RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ….. TAHUN …..

TENTANG

WABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …. TAHUN ….

TENTANG

WABAH

Menimbang : a. bahwa wabah merupakan kejadian penyakit dan/atau kesakitan yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap pertahanan dan ketahanan negara;

b. bahwa setiap upaya untuk mencegah, mengendalikan, memberantas, dan menanggulangi penyakit dan/atau kesakitan yang dapat menimbulkan wabah perlu dilakukan secara komprehensif, efektif, dan efisien agar dapat diminimalisir dampak yang ditimbulkannya;

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh

c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Wabah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Wabah;

masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.504 yang terdiri dari pulau besar dan kecil dan memiliki posisi sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera dan berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional.

Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna sebagai sumber daya alam yang sebagian di antaranya berbentuk jasad renik dan berguna untuk kesehatan, tetapi sebagian juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat karena menjadi agen penyakit yang dapat timbul dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB), bahkan menyebabkan wabah.

Indonesia sebagai negara kepulauan juga dikenal merupakan daerah endemis penyakit menular yang potensial wabah, seperti malaria, leptospirosis, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan perdagangan dunia mulai abad pertengahan, beberapa penyakit menular potensial wabah yang biasanya berjangkit di Benua Eropa, Afrika, dan Amerika, serta daratan Asia, menyebar ke kawasan Indonesia, seperti pes, kolera, Demam Berdarah Dengue, hepatitis, thypus, dan disentri.

Pada era tahun 2000 dan memasuki abad ke-21, seiring dengan kemajuan sarana transportasi dan informasi, Indonesia mengalami transisi epidemiologi sekaligus menjadi beban ganda akibat terjadinya penyakit menular baru dan penyakit menular lama yang timbul kembali, karena penyakit menular lama

(endemis) belum mampu ditekan prevalensi/ insidensinya timbul ancaman penyakit menular baru, seperti SARS, flu burung (H5N1), H1N1, MERS CoV, Ebola, dan mungkin penyakit-penyakit zoonosis lainnya.

Dinamika kependudukan dan perubahan lingkungan strategis serta perubahan iklim juga berdampak terhadap pola penyebaran penyakit menular, termasuk penyakit menular potensial wabah, yang diperkirakan semakin meningkat intensitasnya.

Selain itu dengan semakin majunya teknologi kesehatan, maka dimungkinkan dilakukan rekayasa genetika dari agen penyakit untuk tujuan tertentu, seperti bioterorisme, yaitu penggunaan agen penyakit sebagai senjata biologi pemusnah massal.

Mencermati perkembangan penyebaran dan pola penyakit yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia wajib melakukan upaya untuk mencegah, mengendalikan, memberantas, dan menanggulangi penyebaran penyakit menular, baik yang endemis maupun yang menyebar dari negara lain. Sesuai dengan konvensi internasional, sebagai anggota badan kesehatan dunia (WHO), Indonesia telah menyepakati penerapan regulasi kesehatan internasional (IHR) secara penuh. Dengan demikian, apabila terjadi wabah di wilayah Indonesia atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah Indonesia, baik sendiri maupun bekerja sama dengan negara lain, wajib melakukan upaya

penanggulangan secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk pada masyarakat.

Berkenaan dengan urusan keamanan dan pertahanan negara, maka negara wajib melakukan langkah-langkah cegah tangkal, pengamanan, dan tindakan-tindakan yang terintegrasi terhadap pihak-pihak yang mencoba menggunakan agen penyakit sebagai bentuk bioterorisme melalui penggunaan senjata biologi pemusnah massal.

Untuk itu diperlukan pembentukan Undang-Undang tentang Wabah agar masyarakat Indonesia terlindungi dari ancaman penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah dari dan ke wilayah Indonesia.

Undang-Undang tentang Wabah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ancaman dan jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah;

- Daerah wabah dan penetapannya;

- Upaya penanggulangan wabah, yang meliputi upaya penanggulangan pada saat terjadinya ancaman, waktu kejadian, dan pasca kejadian wabah;

- Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam upaya penanggulangan wabah;

- Sumber daya dalam rangka upaya

penanggulangan wabah;

- Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan, serta peran serta masyarakat;

- Pembinaan dan pengawasan dalam rangka upaya penanggulangan wabah;

- Penyidikan dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ini.

Mengingat : Pasal 5, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wabah adalah kejadian luar biasa penyakit, kesakitan, dan/atau kematian yang meningkat dan meluas dalam skala besar di suatu daerah pada kurun waktu tertentu yang disebabkan karena penularan atau kontaminasi oleh agen fisika, biologi, dan kimia.

2. Ancaman wabah adalah situasi/keadaan terjadinya penyakit tertentu pada suatu wilayah, dan/atau terjadinya suatu penyakit yang berpotensi menyebar antarwilayah maupun antarnegara.

3. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit, kesakitan, dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan karena penularan atau kontaminasi oleh agen fisika, biologi, dan kimia, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

4. Penyakit adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen fisika, biologi, dan kimia.

5. Kesakitan adalah kondisi seseorang dengan gejala menyerupai penyakit tetapi belum diketahui agen

Pasal 1

Cukup jelas

penyebabnya.

6. Penanggulangan wabah adalah upaya dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif yang dimulai pada saat terjadinya KLB, ancaman wabah, pada saat kejadian wabah, dan pasca kejadian wabah.

7. Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

8. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

9. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau kontaminan lain untuk mencegah

kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

10. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

11. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.

12. Pengamanan adalah upaya pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.

13. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

14. Pemberantasan penyakit menular adalah upaya untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara kimiawi, fisik dan biologi.

15. Pencegahan penyakit menular adalah upaya meminimalisasi potensi risiko kejadian penyakit menular baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat dengan tindakan pemutusn mata rantai penularan, pelindungan khusus, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.

16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan wabah diselenggarakan dengan berasaskan:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kesamaan kedudukan dalam hukum;

d. ketertiban dan kepastian hukum;

e. kebersamaan dan resiprokalitas;

f. kelestarian lingkungan hidup;

g. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

h. kesinambungan.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa dalam rangka penanggulangan wabah harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan wabah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan

kedudukan dalam hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan wabah tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan wabah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan resiprokalitas” adalah bahwa penanggulangan wabah pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat, termasuk jalinan kerjasama antarnegara mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan, baik dalam suatu negara maupun dengan negara lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan wabah mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan wabah harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan wabah, baik pada saat terjadinya KLB, ancaman wabah, pada saat kejadian wabah, dan pasca kejadian wabah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah bahwa dalam penanggulangan wabah melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan harus mencerminkan upaya yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan sehingga mampu memutus mata rantai penularan dan mencegah kemungkinan timbul kembalinya wabah yang sama di masa yang akan datang.

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang ini untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit dan/atau kesakitan yang dapat menimbulkan wabah dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah dari dan ke wilayah Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

BAB III

ANCAMAN DAN JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 4

(1) Wabah dapat mengancam dan terjadi di wilayah negara atau berasal dari wilayah negara lain yang berpotensi dapat menyebar ke dalam wilayah negara.

(2) Ancaman wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi pada:

a. KLB penyakit yang meluas di dalam wilayah negara;

b. kejadian penyakit yang meluas di negara lain dan berpotensi berjangkit di wilayah negara;

c. kejadian penyakit baru di dunia dan belum pernah terjadi sebelumnya;

d. kejadian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan dan dapat menimbulkan musibah massal; atau

e. kejadian yang belum diketahui penyebabnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pihak-pihak tertentu, baik perorangan, kelompok, maupun organisasi dilarang melakukan kegiatan untuk tujuan tertentu yang berpotensi menimbulkan wabah.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu” adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dengan sengaja dan terencana dilakukan untuk menimbulkan dan/atau menyebarkan penyakit dan/atau kesakitan yang berpotensi menimbulkan wabah, dengan

menggunakan agen fisika, biologi, dan kimia.

Pasal 6

(1) Penyakit yang dapat menimbulkan wabah meliputi:

a. penyakit endemis di suatu wilayah;

b. penyakit baru yang belum pernah terjadi sebelumnya; dan

c. penyakit lama yang muncul kembali di suatu wilayah.

(2) Menteri menetapkan jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah.

Pasal 6

Cukup jelas

BAB IV

DAERAH WABAH

Pasal 7

(1) Daerah terjangkit wabah dapat merupakan wilayah administrasi kepemerintahan setingkat:

a. wilayah Kabupaten/kota;

b. wilayah Provinsi;

c. wilayah Nasional; atau

d. wilayah tertentu.

(2) Daerah terjangkit wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai daerah wabah apabila memenuhi kriteria wabah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “wilayah kabupaten/kota” dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, atau kawasan yang masuk dalam wilayah kabupaten/kota

Huruf b

Yang dimaksud “wilayah provinsi” dapat berupa dua kabupaten/kota atau lebih, kawasan yang berada pada dua wilayah kabupaten/kota atau

(3) Daerah terjangkit wabah dan kriteria wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

lebih

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “wilayah tertentu” seperti bandara, pelabuhan, kawasan lintas batas darat negara, kawasan/lokasi strategis dari aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

(1) Dalam menetapkan jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, ancaman wabah, kejadian wabah, dan daerah terjangkit wabah, Menteri mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Ahli yang berkompeten.

(2) Komisi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Cukup jelas

BAB V

PENANGGULANGAN WABAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Agen penyebab wabah meliputi unsur fisika, biologi, dan kimia.

(2) Penanggulangan wabah dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, serta tepat sasaran dengan menggunakan bentuk operasi khusus dalam kesatuan komando sesuai dengan wilayah kejadian wabah.

(3) Bentuk operasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim gerak cepat atau satuan tugas yang ditetapkan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

(4) Penanggulangan wabah yang disebabkan oleh unsur fisika dan kimia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk operasi khusus dalam kesatuan komando” adalah upaya penanggulangan yang terorganisasi di luar sistem yang rutin dalam suatu gerakan dan penugasan yang terpimpin dengan tujuan dan sasaran tertentu dalam waktu yang relatif singkat, serta ditetapkan dengan Keputusan pihak yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan

Pasal 10

(1) Upaya penanggulangan meliputi:

a. penanggulangan KLB;

b. penanggulangan pada saat terjadinya ancaman wabah;

c. penanggulangan pada waktu kejadian wabah; dan

d. penanggulangan pada pasca kejadian wabah.

(2) Penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan:

a. investigasi KLB;

b. penanganan penderita;

c. pemberian kekebalan;

d. pengendalian faktor risiko;

e. penanganan jenazah; dan

f. pemberian edukasi dan informasi.

(3) Penanggulangan pada saat terjadinya ancaman wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara melakukan:

a. pemberian informasi kepada masyarakat;

b. penguatan surveilans kesehatan;

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “penguatan” dalam ketentuan ini adalah bentuk akselerasi dalam keseluruhan proses surveilans untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, yang dibutuhkan dalam proses penanggulangan wabah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

c. pemberian kekebalan;

d. peningkatan daya tahan; dan/atau

e. pengendalian faktor risiko.

(4) Penanggulangan pada waktu kejadian wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. investigasi wabah;

b. penguatan surveilans kesehatan;

c. pengobatan dan perawatan;

d. pemberian kekebalan;

e. pemberian edukasi dan informasi;

f. tindakan karantina;

g. tindakan isolasi;

h. penanganan jenazah;

i. pengendalian faktor risiko; dan/atau

j. pemusnahan agen penyebab.

(5) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan di pintu masuk negara dan/atau di wilayah berdasarkan pertimbangan epidemiologi, sosial, dan keamanan.

(6) Penanggulangan pada pasca kejadian wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:

a. penyelidikan epidemiologi;

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

b. penguatan surveilans kesehatan;

c. pengobatan dan perawatan;

d. pemberian edukasi dan informasi;

e. pemusnahan agen penyebab; dan/atau

f. pengendalian faktor risiko;

Pasal 11

(1) Dalam hal upaya penanggulangan memerlukan sampel dan/atau spesimen untuk konfirmasi laboratorium dan/atau untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal upaya penanggulangan memerlukan transfer media antarwilayah atau antarnegara untuk uji laboratorium dalam rangka diagnosis, pengobatan, dan/atau pencegahan, wajib memperhatikan kode etik dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Setiap upaya penanggulangan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, keamanan lingkungan, pencegahan kecelakaan, aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta keamanan dan pertahanan Negara.

Pasal 12

Cukup jelas

Bagian Ketiga

Pelaporan Wabah

Pasal 13

(1) Pelaporan wabah dapat bersumber dari sistem surveilans kesehatan, informasi media, dan laporan masyarakat secara langsung yang bersifat lokal, regional, nasional maupun global.

(2) Pelaporan yang bersumber dari sistem surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan laporan berkala penyakit menular wabah.

(3) Pelaporan yang bersumber dari informasi media dan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi.

(4) Tata cara pelaporan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Cukup jelas

Bagian Keempat

Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 14

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud

Pasal 14

Cukup jelas

dalam Pasal 10.

(2) Dalam melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mendelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kejadian wabah.

Pasal 15

(1) Dalam hal kejadian wabah masih mencakup bidang kesehatan, tanggung jawab penanggulangan berada pada Menteri.

(2) Dalam hal kejadian wabah berkembang menjadi bencana, tanggung jawab penanggulangan berada pada lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

(3) Dalam hal kejadian wabah berkembang membahayakan keamanan dan pertahanan negara, tanggung jawab penanggulangan berada pada Presiden.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Cukup jelas

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

(1) Kepada masyarakat yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan pelaksanaan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan ganti rugi.

(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

(1) Kepada para petugas kesehatan tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan pengebalan, pemberian penghargaan, dan pemberian asuransi atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian pengebalan, pemberian penghargaan, dan pemberian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

Cukup jelas

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

(1) Masyarakat yang mengetahui adanya penderita atau tersangka (suspect) penderita penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, wajib melaporkan kepada aparat desa/kelurahan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat secepatnya.

(2) Aparat desa/kelurahan dan/atau Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima laporan adanya penderita atau tersangka (suspect) penderita penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, wajib secepatnya melaporkan kepada satuan kerja kesehatan di kabupaten/kota.

(3) Bupati/Walikota yang mengetahui dan/atau menerima laporan adanya penderita atau tersangka (suspect) penderita jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah wajib segera melakukan tindakan upaya penanggulangan wabah.

(4) Gubernur yang menerima laporan adanya penderita atau tersangka (suspect) penderita jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah wajib segera mengoordinasikan upaya penanggulangan wabah antara wilayah dalam provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Menteri yang menerima informasi adanya laporan penderita atau tersangka (suspect) penderita jenis

Pasal 19

Cukup jelas

penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dari negara lain dan/atau penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia oleh organisasi kesehatan dunia, wajib segera menetapkan status ancaman dan kejadian wabah.

Pasal 20

Nahkoda kapal/kapten penerbang pesawat/pengemudi angkutan darat lintas batas darat negara yang mengetahui adanya penderita atau tersangka (suspect) penderita penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah pada alat angkut, wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Terhadap pihak-pihak yang patut diduga mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab dan/atau agen penyakit yang dapat menimbulkan wabah wajib memenuhi standar dan persyaratan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas

BAB VII

SUMBER DAYA

Pasal 22

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

Pasal 22

Cukup jelas

menyediakan sumber daya dalam rangka Penanggulangan Wabah.

(2) Sumber daya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. teknologi; dan

c. sarana dan prasarana.

Pasal 23

(1) Dalam rangka upaya penanggulangan Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat yang bersifat ad hoc di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog kesehatan, tenaga laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada lintas program dan lintas sektor terkait serta masyarakat.

(3) Dalam hal kejadian wabah diduga terjadi akibat unsur kesengajaan oleh pihak tertentu, Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperluas keanggotaannya dengan melibatkan unsur pemerintah yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan pertahanan negara.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

(1) Dalam penanggulangan wabah memerlukan dukungan

Pasal 24

Cukup jelas

teknologi melalui:

a. pengembangan teknologi tepat guna;

b. pengembangan metode uji laboratorium; dan

c. penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi penelitian berbasis pelayanan dan penanggulangan serta penelitian terhadap agen penyebab wabah.

Pasal 25

Dalam keadaan wabah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, instansi teknis terkait, maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka (suspect) penderita.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Dalam keadaan Wabah, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, serta bahan/alat pendukung lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang sumber daya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur dalam

Pasal 27

Cukup jelas

Peraturan Presiden.

BAB VIII

KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 28

(1) Dalam upaya penanggulangan wabah, Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.

(2) Koordinasi, jejaring kerja dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. mencegah meluasnya penyebaran wabah antar wilayah maupun antar daerah;

b. meningkatkan jaringan surveilans kesehatan dan responnya;

c. meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan menghadapi kejadian wabah; atau

d. saling memberikan informasi antar instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga internasional dan organisasi profesi dalam suatu sistem jaringan informasi nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Dalam penanggulangan Wabah, Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain atau badan internasional.

Pasal 29

Bentuk kerjasama dengan negara lain atau badan internasional, antara lain untuk mengembangkan metode penanggulangan, laboratorium, peningkatan dan pengembangan tenaga ahli, penelitian dan pengembangan, serta sumber pendanaan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat berperan aktif dalam menghadapi dan melaksanakan upaya penanggulangan wabah melalui tindakan promotif dan preventif agar terhindar dari dampak buruk kejadian wabah.

(2) Peran aktif masyarakat dalam menghadapi wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;

b. memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan;

c. menghindari perilaku ekslusif yang dapat memicu penyebaran agen penyakit potensial wabah; dan

d. kegiatan lain yang dapat mencegah meluasnya

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

wabah.

(3) Peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

a. pembersihan lingkungan rumah;

b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;

c. pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;

d. pengelolaan makanan secara higienis dan saniter; dan/atau

e. pemusnahan barang dan/atau binatang yang patut diduga menjadi agen penularan penyakit, termasuk milik masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “milik masyarakat”, antara lain hewan ternak, barang-barang bekas, dan sisa makanan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam menghadapi dan melaksanakan upaya penanggulangan wabah terhadap masyarakat dan instansi pemerintah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

Pasal 32

Cukup jelas

diarahkan untuk:

a. persiapan dan kesiapan dalam menghadapi wabah;

b. menggerakkan potensi sumber daya dalam menghadapi dan melaksanakan upaya penanggulangan wabah;

c. memfasilitasi akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk perbekalan kesehatan;

d. meningkatkan upaya promotif dan preventif;

e. membangun jaringan informasi antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;

b. pendayagunaan tenaga kesehatan;

c. metode penanggulangan;

d. penelitian dan pengembangan; dan/atau

e. pendanaan.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam upaya penanggulangan wabah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 34

Cukup jelas

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berpotensi dapat menjadi sumber atau agen penyebaran penyakit potensial wabah.

(2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian atau satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

(1) Dalam menghadapi dan melaksanakan upaya penanggulangan wabah, tim gerak cepat dapat melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang patut diduga menjadi sumber penyebaran wabah.

(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

Pasal 36

Cukup jelas

pada ayat (1) menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum, tim gerak cepat wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 37

Cukup jelas

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

Pasal 38

Cukup jelas

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;

g. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

h. mengambil foto dan sidik jari tersangka;

i. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;

j. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah;

k. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dalam upaya penanggulangan wabah.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

(1) Aparat desa yang tidak melaporkan adanya penderita yang diduga penyakit menular potensial wabah dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Bupati/walikota dan gubernur yang tidak melaporkan adanya penderita yang diduga penyakit menular potensial wabah dan/atau tidak menetapkan status KLB dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Menteri dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak menetapkan status ancaman wabah dan kejadian wabah.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a. teguran lisan;

Pasal 40

Cukup jelas

b. teguran tertulis; dan/atau

c. usulan pemberhentian dari jabatannya.

(5) Tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Pihak-pihak tertentu, baik perorangan, kelompok, maupun organisasi yang dengan sengaja melakukan kegiatan untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga berpotensi menimbulkan wabah dipidana dengan pidana penjara paling lama …. (…………) tahun.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Setiap orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggaraan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama … (…….) tahun dan/atau pidana denda paling banyak ……………… (…………… rupiah).

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan yang mengandung penyebab dan/atau agen penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sehingga dapat menimbulkan wabah

Pasal 43

Cukup jelas

dipidana dengan pidana penjara paling lama …. (…………) tahun dan/atau pidana denda paling banyak …………. (……………….. rupiah).

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan wabah secara memadai.

(2) Pada saat penanggulangan wabah, Pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan dana siap pakai yang sudah dialokasikan di dalam APBN atau APBD.

(3) Pendanaan penanggulangan wabah dapat bersumber dari partisipasi masyarakat dan/atau kerjasama internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dana siap pakai” adalah bahwa dana pemerintah yang dicadangkan merupakan dana siap pakai apabila terjadi wabah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

(1) Dalam kondisi pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi Wabah maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Pengajuan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46

Pemerintah dapat melimpahkan sumber pendanaan penanggulangan wabah kepada pemerintah daerah.

Pasal 46

Cukup jelas

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 48

Cukup jelas

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49 Pasal 49

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Cukup jelas

Pasal 50

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 50

Cukup jelas

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …..

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY