RAKONTEK

2017

OLEH SEKSI PROMKES

INDIKATOR RPJMN/RENSTRA DAN RKP

KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PM

TAHUN 2017

N

o

Indikator Targ

et

1 Jumlah Kabupaten/Kota

yang melaksanakan

minimal 5 tema kampanye

Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat

5

2 Persentase Desa yang

Memanfaatkan Dana Desa

untuk UKBM

30%

3 Persentase Posyandu Aktif 50%

N

O

INDIKATOR TARG

ET

1 Jumlah kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan 3

2 Persentase Kab/kota yang

memiliki kebijakan PHBS 50%

3 Persentase desa yang

memanfaatkan dana desa

minimal 10 persen untuk Upaya

Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

30%

4 Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSR-nya untuk

program kesehatan

8

5 Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber dayanya

untuk mendukung kesehatan

6

RPJMAN DAN RENSTRA TAHUN 2017 KINERJA (RKP DAN RENJA)

TAHUN 2017

No Indikator Definisi Operasional Cara Penghitungan

1 Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Kabupaten/Kota yang menyebarluaskan informasi minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di minimal 3 saluran media (cetak, elektronik, media luar ruang, media tradisional, media lainnya).

Jumlah kabupaten/Kota yang menyebarluaskan informasi minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di minimal 3 saluran media (cetak, elektronik, media luar ruang, media tradisional, dan media lainnya).

2 Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM

Persentase desa yang difasilitasi oleh Puskesmas untuk memanfaatkan dana desa untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Fasilitasi yang dilakukan Puskesmas adalah advokasi kepada pengambil keputusan (Kepala Desa dan tokoh masyarakat); pendamping proses perencanaan; dan monitoring pelaksanaan kegiatan untuk UKBM yang bersumber dari dana desa. Kegiatan fasilitasi Puskesmas didanai melalui BOK/DAK Non Fisik maupun sumber lain yang sah di Puskesmas

(Jumlah desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM dibagi jumlah desa) x 100%

3 Persentase Posyandu Aktif

Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan

(Jumlah Posyandu yang melakukan kegiatan utama secara rutin setiap bulan, cakupan masing-masing minimal 50%, dan melakukan kegiatan tambahan dibagi seluruh Posyandu) x 100%

INDIKATOR KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No Indikator Target Definisi Operasional Cara Penghitungan Data Sumber

Data Keterangan 1 Jumlah kebijakan publik

yang berwawasan kesehatan

2 jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L) berupa Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri/ Instruksi Menteri/ Surat Edaran Menteri/ Surat Keputusan Bersama Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, Surat Edaran/Himbauan Gubernur yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di tingkat provinsi yang dikeluarkan pada tahun 2016

Pusat dan Provinsi

Kebijakan yang dikeluarkan tahun 2016

2 Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

55% Persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun (Kebijakan yg mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut)

(Jumlah Kabupaten/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun dibagi jumlah kab dan kota) x 100%

Kabupaten/Kota

Diutamakan Kabupaten/kota yang belum pernah menerbitkan kebijakan PHBS

Indikator Keberhasilan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Tahun 2017

Lanjutan . . 3 Persentase desa

yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

25% Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM yang difasilitasi oleh Puskesmas

(Jumlah desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM dibagi jumlah desa) x 100%

Desa Dana desa 2016 yang digunakan untuk UKBM, baik fisik dan non fisik

4 Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

3 Jumlah dunia usaha yang melakukan kerja sama (MOU) dan atau Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan dalam mendukung program kesehatan

Jumlah dunia usaha yang melakukan kerja sama (MOU) dan atau Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan dalam mendukung program kesehatan

Pusat dan

Provinsi

Baik baru yang maupun lanjutan tahun sebelumnya

Lanjutan . . 5 Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

4 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kerja sama (MOU) dan atau Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan dalam mendukung program kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kerja sama (MOU) dan atau Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan dalam mendukung program kesehatan

Pusat dan Provinsi

Baik yang baru maupun lanjutan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis

No Indikator Kinerja Utama Target Provinsi

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan Pelaksana

Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan

1 Jumlah kebijakan publik yg berwawasan kesehatan

1 1 2 2 3

2 Persentase Kab/Kota yg memiliki kebijakan PHBS

35 45 55 65 75

3 Persentase desa yg memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

10 15 25 30 40

4 Jumlah dunia usaha yg memanfaatkan CSR-nya untuk Program Kesehatan

2 2 3 4 5

5 Jumlah organisasi kemasyarakatan yg memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

2 2 4 6 18

Penetapan Target Kinerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh

CAPAIAN PROGRAM

Sasaran Strategis

NO

Indikator Kinerja Utama

Target Provinsi

CAPAIAN

2015 2016 2015 2016

Peningkatan Pelaksana

Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan

1 Jumlah kebijakan publik yg berwawasan kesehatan

1 1 4 2

2 Persentase Kab/Kota yg memiliki kebijakan PHBS

35 45 69% 0

3 Persentase desa yg memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

10 15 N N

4 Jumlah dunia usaha yg memanfaatkan CSR-nya untuk Program Kesehatan

2 2 N N

5 Jumlah organisasi kemasyarakatan yg memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

2 2 N N

KEBIJAKAN BER-PHBS TAHUN 2016

No Kab/Kota Qanun Jumlah Perbup Jumlah Perwal Jumlah

1 Banda Aceh 1. Qanun KTR (2015) 2.Qanun Kibla (2011)

2 - - .Perwal KTR 1

2 Aceh Besar 1. Qanun Pengelolaan Sampah (2013)

1

1. Perbup STBM (2013) 2. Perbub Eliminasi (2013) 3.Perbup KTR (2015) 4.Perbup Kompetensi Bidan (2012)

4 - -

4 Pidie Jaya -

1. Perbup Eliminasi Malaria (2015)

1

5 Bireuen 1. Qanun Kibbla(2012) 2.Qanun KTR(2014)

2 1.Perbup Koordinasi LS dlm Rangka Eliminasi Malaria (2014)

1 - -

6 Lhokseumawe - - - - - -

7 Aceh Utara - - 1. Perbup Eliminasi Malaria (2013) 2. Perbup KTR (2015)

2 - -

8 Aceh Timur - - 1.Perbup Eliminasi Malaria(2012) 2.Perbup STBM(2012)

2 - -

9 Langsa

1. Qanun KTR (2015) 2. Qanun Pelayanan Kesehatan(2014) 3. Qanun Pengelolaan Sampah (2014) 4. Qanun PPLH (2015) 5.Qanun Ruang Terbuka Hijau (2015)

5

-

- Perwal Eliminasi Malaria (2013)

1

10 Langsa

1. Qanun KTR (2015) 2. Qanun Pelayanan Kesehatan(2014) 3. Qanun Pengelolaan Sampah (2014) 4. Qanun PPLH (2015) 5.Qanun Ruang Terbuka Hijau (2015)

5

-

- Perwal Eliminasi Malaria (2013)

1

11 Aceh Jaya 1. Qanun STBM (2015) 2. Qanun ASI Eklusif (2015)

2

1. Perbup Eliminasi Malaria (2011) 2. Perbup Pelayanan Kes.Rujukan (2015) 3. Perbup Boh Hate Ma (2015) 4. PerbuP KTR (2015)

4 - -

12 Nagan Raya 1. Qanun KTR (2015) 1 1. Perbup Eliminasi Malaria (2014) 1 - -

13 Aceh Barat 1. Qanun KTR(2015) 1 - - - -

14 Aceh Barat Daya - - 1.Perbup KTR (2015) 2.Perbup Eliminasi Malaria (2014)

2

15 Aceh Selatan - - 1. Perbup KTR (2013) 1 - -

16 Aceh Singkil - - 1.Perbup Persalinan Aman dan IMD (2012)

1 - -

17 Aceh Tenggara - - 1.Perbup Eliminasi Malaria (2014) 2.Perbup ASI Eklusif,Persalinan Aman dan IMD (2014)

2 -

18 Gayo Lues - - 1. Perbup Eliminasi Malaria (2015) 1 - -

19 Aceh Tengah 1. Qanun Eliminasi Malaria (2013) 2.Qanun KTR (2013)

2 -

- - -

20 Simeulue - - 1.Perbup Persalinan aman,IMD dan Asi Eklusif(2013)

1 - -

Jumlah Qanun =16

Jumlah Perbup =23

Jumlah Perwal =2

PENGUATAN PROMOSI KESEHATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN PUSAT DAN DEKONSENTRASI PROMKES

TERKAIT GERMAS TAHUN 2017

1. PUSAT

a) Koordinasi Germas LP/LS Tingkat Pusat

b) Pedoman Kampanye Germas

c) Sosialisasi Germas melalui Organisasi Masyarakat

d) Publikasi Melalui Media (TV, Radio, Media Cetak, Media Sosial, Media

Online, Media Luar Ruang)

e) Sosialisasi Germas Dengan Lintas Sektor dan Masyarakat Di 180 Kab/Kota

2. DAERAH

a) Penggalangan Komitmen dengan Pemerintah Daerah di 5 Kab/Kota

b) Penggerakkan Germas di 5 Kab/Kota

c) Sosialisasi Germas melalui Organisasi Masyarakat

d) Publikasi melalui Media (TV Lokal, Radio, Media Luar Ruang) di Kab/Kota

1. PUSAT

a) Koordinasi dengan Kementerian Desa terkait Pedoman Umum

Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018

b) Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dana

desa untuk kesehatan.

2. DEKONSENTRASI

a) Advokasi Pemda terkait Pengintegrasian Menu Kesehatan dalam

Peraturan Bupati tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

b) Bimbingan Teknis ke Kabupaten dalam pemanfaatan dana desa

untuk UKBM.

KEGIATAN PUSAT DAN DEKONSENTRASI PROMOSI KESEHATAN

TERKAIT DANA DESA TAHUN 2017

1. PUSAT

a) Koordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam

Negeri terkait Penguatan Layanan Sosial Dasar (Posyandu).

b) Review Pedoman Posyandu Aktif

c) Penguatan Peran Pokjanal Posyandu Pusat.

d) Pengadaan dan distribusi Dacin dan Sarung Timbang.

e) Koordinasi Saka Bakti Husada Tk. Pusat

f) Review Pedoman Saka Bakti Husada

2. DEKONSENTRASI (PROVINSI)

a) Penguatan Peran Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kab/Kota.

b) Koordinasi Saka Bakti Husada Tk. Provinsi dan Kab/Kota.

KEGIATAN PUSAT DAN DEKONSENTRASI PROMOSI KESEHATAN

TERKAIT POSYANDU AKTIF TAHUN 2017

MOU KEMENDESA dan KEMENKES

PASAL 2 RUANG LINGKUP

a.Mendorong kebijakan dan harmonisasi peraturan yang

dibutuhkan oleh PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam bidang

kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b.Perbaikan/peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat desa, daerah tertinggal dan

kawasan transmigrasi

c.Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di

desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

d.Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pencegahan dan

pengendalian penyakit di desa, daerah tertinggal dan

kawasan transmigrasi

e.Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana

untuk mewujudkan derajat kesehatan masyrakat desa, daerah

tertinggal dan kawasan transmigrasi

f.Pemanfaatan sumberdaya dan data potensi desa, daerah

tertinggal dan kawasan transmigrasi

STRATEGI OPERASIONAL

Meningkatkan pembinaan rumah tangga ber-PHBS melalui gerakan masyarakat pendekatan keluarga

sehat

MENINGKATKAN pemberdayaan masyarakat dalam hal pembentukan dan pengaktifan Posyandu dan UKBM di

desa dan kelurahan GERMAS

MEMPERKUAT kelembagaan dalam hal pembentukan dan PENGAKTIFAN Pokjanal-pokjanal dan Forum peduli

kesehatan

16

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PENGEMBANGAN UKBM

I • Pemerintah Pusat

II • Pemerintah Provinsi

III • Pemerintah Kab/Kota

IV • Puskesmas

V • Kepala Desa atau Penanggung jawab setempat/lokal

VI • Kader pelaksana

17

PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI

1.Menetapkan kebijakan koordinatif

2.Melakukan pembinaan

3.Menerbitkan pedoman-pedoman yang diperlukan

4.Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan

5.Menyelenggarakan ToT atau pelatihan fasilitator

pemberdayaan masyarakat

6.Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor

dan pemangku kepentingan

7.Membentuk/mengaktifkan kelompok kerja operasional

18

PEMERINTAH KAB/KOTA

1.Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif

2.Melakukan pembinaan

3.Menerbitkan PETUNJUK TEKNIS dan PETUNJUK

PENYELENGGARAAN

4.MENYELENGGARAKAN sistem pencatatan dan pelaporan

5.Menyelenggarakan PELATIHAN FASILITATOR

pemberdayaan masyarakat atau petugas

6.Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor dan

pemangku kepentingan

7.Membentuk/mengaktifkan kelompok kerja operasional

19

PUSKESMAS

1.Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan UKBM

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait.

2.Mengkoordinasikan penerapan kebijakan/ peraturan

perundang-undangan berkaitan dengan pengembangan

UKBM

3.Menyelenggarakan sistem pencatatan dan pelaporan

pengembang-an UKBM

4.Membina secara teknis kesehatan pelaksanaan UKBM di

masyarakat

5.Menyelenggarakan mini lokakarya secara rutin terkait

pengembangan UKBM

20

KEPALA DESA ATAU PENANGGUNG JAWAB

SETEMPAT/LOKAL

1.Menerbitkan peraturan tingkat desa dan kelurahan serta mengawasi

pelaksanaannya.

2.Mengintegrasikan Rencana Pengembangan UKBM ke dalam

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kelurahan

3.Mengupayakan bantuan dana dan sumber daya lain baik dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun dari pihak-pihak lain

4.Mengarahkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar sesuai

kebutuhan lokal desa

5.Melakukan konsultasi dengan BPD dan masyarakat tentang

penggerahan masyarakat dalam melaksanakan UKBM.

6.Melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKBM

7.Membentuk/mengaktifkan forum yang ada untuk membahas

permasalahan kesehatan di desa/kelurahannya, khususnya pengem-

bangan UKBM

21

KADER PELAKSANA

1. Menyusun rencana pengembangan UKBM bersama Forum

Desa dan Kelurahan Siaga.

2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, dan meme-

lihara upaya pengembangan UKBM secara partisipatif.

3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong

dan swadaya masyarakat untuk pengembangan UKBM.

4. Membantu dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan

pengem-bangan UKBM.

22

PEMANTAUAN DAN EVALUASI • Pelaksanaan kegiatan Pokjanal/forum peduli kesehatan

dilakukan secara berjenjang. Pemantauan perkembangan

desa dan kelurahan siaga aktif lingkup nasional dilakukan

melalui rapat berkala tingkat pusat minimal 2 kali setahun.

• Evaluasi dapat dilakukan oleh tingkat pusat (secara

terpadu) dan atau lembaga independen yang

berkepentingan dalam pembinaan pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan yang dilakukan paling

sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun.

23

PEMANFAATAN DANA DESA YANG

BERSUMBER DARI APBN

KEBIJAKAN TERKAIT

PENGGUNAAN DANA DESA

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa

KEBIJAKAN TERKAIT

PENGGUNAAN DANA DESA

• Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Kewenangan Desa

• Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa

Membangun

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata

Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa

PENGERTIAN DANA DESA

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pedoman penggunaan dana desa

• Peraturan Menteri dan Lampiran Pedoman Umum menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa.

• Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

28

Penetapan prioritas penggunaan dana desa

• Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat menetapkan prioritas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

29

Prinsip

• Kewenangan Desa, dengan mengutamakan

kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Desa;

• Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan

kreatifitas Masyarakat;

• Swakelola dan berbasis sumber daya Desa

mengutamakan pelaksanaan secara mandiri

dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,

mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan

warga Desa dan kearifan lokal; dan

PASAL 10: KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI BIDANG PELAYANAN DASAR DESA MELIPUTI:

a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa Dan Polindes

b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa

c. Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui:

Layanan Gizi Balita, Pemeriksaan Ibu Hamil, Pmt, Penyuluhan Kesehatan, Gerakan PHBS, Penimbangan Bayi Dan Balita Dan Gerakan Sehat Untuk Lansia

d. Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

e. Pemantauan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Di Desa

f. Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

g. Pengadaan Dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya Dan Perpustakaan Desa

h. Fasilitasi Dan Moivasi Terhadap Kelompok Belajar Di Desa.

PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN

TRANSMIGRASI

NOMOR 1 TAHUN 2015

Prioritas

Bidang Pembangunan: Dana Desa digunakan untuk

membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Dana Desa digunakan

untuk membiayai program dan kegiatan bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa

dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya

sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara

mandiri

Penetapan Prioritas Di Desa

• merupakan bagian dari perencanaan

pembangunan Desa • diputuskan melalui Musyawarah Desa

• tertuang dalam RPJM Desa → RKP Desa → APB Desa

• didasarkan pada tipologi desa Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik

geografis, sosiologis, antropologis, ekonomidan ekologi

desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa

PRIORITAS

BIDANG

PEMBANGUNAN

PRIORITAS

BIDANG

PEMBERDAYAAN

DISEPAKATI

DAN

DIPUTUSKAN

DALAM

MUSYAWARAH

DESA

(juli)

RKP DESA

(Sept-Okt)

APB DESA

(Desember)

DITETAPK

AN

DALAM

PERDES

Bidang pembangunan

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana kesehatan, antara lain:

a) air bersih berskala Desa;

b) sanitasi lingkungan;

c) jambanisasi;

d) mandi, cuci, kakus (MCK);

e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

f) alat bantu penyandang disabilitas;

g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

h) balai pengobatan;

i) posyandu; dan

j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

a) penyediaan air bersih;

b) pelayanan kesehatan lingkungan;

c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan

anak sekolah;

d) pengelolaan balai pengobatan Desa;

e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;

f) pengobatan untuk lansia;

g) fasilitasi keluarga berencana;

h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMDA KAB/KOTA

SATUAN KERJA KHUSUS PEMBINAAN IMPLEMENTASI

UNDANG UNDANG DESA

PENDAMPINGAN DAN

FASILITASI

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA KHUSUS PEMBINAAN IMPLEMENTASI UU DESA

• Sosialisasi Kebijakan Dan Regulasi Pusat Dan Daerah

• Pembinaan Serta Pengendalian Implementasi UU Desa, Termasuk:

Penyaluran Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa;

Penanganan Pengaduan Dan Masalah Terkait Dana Desa

PARTISIPASI MASYARAKAT

• Pengaduan Masalah Pusat Pengaduan Dan Penanganan Masalah (Crisis Center) Kementerian Desa, Pdt Dan Transmigrasi Dan Atau Website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden

• Pendampingan Desa

• Studi, Pemantauan Dan Publikasi Terhadap Praktek Baik Dan Buruk Desa-desa Dalam Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Kewenangan

40

1. Mandat Prioritas Penggunaan Dana Desa Belum Optimal Ditaati Oleh Desa: Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa Lebih Besar Dibandingkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Pemerintah Kabupaten/Kota Belum Optimal Menegakkan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul

3. Peran SKPD Dalam Mendampingi Desa Belum Optimal

4. Sosialisasi UU Desa Khususnya Pokok-pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa Belum Optimal

Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

SAKA BAKTI HUSADA

KRIDA PHBS

NO Kegiatan Sasaran Output

1 Review Petunjuk

Penyelenggaraan

SBH

• Pinsaka dan Anggotanya

• Kwarnas

• Dewan Kerja Nasional

1. Kepmenkes Petunjuk

Penyelenggaraan SBH

2. SK Kwarnas mengenai

SBH

2 Partisipasi dalam

kegiatan antar Saka

Peserta Antar Saka Peningkatan Kemitraan

dan kapasitas SBH tingkat

pusat dan Provinsi

3 Partisipasi dalam

Kegiatan Nasional

Internasional

Gerakan Pramuka

SBH Tingkat Pusat dan

Daerah

Peningkatan Kemitraan

dan kapasitas SBH tingkat

pusat, Provinsi dan

Internasional

4 Reorientasi

Kepramukaan bagi

Anggota Pinsaka

Pusat

Pengurus dan Anggota

Pinsaka SBH Pusat

Peningkatan Pengetahuan

Kepramukaan dan SBH

KRIDA PHBS Tahun 2017

NO Kegiatan Sasaran Output

5 Pertemuan

Koordinasi di

Pusat dan di

Daerah

• Pengelola Krida /SBH

di Pusat

• Pengelola Krida /SBH

di Daerah (dana

Dekon)

• Kwarnas

• Kwarda (terbatas)

1. Peningkatan

Kapasitas Dalam

rangka pembinaan

Krida

2. Pembinaan Krida

Bina PHBS

6 Sosialisasi SBH

dalam Event

Kepramukaan

Pengelola Krida/SBH di

Pusat dan daerah

1. Raimuna

2. Lomba Pramuka

Penggalang Tkt Nas

3. Perkemahan Putri

Tkt Nasional di

Balikpapan

KRIDA PHBS Tahun 2017

NO Kegiatan Sasaran Output

7 Rapat Berkala

Pinsaka SBH

Pengelola Krida /SBH di

Pusat

Informasi pelaksanaan

kegiatan antar krida tiap

3 bulan

8 Rapat Koordinasi

Pada Event

Kepramukaan

• Pengelola Krida /SBH

di Pusat

• Pengelola Krida /SBH

di Daerah

• Kwarnas

• Kwarda (terbatas)

1. Peningkatan

Kapasitas Dalam

rangka pembinaan

Krida

2. Pembinaan Krida

Bina PHBS

9 Pembinaan Krida

Bina PHBS

Krida Bina PHBS di

Daerah

Adanya Model

Penerapan

penggerakan

masyarakat

KRIDA PHBS Tahun 2017

NO Kegiatan Sasaran Output

1 Sosialisasi

Kemitraan SBH

Anggota saka bakti

husada

Informasi pelaksanaan

kegiatan SBH

2 Pertemuan Forum

Kemitraan SBH

• Pengelola Krida /SBH

di Daerah

• Kwarda

1. Peningkatan

Kapasitas Dalam

rangka pembinaan

Krida

2. Pembinaan Krida

Bina PHBS

KRIDA PHBS PROVINSI

Tahun 2017

• upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan keikutsertaan masyarakat dan ikut bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program kesehatan

• keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan

• memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

UPAYA PENGEMBANGAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran Serta Masyarakat dan Pihak lain

Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat

• Dalam pengembalian keputusan

• Pelaksanaan upaya kesehatan

• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

• Pemantauan hasil upaya kesehatan

47

STRATEGI PENGUATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

• Melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat : Posyandu, Poskesdes, Poskestrens, Posbindu

• Melalui institusi di masyarakat • Organisasi kemasyarakatan

• Organisasi keagamaan

• Organisasi profesi dalam penguatan kapasitas promotif-preventif pada tenaga kesehatan

1. Advokasi kepada pengambil kebijakan di wilayah binaan

dlm mendukung Germas Hidup Sehat

2. Penyebarluasan informasi program2 kesehatan

masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi

3. Penggerakkan masyarakat dlm program2 kesehatan &

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

4. Peningkatan kapasitas sumberdaya dlm upaya

peningkatan promosi program2 kesehatan &

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

KEGIATAN ORMAS dan PIHAK POTENSI

LAIN

Terima Kasih