RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHNOMOR .......... TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan pemekaran Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sudah tidak sesuai lagi perlu penyesuaian;

d. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu metetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang

1

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

11.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2

13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;19.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;21.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Juncto PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

22.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

23.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

24.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

25.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

26.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

3

27.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

28.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

29.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

30.Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

31.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

32.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

33.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

34.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah;

4

41.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

42.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

43.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

44.Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah;

45.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

46.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

47.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumberdya Air;

48.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 15 tahun 2005 tentanmh Jalan Tol;

49.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

50.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

51.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

52.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

53.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kreteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

54.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;

55.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

5

56.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

57.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan;

58.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

59.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 690/KPTS/M/2009 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;

60.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

danGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2030.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat adalah pemerintah.2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

6

5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

20. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

21. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

7

22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

25. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia

26. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam skala provinsi terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

29. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah

30. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air

31. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

33. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PKWp adalah suatu kawasan yang potensil dikembangkan menjadi PKW.

34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa

8

kecamatan.35. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu

atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

36. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

38. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

39. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.

40. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataaan ruang.

41. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

42. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;

43. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

44. Daerah Rawa selanjutnya disebut DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.

9

BAB IITujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian KeduaKebijakan Penataan Ruang

Pasal 3Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu

dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; 3. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung

pengembangan pertanian;4. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;5. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;6. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;7. Pengembangan kawasan strategis provinsi.

Pasal 4Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi terdiri atas:a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL;b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum

terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif,

kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi;

Pasal 5

10

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi terdiri atas:a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan

mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara;

b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil;

c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman;f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.

Pasal 6Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian terdiri atas:a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan

agroindustri;b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda

transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri;

c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan

agribisnis dan agroindustri;e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung

kawasan agribisnis dan agroindustri;f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis

dan agroindustri;g. mengembangkan pelabuhan laut yang mempunyai terminal

curah cair untuk menunjang distribusi hasil pertanian.

Pasal 7Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan terdiri atas:a. mengembangkan kawasan pertanian dalam arti luas dalam

rangka mendukung lumbung pangan secara berkelanjutan;b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung

pangan;c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda

transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan;d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;

11

e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan;

f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian;

g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian;Pasal 8

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi terdiri atas:a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung

provinsi sebagai lumbung energi;b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung

provinsi sebagai lumbung energi;c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai

dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana;d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi

dari pusat pembangkit listrik ke pengguna;e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung

pengembangan kawasan pembangkit listrik.

Pasal 9Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi terdiri atas:a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem

ekologi wilayah;b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan

perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;

c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;

e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

Pasal 10Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi terdiri atas:a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan

ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi;b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi;c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi

dari sudut kepentingan budaya;d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat

melalui pelestarian budaya lokal;

12

e. melestarikan seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal;

f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan

kualitas lingkungan;h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya

lindung kawasan;

BAB IIIRENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian KesatuUmum

Pasal 11(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;b. Sistem Jaringan Prasarana utama; danc. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000, yang tercantum sebagai Lampiran I-1a dan I-1b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KeduaRencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

Pasal 12(1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :a. PKN di Palangka Raya;b. PKW meliputi Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Sampit

di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Buntok di Kabupaten Barito Selatan, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara.

c. PKL meliputi Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Kasongan di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur.

13

(2) Rincian Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KetigaRencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:a. sistem jaringan transportasi darat;b. sistem jaringan perkeretaapian;c. sistem jaringan transportasi laut; dand. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 14Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:a. rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan;b. rencana jaringan penyeberangan.

Pasal 15(1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:a. jaringan jalan;b. jaringan prasarana; danc. jaringan pelayanan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:1) jaringan jalan arteri primer meliputi:

Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan yaitu: Batas Prov. Kalimantan Barat – Kudangan – Penopa – Kujan - Runtu – Simpang Runtu – Batas Kota P. Bun – P. Lada – Jl. A. Yani (P. Bun) dan Jl. Pakunegara (P. Bun) – Asam Baru – Km. 65 SP. Bangkal – Batas Kota Sampit – Jl. Sudirman dan Jl. A. Yani (Sampit) – Palangtaran – Jl. Cilik Riwut (Sampit) – Kasongan – Tangkiling - Batas Kota P. Raya, Jl. Cilik Riwut, Jl. RTS. Milono, Jl. Adonis Samad (P. Raya) – SP. Kereng Bangkirei – Bereng Bengkel – Pilang (Km 35) - Pulang Pisau – Batas

14

Kota Kuala Kapuas, Jl. Cilik Riwut, Jl. Jl. Mashakam, Jl. Kalkimantan (Kuala Kapuas) – Batas Prov. Kalimantan Selatan sepanjang 819 Km

2) jaringan jalan kolektor primer K1 meliputi:a. jalan jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah yaitu ruas Batas Kalimantan

Timur – Lampeong – Jl. Melawahan – Benangin – Batas Kota M. Teweh, Jl. Ring Road, Jl. Pendreh, Jl. Pertiwi, Jl. Puruk Cahu, Batas Kota M. Teweh (Muara Teweh) – Km 50 (Pasar Punjung) – Puruk Cahu – SP. Muara Laung – Tumbang Lahung – Sei Hanyu - Kuala Kurun – Tewah - Tumbang Jutuh – Tumbang Talaken - Rabambang – Tumbang Samba – Tumbang Hiram – Tumbang Senamang – Tumbang Kabuari – Batas Prov. Kalbar sepanjang 805 Km)

b. jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan : Jl. Dermaga Seberang (Muara Teweh) – Kandui – Patas - Ampah –

Dayu – Tamiyang Layang – Pasar Panas - Batas Prov. Kalimantan Selatan sepanjang kurang lebih 187 Km

c. Simpang Sei Asem – Takaras – Tumbang Talaken – Rabambang (Tumbang Jutuh) sepanjang 106 Km. )

c) jalan Lainnya yaitu ruas Km. 65/Sp. Bangkal – Bangkal sepanjang 13 Km.

3) jaringan jalan kolektor primer K2 meliputi:a) Jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan :

Palangka Raya – Buntok – Ampah sepanjang 256 Km. Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun sepanjang 130 Km.

b) jalan Lainnya : jalan Sampit – Samuda – Ujung Pandaran – Kuala Pembuang – Telaga

Pulang – Bangkal sepanjang 250 Km jalan Pelantaran – Parenggean – Tb. Sangai – Tb. Kalang sepanjang

126 Km. jalan Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam sepanjang 67 Km. jalan Pulang Pisau – Bahaur sepanjang 80 Km. jalan Kuala Kapuas – Lupak Dalam sepanjang 80 Km. jalan Kujan – Nanga Bulik sepanjang 3,5 Km. jalan Lingkar Utara (Sampit) sepanjang 12 Km. jalan Lingkar Selatan (Sampit) sepanjang 7,5 Km.

4) pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 meliputi : Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Jenamas – Mangkatip –

Bengkuang – Buntok, sepanjang 130 Km. Kuala Kapuas – Mandomai – Mentangai – Timpah – Pujon – Sei Hanyu,

sepanjang 302,5 Km. Bawan – Lahei – Batekong, sepanjang 261,18 Km. Timpah/Sp. Batapah – Pepas/Kemawen – Butong – Lemo – Muara

Teweh, sepanjang 318,88 Km. Muara Teweh (Km 34) – Datan – Sp. Benangin, sepanjang 78,15 Km.

15

Benangin – Haragandang – Muara Laung – Saripoi – Tb. Lahung, sepanjang 235,06 Km.

Pasar Panas – Bentot – Kambitin/Batas Kalimantan Selatan, sepanjang 27,82 Km.

Bentot – Hayaping – Patung, sepanjang kurang lebih 30,7 Km. Sp. Pundu – Tb. Samba – Tb. Kalang – Tb. Senamang – Tb. Manjul –

Tapin Bini – Penopa, sepanjang 301,85 Km. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian, sepanjang 60,5

Km. Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai, sepanjang

256,9 Km. Sei Kalap – Sei Rangit – Pelabuhan Bumi Hardjo, sepanjang 17,5 Km. Nanga Bulik – Batu Kotam – Sagu – Ajang – Balai Riam – Batas

Kalimantan Barat, sepanjang 97 Km. Kujan – Rantau Pulut – Tb. Sangai, sepanjang 150 Km. Sp. Penopa – Riam Durian – Sukamara, sepanjang kurang lebih 112,1

Km. Sukaramai/Batas Kalimantan Barat – Sukamara – Lunci, sepanjang 42

Km. Bereng Bengkel – Dermaga Kalampangan, sepanjang 5,01 Km. Sp. Kr. Bangkirai – Kereng Bangkirai, sepanjang 9,15 Km. Pepas/Kemawen – Pujon, sepanjang 292 Km. Lupu – Balai Riam, sepanjang 11 Km. Jalan Imam Bonjol (Palangka Raya), sepanjang 0,8 Km. Jalan Tjilik Riwut (Kasongan), sepanjang 0,25 Km. Jalan Revolusi (Kasongan), sepanjang 0,80 Km. Jalan Lingkar Kota (Kuala Pembuang), sepanjang 12,5 Km. Jalan Persil (Kuala Pembuang), sepanjang kurang lebih 1,65 Km.

(3) Jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. Terminal penumpang Tipe A di Palangka Raya, Ampah, Muara Teweh dan

Nanga Bulik dan terminal penumpang Tipe B di Kota Sukamara, Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Pembuang, Kasongan, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Buntok, Tamiyang Layang dan Puruk Cahu. Penentuan lokasi terminal penumpang dipertimbangkan yang dekat atau berakses tinggi terhadap moda transportasi lainnya.

b. Terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yaitu di Kumai, Sampit dan Kuala Kapuas.

c. Jembatan Timbang Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Jembatan Timbang Pasar Panas di Barito Timur, Jembatan Timbang Simpang Runtu (dalam rencana) di Kotawaringin Barat, Jembatan Timbang Sampit (dalam rencana) di Kotawaringin Timur, Jembatan Timbang Simpang Kandui (dalam rencana) di Barito Utara, Jembatan Timbang Bukit Liti (dalam rencana) di Pulang Pisau.

16

(4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi:a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) :

Palangka Raya – Banjarmasin – Buntok; Palangka Raya – Banjarmasin – Muara Teweh; Palangka Raya – Banjarmasin – Puruk Cahu; Kuala Kapuas – Banjarmasin; Palangka raya – Banjarmasin; Puruk Cahu – Banjarmasin; Muara Teweh – Banjarmasin; Palangka Raya – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak; Muara Teweh – Lampeyong – Balikpapan.

b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) : Palangka Raya – Kasongan Palangka Raya – Sampit Palangka Raya – Kuala Pembuang Palangka Raya – Pangkalan Bun Palangka Raya – Sukamara Palangka Raya – Nanga Bulik Palangka Raya – Pulang Pisau Palangka Raya – Kuala Kapuas Palangka Raya – Tamiang Layang Palangka Raya – Buntok Palangka Raya – Muara Teweh Palangka Raya – Puruk Cahu Palangka Raya – Kuala Kurun Palangka Raya – Parenggean Palangka Raya – Tumbang Samba Palangka Raya – Pangkoh Palangka Raya – Tumbang Jutuh Kasongan – Sampit Kasongan – Pangkalan Bun Sampit – Pangkalan Bun Sampit – Sukamara Sampit – Kuala Pembuang Kuala Pembuang – Nanga Bulik Kuala Pembuang – Pangkalan Bun Pangkalan Bun – Nanga Bulik Pangkalan Bun – Sukamara Sukamara – Nanga Bulik Sukamara – Nanga Bulik Pulang Pisau – Kuala Pembuang Pulang Pisau – Kuala Kapuas Pulang Pisau – Kuala Kurun Pulang Pisau – Buntok Pulang Pisau – Muara Teweh

17

Pulang Pisau – Tamiyang Layang Pulang Pisau – Bawan Pulang Pisau – Bukit Rawi Kuala Kapuas – Kuala Kurun Kuala Kapuas – Buntok Kuala Kapuas – Muara Teweh Kuala Kapuas – Tamiyang Layang Kuala Kapuas – Bawan Tamiyang Layang – Kuala Kurun Tamiyang Layang – Buntok Tamiyang Layang – Muara Teweh Tamiyang Layang – Puruk Cahu Buntok – Kuala Kurun Buntok – Pujon Buntok – Muara Teweh Buntok – Puruk Cahu Buntok – Ampah Buntok – Pasar Panas Buntok – Telang Baru Muara Teweh – Pujon Muara Teweh – Puruk Cahu Muara Teweh – Kuala Kurun Puruk Cahu – Kuala Kurun Puruk Cahu – Pujon Kuala Kurun – Pujon

(5) Rincian sistem jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III.2. dan III.3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16Rencana jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :1) Jaringan angkutan sungai :

a. Sungai Jelai : Balai Riam – Sukamara – Kuala Jelai b. Sungai Arut : Raja/Pangkalan Bun – Mendawai Seberang – Tanjung Putri c. Sungai Kumai : Pangkalan Banteng – Kumai.d. Sungai Belantikan : Bayat – N. Belantikan.e. Sungai Lamandau : Tapin Bini – N. Belantikan – N. Bulik – Kotawaringin Lama

– Mendawai Seberang.f. Sungai Seruyan : Mojang Baru – Rantau Pulut – Asam Baru – Pembuang Hulu

– Telaga Pulang – Kuala Pembuang.g. Sungai Tualan : Kota Baru – Parenggean – Hanjalipan.h. Sungai Mentaya : Tb. Sangai – Kuala Kuayan – Hanjalipan – Kotabesi – Sampit

– Bagendang – Samuda.i. Sungai Cempaga : Pantai Harapan – Cempaka Mulia – Kota Besi.

18

j. Sungai Katingan : Tb. Senamang – Tb. Samba – Pendahara – Kasongan – Baun Bango – Mendawai – Pagatan.

k. Sungai Sebangau : Kereng Bangkirai/Palangka Raya – Bantanan – Muara Sebangau

l. Sungai Kahayan : Tb. Miri – Tewah – Kuala Kurun – Sepang Simin – Bukit Liti – Palangka Raya – Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur.

m. Sungai Rungan : Tb. Jutuh – Takaras – Tangkiling – Palangka Raya.n. Sungai Kapuas : Sei Hanyu – Pujon – Timpah – Mantangai – Mandomai –

Kuala Kapuas – Lupak Dalam.o. Sungai Barito : Puruk Cahu – Muara Teweh – Buntok – Telang Baru – Jenamas

– Banjarmasin.p. Anjir Serapat : Banjarmasin – Kapuasq. Anjir Kelampan : Pulang Pisau – Mandomai.r. Anjir Basarang : Kapuas – Basarang – Mintins. Terusan Raya : Kapuas – Bahaurt. Terusan Hantipan : Samuda – Pagatan

2) Jaringan angkutan penyeberangan :a. Sukamara – Kuala Jelai – Pangkalan Bun – Kumai – Kuala Pembuang – Sampit

– Pagatan – Bahaur – Kuala Kapuas b. Kumai – Kendal di Jawa Tengahc. Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timurd. Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timure. Bahaur – Kendal di Jawa Tengahf. Sampit – Paciran di Lamongan, Jawa Timurg. Sampit – Kendal di Jawa Tengah

Pasal 17(1) Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b yaitu jaringan jalur kereta api lintas utama. (2) Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi : a. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi meliputi :

1. Jalur kereta api Puruk Cahu – Muara Teweh – Buntok – Mengkatip – Kuala Kapuas – Batanjung;

2. Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau;

3. Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung;

4. Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai.

b. Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang

19

Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

(3) Pengembangan jaringan kereta api di provinsi Kalimantan Tengah merupakan prioritas tinggi dan dititikberatkan pada angkutan barang.

Pasal 18(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas :a. tatanan kepelabuhanan, dan b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan

Sampit;b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :1. Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin

Barat;2. Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten

Kotawaringin Barat;3. Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;4. Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten

Seruyan;5. Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas;6. Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang

Pisau.c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :1. Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;2. Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Seruyan;3. Pelabuhan Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;4. Pelabuhan Teluk Sangiang (rencana) di Kabupaten Pulang Pisau;5. Pelabuhan Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya; 6. Pelabuhan Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;7. Pelabuhan Teluk Sebangau (rencana) di Kabupaten Pulang Pisau;8. Pelabuhan Bukit Pinang di Kota Palangka Raya;9. Pelabuhan Kelanis (rencana) di Kabupaten Barito Selatan;10. Pelabuhan Rangga Ilung (rencana) di Kabupaten Barito Selatan 11. Pelabuhan Jenamas (rencana) di Kabupaten Barito Selatan.

(3) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hutuf b meliputi: a. Alur pelayaran Internasional : Sampit – Luar Negeri

20

b. Alur pelayaran Nasional :Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit – Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun – Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya, Sukamara - Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung di Kabupaten Kapuas – Semarang, Batanjung di Kabupaten Kapuas – Surabaya; Batanjung di Kabupaten Kapuas - Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; Pulang Pisau - Jakarta.

Pasal 19(1) Rencana pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :a. Tatanan Kebandarudaraan, danb. Rute Penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :a. Tatanan Kebandarudaraan Nasional yaitu Bandar Udara Pengumpul Tersier :

Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya dan Iskandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. Tatanan Kebandarudaraan Provinsi yaitu Bandara pengumpan yang meliputi : Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Sangkalemu di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara, Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.

(2) Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :a. Rute Penerbangan Nasional terdiri atas :

1. Tjilik Riwut (Palangka Raya) – Soekarno Hatta (Tanggerang);

2. Tjilik Riwut (Palangka Raya) – Syamsuddin Noor (Banjarmasin);

3. Tjilik Riwut (Palangka Raya) – Ir. Juanda (Surabaya);4. Iskandar (Pangkalan Bun) – Achmad Yani (Semarang);5. Iskandar (Pangkalan Bun) – Rahadi Oesman (Ketapang);6. Iskandar (Pangkalan Bun) – Supadio (Pontianak);7. Iskandar (Pangkalan Bun) – Syamsuddin Noor

(Banjarmasin);8. Iskandar (Pangkalan Bun) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);9. Tjilik Riwut (Palangka Raya) – Adi Sucipto (Yogyakarta) –

Ahmad Yani (Semarang);10. Tjilik Riwut (Palangka Raya) – Supadio (Pontianak);11. Tjilik Riwut (Palangka Raya) – Sepinggan (Balikpapan).

b. Rute Penerbangan Provinsi terdiri atas :

21

1. Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);

2. Haji Asan (Kabupaten Kotawaringin Timur) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);

3. Haji Asan (Kabupaten Kotawaringin Timur) – Ir. Juanda (Surabaya);

4. Haji Asan (Kabupaten Kotawaringin Timur) – Soekarno Hatta (Tanggerang);

5. Haji Asan (Kabupaten Kotawaringin Timur) – Achmad Yani (Semarang);

6. Haji Asan (Kabupaten Kotawaringin Timur) – Iskandar (Pangkalan Bun);

7. Tumbang Samba (Kabupaten Katingan) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);

8. Sangkalemu (Kabupaten Gunung Mas) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);

9. Dirung (Kabupaten Murung Raya) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);

10. Beringin (Kabupaten Barito Utara) – Tjilik Riwut (Palangka Raya);

11. Sanggu (Kabupaten Barito Selatan) – Tjilik Riwut (Palangka Raya).

Bagian KeempatRencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya

Pasal 20Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:a. rencana sistem jaringan energi;b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;c. rencana sistem sumberdaya air;d. rencana jaringan persampahan.

Paragraf 1Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

22

(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:a. Pembangkit Tenaga Listrik;b. Sistem Interkoneksitas dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi;c. Gardu Induk ( GI);d. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM).

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. Pembangunan PLTU Batubara di Pulang Pisau, Sampit, Pangkalan Bun,

Buntok, Tamiang Layang, Palangka Raya, dan Katingan;b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Barito Utara;c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan,

Murung Raya, dan Lamandau;d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro

(PLTMH) di Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, dan Seruyan;e. Pembangunan Pembangkit Listrik Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten

Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat , Kotawaringin Timur, Katingan dan Pulang Pisau;

f. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

(3) Pembangunan sistem interkoneksitas dan jaringan transmisi tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Palangka

Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun - Nanga Bulik;

b. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV dari Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;

c. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Kasongan - Kuala Kurun;

d. Perluasan pembangunan jaringan distribusi dari Gardu Induk menuju pusa-pusat beban di seluruh Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah;

e. Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi ke wilayah pemukiman diseluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

(4) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:Pembangunan Gardu Induk (GI) di Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh, dan Puruk Cahu.

(5) Depo bahan bakar minyak ( BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:Depo BBM di Tamiyang Layang, Depo BBM di Pangkalan Bun dan Depo BBM di Buntok.

23

Paragraf 2Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:a. Sistem jaringan mikro digital di wilayah Provinsi tersebar di seluruh wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah;b. Sistem jaringan telekomunikasi tetap; danc. Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan provinsi yang terdiri atas:a. Pengembangan Stasion Bumi Besar di Palangka Raya;b. Sistem Jaringan Stasiun Telepon Otomat (STO) yaitu STO Palangka Raya;c. Sistem Jaringan Fiber Optic (FO) yang terhubung Banjarmasin – Kapuas –

Pulang Pisau – Palangka Raya – Kasongan – Sampit – Pangkalan Bun.(3) Sistem Jaringan Stasiun Radio Gelombang Mikro (STRGM) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Pulang Pisau, Pilang Jabiren, Km-5 Palangka Raya, Km-46 Tangkiling, Kasongan, Parit, Sampit, Sei Babi, Asam Baru, Hanau, Pangkalan Bun, Sukamara, Jambi Km-8.

(4) Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III.9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 23(1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas:a. Wilayah Sungai (WS);b. Danau dan Bendung;c. Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Rawa (DR);d. Pantai; dan e. Instalasi Pengolahan Air Minum.

(2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:a. Wilayah Sungai Lintas Provinsi meliputi Wilayah Sungai (WS) Jelai-

Kendawangan yang meliputi: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai dan Wilayah Sungai (WS) Barito meliputi DAS Barito dan DAS Kapuas;

24

b. Wilayah Sungai Strategis Nasional meliputi Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan yang meliputi: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai dan Wilayah Sungai (WS) Barito meliputi DAS Barito dan DAS Kapuas, Wilayah Sungai (WS) Seruyan Meliputi : DAS Seruyan dan Wilayah Sungai (WS) Kahayan meliputi DAS Kahayan dan DAS Sebangau;

c. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Sungai Wilayah Sungai (WS) Kahayan meliputi DAS Kahayan dan DAS Sebangau dan Wilayah Sungai (WS) Barito meliputi DAS Barito dan DAS Kapuas;

d. Wilayah Sungai dalam wilayah Kabupaten meliputi Wilayah Sungai (WS) Mentaya meliputi DAS Mentaya dan Wilayah Sungai (WS) Katingan meliputi DAS Katingan.

(3) Danau dan Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen dan Danau Pamait

di Kabupaten Barito Selatan;b. Bendung Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung

Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau.

(4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:a. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat yaitu DI Karau di

Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 3.794 Ha;b. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi yaitu DI Tampa di

Kabupaten Barito Timur dengan Luas Pelayanan 2.000 Ha).c. Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten meliputi :

1. Kabupaten Kotawaringin Barat DI Kumai Kondang (Luas Pelayanan 200 Ha); DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha); DI Tempatas (Luas Pelayanan 432 Ha); DI Sei Bamban (Luas Pelayanan 297 Ha); DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha); DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha).

2. Kabupaten Lamandau yaitu DI Bayat (Luas Pelayanan 150 Ha).3) Kabupaten Kotawaringin Timur

DI Tanjung Harapan (Luas Pelayanan 200 Ha); DI Kali Bambang (Luas Pelayanan 400 Ha);

4) Kabupaten Pulang Pisau DI Bawan (Luas Pelayanan 300 Ha); DI Goha (Luas Pelayanan 100 Ha).

5) Kabupaten Barito Selatan yaitu DI Majundre (Luas Pelayanan 365 Ha). 6) Kabupaten Barito Timur

DI Pangkan (Luas Pelayanan 200 Ha); DI Takuam (Luas Pelayanan 500 Ha);

25

DI Baruh Rintis (Luas Pelayanan 131 Ha). 7) Kabupaten Barito Utara

DI Trinsing (Luas Pelayanan 688 Ha); DI Tandrahean (Luas Pelayanan 500 Ha); DI Montalat (Luas Pelayanan 408 Ha); DI Majangkan (Luas Pelayanan 200 Ha); DI Baliti (Luas Pelayanan 100 Ha); DI Walur (Luas Pelayanan 200 Ha); DI Bawang (Luas Pelayanan 350 Ha); DI Malungai (Luas Pelayanan 100 Ha); DI Mantiong (Luas Pelayanan 100 Ha); DI Inu (Luas Pelayanan 500 Ha); DI Jamut (Luas Pelayanan 680 Ha).

8) Kabupaten Murung Raya yaitu DI Dikin (Luas Pelayanan 850 Ha). 9) Kabupaten Gunung Mas

DI Gohong Rawai (Luas Pelayanan 710 Ha); DI Sekata Tewah (Luas Pelayanan 440 Ha); DI Sekata Juri (Luas Pelayanan 500 Ha); DI Hurung Bunut (Luas Pelayanan 560 Ha); DI Penda Pilang (Luas Pelayanan 150 Ha).

(5) Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:1) Daerah Rawa Kewenangan Pusat meliputi :

a) DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi); b) DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 7.195 Ha/2 lokasi); c) DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi); d) DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 48.753 Ha/11 lokasi); e) DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 186.974 Ha/11 lokasi).

2) Daerah Rawa Kewenangan Provinsi meliputi :a) DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.500 Ha/2 lokasi); b) DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 11.770 Ha/7

lokasi); c) DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.570 Ha/3 lokasi) d) DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 12.443 Ha/6 lokasi) e) DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 30.702 Ha/15

lokasi); f) DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 4.350 Ha /3 lokasi); g) DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 6.350 Ha/3 lokasi).

3) Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten meliputia) DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.200 Ha/5 lokasi);

26

b) DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 14.586 Ha/48 lokasi);

c) DR di Kabupaten Lamandau (Luas Pelayanan 6.114 Ha/83 lokasi); d) DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 7.780 Ha/19 lokasi); e) DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 7.118 Ha/14 lokasi); f) DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 38.323 Ha/59

lokasi); g) DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 13.950 Ha/31 lokasi); h) DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 1.142 Ha/3 lokasi); i) DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 17.067 Ha/39 lokasi); j) DR di Kabupaten Barito Timur (Luas Pelayanan 3.583 Ha/7 lokasi); k) DR di Kabupaten Barito Utara (Luas Pelayanan 3.699 Ha/14 lokasi); l) Kabupaten Murung Raya (Luas Pelayanan 1.575 Ha/7 lokasi).

(6) Penanganan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km meliputi pantai di Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan di Kabupaten Kapuas.

(7) Instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah

yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian;1. Air permukaan meliputi : sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai ,

sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai;

2. Air tanah tersebar pada beberapa cekungan air tanah yang potensiil di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Instalasi pengolahan air minum tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

(8) Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir;

(9) Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III.10, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

27

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, yaitu tempat pemrosesan akhir (TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan sistem sanitary landfill.

BAB IVRENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian KesatuUmum

Pasal 25(1) Rencana pola ruang provinsi terdiri atas:

a. kawasan lindung; danb. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3) Rencana pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 sebagai Lampiran I-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian KeduaKawasan Lindung Provinsi

Pasal 26(1) Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf

a terdiri atas: a. kawasan hutan lindung seluas 1.330.258 Ha yang letaknya tersebar di 11

kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan hutan lindung tidak terdapat di Kabupaten Sukamara dan Barito Timur);

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air seluas 3.324.675 Ha yang letaknya tersebar di 13 Kabupaten;

c. kawasan perlindungan setempat terdiri atas: 1. sempadan pantai yaitu kawasan di sepanjang pantai 751 km dengan

lebar 12 mil di kawasan perkotaan 30-100 m dan diluar kawasan

28

perkotaan 100-250 m meliputi pantai di Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan di Kabupaten Kapuas;

2. kawasan sempadan sungai pada kawasan perkotaan dan perdesaan di sepanjang 11 sungai besar meliputi Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan, Sebangau, Mentaya, Seruyan, Kumai, Lamandau, Arut, dan Sungai Jelai serta sempadan sungai di sepanjang sungai sedang atau anak sungai yang menyebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. kawasan sekitar danau meliputi sekitar Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen dan Danau Pamait di Kabupaten Barito Selatan.

d. kawasan cagar budaya terdiri atas Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas, di sekitar Kawasan Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan, Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya, di sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan, dan Kawasan Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

e. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terdiri atas:1. kawasan suaka margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Sungai

Lamandau dengan luas kurang lebih 61.425 Ha di Kabupaten Sukamara.2. kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dengan

luas kurang lebih 192.317 Ha di Kabupaten Murung Raya, Cagar Alam Pararawen dengan luas kurang lebih 4.384 Ha di Kabupaten Barito Utara, Cagar Alam Bukit Tangkiling dengan luas kurang lebih 2.601 Ha di Kota Palangka Raya, Cagar Alam Air Terjun Molau Besar dengan luas kurang lebih 1.200 Ha di Kabupaten Barito Utara, Cagar Alam Bukit Bakitap dengan luas kurang lebih 261 Ha di Kabupaten Barito Utara.

3. taman nasional yaitu Taman Nasional Tanjung Putting dengan luas 390.493 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya dengan luas 125.355 Ha di Kabupaten Katingan, Taman Nasional Sebangau dengan luas 605.449 Ha di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya;

4. taman wisata laut yaitu Taman Wisata Laut Tanjung Keluang luas kurang lebih 2.000 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. taman wisata alam meliputi:a. Taman Wisata Alam Air Terjun Poran dengan luas kurang lebih

6.400 Ha di Kabupaten Barito Utara;b. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya luas

kurang lebih 533 Ha;c. Taman Hutan Raya Arboretum Nyaru Menteng dengan luas kurang

lebih 65 Ha di Kota Palangka Raya.6. taman hutan raya yaitu Taman Hutan Raya Arboretum Nyaru

Menteng di Kota Palangka Raya luas kurang lebih 65 Ha.7. kawasan hutan dengan tujuan khusus yaitu Laboratorium Alam Hutan

Gambut di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya dengan luas kurang lebih 50.000 Ha.

29

8. Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan.

f. kawasan rawan bencana alam terdiri atas :1. kawasan rawan tanah longsor yaitu daerah yang

membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Utara;

2. kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas;

3. kawasan rawan banjir yaitu pada daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai;

4. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu daerah-daerah di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Barito Selatan.

(2) Rincian Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III.11. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KetigaKawasan Budi Daya Provinsi

Pasal 27(1) Kawasan budi daya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) huruf b terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :

1. hutan produksi terbatas (HPT) seluas 3.324.675 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. hutan produksi tetap (HP) seluas 3.855.751 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan

3. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 2.540.616 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. kawasan peruntukan pertanian meliputi :1. kawasan tanaman pangan (APL) seluas 2.616.606 Ha yang tersebar

di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

30

2. kawasan perkebunan (HPK) seluas 2.540.616 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

c. kawasan peruntukan perikanan laut seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai dan danau) di Provinsi Kalimantan Tengah;

d. kawasan peruntukan pertambangan menyebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

e. kawasan peruntukan perindustrian terdiri atas :1. kawasan industri kecil tersebar di seluruh kabupaten dan kota di

Provinsi Kalimantan Tengah;2. kawasan agroindustri tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi

Kalimantan Tengah;3. kawasan industri tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat,

Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, dan Barito Utara.f. kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

1. kawasan wisata alam tersebar di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Tengah;

2. kawasan wisata alam laut berada di Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Kotawaringin Timur;

3. kawasan wisata budaya berupa Museum Belanga dan Bukit Batu di Kota Palangka Raya, Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas, di sekitar Kawasan Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya, di sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan, dan Kawasan Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

4. kawasan wisata buatan tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

g. kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:1. kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang

tersebar di seluruh ibukota kabupaten dan kota di Propinsi Kalimantan Tengah;

2. kawasan permukiman perdesaan kawasan APL yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

h. kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Rincian kawasan budi daya provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran III.13. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VPENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 28

31

(1) Kawasan strategis provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. pertahanan dan keamanan;b. pertumbuhan ekonomi; c. sosial budaya; d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dane. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis provinsi dengan tingkat ketelitian skala peta 1:250.000 yang tercantum dalam Lampiran I-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 29(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, yaitu Hutan Kawasan Tertentu untuk Latihan Militer (HKT-M) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:a. Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;b. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito selatan;c. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan

pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur;

d. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Das KAKAB yaitu pada Das Kahayan di wilayah Kota Palangka Raya dan Pulang Pisau, Das Kapuas di wilayah Kabupaten Kapuas, dan Das Barito di wilayah Kabupaten Barito Selatan;

e. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Utara;

f. Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta Simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas;

g. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kecamatan Dadahup Kabupaten Pulang Pisau.

32

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, meliputi:a. Kawasan Strategis Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung

Mas;b. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan, seperti Pahewan Kalawa di

Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya;

c. Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh kabupaten/kota;

d. Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, meliputi:a. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara;

b. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya.

(5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, terdiri atas :a. Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Kalimantan Tengah meliputi :

1. Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan;2. Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) di sepanjang jalur pantai selatan

Provinsi Kalimantan Tengah;3. Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan

dome gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, dan DAS Jemaras.

(6) Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya, Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya, Cagar Alam Pararawen I dan II di Kabupaten Barito Utara, Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Sukamara, Cagar Alam Bukit Bakitap di Kabupaten Barito Utara, Taman Nasional Tanjung Putting di Kabupaten Kotawaringin Barat, Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau, Katingan dan Kota Palangka Raya, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya di Kabupaten Katingan, dan Taman Hutan Rakyat Arboretum Nyaru Menteng di Kota Palangka Raya.

33

BAB VIARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 30(1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana

struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis;(2) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan melalui

penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

Pasal 31(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau asing (luar negeri).

(5) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum sebagai Lampiran II.1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIIARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 32(1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang,

rencana pola pemanfaatan ruang, dan penetapan kawasan strategis.(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka

menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yakni dari tahun 2010 hingga 2030.

(3) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bertahap dan memuat usulan program, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya.

(4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

34

(5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIIIARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian PertamaUmum

Pasal 33(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi;b. Arahan perizinan;c. Perangkat insentif dan disinsentif;d. Arahan sanksi.

Bagian KeduaIndikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 34(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 33 ayat (2) huruf a berfungsi:a. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang;b. Untuk menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi

untuk peruntukan ruang yang sama; danc. Sebagai arahan peruntukan fungsi yang diperbolehkan, yang diperbolehkan

dengan syarat, dan yang dilarang serta intensitas ruang pada wilayah provinsi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk rencana struktur ruang;b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk rencana pola ruang; dan

35

c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis.

Paragraf PertamaIndikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Rencana Struktur Ruang

Pasal 35Indikasi arahan peraturan zonasi untuk rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;e. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 36(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf a meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);b. Indikasi arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);c. Indikasi arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional

dan nasional untuk menunjang kegiatan ekspor-impor yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. Penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang berstandar internasional maupun nasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan internasional serta kawasan lain di sekitarnya;

c. Pengembangan serta peningkatan fungsi kawasan industri dan jasa yang melayani skala regional dan nasional;

d. Pengembangan serta peningkatan fungsi kawasan investasi internasional;e. Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi tinggi, jaringan

prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi dan pembangkit tenaga listrik untuk mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala nasional dan antarprovinsi.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

36

a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. Penyediaan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan industri dan ekspor impor yang mendukung PKN Palangka Raya;

c. Pengembangan prasarana dan sarana pusat pelayanan pemerintahan yang mencangkup PKL dan kawasan sekitarnya;

d. Pengembangan prasarana transportasi untuk menunjang mobilitasi baik antar wilayah maupun ke luar provinsi dan mendukung kegiatan ekspor-impor;

e. Pengembangan serta peningkatan fungsi kawasan industri dan jasa yang melayani skala provinsi.

f. Pengembangan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pusat distribusi barang (hasil produksi);

g. Pengembangan jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi dan pembangkit tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala provinsi.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang

didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. Pengembangan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan industri dan ekspor impor yang mendukung PKW;

c. Pengembangan prasarana transportasi untuk menunjang mobilitasi baik skala lokal dan wilayah (regional);

d. Pengembangan pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani kabupaten atau melayani beberapa kecamatan;

e. Pengembangan jaringan akses dari pusat-pusat industri dan jasa menuju pusat distribusi (baik pelabuhan maupun bandar udara);

f. Pengembangan serta meningkatkan fungsi kawasan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan kecamatan;

g. Pengembangan pusat jasa pemerintahan untuk satu kabupaten atau meliputi beberapa kecamatan.

h. Pengembangan jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi dan pembangkit tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala provinsi dan Kabupaten/kota.

Pasal 37(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Darat dan

Perkeretaapian;b. Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Laut; dan

37

c. Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Udara.(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Darat dan

Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:a. Ruang milik jalan hanya boleh dimanfaatkan untuk jaringan jalan raya serta

simpul transportasi guna kepentingan lalu lintas dan penempatan fasilitas pendukungnya kepentingan jaringan jalan raya, tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk kegiatan lain;

b. Ruang milik jaringan jalur kereta api, terminal, stasiun kereta api dan pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk kegiatan lain;

c. Kawasan pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk kegiatan lain;

d. Untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, maka kepentingan selain kepentingan lalu lintas berupa reklame, penempatan jaringan listrik, air, telepon, drainase dan lain lain diletakkan pada lokasi yang tidak mengganggu kegiatan dan kepentingan lalu lintas yang berada di wilayah tersebut;

e. Pengembangan jaringan jalan yang ada serta pembukaan jaringan jalan untuk wilayah desa yang masih terisolir, sehingga mendapatkan aksesbilitas yang dapat mengembangkan wilayah desa tersebut;

f. Harus dipertegas batasan ruang milik jalan dengan ukuran dan batasan yang jelas termasuk daerah simpul transportasi.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:a. Pelabuhan laut diarahkan agar memiliki kelengkapan fasilitas pendukung

sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;b. Pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer guna

memudahkan aksesibilitas masyarakat;c. Tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan, terutama di daerah lingkungan

kerja perairan dan daratan, daerah kepentingan pelabuhan alur pelayaran baik perairan maupun daratan;

d. Harus dipertegas batasan daerah lingkungan kerja perairan dan daratan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan alur pelayaran meliputi perairan maupun daratan;

e. Penetapan luas daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk rencana induk pelabuhan;

f. Daerah lingkungan kerja perairan dan daratan serta daerah lingkungan kepentingan kepelabuhanan dan alur pelayaran harus bebas dan hanya dapat dibangun untuk kepentingan operasi pelabuhan dan alur pelayaran serta penempatan fasilitas pendukungnya.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan Tansportasi Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:a. Kawasan lingkungan kerja bandar udara dan kawasan keselamatan operasi

penerbangan harus bebas dan hanya dapat dibangun untuk kepentingan

38

operasi penerbangan serta penempatan fasilitas pendukungnya dan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan selain untuk kepentingan kebandarudaraan;

b. Untuk mengendalikan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan, setiap pendirian bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan diperlukan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk;

c. Harus dipertegas batasan daerah lingkungan bandar udara dan kawasan keselamatan operasi penerbangan;

d. Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan sebaiknya merupakan kawasan wilayah darat dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

e. Pelabuhan udara diarahkan untuk memilki akses ke jalan arteri primer.

Pasal 38Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c antara lain:a. Pengembangan dan penambahan pembangkit untuk mengurangi masalah krisis

energi;b. Seluruh aliran listrik yang dialirkan melalui Gardu Induk dapat dimanfaatkan untuk

pembagian aliran listrik;c. Pada ruang yang berada di bawah SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan

permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39Indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d antara lain:a. Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;b. Diarahkan agar menggunakan menara telekomunikasi secara bersama sama

diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider);c. Penambahan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas untuk

membuka daerah terisolir dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.

Pasal 40Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e diatur mengikuti arahan indikasi peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Paragraf Kedua

39

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Rencana Pola Ruang

Pasal 41Indikasi arahan peraturan zonasi untuk rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya;c. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan kawasan laut.

Pasal 42Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:a. Kawasan Hutan Lindung;b. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan

Bawahannya;c. Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan Perlindungan Setempat;d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;e. Kawasan Rawan Bencana;f. Kawasan Lindung Lainnya.

Pasal 43Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi yaitu:a. Menghindari perluasan lahan permukiman/budidaya ke arah hutan; b. Diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak merubah bentang alam serta tidak

dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;c. Diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi

hutan lindung;d. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat

diperkenankan dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut, serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI.

Pasal 44Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya guna memberikan ruang yang

cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;

40

b. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat sebagai berikut:1. Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB

maksimum 40%);2. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya

serap air tinggi;3. Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 45(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk

Memberikan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai;b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai;c. Indikasi arahan peraturan zonasi Sempadan danau dan waduk;d. Indikasi arahan peraturan zonasi Ruang Terbuka Hijau Kota.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang garis pantai adalah

kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah, seperti penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi;

b. Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti misalnya dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain, dapat terus dilakukan;

c. Kegiatan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan;

d. Rumah yang dibangun pada sepanjang sempadan pantai tidak diperbolehkan membelakangi pantai atau laut (untuk sanitasi) melainkan menghadap ke laut atau pantai tersebut;

e. Tidak dibenarkan mengalih fungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:a. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan

terganggunya fungsi sungai;b. Kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat

arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan;c. Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan

sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan namun dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;

41

d. Masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;2. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Sempadan danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:a. Tidak diperkenankan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang

dapat mengganggu kelestarian daya tampung dan fungsi danau/waduk;b. Diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang seperti kegiatan perikanan,

wisata air, khususnya yang bersifat pemandangan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan untilitas lainnya sepanjang:1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut;2. Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang

berlaku.(5) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:a. Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;b. Luas kawasan ruang terbuka hijau tidak termasuk perkerasan (paving block);c. Dalam kawasan ruang terbuka hijau diperbolehkan dibangun fasilitas sosial,

namun secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 46(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Alam;b. Indikasi arahan peraturan zonasi Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan

Bakau;c. Indikasi arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam dan Taman Wisata

Alam Laut;d. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar budaya dan Ilmu

Pengetahuan.(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a adalah:a. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan

menurunnya fungsi kawasan suaka alam;

42

b. Diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;

c. Masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;

e. Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);

f. Masih diperkenankan dibangun pasarana wilayah bawah laut dan bangunan pengendali air;

g. Masih diperkenankan dipasang alat pemantau bencana alam seperti sistem peringatan dini (early warning system).

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:a. Dalam kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau tidak

diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;

b. Dalam kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;

c. Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);

d. Dalam kawasan Cagar Alam dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam secara terbatas.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:a. Tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan

fungsi kawasan taman wisata dan taman wisata laut;b. Dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang

mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;c. Dilarang dilakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk

kepentingan penelitian dan pendidikan;d. Masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut

sesuai ketentuan yang berlaku.(5) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:a. Kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya

memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;

b. Tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

43

Pasal 47Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e adalah:a. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan

rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

b. Masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini (early warning system);

c. Masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;

d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor, dan tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan atau hutan lindung;

e. Pengaturan pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai, untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi;

f. Tidak dibenarkan membangun di daerah rawan longsor atau daerah yang berpotensi terjadinya longsor;

g. Mematuhi edaran dari BMKG perihal cuaca Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 48Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f adalah:a. Pulau-pulau dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) hektar ditetapkan sebagai

kawasan lindung;b. Masih diperbolehkan dilakukan kegiatan yang tidak mengganggu fungsinya

sebagai kawasan lindung.

Pasal 49Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah:a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi;b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Rakyat;c. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pertanian;d. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Perkebunan;e. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Perikanan;f. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pertambangan;g. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pariwisata;h. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Perindustrian;

44

i. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Permukiman.

Pasal 50Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a adalah:a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan

pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;

b. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 51Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah:a. Pemanfaatan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi dapat dilakukan sesuai

dengan potensi dan daya dukung lahan;b. Pengusahaan hutan rakyat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat;c. Pengelolaan hutan rakyat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c adalah:a. Lahan peruntukan pertanian dipertahankan luasannya dan ditingkatkan

produktivitasnya guna mendukung ketersediaan bahan pangan;b. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak

diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air dan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;

c. Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;

d. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;

e. Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

Pasal 53Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d adalah:

45

a. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari institusi yang berwenang;

b. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

c. Mempertahankan jenis tanaman yang sudah ada yang sesuai dengan potensi lahan serta mengembangkan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik;

d. Perlu dilakukan pola tanam dan pola tata tanam yang baik dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air;

e. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi serta pipa minyak dan gas dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan.

Pasal 54(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 huruf e meliputi:a. Jalur Penangkapan Ikan I;b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:a. Jalur 0 sampai dengan 4 mil laut;b. Jalur 4 sampai dengan 8 mil laut.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Jalur 0 sampai dengan 4 mil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi:a. Alat tangkap yang menetap;b. Alat tangkap yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi;c. Kapal perikanan yang berkapasitas kurang dari 5 GT.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Jalur 4 sampai dengan 8 mil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan:a. Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi; b. Dengan kapasitas kapal perikanan kurang 5 GT;c. Pukat cincin berukuran panjang maks. 150 m;d. Jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1.000 m.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi Jalur Penangkapan Ikan II memiliki batas perairan diluar jalur penangkapan I sampai 12 mil ke arah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi peralatan: a. Kapal motor dengan maksimum 30 GT.b. Kapal Perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan:

1. Menggunakan pukat cincin maksimal 600 m (1 kapal), maksimal 1.000 m (2 kapal);

46

2. Tuna long line (pancing tuna) maksimal 1.200 buah mata pancing;3. Jaring insang hanyut dengan ukuran maksimal 2.500 m.

Pasal 55Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f adalah:a. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat

yang berwenang yang mengacu kepada ketentuan aturan teknis yang berlaku di setiap sektoral;

b. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;

c. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;

d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan;

e. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil serta pada kawasan lindung dan pelestarian alam. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan kelongsoran;

f. Tidak mengijinkan penambangan di daerah tikungan luar sungai, tebing sungai dan bagian-bagian sungai pada umumnya, sehingga mengarahkan ke daerah-daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir/Iahar.

Pasal 56Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g adalah:a. Memperhatikan pengembangan destinasi pariwisata; b. Memperhatikan pengembangan Nilai Seni dan Budaya meliputi pembinaan dan

pelestarian terhadap budaya dayak, situs serta warisan sejarah di Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;

d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;e. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan

dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL;f. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan;g. Pengembangan objek wisata bahari tidak boleh menimbulkan dampak gangguan

atau kerusakan pada ekosistem laut;

47

Pasal 57(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 huruf h meliputi:a. Peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri Pengolahan; b. Peningkatan dan pengembangan Kawasan Perindustrian Maritim; c. Peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata;d. Peningkatan dan pengembangan Kawasan perindustrian pengolahan sumber

daya laut;e. Peningkatan dan pengembangan Kawasan perdagangan.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :a. Lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan/keluaran limbah bisa

dikelola; b. Lahan termasuk sarana perkantoran dormitory (mess), sarana olah

raga/hiburan/makan, pasar, klinik, dan tempat ibadah; c. Fasilitas pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan kawasan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Kawasan Perindustrian Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :a. Lahan kawasan industri maritim, ramah lingkungan/keluaran limbah sisa

dikelola, berada di daerah pesisir pantai; b. Lahan termasuk sarana perkantoran, tempat pelatihan, klinik medis, dan

restorasi;c. Prasarana pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan dalam kawasan.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan Industri Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :a. Industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih

berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan, makanan olahan;

b. Fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi/angkutan. (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan kawasan

perindustrian pengolahan sumber daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi lahan peruntukan berada di daerah pesisir pantai untuk industri dan klaster industri ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi lahan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan, areal parkir, plaza, bangunan bertingkat.

Pasal 58

48

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i adalah:a. Dilakukan pada lahan tidak subur dan pada lahan dengan kelerengan 5%-15%,

terdapat pada lapisan keras dan tidak longsor; b. Kegiatan tersebut mendukung aktivitas kawasan dan tidak mengganggu/merusak

fungsi kawasan; c. Pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis dan pada

kawasan rawan bencana tinggi dilarang;

Pasal 59Indikasi arahan zonasi Rencana Pengembangan Kawasan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf KetigaIndikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Rencana Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 60Indikasi arahan peraturan zonasi untuk rencana Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi:a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET) Das KAKAB;b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan

Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare;

Pasal 61Indikasi arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Das KAKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a adalah:a. Lahan dan bangunan yang berada pada KAPET Das KAKAB merupakan aset

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b. Sebagai kawasan pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri di Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Sebagai kawasan pendukung perwujudan Kalimantan sebagai lumbung pangan;d. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan yang akan mendukung

pelaksanaan pelayanan publik;e. Sebagai kawasan pengembangan investasi yang mendukung peningkatan

perekonomian masyarakat dan nasional.

Pasal 62

49

Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare sebagaimana dimaksud dlam Pasal 60 huruf b adalah:a. Pelestarian hutan dan lahan gambut pada kawasan yang berfungsi

lindung dengan tindakan tegas terhadap pembalakan liar dan kebakaran, dan jika sudah terjadi penggundulan hutan dilakukan rehabilitasi;

b. Mempertahankan hutan yang masih baik;c. Mempertahankan kawasan penyangga budidaya terbatas antara

kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ditentukan dengan pembatas hidrologis;

d. Pengembangan Kawasan budidaya untuk masyarakat lokal yang terpisah secara hidrologis dari kubah-kubah gambut dan tidak memiliki nilai keanekaragaman hayati serta tidak memiliki kandungan gambut yang berarti.

e. Peruntukan jenis pertanian yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura.

f. Pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian;g. Wilayah pantai yang rusak parah dapat dipertimbangkan sebagai tempat

budidaya perairan (tambak) yang semi-intensif.

Bagian KetigaArahan Perizinan

Pasal 63(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b

merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Secara umum perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang

berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 dan peraturan perundangan lain yang berlaku;

b. Perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi (tidak termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan);

50

c. Proses mekanisme perizinan untuk setiap kegiatan pembangunan mengacu pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor.

(5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:a. Pemberian izin yang dianggap sangat penting dan strategis bagi pencapaian

tujuan penataan ruang;b. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan memiliki dampak besar

bagi skala Provinsi;c. Pemberian izin pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.

Bagian KeempatPerangkat Insentif dan Disinsentif

Pasal 64(1) Perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)

huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.

(3) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemerian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.

(4) Arahan insentif dan disinsentif terdiri atas :a. Arahan umum insentif-disinsentif;b. Arahan khusus insentif-disinsentif.

Pasal 65(1) Arahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a merupakan

arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.

(2) Arahan umum pemberian insentif terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut :a. Kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam

perizinan, diberikan imbalan, penyelenggaraan sewa ruang, perpanjangan perijinan, dan keringanan atau penundaan pajak (tax holiday);

b. Bantuan penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh investor;

51

c. Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

d. Pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Adapun arahan pemberian disinsentif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:a. Tidak membantu swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi

daerah/wilayah yang perkembangannya dibatasi;b. Tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan

terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

c. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial dan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial;

d. Tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

Pasal 66(1) Arahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b

merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan penataan ruang terutama dalam mewujudkan Kawasan Strategis Provinsi, yang meliputi:a. Arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu Das KAKAB;b. Arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan

Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare;(2) Arahan insentif Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Das KAKAB yakni:a. Pemberian kompensasi atas bangunan/pemanfaatan ruang lama yang

mengganti pemanfaatan ruangnya sehingga sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana pada arahan zonasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Das KAKAB dan Rencana Tata Ruang;

b. Pemberian kemudahan dan bantuan terhadap masyarakat lokal dan investor yang ikut serta dalam pembangunan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Das KAKAB yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana pada arahan zonasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Das KAKAB dan Rencana Tata Ruang.

(3) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Das KAKAB yakni dengan tidak memberikan perizinan terhadap kegiatan yang

52

tidak sesuai dengan arahan zonasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Das KAKAB dan Rencana Tata Ruang.

(4) Arahan insentif Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare yakni:a. Kemudahan perizinan dan keringanan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang

memberikan pelayanan, penyediaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan kawasan yang sesuai dengan arahan zonasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare dan Rencana Tata Ruang;

b. Pemberian bantuan dan stimulan terhadap masyarakat yang memiliki andil besar dalam pengembangan budidaya yang sesuai dengan arahan zonasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare dan Rencana Tata Ruang;

c. Pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi kawasan pertanian yang produktif dan sesuai dengan arahan zonasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare dan Rencana Tata Ruang.

(5) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare yakni dengan tidak diberikannya perijinan pemanfaatan ruang yang memungkinkan mengakibatkan pengalihfungsian kawasan pertanian menjadi kawasan komersial serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan zonasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare dan Rencana Tata Ruang.

Bagian KelimaPerangkat Arahan Sanksi

Pasal 67(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d merupakan

acuan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran terhadap:a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan

pola ruang wilayah;b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRWP;d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan RTRWP;e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan

ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;f. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak

benar.

53

(2) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

(3) Bentuk sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan;c. Pencabutan izin;d. Pembatalan izin dan pembongkaran;e. Penutupan lokasi;f. Sanksi pemulihan fungsi ruang;g. Sanksi denda administrasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan terkait yang berlaku.

BAB VIIIKELEMBAGAAN

Pasal 68(1) Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang, perlu

dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan.(2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan

kerjasama lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

(3) Pembentukan BKPRD ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IXHAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian KesatuHak Masyarakat

Pasal 69Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

54

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian KeduaKewajiban Masyarakat

Pasal 70Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari

pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 71Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenai sanksi administratif.

Pasal 72Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat berupa:a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.

Pasal 73Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

55

Pasal 74(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan

ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian KetigaTata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 75(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang

dilakukan dalam :a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi;c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatPeran Serta Masyarakat

Pasal 76(1) Peran Serta Masyarakat dalam proses perencanaan tata

ruang wilayah, meliputi:a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayahb. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk

bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;

c. pemberian masukan dalam merumuskan rencana tata ruang wilayah provinsi termasuk kawasan strategis provinsi;

d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRWP ;f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga

ahli.

56

(2) Peran Serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :a. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan

dengan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;

b. Bantuan teknik dan pengelolaan pemanfaaan ruang wilayah provinsi;

c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang daratan ruang lautan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

f. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

(3) peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah provinsi, termasuk

pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan

pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB IXKETENTUAN PIDANA

Pasal 77(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam

peraturan daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

57

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang mengacu pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XPENYIDIKAN

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang

dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat

58

dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan

ruang yang bersangkutan ditertibkan dan sisesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 80Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak belaku.

Pasal 81Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan Rencana/Materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 250.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW Provinsi.

Pasal 82(1) Jangka waktu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah adalah 20 (dua puluh) tahun

dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.(2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala

besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas territorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 83

59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Kalimantan Tengahpada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

AGUSTIN TERAS NARANG, SH

Diundangkan di Kalimantan Tengah pada tanggal .... 2010

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR........

60