RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA … · Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi ......
Transcript of RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA … · Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi ......
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI RAJA AMPAT,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah, sudah tidak relevan dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dinamika masyarakat serta adanya kebijakan Negara terhadap Daerah dalam hal pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya kepada Daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan tuntutan serta menjawab kebijakan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali kelembagaan perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam bentuk Dinas Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
2
Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17.
18.
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat Lembaran Daerah Nomor 02;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan
merupakan bagian dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang tugasnya. 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Kepala
SKPD adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selajutnya disingkat U P T D adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat.
(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Pemuda dan Olah Raga; c. Dinas Kesehatan; d. Dinas Sosial; e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
g. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; i. Dinas Pekerjaan Umum; j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; k. Dinas Perkebunan; l. Dinas Pertanian dan Peternakan; m. Dinas Kehutanan; n. Dinas Kelautan dan Perikanan; o. Dinas Pertambangan dan Energi;
p. Dinas Pendapatan Daerah.
BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum; 3. Seksi Bina TK dan SD.
d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari : 1. Seksi Sarana Prasara;
2. Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum;
5
3. Seksi SLTP, SMU, SMK; e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
1. Seksi Pramuka dan UKS; 2. Seksi Bakat dan Minat; 3. Seksi Kursus dan Ketrampilan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4
Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pendidikan, dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 5
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dibidang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan, dan pendidikan luar sekolah.
Pasal 6
Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kedua
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 8
(1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
6
c. Bidang Kepemudaan dan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda; 2. Seksi Pembinaan Masyarakat.
d. Bidang Olah Raga terdiri dari : 1. Seksi Bakat Olah Raga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat;
2. Seksi Lomba dan Pengembangan Olah Raga Tradisional; e. Bidang Bina Fasilitas Olah Raga terdiri dari :
1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Organisasi Olah Raga, Perijinan dan Pengawasan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 9
Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pemuda dan Olah Raga, dipimpin seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 10
Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dibidang Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 11
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas
Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 13
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat terdiri dari :
7
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KB);
2. Seksi Gizi; 3. Seksi Penyuluhan Kesehatan.
d. Bidang Pelayanan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Puskesmas;
2. Seksi Rumah Sakit; 3. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.
e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari : 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan ,Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 14
Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang kesehatan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 15
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan, dibidang Kesehatan.
Pasal 16
Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
8
Bagian Keempat Dinas Sosial
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga; 2. Seksi Organisasi dan Kemitraan; 3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
d. Bidang Bantuan Jamiman Sosial terdiri dari : 1. Seksi Bencana Sosial; 2. Seksi Jaminan Sosial;
e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandan Cacat; 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan Dan Tugas Pokok
Pasal 19
Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Sosial Kemasyarakatan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 20
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial Kemasyarakatan.
Pasal 21
Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;
9
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan terdiri dari :
a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Perluasan dan Bursa Tenaga Kerja;
d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :
1. Seksi Instruktur Latihan dan Lembaga Sertifikasi; 2. Seksi Penyediaan Lapangan Kerja dan Penempatan Kerja;
e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Industrial; 2. Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
f. Bidang Transmigrasi terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Kawasan Trasmigrasi; 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Mutu, Ketrampilan
Trasmigrasi; 3. Seksi Penempatan Pelatihan Transmigrasi;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 24
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 25
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan.
10
Pasal 26
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 28
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat; 2. Seksi Teknis dan Prasarana Keselamatan;
d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan laut; 2. Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari : 1. Seksi Kebandaraan; 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;
f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Komunikasi dan Informatika;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 29
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11
Pasal 30
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Pasal 31
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 33
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran
Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk terdiri dari : 1. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk; 2. Seksi Teknologi Informasi; 3. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data;
f. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Perkembangan Kependudukan; 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; 3. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi
dan Edukasi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
12
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 34
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil , dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 35
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pasal 36
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 37
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kedelapan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 38
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c. Bidang Obyek dan Daya Tarik Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Sarana Jasa Pariwisata; 2. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
d. Bidang Promosi Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Promosi; 2. Seksi Informasi.
e. Bidang Permuseuman, Purbakala, Bahasa Sastra dan Sejarah terdiri dari:
13
1. Seksi Sejarah dan Purbakala; 2. Seksi Seni dan Budaya;
f. Bidang Nilai-Nilai Budaya dan Estetika terdiri dari : 1. Seksi Nilai-Nilai Seni dan Budaya; 2. Seksi Nilai Estetika;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 39
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 40
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Pasal 41
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 42
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kesembilan Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 43
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Pengairan terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Operasi dan Distribusi;
14
3. Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian Sumber Air; d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga ; 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
e. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1. Seksi Teknis Cipta Karya; 2. Seksi Tata Ruang; 3. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan;
f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan; 2. Seksi Pertamanan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan danTugas Pokok
Pasal 44
Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 45
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.
Pasal 46 Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 47
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 48
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
15
a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Penyiapan Program Industri logam, Mesin, Tekstil, Aneka
Agro dan Kimia; 2. Seksi Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah dan Alat
Trasportasi serta Telematika; d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
1. Seksi Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan; 2. Seksi Dagang Asing dan Keagenan;
e. Bidang Koperasi terdiri dari : 1. Seksi Koperasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM; 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permodalan;
f. Bidang Penanaman Modal dan Promosi terdiri dari : 1. Seksi Dunia Usaha; 2. Seksi Bimbingan dan Promosi;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 49
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 50
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Pasal 51
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 52
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
16
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Kesebelas Dinas Perkebunan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 53
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Bina Potensi Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Iventarisasi Perkebunan; 2. Seksi Tata Guna dan Perpetakan;
3. Seksi Rencana Karya Kerja dan Sarana Teknis. d. Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari :
1. Seksi Lahan; 2. Seksi Sarana Produksi; 3. Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi;
e. Bidang Bina Usaha Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Usaha; 2. Seksi Perizinan; 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
f. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman; 2. Seksi Pengendalian Obat Penyakit Tanaman; 3. Seksi Pengawasan;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 54
Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perkebunan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 55
Dinas Perkebunan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perkebunan.
17
Pasal 56
Kepala Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 57
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian dan Peternakan Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 58
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari : 1. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Kacang-kacangan; 2. Seksi Pembenihan Holtikultura, Buah, Sayuran dan Tanaman
Hias; 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
d. Bidang Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha Pertanian terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi; 2. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian
Pengelolaan Pestisida dan Pupuk; 3. Seksi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Pemasaran dan
Usaha Kelembagaan Agro Bisnis. e. Bidang Bina Produksi dan Usaha Ternak terdiri dari :
1. Seksi Bibit Ternak dan Pakan Ternak; 2. Seksi Teknologi Peternakan dan Sarana; 3. Seksi Sumber Daya, Pelayanan Usaha, Pengelola Pemasaran;
f. Bidang Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak terdiri dari : 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan
Hewan; 3. Seksi Pengembangan Ternak Intensifikasi, Penyiapan dan
Evaluasi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
18
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 59 Dinas Pertanian dan Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pertanian dan Peternakan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 60
Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Peratanian dan Peternakan.
Pasal 61
Kepala Dinas Peratanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 62
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Ketigabelas Dinas Kehutanan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 63
(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Potensi Hutan terdiri dari : 1. Seksi Intensivikasi Hutan; 2. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan; 3. Seksi Rencana Karya dan Teknis;
d. Bidang Sarana Produksi terdiri dari : 1. Seksi Sarana Produksi; 2. Seksi Pemungutan Hasil; 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengendalian Hasil Produksi;
e. Bidang Peredaran Hasil Hutan terdiri dari :
19
1. Seksi Pengujian Hasil Hutan; 2. Seksi Perizinan Kehutanan; 3. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar
Hasil Hutan; f. Bidang Pengendalian dan Perlindungan Hasil Hutan terdiri dari :
1. Seksi Benih dan Sertifikasi Tanaman Hutan; 2. Seksi Aneka Guna Hutan, Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan; 3. Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 64
Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kehutanan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 65
Dinas Kehutanan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan.
Pasal 66
Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 67
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Keempatbelas Dinas Kelautan Dan Perikanan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 68
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
20
c. Bidang Produksi terdiri dari :
1. Seksi Penangkapan;
2. Seksi Budi daya;
3. Seksi Sarana dan Prasarana; d. Bidang Bina Usaha Tani dan Nelayan terdiri dari :
1. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; 2. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan, Penangkapan dan Budi Daya; 2. Seksi Konservasi Laut dan Pesisir; 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan Dan Tugas Pokok
Pasal 69
Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 70
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.
Pasal 71
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 72
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
21
Bagian Kelimabelas Dinas Pertambangan dan Energi
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 73
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Bidang Geologi terdiri dari :
1. Seksi Survey Geologi; 2. Seksi Sumber Daya Geologi; 3. Seksi Vulkanologi dan Nitigasi Bencana;
d. Bidang Pertambangan terdiri dari : 1. Seksi Ekslorasi, Eksploitasi dan Pemasaran; 2. Seksi Perizinan; 3. Seksi Pengawasan Evaluasi;
e. Bidang Migas terdiri dari : 1. Seksi Usaha Hulu Migas; 2. Seksi Usaha Hilir Migas; 3. Seksi Teknik dan Lingkungan Migas;
f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; 2. Seksi Teknik Lingkungan Ketenagalistrikan; 3. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 74
Dinas Pertambangan dan Energi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 75
Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi.
22
Pasal 76
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 77
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Keenambelas Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 78
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bidang Retribusi terdiri dari : 1. Seksi Penetapan Retribusi; 2. Seksi Penerimaan Retribusi;
d. Bidang Pajak terdiri dari : 1. Seksi Penetapan Pajak; 2. Seksi Penagihan Pajak.
e. Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri dari : 1. Seksi Penerimaan Lain-lain; 2. Seksi Penerimaan Bagi Hasil;
f. Bidang Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) terdiri dari: 1. Seksi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB); 2. Seksi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB);
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 79
Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pendapatan Daerah, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
23
Pasal 80
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.
Pasal 81
Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 82
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Ketujuhbelas
BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 83
(1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/ b. (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III/ a. (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III/ b. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi , Kepala UPTD adalah jabatan eselon
IV/ a. (5) Kepala Sub Bagian Pada UPTD adalah jabatan eselon IV/b.
Pasal 84
Pejabat Eselon III /a, Pejabat Eselon III/ b, Pejabat Eselon IV /a dan Pejabat
eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 85
(1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih U P T D. (2) Pembentukan U P T D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan Perundang-undangan.
(3) Pembentukan U P T D ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.
24
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 86
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kompetensi beban kerja dan kebutuhan.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
BAB VII
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Pasal 87
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 89
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 90
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Ditetapkan di Waisai,
Pada Tanggal 16 Maret 2011
BUPATI RAJA AMPAT,
TTD
MARCUS WANMA
Diundangkan di Waisai
Pada Tanggal 16 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, TTD Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571212 198303 1 031
25
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011 NOMOR 72
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
I. PENJELASAN UMUM.
Dalam rangka penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang
dituangkan kedalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang menjadi
landasan operasional bagi Dinas-dinas daerah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya menunjang berbagai kegiatan
pembangunan, kegiataan penatalayanan dan kegiatan pembinaan
kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang sudah
berjalan efektif selama 3 tahun dirasa sudah tidak relevan dan harus
segera dievaluasi untuk direvisi kembali sesuai kondisi obyektif
berdasarkan tuntutan perkembangan perubahan dinamikan kehidupan
masyarakat pada saat ini, maupun adanya kebijakan negara dalam
pemberian kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam dan
potensi sumber daya lainnya yang berada didaerah untuk dikelolah
secara bertanggungjawab oleh daerah dengan tetap memperhatikan
azas manfaat dan azas kepatutan bagi kepentingan umum.
Bahwa salah satu perangkat aturan yang menjadi dasar
penyerahan kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam dan
potensi sumber daya lainnya kepada daerah oleh negara sebagaimana
dikemukakan diatas, adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya
Undang-undang tersebut, maka ada beberapa kewenangan Pemerintah
Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN Ub.
Kepala Bagian Hukum
MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA
NIP. 19791020 200312 1 007
26
dan Pemerintah Propinsi dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk dikelola
guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap harus
memperhatikan kondisi daerah dan kebutuhan rill kehidupan
masyarakat di wilayahnya.
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat setelah
memperoleh kewenangan ini, segera mengambil langkah kebijakan
untuk menata kembali perangkat kelembagaan daerah yang sesuai
tugas pokoknya berfungsi untuk mencari, menggali dan menarik
sumber-sumber penerimaan yang berada di daerah, dengan cara
memperbesar fungsinya, menghilangkan dan atau menggabungkan
fungsinya. Sehingga perangkat daerah tersebut tidak saling tumpang
tindih dalam melaksanakan tugasnya tetapi akan saling mendukung
satu sama lainnya dalam menunjang berbagai kebijakan daerah yang
terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, guna
peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif. Maka
Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan/perubahan dengan
merevisi Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan
perangkat daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
tentang Pedoman Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang
pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
yang bersifat urusan wajib dan urusan pilihan serta adanya urusan
sisa yang perlu diatur tersendiri. Sehingga Pemerintah Daerah dalam
menetapkan besarnya organisasi perangkat daerah, agar jangan
melampaui standar besaran yang sudah ditetapkan sesuai nilai skor
berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki
oleh daerah.
Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas
sebagai pedoman dalam melakukan perubahan peraturan daerah ini,
sangatlah perlu pula memperhatikan kondisi obyektif wilayah baik
segi geografisnya, topografis, potensi Sumber Daya Alam dan juga tak
kalah pentingnya harus pula memperhatikan karakteristik budaya
masyarakat lokal yang bersifat heterogen.
Dengan demikian, secara yuridis formal Pemerintah Daerah
perlu menata dan merevisi kembali Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang secara teknis
operasional menjalankan fungsi lininya untuk memberikan kontrubusi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah /(PAD) kepada Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat, dengan cara mencabut dan menetapkan
27
kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Raja Ampat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9
Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14
Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26
Cukup jelas
28
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37
Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53
Cukup jelas Pasal 54
Cukup jelas
29
Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57
Cukup jelas Pasal 58
Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65
Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71
Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79
Cukup jelas Pasal 80
Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82
Cukup jelas
30
Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85
Cukup jelas Pasal 86
Cukup jelas Pasal 87
Cukup jelas Pasal 88
Cukup jelas Pasal 89
Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 68
31
Lampiran I : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KEPALA
Bidang Pendidikan Menengah
dan Kejuruan
Sub Bagian Penyusunan Program
Bidang Pendidikan Luar Sekolah
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Pendidikan Dasar
Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Tenaga Teknis
dan Kurikulum
Seksi Bina TK dan SD
Seksi Sarana
Prasarana
Seksi Tenaga Teknis dan Kurikulum
Seksi SLTP, SMU,
SMK
Seksi Pramuka dan UKS
Seksi Bakat dan Minat
Seksi Kursus dan Ketrampilan
Kel. Jabatan Fungsional
UPTD
32
Lampiran II : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
KEPALA
Sub Bagian
Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian
Tata Usaha
Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Organisasi Olah Raga,
Perijinan dan Pengawasan
Bidang
Bina Fasilitas Olah Raga
Bidang
Kepemudaan & Masyarakat
Seksi Pembinaan Generasi
Muda
Seksi
Pembinaan Masyarakat
Bidang
Olah Raga
Seksi Bakat Olah Raga
Pelajar, Mahasiswa &
Masyarakat
BAGAN STRUKTUR ORAGNISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Seksi
Lomba & Pengembangan Olah
Raga Tradisional
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
33
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KEPALA
Bidang
Kesehatan
Sub Bagian
Penyusunan Program
Seksi Ibu, Anak, dan
KB
Seksi
Gizi
Bidang Pelayanan Masyarakat
Seksi PUSKESMAS
Seksi Rumah Sakit
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Pengamatan &
Pencegahan Penyakit
Seksi Pemberantasan
Penyakit
Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Sub Bagian
Tata Usaha
Seksi Kesehatan Khusus
& Farmasi
Seksi Penyehatan Lingkungan
Lampiran III : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
Seksi Penyuluhan Kesehatan
Kel.Jabatan
Fungsional
UPTD
34
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KEPALA
Bidang
Pemberdayaan Sosial
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Pemberdayaan
Keluarga
Seksi Organisasi dan
Kemitraan
Bidang
Bantuan Jaminan Sosial
Seksi Bencana Sosial
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Pelayanan Sosial Anak dan
Lanjut Usia
Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi
Penyandan Cacat
Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Jaminan Sosial
Seksi Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika
Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
35
Lampiran V : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KEPALA
Bidang
Pelatihan dan
Penempatan Tenaga
Kerja
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Penempatan Tenaga
Kerja
Seksi
Perluasan dan Bursa Tenaga
Kerja
Bidang Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga
Kerja
Seksi Instruktur Latihan
dan Lembaga Sertifikasi
Seksi Penyediaan
Lapangan Kerja dan
Penempatan Kerja
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Hubungan Industrial
Seksi Norma Kerja, Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Bidang Hubungan Industrial
dan Pengawasan
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Transmigrasi
Seksi Pembangunan
Kawasan Transmigrasi
Seksi Pembinaan dan
Peningkatan Mutu,Ketrampilan
Transmigrasi
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
Seksi Penempatan Pelatihan
Transmigrasi
36
KEPALA
Seksi Lalu Lintas &
Angkutan Darat
Seksi Teknis & Prasarana
Keselamatan
Bidang Perhubungan Laut
Seksi Lalulintas &
Angkutan Laut
Seksi Kepelabuhanan &
Penunjang Keselamatan Pelayaran
Seksi Kebandaraan
Seksi Penunjang Keselamatan
Penerbangan
Bidang
Perhubungan Udara
Sub Bagian
Penyusunan Program
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Komunikasi &
Informatika
Seksi Pos dan
Telekomunikasi
Seksi Komunikasi dan
Informatika
Bidang Perhubungan Darat
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kel.Jabatan
Fungsional
UPTD
Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
37
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KEPALA
Bidang Pendaftaran Penduduk
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi
Identitas Penduduk
Seksi Pindah Datang
Penduduk
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Perpindahan Administrasi
Penduduk
Seksi Teknologi Informasi
Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Penduduk
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Pendayagunaan Data dan
Informasi
Seksi Perkembangan Kependudukan
Seksi Penyerasian Kebijakan
Kependuduk
Bidang Pencatatan Sipil
Seksi Perkawinan & Perceraian
Seksi
Kelahiran & Kematian
Seksi Pengawasan &
Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil
Seksi Jaringan dan Komunikasi
Data
Lampiran VII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
Seksi Pengawasan & Penyidikan
Dokumen Pendaftaran Penduduk
Seksi Perencanaan Kependudukan & Komunikasi Informasi &
Edukasi
38
Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORAGINISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KEPALA
Bidang Obyek dan Daya Tarik
Usaha Sarana Pariwisata
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Sarana Jasa Pariwisata
Seksi Objek dan Daya
Tarik Wisata
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Kel.Jabatan
Fungsional
Bidang Promosi Pariwisata
Seksi Promosi
Seksi Informasi
Seksi Sejarah dan Purbakala
Seksi Seni & Budaya
Bidang Permuseuman, Purbakala
Bahasa Sastra dan Sejahrah
Seksi
Nilai-Nilai Seni & Budaya
Seksi Nilai Estetika
Bidang Nilai-Nilai Budaya &
Estetika
UPTD
39
Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEPALA
Bidang
Pengairan
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Pembangunan
Seksi Operasi, & Distribusi
Bidang Bina Marga
Seksi Perencanaan
Teknis Bina Marga
Seksi Pembangunan
Jalan & Jembatan
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Bina Manfaat &
Pelestarian Sumber Air
Seksi Pemeliharaan Jalan
& Jembatan
Seksi Kebersihan
Seksi Pertamanan
Bidang Kebersihan & Pertamanan
Seksi Teknis Cipta Karya
Seksi Tata Ruang
Bidang Cipta Karya
Seksi Tata Bangunan dan Perumahan
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
40
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI DAN UKM
KEPALA
Bidang Perindustrian
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Penyiapan Program
Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka Agro &
Kimia
Seksi
Penyiapan Program Industri Kecil, Menengah & Alat Trasportasi serta
Telematika
Bidang Perdagangan
Seksi Perdagangan &
Pendaftaran Perusahan
Seksi Dagang Asing &
Keagenan
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Koperasi Kelembagaan &
Pengembangan SDM
Seksi
Usaha Mikro, Kecil & Menengah serta Permodalan
Bidang Koperasi
Sub Bagian Tata Usaha
Bidang Penanaman Modal dan Promosi
Lampiran X : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
Seksi Dunia Usaha
Seksi
Bimbingan dan Promosi
41
Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN
KEPALA
Bidang Bina Potensi Perkebunan
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Inventarisasi Perkebunan
Seksi Tata Guna dan
Perpetakan
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Pembinaan Usaha
Seksi Perizinan
Bidang Bina Usaha Perkebunan
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Bidang Perlindungan Tanaman
Perkebunan
Seksi Sarana Perlindungan
Tanaman
Seksi Pengendalian Obat Penyakit
Tanaman
Seksi Pengawasan
Bidang Produksi
Perkebunan
Seksi
Lahan
Seksi
Sarana Produksi
Seksi Rehabilitasi
Diversifikasi dan Intensivikasi
Seksi Rencana Karya
Kerja dan Sarana Teknis
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
42
Lampiran XII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT
Nomor : 6 TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN
KEPALA
Bidang
Produksi Tanaman Pangan, dan Holtikultura
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Pembenihan
Tanaman Pangan & Kacang-Kacangan
Seksi Pembenihan
Holtikultura, Buah, Sayuran dan
Tanaman Hias
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Bibit Ternak dan Pakan
Ternak.
Seksi Teknologi Peternakan
dan Sarana
Bidang
Bina Produksi dan Usaha Ternak
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Sumber Daya,
Pelayanan Usaha Pengolahan, Pemasaran
Bidang
Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak
Seksi Pengamatan, Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan
Kesehatan Hewan
Seksi Pengembangan Ternak
Intensifikasi , Penyiapan
dan Evaluasi
Bidang
Sarana Pertanian dan Pengembangan Usaha
Pertanian
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
Seksi Rehabilitasi,
Pengembangan Lahan, Hasil Pertanian,
Pengelolaan Pestisida dan Pupuk
Seksi Pengembangan Mutu
Hasil Pertanian, Pemasaran dan Usaha
Kelembagaan Agro Bisnis
Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kel.Jabatan Fungsional
UPTD
43
Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
KEPALA
Bidang Potensi Hutan
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Intensifikasi
Hutan
Seksi Tata Guna Hutan
& Perpetaan
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Keuangan & Perlengkapan
Seksi Pengujian Hasil
Hutan
Seksi
Perijinan Kehutanan
Bidang Peredaran Hasil
Hutan
Sub Bagian TU & Kepegawaian
Seksi Pengawasan
Peredaran Hasil Hutan dan Informasi Pasar Hasil Hutan
Bidang Pengendalian dan
Perlindungan Hasil Hutan
Seksi Benih dan Sertifikasi
Tanaman Hutan
Seksi Aneka Guna Hutan,
Reboisasi dan
Rehabilitasi Hutan
Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan
Bidang Sarana Produksi
Seksi Sarana Produksi
Seksi
Pemungutan Hasil
Seksi Pengolahan Hasil & Pengendalian Hasil Produksi
Seksi
Rencana Karya & Teknis
Kel.Jabatan
Fungsional
UPTD
44
Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011 Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : TAHUN 2011 Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA
Bidang Produksi
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Penangkapan
Seksi Budi Daya
Bidang Bina Usaha Tani dan
Nelayan
Seksi Perizinan dan Bina
Usaha
Seksi Pengolahan dan Bina
Mutu
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Pengawasan, Penangkapan
dan Budi Daya
Seksi Konservasi Laut dan Pesisir
Bidang Pengawasan
dan Perlindungan
Seksi Sarana
dan Prasarana Seksi
Sarana dan Prasarana Perikanan
Seksi Pengawasan
Sumber Daya Non Hayati
Sub Bagian Tata Usaha
UPTD
Kel.Jabatan
Fungsional
45
Lampiran XV : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA
Bidang Geologi
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Survey Geologi
Seksi
Sumber Daya Geologi
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi
Usaha Hulu Migas
Seksi Usaha Hilir Migas
Bidang Migas
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Vulkanologi dan
Nitigasi Bencana
Seksi Teknik & Lingkungan Migas
UPTD
Kel.Jabatan
Fungsional
Bidang Pertambangan
Seksi Ekslorasi,Eksploitasi
dan Pemasaran
Seksi Perizinan
Seksi Pengawasan Evaluasi
Bidang Ketenagalistrikan
Seksi Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan
Seksi Teknik Lingkungan
Ketenagalistrikan
Seksi Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
46
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KEPALA
Bidang Retribusi
Sub Bagian Penyusunan Program
Seksi Penetapan Retribusi
Seksi Penerimaan Retribusi
SEKRETARIAT
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Seksi Penerimaan Lain-Lain
Seksi Penerimaan Bagi Hasil
Bidang Pendapatan Lain-Lain
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah & Bangunan (BPHTB)
Seksi
Pemungutan Pajak Bumi &
Bangunan (PBB)
Bidang
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
& Bangunan (BPHTB) & Pajak Bumi &
Bangunan ( PBB)
Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT Nomor : 6 TAHUN 2011
Tanggal : 16 MARET TAHUN 2011
Bidang Pajak
Seksi Penetapan Pajak
Seksi Penagihan Pajak
UPTD
Kel.Jabatan Fungsional