PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEALPAAN

MENYEBABKAN MATINYA ORANG

( Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT )

SKRIPSI

Maksud Skripsi untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

OLEH :

MOCHAMAD DANI PURWITO SUASTAMA

E1A005231

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2012

ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEALPAAN

MENYEBABKAN MATINYA ORANG

( Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT)

OLEH :

MOCHAMAD DANI PURWITO SUASTAMA

E1A005231

Maksud Skripsi untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

DISETUJUI DAN DITERIMA PADA TANGGAL AGUSTUS 2012

Penguji I/ Penguji II/ Penguji III Pembimbing I Pembimbing II

Pranoto, S.H.,M.H. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.MH. Handry Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H. NIP.19540305 198601 1 001 NIP.19640724 199002 1 001 NIP.19581019 198702 2 001

Mengetahui, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

Dekan,

Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S. NIP. 19520603 198003 2 001

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama

NIM

Judul

: Mochamad Dani Purwito Suastama : E1A00523 1

: PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG

( Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT )

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya saya

sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Dan apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut

diatas, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Purwokerto, Agustus 2012

MOCHAMAD DANI PURWITO SUASTAMA

NIM. E1A005231

v

HALAMAN MOTTO

-DOA TANPA USAHA ADALAH BOHONG , USAHA TANPA DOA ADALAH SOMBONG-

-DON’T LOOK BACK IN ANGER- (OASIS)-

v

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil’alamiin,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan ridho-

Nya, beserta junjungan Nabi akhirul jaman Muhammad SAW, serta semoga berkah

dan hidayah tersebut tercurah sampai pada diri kita. Alhamdulillah skripsi ini dapat

penulis selesaikan, dan tidak luput dari motivasi dan dukungan orang tua, sahabat

dan orang-orang yang sangat berjasa dalam pemnulisan ini, sehingga dapat berjalan

dengan lancar. Adapun judul skripsi adalah PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM

TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi

Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.Mkt)

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak

terhingga atas motivasi dan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu

kepada yang terhormat:

1. Hj. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto beserta para Pembantu

Dekan dan seluruh jajarannya;

2. Sanyoto S.H.,M.H. selaku ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;

3. Pranoto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I;

4. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II;

5. Handry Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi

6. Drs. Antonius Sidik Maryono,S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing

Akademik;

vi

7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman, Purwokerto;

8. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berserta para Hakim Pengadilan

Negeri Mojokerto:

9. Unit Kegiatan Mahasiswa Justitia English Club (JEC) Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;

10. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS)

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;

11. Orang Tua dan Keluarga, Bapak Soenarso dan Ibu Mudji Hastuti;

12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman, Purwokerto;

13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak disebutkan satu per satu.

Orang yang bijak adalah orang yang mau menerima kritik dan masukan

dengan lapang dada. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis selalu terbuka untuk

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap pembacanya.

Purwokerto, Agustus 2012

Penulis

viii

ABSTRAK

Putusan Nomor 70/Pid.B/2010/PN.Mkt dengan kasus “Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang”. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan ini terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (pasal 359 jo pasal 55 ayat (1) KUHAP). Dalam putusan pemidanaan hakim harus memperhatikan pertimbangan yang menjadi syarat untuk suatu putusan. Adapun pertimbangan hakim dalam suatu putusan pemidanaan yang menjadi dasar penjatuhan pidana adalah pemberatan dan peringanan pidana. Pemberatan ini dinilai sebagai refleksi sifat yangjahat dari terdakwa dan peringanan pidana dinilai sebagai refleksi sifat yang baik dari terdakwa. Tindak pidana kealpaan menyebabkan matinya orang yang merupakan ancaman sanksi pidananya lebih berat, dalam penjatuhan putusan, hakim harus memberikan putusan yang adil. Dengan demikian, dalam pemberian hal pemberatan dan peringanan, hakim harus benar-benar mengimbangkan kedua hal tersebut, dgr putusan pidana nantinya dirasakan masyarakat “seti mpal dengan kesalahan”.

Dengan hal pemberatan dan peringanan pidana ini pula yang dapat menjadikan suatu putusan tersebut berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt, dan juga untuk mengetahui apakah putusan Nomor: 70/Pid.B/2005/PN.Mkt sudah memenuhi rasa keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut disusun secara sistematis dan analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. yaitu telah terbukti dan terpenuhinya unsur “barang siapa, barang siapa, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan saksi dalam persidangan. yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menjadi fakta-fakta yang tetap. Kemudian putusan Nomor 70/Pid.B/2006/PN.Mkt belum memenuhi rasa keadilan dapat dikaitkankan dengan teori keadilan korektif Aristoteles. Mungkin keadilan secara pro sedural telah tercapai, namun keadilan secara subtantif belum dapat tercapai. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut masih belum memenuhi nilai-nilai keadilan yang dituntut oleh masyarakat atau keadilan sebagimana masyarakat menginginkannya.

* Kata Kunci : Putusan Pemidanaan, Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang

viii

ABSTRACT

Decision Number 70/ Pid.B/20 1 0/PN.Pwt the case of "negligence Causing Death of Person". The decision of punishment is one form of the District Court decision. The verdict is the case, if the court believes that the defendant was found guilty of the offenses charged to him (Article 359 in conjunction with Article 55 paragraph (1) Criminal Procedure Code). In sentencing decisions of judges should be taking into consideration the requirement for a decision. The consideration of the judge in a sentencing decision on which to base the weighting and the imposition of criminal penalty mitigation. Weighting is considered as a reflection of the nature of evil and the mitigation of criminal defendants judged as a good reflection of the nature of the defendant. Criminal acts of negligence causing death of the person that is more severe criminal sanction, the imposition of the verdict, the judge must give a fair verdict. Thus, in terms of weighting and the provision of mitigation, the judge should really balance those two things, DGR criminal verdict will be felt society "commensurate with the error".

With the weighting and the mitigation of this offense can also make a different decision. The purpose of this study was to determine the legal reasoning of judges in decisions No.: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt, and also to determine whether the verdict Number: 70/Pid.B/2005/PN.Mkt have sense of fairness. From the approach used in this study is the method of normative juridical approach, the prescriptive research specification, the locations used in this study is in the District Court Mojokerto. In this study the data sources used are secondary data, such data are systematically arranged and performed data analysis with normative qualitative methods.

From the research that has been done, it can be concluded that, which is used as the basis for legal reasoning of judges in deciding the case number: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. which has been proven and the fulfillment of the element of "any person, any person, on account of negligence causing the death of people, those who do, who have done or participating in acts that" coupled with the defendant's explanation that justifies all of the statements of witnesses in the trial. which turned out to one another are interconnected, so it can be concluded and become fixed facts. Then if the decision No. 70/Pid.B/2006/PN.Mkt been able to satisfy the justice of dikaitkankan with corrective justice theory of Aristotle. May be procedural fairness has been achieved, but not substantive justice can be achieved. District Court Judge Mojokerto verdict is still not meet the values of justice demanded by the community or society sebagimana want justice.

* Keyword: Verdict Criminalization, negligence Causing Death of Person

x

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .............................................................................................i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... iv

PRAKATA ............................................................................................................. v

ABSTRAK ........................................................................................................... vii

ABSTRACT ........................................................................................................ viii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. ................................................................................................................ . Perumusan Masalah .......................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 8

D. Kegunaan Penelitian .......................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Pidana ...................................................................................10

DAFTAR PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Acara Pidana ................................................. 10 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana ..................................... 14

B. Tindak Pidana ...................................................................................... 15

1. Pengertian Tindak Pidana ................................................................ 15

2. Pengertian Keaalpaan Menyebabkan Matinya orang .......................... 19 C. Kealpaan .................................................................................................................. 20

1. Pengertian Kealpaan ..............................................................20

2. Unsur Kealpaan ........................................................... 21 3. Macam Kealpaan ......................................................... 23

4. Kealpaan Menyebabkan Matinya orang ..................................... 24

D. Hakim ................................................................................................... 25

1. Pengertian Hakim ........................................................ 25

2. Kedudukan Hakim Yang Bebas Dan Tidak Memihak .............. 27

F. Putusan Pengadilan ................................................................................................ 29

1. Pengertian Putusan Pengadilan ................................................... 29

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan ..............................................30

3. Syarat-Syarat Sahnya Putusan Pengadilan ................................. 34

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................................. 36

1. Metode Pendekatan ........................................................................ 36

2. Spesifikasi Penelitian ..................................................................... 36 3. Sumber Data ................................................................................... 37

4. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 37

5. Metode Penyajian Data .................................................................. 38 6. Metode Analisis Data .................................................................... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .................................................................................. 39

B. Pembahasan ....................................................................................... 57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .............................................................................................. 80

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di

segala aspek, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan.

Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam

kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera

mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil yaitu minum-minuman

keras, obat-obatan terlarang, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua

kejadian yang ada di masyarakat.

Minum-minuman keras, obat-obatan terlarang ini juga bisa membuat orang

itu segan untuk melakukan pembunuhan dengan cara apapun karena adanya rasa

dengki, dendam dan lain sebagainya akan timbul akibat pengaruh dari minum-

minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Karena hal ini bisa merusak saraf otak

manusia tidak bisa berpikir jernih serta akibat dari perbuatan yang mereka

lakukan tersebut.

Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka azas kesadaran

hukum merupakan azas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Azas

kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada

2

hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk

menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonersia.1

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada

umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus

ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan

bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya

suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya setiap

tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa

memandang status, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338-350

KUHP.2

Seperti kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat, pembunuhan dalam

bentuk apapun, dengan alasan apapun secara tegas dilarang oleh norma hukum

pidana, dan karenanya kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas dan tidak

pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus menerus,

karena dilihat dari segi terjadinya tindak pidana pembunuhan itu sangatlah

merugikan.Kejahatan-kejahatan seperti inilah yang menjadi tugas bagi seluruh

aparatur penegak hukum, mulai dari Instansi Kejaksaan,Pengadilan, Kehakiman

dan Kepolisian.

Dengan demikian, pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan

keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang

1 Ilham Gunawan, Penegak Hukum dan Penegak Hukum, Angkasa Bandung, 1993. hal 2

2 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hal 15

3

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran

hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan

tata hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.3

Dengan berfungsinya hukum, berbagai keadaan yang mencerminkan

ketidakadilan dapat dihindari. Dalam hal adanya konflik kepentingan yang terjadi

ditengah-tengah masyarakat, penyelesaiannya tidak lagi menurut siapa yang

paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan

dan nilai-nilai objektif yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah.4

Perkembangan pemikiran hukum dan keadilan dari masyarakat akan tampak

dip ermukaan sebagai kesadaran hukum masyarakat itu, yang kalau diperinci

potensi yang terkandung didalamnya akan terurai sebagai:

1. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan kegunaan serta perlindungan, jaminan kepastian dan keadilan hukum.

2. Orientasi, perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap, kesediaan dan keberanian untuk mentaati hukum karena keyakinan bahwa kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah bagian hati nurani yang menuju terselenggaranya kepentingan umum. 5

Salah satu hasil dari pembanguan di bidang hukum, yaitu ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981, maka terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan

pidana yang mempengaruhi pada sistem penyidikan dan pembuktian.

3 Sukarton Marmosudjono, Penegak Hukum Di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, hal 2.

4 Ibid, hal 4 5 ibid, hal 5

4

Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil yang mempunyai

tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, artinya kebenaran

yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk

mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan

selanjutnya meminta pemeriksaaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang

didakwa itu dapat dip ersalahkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam

proses pemeriksaan sidang Pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib

terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan

terdakwa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184

KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman,

oleh karena itu hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum

“kekuatan pembuktian” atau Bewijs Kracht dari setiap alat bukti yang disebut

dalam Pasal 184 KUHAP.6 Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup

menurut sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP:

6 M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 252

5

a. Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua bukti yang sah;

b. Dengan demikian tidak dibenarkan dan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu bukti saja.

Jadi jelaslah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus

berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari alat bukti

tersebut hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa seseorang telah bersalah atas

perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 184

ayat (1) KUHAP yang menyebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti tersebut sangat diperlukan, dengan adanya alat-alat bukti

tersebut maka hakim akan lebih mudah dalam memperoleh keyakinan. Keyakinan

hakim itu tidak lain daripada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi;

2. Bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa sebagaimana didakwakan

dan bukan orang lain.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana

dilarang dan diancam dengan sanksi. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan

pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang

oleh aturan pidana, pelaku dari perbuatan itu diancam pidana.

6

Dalam KUHP telah diatur berbagai jenis tindak pidana, yang salah satunya

adalah tindak pidana karena kealpaan seseorang menyebabkan orang lain mati.

Dengan demikian tindak pidana karena kealpaan seseorang yang menyebabkan

orang lain mati, merupakan bentuk dari kesalahan yang dapat dimintai

pertanggungjawaban, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang

menyatakan sebagai berikut : Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak

mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum, tidak mengadakan

penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Putusan pengadilan dalam hukum dari dulu hingga kini selalu menimbulkan

perbedaan pandangan baik itu dikalangan para ahli hukum atau pun para ahli

lainnya dilihat dari sudut pandang keilmuan mereka masing-masing. Lebih-lebih

di kalangan masyarakat awam baik yang melek ataupun yang buta hukum sama

sekali, tetap saja ada kontroversi yang menjadikan debat kusir di warung kopim

kafe sampai ke pasar tempat orang berbelanja.

Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari hasil pengamatan penulis, Putusan Pengadilan itu tidak terlepas oleh

Pemberi Putusan dalam hal ini Hakim yang memimpin jalannya sidang dari suatu

perkara. Kontroversi yang terjadi dalam hal ini perlu dilakukan upaya pemahaman

dan sosialisasi, yang tidak terlepas dari peranan Hakim sebagai salah satu aparat

penegak hukum yang tugasnya mengadili terdakwa.

7

Untuk mengambil keputusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yang

bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan Hakim

merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.

2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.7

Dalam hal ini penulis ingin memahami lebih dalam mengenai Putusan

Pemidananaan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MK. Di

dalam Putusan tersebut juga terdapat unsur kealpaan menyebabkan matinya orang

yang diatur di dalam Pasal 359 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul penelitian

“Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan

Matinya Seseorang” (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 70/ Pid.B/ 2006/

PN.MKT)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

7 Santoslolowang, Putusan dan Jenis-Jenis Putusan, (on line), 2012. Diunduh : http://www.santoslolowang.com/hukum/putusan-dan-jenis-jenis-putusan/ (18 April 2012)

8

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana

selama 9 bulan penjara dalam Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT?

2. Apakah Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT.

2. Untuk mengetahui Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT sudah memenuhi rasa keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas tentang Putusan

Pemidanaan dan serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan

masyarakat tentang tindak pidana kealpaan menyebakan matinya orang.

b. Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menjelaskan dan memberi

sedikit pencerahan bagi segenap civitas akademik Fakultas Hukum

UNSOED.

2. Kegunaan Terapan/Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan referensi serta dapat memberikan informasi

bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti untuk penulisan skripsi

yang menyangkut hukum acara pidana khususnya mengenai Putusan

9

Pemidanaan dan Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Matinya

Orang.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya berasal dari Perancis

yang pada saat itu sedang menjajah Belanda, maka berlakulah hukum pidana

Perancis yang disebut “Code Penal”, setelah Perancis dapat diusir maka Belanda

menyusun sendiri Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya yang disebut

"Nederlandsch Wetboek van Strafrecht". Sedangkan di Indonesia berlakulah asas

konkordansi dalam hukum pidana, yaitu suatu asas dimana sedapat mungkin

hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di

Belanda. Menurut Andi Hamzah8:

Pemerintah merumuskan hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Hukum acara pidana disebut juga sebagai Hukum pidana formil yaitu: Hukum yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberi

definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan,

penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum,

penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain. Diberi definisi

dalam Pasal 11 KUHAP. Akan tetapi definisi dari hukum acara pidana banyak

diberikan oleh para sarjana.

9Ibid., hal. 2 10 Ibid., hal. 6

8 Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

12

Andi Hamzah9, memberikan penjelasan mengenai istilah hukum acara

pidana yang diuraikan sebagai berikut:

Istilah hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana” Belanda memakai istilah stravordering yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana, bukannya istilah strafprocesrecht yang padanannya acara pidana. Istilah itu menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh pro sedur acara pidana. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, istilah Inggris Criminal Procedure Law lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah strafvordering sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Perancis memakainya menamainya Coded' Instruction Criminelle. Sedangkan

istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah Criminal Procedure Rules. Dip akai istilah rules karena di Amerika Serikat bukan raja undang- undang yang menjadi sumber hukum formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan.

Menurut pendapat Van Bemmelen yang dikutip dalam bukunya Andi

Hamzah10, memberikan garis definisi mengenai hukum acara pidana sebagai

berikut:

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana:

a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku

dan kalau perlu menahannya; d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada

penyidikan kebenaran, guna dilimpahkan kepada hakim membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;

e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan -kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau denda atau tindakan tata tertib;

f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut; g. Akhirnya melakukan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

13

Pengertian dari Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang mengatur tentang

cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil,

sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu

harus dilaksanakan.11

Adapun dalam hukum pidana dikenal adanya hukum pidana materiil dan

formil. Mengenai hal ini R. Soesilo12, mengungkapkan:

Hukum acara pidana itu erat hubungannya dengan hukum pidana. Bahkan dalam hukum acara pidana itu pada hakekatnya termasuk dalam pengertian hukum pidana. Sekarang apakah yang dimaksud dengan hukum pidana itu? Untuk dapat memahami arti hukum pidana terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dinamakan tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dip idana dan lain sebagainya, atau dalam bahasa asing “strafbaar feit” atau “delict”. Tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang dilarang atau diwajibkan dan apabila dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Kumpulan dari seluruh tindak-tindak pidana inilah yang dinamakan hukum pidana materiil.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hukum pidana formal sangat

dip erlukan sebagai pelengkap hukum pidana materiil, karena menurut pendapat

dari R. Soesilo13, hukum pidana formal memuat sekumpulan peraturan-peraturan

hukum yang memberikan pengaturan dan memuat ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan,

b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa, dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara

11 R, Soesilo, 1982, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor, hal. 67 12Ibid., hal. 1 13Loc.Cit

15

menangkap, menahan dan memeriksa orang itu, c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa,

menggeledah badan, dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan-kesalahan tersangka,

d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pendapat para sarjana tersebut di atas

bahwa Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara

bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil,

sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana keputusan itu harus

dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum acara pidana yang

dikemukakan oleh para sarjana di awal, maka pada hakikatnya tujuan yang

diharapkan akan tercapai oleh ketentuan hukum acara pidana adalah mencari dan

mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana dengan disertai penerapan

aturan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Bambang Poernomo14, memberikan penjelasan mengenai tujuan hukum

acara pidana sebagai berikut:

Ilmu hukum acara pidana mempunyai kesamaan dengan tujuan ilmu hukum dengan sifat kekhususan yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak asasi manusia dan mengatur susunan serta wewenang alat perlengkapan Negara penegak hukum untuk

mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sarana

17

peraturan hukum acara pidana itu susunan dan wewenang alar perlengkapan Negara penegak hukum dalam proses perkara pidana mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan penuntutan secara tepat dan memberikan putusan dan pelaksanaan secara adil.

Hukum Acara Pidana sebenarnya menentukan agar para hakim dapat

berusaha menembus kearah diketemukanya kebenaran dari perbuatan yang

disangka telah dilakukan seseorang. Dengan demikian hukum acara pidana

mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk

memperoleh imbalan atas perbuatanya serta membebaskan mereka yang tidak

bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Oleh karena

itu penegak hukum melalui Polisi, Jaksa, Hakim, dalam menyidik, menuntut dan

mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran dan berdasarkan

peristiwa yang sungguh- sungguh terjadi.

B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Menurut pedoman KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berbicara mengenai tujuan hukum acara pidana di atas, Van Bemmelen

mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

a. Mencari dan menemukan kebenaran.

b. Pemberian keputusan oleh hakim.

18

c. Pelaksanaan keputusan. 15

Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua

fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran

yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai

kepada putusan (yang seharusnya adil dan tep at).16 Kemudian dilaksanakan oleh

jaksa. Menurut Pasal 36 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan keputusan tersebut harus berdasarkan

perikemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya tujuan dari proses pidana itu sendiri adalah untuk menentukan

suatu kebenaran materil, oleh karena itu dip erlukan adanya suatu sistem

yang dapat memberikan panduan untuk dapat diperolehnya kebenaran materil

tersebut.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh

aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut

bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat

yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan

perbuatan tersebut.

15 Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 7-9.

19

16 Andi Hamzah, Op. Cit. hlm.9.

20

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah

“criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan

yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk

menentukan kesalahannya, yang d ikenal dengan is t ilah “criminal

responsibility”.17

Istilah Tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana

Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai

istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran

pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan

diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang

dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli,

yakni sebagai berikut:

a. Simons

Merumuskan bahwa, Strafbaar feit adalah suatu handeling

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan

(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau

membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:

1) Unsur sub yektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak.

21

2) Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.

b. Wirjono Prodjodikoro

Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-

norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan

hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang

ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

c. Moeljatno

Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa

yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti

sosial.

d. Roeslan Saleh

Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat

dilakukan.

e. Vos

Merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (gedraging)

manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.

f. Pompe

Merumuskan bahwa: “Strafbaar feit “ adalah suatu pelanggaran

kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku

22

mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan

umum.18

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan

dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum

dan yang dapat dip ersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini

adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat

dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig. Untuk itu,

tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang

mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam

situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh

undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.19

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih

dip erlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa

keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak

pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya

perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat

melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang

18M. Sairman, Sahadia, Pengertian Tindak Pidana, (on Line), 2011. Diunduh:http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/. (02 April 2011).

19 Jan Remmelink, Op. Cit. hlm. 85-86.

19

tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang

bersifat melawan hukum.20

3. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dirumuskan dalam Pasal 359

KUKP yaitu:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam Pasal 359 KUHP tersebut ditegaskan bahwa kematian orang lain

adalah akibat dari kelalaian perbuatan, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan

tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan tidak menyebutkan kematiaan yang

disebabkan oleh penbuat tetapi kematian yang dapat dicelakan kepadanya. Dalam

perkara ini (Pasal 359 KUHP). Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali

oleh pelaku, akan tetapi hal ini terjadi akibat adanya kurang hati-hati atau lalainya

terdakwa, maka terdakwa akan dikenakan Pasal tentang pembunuhan. Pasal 359

KUHP mengancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau

kurungan paling lama satu tahun bagi siapa yang kareana kesalahannya

menyebabkan matinya orang lain. Ancaman bagi pelaku kealpaan yang

menyebabkan matinya orang lain ini bukanlah ancaman pidana yang ringan,

sehingga hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dihadapi dalam Pasal 359

KUHP bukanlah kasus yang sederhana maupun ringan. Mengenai kekuranghati-

hatian bagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, pada umumnya

20 Suharto, RM, Op. Cit.

20

kekuranghati-hatian yang ditafsir sebagai culpa lata yaitu kesalahan yang bersifat

berat.

D. Kealpaan

1. Pengertian Kealpaan

Kejahatan pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan akan tetapi

dalam beberapa hal kejahatan dapat terjadi karena kealpaan. Kealpaan merupakan

terjemahan dari kata culpa yang merupakan salah satu bentuk kesalahan

disamping kesengajaan atau dolus. Culpa yang dalam doktrin sering disebut

sebagai een manco aan coorzienigheid atau een manco aan voorzichtigheid yang

berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan

timbulnya akibat atau suatu kekurangan akan sikap hati-hati. Dalam Mvt

pengertian kealpaan dikatakan : Pada umumnya bagi kejahatan Undang-undang

mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu

mungkin begitu besar bahayanya terhadap keamanan umum, terhadap orang atau

benda dan bila terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian, sehingga

Undang-Undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati.21

Tidak berhati-hati dalam hal ini merupakan pengertian mengenai

perbuatan. Disini sikap batin dari orang menimbulkan keadaan yang dilarang itu

bukanlah yang menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau

21 Hindu, Hukum , Kealpaan-Culpa(on line), 2012. Diunduh : http://www.hukumhindu.or.id/kealpaan-culpa/ (15 Juli 2012)

21

menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi karena faktor kesalahan atau

kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu dia berbuat, maka berakibat

menimbulkan hal-hal yang dilarang. Jadi bukan semata-mata menentang larangan

tersebut dengan melakukan yang dilarang itu, tetapi dia juga tidak begitu

menindahkan larangan.

Noyon Langemeyer dalam bukunya Moeljatno mengatakan bahwa

kealpaan adalah suatu stuktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam

satu pihak kekeliruan dalam prbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan

batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Jadi culpa

mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan

kesengajaan. Dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan

persetujuan yang disadari dari pada bagian-bagian delik sedangkan dalam

kealpaan adalah tidak menghendaki.

2. Unsur Kealpaan

Kealpaan dianggap sebagai suatu kesalahan yang lebih ringan dibanding

dengan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Manusia pada dasarnya

cenderung kurang berhati-hati, bahkan kadang-kadang terjadi pelanggaran

kealpaan adalah suatu kebetulan. Seseorang dikatakan mempunyai culpa dalam

melakukan prbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa

disertai kehatia-hatian dan perhatian sepenuhnya yg mungkin ia dapat berikan,

atau dengan kata lain orang tersebut telah membayangkan kemungkinan

timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya akan

22

tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin dia lakukan akan dapat

menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah dia bayangkan itu

walaupun sebenarnya dia dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat

demikian. VOS memberikan pendapatnya bahwa kealpaan mmpunyai dua unsur

yaitu :

- Mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat.

- Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang dip erbuat atau tidak

diperbuat.

Menurut Van Hamel kealpaan mempunyai dua unsur yaitu :

- Kurangnya penduga-duga yang dip erlukan

- Kurangnya penghati-hatian yang diperlukan.

Sementara Simons berpendapat bahwa isi culpa adalah tidak adanya

penghati-hatian disamping dapat diduga-duga akan timbul akibat. Unsur-unsur

kealpaan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang

dip erhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut

masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan laranga-larangan yang

berlaku dalam masyarakat.

3. Macam Kealpaan

Tidak semua kealpaan menjadi syarat suatu delik, culpa sebagai syarat

delik harus memenuhi rumusan, antara lain dengan :

23

- Tidak menduga-duga, yang diharuskan hukum.

- Tidak mengindahkan larangan

- Kurang berhati-hati.

- Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan

- Lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang.

Menurut P.A.F. Lamintang unsur-unsur dari rumusan delik yang diliputi

oleh culpa dapat meliputi :

- Tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan atau tidak melakukan sesuatu.

- Suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.

- Unsur-unsur selebihnya dari delik.

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis culpa, yaitu :

a) Culpa la ta

Culpa lata adalah culpa yang hebat, culpa berat. Istilah lain untuk culpa

lata adalah merkelijke schuld, grove schuld. Menurut pakar adanya culpa lata

dapat disimpulkan dalam rumusan kejahatan karena alpa, misal Pasal 359 KUHP.

b) Culpa levissma

Culpa levissma atau lichte culpa adalah alpa ringan. Culpa ringan itu

adanya dalam pelanggaran, misalnya Pasal 490 sub (1) dan (4) KUHP. Culpa

yang menjadi syarat suatu delik adalah culpa lata sedangka culpa levissna bukan

merupakan syarat suatu delik.

24

4. Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dirumuskan dalam Pasal

359 KUKP yaitu:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam Pasal 359 KUHP tersebut ditegaskan bahwa kematian orang lain

adalah akibat dari kelalaian perbuatan, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan

tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan tidak menyebutkan kematiaan yang

disebabkan oleh penbuat tetapi kematian yang dapat dicelakan kepadanya. Dalam

perkara ini (Pasal 359 KUHP). Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali

oleh pelaku, akan tetapi hal ini terjadi akibat adanya kurang hati-hati atau lalainya

terdakwa, maka terdakwa akan dikenakan Pasal tentang pembunuhan. Pasal 359

KUHP mengancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau

kurungan paling lama satu tahun bagi siapa yang kareana kesalahannya

menyebabkan matinya orang lain. Ancaman bagi pelaku kealpaan yang

menyebabkan matinya orang lain ini bukanlah ancaman pidana yang ringan,

sehingga hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dihadapi dalam Pasal 359

KUHP bukanlah kasus yang sederhana maupun ringan. Mengenai kekuranghati-

hatian bagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, pada umumnya

kekuranghati-hatian yang ditafsir sebagai culpa lata yaitu kesalahan yang bersifat

berat.

25

E. Hakim.

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 78 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981, pengertian Hakim

adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

mengadili. Sedangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan juga mengenai pengertian Hakim, yaitu

pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Bahkan bisa

dikatakan hakim adalah ujung tombak dalam melakukan upaya penegakan hukum.

Hal ini disebabkan setiap perkara pelanggaran hukum pidana pada akhirnya akan

dihadapkan pada proses pemeriksaan di pengadilan yang dip impin oleh hakim

untuk mendapatkan putusan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat atau

pelanggar yang diduga melanggar hukum pidana tersebut bersalah atau tidak.

Sehingga dalam tugasnya hakim harus dapat menegakkan hukum agar dapat

tercipta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu hakim juga

dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab

dan bijaksana.

Berdasarkan pengertian hakim menurut Pasal 31 Undang Nomor 48 tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan

kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang dan sebagai pelaksana

26

kekuasaan kehakiman dan sebagai wakil negara untuk mengadili setiap pelanggar

aturan hukum yang telah ditetapkan oleh para pembuat peraturan (negara).

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,

adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 32 UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga seorang hakim haruslah

memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Tujuannya agar dalam melaksanakan tugasnya, Hakim mampu

memenuhi tanggung jawabnya dan dapat mewujudkan keadilan dalam proses

penegakan hukum di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim juga wajib menjaga

kemandirian peradilan (Pasal 3 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Hal tersebut berarti bahwa hakim harus mampu

melaksanakan proses peradilan yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh lembaga

manapun Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang senantiasa harus

dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman disebutkan mengenai kewajiban hakim, yaitu sebagai berikut :

1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman)

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. (Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua,

27

salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (Pasal 17 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (Pasal 17 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hal lain yang juga penting untuk dip erhatikan, adalah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

2. Kedudukan Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh

terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur

dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang

disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan :

28

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim dalam memeriksa seseorang yang

diduga melanggar peraturan hukum pada proses persidangan mempunyai

kebebasan terutama dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu,menurut pasal

183 KUHAP kebebasan hakim dapat berwujud :

Pasal 1 : Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan.

Pasal 2 : Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Undang-undang memberikan syarat-syarat yang berat agar hakim dapat

menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah :

a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang.

b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP.

c) Adanya keyakinan hakim.

d) Orang yang melakukan tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab.

e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.

Pasal 3 : Bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang. Hakim bebas bergerak dari minimum sampai maksimum khusus, dan bebas memilih pidana mana yang akan dijatuhkan dalam hal undang-undang mengancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Hakim yang bebas berarti Hakim yang tidak membeda-bedakan orang dan tidak memihak dalam melakukan pemeriksaan pada persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (91) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan

29

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

tidak membeda-bedakan orang. Hakim harus bebas terhadap setiap orang dan tidak pilih-pilih dalam mengadili suatu perkara maupun terhadap

30

hukum yang diberlakukan dalam menangani perkara. Kebebasan dalam melaksanakan proses peradilan juga dijamin secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Ayat (3)

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ayat (4)

“Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana”.

6. Putusan Pengadilan

Salah satu tahapan dalam proses beracara dalam perkara pidana adalah

pengambilan keputusan oleh Pengadilan. Pemberian keputusan oleh hakim

terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil

mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat

dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti didalam pemeriksaan

dalam sidang pengadilan.

Pengertian putusan pengadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP

yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

31

Keputusan dan penetapan adalah tindakan hakim untuk menyelesaikan

perkara. Keputusan diambil umumnya setelah mengadakan sidang, sedang

penetapan diberikan tanpa melalui sidang pemeriksaan.22

Sedangkan menurut Laden Marpaung23, merumuskan mengenai pengertian

putusan pengadilan yang diuraikan sebagai berikut:

Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berb entuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan “putusan’ atau vonis sebagai vonis tetap (definitif), mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

1. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

KUHAP menyebutkan tiga jenis putusan pengadilan, yaitu:

a. Putusan Bebas

Mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang

menyebutkan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Penjelasan KUHAP menjelaskan, maksud dari kata “perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” dalam Pasal

191 ayat (1) KUHAP adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas

22 Soedirdjo, 1981, Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi) , Ahliyah, Jakarta, hal. 29 23 Laden Marpaung, 1994, Pemberantasan dan Pence gahan Tindak Pidana Ekonomi,

Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36

31

dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum

acara pidana ini (KUHAP).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo24:

Selain hal tersebut diatas, masih ada satu kemungkinan lagi yang dapat ditambahkan, bukan dari segi ketiadaan alat bukti tetapi dari segi lain, yakni kesalahan atau schuld, yang mempunyai pengertian bertalian dengan pertanggungjawaban pidana. Bila unsur kesalahan dalam bentuk dolus atau culpa tidak dapat dibuktikan, berarti pada terdakwa tidak ada kesalahan, sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu

asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan asas batas minimum

pembuktian, jika dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan

bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim jika:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.

2. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

3. Atau putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim.25

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan

hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak

dipidana”.

24 Martiman Prodjohamidjojo, 1988, Pemerataan Keadilan Penangkapan dan Penahanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 161

25 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 327

32

Martiman Prodjomidjodjo26, menjelaskan lebih lanjut mengenai putusan

bebas yang diuraikan sebagai berikut:

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, yang menentukan hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pemariksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2)

KUHAP:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Djoko Prakoso27:

Putusan hakim yang mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana namun kepadanya tidak dapat dijatuhkan hukuman karena tindak pidana yang dilakukan itu bukan kejahatan atau pelanggaran atau perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo28, putusan hakim yang menyatakan

lepas dari segala tuntutan hukum yaitu bahwa:

Perbuatan yang didakwakan itu tidak terbukti, akan tetapi perbuatannya tidak merupakan tindak pidana , hal ini bisa terjadi jika:

1. Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa

26 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit. hal. 176 27 Djoko Prakoso, Op.Cit , hal. 50 28 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit. hal. 15

33

kedalam surat dakwaan. Sehingga tidak mencocoki dengan rumusan ke t en tu an pe r a tur an hu ku m p id ana ya n g didakwakan.

2. Terdakwa dalam keadaan : a. Sakit jiwa atau cacat jiwa (Pasal 44 KUHP) b. Keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) c. Membela diri (Pasal 48 KUHP) d. Melakukan perbuatan yang menjalankan

peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)

e. Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51 KUHP)

Terhadap Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini berdasarkan Pasal

67 KUHAP secara tegas termasuk kedalam salah satu jenis putusan yang tidak

dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi karena tidak dikecualikan oleh Pasal

244 KUHAP maka dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada

Mahkamah Agung.

c. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penjatuhan putusan

pemidanaan terhadap seorang terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.

Putusan pemidanaan kepada seseorang tiada lain dari pada putusan yang

berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai ancaman pidana yang disebut

dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Undang-undang memberi

kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara minimum

dan maksimum yang dicantumkan dalam pasal pidana yang bersangkutan.

34

Mengenai hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana

disebutkan pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok 1) Pidana Mati 2) Pidana Penjara 3) Pidana Kurungan 4) Pidana Denda

b. Pidana tambahan: 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pengunguman Putusan Hakim

d. Syarat Sahnya Putusan

Mengenai syarat sahnya putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197

ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi agar hakim

sah dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Kalau ketentuan tersebut tidak

terpenuhi, kecuali pada huruf g dan i maka putusan akan batal demi hukum.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam dalam menjatuhkan

putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu

bagaimana hakim dengan rasio dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan mencari, menemukan,

dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku),

masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).29

Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyatakan sebagai berikut:

1) Suatu Putusan Pemidanaan memuat :

35

a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

b) Nama lengkap, temp at lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal, agama dan pekerjaan,

c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan

keadaan beserta alat pembuktian yang dip eroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pemidanaan atau tindakan dan Pasal, peraturan perundang-undanganyang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa,

g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal,

h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidan disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,

i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti,

j) Keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat oetentik dianggap palsu,

k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan,

l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan mana panitera.

Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, j, k

dan I mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kemudian pada penjelasan Pasal

197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini

adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam

proses antara lain penuntut umum, saksi, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum,

dan saksi korban.

36

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis. Konsep ini

memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga

memandang hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom tertutup dan

terlepas dari kehidupan masyarakat. 30

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian preskriptif, yaitu suatu

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah

sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, sifat preskriptif keilmuan hukum ini

merupakan sesuatu yang substansial, mempelajari tujuan hukum, nilai- nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.31

30 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Ke Satu, Ghalia Indah, Jakarta, 1983. hlm.11.

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. hlm. 22.

37

3. Sumber Data

Data Sekunder, mencakup :

1. Bahan hukum primer, yakni data yang bersumber pada

peraturan perundang-undangandan dokumen yang berhuhungan

dengan obyek yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, bersumber pada buku-buku literatur,

dan arsip penelitian terdahulu yang bcrkaitan dengan obyek atau

materi penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

contohnya adalah kamus.

Data Primer, bersumber pada hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan

Negeri Mojokerto yang berkompeten dengan permasalahan yang di teliti sebagai

data pendukung data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data sekunder tersebut diperoleh dengan cara melakukan studi

kepustakaan yang kemudian diolah dengan cara mengutip, menyadur

tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah

maup un peraturan perundang-undangan.

Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara terhadap hakim Pengadilan

Negeri Mojokerto yang berkompeten dengan permasalahan yang diteliti sebagai

data sekunder.

38

5. Metode Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah dip eroleh kemudian

d isa jikan dalam bentuk teks nara t if , ura ian -uraian yang d isusu n

secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh

akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok

permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu

dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan

norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok

permasalahan.

39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikumpulkan

keterangan sebagai berikut:

1. Duduk perkara

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2005 ada sekelompok pemuda yang

melakukan minum-minuman keras, pada waktu malam hari itu HK sedang melihat

orkes bersama Sulaiman dan Imam Basuki, belum dapat satu lagu kemudian

mereka bertiga pulang. Saat itu BW dan S sedang mencari minum-minuman

keras, mendapat minuman keras tersebut BW, S, HK, S dan IB berkumpul di

depan warung nasi goreng di pos kampling dekat perempatan jalan di Dusun

Tambaksari Desa Kertosari Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto untuk melakukan

minum-minuman keras, setelah habis tiga botol tinggal dua botol minuman keras

jenis raja jemblung tersebut dicampur dengan pil yang berwarna kuning yaitu pil

CTM (Chlortrimeton) karena minuman keras tersebut tidak bisa membuat mabuk

dan kurang enak tanpa dicampur pil CTM (Chlortrimeton) yang tinggal dua botol

dicampur pil CTM (Chlortrimeton) tersebut diminum lagi oleh lima orang itu

yaitu BW, S, HK, S dan IB. Kemudian M dan L (korban) datang menghampiri

kelima orang tersebut lalu ikut bergabung setelah pulang nonton orkes, habis

turun dari motor M mencari tempat untuk buang air kecil dan L (korban) ikut

40

minum, kemudian M pulang mengajak L (korban) tetapi L (korban) tidak mau

karena masih pengen ikut gabung untuk minum-minuman keras tersebut.

Selanjutnya BW sebagai Bandar dalam minum-minuman keras tersebut

menawarkan minuman itu dan langsung diminum L (korban) tanpa basa-basi.

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 pukul 01.30 WIB, pada saat itu M

sedang nonton pertunjukan Wayang Kulit dan saudara MN, S, N serta Pak Carik

dari desa tetangga tempat kejadian tersebut, mereka bercerita bahwa habis

memukuli orang yang memakai baju putih lengan panjang sambil diperagakan

oleh M dan S, Pak Carik kelihatannya grogi ketika mendengar cerita tersebut, saat

itu Muksin dan Sulaiman dalam keadaan mabuk karena di mulutnya berbau

minum-minuman keras.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Kesatu :

1). Primair:

Bahwa Terdakwa BAMBANG WIDARTO bersama-sama dengan

SULAIMAN BIN SUNOTO (yang disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis

tanggal 11 Agustus 2005, sekira jam 06.00WIB, atau tempat di Dusun Tambak

Sari Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2005 bertempat di Dusun Tambak

Sari Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidak-

tidaknya pada suatu temp at yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Mojokerto, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan

perbuatan itu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu

41

menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Lasiyanto, perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebelum korban Lasiyanto datang, terdakwa

Bambang Widarto memasukkan terlebih dahulu fanta dan CTM kedalam

minuman keras cap raja jemblung yang akan diminum oleh korban Lasiyanto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340

KUHP jo, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

2). Subsidair:

Bahwa Terdakwa BAMBANG WIDARTO pada Hari, Tanggal, Bulan,

Tahun, Waktu dan Tempat yang telah disebutkan diatas, bersama-sama dengan

SULAIMAN bin SUNOTO(yang disidangkan secara terpisah), orang yang

melakukan menyuruh lakukanatau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan sengaja minum-minuman keras cap raja jemblung yg

sudah dicampur dengan fanta dan CTM. Terdakwa tidak memberitahu terlebih

dahulu kepada korban Lasiyanto bahwa minuman keras tersebut sudah dicampur

dengan CTM, sehingga membuat korban Lasiyanto meninggal dunia akibat

minum-minuman keras tersebut. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

b. Kedua

Bahwa Terdakwa BAMBANG WIDARTO pada Hari, Tanggal, Bulan,

Tahun, Waktu dan Temp at yang telah disebutkan diatas, orang yang melakukan,

menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu karena kealpaannya

42

menyebabkan matinya orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap

korban Lasiyanto dengan cara mencampur fanta dan CTM kedalam minuman

keras cap raja jemblung yang akan diminum oleh korban Lasiyanto, yang

menyebabkan korban Lasiyanto meninggla dunia, perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP.

3. Pembuktian

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan alat bukti berupa Saksi, yang telah memberi keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: PUJAN

- bahwa benar pada haru Rabu tanggal 10 Agustus 2005 pada malam hari ada anak-anak minum-minuman keras di muka rumah saksi, di Dusun Tambak Sarim Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo,Kabupaten Mojokerto;

- bahwa saksi tahu hal itu karena diberitahu tetangga;

- bahwa pada hari;

- bahwa pagi harinya, Kamis tanggal 11 Agustus 2005 anak saksi benama Lasiyanto kedapatan meninggal di dalam sungai dusun Tambaksari Desa Kerto sari kecamatan Kutorejo,Kabupaten Mojokerto;

- bahwa setelah mayat Lasiyanto diangkat lalu dibawa ke rumah sakit Prof.Dr. Soekandar Mojo sari;

- bahwa sebelum meninggal, Lasiyanto minum-minuman keras cap raja jemblong yang dicampur fanta dan CTM;

43

Saksi 2: KURYANTO

- bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005, jam 06.00 WIB, adik saksi bernama Lasiyanto ditemukan sudah menjadi mayat, tepatnya di sungai dusun Tambaksari, desa Kurto sari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;

- bahwa Lasiyanto meninggalkan rumah pada Rabu malam tanggal 10 Agustus 2005, katanya mau nonton orkes;

- bahwa benar malam itu Lasiyanto bersama Sulaiman dan terdakwa Bambang Widarto Minum-minuman keras ( beralkohol) yang dicampur dengan CTM dan Fanta;

- bahwa Lasiyanto setelah dibawa ke rumah sakit lalu dibedah oleh Nuraliu;

- Saksi 3: MUTTAKHIN

- bahwa saksi mengerti ada orang yang meninggal bernama Lasiyanto;

- bahwa malam itu saksi bersama dengan korban Lasiyanto nonton orkes dangdut.

- bahwa pada waktu pulang nonton orkes jam 23.30 WIB, saksi dengan Lasiyanto naik motor, disebelah timur simpang empat depan warung nasi goreng, di dusun Tambaksari Desa Kertosari Kecamtan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, ada terdakwa bersama teman-temannya yang sedang minum-minuman keras;

- bahwa selanjutnya Lasiyanto bergabung dengan terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras,sehingga menjadi lima orang dengan Lasiyanto;

- bahwa saksi melihat Lasiyanto minum satu kali dengan gelas;

- bahwa yang membagikan minuman kepada Lasiyanto adalah terdakwa Bambang Widarto;

- bahwa setelah Lasiyanto minum-minuman keras satu kali, saksi lalu pulang sendirian dan tidur;

- bahwa saat itu tidak ada orang lain selain yang minum-minuman keras dan tidak ada mobil disekitar situ;

44

Saksi 4: HADI KUSWANTO

- bahwa saksi mengerti, Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan meninggal dunia / matinya Lasiyanto;

- bahwa saksi pertama-tama melihat orkes dengan Sulaiman dan Imam, belum dapat satu lagu lalu pulang;

- bahwa Bambang(Terdakwa) dan Saroni mencari/membeli minuman keras, kemudian saksi, Bambang(Terdakwa), Sulaiman dan Imam berku,pu; dan minum-minuman keras tersebut;

- bahwa awalnya dua botol minuman keras raja jemblong diminum empat orang tersebut;

- bahwa tinggal 1/2 (setengah botol lalu oleh Bambang (Terdakwa) minuman keras tersebut dicampur pil CTM dan Fanta;

- bahwa kemudian Muttakhin dan Lasiyanto datang dan ikut minum- minuman keras yang telah dicampur dengan CTM dan Fanta tersebut;

- bahwa yang menyerahkan minuman keras campuran kepada Lasiyanto adalah terdakwa Bambang;

- bahwa saksi melarang Bambang (terdakwa) mencampur minuman keras dengan pil CTM dan Fanta, karena saksi takut;

- bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah minum-minuman keras dengan Lasiyanto tetapi tidak dicampur dengan pil;

- Saksi 5: RETNO TJATUR M (Saksi Ahli)

- bahwa saksi pernah didatangi polisi dan menanyakan pil dobel L/LL, lalu dijawab dalam kalangan kesehatan disebut Artane, masuk obat keras yang gunanya untuk pnekanan syaraf;

- bahwa bila melebihi dosis obat tersebut dapat mematikan;

Saksi 6: Dr.H.ABDUL MALIK,MHA,MM,PhD (Saksi Ahli)

- bahwa benar saksi yang melakukan autopsi ( bedah mayat) pada korban Lasiyanto di RSUD Prof.Dr.Soekandar Mojosari, Mojokerto;

- bahwa dibagian luar tidak ada tanda penganiayaan lalu mengambil organ dalam berupa jantung, paru-paru, lambung, usus halus, usus besar, hati dan limpa korban untuk dibawa ke Laboratorium Forensik di Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

45

- bahwa dalam organ Lasiyanto tersebut setelah diperiksa di Laboratorium ternyata mengandung racun;

- bahwa bila CTM dicampur dengan minuman keras seperti raja jemb lung, berbahaya dan dapat menggangu jalannya nafas dan dapatv mematikan,tergantung kondisi fisik masing-masing orang;

- bahwa di paru-paru korban Lasiyanto tidak ditemukan air, jadi meninggalnya Lasiyanto bukan di sungai;

- bahwa memar biru-biru pada diri korban Lasiyanto bukan bekas dipukul, itu merupakan lebam mayat, sebab ada bedanya lebam mayat biasanya lebih besar daripada bekas pukulan;

- bahwa bagian otak dan kepala Lasiyanto normal, tidak ada bekas penganiaayan;

- bahwa lebam mayat tersebut terjadi karena memasuki saat pembusukan;

- bahwa yang mengautopsi Lasiyanto adalah saksi sebagai dokter forensik yang dibantu Nurali;

- bahwa pada waktu diautopsi ada luka lecet;

- bahwa korban Lasiyanto meninggal sudah lebih dari enam jam; - Saksi 7: SULAIMAN

- bahwa saksi bersama dengan terdakwa Imam dan Hadi Kuswanto minum-minuman keras cap raja jemblung sebanyak dua botol, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005;

- bahwa pada waktu minum tersebut dicampur dengan fanta dan sisa setengah botol;

- bahwa sisa setengah botol tersebut lalu dicampur CTM oleh terdakwa; - bahwa pil CTM adalah milik terdakwa;

- bahwa Lasiyanto minum-minuman keras yang dicampur fanta dan CTM sebanyak empat gelas;

Selain mengajukan alat bukti berupa Saksi, Terdakwa juga memberikan

keterangan dip ersidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (1)

46

KUHAP yaitu sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- bahwa dalam perkara ini terdakwa sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi, dalam memberikan keterangan di Kepolisian merasa tidak ditekan atau dip aksa, keterangannya apa adanya sesuai yang terdakwa alami;

- bahwa keterangan terdakwa sebagainna Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian semuanya sudah benar dan ditanda tangani;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005 sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama Sulaiman, Iman Basuki, dan Hadi Kuswanto minum-minuman keras di depan warung Dusun Tambaksari Desa Kerto sari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;

- bahwa yang diminum cap raja gemblung yang dicampur fanta sebanyak dua botol;

- bahwa sisa setengah botol lalu oleh terdakwa dicampur pil CTM; - bahwa korban Lasiyanto minum empat gelas;

- bahwa yang punya ide dan yang mencampur minuman dengan fanta dan pil CTM adalah terdakwa agar cepat mabuk;

- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minum minuman keras yang dicampur dengan CTM;

- bahwa tedakwa tidak memikirkan akibatnya bila minum minuman keras yang dicampur pil CTM;

- bahwa terdakwa tidak memperkirakan, apakah teman-temannya yangminum dicampur pil CTM tersebut kuat atau tidak;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa pergi kerumahnya saksi ke-3 dan mengobrol dengan Vivit dan saksi ke-3 dikamar, didepan saksi ke-3 Vivit mengatakan “Dik (saksi ke-3) saya mau meracun Sarno”, kemudian terdakwa menimpali “saya tidak ikut-ikutan., saya orang miskin tidak mau ada masalah”, setelah itu Vivit mengeluarkan racun dan saku celananya, mengenai Racun tersebut, Vivit mengatakan racun ikan, setelah itu terdakwa pulang, sampai dirumah sekitar jam 15.30 WIB langsung mandi dan ganti pakaian;

47

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa 4

Januari 2006, Nomor:Reg. Perkara PDN 560/MKRTO/EP/1 1/2006 yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang

mengadili perkara ini memutuskan:

1). Menyatakan bahwa Terdakwa BAMBANG WIDARTO bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;

2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG WIDARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan. Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara Mojokerto;

3). Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) potong kaos warna orange;

- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu,

- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 2(dua) botol kosong bekas minuman cap raja jemblang, dirampas untuk dimusnahkan

4). menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

48

5. Putusan Pengadilan

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang

mengadili perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Terdakwa telah

membenarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi dan terdakwa

yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat dan dibenarkan

oleh terdakwa, yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan, sehingga dapat

ditarik kesimpulan dan menjadi fakta-fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif:

KESATU:

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA: melanggar Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tumtutannya, Penuntut Umun tidak

49

dakwaan tersebut dalam pembuktian dinyatakan tidak terbukti dan langsung

menguraikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis juga mengikuti penuntut

umum untuk langsung mempertimbangkan dakwaan kedua:

Menimbang bahwa dakwaan kesatu primair dan subsidair tersebut harus

dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu

primair dan sub sidair;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua

didakwa melanggar pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-

unsurnya adalah

1. Barang Siapa;

2. Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang;

3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, atau Turut

Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum

yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lau lintas hukum yang terdiri dari

orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan seorang Terdakwa bernama Bambang Widarto yang didakwa telah

melakukan suatu tindak pidana, bahwa terdakwa Bambang Widarto seorang yang

50

telah dewasa yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa Bambang Widarto

adalah seorang subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sejak dari berita acara penyidikan, dalam surat

dakwaan dan dipersidangan, nama terdakwa tertulis Bambang Widarto;

Menimbang, bahwa sejak dip ersidangan terdakwa mengaku bernama

Bambang Widarto dengan identitas lengkap, yang mana tidak ada perbedaan

identitas mulai dari berita acara penyidikan, surat dakwaan dan kenyataan di

persidangan,dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama

pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang

dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik,

sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subyek

hukum sehingga mampu untuk mendukung setiap hak dan kewajibannya oleh

karena itu dipandang mampu mempertanggung jawabkan atas segala

perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya adalah karena

kurang hati-hati, ceroboh, kurang perhitungan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, perlu

dipertimbangkan dari bukti-bukti baik yang diajukan penuntut umum maupun

yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sehingga dapat ditemukan

kebenaran materiil dalam perkara ini;

51

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muttakhin, Hadi Kuswanto, Imam

Basuki, Sulaiman dan terdakwa menerangkan bahwa benar korban Lasiyanto ikut

minum-minuman keras yang diadakan oleh terdakwa, dimana terdakwa sebagai

bandar (yang membagikan) minuman keras kepada teman-temannya, termasuk

Lasiyanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Imam Basuki, Sulaiman, Hadi

Kusanto, dan terdakwa Bambang Widarto menerangkan bahwa benar yang

mencampur minuman keras cap raja gemb lung sebanyak setengah botol dengan

CTM dan fanta adalah terdakwa Bambang Widarto, CTM milik Bambang

Widarto;

Menimbang, bahwa penyampuran CTM dan fanta ke dalam minuman

keras cap raja jemblung tersebut dilakukan terdakwa sebelum Lasiyanto datang ke

temp at minum-minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa saks i Dr.H.Abdul Malik,MHA,MM,Phd

dip ersidangan menerangkan, minuman keras seperti cap raja jemblung jika

dicampur dengan CTM dan fanta dapat menyebabkan kematian bagi

peminumnya, tergantung kondisi fisik masing-masing peminumnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda

Jawa Timur, bahwa Lasiyanto meninggal karena adanya racun di usus Lasiyanto;

Menimbang, bahwa saks i Dr.H.Abdul Malik,MHA,MM,Phd,

52

bekas penganiayaan,serta bukan karena mati tenggelam karena paru2paru korban

tidak mengandung air;

Menimbang, bahwa dip ersidangan terdakwa Bambang Widarto

menerangkan, bahwa benar ia yang mencampur minuman keras cap raja jemb lung

dengan fanta dan CTM serta yang membagikan minuman tersebut kepada teman-

temannya, termasuk korban Lasiyanto, dimana terdakwa tidak pernah mengetahui

maupun menanyakan adanya penyakit dari Lasiyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Bambang Widarto tidak

dapat mengetahui sajauh mana kondisi fisik dan kemampuan fisik dari korban

Lasiyanto untuk minum-minuman keras cap raja jemblung yang dicampur fanta

dan CTM, disinilah letak ceroboh dan kurang hati-hati dari terdakwa yang begitu

saja memberikan minuman keras tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa karena kondisi fisik dan kemampuan fisik Lasiyanto

yang kurang baik tersebut, setelah minum-minuman keras cap raja jemb lung yang

dicampur fanta dan CTM oleh terdakwa, maka Lasiyanto meninggal sebagaimana

dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap organ

dalam korban Lasiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat “Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Mati” telah

terpenuhi;

53

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa terdakwa Bambang Widarto

adalah yang membeli, mempunyai CTM, dan kemudian menumbuk CTM tersebut

lalu dicampurkan ke minuman keras cap raja jemblung dan yang membagikan

atau menyerahkan ke korban Lasiyanto, maka terbuktilah terdakwa Bambang

Widarto yang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal 359 KUHP jo

pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dapat dibuktikan, maka secara sah dan meyakinkan

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

penuntut umum, kedua karena terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dari

pidana yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa,karenanya

haruslah terdakwa mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya

tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini terdakwa berada dalam

tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan

yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar terdakwa tetap berada dalam

tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan maka status

54

1 (satu) potong celana jeans warnaabu-abu, dan satu buah sandal jepit warna hitam

dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan 2(dua) buah botol kosong bekas

temp at minuman cap raja jemb lung dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah

dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya

perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa

tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat

dari terdakwa yang ditentukan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa

sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP;

Hal-hal Yang Meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;

- terdakwa masih berusia muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- sifat dan hakekat perbuatan terdakwa yang menyebabkan orang lain meninggal;

- perbuatan terdakwa minum minuman keras di jalanan menggangu dan meresahkan masyarakat,serta merusak moral generasi muda;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika

ditinjau dari kepentingan masyarakat,negara maupun terdakwa itu sendiri menurut

hemat Majelis sudah suatu putusan yang tepat dan adil;

55

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri tedakwa bukan suatu

balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata

hanyalah pelajaran yang diberikan Majelis kepada diri terdakwa, agar selama

menjalani pidananya itu terdakwa dapat merenungkan kembali, bahwa apa yang ia

lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana dengan

harapan agar setelah selesai menjalani pidananya tersebut maka terdakwa tidak

akan mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Berita Acara sidang dengan putusan ini merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan,maka jika ada dalam Berita Acara sidang

yang belum masuk dalam putusan ini akan tetapi ada relevansinya dengan perkara

ini, maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

b. Amar Putusan

Mengingat, Pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, Undang-Undang Nomor Nomor 2 Thun 1986 jo Undang-Undang No. 8

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

Udang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya

pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP dan Ketetuan-ketentuan

Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

56

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG WIDARTO, yang identitas

57

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN

BERENCANA”;

2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan “KESATU, PRIMAIR”;

3. Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama BAMBANG WIDARTO

tersebut diatas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;

4. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan “KESATU SUBSIDAIR”;

5. Menyatakan bahwa terdakwa BAMBANG WIDARTO tersebut diatas

secara sah dan meyakinkan terbukti berslah melakukan tindak pidana

“KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN

MATI”

6. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan )

bulan penjara

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna orange

58

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu

59

- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, dikembalikan kepada keluarga

korban

- 2(dua) buah botol kosong bekas tempat minuman keras dap raja

jemblung, dirampas untuk dimusnahkan

10. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu

rupiah)

B. Pembahasan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Pidana 9 bulan penjara

dalam Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. :

Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim berkaitan erat pada

masalah pembuktian, seperti yang dirumuskan oleh M. Yahya Harahap, bahwa:

“Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan

yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.32

Pernyataan ini dip ertegas dalam penjelasannya yaitu, bahwa :

“Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut undang-undang dan yang boleh

dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa.”33

32 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II, Jakarta, Sinar Grafika, 1985. hlm. 793.

33 Ibid. hlm. 1.

60

Perihal mengenai pembuktian, ada beberapa definisi tentang pembuktian yang

dikemukakan para Sarjana:

a. Bambang Purnomo :

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan

perundang-undangan mengenai kegiatan untuk merekonstruksi suatu kenyataan

yang benar dari setiap kegiatan masa lalu yang relevan dengan apa yang

didakwakan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan berlaku

untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.34

Selanjutnya Bambang Purnomo35 berpendapat tentang tujuan dari

pembuktian sebagai berikut:

“Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak sulit untuk ditemukan. Setiap pembuktian menurut hukum pada dasarnya suatu proses untuk menemukan sub stansi/hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan suatu perkara pidana.”

b. Martiman Prodjohamidjojo:

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran

adalah suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran

peristiwa tersebut.

34 Bambang Purnomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam UU No.8 Tahun 1981. Yogyakarta, Liberty, 1985. hlm. 38.

35 Ibid.

61

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka

mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari

kebenaran sejati ini, yaitu melalui :

1). Penyid ikan;

2). Penuntu tan;

3). Pemeriksaan di Pengadilan;

4). Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Sehingga cara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam

hukum acara pidana keseluruhan.36

c. M. Yahya Harahap:

Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh

dip ergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa.37

Pernyataan ini dip ertegas dalam penjelasannya yaitu, bahwa :

“Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa.”38

Selanjutnya Yahya Harahap menyatakan bahwa sehubungan dengan

pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan,

36 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hlm. 12. 37 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II,

Jakarta, Sinar Grafika, 1985. hlm. 793. 38 M. Yahya Harahap, Ibid.

60

yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap

cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya

atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk

membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

1). Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;

2). Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling

menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian.39

d. Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril:

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam

proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan

nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan

terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal

184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan

hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai

dan mempertimbangkan masalah pembuktian.40

39 M. Yahya, Harahap. Op. Cit. hlm. 805. 40 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan

Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. hlm. 102-103.

b. Djisman Samosir:

Mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu, dalam setiap pemeriksaan,

apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat,

setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan

keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan

kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan

tersebut.41

Menurut R. Soesilo,42 tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan

menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukan semata-mata

untuk mencari kesalahan seseorang. Walaupun didalam prakteknya kepastian

absolut tidak akan tercapai, akan tetapi dengan pembuktian serta kupasan dengan

bukti-bukti yang ada, akan tercapai kebenaran yang patut dapat dipercaya, jangan

sampai orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman.

Hakim di Indoesia wajib mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang

menganut prinsip teori pembuktian Negatief wettelijk bewijs theori seperti yang

dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling

41 C. Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan, Binacipta, Bandung. 1985. hlm. 79.

42 R. Soesilo, Op. Cit. hlm. 110.

63

62

Kehakiman, Pasal 183 KUHAP, maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal

294 HIR. Untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak hanya

cukup berdasarkan keyakinan hakim semata. Atau hanya semata-mata didasarkan

atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti

yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan

bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan

cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus

keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim. untuk

menetukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian

undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

a. Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,

b. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian negative ini merupakan gabungan dari system

pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system pembuktian

menurut keyakinan hakim (conviction-in time). Dalam system ini hakim hanya

boleh menghukum dan ia mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah

melakukan suatu tindak pidana. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua

system yang saling bertolak belakang secara ekstrim.

subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling

Dengan demikian system ini memadukan unsure obyektif dan unsure

63

dominan diantara kedua unsure tersebut. Jika salah satunya itu tidak ada maka

tidak cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.43

Dalam sistem Negatief wettelijk ada dua hal yang merupakan syarat yang

harus dipenuhi, yaitu:

1. Wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.44

Berkaitan dengan sistem pembuktian maka alat bukti yang sah menurut

Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa.

Dari data diatas, Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. berdasarkan

pada keterangan saksi, keterangan ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam

Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan

subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling

43 Yahya Harahap, Op.cit. hlm. 257-258. 44 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hlm.14-15.

64

dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Dalam perkara No. 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. saksi-saksi yang memberi

keterangan di persidangan yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah

sebagai berikut :

1. Saksi Muttakhin

2. Saksi Hadi Kuswanto

3. Saksi Sulaiman

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang

merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari

kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de

auditu testimonium.

Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu

menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus

diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung

kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu

peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila

ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat,

tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim

membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi

didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu. Dalam perkara No.

70/Pid.B/2006/PN.Mkt, Saksi Pujan dan Kuryanto adalah Saksi de auditu.

65

Karena mereka hanya mendengar kabar dari orang lain bahwa korban

Lasiyanto sudah meninggal.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP ialah apa

yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli sebagai alat

bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu

Pasal 186 KUHAP. Akibatnya jika hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan

pasal 186 saja, maka tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk

mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas dan terperinci, yaitu dengan

cara menghubungkan beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal-pasal

KUHAP. Mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179,

dengan jalan merangkaikan pasal-pasal ini baru jelas arti dan seluk beluk

pemeriksaan keterangan ahli.

Yang pertama adalah Pasal 1 angka (28) KUHAP, menyebutkan bahwa

Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hal yang dip erlukan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan

Memperhatikan bunyi pasal 1 angka 28 tersebut, maka dapat menarik

pengertian:

a. keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

66

b. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.45

Kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan tersebut, agar keterangan

ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, adalah:

a. keterangan itu harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.46

Selanjutnya Pasal 120 KUHAP yang menyatakan, keterangan ahli ialah

orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan

menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Dengan demikian dari ketentuan

pasal 120 dapat mempertegas pengertian dari keterangan ahli, yakni:

a. secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal.

b. dan keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya ialah berupa keterangan “menurut pengetahuannya”.47

Kemudian pasal 133 KUHAP yang lebih menitik beratkan masalahnya

kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman. Yakni ahli yang khusus dalam

bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan

forensik. Akan tetapi pada hakekatnya ahli kedokteran kehakiman pun sebenarnya

45 M. Yahya Harahap. Op. Cit. hlm. 822. 46 Ibid. hlm. 822-823. 47 M. Yahya Harahap. Op. Cit. hlm. 823.

67

tiada lain daripada ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam kedokteran

kehakiman yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana penganiayaan,

pembunuhan dan sebagainya. Atau dengan kata lain, ahli kedokteran kehakiman

ialah seorang ahli yang khusus memiliki keahlian yang berhubungan dengan

korban yang mengalami luka, keracunan, ataupun mati yang diduga diakibatkan

karena peristiwa pidana.48

Dalam pasal 179 KUHAP jika ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian,

nampaknya sejalan dan sejiwa dengan pasal-pasal yang telah diuraikan diatas. Hal

ini jelas tedapat pada pasal 179 ayat 2 kalimat terakhir, yang menyebutkan bahwa

ahli tersebut akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-

benarnya “menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”. Yang menegaskan

bahwa agar suatu keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah

menurut undang-undang ialah:

a. keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang keahliannya.

b. Bentuk keterangan yang mereka berikan supaya dapat dinilai sebagai alat bukti, merupakan keterangan yang berbentuk “menurut pengetahuan” dalam bidang keahliannya.49

Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu tulisan dalam

bentuk laporan dan secara lisan yang diberikan di persidangan.50

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ini

dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut

48 Ibid. hlm. 824 49 M. Yahya Harahap. Op. Cit. hlm. 824-825. 50 Martiman, Prodjohamidjojo, Op. Cit, hlm. 137.

68

umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat

sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk

memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan

tersebut setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dalam Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt, alat bukti keterangan ahli

diajukan dalam persidangan yaitu dr.H.Abdul Malik,MHA,MM,Phd adalah Ahli

dalam bidang Medis Forensik, yang diajukan dalam persidangan guna

memberikan keterangan terkait korban yang bernama Lasiyanto.

3. Alat Bukti Petunjuk

Diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi,

b. Surat,

c. Keterangan Terdakwa.

69

Menurut M. Yahya Harahap51, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat

ditarik dari suatu perbuatan , kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi

mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang

bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang

“membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah

pelakunya.

Baik yang diatur dalam rumusan Pasal 188 ayat (1) maupun menurut rumusan

M. Yahya Harahap, penekanannya terletak pada kata “persesuaian”, yakni

dengan adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian

dengan tindak pidana itu sendiri.52

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa dengan

sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain.

1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menila inya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.53

4. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Bentuk keterangan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan

terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:

51 M. Yahya, Harahap. Op. Cit. hlm. 839. 52 M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 839. 53 Ibid. hlm. 844.

70

1) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. 2) dan keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan. 3) Serta Berita Acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat

penyidik dan terdakwa.54

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa

adalah sebagai berikut:

1) Sifat kekuatan pembuktian adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alas an-alasannya. Janganlah hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alas an yang di dukung oleh argumentasi yang tidak proposional dan akomodatif.

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Hakim da lam m eni la i keterang an terdakwa harus memperhatikan asas minimum pembuktian. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Penilaian mengenai keterangan terdakwa harus dibarengi keyakinan hakim. Asas keyakinan hakim harus melekat pada setiap putusan yang diambil sesuai dengan system pembuktian menurut undang-undang secara negatif.55

Seperti yang kita ketahui bahwa di depan persidangan dalam Putusan Nomor:

70/Pid.B/2006/PN.Mkt. terdakwa memberikan keterangan telah mengakui

dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan semua keterangan yang diberikan

54 Yahya , harahap, Op. Cit. hlm. 303. 55 Ibid. hlm. 311.

71

oleh Saksi dip ersidangan. Pengertian Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam

Pasal 189 ayat (1) KUHAP:

“Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri”.

Meskipun terdakwa memberikan keterangan yang mengakui dakwaan Jaksa

Penuntut Umum dan membenarkan semua keterangan Saksi yang diajukan

dipersidangan, namun hal ini belum cukup untuk membuktikan kesalahan

terdakwa itu sendiri, hal tersebut diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP, yang

menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang sah”.

Tidak lepas dari alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

dalam persidangan, ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu

telah terpenuhinya dakwaan kesatu primair Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang mempunyai unsur-

unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Karena kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang;

3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Dengan demikian, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

kedua.

56 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 36.

Penegakan hukum dalam hal adanya kejahatan atau pelanggaran dilakukan

oleh peradilan dengan putusan hakim. Suatu proses peradilan berakhir dengan

putusan akhir (vonis). Menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP memberikan definisi

tentang putusan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini”. Selanjutnya pengertian putusan pengadilan menurut Leden Marpaung56

adalah:

“Hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”. Ada juga yang mengartikan “Putusan” atau Vonis sebagai vonis tetap (definitive), mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan”.

Mengenai syarat sahnya putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197

ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi agar hakim

sah dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Kalau ketentuan tersebut tidak

terpenuhi, kecuali pada huruf g dan i maka putusan akan batal demi hukum.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam dalam menjatuhkan

putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu

bagaimana hakim dengan rasio dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan mencari, menemukan,

57 Al. Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana, Galaxi Puspa Mega, Jakarta, 2002. hlm. 121.

73

dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku),

masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).57

Apabila hakim sudah yakin dengan keyakinannya serta berdasarkan fakta-

fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan, maka hakim dapat memutus

suatu perkara dengan putusan yang mengandung penghukuman Terdakwa, sesuai

dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang merumuskan:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari uraian diatas maka Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. yang

berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Undang-undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara

kepada terdakwa selama 9 bulan, dengan alat bukti berupa keterangan saksi,

Keterangan Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yang menimbulkan

keyakinan Hakim.

2. Putusan Nomor: 70/Pid.B/2006/PN.Mkt. Belum Memenuhi Rasa Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam

hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung

dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat

menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan

74

mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa

didapatkan secara parsial dan ,melalui upaya filosofis yang sangat sulit atau orang

dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau

filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan

keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Dalam

skripsi ini penulis akan menguraikan teori keadilan Aristoteles.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan

dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya,

dalam buku nichomachean ethnics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi

keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai

inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam

kaitannya dengan keadilan”58. Yang sangat penting dari pandangannya ialah

pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun

aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan

kesaman proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia

sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan

dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga negara

adalah sama di depan hukum.

58 Blogspot, Insanicita, Teori-Keadilan, (on line), 2012. Diunduh : http://insanicita.blogspot.com/2012/03/teori-keadilan-aristoteles.html / (15 Juli 2012)

75

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya

sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari pembedaan

ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar

keadilan. Lebih lanjut dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan

distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik,

yang kedua berlaku dalam hukum perdata dan hukum pidana59.

Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema

kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan

yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua,

yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh,

misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan

distributif menurut Aristoteles berfokus kepada distribusi, honor, kekayaan,

dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat,

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa

yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga

lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni

nilainya bagi masyarakat60.

59Scribd, Metode Penemuan Hukum, (online), 2012. Diunduh : http://www.scribd.com/doc/70490069/METODE-PENEMUAN-HUKUM / (8 Juli 2012)

60 Myleaf-Clover, Manusia dan Keadilan, (online), 2012, Diunduh : http://myleaf-clover.blogspot.com/2012/04/manusia-dan-keadilan.html / (9 Juli 2012)

76

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang

salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka

keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi

pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman

yang sepantasnya diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan

akan mengakibatkan terganggunya”kesetaraan” yang sudah map an atau telah

terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan

tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah

peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan

pembedaan antara vonis yang berdasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang

didasrkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang

berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.

Pembedaan ini jangan dicampur adukkan dengan pembedaan antara

hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat.

Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu

dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas

tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam

bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa

didapatkan dari fitrah umum manusia.

Keadilan adalah sebuah cita-cita yang menjadi arah dari kehidupan

manusia , sementara hukum adalah ciptaan manusia yang sudah sejak proses

pembentukannya menggendong ketidakadilan. Dari 2 hal berb eda tersebut

77

titik pertautannya adalah hukum dibuat untuk menegakkan keadilan walaupun

dalam penegakkannya ada ketidakadilan sebagai akibat prose hukum yang

terjadi. Hukum dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat sebagai

sarana penegakan tertib sosial, atas dasar kesepakatan bersama dengan

mengambil nilai-nilai yang berkembang di kelompoknya.

Hukum yang ideal adalah hukum yang berada dititik seimbang antara

positivisme hukum (penafsiran secara ketat dengan mengacu pada pasal-pasal

hukum) dan rasa keadilan (moralitas norma-norma yang menurut suatu

masyarakat dianggap sebagai adil). Jika keseimbangan itu terusik, maka akan

terjadi kondisi disharmoni sosial yang berakibat gesekan antar masyarakat.

Jika gesekan itu meluas, maka diperlukan kesepakatan baru untuk merubah

tatanan nilai berupa hukum,sebab hukum bukanlah sesuatu yang statis,

melainkan dinamis mengikuti perkembangan jaman, dapat ditafsirkan secara

luas serta menjangkau segala pranata kehidupan61.

Indonesia sebagai sebuah tatanan sosial juga mengalami perubahan.

Perubahan timbul akibat pesatnya teknoligi dan perkembangan masyarakat.

Perubahan itu menjadikan hukum yang dulu dianggap sudah cukup

memenuhi perasaan keadilan, kini keberadaannya di pertanyakan dan

sebagianbesar meminta untuk dirubah. Gagasan pembaharuan hukum

mengalir begitu deras, dengan diiringi tuntutan pembaharuan penegak

61 Alisafaat, Pemikiran Keadilan Plato Aristoteles dan John Rawls, (online), 2012, Diunduh :http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/ (12 Juli 2012)

78

hukum. Perubahan tatanan sosial juga menjadikansesuatu dulu yang

dianggap tidak bisa dip erbincangkan sekarang dengan mudah, dikritisi dan

dibahas semisal putusan pengadilan yang muaranya kembali pada puas

tidaknya rasa keadilan. Sebagai negara yang menganut civil law system,

hukum Indonesia menganut rancangan system yang taat pada undang-

undang dengan konskuensi para hakim di Indonesia adalah pelaksana

hukum bukan pencipta hukum, sebagaimana dalam Negara-Negara dengan

system common law.

Memang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun

2009 memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan

memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

dalam arti melakukan penemuan hukum, tetapi hal itu tidak boleh menabrak

isi dan falsafah dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Kondisi itu

menyebabkan penegakan hukum Indonesia lebih mengarah pada keadilan

procedural (berdasarkan peraturan) daripada keadilan subtantif (

berdasarkan nilai sosial). Tetapi apakah putusan hakim Indonesia tidak

mencerminkan rasa keadilan?. Sudah lazim dilakukan, hakim dalam

membuat putusan harus berpedoman pada asas hukum acara. Kesalahan atau

kelalaian dalam menerapkan hukum acara dapat menyebabkan putusan batal

demi hukum.

Dalam memutus perkara hakim harus berpedoman pada alat bukti

yang cukup, keterangan saksi, fakta di persidangan dan pertimbangan

hukum sebagai dasar pembuktian adanya tindak pidana. Menjadi soal

79

terkadang sistem pembuktian dalam persidangan menjadi begitu rumit dan

berbelit-belit, dikarenakan lemahnya jaksa dalam menyusun dakwaan

ataupun kurang sempurnanya penyidik dalam menyusun berita acara

penyidikan. Hal itu yang menyebabkan permasalahan hukum serius seperti

tindak pidana kealpaan, pembunuhan berencana atau kejahatan terencana

lain menjadi sulit untuk dibuktikan diabnding dengan kejahatan ringan.

Dengan berpandangan bahwa semua perkara masuk pengadilan harus di

hukum, menandakan asas keadilan tidak terpenuhi dan hakim telah

bertindak berat sebelah.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 26 Januari

2006, Bambang Widanto sebagai terdakwa telah secara benar tebukti telah

melakukan tindak pidana Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang, namun

putusan terhadap terdakwa Bambang Widarto masih jauh dari tuntutan yang

diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum. Apabila kita berangkat dari nilai

keadilan sebagaimana yang telah diuraikan, apakah putusan tersebut sudah

memenuhi rasa keadilan?. Mungkin keadilan secara pro sedural telah

tercapai, namun keadilan secara subtantif belum dapat tercapai. Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut masih belum memenuhi nilai-

nilai keadilan yang dituntut oleh masyarakat atau keadilan sebagaimana

masyarakat menginginkannya.

Keadilan akan menjadi ketidakadilan manakala Hakim bertindak

tidak sesuai dengan Undang-Undang, ketika berlangsung persidangan

hingga putusan dibacakan. Sikap Hakim memandang semua perkara harus

80

dihukum, justru merupakan ketidakadilan yang juga tidak memuaskan

sebagian pihak. Oleh sebab itu jalan satu-satunya untuk menilai

ketidakadilan dalam putusan Hakim adalah dengan mempelajari dengan

seksama apa yang menjadi dasar putusan tersebut, sebab putusan adalah

mahkota bagi hakim. Dengan tida berburuk sangka, semoga semua putusan

Hakim di Indonesia benar-benar didasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor:

70/Pid.B/20006/PN.Mkt. yaitu :

a) Saksi Pujan, membenarkan bahwa terdakwa dan korban minum-

minuman keras cap raja jemblong yang sudah dicampur dengan

CTM dan Fanta

b) Saksi Kuryanto, membenarkan bahwa terdakwa dan korban minum-minuman keras sehabis menonton orkes.

c) Saksi Hadi Kuswanto, membenarkan bahwa terdakwa mencampur

minuman keras cap raja jemblong dengan CTM dan Fanta sebelum

diminum korban.

d) Saksi Dr.H.Abdul Malik,MHA,MM,PhD, membenarkan bahwa di

dalam organ tubuh korban mengandung racun,

dan terpenuhinya Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua oleh

Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa, karena kealpaannya

menyebabkan matinya orang, orang yang melakukan, yang menyuruh

lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ditambah dengan keterangan

82

terdakwa yang membenarkan semua keterangan saksi dalam persidangan,

yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut masih belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena :

a) putusan terhadap terdakwa Bambang Widarto masih jauh dari

tuntutan yaitu 1 Tahun 6 Bulan, yang diajukan oleh Jaksa Penuntu

Umum.

b) Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta yang terdapat di dalam

persidangan.

B. Saran

a) Hendaknya aparat hukum terutama aparat Pengadilan khususnya hakim

harus mengetahui bahwa putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat

diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk

menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya sebab dengan

putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya

kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan

mereka betul-betul merasa mendapatkan keadilan yang diharapkan para

pencari keadilan tersebut.

b) Diharapkan kepada para penegak hukum bahwa di dalam proses

pembentukan hukum dan proses penemuan hukum agar dapat mengkaji

dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar

dapat tercapai tujuan hukum.

83

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Hamzah, Andi. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

__ _________ . 2009. Hukum Acara Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 1985. Pembahasan Permasalahan dan Pen erapan KUHAP jilid II. Jakarta: Sinar Grafika.

___________ . 1985. Pembahasan Permasalahan dan Pen erapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : .Kencana Prenada Media Group.

Marpaung, Laden. 1994. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi. Jakarta: Sinar Grafika.

Nugroho, Hibnu. 2011. Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Poernomo, Bambang. 1985. Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981. Yogyakarta: Liberty.

Poernomo, Bambang. 1993. Pola Dasar Dan Azaz Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

R.M., Suharto. 1996. Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

84

Soemitro, Rony Hanitijo. 1983. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Ke Satu. Jakarta: Ghalia Indah.

Soesilo, R. 1982. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bogor: Politeia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Inter net

Santoslolowang, Putusan dan Jenis-Jenis Putusan, (on line), 2012.

Diunduh : http://www.santoslolowang.com/hukum/putusan-dan-jenis-jenis-putusan/ (18 April 2012)

Scribd, Metode Penemuan Hukum, (online), 2012.

Diunduh : http://www.scribd.com/doc/70490069/METODE-PENEMUAN-HUKUM/ (8 Juli 2012)

Myleaf-Clover, Manusia dan Keadilan, (online), 2012.

Diunduh : http://myleaf-clover.blogspot.com/2012/04/manusia-dan-keadilan.html/ (9 Juli 2012)

Alisafaat, Pemikiran Keadilan Plato Aristoteles dan John Rawls, (online), 2012.

Diunduh : http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/ (12 Juli 2012)

Blogspot, Insanicita, Teori-Keadilan, (on line), 2012.

Diunduh : http://insanicita.blogspot.com/2012/03/teori-keadilan-aristoteles.html / (15 Juli 2012)

D. Putusan Pengadilan dan Sumber Lain Putusan Nomor : 70/Pid.B/2006/PN.MKT.

85

86

87

88

89