing Pak. Yang diberangkatkan itu ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana dia membimbing itu? Benar. Inikan ada orang-orang tua. Kalau Pak Iqbal disuruh kesitu asik berpantun saja tidak paham orang itu, iya kan? Tidak paham orang itu Pak Iqbal. Jadi ini penting juga. Kenapa kok yang dari Medan itu yang datang ditaruh kesitu, mereka kan tidak paham dan belum tentu dia sosio kulturalnya sementara pembimbing itu penting tahu itu, sosio kultural itu. Itu terjadi Pak Dirjen. Jadi tidak tahu saya apakah itu ada regulasi lagi khusus atau tidak, ini masalah pembimbing, teringat saya, akhirnya saya tanya lagi Pak Dirjen. Itu ada tidak itu yang ketentuan, apakah memang Kanwil itu betul-betul berwenang untuk menetapkan siapa yang harus kesana. Jadi kan yang petugas dari Kementerian Agama itu kalau tidak salah. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi proses seleksi itu memang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan Kanwil. Kanwillah yang melakukan proses seleksi untuk petugas yang menyertai jamaah diluar y dokter dan paramedik. Jadi dua, yakni TPHI dan TPI. TPHI itu Pimpinan Kloter, TPIHI adalah pembimbing ibadah yang itu memang direktur berdasarkan open recrutment ditawarkan begitu lalu kemudian dites kemudian hasil tes itu yang kemudian dipakai. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Itu sejauhmana kita percaya hasil tes itu objektif? Jangan-jangan Kanwil juga yang main ini. Itukan berapa itu satu provinsi banyak itu Pak. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi pada setiap pelaksanaan, itu Irjen mengirimkan timnya, maksimal. On the spot, jadi mereka mulai dari pembukaan. Itu bagian dari rekomendasi untuk minta transparannya itu. Kita lakukan test agar diawasi Irjen.


57

KETUA RAPAT: Bahasa halusnya dari orang kampung bapak itu tidak lulus tes Pak kesimpulannya. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Orang Medan itu pasti tidak lulus tes Pak karena dia tidak bisa bahasa Mandailing. Bagaimana? Ini penting soalnya ini. Bukan apa-apa, orang-orang di kampung itu banyak. Saya Pak, mohon maaf ini saya kasih tahu. Dulu waktu saya mau nikah, ada beberapa persyaratan. Salah satu kata ibu saya, dia harus bisa Bahasa Mandailing istri saya itu, kalau tidak, tidak bisa, tidak lulus sama ibu saya, kenapa? Karena belum tentu dia nanti kalau saya bahasa Indonesia nanti diketawai. Jadi nanti durhaka istrimu itu. Itukan contoh, kasus ini orang Tual dan yang berangkat naik haji yang seusia ibu saya sekarang ini. Ini menurut saya itu penting Pak Dirjen catatan kita. Kalau sekarang sudah terlanjur atau masih ada tidak yang gelombang-gelombang ini, masih ada? Sudah selesai kan? Berarti ini catatan penting. Harus sesuai dengan. Kalau perlu dari kabupatennya Pak, masa tidak ada Kementerian Agama, masa lulus dia pegawai negeri, dia tidak lulus untuk calon petugas haji. Berarti seleksi pegawai negeri kita salah selama ini, iya kan? Kalau sudah lulus pegawai negeri dan sudah berkerja di Kementerian Agama saya kira pasti bisalah jadi petugas haji. Yang ke depan ini harus ada juga itu aturan itu menurut saya. Susah itu orang tidak bisa itu bahasa, bahasa itu penting sekali. Saya kira ini catatan ya, catatan atau perlu tidak dibuat catatan disitu sebagai keputusan rapat? KETUA RAPAT: Nanti dibuat ini saja. Sebetulnya bisa jadi bahan untuk nanti. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Bapak ketua bisa bahasa Mandailing tidak? Nanti kita tugaskan kesana untuk tahun ini. KETUA RAPAT: Ya jadi begini bapak/ibu sekalian. Persoalan ini sebetulnya menjadi persoalan yang cukup krusial karena sebagaimana beberapa tahun yang lalu juga disepakati bahwa pihak penerbangan harus menyediakan cabin crew yang mampu berbahasa Indonesia karena waktu itu pesawatnya sewaan. Kita memaksa harus ada yang bisa berbahasa Indonesia. Lebih diutamakan bisa berbahasa dari daerah embarkasi pemberangkatan, itu baru petugas. Waktu itu cabin crew-nya. Bukan tidak mungkin ini kemudian bisa dilakukan tapi kita juga melihat karena Kanwil Kementerian Agama itu sifatnya, mohon maaf, ini adalah instansi vertikal, bukan tidak mungkin, ada pinadh-pindahan ini. Tidak berada dia seumur hidup itu, tidak di kabupaten tersebut atau di provinsi tersebut, Pak Muhajir saja pindah ke Jakarta, begitu kan? Kalau beliau dijadikan pembimbing untuk ke Jakarta bisa tapi kalau nanti ternyata menjadi Kanwil di Jawa Tengah misalnya kan jadi tidak bisa membimbing karena tidak bisa bahasa Jawa misalnya, itu juga harus dipertimbangkan, ada beberapa hal teknis. Ini jadi catatan pengingat bagi kita untuk kemudian memperbaikinya. Jadi begitu ya bapak/ibu ya. Saya juga ingin mengingatkan. Diatasnya sudah ada mendesak Pak, diatas sudah ada mendesak. Memprioritaskan, karena belum tentu dia harus bisa dari situ kan? Nanti tergantung kondisinya. Memprioritaskan pembimbing haji. Iya iyalah Pak harus normatif karena kondisinya tidak bisa sama dalam setiap Kandepag di setiap kota/kabupaten belum tentu berasal dari


58

daerah tersebut begitu. Memprioritaskan pembimbing atau petugas? Tolong Pak, pakai mike-nya Pak. Ada mike disitu mubazir kalau tidak dipakai Pak. KEMENTERIAN AGAMA RI: Mohon izin Pak Dirjen. Ini yang tadi disampaikan Pak Ketua tadi kan. Jadi ada petugas dari Medan yang nanti akan membimbing jamaah di kampung bapak kan? Itu ketua kloter atau pembimbingnya, mungkin salah satu. Kalau hanya seperti itu, itu nanti ke depan regulasinya bisa. Artinya apa, mengutamakan calon petugas yang memang berasal dari daerah setempat, kan bisa saja, itu saja. Jadi tidak perlu direkomenkan disinilah Pak, menurut saya. Tidak perlu direkomendasikan, itu sudah kami tangkap itu. Terima kasih. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Inikan mengikat kalau kata Pak Samsu Niang itu. Kalau tidak dituliskan Pak, lupa Pak sedangkan yang tertulis saja tadi itu ada Rp26 miliar lupa-lupa itu, iya kan? Apalagi yang seperti ini, hanya sekedar ini nanti kalau misalnya tidak dilaksanakan, kan kita buka lagi dokumen ini. Kalau Komisi VIII dokumennya lengkap Pak, ini masalahnya. Saya kira dimasukkan sajalah itu dulu sementara ini supaya mana tahu ini jadi warisan kan? Jangan dipahami, tidak. Itu memprioritaskan petugas haji berasal dari kabupaten/kota setempat. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Ditambah, ditambah lagi. Yang punya. KETUA RAPAT: Begini-begini. Bapak/ibu sekalian. Begini, kita mengantisipasi ternyata dari kota/kabupaten setempat ternyata kualifikasinya tidak memadai, bisa jadi, itukan juga harus dipikirkan. Jadi memprioritaskan calon petugas haji karena nanti pasti harus ada seleksi juga, kita juga harus fair pada yang lain kan? F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Mohon maaf itu, memang kalau yang namanya petugas haji itu yang dari kabupaten, tidak punya leadership, itu kadang-kadang ada jamaah haji yang begini ini, tidak mengerti dia. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Tapi begini Pak. Kan ada seleksinya Pak. Yang menyeleksi itulah yang dia cari yang leadership. Kemudian yang kedua tidak usah kata “calon”. Di kampung saya itu “nyalon” mereka Pak, tidak lulus. Inikan pengaduannya begitu. “Nyalon” mereka itu, mendaftar kok, tidak lulus. Ini saya mau ketemu sama Kanwilnya, saya tanya-tanya dulu bagaimana caranya itu kok bisa ada yang lulus ada yang tidak. Nanti saya tanya Pak Tohar tu, kenapa Pak Tohar ada yang lulus ada yang tidak, ini serius ini saya mau panggil dia duduk-duduk minum kopi, iya kan? Kenapa kok ada yang lulus ada yang tidak


59

dari kampung saya itu. Jangan dia sepele dengan kampung saya itu, pasti ada orang pintar disitu Pak. Mohon maaf itu, jadi saya mau cek itu.

KETUA RAPAT: Pak Dirjen silakan. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Ini daripada tafsil hasil Pak karena itu di dalam pedoman dari rekrutmen itu sudah muncul diktum bahwa dia harus memberikan prioritas pada petugas yang berasal dari daerah setempat. Sudah ada, tidak mungkin nilainya terlalu jauh. Iyakan berbagai begini Pak. Berbagai kemungkinan kan. Nama yang memprioritaskan itukan memang pertimbangna orang yang berasal dari daerah yang bersangkutan menjadi pertimbangan dengan logika seperti yang bapak sampaikan tadi. Dialah yang pemilik budaya, dialah yang tahu keputusan orang yang dibimbing tapi sekali lagi kan nilai itu akumulasi tai saya tidak tahu. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Ini Pak, makanya nanti ini tetap harus masuk kesimpulan ini, menurut saya ini, usul saya. Kalaupun di dalam petunjuk bapak in isudah ada, buktinya itu ada yang memang kejadian seperti ini. Orang Melayu, mohon maaf itu kalau di Sumatera Utara beda Pak. Orang Melayu membimbing orang Mandailing, jauh itu Pak, tidak masuk itu, pasti saya jamin tidak masuk. Tidak mengerti orang Melayu itu tentang ibu. Ibu, coba tanya Bu Sri ini. Ibu Sri ini saja untung saja Prof. Nabila itu masih bisa bahasa Mandailing. Iya kan? Lebih cocok Ibu Nabila jadi pembimbing disana sebetulnya kalau masih sanggup tapi itu jauh Pak. Jauh sekali budayanya. Ini Ibu Sri saja tidak mau menikah dengan orang Mandailing ini, iyakan saya tahu itu kenapa? Ya mungkin budayanya susah dipahami. Karena itu yang soal ini saya kan ini sudah keburu ada putusannya ini. Kalau kemarin ini ketemu seperti ini ada rapat ini saya sudah tanya dari kemarin. Jadi ini menurut saya ke depan itu memang diprioritaskan karena kalau tidak nanti kasihan ibu-ibu itu Pak. Ada beberapa kata atau kalimat yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada Pak, banyak. Tidak usah, bapak tidak mengerti juga kalau saya kasih contoh, untuk apa? Jadi ada beberapa kata atau kalimat yang tidak bisa disamakan yang hanya orang itu yang mengerti. Jadi susah juga kebutuhan orang-orang tua. Jadi ini saya minta supaya dimasukkanlah ini keputusannya walaupun Pak ... tidak setuju, saya minta Pak ... sabar dulu yang ini supaya nanti ke depan ini tetap ada ini. Saya akan cek lagi ini, mana tahu kawan-kawan yang lain ini harus di cek ini. Jangan sampai terlupakan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si):

Sudah, wong kuota tidak dapat. Masih ada dapat, masa kalimat saja tidak dapat juga. Minimal

kalimat dapatlah. Syukur kalau masih bisa diusahakan dapat.

KETUA RAPAT: Sudah, bapak/ibu sudah? Masih satu lagi Pak?

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Tanya, ada petugas kloter, ada yang non kloter itu apa maksudnya?


60

KETUA RAPAT: Mohon maaf Pak. Mike-nya kasihan deh tidak dipakai. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Jadi yang petugas yang kloter itu adalah yang menyertai jamaah pada setiap kloter ada 5 petugas. Unsurnya adalah 3 dari kesehatan, diantara 3 itu satu dokter dan dua paramedik. Kemudian satu adalah TPHI, ini adalah Pimpinan Kloter yang mengatur administrasi dan lain sebagainya. Dokumen dan lain sebagainya. Kalau kemudian satu itu khusus, dia TPIHI. Pembimbing ibadahnya jamaah yang ada dalam satu kloter. Ini itu. Ini proses seleksi Pak, ada proses seleksinya, ada standarisasi. Oh sudah Pak. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pimpinan. Sekali lagi. Saya minta kesekretariatan untuk seluruh kesimpulan rapat dengan mitra kerja untuk kirim ke e-mail Anggota. Jadi ini berkali-kali saya harus katakan begini bapak jadi supaya kita ini hasil sudah oke ya, tanda tangan. Yang asli ini masukkan ke e-mail Anggota. Semua kan punya email kecuali Pak Samsu Niang. KETUA RAPAT: Sudah begitu? Sudah cukup ya? Tidak ada satu lagi-satu lagi Pak ya. Sudah selesai ya, alhamdulillah, nanti tidak selesai-selesai kita. Sudah semua ya, baiklah. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Satu lagi-satu lagi. KETUA RAPAT: Masya Allah satu lagi. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): SK segala macam tadi kan masih belum jadi. KETUA RAPAT: SK apa? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): SK segala macam yang pembimbing kan belum jadi. KETUA RAPAT: SK segala macam belum jadi.


61

F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ya pembimbing, apa tadi. KETUA RAPAT: Terus maksud? F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Ya masih, kalau menambahkan kan begitu lho. Ya diberi ruang begitulho Pak Dirjen. Diberi ruang kira-kira bagaimana caranya, tidak mengerti saya. KETUA RAPAT: Sudah selesai seleksinya Pak. Itu sudah ada di meja, belum keluar pengumuman, terus itu sudah di meja siapanya entah, nanti tinggal ditanda tangan. F-PAN (DRS. H. KUSWIYANTO, M.Si): Belum, yang seleksi kedua barusan lho, saya memantau terus. KETUA RAPAT: Sudah ya, bapak/ibu ya. Petugas-petugas. Sudah mau pelatihan ya sudah mau pengumuman Pak Kus. Tadi kesimpulan dari Pak Choirul Muna sudah jelas Pak, ngeyel-ngeyel juga terus tidak dapat. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Ini mereka ini mestinya yang begini-begini waktu Panja kemarin. Kalau sudah diketok tidak ada lagi. Sudah ya bapak/ibu ya. Kita sudah masuk pada hari berikut. Baiklah bapak/ibu sekalian, Pak Dirjen sudah ya? Tidak ada lagi ya? Oh masih, satu atau dua masih? DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Itu yang “h”, itu saya mengusulkan agar diktum ini lebih universal karena kasus umrah itukan selalu terjadi secara signifikan, tidak hanya saat ini, itukan yang saat ini diterlantarkan di Arab Saudi. Itu yang sudah diterlantarkan sudah selesai sekarang ini, sudah kembali. KETUA RAPAT: Dan akan ada yang terlantar lagi kan Pak ya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Dan itu kemungkinan nanti ke depan akan ada lagi.


62

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA): Bisa ... Pak Dirjen. Tadi ada wartawan yang tanya saya, ada 53 lagi katanya yang tersisa, yang masih mahal, betul tidak itu? Di Saudi, ini barusan sore tadi tanya saya cuma saya tidak tahu apakah betul ada 53 atau tidak, kita kan secara umuml saja menjawabnya, minta kepada pemerintah. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Ini tidak hanya di Arab Saudi lho. KETUA RAPAT: Iya, betul-betul. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Ketika ada yang diterlantarkan di Thailand. Sudah saja “Saudi” nya dihapus, saat ini dihapus. KETUA RAPAT: Terhadap jamaah umrah yang diterlantarkan. Karena ada yang diterlantarkan di Srilangka, dimana. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Saya usul kalimatnya itu terhadap fenomena penelantarkan jamaah umrah, jadi itu universal. Bisa saja dia terdampar di Thailand, bisa di Srilangka dan sebagainya. KETUA RAPAT: Untuk mencari solusi dan jalan keluar terhadap fenomena penelantaran jamaah umrah. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Kalau fenomena nanti masuknya kepada wacana. Ini kejadian. KETUA RAPAT: Kasus sajalah. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Kasus saja. KETUA RAPAT: Fenomena kita ganti dengan kasus supaya lebih riil. Kalau kasus dia akan ditangani secara itu.


63

Sudah bapak/ibu sekalian. Sebelum saya menutup, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan. Di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2008, klausul tentang umrah itu kalau tidak salah Cuma 14, 4 pasal. Jadi ini jadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Baiklah bapak/ibu sekalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kesimpulan rapat dan sebagaimana biasa, rapat kita sangat panjang. Bapak/ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya tutup, kita akan minta kata akhir dari pemerintah dalam hal ini Pak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Kepada bapak dipersilakan dengan kata akhirnya. DIRJEN PHU KEMENTERIAN AGAMA RI: Ibu Pimpinan dan Pak Ketua serta Bapak Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya rapat kerja ini yang membahas fenomena terkini yang memang memerlukan pencermatan kita dan langkah-langkah yang konkrit menyangkut dua isu utama yakni haji yang terfokus pada persiapan mutakhir dari apa yang kita lakukan. Kemudian fenomena terkait dengan pemberitaan-pemberitaan di masyarakat serta hal-hal yang sifatnya kasuistik yang tadi sudah memperoleh berapa analisis dan solusi serta jalan keluarnya. Termasuk saya ingin menyampaikan terima kasih atas rekomendasi, saran, masukan untuk bisa di follow up-i secara nyata dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji. Kemudian juga terima kasih, pada kesempatan ini pula kita telah mem-break down persoalan yang berkaitan dengan kasus-kasus umrah yang memerlukan perhatian kita dan memerlukan peningkatan pengawasan kita terutama dari Kementerian Agama dan utamanya adalah kesimpulan yang cukup menggembirakan kaitannya dengan memaksimalkan kinerja dan tugas dan fungsi dari Ditjen PHU yang selama ini lebih banyak memposisikan diri sebagai pengawas di dalam kegiatan umrah yang dilakukan oleh swasta dan dengan diktum ini maka peran dan fungsi PHU untuk umrah agar semakin memperoleh penguatan. Mudah-mudahan ini bisa ditangani sembari kita menangani persoalan haji yang sekarang sudah berada pada tahapan-tahapan menjelang pelunasan. Terima kasih ibu Pimpinan dan Pak Ketua serta bapak-bapak yang lain. Saya akhiri. Billahit taufiq Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih atas kata akhir. Terima kasih pada Pak Dirjen PHU dan seluruh jajaran, bapak/ibu Anggota Komisi VIII. Catatan besar kita pada hari ini adalah ketika sesuatu yang penting tidak dicermati dengan baik, menyebabkan kekurangan dan kesalahan sebesar Rp26 miliar tadi itu bukan perkara main-main. Jika yang sebesar dan sepenting itu diabaikan, apalagi hal yang dianggap kecil. Ini catatan besar, urusannya bukan urusan dunia saja tapi ini urusan akhirat. Jadi mohon yang setiap kali mengerjakan hal yang sama, bapak/ibu boleh tersenyum tapi ini adalah pekerjaan yang seharusnya sudah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan seperti hal yang terjadi pada tahun ini.


64

Terima kasih atas segala kehadirannya. Kita tutup dengan istighfar, astaghfirullahal’adziim, dan hamdallah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu’alla ila ha illa anta astaghfiruka wa’atubu ilaih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 00.42 WIB)

RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kemenag RI

Documents

Transcript of RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kemenag RI