Public Disclosure Authorized - World Bank ... Public Disclosure Authorized AAA12 Public Disclosure...

Click here to load reader

  • date post

    29-Sep-2020
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Public Disclosure Authorized - World Bank ... Public Disclosure Authorized AAA12 Public Disclosure...

  • AAA12

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

    P ub

    lic D

    is cl

    os ur

    e A

    ut ho

    riz ed

  • KANTOR PERWAKILAN BANK DUNIA JAKARTA

    Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II/Lantai 12

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

    Jakarta 12910

    Tel: (6221) 5299-3000

    Fax: (6221) 5299-3111

    Website: www.worldbank.or.id

    THE WORLD BANK

    1818 H Street N.W.

    Washington, D.C. 20433, U.S.A.

    Tel: (202) 458-1876

    Fax: (202) 522-1557/1560

    Email: [email protected]

    Website: www.worldbank.org

    Edisi 2006.

    Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia. Analisa, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat didalamnya tidak

    mewakili Dewan Direksi Bank Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.

    Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi lainnya yang

    tercantum pada peta yang ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasaikan pandangan Bank Dunia akan status hukum

    suatu wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas tersebut.

  • Bank Dunia | The World Bank

    East Asia and Pacifi c Region

    Membuat Pelayanan Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin di Indonesia Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan

  • Ucapan Terima Kasih

    Laporan ini disiapkan oleh sebuah tim yang terdiri dari Menno Pradhan, Vic Paqueo, Elizabeth King, (Ketua Tim

    Pokja), Deon P. Filmer, Scott E. Guggenheim dan Anne-Lise Klausen. Tim ini hendak menyampaikan adanya

    dukungan yang begitu besar yang diberikan oleh tim dari INDOPOV yang dipimpin oleh Jehan Arulpragasam.

    Sementara itu biayanya disediakan oleh pemerintah Jepang dan Inggris. Laporan ini dibuat berdasarkan

    hasil konferensi “Making Services Work for the Poor,” yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan April 2005.

    Konferensi ini disponsori secara bersama-sama oleh Menkokesra dan Bank Dunia (Kathy Macpherson).

    Laporan ini juga disusun berdasarkan makalah yang khusus ditulis untuk keperluan penyusunan laporan

    ini. Pertama, di bawah supervisi dari Stefan Nachuk, ada delapan dokumen mengenai berbagai inovasi lokal

    tentang penyediaan layanan publik. Kedua, di bawah supervisi Nilanjana Mukherjee, dilakukan penelitian

    mengenai “Suara Masyarakat Miskin” dalam penyediaan layanan publik. Terima kasih juga atas komentar

    yang diberikan oleh peninjau, Christopher Pycroft (DFID), Ariel Fiszbein, dan Lant Pritchett (catatan konsep),

    demikian juga masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Bank Dunia.

  • v Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia:

    Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan

    Prakata dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb.

    Masyarakat miskin di Indonesia tidak menerima layanan publik yang mereka butuhkan. Seringkali layanan bagi

    mereka tidak tersedia, di luar jangkauan mereka atau mutunya sangat rendah. Upaya untuk memastikan tersedianya

    tenaga terampil di puskesmas atau memastikan petani menerima informasi yang tepat dari petugas penyuluhan

    pertanian, masalah yang harus dihadapi masyarakat miskin seringkali sangat mirip. Oleh karena itu, laporan ini

    berfokus pada isu-isu antar sektor yang dapat menghambat kemajuan upaya memberikan layanan bagi masyarakat

    miskin.

    Catatan Indonesia tentang hal ini memang masih mengecewakan. Selama beberapa dekade yang telah lewat, akses

    terhadap layanan dasar mengalami kemajuan pesat, demikian juga dengan indikator pembangunan kemanusiaan.

    Namun tantangan yang dihadapi sekarang telah bergeser yaitu upaya untuk meningkatkan mutu layanan yang

    telah ada, dan menjangkau mereka yang tidak mampu menggapai akses yang telah semakin meningkat tersebut.

    Tantangan ini harus dihadapi oleh Indonesia yang semakin demokratis, yang sudah menerapkan desentralisasi.

    Kami berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, dan bagi masyarakat luas

    yang terlibat dalam penyediaan layanan tersebut di atas. Terdapat banyak contoh inovasi praktis dalam penyediaan

    layanan yang berasal dari Indonesia yang diuraikan dalam laporan ini, dan banyak dari contoh tersebut bisa dengan

    segera diterapkan oleh para praktisi untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Masalah yang lebih besar lagi adalah

    bagaimana menerjemahkan pengalaman lokal tersebut ke dalam kebijakan sektoral dan ke dalam program, untuk

    memperoleh peningkatan yang berkelanjutan dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Rekomendasi

    dalam laporan ini dapat memberikan rujukan yang bermanfaat dalam rangka menangani masalah-masalah di atas.

    Wassalamualaikum Wr. Wb.

    Aburizal Bakrie

    Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

    Republik Indonesia

  • vi

    Prakata dari Bank Dunia

    Ketika seorang anak yang sedang sakit dari keluarga miskin berobat kepuskesmas, di sana harus ada petugas

    kesehatan profesional yang akan menangani anak itu. Ketika seorang ibu hamil yang masih muda berkunjung ke

    klinik yang dikelola pemerintah untuk meminta nasihat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan

    ibu, maka ibu hamil tersebut harus ditangani oleh bidan yang terampil dan terlatih. Semua anak yang berumur

    di bawah 15 tahun harus bersekolah dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran ilmu matematika dan ilmu

    pengetahuan dasar yang memadai. Desa juga harus memiliki sistem penyediaan dan penyaluran air bersih yang

    berfungsi dengan baik.

    Pemerintah di seluruh dunia berjuang dengan keras untuk memberikan jaminan bahwa layanan dasar semacam

    ini dapat diberikan dan diterima oleh seluruh warga negara. Hal ini tidak bukan hanya merupakan pengalokasian

    anggaran yang lebih besar semata. Seluruh sumber daya untuk publik harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk

    menjamin bahwa sumber-sumber itu dapat diwujudkan menjadi pemberian layanan publik yang lebih baik.

    Indonesia tidak terkecuali dalam hal ini. Negeri ini memang telah mencapai kemajuan pesat dalam peningkatan

    layanan publik selama beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, masih ada begitu banyak bukti bahwa tidak semua

    warga dapat memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Pelaksanaan sistem desentralisasi dan demokratisasi

    telah berdampak sangat besar terhadap pengelolaan layanan publik saat ini. Lima tahun setelah pelaksanaan kedua

    hal ini, laporan ini disusun dengan mendokumentasikan sekaligus mengusulkan strategi untuk mempertahankan

    peningkatan layanan publik dalam lingkungan yang baru.

    Rekomendasi pertama dalam laporan ini adalah mendorong penggunaan perjanjian layanan, dan sejalan dengan

    perjalanan waktu, meningkatkan kewenangan penyedia layanan terhadap berbagai aspek operasional pemberian

    layanan. Dengan skenario seperti ini, satu perjanjian layanan antara pemerintah daerah dan penyedia layanan harus

    mencantumkan dan menegaskan layanan apa yang harus diberikan oleh penyedia dan sumber daya apa yang

    mereka miliki untuk memberikan layanan tersebut. Perjanjian itu harus juga menentukan standar bagi pengguna

    layanan agar mereka dapat memantau layanan yang diberikan dan mengambil tindakan yang diperlukan jika

    standar layanan yang diberikan itu mengalami penurunan.

    Rekomendasi kedua adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi pengguna layanan dan masyarakat untuk

    menyuarakan bagaimana layanan itu diberikan. Masyarakat ternyata mampu bertindak lebih efi sien terutama dalam

    membangun dan memelihara infrastruktur daerah. Mereka juga mampu mengambil peran yang lebih besar untuk

    menjamin bahwa masyarakat miskin dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan dasar. Rekomendasi

    yang ketiga adalah memperbaiki arsitektur desentralisasi. Upaya untuk meningkatkan pemberian layanan publik

    merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Kedua pemerintah ini mengeluarkan

    anggaran cukup besar untuk meningkatkan layanan publik, dan hal ini perlu dikoordinasikan untuk menjamin

    bahwa layanan itu berdampak sesuai dengan yang diharapkan. Saya sangat berharap bahwa laporan ini dapat

  • vii Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia:

    Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan

    menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang bekerja untuk meningkatkan layanan publik di Indonesia.

    Atas nama Bank Dunia, saya ucapkan selamat kepada para penulis dan seluruh mitra pemerintah atas kerja sama

    produksi yang sangat baik sehingga laporan yang sangat penting ini bisa selesai tepat pada waktunya. Kami

    juga berharap bahwa laporan ini dapat menggugah dan mendorong diskusi yang gencar dan te