A  LEADING  CATALYST  IN  FACILITATING  INDONESIA’S  INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT

PEDOMAN  PENGADAAN  BARANG  JASA

PT  Sarana  Multi  Infrastruktur  (Persero)Divisi  Umum  dan  Pengadaan

TAHUN  2018

Ruang  Lingkup  Pedoman

Jenis  Pengadaan  Barang/Jasa

Metode Pemilihan Penyedia

Jenis Pengadaan

Tata Cara Pengadaan

Perikatan Pengadaan

01

02

03

04

06

07

08

Kriteria Penunjukan Langsung05

Agenda

Prinsip  Dasar  Pengadaan

Pendahuluan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa

01

02 Prinsip Dasar Pengadaan

Para Pihak Terkait Pengadaan

Pengelolaan PenyediaBarang/Jasa

Kebijakan Pengadaan

Prinsip Dasar dan EtikaPengadaan

Penyelesaian dan Pelaporan09

Pendahuluan

Para Pihak Terkait Pengadaan

Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa

Kebijakan Pengadaan

Prinsip Dasar dan Etika Pengadaan

2

Referensi

Alur  Proses  Pengadaan

Perikatan Pengadaan

Pendahuluan

Para  Pihak Terkait di  Pengadaan

Pengelolaan Penyedia

Kebijakan Pengadaan

Prinsip dan  Etika Pengadaan

10 Penyelesaian dan  Pelaporan

3

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang untuk selanjutnya disebut “PT SMI” atau“Perseroan” adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah denganmaksud dan tujuan pendirian untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaaninfrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuanganmultilateral.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja di atas, maka Perseroan perlu untuk mengaturkegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang memadai dengan menyusun Pedoman PengadaanBarang/Jasa sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan berdasarkan padaprinsip kehati-­‐hatian dan Good Corporate Governance.

Pendahuluan

EFEKTIF

EFISIEN

KOMPETITIF ADIL  DAN  WAJAR

TRANSPARAN AKUNTABEL

Prinsip Dasar  &  Etika Pengadaan

§ Tertib dan tanggungjawab untukmencapai sasaran dan tujuanPengadaan Barang/Jasa

§ menjaga kerahasiaan DokumenPengadaan Barang/Jasa yangseharusnya dirahasiakan

§ Tidak saling mempengaruhiuntuk mencegah terjadinyapersaingan tidak sehat

§ conflict of interest§ Menghindari dan mencegahterjadinya pemborosan dankebocoran

§ Menghindari dan mencegahpenyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi

§ Tidak menerima hadiah danimbalan berkaitan denganproses Pengadaan Barang/Jasa

Etika  Pengadaan

Prinsip  Dasar  Pengadaan

4

Kebijakan Pengadaan

KebijakanPengadaan

Conflict of

Interest

Unfair Competitive Advantage

Satu PenyediaSatu

Proposal

Kerjasamaantara

Penyedia

Panel Penyedia

Joint Procurement

Value for Money

Transfer of

Knowledge

PT SMI tidak akan melakukan perikatan dengan Penyedia untukpekerjaan yang berpotensi menimbulkan COI.Penyedia harus senantiasa menghindari terjadinya pertentangankepentingan dalam memberikan jasa kepada PT SMI

PT SMI akan memastikan untuk membukainformasi-­‐informasi yang terkait langsungdengan proses penyusunan proposalsecara sama kepada semua pesertapengadaan

Satu peserta beserta seluruh afiliasinya hanyadiperbolehkan memasukan satu proposaluntuk satu proses pengadaan baik atas namasendiri ataupun sebagai anggota kemitraan

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dalamhal pengadaan melibatkan Penyedia International ataudipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman/Hibah makadapat ditambahkan dengan menggunakan Bahasa Inggris

PT SMI tidak mewajibkan peserta untuk bermitra denganpenyedia jasa dari grup tertentu namun dalam rangkamendukung kebijakan pengadaan nasional, PT SMI dapatmeminta Penyedia untuk bermitra dengan BUMN yangmempunyai kapasitas untuk pekerjaan yg spesifik

Kebijakan Panel Penyedia tidak dimaksud untuk menghindarikompetisi ataupun menyebabkan adanya monopoli oleh Penyediatertentu, namun semata-­‐mata untuk memenuhi ekspektasistakeholders atau pemberi penugasan kepada PT SMI melaluipercepatan tersedianya barang atau jasa yang dibutuhkan

Dalam rangka memperkuat kerjasama dibidang Pengadaan, PT SMI dapat melakukanPengadaan Bersama (Joint Procurement)dengan mitra kerjanya agar proses pengadaandapat menjadi lebih efektif dan efisien

Apabila diperlukan alih pengetahuan atau peningkatankapasitas kepada insan PT SMI maka harus secara tegasdicantumkan di dalam Kerangka Acuan Kerja atauspesifikasi yang menjadi persyaratan bagi Penyedia.

PT SMI mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang dibiayai darianggaran perusahaan, pendanaan multilateraltermasuk penerima manfaat fasilitas pembiayaandari PT SMI, telah mempertimbangkan VfMdalam setiap proses pengadaan yang dilakukan

PT SMI mensyaratkan seluruh Penyedia untuksenantiasa menjunjung tinggi standar etika pengadaanserta mentaati Peraturan Perundang-­‐undangan yangberlaku di Indonesia khususnya yang terkait dengan UUtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5

PEJABAT  BERWENANG  MEMUTUS  (PBM)Pejabat yang mendapatkankuasa Direksi sehingga memilikikewenangan untukmemutus/menyetujui aktivitasdan/atau transaksi

PELAKSANA  PENGADAANMemastikan bahwa prosesPengadaan Barang/Jasamemenuhi prinsip dan etikadasar Pengadaan serta tidakmelanggar ketentuan yangberlaku.

PENYEDIA  BARANG  JASAMemenuhi ketentuanperundang-­‐undangan dalammenjalankan usaha sebagaiPenyedia; Memiliki keahlian,pengalaman yang relevan, dankemampuan teknis

DIVISI  HUKUMMulai dari menyiapkan templatedraft perjanjian sampai denganmemberikan masukan lainnyayang terkait dengan aspekhukum pada PengadaanBarang/Jasa

DIVISI PENGGUNAMulai dari menyusun KAK danHPS, membantu pemberianpenjelasan teknis (Aanwijzing),sampai dengan mengevaluasidan menerima hasil pekerjaandari Penyedia Barang/Jasa

Para  Pihak  Terkait di  Pengadaan

6

Pendaftaran calon Penyedia yangdilakukan melalui media aplikasi PTSMI atau media lainnya.

Potential Supplier  List

Penerimaan calon Penyedia sebagaiDaftar Rekanan yang sesuai denganpersyaratan umum yang ditentukan.Berisi mengenai kelengkapan legalitasPenyedia dan persyaratan umumlainnya

Verified  Supplier  List

Daftar Penyedia yang dinyatakanmemiliki kemampuan dan kompetensiuntuk menerima pekerjaan ataudisebut dengan Daftar RekananMampu.

Approved  Supplier  List

D A F T A RH ITAM

idak diperkenankan mengikutiseleksi/partisipasi dalam prosesPengadaan Barang/Jasa diPerseroan selama 3 (tiga) tahunsejak tanggal ditetapkan sebagaiDaftar Hitam (blacklist)

http://vms.ptsmi.co.id/VendorPortal/Login

Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa

7

Jenis Pengadaan

Barang JasaKonsultansi

Konstruksi Jasa  Lainnya

jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidang keilmuan tertentudengan mengutamakan adanya olahpikir (brainware)

jasa non-­‐konsultasi atau jasa yangmembutuhkan peralatan, metodologikhusus, dan/atau keterampilan (skillware)dalam suatu sistem tata kelola untukmenyelesaikan pekerjaan

keseluruhan atau sebagian kegiatan yangmeliputi pembangunan, pengoperasian,pemeliharaan, pembongkaran, danpembangunan kembali suatu bangunan

benda dalam bentuk berwujudmaupun tidak berwujud, bergerakmaupun tidak bergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakanatau dimanfaatkan oleh PenggunaBarang

8

Referensi

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor PER-­‐05/MBU/2008 tentangPedoman Umum Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

1

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor PER-­‐15/MBU/2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara Nomor PER-­‐05/MBU/2008tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

2

Alur Proses  PengadaanTahapan Pengadaan

PerencanaanPengadaan  *

PermintaanPengadaan

PelaksanaanPengadaan  **

PermintaanPenawaran

Proses Evaluasi***

Klarifikasi &  Negosiasi****

PenetapanPemenang

Kick  off  Pengadaan

*Perencanaan Pengadaanmeliputi perencanaankebutuhan Barang/Jasa,anggaran biaya, danestimasi waktu pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.

**Pengadaan barang/jasadengan nilai diatas Rp 1miliar wajibmendapatkanpersetujuan prinsip dariPBM

****Mengekplorasi peluangyang lebih luas untukmeningkatkan value formoney

***Pelaksana Pengadaan/TimPengadaan dapatmeminta PenggunaBarang/Jasa untuk ikutmelakukan evaluasi teknis

10

- Barang/Jasa bersifat rutin Nilaipembelian sampai denganRp30.000.000,-­‐

- Dapat dilakukan melalui mekanismereimbursement atau bank transfer

- Barang/Jasa yang tidak masukdalam kategori PembelianLangsung & PenunjukanLangsung.

- Nilai pengadaan diatasRp5.000.000.000,-­‐

- Barang/Jasa yang tidak masuk dalamkategori Pembelian Langsung &Penunjukan Langsung.

- Nilai pengadaan di atasRp750.000.000,-­‐ sampai denganRp5.000.000.000,-­‐

- Barang/Jasa yang tidak masukdalam kategori PembelianLangsung & PenunjukanLangsung.

- nilai pengadaan sampai denganRp750.000.000,-­‐

-Mengacu kepada kriteriapenunjukan langsung.

- Penunjukan Langsung tidakmengacu kepada nilai PengadaanBarang/Jasa.

MetodePemilihanPenyedia

Barang/Jasa

Tata  Cara  Pengadaan  Barang/JasaMetode Pemilihan Penyedia

11

Kualitas1. Metode Dua Sampul atau

Metode Dua Tahap2. Barang/Jasa yang kompleks dan

menggunakan teknologi tinggi,dan sulit ditetapkan dalamkerangka acuan kerja (KAK)01

Kualitas dan Biaya Terendah1. Metode Satu Sampul atau

Metode Dua Sampul2. Sebagian besar calon Penyedia

yang diundang akan mampumelaksanakan pekerjaan dilihatdari segi teknis namun tetapmemerlukan evaluasi teknis03

Kualitas dan Biaya1. Metode Dua Sampul2. Barang/Jasa yang sifat

pekerjaannya berkaitan denganteknologi tinggi dan memerlukanevaluasi teknis yang mendalamdan/atau pekerjaan kompleks02

Biaya Terendah1. Metode Satu Sampul2. Sebagian besar calon Penyedia

yang diundang akan mampumelaksanakan pekerjaantersebut diliat dari segi teknis

04

Tata  Cara  Pengadaan  Barang/JasaMetode Evaluasi Dokumen Penawaran

12

PERJANJIAN/KONTRAK

Barang/Jasa yang ditetapkanDivisi Pengguna memilikikompleksitas dan berisiko tinggi

Barang/Jasa yang memerlukanjasa pemeliharaan danoperasional yang berkelanjutanatas permintaan dari DivisiPengguna

BUKTI  PEMBELIAN

Pengadaan Barang/Jasa yangmenggunakan metode PembelianLangsung atau bernilai sampaidengan Rp30.000.000,-­‐ (tigapuluh juta rupiah)

Secara case by case bentukperikatan melalui metodepembelian langsung dapat berupakuitansi pembayaran yangbermaterai cukup atau transfer

SURAT  PEMESANAN  (PO/SPK)

Pengadaan Barang/Jasa yangtidak memiliki salah satu kriteriapersyaratan kewajibanpenggunaan Perjanjian/Kontrakdan Kuitansi

Surat Pemesanan Barang/Jasaberupa Purchase Order (“PO”)untuk Pengadaan Barang atauSurat Perintah Kerja (“SPK”) untukPengadaan selain Barang

Perikatan Pengadaan  Barang/JasaBentuk Perikatan &  Jenis Kontrak

13

01 02 03 04

PENYELESAIAN  PENGADAAN

PEMBAYARAN MONITORING PELAPORAN

Berita Acara SerahTerima (BAST) BarangJasa

Surat PerintahMembayar (SPM)

Penyelesaian dan  Pelaporan

Laporan PengadaanBarang/Jasa yangpekerjaannya masihdalam progress danyang sudahdibayarkan/ selesai.

Melakukan monitoringprogress pemenuhanBarang/Jasa yang sesuaidengan perikatan

14

A  LEADING  CATALYST  IN  FACILITATING  INDONESIA’S  INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT

15

Terima KasihPT  Sarana Multi  Infrastruktur (Persero)Sahid Sudirman Center,  Lantai 47-­‐48Jl.  Jenderal Sudirman  No.  86Jakarta 10220,  IndonesiaTel:  (62-­‐21)  8082 5288 (hunting)Fax:  (62-­‐21)  8082 5258

Website  :  www.ptsmi.co.id/procurementEmail      :  ddkprocurement@ptsmi.co.id

procurement@ptsmi.co.id

@ptsmi ptsmi_id

PT  Sarana Multi  Infrastruktur (Persero)