RAPAT TEKNIS - KPKRAPAT TEKNIS TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI [Gorontalo –...
Transcript of RAPAT TEKNIS - KPKRAPAT TEKNIS TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI [Gorontalo –...
RAPAT TEKNIS TINDAK LANJUT RENCANA AKSI
PEMERINTAH PROVINSI[Gorontalo – Sulawesi Utara – Sulawesi Barat – Maluku Utara]
DisampaikanOleh:Ir.Saifuddin,MMASekretarisItjenKKP
Maqna Hotel-Gorontalo,8 Juni 2015
SEKTOR KELAUTAN
1. Pemahaman akan rencana aksi antardaerah belum sama;
2. Rencana aksi yanglebih rinci belumtersedia;
3. Kegiatan belum dialokasikanpengangarannya
4. Kelembagaan (PIC)belum optimal;5. Kordinasi dengan K/Latau instansi lainbelum optimal;
6. Pelaporan belum tertib;7. Datatidak tersedia
Beberapa permasalahan dalam tindak lanjut antara lain:
PENDAHULUAN
Bagaimana supaya rencanaaksi dapat terkawal danterimplementasikan?
REKAPITULASIRENCANAAKSI
FOKUSAREA REKOMENDASI RENCANAAKSIPEMDA
INDIKATOROUTPUT
1.PenyusunanTataRuangWilayahLaut 4 6 62.Penataan Izin 4 4 43.PelaksanaanKewajibanParaPihak 6 6 64.Pemberian dan Perlindungan Hak‐hak Masyarakat 5 5 5
TOTAL 19 21 21PELAPORAN
Laporan Berkala (sebagaimana dijadwalkanolehKPK):10Maret 201510Juni 2015
10Desember 2015(DariGubernur ditujukan kepada KPK,yang ditembuskankeKKP)
PENATAANRUANG
Isu strategis,antara lain:1. Belum tersedia sistem informasi yangmemadai terkait perencanaan dan
monitoringpemanfaatan ruang laut;2. Tidak semua pemerintah daerah telahmemiliki rencana tata ruang wilayah laut;3. Kompleksitas permasalahan pengelolaan pulau‐pulau kecil;4. Tidak terdapat integrasi dataspasial untuk penggunaan ruang laut bagi berbagai
kepentingan;5. Belum terdapat mekanisme kadaster laut;6. Kompleksitas masalah terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem
pesisir dan laut;dan7. Tidak semua pelabuhanmemiliki rencana induk pelabuhan
1
RENCANA AKSI INDIKATOROUTPUT
1 Mengidentifikasi kebutuhaninformasi tematik untukkepentingan perencanaan lintassektor
1 Laporan identifikasi kebutuhan informasitematik untuk kepentingan perencanaantata ruang laut disertai dengan spesifikasidatadan informasi yangdibutuhkan.
2 Menyusun informasi tematikuntuk kepentinganperencanaan lintas sektor
2 Databaseinformasitematikterkaitdengankelautan
3 Menyelesaikan rencana tataruang wilayah laut
3 Laporan rencana tata ruang wilayah laut
4 Menyelesaikan rencanapenggunaan ruang laut lintassektor
4 Laporan rencana penggunaan ruang lautuntuk lintas sektor seperti (WilayahUsahaPertambangan di Pesisir dan Laut;AlurLaut;DaerahLingkungan Kerja Pelabuhan;dll)
5 Mengdentifikasisemuarencanayangdisusunolehsetiapsektor
5 Laporanrencanapenggunaanruanglautolehlintassektordalambentukspasial
6 MengIntegrasikan perencanaanlintas sektor (Wilayah‐Program‐Anggaran)
6 Laporan penggunaan ruang laut berbasisspasial yangdilengkapi dengan rencanaprogramdan pengalokasian anggaran
1. Informasitematik
2. Database3. Rencana
penggunaanruang lautberbasisspasial
4. Penggunaanruang lautdilengkapiencanaprogramdanpengalokasiananggaran
HAL‐HALYANGHARUSDIPERHATIKAN
PENATAANPERIJINAN
Isu strategis,antara lain:1. Prosespengurusan SIUP/SIPI/SIKPIkurang tertib
a.l.:bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan ataupengangkutan ikan,tidak memiliki NPWP,dll.
2. Izin Lokasi dan izin Pemanfaatan Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecilmasih terkendala belum tersedianyaRencana Zonasi WP3K
2
RENCANA AKSI INDIKATOROUTPUT7 Melakukan reviu terhadap sistem
ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
7 Laporan hasil reviu terhadap sistem ketatalaksanaanperizinan yangmemuat antara lain:prosedur/tata caraperizinan;persyaratan yangharus dipenuhi;waktu danbiaya yangdibutuhkan;petugas/bagian dan perannyamasing‐masing;titik‐titik yangberpotensi menjadisumber permasalahan (identifikasi resiko);upaya untukmengatasi permasalahan tersebut (upaya mitigasiresiko);dll.
8 Melakukan perbaikan terhadapsistem ketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
8 Laporan kegiatan terhadap perbaikan sistemketatalaksanaan perizinan/hibah/bantuansosial/subsidi
9 Mengimplementasikan sistemketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yangtelahdiperbaharui
9 Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistemketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yangtelah diperbaharui
10 Mengintegrasikan sistemketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yangtelahdiperbaharui dengan sistem lainnya
10 Laporan integrasi sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yangtelahdiperbaharui dengan sistem lainnya;misalnya sistemperizinan dengan sistem monitoringpenerimaanpendapatan daerah;bantuan sosial dengan databaserumah tangga nelayan miskin;dll.
1. Pengisian tabelmonitoringData‐dataperijinan;
2. Perbaikansystemperijinan;
3. Laporan tiap 3bulan;
4. Sistem yangterintegrasi
HAL‐HALYANGHARUSDIPERHATIKAN
KEWAJIBANPARAPIHAK
Isu startegis,antara lain:1. Belum teridentifikasinya setiap jenis kewajiban parapihak terkait
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan2. Tingkatkepatuhan parapihak memenuhi kewajiban masih rendah3. Koordinasi lintas sektor didaerah masih lemah4. Belum terdapat sistem datadan informasi yangterintegrasi terkait
dengan perizinan disektor sumberdaya alam,khususnya untuk aktivitasyangmenggunakan ruang pesisir,laut,dan pulau‐pulau kecil
3
RENCANA AKSI INDIKATOROUTPUT
11 Mengidentifikasi setiap jeniskewajiban parapihak
11 Laporan daftar setiap kewajiban parapihak(pemerintah dan pelaku usaha)yangantara lainmencakup kewajiban administrasi;keuangan;teknis;lingkungan;dll yangjuga mencakupbesar/jenis kewajiban;jangka waktu pelaksanaankewajiban;dan sanksi yangdiberikan jikakewajiban tidak terpenuhi.
12 Mengidentifikasitingkatpelaksanaankewajibanparapihak(kepatuhan)
12 Laporanhasilevaluasipelaksanaankewajibanolehparapihak
13 Mendorong pelaksanaan kewajibanparapihak yangbelum dipenuhi
13 Laporan langkah‐langkah untuk mendorongpelaksanaan kewajiban para pihak
14 Memantaupelaksanaankewajibanparapihak
14 Laporanhasilmonitoringpelaksanaankewajibanparapihak
15 Melakukanevaluasiterhadappelaksanaankewajibanparapihak
15 Laporanhasilevaluasipelaksanaankewajibanolehparapihak
16 Mengambil langkah‐langkah sebagaitindak lanjut atas evaluasipelaksanaan kewajiban parapihak(termasuk pemberian sanksi seuaiaturan yangberlaku)
16 Laporan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaankewajiban oleh parapihak
Laporan tiap 3bulan kewajibanparapihak mulaidari daftarkewajiban,evaluasipelaksanaanmdan tindaklanjutnya(Bappeda,BKPRD,dll.)
HAL‐HALYANGHARUSDIPERHATIKAN
PEMENUHANHAK‐HAKMASYARAKAT
Isu strategis,antara lain:• Jenis kewajiban parapihak belum sepenuhnya teridentifikasi:• Langkah‐langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐hakmasyarakat belum tersedia
• Sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untukmemenuhi hak‐hak masyarakat belum optimal
• Belummemadainya pemenuhan hak‐hak masyarakat yangada dilaut
4
Hak‐hak masyarakatyangdiatur UU(UUPerikanan,UU
PengelolaanWilayahPesisirdanPulau‐pulauKecil,danUU
Kelautan)Sertayangdiatur oleh
Perda termasukresolusi konflik:Diidentifikasi,
langkah‐langkah;disosialisasikan,dan
dipenuhi
HAL‐HALYANGHARUSDIPERHATIKANRENCANA AKSI INDIKATOROUTPUT
17 Mengidentifikasi hak‐hakmasyarakat yangada dilaut
17 Laporan hasil identifikasi hak‐hak masyarakatyangada dilaut.Antara lainhak‐hakkepemilikan,sosial,jaminan keamanan,adat,dan konflik yangmuncul terkait hak‐hakmasyarakat,dll.
18 Merumuskan langkah‐langkahuntuk melindungi danmemenuhi hak‐hak masyarakatsesuai dengan aturanperundang‐undangan yangberlaku
18 Laporan hasil rumusan langkah‐langkah untukmelindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakatsesuai dengan aturan perundang‐undanganyangberlaku
19 Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadaplangkah‐langkah untukmemenuhi hak‐hak masyarakat
19 Laporan hasil sosialiasi/edukasi/kampanyeterhadap langkah‐langkah untuk memenuhihak‐hak masyarakat
20 Memenuhi hak‐hak masyarakat 20 Laporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak‐hak masyarakat termasuk pelaksanaan resolusikonflik yangmuncul dalam pemenuhan hak‐hakmasyarakat.
21 Melakukan monitoringdanevaluasi terhadap pemenuhanhak‐hak masyarakat
21 Laporan monitoringdan evaluasi ataspelaksanaan pemenuhan hak‐hak masyarakat.
LANGKAHTINDAKLANJUT
1. Perlu ManualTeknis Penyusunan Rencana Aksi2. Asistens oleh Direktorat teknis lingkupKKPkepada Pemerintah
Provinsi3. Penetapan Penanggung Jawab (PersonInCharge/PIC)ditiap provinsi4. Koordinasi lanjutan ditingkat daerah untuk penyamaan persepsi dan
pemecahan masalah,a.l.:kendala anggaran5. Inventarisir permasalahan yangperlu ditindaklanjuti dengan K/Llain6. Koordinasi dengan KPKterkait Rekapitulasi yangbelummenyusun
laporan
terimakasih