Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas...

31
Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Makassar dalam Mewujudkan Good Governance Tahun 2010-2012 Rahmayandi Mulda Dosen Universitas Kepulaan Riau Email: [email protected] Suranto Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni- versitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: [email protected] http://dx.doi.org/10.18196/ jgpp.2014.0019 ABSTRACT The problems in this study include how the performance of the NGOsis in achieving Good Governance and the factors that affect the NGOs in achieving Good Governance. The study aimed to know and describe the performance of the NGOs to achieve Good Governance and also to know the factors that influence the performance of the NGOs in doing so. The study showed that the performance of the NGOs in Makassar to achieve good government from 2010 to 2012 is good. This good performance works on the objects under the study which are Kopel, ACC, LBH APIK, and OXFAM and can be seen from the works that those NGOs conducted such as encouraging financial transparencyof the local government, enhancing the accountability of the work of local government, encouraging the rule of law in the country, developing agreement orientation to the government, encouragingthe equality between the government and the public, responding to a variety of problems that occur in the country, and encouraging the efficiency and effectiveness of government work. Meanwhile, the factors that affect the performance of the NGOs in achieving Good Governance are the human resource factors, the donating agencies, the accountability of the NGOs, the independence, the net- works, the idealism and leadership. The government should facilitate the NGOs which have good work performance and are well-trusted by the public as they have contributions to the nation development. The NGOs should receive a serious attention by all related parties from the government and the society. It is because the NGOs function as a bridge between the public and the government. As the NGOs are directly connected with the donors from the devel- oped countries, it is possible that there can be particular intentions or interests that those countries put through the NGOs. Keywords: work performance, NGOs, Good Governance ABSTRAK Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance.Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dilapangan yang kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian kinerja lembaga swadaya masyarakat di kota Makassar dalam mewujudkan Good Governance dari tahun 2010 sampai 2012 dengan objek penelitian beberapa LSM di kota Makassar seperti Kopel, ACC, LBH APIK, dan OXFAM, menunjukkan kinerja yang baik hal ini dapat dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat seperti mendorong transparansi keuangan pemerintah daerah, mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, mendorong kepastian hukum dalam negara, membangun orientasi kesepakatan kepada pemerintah, mendorong kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat, merespon berbagai masalah yang terjadi dalam negara, mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam

Transcript of Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas...

Page 1: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kinerja Lembaga SwadayaMasyarakat Di Kota Makassardalam Mewujudkan GoodGovernance Tahun 2010-2012

Rahmayandi MuldaDosen Universitas Kepulaan RiauEmail: [email protected]

SurantoDosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-versitas Muhammadiyah YogyakartaEmail: [email protected]

http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0019

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ABSTRACTThe problems in this study include how the performance of the NGOsis in achieving Good Governance and the factorsthat affect the NGOs in achieving Good Governance. The study aimed to know and describe the performance of theNGOs to achieve Good Governance and also to know the factors that influence the performance of the NGOs in doingso. The study showed that the performance of the NGOs in Makassar to achieve good government from 2010 to 2012is good. This good performance works on the objects under the study which are Kopel, ACC, LBH APIK, and OXFAM andcan be seen from the works that those NGOs conducted such as encouraging financial transparencyof the localgovernment, enhancing the accountability of the work of local government, encouraging the rule of law in the country,developing agreement orientation to the government, encouragingthe equality between the government and thepublic, responding to a variety of problems that occur in the country, and encouraging the efficiency and effectivenessof government work. Meanwhile, the factors that affect the performance of the NGOs in achieving Good Governanceare the human resource factors, the donating agencies, the accountability of the NGOs, the independence, the net-works, the idealism and leadership. The government should facilitate the NGOs which have good work performanceand are well-trusted by the public as they have contributions to the nation development. The NGOs should receive aserious attention by all related parties from the government and the society. It is because the NGOs function as abridge between the public and the government. As the NGOs are directly connected with the donors from the devel-oped countries, it is possible that there can be particular intentions or interests that those countries put through theNGOs.Keywords: work performance, NGOs, Good Governance

ABSTRAKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkangood governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkangood governance.Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasisecara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadapdata yang ditemukan dilapangan yang kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan deskriptif. Hasil kesimpulan penelitiankinerja lembaga swadaya masyarakat di kota Makassar dalam mewujudkan Good Governance dari tahun 2010 sampai2012 dengan objek penelitian beberapa LSM di kota Makassar seperti Kopel, ACC, LBH APIK, dan OXFAM, menunjukkankinerja yang baik hal ini dapat dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sepertimendorong transparansi keuangan pemerintah daerah, mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, mendorongkepastian hukum dalam negara, membangun orientasi kesepakatan kepada pemerintah, mendorong kesetaraan antarapemerintah dan masyarakat, merespon berbagai masalah yang terjadi dalam negara, mendorong efisiensi dan efektifitaskinerja pemerintah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam

Page 2: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

574

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mewujudkan Good Governance adalah faktor sumber daya manusia, lembaga donor, akuntabilitas LSM, independensi,jaringan, idealisme dan kepemimpinan. Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kinerja yang baik dan dipercayaoleh masyarakat harusnya difasilitasi oleh negara karena telah berkontribusi dalam pembangunan, LSM harus mendapatperhatian secara serius oleh semua kalangan utamanya dari pemerintah dan masyarakat karena LSM berfungsi sebagaijembatan antara masyarakat dan pememrintah, selain itu LSM bersentuhan langsung oleh lembaga donor yang berasaldari negara maju dan tidak menutup kemungkinan ada agenda atau kepentingan dari negara maju tersebut yangdimasukkan melalui LSM.Kata kunci: Kinerja, LSM, dan Good Governance

PENDAHULUANMasalah korupsi dan pelayanan publik yang masih di keluhkan

oleh sebagian besar masyarakat hal ini menjadi masalah yang seriusyang dialami oleh negara Indonesia, meskipun beberapa kebijakanatau regulasi yang relevan seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998tentang penyelenggaraan negara yang bersi dan bebas dari KKN,TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika KehidupanBerbangsa, UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, UU Nomor 25 Tahun2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, UUNomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025, Serta Deretan UU Sektoral,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Mentri,Maupun Peraturan Daerah (Lele: 2010) jika diamati ternyata belummampu membawa perubahan secara nyata.

Menurut Sesatyo (2012) perilaku korupsi di daerah, berawal darijojoran para calon pemimpin daerah yang telah melontarkan danayang sangat besar demi memenangi pilkada. Namanya juga keluarmodal besar, tentu saja berharap modal mereka tak hanya kembalitetapi juga meraup laba berlipat. Tidak mengherangkan jika praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh begitu subur yangada di daerah.

Selama ini birokrasi/birokrasi lokal sering memperoleh berbagaicemohan yakni terlalu lamban, terlalu kaku dan birokratis, tidakprofesional, kurang peka, sensitif, responsif, bagaikan pangreh prajadari pada pamong praja, bagai keranjang sampah, dan lebih

Page 3: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

575

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mengedepankan kekuasaan, kewenagan dari pada pelayanan(Utomo, 2009). Hal seperti ini memperlihatkan bahwa betapaburuknya pelayanan publik yang ada di daerah-daerah.

Masalah yang terjadi diatas juga menjadi perhatian serius olehLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik secara nasional maupunsecara lokal, berbagai gerakan atau agenda program kerja yang sudahdilakukan seperti halnya mendorong ditetapkannya UU pelayananpublik yang kemudian ditetapkan pada tahun 2009 dan masihbanyak agenda-agenda lainnya sudah dilakukan. Culla (2006:9)mengungkapkan bahwa, bila ditelisik lebih cermat, Ornop atau LSMdalam hal ini, telah banyak memberi sumbagan berarti padaperjalanan politik negeri ini. Misalnya aksi-aksi Ornop bertipeadvokasi dalam membela, menyadarkan dan membangkitkanperlawanan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak sosial,politik, dan ekonomi yang “dikorbangkan” oleh rezim dalamberbagai proyek pembangunan. Kuatnya gerakan civil society sepertilembaga swadaya masyarakat,serta perilaku korupsi, kolusi dannepotisme (KKN) dan berbagai kasus penyimpangan dalam birokrasipemerintahan menjadi pemicu munculnya wacana good governance(pemeritahan yang baik) untuk memulihkan masalah yang dihadapioleh bangsa dan Negara.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah dianggap memilikimasalah kasus korupsi yang cukup serius seperti yang dilangsir olehtemuan LSM FITRAH bahwa kota Makassar telah menempatiurutan kedua terkorup setelah ibukota Jakarta dibandingkan dengankota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, jumlah kerugiannegara yang ditimbulkan mencapai Rp 80 miliar dan lebih dari 496kasus (http://makassar.tribunnews.com//2012/10/02/ kejati-tunggu-data-kongkret-fitra).

Selain masalah kasus korupsi masih ada masalah lain sepertiburuknya pelayanan publik yang ada di kota Makassar, seperti yangdi ungkapkan oleh komisioner Ombusman kota Makassar Laode

Page 4: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

576

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Arumahi di kota Makassar, Dia mengatakan, kasus lain adalahpelayanan yang berlarut-larut dan persoalan transparansi.berdasarkan data Ombusman kota Makassar diketahui pada periode2009 tercatat 311 kasus pengaduan layanan publik, kemudian padatahun 2010 turun menjadi 210 kasus pengaduan. sementara 2011tidak jauh berbeda dengan jumlah pengaduan pada 2010. Lebihlanjut masih dalam kaitan yang sama namun sumber berita yangberbeda, menyatakan bahwa Ombudsman banyak menerimapengaduan terutama masalah pendidikan dan pelayanan dikelurahan menjadi kasus yang paling banyak diadukan diOmbusman kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua OmbusmanMakassar, Mulyadi Hamid dalam acara pemaparan akhir tahun dikantor Ombudsman, Kamis, 27 Desember. Mulyadi mengatakansepanjang tahun ini (2012), ada 175 kasus pengaduan yang masuk.155 di antaranya merupakan kasus pelayanan publik. 20 pengaduanlainnya merupakan kasus privat atau masalah dengan perusahaanswasta. Objek penelitian merupakan LSM yang berada di kotaMakassar berupa LSM Komisi Pemantau Legislatif, Anti Corrup-tion Committee, LBH APIK, dan OXFAM namun LSM tersebutmemiliki wilayah kerja yang cukup luas seperti halnya Kopel memilikiwilayah kerja secara nasional, ACC wilayah kerja se-Sulawesi, LBHApik juga memiliki Wilayah kerja se-Sulawesi Selatan dan OXFAMSulawesi yang berkantor di Makassar, memiliki wilayah kerja meliputiseluruh wilayah Sulawesi dan beberapa daerah di sekitarnya, jadiwilayah kajian penelitian ini meliputi wilayah kerja Lembaga SwadayaMasyarakat yang menjadi objek kajian.

KERANGKA TEORIMenurut Mahnun (2009) kinerja adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakandalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yangtertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa

Page 5: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

577

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebutmempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria iniberupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidakmungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. MenurutBastian (2007) faktor penentu kualitas dan kuantitas aktifitas-aktifitasorganisas. Empat faktor tersebut secara simultan akan menunjangperan-peran LSM dalam pelaksanaan programnya. Walaupun tidakmenutup kemungkinan, ada pula faktor lain yang berpengaruhterhadap peran-peran suatu LSM.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh sebuah LSMtidak lain adalah staf dan relawan. Faktor staf /relawan perperangsangat penting dan berpengaruh terhadap peran LSM, karenaSDM merupakan unsure inti dari organisasi.

2. Material/BahanKeberadaan sumber daya material ini jelas harus ada. Apa artisebuah proses jika sesuatu yang dip roses tidak ada.

3. DanaSuatu organisasi tidak akan mungkin mencapai tujuannya jikatidak mempunyai sumber daya berupa dana. Dana ini sangatdiperlukan dalam membelanjai operasi-operasinya. Pada dasarnya,LSM merupakan organisasi nirlaba atau non-profit yang tidakterlibat dalam kegiatan mencari keuntungan, sehinggapelaksanaan suatu program LSM sering bergantung pada paradonator.

4. Peralatan/TeknologiFaktor teknologi sangat penting dalam organisasi, karenaberkenaan dengan proses transformasi dalam organisasi dimanaenenrgi mekanis dan intelektual dipergunakan untukmeningkatkan efisiensi pemanfaatan daya yang langka (Steers,

Page 6: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

578

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1985:83). Selain itu, tingkat kemajuan teknologi juga memainkanperanan yang berarti dalam jalur penentuan produk dan jasayang akan diproduksi, peralatan yang digunakan, dan bagaimanaoperasi akan dikelola (Handoko,1999:67). Dengan teknologi,peralatan-peralatan yang tercipta dipergunakan untukmemperlancar program aksi menuju sasaran organisasi.Heyzer ( dalam Heyzer, Ryker, and Quizon, 1995:8) Dalam buku

Gaffar (2006: 203) Politik Indonesia, transisisi menuju demokrasi,mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan olehberbagai NGO yaitu:1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “

grassroots”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakanpembangunan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringankerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.

3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agendapembangunan.Sementara itu, masih dalam buku Gaffar (2006:203-204),

Corrothers dan Suryatna (dalam Tadashi Yamamoto, 1995:129-130)mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan menekankan padadimensi politik. Mereka mengidentifikasi empat peranan yang dapatdimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:1. Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan jalan

mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat,membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demiperubahan kebijaksanaan negara. mengembangkan kemauanpolitik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendoroninisiatif masyarakat.

2. Memonitorin pelaksanaan sistem dan cara pelaksanaan sistemdan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan

Page 7: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

579

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

protes. Hal ini dilakukan karena bisa saja terjadi penyelenggaraankekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan olehpejabat negara dan kalangan business.

3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembagaperadilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakatmenjadi korban kekerasan itu. Kalangan NGO muncul secaraaktif untuk melakukan pembelaan untuk bagi mereka yangmenjadi korban ketidak adilan.

4. Implementasi program pelayanan. NGO dapat menempatkandiri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalammasyarakat ( Andra L. Corrothers, 1995, Estie W. Suryatna dalamTadashi Yamamoto, 1995: 129-130, dalam Gaffar, 2006).

5. Dalam buku Sedarmayanti (2012: 4) Governance menurut WorldBank adalah the way state power is used in managing economic andsocial resources for development an society. Sedangkan menurutUNDP, governance adalah the exercise of political, economic, andaministrative authority to manage a nation’s affair at levels.

World Bank mengemukakakan bahwa wujud good governanceadalah sebuah Pelayanan publik yang efektif & efisien, sistemperadilan yang dapat diandalkan serta pemerintahan yangbertanggung jawab pada publiknya, Mencakup kehidupan yang luas(sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, melibatkan semuapihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam pemanfaatansumber daya alam, keuangan dan manusia (World Bank, 1992).

Dalam Syakrani & Syahrani (2009) good governance menurut insti-tute on governance (IOG) adalah governance refers to the institutions, pro-cesses, and traditions which define how powers is exercised, how decisionsare made, and how decision are made on issues of public concerns.

Menurut Sedarmayanti (2012, Hal 5), institusi dari governancemeliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintah), privat

Page 8: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

580

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

sector ( sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat), yangsaling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Statemenciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, privatsector menciptakan pendapatan dan pekerjaan, sedangkan societyberperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik,termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untukberpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

GAMBAR 1:HUBUNGAN ANTARA SEKTORSumber: Sedarmayanti, 2012.

GAMBAR 2: PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Source: UN-ESCAP, Bangkok, Thailand

METODE PENELITIANMelihat permasalahan yang akan diteliti diatas tentang bagaimana

kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat dan faktor-faktor yangmempengaruhi kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat dalam

Page 9: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

581

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mewujudkan Good Governance maka metode pendekatan penelitiansosial yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menurutBungin (2013;124) data kualitatif diungkapkan dalam bentukkalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.Pendapat yang lain juga di ungkapkan oleh Bogdan dan Taylor(dalam Moleong,2005;5) bahwa Metodologi kualitatif merupakanprosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katatertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Sedangkan format penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah deskriptif, menurut Bungin (2013;48) penelitian sosialmenggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan,meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai vari-able yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambarantentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

PEMBAHASANKINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTAMAKASSAR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE2010-2012.

Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat jika dilihat dari peranananyang dimainkan selama ini dapat diklasipikasikan kedalam duagolongan yakni dalam bidang politik dan non politik, LSM yangmenjadi objek kajian dalam bidang politik adalah Kopel, ACC danLBH Apik. LSM yang bergerak dalam bidang politik meliputi kinerjadalam mewujudkan transparansi ( KOPEL mendorongtranspararansi anggaran pemerintah daerah kepada publik),akuntabilitas (KOPEL mendorong pemerintah daerah untukmempertanggunjawabkan hasil kinerjanya kepada publik), respon-sibility (KOPEL merespon setiap masalah pelayanan dalam bidangkesehatan dan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat), efektifdan efisiensi (KOPEL mendorong agar pemerintah bersifat efektif

Page 10: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

582

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dan efisien dalam menjalankan kinerja pemerintahan), orientasikesepakatan (Kopel Mendorong Pemerintah Daerah untuk BekerjaSama dalam Merumuskan Kebijakan atau Peraturan Daerah yangDidasarkan pada Orientasi Kesepakatan), kepastian hukum (ACCMengadvokasi Berbagai Masalah Kasus Korupsi dan LBH ApikMendorong Perlindungan Hukum Kepada Perempuan). Sedangkandalam bidang non politik yang menjadi kajian adalah lembagaOXFAM merupakan NGO Internasional, tolak ukur kinerjaOXFAM dalam mewujudkan Good Governance meliputi partisipasi(Kinerja Oxfam dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakanmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatmiskin serta mengembangkan kehidupan masyarakat) dan kese-taraan (Kinerja Oxfam dalam mendorong kesetaraan antaramasyarakat, pemerintah dan swasta serta mendorong KesetaraanPerempuan dan Laki-Laki).

TABEL 1: LSM POLITIK DAN NON POLITIK DALAM GOOD GOVERNANCE

KINERJA LSM DALAM BIDANG POLITIKKinerja NGO dalam ranah politik yakni sebagai wahana untuk

menjembatangi warga masyarakat dengan negara atau pemerintahdalam hal penegakan hukum, pengontrol, meningkatkan pengaruhpolitik secara meluas, bahkan ikut ambil bagian dalam menentukan

Page 11: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

583

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

arah dan agenda pembangunan, dalam kaitannya dengan GoodGovernance, NGO sangat berperan aktif dalam mendorongtransparasi pemerintah, akuntabilitas pemerintah, daya responsi-bilitas pemerintah, efektifitas dan efisiensi pemerintah, orientasikesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat, sertamendorong kepastian hukum dalam negara.

Berikut ini merupakan uraian tentang hubungan antara kinerjaNGO dalam mewujudkan Good Governance dari tahun 2010 sampai2012, sebagai studi kasus dari penelitian ini adalah NGO yang adadi kota Makassar.

Salah satu NGO yang berada di kota Makassar yang dinilai olehpeneliti kinerjanya cukup baik adalah Komisi Pemantau Legislatif,NGO ini merupakan lembaga yang aktif dalam ranah politik, halini dapat dilihat dari ruang lingkup kinerjanya, Kopel secara rutinmelakukan pemantauan kinerja anggota DPRD untuk tiga fungsiyakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi,Kopel aktif memberikan koreksi dan masukan kepada DPRD untukpenyusunan prolegda dan penyusunan Peraturan Daerah (PERDA).Biasa juga Kopel langsung mengajukan draf naskah akademik untukdisusun menjadi PERDA. dalam fungsi penganggaran KOPEL seringmemberikan koreksi dan masukan untuk pembahasan APBD. Kopelbiasanya menganalisis rancangan APBD apakah sudah berpihak padamasyarakat dan ataukah anggaran tersebut boros dan berpotensidikorupsi. Pendapatan revenues-revenues nihil disampaikan kelembaga DPRD lewat pendengaran dan media. Untuk pemantauankinerja penegakan kode etik dan DPRD, KOPEL memberikanmasukan dan daftar isi contens yang disertai artikel baru bukti-buktirevenues pemantauan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD.Setiap tahunnya Kopel membuat satu buku yang terkait artikel baruKoperasi Bhakti Samudra DPRD. Buku-buku inisial berisidokumentasi praktik terbaik yang dilakukan DPRD atau modul danjuknis pelaksanaan fungsi DPRD. Hingga sekarang, Inisial Kopel

Page 12: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

584

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

telah menyusun modul penyusunan tata tertib DPRD, panduanpraktis menilai LKPJ kepala daerah dan LPJ realisasi, panduanpengawasan dana alokasi khusus (DAK). Buku-buku ini telahdidistribusikan hampir keseluruhan DPRD di Indonesia(Wawancara BKM, 25 Februari 2013).

KINERJA KOPEL DALAM MENDORONG TRANSPARANSIANGGARAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAHKEPADA PUBLIKNYA

Cara Kopel dalam mendorong transparansi anggaran dankebijakan pemerintah daerah adalah melakukan berbagai analisisdan kajian mendalam terhadap APBD, melakukan pendampingansecara berkesinambungan pada pemerintah daerah selain itu Kopeljuga melakukan pemantauan secara langsung terhadap kinerjaanggota DPRD dan pemerintah daerah, dari hasil temuan yangdidapat oleh Kopel biasanya dipublikasikan kemedia danmelaporkan kepihak yang berwajib.

Pada tahun 2009-2010, Kopel bekerja sama dengan PemerintahKota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Bantaeng, dan Luwu Timurmempublikasikan APBD dalam bentuk Poster dan Baliho untuktransparansi anggran kepada publik. Salah satu contoh kasus temuanKopel dalam melihat dan menganalisis penyelengaraan keuanganpemerintahan di daerah adalah Perusahaan Daerah (PD) ParkirMakassar, Kopel menuntut kepada pemerintah daerah agar PDParkir segera di audit karena dalam hasil pengawasan Kopelmenemukan terjadi penyimpangan pada perusahaan tersebutterdapat penyelewengan anggaran dari pendapatan PD Parkir sekitar6,6 miliar tahun 2011 dan yang hanya disetor kekas daerah hanyaRp 169 juta. Dalam berita media koordinator Kopel Indonesiamengungkapkan bahwa “karena kalau dilihat dari sisi pendapatandengan kontribusi ke PAD, itu sangat tidak masuk akal. Karena itu perludiaudit.” ujar Syamsuddin Alimsyah, kepada PAJAR, Jumat 16

Page 13: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

585

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nopember 2012. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Wahab Tahirjuga mengakui adanya kejanggalan dari pengelolaan pajak parkir.Dia juga setuju jika dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangandan manajemen PD Parkir.

Samsuddin Alimsyah menambahkan, ada dua sektor sumberPAD di Kota Makassar yang diduga mengalami kebocoran setiaptahun. kedua sektor yang dimaksud adalah pajak parkir dan pajakperhotelan. kondisi ini, kata dia, karena lemahnya sistem yangdigunakan dalam penetapan nilai pajak, baik hotel maupun parkir.“Dalam pembahasan APBD setiap tahun, eksekutif melaporkantarget setorannya, misalnya Rp 20 miliar, pada akhir tahun nanti disetorkan Rp 21 miliar, maka semua bertepuk tangan. Pada hal,sebenarnya mereka mampu menghasilkan Rp 40 miliar, Cuma yangdilaporkan hanya 21 miliar. Jadi ini modus menyembunyikanpendapatan,” Papar Syamsuddin.

KINERJA KOPEL DALAM MENDORONG PEMERINTAHDAERAH UNTUK MEMPERTANGGUNJAWABKAN HASILKINERJANYA.

Salah satu kegiatan Kopel dalam mendorong akuntabilitaspemerintah daerah yakni aktif mengikuti acara refleksi akhir tahunkinerja anggota DPRD Makassar (Majid Bati, 13 Juli 2013). Dalamacara tersebut Kopel biasanya banyak menyampaikan tuntutankepada pemerintah agar pemerintah daerah sebisa mungkinmempertanggung jawabkan apa yang sudah menjadi tugas danfungsinya seperti fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi olehDPRD.

Kegiatan lain yang dikerjasamakan KOPEL dengan Uni Eropaadalah program “Consolidation of Civil Society in Monitoring the Ac-countability of Local Budget”. Program ini dilaksanakan di KotaParepare Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Kupang Provinsi NusaTenggara Timur, dan Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta.

Page 14: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

586

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dari penjelasan LPJ Kopel tahun 2010 dan 2011 menyebutkanbahwa program ini bertujuan mendorong akuntabilitas keuanganpemerintah daerah. Anggaran yang akuntabel adalah proses yangterjadi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerahyang dilakukan secara transparan, terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam tahapan pembahasan di DPRD harus melaluitahapan konsultasi publik untuk memastikan bahwa alokasianggaran yang tersedia dalam APBD adalah untuk pemenuhan danpelayanan kepentingan bagi masyarakat. Begitu juga adanya jaminanperlindungan bagi masyarakat atas sebuah kebijakan pemungutanretribusi untuk peningkatan PAD dilakukan berdasarkan aturanyang pasti serta diyakini tidak memberatkan masyarakat. Bahkandalam tahapan pelaksanaan anggaran tersebut juga diawali dengantahapan sosialisasi kepada publik. Peristiwa atau tindakanpengelolaan anggaran tersebut dipastikan tepat sasaran dan dapatdipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.

KINERJA KOPEL DALAM MERESPON SEPERTI MASALAHPELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN GENDER

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kopel sebagai wujudkepeduliannya terhadap kondisi yang terjadi dalam penyelengaraanpemerintahan daerah dari tahun 2010-2012 adalah Consolidation ofcivil society in monitoring the local badgeting in parepare, bantul and kupang,selain itu kopel juga melakukan Penguatan fungsi pengawasanDPRD terhadap pelaksanaan DAK pendidikan di Sulawesi Selatan(Sumber: LPJ KOPEL 2010-2012).

Kopel dalam merespon masalah pendidikan dikarenakanbanyaknya masalah penyimpangan atau penyelewengan terhadapdana-dana pendidikan yang ada di daerah dari penjelasan Kopelmenyebutkan:

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK)Pendidikan merupakan dana perimbangan yang bersumber dari

Page 15: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

587

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

pemerintah pusat yang masuk dalam mekanisme APBD di daerah-daerahyang penerima DAK Pendidikan. Program ini dilaksanakan denganmelihat banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengeloaan danaini. Pada tahun 2009, KPK menemukan dugaan penyimpangan dalamsistem pengelolaan DAK Pendidikan sebesar Rp 2,2 triliun. Dari hasilkajian, KPK menemukan tiga kelemahan: i) adanya ketidaksesuaianpengalokasian dana DAK; ii) penyimpangan pemanfaatan dana; daniii) sulitnya pengawasan karena tidak semua pemerintah daerah maumenyampaikan laporan kepada Departemen Pendidikan Nasional.Kinerja Kopel dalam merespon masalah pendidikan dan

kesehatan adalah melakukan evaluasi Perda Pendidikan Gratis danKesehatan Gratis program kerja ini didorong untuk meresponberbagai masukan masyarakat setelah program ini dicanangkan olehPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008. Hingga tahun2010 ini, banyak masalah dari kedua Perda tersebut. Persoalan inimenjadi grapan KOPEL selama tahun 2010. Melalui kerjasamadengan International Republican Institut (IRI), advokasi PendidikanGratis dan Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan dilakukanoleh KOPEL dengan membentuk Gugus Tugas untuk prosesadvokasinya. Beberapa stakeholder yang terkait dengan masalah initurut ikut bergabung, antara lain dari pemerhati pendidikan,akademisi, NGO, Ormas, organisasi profesi, pengusaha, turut ambilbagian dalam NGO, Ormas, organisasi profesi, pengusaha, turutambil bagian dalam gugus tugas ini. Kerja-kerja advokasi untukmelakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah terkaitdengan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dilakukan. Sasaranadvokasi lebih banyak kepada Badan legislasi DPRD SulawesiSelatan, Pemerintah Daerah dan Media Massa untuk kampanye.Advokasi Perda Pendidikan dan Kesehatan Gratis ini merupakantindaklanjut dari hasil riset KOPEL tahun 2009 tentang masalahpeningkatan mutu pendidikan dan masalah layanan kesehatan diSulawesi Selatan (LPJ Kopel 2010).

Page 16: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

588

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KINERJA KOPEL DALAM MENDORONG PEMERINTAHDAERAH AGAR MEMPERHATIKAN EFISIENSI DANEFEKTIFITAS KINERJANYA.

Peran serta LSM dalam negara memberi kontribusi besar terhadaptata kelola pemerintahan yang baik, berbagai kasus pelanggaran ataupenyalagunaan kekuasaan sudah banyak yang diungkap, baik melaluimedia massa maupun sampai kepengadilan.

Beberapa kinerja Kopel dalam mendorong efektifitas danefisiensi kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dengan analisiskegiatan Kopel dalam melakukan pengawasan, monitorin, asistensiataupun pemantauan kepada pemerintah daerah dalam uraianLaporan Pertanggungjawaban Komisi Pemantau Legislatif.

Berikut merupakan kinerja Kopel dalam mendorong efektifitasdan efisiensi yang diuraikan dalam laporan pertanggung jawabandari tahun 2010-2012.1. Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Daerah2. Monitoring Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Reformasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah3. Asistensi Penyusunan Peraturan Bupati

Kegiatan yang dilakukan oleh Kopel dalam diatas dapat mempe-ngaruhi terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerahkarena dalam proses pelaksanaannya terus dilakukan pemantauanatau pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat dan jika adapenyimpangan atau tidak sesuai prosedurnya akan mudah kedapatandan jika perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

KOPEL MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUKBEKERJA SAMA DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN ATAUPERATURAN DAERAH YANG DIDASARKAN PADAORIENTASI KESEPAKATAN.

Kinerja Kopel dalam mendorong orientasi kesepakatan dalam

Page 17: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

589

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

hal kebijakan publik dan mendorong peraturan daerah padapemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat. Upaya yangdilakukan Kopel adalah untuk menjembatangi masyarakat danpemerintah daerah dalam sebuah kesepakatan bersama, sepertihalnya pada program yang dilakukan Kopel di tahun 2011, BuildingBudget for Women and the Poor, kegiatan tersebut didasari karenaselama ini anggaran pemerintah daerah dinilai oleh masyarakatkurang memihak masyarakat kecil, sebagian besar anggaran hanyadihabiskan pada belanja rutin seperti gaji pegawai dan perjalanandinas maka dari itu Kopel mendorong program anggaran yang proterhadap gender dan masyarakat miskin adapun strategi atau carayang dilakukan oleh Kopel dalam mendorong kebijakan anggaranyang pro kepada gender dan masyarakat miskin diuraikan dalamlaporan pertanggung jawaban tahun 2011.

Program kerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) melaluiprogram B3WP dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dan Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan. Awal program ini KOPEL membentuksebuah tim kerja, tugasnya adalah untuk menjalankan programBuilding Budget for Women and the Poor (B3WP) berdasarkan padaagenda, target dan tujuan yang ingin dicapai, baik di managemenKOPEL maupun tim di 2 kabupaten, kabupaten tersebut adalahKabupaten Sinjai dan Luwu Timur. Setelah terbangunnya kesepa-haman antara Kopel dengan Pemerintah dan DPRD KabupatenSinjai dan kabupaten Luwu Timur mengenai rencana programB3WP dengan mendapatkan dukungan dari pemerintahan daerah,DPRD dan masyarakat sipil. Dengan demikian, program ini dapatberjalan dengan baik selama tahun 2011.

Program Building Budget for Women and the Poor (B3WP) yangdilaksanakan oleh Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) dinilaicukup sukses karena program ini terus berlanjut dan lembaga do-nor terus memberi bantuan atau kerja sama dari tahun ketahunkepada KOPEL dalam menjalangkan program ini.

Page 18: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

590

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kegiatan Kopel dalam mendorong orientasi kesepakatan antarapemerintah daerah dari tahun 2010 adalah melakukan beberapakegiatan tentang advokasi PERDA di Provinsi Sulawesi Selatan,Kabupaten Bulukumba, Kota Medan, Kabupaten Karo dan KotaTodore, daerah-daerah tersebut mengusulkan beberapa PERDA HakInisiatif dan KOPEL melakukan asistensi atas proses penyusunanmulai dari penyusunan hak inisiatif hingga penyusunan draf Perda.

Perda gagasan KOPEL dari tahun 2010-2012 diatas merupakanbentuk kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah dan anggotalegislative dalam mendorong pemerintah daerah untuk bekerja samadalam merumuskan kebijakan atau peraturan daerah yangdidasarkan pada orientasi kesepakatan, dengan bentuk kerja samatersebut akan terbangun sebuah hubungan atau kerja sama yangbaik antara masyarakat dan pemerintah selain itu kebijakan publikakan lebih memihak kepada masyarakat karena ada Kontrol danasistensi langsung dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adanya kesepakatan antara masyarakat (LSM) dan pemerintahdaerah akan mendorong sebuah proses pemerintahan yang baik(Good Governance) dalam negara dan orientasi kesepakatan akanberjalan dengan baik apabila ada partisipasi dan kesetaraan dalamsebuah negara. Masyarakat, Pemerintah dan swasta dalam menjalan-kan fungsi dan perannya harus berlandaskan pada kesepakatandiantara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Masyarakatsebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam negara,apa bila hak-hak warga negara tidak terpenuhi, hal ini akan menim-bulkan suatu ketidak stabilan dalam suatu negara tersebut.

KINERJA ACC DAN LBH APIK MENGADVOKASI BERBAGAIMASALAH KASUS KORUPSI DAN MENDORONGPERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEREMPUAN

NGO dalam mendorong rule of law di wilayah kota Makassaryang cukup aktif adalah LBH Apik dan Anti Corruption Committee

Page 19: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

591

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(ACC) selain itu OXFAM dan Kopel juga ikut terlibat namunOXFAM dalam mendorong kepastian hukum tidak terlibat secaralangsung hanya menjadi mitra kerja LBH Apik, beda halnya denganKopel keterlibatanya hanya sebatas sebagai memantau penyimpanganyang terjadi pada pemerintah daerah kemudian melaporkan ataumembeberkan penyimpangan tersebut ke media maupun kepihakyang berwajib.

“Keberadaan ACC di kota Makassar untuk memberantas masalah kasuskorupsi, karena selama ini korupsi nyata adanya namun seolah dibiarkansaja, ACC dalam menjalankan kegiatannya sifatnya mandiri,independen tidak mau tergantung pada pemerintah apalagi sama pejabatnegara, ACC hanya mengandalkan pada anggotanya baik dari segipendanaan maupun waktu mereka dalam mengurusi masalah kasuskorupsi tersebut selain itu dalam menangani masalah kasus korupsiACC bermitra dengan YLBHI Makassar dan beberapa lembaga lainnyayang satu visi dengan ACC” ungkap ketua ACC (Abdul Muttalib 20Juli 2013).ACC dalam menangani kasus-kasus korupsi bekerja sama dengan

berbagai pihak seperti KPK, YLBHI Makassar dan beberapa lembagamitra lainnya.

Dalam penaganan kasus-kasus korupsi yang ada di daerahSulawesi Selatan cukup memprihatinkan dari sebuah media onlinemeyebutkan sepanjang tahun 2012, sebanyak 11 kasus korupsi yangditangani Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulselbar mandek alias jalandi tempat, dan 7 kasus ditutup. Data kasus korupsi tersebut dibe-berkan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Beberapa kasus tersebut yang di dorong oleh ACC adalah kasusdana Bansos, sampai saat ini masih ditangani namun penyelesaian-nya berjalan sangat lambat di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Poldasama halnya dengan Kasus dugaan korupsi PT Perkebunan Nusan-tara XIV juga dinilai telah merugikan negara hingga Rp 100 miliarmasih dalam proses demikian juga kasus pengadaan lahan Celebes

Page 20: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

592

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Convention Centre (CCC) yang terletak di Jalan Metro TanjungBunga, Makassar yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,4 miliar juga sementara dalam proses.

Banyaknya kasus korupsi yang mandek atau jalan ditempat yangada di kota ketua YLBH Makassar (Abdul Azis, 28/12/2012)mengungkapkan, LBH Makassar mendesak kepada Kejati dan PoldaSulselbar untuk menuntaskan beberapa kasus korupsi di Sulsel yangstagnan dan mandek. Juga mendesak KPK untuk menggunakankewenangannya yakni Pasal 9 poin b UU No.30 tahun 2002 untukmengambil alih proses penanganan kasus korupsi di Sulsel denganalasan telah berlarut-larut dan tertunda tanpa alasan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan, serta mendesak Kejagung dan Kapolriuntuk melakukan evaluasi dan melakukan audit kinerja,terutamadalam penanganan kasus-kasus korupsi di Sulsel.

Dari sisi lain Koordinator ACC mengungkapkan kepada,TRIBUN-TIMUR.COM- ACC Sulsel menilai Kejaksaan Tinggi(Kejati) Sulawesi Selatan sangat lamban dalam hal memproses dan menyelesaikan semua perkara tindak pidana korupsi yang terjadidi Sulsel. Padahal kurupsi tersebut mengakibatkan kerugian besarbagi negara. Kordinator Badan Pekerja ACC Sulsel, Abdul Muthalib,mengatakan, sedikitnya ada 12 kasus korupsi yang ditangani jaksapenyidik bagian pidana khusus Kejati Sulsel. “Berkas kasus tersebuthanya dijadikan sebagai bahan bacaan saja, dan tidak pernah diproseslebih lanjut,” ujarnya, Sabtu (9/11/2013). Ia menambahkan,kejaksaan seharusnya pihak serius dalam menangani kasus korupsi.Kejaksaan sangat lamban dalam menangani kasus tersebut padahalSDM kejati cukup banyak. Melihat dari hal tersebut ACC, akanmelakukan koordinasi dengan kejaksaan dan membantu pihakkejaksaan untuk menuntaskan kasus korupsi yang ada di sulsel.Karena setelah pergantian adpidsus, kinerja kejaksaan sangat kendor,sangat lamban.

Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang cukup aktif namun hanya

Page 21: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

593

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

terfokus pada bidang tertentu yakni LBH Apik yang memfokuskandiri pada masalah kasus hukum yang dialami oleh perempuan dananak. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dari tahun 2010hingga tahun 2012 yakni:1. Program peningkatan pemahaman publik atas sistem peradilan

dan akses pada keadilan Gender di Sulsel, kerja sama OxfamNZ, 2009-2010.

2. Program We can campaing, kerja sama Oxfam Nobib-LBH ApikJakarta, 2009-2012.

3. Program peningkatan pemahaman publik atas system peradilandan akses pada keadilan Gender di Sulsel, kerja sama OxfamNZ, 2010-2011.

4. Program peningkatan kapasitas paralegal, kerja sama OxfamNovib-federasi APIK Indonesia

5. Program We can campaing, kerja sama Oxfam Nobib-LBH ApikJakarta, 2009-2012.

6. Program hukum, sosial dan ekonomi perempuan dan anak dikota Makassar, kerja sama Oxfam NZ 2011-2012.

7. Program klinik hukum E2J, kerja sama The Asia Foundationdengan USAID 2012-2015.(Sumber: Dokumen LBH APIK Makassar)

Beberapa kinerja LBH Apik pada umumnya lebih banyak bekerjasama dengan OXFAM. Kegiatan LBH Apik dalam kurung waktutiga tahun terakhir dari tahun 2010 hingga 2012 banyak menjalang-kan program yang sifatnya memberdayakan dan meningkatkankapasitas perempuan dalam bidang hukum.

KINERJA OXFAM BERPARTISIPASI DALAMMENGENTASKAN KEMISKINAN, MEMBERDAYAKAN DANMENGEMBANGKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT.

Pada dasarnya semua LSM menjalangkan fungsi partispasi dalam

Page 22: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

594

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

negara karena LSM sebagai organisasi kemasyarakatan yang ikutberpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik.Seperti halnya bagaimana LSM ikut terlibat dalam penegakanhukum, memberdayakan masyarakat, mengawasi atau melakukanfungsi kontrol terhadap proses pemerintahan sehingga terciptaefektifias dan efisiensi anggaran serta kinerja pemerintah, menjagadan melestarikan lingkungan, mendorong akuntabilitas dantransparasi.

Beberapa Wujud partisipasi Lembaga Swadaya MasyarakatOXFAM dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakanmasyarakat dan mengembangkan kehidupan masyarakat adalahseminar pemberdayaan perempuan 21 Maret 2011 di Makassardilaksanakan oleh Oxfam dari seminar ini ada tiga hasil penelitiandan studi yang dipaparkan kepada peserta yakni Studi PartispasiPerempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Kecamatandan Desa di Wilayah Pesisir di Sulawesi Selatan (The IndonesianInstitut), Sensitivitas Gender dalam Manajemen Sumber Daya Alam(Peneliti Ratna Fitriani dan Tim) dan Situasi yang MempengaruhiPengembangan Bisnis “ Puspita Bahari” Sebuah Kelompok NelayanPerempuan di Morodemak Kabupaten Demak, Jawa Tengah (LBHSemarang) (Oxfam/lst).

Salah satu kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Oxfamyang lain adalah pembuatan kripik pisang, pada tahun 2010 di PulauTanakeke, Kabupaten Takalar, dari kegiatan ini hasil produksi kripikpisang tersebut sudah bisa dipasarkan di supermarket yang adadikota-kota seperti Makassar, Takalar daerah-daerah sekitarnya.

Memberdayakan perempuan dengan memproduksi Teh Kalli-Kalli yang bahan utamanya dari Daun Mangrove di Desa CikoangKabupaten Takalar, kegiatan sekolah lapang ini berlangsung daritahun 2012. Menurut Daeng Baso kegiatan ini sangat diapresiasioleh masyarakat hal ini terlihat dari keseriusan para ibu-ibu rumahtangga mengikuti kegiatan ini, berikut ini hasil petiakan wawancara

Page 23: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

595

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dengan Daeng Baso.Pembuatan Gula Nipah, Kelurahan Palantikang Kabupaten

Takalar mulai dikembangkan pada tahun 2012, kegiatan pembuatangula nipah ini merupakan hasil dari pengembangan Daeng Nai.Nipah selama ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku Balloyang merupakan minuman khas masyarakat Palantikan. Awalpengembangan gula Nipah ini mulai setelah Daeng Nai mengikutikegiatan sekolah lapang yang di laksanakan oleh Oxfam di tahun2012.

KINERJA OXFAM DALAM MENDORONG KESETARAANANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA SERTAMENDORONG KESETARAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Dalam wujud Good Governance, kesetaraan merupakan suatukeharusan dalam negara, kesetaraan yang dimaksud adalahkesetaraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalammendorong kesetaraan tersebut LSM sebagai organisasi yang lahirdari masyarakat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat masyarakatitu sendiri, program yang dijalankan oleh LSM seperti pemberdayaanmasyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya denganmemanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing (dalambidang ekonomi), mendorong kesetaraan perempuan dan dan laki-laki (Gender), meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hukumutamanya kaum perempuan (dalam bidang hukum). Selain ituLembaga Swadaya Masyarakat sebagai organisasi masyarakat sipildalam wujud Good Governance dituntut untuk bisa setara denganpemerintah dan swasta. Keberadaan NGO sebagai repsentasi darimasyarakat sipil sebisa mungkin mampu memainkan peranantersebut. Beberapa hal yang menjadi peranan LSM atau NGO yangdianggap setara dengan pemerintah adalah mampu terlibat dalampembuatan rancangan kebijakan dan mendorong peraturan publik,salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik yang

Page 24: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

596

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

memiliki sejarah yang panjang hingga disahkan tahun 2009, hal inimerupakan salah satu hasil kinerja keras oleh para NGO/OMSsecara nasional serta pihak-pihak yang terkait seperti MENPAN,jaringan akademisi yg berjumlah 12 orang, serta anggota DPR RIyang mengsahkan UU tersebut. Kopel sebagai simpul SulawesiSelatan salah satu dari sekian banyak NGO yang ikut berperan sertaatas disahkannya Undang-Undang tersebut yang tergabung dalamMP3 dan sampai sekarang MP3 masih aktif dalam mengawasipelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009.

Selain itu bentuk kesetaraan yang dilakukan oleh LembagaSwadaya Masyarakat adalah aktif dalam mengatasi persoalankenegaraan seperti masalah pengentasan kemiskinan danpemberdayaan masyarakat, Project Restoring Coastal Livelihood 2010-2015 yang dilaksanakan oleh Oxfam, dan berbagai masalahlingkungan banyak diselesaikan oleh Walhi adalah merupakanwujud dari kesetaraan NGO dengan lembaga pemerintahan, karenaapa yang sudah dilakukan tersebut juga menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam negara.

Kesetaraan yang lain yang didorong oleh NGO adalah kesetaraanantara laki-laki dan perempuan, beberapa kegiatan yang sudahdilakukan adalah anggaran yang pro gender yang diperjuangkan olehKopel kepada pemerintah daerah dan DPRD, OXFAM member-dayakan perempuan dan memberi pemahaman tentang genderkepada masyarakat baik melalui seminar maupun melalui pelatihanatau workshop, selain itu LBH Apik Makassar meningkatkan kapa-sitas pemahaman perempuan tentang hukum sehingga perempuantidak diremehkan oleh kaum laki-laki dan jika perempuanmenghadapi masalah hukum hal ini diharapkan bisa menanganinyasendiri selain itu LBH Apik juga memberi perlindungan hukumkepada kaum perempuan.

Page 25: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

597

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJALEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga SwadayaMasyarakat adalah sebagai berikut:A. FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah orang-orangyang terlibat aktif dalam dunia Lembaga Swadaya Masyarakat. Adabanyak orang yang terlibat dalam kegiatan LSM namun sifatnyasimpatisan (tidak tetap) atau hanya terlibat dalam kegitan LSM hanyasesaat. Beberapa LSM mengalami kemajuan yang sangat luar biasakarena didukung oleh sumber daya manusia yang kompoten danfokus pada LSM yang digelutinya. Salah satu contoh LSM yakniKOPEL merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang saat inimerupakan LSM yang terbesar di kota Makassar, awalnya merupakanLSM lokal namun sekarang telah memperluas wilayah kerjanyasampai ketingkat nasional, memiliki kantor tetap dan mampumembeli beberapa aset seperti tanah (Majid Bati, 25 juli 2013), haldemikian karena KOPEL di topang oleh sumber daya manusia yangcukup baik dan loyal terhadap Kopel. Sama halnya dengan YASMIByang sekarang juga sudah memiliki kantor tertap di wilayah kotaMakassar, berkat para pendiri YASMIB yang konsisten dan terusmendorong para anggotanya untuk meningkatkan kapasistas paraanggotanya (Asis Paturungi, 17 juli 2013), dan sekarang telah menjadimitra dan kepercayaan pemerintah daerah dalam menjalangkanprogram pembangunan.

B. LEMBAGA DONOR

Lembaga donor menjadi penggerak dalam menjalangkan berbagaiprogram LSM, namun tidak semua lembaga donor bisa mengaturLSM begitu saja, ada beberapa LSM yang tidak mau terikat denganlembaga donor seperti halnya Walhi, mereka tidak mau menerimaatau mereka menolak bantuan dari lembaga donor yang terlibat

Page 26: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

598

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dalam perusakan lingkungan (Wawan, 3 juli 2013), dan beberapaNGO lain seperti Fik Ornop tidak menerima bantuan dari lembagadonor yang sifatnya mengikat, ACC menjalangkan programnyasecara Mandiri tanpa bantuan dari lembaga donor, KOPEL tidakmenerima dana dari pemerintah yang sumbernya dari APBNmaupun dari APBD serta kritis dalam membangun kerja samadengan lembaga donor. Dari wawancara dengan para pimpinanNGO seperti Direktur YLBHI Makassar, Kopel, Yasmib, FIK Ornop,dan Walhi mengatakan NGO harus bersikap kritis dengan lembagadonor atau yang ingin memberi bantuan karena justru dapatmerugikan masyarakat.

C. AKUNTABILITAS LSM

Kepercayaan atau akuntabilitas menjadi salah satu alasanmengapa NGO bisa bertahan sampai puluhan tahun dari HasilWawancara Ketua FIK Ornop Makassar, Asram Jaya, pada tanggal2 juli 2013, mengatakan bahwa untuk bisa LSM bertahan lebih lamaharus bisa membangun kepercayaan dari masyarakat itu sendiridengan cara bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Adabanyak LSM namun tidak bisa bertahan lebih lama karena tidakadanya kepercayaan dari publik tersebut, begitupun lembaga-lembagaNGO yang lain seperti Kopel, Yasmib, dan YLBHI Makassar, NGOtersebut bisa bertahn sampai puluhan tahun karena bisamembangun kepercayaan kepada masyarakat dan lembaga donornya.

D. INDEPENDENSI DAN KEMANDIRIAN

Independensi dan kemandirian Lembaga Swadaya Masyarakatadalah merupakan nilai yang dipegang oleh beberapa LSM denganalasan tidak ingin terjebak pada sikap pragmatis. LSM adalahlembaga yang bebas yang memperjuangkan ke pentingan masyarakatbanyak, jika tidak independen dan mandiri dalam bekerja merekaakan kehilangan nilai-nilai perjuangannya. Mereka tidak ingin

Page 27: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

599

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

perjuangan yang mereka gagas tergadaikan dengan kepentinganpenguasa yang tidak pro kepada masyarakat, pihak swasta maupunlembaga donor yang ingin merugikan kepentingan masyarakatbanyak. Alasan mengapa beberapa LSM selektif dalam memilihlembaga donor ataupun menolak dana-dana dari pemerintah karenatidak ingin kinerja mereka diinterpensi.

E. JARINGAN

Lembaga Swadaya Masyarakat jika ingin maju harus memilikijaringan yang luas, memiliki mitra baik secara lokal, nasional,maupun internasional, biasanya untuk mendapatkan dana darilembaga donor harus dengan melalui jaringan mitra lembaga.Lembaga donor tidak ingin bekerja sama dengan NGO jika belumdiakui kinerjanya secara umum atau dikenal oleh berbagai NGOlainnya.

F. IDEALISME

Hal yang membuat LSM tetap eksis adalah idealisme yang dimiliki oleh para pendiri dan pengurus LSM tersebut. banyak LSMyang timbul tenggelam bahkan tidak pernah aktif lagi karenamemiliki berbagai masalah utamanya masalah keungan dan tidakada program kerja yang meraka lakukan. Namun beberapa LSMtetap bertahan dan mengalami kemajuan karena idealisme yangmereka miliki dan mereka tetap bertahan, mereka bekerja denganhati tanpa berharap banyak pada gaji. kadang kala mereka tidakmendapatkan gaji dari lembaga LSM selama beberapa bulan karenatidak ada program yang mereka jalangkan dari lembaga donor (MajidBati, 25 juni 2013), bahkan lembaga seperti ACC yang merupakanlembaga mandiri yang bekerja tanpa gaji bahkan merekamenyisihkan gaji mereka sebagi advokat atau pengacara untukkegiatan ACC (Abdul Muthalib 12 Juli 2013).

Page 28: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

600

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

G. KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat sangat ditentukan oleh kemajuan LSM tersebut. Pada umumnya pemimpinLSM menjadi tokoh utama dalam mengarahkan LSM-nya tersebut.Beberapa LSM yang sudah mapan seperti KOPEL dan YASMIBtidak terlepas dari kepemimpinan mereka yang memiliki kapasitasyang luar biasa. Samsuddin Alimsyah sebagai pendiri sekaligussebagai ketua KOPEL. Begitupun dengan Asis Paturungi sebagaiPendiri YASMIB dan sampai sekarang masih menjabat spebagaiketua LSM tersebut. Mereka telah sampai puluhan tahun menggelutiLSM sehingga mereka mengetahui dengan baik kondisi LSM yangmereka kelola.

KESIMPULAN1. Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mewujudkan Good

Governance pada tahun 2010 sampai 2012, dengan objekpenelitian dibeberapa LSM yang berada di kota Makassar sepertiKopel, ACC, LBH Apik dan OXFAM maka dapat disimpulkanLSM tersebut diatas mampu mendorong terwujudnya Good Gov-ernance dengan baik. Kinerja yang LSM dalam mewujudkan GoodGovernance seperti mendorong tranparansi pemerintah daerah,mendorong pemerintah daerah agar bertanggung jawab kepadapubliknya, merespon setiap masalah yang terjadi dalam negara,mendorong pemerintah daerah agar bekerja secara efektif danefisien, mendorong kesepakatan dengan pemerintah daerah,mendorong penegakan hukum (kepastian hukum), mendorongperan serta atau partisipasi masyarakat dalam negara, danmendorong kesetaraan dalam negara

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja LSM yang ada di kotaMakassar dalam mewujudkan Good Governance adalah sumberdaya manusia, idealisme, konsistensi, independensi,akuntabilitas,

Page 29: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

601

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

adanya dukungan pendanaan dari lembaga donor, jaringan,kepemimpinan dan kerja sama dari pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKAArikunto, Suharsimin. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Bumi

Aksara.Bastian Indra. 2007. Akuntansiuntuk LSM dan PartaiPolitik. Jakarta: Erlanga.Bogdan Robert C and Sari Knopp Biklen. 1982. Qualitative Research for education: an.

Introduction to Theory and Methods. Boston: Alin and Bacon.Budiharga Wilarsa, Dkk. 2007. Organisasi Masyarakat Sipil: Pembelajaran Penguatan

KapasitasUntuk Perubahan Social. Jakarta: RemdecSwa Prakarsa.Bungin, Burhan. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, (aktualisasi, Metodogis kea rah

ragamvariankontemporer). Jakarta: Rajawalipers.Bungin, Burhan. 2013. Metode Penelitiansocial, danekonomi. Jakarta: Erlangga.Culla, Adi S. Rekonstruksi Civil Society Wacana Dan Aksi Ornop Di Indonesia, Jakarta:

LP3S.Darma, Surya. 2012. Manajemen Kinerja Falsafah, Teori Dan Penerapannya. Yogyakarta:

Pustaka pelajar.Dault, Adhyaksa. 2012. Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik. Jakarta: Rene

Book.Fakih, Mansour. 2008. Masyarakat Sipil Dan Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi

LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka pelajar.Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.Hanapiah, Pipin. 2001. Visi, Misi, dan Strategi Ormas dan LSM dalam Pembangunan

Daerah. Bandung: UNPAD.Ilyas Y. 2001. Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian). Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi

Kesehatan Universitas Indonesia.Jordan & Tuijl. 2009. Akuntabilitas LSM Politik, Prinsip Dan Inovasi. Jakarta: LP3S.Korten David C. 2001. Menuju Abad ke-21,Tindakan Sukarela Dan Agenda Global.

Jakarta: Obor.Lincoln, Yvona S, dan Egon G. 1985. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: Sage Publica-

tions.Mahnun, Mohamad, 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.Mangkunegara. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung,PT.

Remaja Rosda Karya.Moleong J, Lexi. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Pelajar.Praja, Ageng Nata. 2009. Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif

Civil Societydi kabupaten Grobogan. Undip Semarang.Putra, Fadillah. 2009. Senjakala Good Governance. Malang: Averroes press..

Page 30: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

602

JURNALILMU PEMERINTAHAN &

KEBIJAKAN PUBLIK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Purnamasari, Irma. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha (hal.33-34).www.wikipedia.indonesia.

Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk MenilaiKinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Jakarta: RajagrafindoPersada.

Rochman, Meuthia Gani. 2012. Kultur Berorganisasi LSM Tertinggal, dalam Akuntabilitas,edisi 1. Jakarta: Konsil LSM di Indonesia.

Saidi, Zaim.1995. Secangkir Kopi Max Havelaar, LSM Dan Kebangkitan Masyarakat.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Bekerja Sama DenganYayasan Lembaga KonsumenIndonesia.

Santika, Adhi. 2004. Akuntabilitas Dan Trasparansi LSM: BeberapaSumbanganPemikiran(2004, hal. 104-110), DalamAbidin, Hamid Dan Mimin Rukmini (editor), Kritik DanOtokritik LSM: Membongkar Kejujuran Dan Keterbukaan Lembaga SwadayaMasyarakat Indonesia. Jakarta: Piramedia.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance. Bandung: Mandar Maju.Sesatio, Bambang. 2012. Republik Galau, Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal,.

Jakarta: Ufuk Press.Srimindarti. 2006. Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja.

Semarang: STIE Stikubank. www.duniaesai.com.Sudarmanto. 2009. Kinerja Dan Kompotensi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.Sulistiyani, Teguh. 2011. Memahami Good Governance Dalam Perpestif Sumber Daya

Manusia. Yogyakarta: Gava Media.Sumarto, Hatfah SJ. 2009. Inovasi, partisipasi, dan good governance. Jakarta: Obor.Syakrani & Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perpestif Good Gov-

ernance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Tika, P. 2006. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Bumi

Aksara.Utomo Warsito. 2009. Administrasi Publik Baru Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNALFadlurrahman, Lalu. 2012. “Promoting Democratization And Good Governance: Rifka

Annisa Women Crisis Center Yogyakarta”.. Journal Government and Politics. Vol-ume 3 Nomor 1 Februari 2012.

Nawawi, Juanda. 2011. “Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan GoodGovernane. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan”. Vol. 1 No. 3 Juni 2012.

Wakhid, Ali Abdul. 2009. “Good Governance Dan Reformasi Birokrasi MendukungPembangunan Hukum”. Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi PemerintahanTerhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi.Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN: 2088-0685 Vol.1 No. 1, April 2011

Page 31: Rahmayandi Mulda Kinerja Lembaga Swadaya Dosen Universitas ...mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/KINERJA-LEMBAGA-SWADAYA...good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Vol. 1 No. 3OKTOBER 2014

603

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERATURAN DAN DOKUMENTASI-Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHP).-UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”).-Badan Hukum, yakni berdasarkan Status blad 1870 No. 64, dengan UU No. 16 Tahun

2001 tentang Yayasankemudian di revisimenjadi UU No. 28 Tahun 2004 (“UUYayasan”).

-Alimsyah Syamsuddin, Dkk, Parlemen Group, Praksis Pembelajaran Demokrasi, Makassar,KOPEL,2011.

-Modul Program Penguatan Parlemen dan Pemberdayaan Institusi Lokal di SulawesiSelatan, Makassar, KOPEL, 2005.

-Wakhyono S dan Rahman M A, Kaya Janji Miskin Produk, Rekam Jejak Kinerja DPRDPeriode 2004-2009, Hasil Survey Kopel Sulawesi, di Kota Makassar, KabupatenGowa,dan Kabupaten Takalar, di Sulawesi Selatan, Kerja Sama dengan Pusat Studi Hukumdan Kebijakan (PSHK) Jakarta, Makassar, KOPEL dan PSHK, 2009.

-Herman, Wkhyono, Dan Mannaga A,F, Traffic Light APBD, Best Practices Dan LessonLearned AdvokasiAnggaran Di Sulawesi.

-HasilPenelitian, Tim peneliti Fakultas Hukum Unhas dan Komisi Pemantau Legislatif,2013, Potensi Korupsi Dana Bantuan Social Tahun 2008 dan Relasinya dengan PejabatPublik di Sulawesi Selatan.

-Laporan Pertanggung Jawaban Kopel tahun 2010-Laporan PertanggungJawaban Kopel tahun 2011-Laporan PertanggungJawaban Kopel tahun 2012-Kabar Pesisir edisi II, Januari-Maret 2011-Kabar Pesisir edisi 3, Agustus-September 2012-Kabar Pesisir edisi 4 Oktober-November 2012- Kabar pesisir edisi 5 Desember-Januari 2013