Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan...
2
anwar syam | Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional Copyright Anwar Syam . [email protected] http://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/31/putusan-mk-tentukan-arah-pendidikan-nasional/ Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional sumber:http ://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id= 20544:nato-restore-ties&catid=42:rokstories&Itemid=106 Menjelang sidang putusan judicial review pasal 50 ayat 3 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), tim pemohon menggelar konferensi pers, memaparkan simpulan terkait permohonan mereka ke majelis konstitusi. Pemohon menilai sekolah R/SBI yang merupakan implementasi dari Pasal 3 UU Sisdiknas harus dibubarkan. "Keterangan pihak termohon, dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di persidangan cenderung mengarahkan bahwa yang bermasalah adalah implementasinya, bukan UU Sisdiknas. Namun kami tetap berpendapat bahwa sekolah R/SBI bermasalah secara konseptual," tukas Dhita Putti Sarasvati, salah satu pemohon yang juga aktivis Ikatan Guru Indonesia (IGI), dalam keterangan pers di kantor ICW, Rabu (6/6/2012). Menurut Dhita, konsep sekolah R/SBI tidak jelas. Keterangan pemerintah yang menyebutkan bahwa sekolah R/SBI merupakan sekolah berstandar nasional ditambah pengayaan, tidak cukup menjelaskan kelebihan sekolah yang disebut-sebut berstandar internasional tersebut. Sekolah R/SBI tidak menjamin peningkatan kualitas. Konsultan pendidikan yang menangani pelatihan guru-guru dan sekolah R/SBI yang juga aktivis IGI mengatakan, tidak ada perubahan signifikan setelah sebuah sekolah berubah menjadi berstatus internasional. "Selain peningkatan fasilitas, hampir tidak ada perubahan. Bilingual? Tidak efektif karena kualitas guru-gurunya juga masih dipertanyakan," terang Itje. page 1 / 2
Transcript of Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan...
anwar syam | Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional Copyright Anwar Syam . [email protected]://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/31/putusan-mk-tentukan-arah-pendidikan-nasional/
Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional
sumber:http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20544:nato-restore-ties&catid=42:rokstories&Itemid=106
Menjelang sidang putusan judicial review pasal 50 ayat 3 yang akan digelarMahkamah Konstitusi (MK), tim pemohon menggelar konferensi pers, memaparkansimpulan terkait permohonan mereka ke majelis konstitusi. Pemohon menilaisekolah R/SBI yang merupakan implementasi dari Pasal 3 UU Sisdiknas harusdibubarkan.
"Keterangan pihak termohon, dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan danKebudayaan, di persidangan cenderung mengarahkan bahwa yang bermasalahadalah implementasinya, bukan UU Sisdiknas. Namun kami tetap berpendapatbahwa sekolah R/SBI bermasalah secara konseptual," tukas Dhita Putti Sarasvati,salah satu pemohon yang juga aktivis Ikatan Guru Indonesia (IGI), dalamketerangan pers di kantor ICW, Rabu (6/6/2012).
Menurut Dhita, konsep sekolah R/SBI tidak jelas. Keterangan pemerintah yangmenyebutkan bahwa sekolah R/SBI merupakan sekolah berstandar nasionalditambah pengayaan, tidak cukup menjelaskan kelebihan sekolah yangdisebut-sebut berstandar internasional tersebut.
Sekolah R/SBI tidak menjamin peningkatan kualitas. Konsultan pendidikan yangmenangani pelatihan guru-guru dan sekolah R/SBI yang juga aktivis IGImengatakan, tidak ada perubahan signifikan setelah sebuah sekolah berubahmenjadi berstatus internasional.
"Selain peningkatan fasilitas, hampir tidak ada perubahan. Bilingual? Tidak efektifkarena kualitas guru-gurunya juga masih dipertanyakan," terang Itje.
page 1 / 2
anwar syam | Putusan MK Tentukan Arah Pendidikan Nasional Copyright Anwar Syam . [email protected]://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/31/putusan-mk-tentukan-arah-pendidikan-nasional/
Berbagai pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas guru dinilaiItje tidak efektif karena diselenggarakan secara sporadis, tidak terstruktur jelas."Pelatihan hanya setengah hari jangan harap bisa menaikkan kemampuan gurumenjadi berstandar internasional," tukas Itje.
Pemerintah, kata Itje, tidak seharusnya mengistimewakan sekelompok orangdengan menggunakan dana rakyat yang terhimpun dalam APBD/N. Terjadipelanggaran ketika banyak siswa miskin terpaksa drop out dari sekolah, sementarapemerintah menggelontorkan banyak dana untuk sejumlah sekolah berstatusinternasional.
Putusan MK nanti menjadi penting untuk menentukan arah pendidikan nasional."Apakah pendidikan dipandang sebagai komoditas atau merupakan hak setiapwarga negara," ujar Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas.
Bambang berharap MK dapat memutuskan permohonan judicial review UUSisdiknas dengan mempertimbangkan berbagai faktor. "Apapun keputusan MKnanti, akan kami terima," tegasnya. Farodlilah
page 2 / 2
