PUBLIC HEARING...RANPERDA : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN BERBASIS ELEKTRONIK...
Transcript of PUBLIC HEARING...RANPERDA : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN BERBASIS ELEKTRONIK...
PUBLIC HEARINGRANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2020OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN GRESIK
RANPERDA :SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERKELANJUTAN BERBASIS ELEKTRONIK
“Inti dari kegiatan PUBLIC HEARING adalahmenyerap aspirasi dan pendapat Masyarakat
Kabupaten Gresik sebagai bahan masukanmateri untuk Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik”
FUNGSI LEGISLASI DPRDSalah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalahFUNGSI LEGISLASI.
FUNGSI LEGISLASI DPRD merupakan fungsi untukmembentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah.Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaanhukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan gunamelaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yangmenampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
DASAR PELAKSANAAN PUBLIC HEARING
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 96(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
6/20/2020
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018
tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Gresik
Pasal 15
ayat (2)
“Pembentukan Perda melibatkan partisipasimasyarakat untuk mendapatkan masukansecara lisan/tertulis yang dapat dilakukanmelalui kegiatan:
a. dengar pendapat umum (public hearing);
b. sosialisasi; dan/atau
c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
RANPERDA INISIATIF DPRD TAHUN 2019 Pada tahun 2020 ini, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor : KPTS/21/DPRD/XI/2019Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten GresikTahun 2020, terdapat 4 judul rancangan peraturan daerah inisiatifDPRD yang direncanakan akan dibahas pada masa sidangpembahasan Peraturan Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagaiberikut:
NO JUDUL RANPERDA PEMRAKARSA1 Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan
MasyarakatKomisi I
2 Kredit Lunak Bagi Usaha Mikro Komisi II3 Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Berkelanjutan BerbasisElektronik
Komisi III
4 Penanggulangan Penyakit Menular Komisi IV
MENGAPA KOMISI III MERASA PERLU membentuk regulasi SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN BERBASIS ELEKTRONIK? bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dandapat dipertanggungjawabkan, perlu didukungsistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasiberbasis elektronik;
bahwa perencanaan pembangunan daerah berbasiselektronik merupakan sistem informasi perencanaansebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaanyang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dan menetapkan rencana program, kegiatantahunan daerah, sebagai rujukan bersama untuk seluruhpemangku kepentingan pembangunan;
APA ITU Sistem PerencanaanPembangunan Daerah ? Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana pembangunan dalam jangkapanjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakanoleh unsur penyelenggara pemerintah daerah danmasyarakat.
Berbasis elektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi untukmempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan.
APA yang dimaksud dengan Berbasis elektronik ?
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaanpembangunan dan penganggaran daerah agar lebihtransparan, efektif, efisien dan akuntabel dalamrangka mendukung peningkatan kinerja pelayananpublik;
mewujudkan konsistensi tahapan perencanaanpembangunan dan penganggaran meliputi RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan dalam rangka pencapaiantujuan dan sasaran pembangunan daerah;
mewujudkan konsistensi keberlanjutan rencanapembangunan daerah muali dari RPJMD, RKPD danRKPD perubahan; dan
mewujudkan pemantauan dan evaluasi perencanaanpembangunan daerah
BENTUK DAN KARAKTERISTIK KREDIT LUNAK
Bentuk program adalah kredit lunak yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang berdomisili didalam wilayah Kabupaten Gresik.
Pinjaman modal atau kredit lunak tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan usaha.
Uang TERSEBUT berasal dari APBD, pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman dan hibah.
Kredit lunak dipergunakan untuk modal kerja bagi usaha mikro
Kredit lunak dilarang dipergunakan untuk investasi jangka panjang.
Kredit lunak tersebut wajib dikelola oleh pelaku usaha mikro secara bergulir (revolving fund).
Sifat kredit lunak adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu bersaing secara sehat dan memberikan keuntungan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan karakteristik kredit lunak diatur dengan Peraturan Bupati.
Ruang lingkup
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:1. Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah2. Rencana Pembangunan Daerah3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah4. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah5. Mekanisme Pengusulan Kegiatan
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAHPerencanaan pembangunan Daerah
dilakukan terhadap rencana pembangunan
Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
Rencana pembangunan Daerah terdiri atas:
1. RPJPD;
2. RPJMD; dan
3. RKPD.
Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. Renstra Perangkat Daerah; dan
2. Renja Perangkat Daerah.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan olehsatu sistem yang mengelolah data dan informasi, menyusun, memonitoring dan mengevaluasi secaraelektronik.
Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPDyang dilakukanoleh satu sistem secara elektronik melalui:
1. data berbasis elektronik/e-Database;
2. perencanaan berbasis elektronik/e-Planning;
3. monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/e-Monev; dan
4. pelaporan berbasis elektronik/e-Reporting.
Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan daerahdengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database.
Penyusunan rencanapembangunan daerah
Pemerintah daerah menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan dengantahapan:
persiapan penyusunan;
penyusunan rancangan awal;
penyusunan rancangan;
pelaksanaan Musrenbang;
perumusan rancangan akhir;
penetapan.
Penyusunan rencana pembangunan daerah harusmemperhatikan keberlanjutan rencana pembangunan daerah.
PENEKANAN KEPADA PESERTA melalui kegiatan ini mohon peserta
dapat memberikan masukan secaradalam Pembentukan KebijakanDaerah.
Menggugah Peserta agar lebih aktifdalam proses penyusunan KebijakanDaerah lebih lanjut
Mengkomunikasikan apabila adamasukan saran demi kesempurnaankebijakan
6/20/2020