RAPBN dan RAPBD

19
RAPBN DAN RAPBD

description

Pengertian, perbedaan antara RAPBN dengan RAPBD, Fungsi RAPBN dan RAPBD, penyusunan, struktur

Transcript of RAPBN dan RAPBD

RAPBN DAN RAPBD

RAPBN RAPBD APBN APBDRAPBN merupakankependekan dariRencana AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara.

RAPBD merupakan kependekan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABN merupakankependekan dariAnggaran Pendapatandan Belanja Negarayang telah disetujuioleh anggota DPR

APBD merupakankependekan dariAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah

PENGERTIAN

Struktur APBN

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Pendapatan Negara

1. Produk DomestikBruto

3. Produk NasionalNeto

2. Produk NasionalBruto

5. PendapatanPerseorangan

4. PendapatanNasional Neto

6. PendapatanBebas

Belanja Negara

Belanja Pemerintah PusatBelanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanjabarang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah

Belanja Pemerintah daerahBelanja yang terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua).

STRUKTUR APBD Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Bagian dana perimbangan

Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah

1. Pendapatandaerah, terdiri

dari

2.Belanja daerah, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Fungsi APBN dan APBD

Fungsiotorisasi

Fungsiperencanaan

Fungsi alokasi

Fungsidistribusi

Fungsipengawasan

Fungsistabilisasi

Landasan Hukum APBN danAPBD

1. UUD 1945 pasal 23 ayat 12. UU No. 1 Tahun 2004 tentang pendapatan belanja Negara3. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaanAPBN4. UU No.17 tahun 2003

Penyusunan APBN

Pertama,tahap pendahuluanTahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain:a. meliputi penentuan asumsi dasar APBNb. perkiraan penerimaan dan pengeluaranc. skala prioritas, dand. penyusunan budget exercise.

Kedua, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN.

Ketiga,tahap pengawasan APBN.Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baikeksternal maupun internal pemerintah.

Penyusunan APBD

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementar4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD5. Penyusunan rancangan perda APBD6. Penetapan APBD

Kebijakan FiskalLangkah-langkah pemerintah untuk

membuat perubahan dalam system pajakatau dalam pembelanjaannya dengan

maksud untuk mengatasi masalahekonomi

Penstabilan Otomatikmenciptakan kenstabilan yang lebih

tinggi kepada kegiatan ekonomi

Kebijakan fiskal diskresionerKebijakan fiscal yang digunakan masalahmakro ekonomi ( Pengganguran, inflasi, atau tingkat pertumbuhan yang lambat )

A. Sumber Pendapatan

Negara (pemerintah pusat):

1. Penerimaan Dalam Negeri 2. Hibah

a) PenerimaanPerpajakan

b) PenerimaanBukan Pajak

a) Penerimaan Perpajakan= semua penerimaan yang terdiri daripajak dalam negeri (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilaibarang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, PBB, cukai,

dll), serta pajak perdagangan internasional (bea masuk & pajak/pungutan ekspor).

b) Penerimaan Bukan Pajak, meliputi: penerimaan SDA (migas & nonmigas), laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

dll.

1. Penerimaan Dalam Negeri, meliputi:

2. Hibah

Merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri,

sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

B. Sumber Pendapatan

Pemerintah Daerah

a) Pendapatan

Daerahb) Pembiayaan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana Perimbangan

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Penerimaan yang Sah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Daerah

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan.

a) Pendapatan

Daerah

Merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan. Terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)= pendapatan yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-

sumber PAD, yaitu:

• Pajak Daerah= iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah &

pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah:

Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi: pajak kendaraan bermotor, pajak

bahan bakar kendaraan bermotor, dll.

Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota: pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.

• Retribusi Daerah= pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan

berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan

jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas

permohonan & untuk kepentingan orang/badan yang memerlukan.

• Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

• Lain-lain Penerimaan yang Sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai

tukar rupiah tehadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk

lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan= adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdiri dari:

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusu

3. Pinjaman Daerah= semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima

dari pihak lain sejumlah uang atau manfaatbernilai uang sehingga daerah

tersebut dibeni kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit

jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

4. Lain-lain Pendapatan Pembangunan= terdiri dari hibah dan dana darurat.

Dana darurat adalah dana yang berasal dai APBN yang dialokasikan kepada

daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa atu krisis

solvabilitas.

b) PembiayaanMeliputi: sisa lenih perhitungan anggaran

daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana

cadangan daerah, dan hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKAhttp://arditansarutobi.blogspot/com/2010/09/sumber-pendapatan-negara-pusat-

daerah.html?m=1

Nama kelompok :1. Gita Ayu A. (07)2. Pranatalia (11)3. Stefanus Setia Putra ()4. Titik Siswati A. (17)