PT Dwi Guna Laksana, Tbk · 2018. 4. 5. · Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I -...

Tanggal Efektif : 30 November 2017Masa Penawaran Umum : 4 - 6 Desember 2017Tanggal Penjatahan : 8 Desember 2017Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 12 Desember 2017Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 12 Desember 2017Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada BEI : 13 Desember 2017Perkiraan Periode Awal Perdagangan Waran Seri I : 13 Desember 2017Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I- Pasar Reguler & Negosiasi : 6 Desember 2022- Pasar Tunai : 9 Desember 2022Perkiraan Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 12 Juni 2018Perkiraan Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 12 Desember 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DWI GUNA LAKSANA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Dwi Guna Laksana, TbkKegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Batubara dan Jasa Pelabuhan

Berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:Jl. Gatot Subroto Raya No. 104

Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin TimurBanjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235

Telepon: +62 51 1167 75419Fax: +62 1167 75419

Kantor Cabang / Operasional:Sun Life Tower (Menara Prima 2), Lt. 18, Unit A-D

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.3

Telepon: +62 21 2988 0617Fax: +62 21 2988 0613

Website: www.dwigunalaksana.co.idEmail: [email protected]

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 35,89% (tiga puluh lima koma delapan sembilan persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham yang Ditawarkan”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp150,- seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sejumlah Rp465.000.000.000,- empat ratus enam puluh lima miliar Rupiah.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 2,80% (dua koma delapan nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 12 Desember 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp28.985.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK• PT Panin Sekuritas Tbk. • PT Phillip Sekuritas Indonesia • PT NH Korindo Sekuritas Indonesia• PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Amantara Sekuritas Indonesia • PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN KEPADA PLN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 29 September 2017 dengan surat No. 0129/OJK/DIR/DGL/IX/2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................i

DEFINISI DAN SINGKATAN ..................................................................................................................iii

RINGKASAN ........................................................................................................................................viii

I. PENAWARAN UMUM ...................................................................................................................1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ............................................11

III. PERNYATAAN UTANG ...............................................................................................................13

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..................................................................................26

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .............................................................29

VI. FAKTOR RISIKO ........................................................................................................................48

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................52

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................................................................53 A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ......................................53 1. Riwayat Singkat Perseroan ...........................................................................................53 2. Izin Usaha .....................................................................................................................59 3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ................................65 4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan .....................................................................65 5. Struktur Organisasi Perseroan ......................................................................................69 6. Tata Kelola Perseroan ...................................................................................................69 7. Sumber Daya Manusia .................................................................................................74 8. Keterangan Tentang Entitas Anak .................................................................................76 9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ............................82 10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ..............83 11. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi ...................................................................................87 12. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga ..................................................87 13. Aset Tetap Yang Dimiliki atau Dikuasai Perseroan Dan Entitas Anak ...........................93 14. Asuransi ........................................................................................................................95 15. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan ...................................................................98 16. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) ......................98

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....................98 1. Umum ...........................................................................................................................98 2. Kegiatan Usaha Perseroan ...........................................................................................99 3. Keunggulan Kompetitif ................................................................................................104 4. Strategi Usaha ............................................................................................................106 5. Persaingan Usaha ......................................................................................................106 6. Hak Kekayaan Intelektual ...........................................................................................106 7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....................................................106 8. Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) ............................................................................107

IX. EKUITAS ...................................................................................................................................108

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ..............................................................................................................110

XI. PERPAJAKAN ..........................................................................................................................111

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....................................................................................................113

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................115

ii

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ..............................................................................118

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ........................................................................................138

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...143

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................145

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .......................................................................................165

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris

dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau

lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAE : Biro Administrasi Efek.

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

BEI atau Bursa Efek : Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

DPPS : Daftar Permohonan Pemesanan Saham.

Efektif : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu:1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

iv

Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

FKP : Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Harga Penawaran : Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, yakni Rp150,- setiap saham.

Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KSEI : Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.

Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Efek Bersifat Ekuitas.

Manajer Penjatahan : Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor. IX.A.7.

Masyarakat : Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

v

Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas.

Penawaran Awal (bookbuilding)

: Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.

Penawaran Umum : Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif : Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

: Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2017.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.120 tanggal 28 September 2017 dan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.90 tanggal 23 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Peryataan Penerbitan Waran Seri I

: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.119 tanggal 28 September 2017 dan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.89 tanggal 23 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.121 tanggal 28 September 2017 dan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.91 tanggal 24 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.122 tanggal 28 September 2017 dan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.92 tanggal 24 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Peraturan IX.A.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

vi

Peraturan IX.E.1 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2 Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

POJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

POJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

POJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.7/2017 : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

POJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan : Berarti PT Dwi Guna Laksana Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang–undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Efek : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.

vii

Prospektus awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal

PKP2B : Berarti suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada UU No. 1/1967 tentang PMA serta UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan saham di BEI.

TDP : Tanda Daftar Perusahaan.

UUPM : Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

Waran Seri I : Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham.

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“DGL” : PT. Dwi Guna Laksana Tbk.“EEI” : PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk.“EBI” : PT. Energi Batubara Indonesia“TDGP” : PT. Truba Dewata Guna Prasada“UKB” : PT. Usaha Kawan Bersama“PS” : PT. Prima Samoda“SLBM” : PT. Sinergi Laksana Bara Mas“DCA” : PT. Dian Ciptamas Agung“BIB” : PT. Borneo Indobara

viii

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

• UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama “PT. Dwi Guna Laksana”, berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tertanggal 10 Nopember 1986 yang dibuat di hadapan Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H., Notaris di Surakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tertanggal 16 Mei 1987, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36 tertanggal 10 Juni 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tertanggal 1 Desember 1995 Tambahan No. 9900 tahun 1995. DGL berkedudukan di Gedung Wisma Metropolitan I, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia. Telepon : (021) 522 4403, Faksimili : (021) 522 4404.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14 Agustus 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171664 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171665 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017 (“Akta No. 48 Tahun 2017”)

• KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No.48 Tahun 2017 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DGL adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara, pengangkutan dan perdagangan batubara, kepelabuhanan dan jasa.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah perdagangan batubara dan jasa pelabuhan.

• INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

NamaPerusahaan

Kegiatan Usaha

LokasiUsaha

TahunPenyertaan

Status Operasional

%Kepemilikan

PT Truba Dewata Guna Prasada

Jasa Bongkar Muat dari dan ke Kapal

Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 2002 Operasional 99,91

PT Usaha Kawan Bersama

Pertambangan, Perdagangan, Industri dan Jasa

Kab. Banjar,Kalimantan Selatan 2005 Belum

Operasional 99,22

PT Sinergi Laksana Bara Mas

Perdagangan, Pertambangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan dan Percetakan

Jakarta Selatan 2017 Belum Operasional 99,9

ix

• KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Benny WirawansaKomisaris : Robin Wahyudi Alim UtomoKomisaris Independen : Tjipto Rijanto

DireksiDirektur Utama : Zulfian MirzaDirektur : Wim Al FatihDirektur Independen : Gandhi Parveen Kumar

• STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 3.100.000.000 Saham Biasa Atas NamaPersentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 35,89% dari Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh setelah Penawaran Umum Perdana SahamNilai Nominal : Rp100,- per sahamHarga Penawaran Saham : Rp150,- per sahamTotal Penawaran Umum Perdana : Rp465.000.000.000,-

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

• STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- setiap saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %Modal Dasar 14.200.000.000 1.420.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Energi Batubara Indonesia2. PT Dian Ciptamas Agung3. PT Prima Samoda

4.485.877.420787.086.180264.601.124

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

81,0114,21

4,78Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.537.564.724 553.756.472.400 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 8.662.435.276 866.243.527.600

x

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

KeteranganSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

JumlahSaham

Nilai Nominal (Rp100) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp100) %

Modal Dasar 14.200.000.000 1.420.000.000.000 14.200.000.000 1.420.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Energi Batubara Indonesia2. PT Dian Ciptamas Agung3. PT Prima Samoda4. Masyarakat

4.485.877.420787.086.180264.601.124

-

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

-

81,0114,21

4,78-

4.485.877.420787.086.180264.601.124

3.100.000.000

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

310.000.000.000

51,949,113,06

35,89Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.537.564.724 553.756.472.400 100,00 8.637.564.724 863.756.472.400 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 8.662.435.276 866.243.527.600 5.562.435.276 556.243.527.600

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

• PENERBITAN WARAN SERI I

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 20 : 1 (setiap pemegang 20 Saham Baru, akan memperoleh 1 Waran Seri I)

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 155.000.000 Waran Seri IHarga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp187,-Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp28.985.000.000,-

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 2,80% (dua koma delapan nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan PerseroanSetelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

danSetelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

KeteranganSebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Pelaksanaan Waran Seri IJumlahSaham


SahamNilai Nominal

(Rp100) %


4.485.877.420787.086.180264.601.124

3.100.000.000

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

310.000.000.000

51,949,113,06

35,89

4.485.877.420787.086.180264.601.124

3.255.000.000

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

325.500.000.000

51,028,953,01

37,02Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.637.564.724 863.756.472.400 100,00 8,792,564,724 879,256,472,400 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 5.562.435.276 556.243.527.600 5,407,435,276 540,743,527,600

xi

• RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 54,08% akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Truba Dewata Guna Prasada, yang selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan utang pokok kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp243.864.000.000,-. Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Truba Dewata Guna Prasada.

2. Sekitar 31,82% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Sinar Mas Multifinance sebesar Rp143.500.000.000,-. Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan.

3. Sekitar 7,65% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Dian Ciptamas Agung selaku pemegang saham Perseroan sebesar Rp34.500.000.000,-.Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan.

4. Sisanya sekitar 6,45% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, terutama digunakan untuk pengembangan usaha.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Syamsudin dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2017

31 Desember 2016 2015 2014

Aset 1.690.096.500 1.787.262.616 1.820.111.811 1.810.568.228 Liabilitas 1.301.634.044 1.394.207.872 1.281.160.593 1.088.332.281 Ekuitas 388.462.456 393.054.744 538.951.218 722.235.947

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 31 Desember

2017 2016 2016 2015 2014Pendapatan Usaha 487.652.380 565.748.404 1.030.502.639 326.722.958 239.552.787 Beban Pokok Pendapatan 393.431.859 537.434.029 986.312.571 355.236.486 205.612.811 Jumlah Rugi Komprehensif (4.592.298) (62.122.847) (145.896.474) (185.502.029) (109.562.125)

xii

RASIO KEUANGAN

Keterangan30 Juni

201731 Desember

2016 2015 2014RASIO KEUANGAN (%)Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset 0,0024 -0,0968 -0,1099 -0,0627Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Ekuitas 0,0103 -0,4402 -0,3710 -0,1573

• FAKTOR RISIKO

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak1. Risiko Ketergantungan Kepada PLN

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak1. Risiko Ketersediaan Pasokan Batubara2. Risiko Izin, Perjanjian dan Persetujuan3. Risiko Siklus Harga Batubara4. Risiko Cuaca dan Bencana Alam5. Risiko Perubahan Kualitas Batubara6. Risiko Pemenuhan Kepatuhan Standar Lingkungan

C. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan3. Risiko Pembagian Dividen

D. Risiko Umum1. Risiko Perubahan Peraturan Perundangan-Undangan Di Dalam Bidang Jasa Perdagangan

Batubara2. Risiko Berhubung Dengan Penduduk Setempat Di Wilayah Pertambangan.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

• PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

• KEBIJAKAN DIVIDEN

Mulai tahun 2025, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 35,89% (tiga puluh lima koma delapan sembilan) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp465.000.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 2,80% (dua koma delapan nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama, dimana setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 12 Desember 2022. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku, Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

PT Dwi Guna Laksana, Tbk

Kegiatan Usaha:Perdagangan Batubara dan Jasa Pelabuhan

Berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:Jl. Jend. A. Yani, Km 11.800, No. 8

Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. BanjarKalimantan Selatan, 70652

Telepon: +62 51 1167 75419Fax: +62 1167 75419

Kantor Cabang:Sun Life Tower (Menara Prima 2), Lt. 18, Unit A-D

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.3

Telepon: +62 21 2988 0617 Fax: +62 21 2988 0613

Website: www.dwigunalaksana.co.idEmail: [email protected]

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN KEPADA PLN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

2

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan terhadap:

i. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, oleh karena itu untuk selanjutnya merubah seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

ii. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal;iii. Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah

saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 35,89% (tiga puluh lima koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan); dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut;

iv. Persetujuan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public).

v. Persetujuan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa subtitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

vi. Persetujuan pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company Listing) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

vii. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; viii. Persetujuan perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/non publik

menjadi perseroan terbatas terbuka/publik; ix. Pemberian kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak untuk

memindahkannya kepada pihak lain untuk menyatakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dalam suatu akta notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham;

x. Persetujuan mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang;

3

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14 Agustus 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171664 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171665 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017. Dengan demikian, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- setiap saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %Modal Dasar 14.200.000.000 1.420.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Energi Batubara Indonesia2. PT Dian Ciptamas Agung3. PT Prima Samoda

4.485.877.420787.086.180264.601.124

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

81,0114,21

4,78Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.537.564.724 553.756.472.400 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 8.662.435.276 866.243.527.600

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

KeteranganSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

JumlahSaham


SahamNilai Nominal

(Rp100) %


4.485.877.420787.086.180264.601.124

-

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

-

81,0114,21

4,78-

4.485.877.420787.086.180264.601.124

3.100.000.000

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

310.000.000.000

51,949,113,06

35,89Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.537.564.724 553.756.472.400 100,00 8.637.564.724 863.756.472.400 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 8.662.435.276 866.243.527.600 5.562.435.276 556.243.527.600

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 119 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 12 Desember 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

4

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

KeteranganSebelum Pelaksanaan Waran Seri I Setelah Pelaksanaan Waran Seri IJumlahSaham


SahamNilai Nominal

(Rp100) %


4.485.877.420787.086.180264.601.124

3.100.000.000

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

310.000.000.000

51,949,113,06

35,89

4.485.877.420787.086.180264.601.124

3.255.000.000

448.587.742.00078.708.618.00026.460.112.400

325.500.000.000

51,028,953,01

37,02Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.637.564.724 863.756.472.400 100,00 8,792,564,724 879,256,472,400 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 5.562.435.276 556.243.527.600 5,407,435,276 540,743,527,600

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisia. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 155.000.000

(seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.

d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri Ia. Setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) Saham Baru yang namanya tercatat

dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 8 Desember 2017 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

5

C. Bentuk dan DenominasiAda 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif

pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri Ia. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri

I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2022 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri IJangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 12 Desember 2022 pada pukul 15.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri Ia. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang

Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan

Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

6

e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.

f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.

g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.

i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan.

PT BANK SINARMAS TBKCabang KFO Thamrin, Jakarta

Atas Nama: PT Dwi Guna Laksana TbkNo. Rek.: 0044239949

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri IBerikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham x AHarga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal Lama setiap saham x BHarga Nominal Baru setiap sahamA = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lamaB = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas

7

Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

Harga Pelaksanaan Baru = A x X(A + B)A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham

dividenB = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian

saham bonus atau saham dividen.X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

Harga Waran Seri I baru = (C – D) x XCC = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lamaD = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

D = (C –F)(G +1)

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak

memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri IPemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran

8

Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri IApabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri IPerseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama GunitaSinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9

Jl. MH Thamrin No.51Jakarta 10350

Telepon : (021) 3922332, Fax : (021) 3923003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil PelaksanaanSaham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagai dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

9

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasia. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi,

maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri ISetiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroana. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri

I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. PengubahanDengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

Waran Seri I.b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua)

surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlakuTunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

10

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 35,89% (tiga puluh lima koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.537.564.724 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 8.637.564.724 (delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang namun Perseroan telah melakukan kewajibannya berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dari Perseroan No. 02.16/BPT-TL/DIR/DGL/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 kepada Bupati Tanah Laut mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka PT Dian Ciptamas Agung sebagai pemegang saham lama Perseroan, tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan kecuali saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I

11

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 54,08% akan digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Truba Dewata Guna Prasada, yang selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan utang pokok kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp243.864.000.000,-. Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Truba Dewata Guna Prasada.

Tingkat Bunga Pinjaman Jatuh Tempo Penggunaan Pinjaman15% 17 Maret 2017* Modal Kerja

*Utang kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. telah lewat jatuh tempo dan tidak akan diperpanjang,dikarenakan utang tersebut akan dilunasi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

2. Sekitar 31,82% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga

kepada PT Sinar Mas Multifinance sebesar Rp143.500.000.000,-. Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan.

Tingkat Bunga Pinjaman Jatuh Tempo Penggunaan Pinjaman18% 15 Desember 2017 Modal Kerja

3. Sekitar 7,65% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT Dian Ciptamas Agung selaku pemegang saham Perseroan sebesar Rp34.500.000.000,-. Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan.

Tingkat Bunga Pinjaman Jatuh Tempo Penggunaan Pinjaman16% 15 Desember 2017 Modal Kerja

4. Sisanya sekitar 6,45% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, terutama digunakan untuk pengembangan usaha.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh kreditur, kecuali PT Dian Ciptamas Agung selaku pemegang saham Perseroan.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), maka Perseroan akan mematuhi dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tersebut.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

12

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,04% (tiga koma nol empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,00% (dua koma nol nol persen), yang terdiri dari :■ biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 1,50% (satu koma lima nol persen); ■ biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,25% (nol koma dua lima persen); ■ biaya jasa penjualan (selling fee) 0,25% (nol koma dua lima persen)

b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,69% (nol koma enam sembilan persen), yang terdiri dari :■ biaya jasa akuntan publik sekitar 0,44% (nol koma empat empat persen); ■ biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan persen); ■ biaya notaris sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen)

c. Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen);d. Biaya Advisory sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen)e. Biaya Pendaftaran kepada OJK 0,05% (nol koma nol lima persen);f. Biaya BEI sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);g. Biaya KSEI sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);h. Biaya lain-lain antara lain percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta

biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

13

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Syamsudin dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp1.301.634.044 ribu dengan perincian sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek 680.129.960Utang usaha – Pihak ketiga 345.779.155Utang usaha – Pihak berelasi 45.759.756Uang muka pelanggan 663.301Biaya yang masih harus dibayar 39.049.372Utang pajak 392.967Utang lain-lain – Pihak ketiga 30.685Utang lain-lain – Pihak berelasi 15.000.000Liabilitas keuangan lainnya – Pihak ketiga 120.000.000Liabilitas keuangan lainnya – Pihak berelasi 29.500.000

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang lain-lain – Pihak ketiga 3.456.402Utang non-usaha – Pihak berelasi 12.764.822Liabilitas imbalan pasca kerja 7.278.837Cadangan biaya reklamasi 1.828.787JUMLAH LIABILITAS 1.301.634.044

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp680.129.960 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPT Bank BRI (Persero) Tbk 436.265.960PT Bank Mayapada Internasional Tbk 243.864.000Total utang bank jangka pendek 680.129.960

PT Bank Mayapada Internasional TbkBerdasarkan akta No. 5 tanggal 7 April 2015 dari Miki Tanumiharja, SH., notaris di Jakarta, TDGP (Entitas anak) memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang dipergunakan untuk tujuan modal kerja yaitu:- Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah maksimum Rp20.000.000.000,- dengan suku

bunga 16.5% yang digunakan untuk tujuan modal kerja.- Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD I) dengan jumlah maksimum Rp140.000.000.000,- dengan

suku bunga 16.5% yang digunakan untuk tujuan modal kerja.- Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD II) dengan jumlah maksimum Rp35.856.000.000,- dengan

suku bunga 16% yang digunakan untuk tujuan modal kerja.- Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD III) dengan jumlah Rp50.000.000.000,- dengan suku bunga

16% yang digunakan untuk tujuan modal kerja.

14

Pinjaman ini dijamin dengan:- Jaminan Perusahaan dari PT Truba Dewata Guna Prasada;- Bidang-bidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut,

Kecamatan Kintap, Desa Pandansari, seluas 161.600 m2;- Jaminan fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan;- Aset Perseroan berupa mesin dan peralatan Jetty dalam bentuk Conveyor Darat dan Conveyor

Laut;- Tanah yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2995/Grogol Utara seluas 473

m2 terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, atas nama Kusno Hardjianto dengan hak pertanggungan tingkat pertama dengan nilai pembebanan sebesar Rp19.000.000.000,-;

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur dan tanpa mengikutsertakan Kreditur dalam mengambil keputusan, TDGP dan/atau Pemberi Jaminan tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:- Melakukan perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi, Komisaris serta Pemegang Saham.- Melakukan penyertaan atau investasi pada perusahaan lain.- Melakukan pembagian keuntungan/deviden.- Melakukan penggadaian saham kepada pihak lain.- Melakukan penjaminan atas Barang Jaminan kepada pihak lain.- Melakukan pembubaran dan/atau penghentian usaha.- Melakukan penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan

lain.

Jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak 17 Maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2016. Berdasarkan surat persesuaian No. 260/Pers/AOO/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, fasilitas-fasilitas kredit tersebut diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2017 dan dikenakan suku bunga 15% yang digunakan untuk tujuan modal kerja. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perjanjian masih dalam proses perpanjangan.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan surat No.770/EXT/CB-BMI/X/2017, yang menyatakan bahwa PT Bank Mayapada Internasional Tbk telah menyetujui rencana pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana PT Dwi Guna Laksana Tbk.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan surat No.891/EXT/CB-BMI/XI/2017, yang menyatakan bahwa PT Bank Mayapada Internasional Tbk telah menyetujui rencana PT Truba Dewata Guna Prasada melakukan pembagian dividen sehubungan dengan PT DGL selaku pemegang saham TDGP melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

PT BRI (PERSERO) TbkPada tanggal 10 Mei 2010, DGL (Entitas induk), memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dan memperpanjang fasilitas yang lama dari PT Bank BRI (Persero) Tbk., sehingga jumlah fasilitas kredit modal kerja maksimum sebesar Rp543.000.000.000,- dengan jangka waktu sampai dengan bulan 9 Mei 2011. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval, Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Fasilitas Bank Garansi No. 15 tanggal 8 Juni 2012 pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2013.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval, Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Fasilitas Bank Garansi No. 03 tanggal 9 Juni 2015 pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2016. Pinjaman ini dijamin aset dengan rincian sebagai berikut:

Agunan pokok:- Piutang usaha- Persediaan

Agunan tambahan:- Tanah dan jalan di Pelabuhan desa Pandansari Kintap; - Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Telukan Grogol;- Tanah lokasi stokpile dan dermaga di desa Pandansari;- Tanah dan bangunan di Jl. Dr. Wahidin Surakarta;- Sarana berupa dermaga, jembatan timbang 50 ton; - Deposito berjangka Rp20.000.000.000,-.

15

Beberapa jaminan adalah atas nama pihak-pihak berelasi.

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. R.II.243 – ADK/DKR-1/12/2016 tanggal 23 Desember 2016. PT BRI (Persero) Tbk menyampaikan putusan setuju untuk:- Perpanjangan, penurunan plafond dan penjadwalan faslilitas KMK W/A lama, semula

Rp543.000.000.000,- menjadi Rp395.000.000.000,-, yang selanjutnya disebut KMK Restrukturisasi. Berlaku 60 bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengan suku bunga 12% per tahun.

- Perpanjangan fasilitas KMK R/K sebesar Rp17.000.000.000,- dengan pengalihan sebagian plafond KMK W/A lama sebesar Rp83.000.000.000,- sehingga total plafond sebesar Rp100.000.000.000,-, yang selanjutnya disebut KMK W/A 1. Berlaku 12 bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengan suku bunga 12% per tahun.

- Pemberian fasilitas KMK W/A 2 (Baru) sebesar Rp165.000.000.000,- berlaku 12 bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengan suku bunga 12% per tahun.

- Perpanjangan fasilitas Bank garansi plafond sebesar Rp119.000.000.000,- berlaku 12 bulan sejak jatuh tempo (09 Mei 2016 sampai dengan 09 Mei 2017).

- Pemberian ijin perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT Dwi Guna Laksana.- Penghapusan denda yang muncul sejak jatuh tempo fasilitas KMK W/A dan KMK R/K tanggal 9 Mei

2016 hingga akad restrukturisasi dilaksanakan.

Berdasarkan akta perpanjangan perjanjian kredit modal kerja withdrawal with approval No. 8 tanggal 6 Februari 2017 dari notaris Dr. Tintin Surtini, SH.,MH.,MKn, memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja W/A (KMK W/A) sebesar Rp165.000.000ribu dengan jangka waktu 6 Februari 2017 sampai 6 Februari 2018. Tujuan penggunaan yaitu sebagai tambahan modal kerja dalam rangka pengadaan batubara. Berlaku 12 bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengan suku bunga 12% per tahun.

Guna menjamin hutang-hutang debitur kepada bank, pihak debitur menyerahkan jaminan kepada bank sebagai berikut:

Agunan pokok:- Piutang usaha- Persediaan

Agunan tambahan:- Tanah dan Bangunan di Pelabuhan desa Pandansari Kintap- Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Telukan Grogol Sukoharjo- Tanah lokasi stokpile dan dermaga di desa Pandansari- Tanah dan bangunan di Jl. Dr. Wahidin Surakarta- Aset tetap sebesar Rp151.620.000 ribu- Deposito berjangka Rp21.600.000 ribu

Tanah di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan seluas 776.275 m2 yang terdiri dari 3 SHGB yang merupakan Tanah PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk dan 44 SHM yang dikuasai oleh PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk, yang digunakan sebagai jaminan utang bank Perseroan, yang diperoleh dari PT Bank BRI (Persero) Tbk.

Perjanjian Kredit BRI mengenai Fasilitas Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval, fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran, dan fasilitas Bank Garansi yang ditandatangani oleh dan antara BRI selaku Kreditur dengan Perseroan selaku Debitur, mengatur hal-hal sebagai berikut:

Debitur berjanji untuk mengikat diri dengan Kreditur sampai dengan fasilitas-fasilitas kredit lunas, untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:- Fasilitas kredit harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dan ketentuan dan

syarat kredit dalam Perjanjian Kredit BRI.- Debitur wajib menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening di Kreditur sehingga mutasinya

aktif.- Debitur harus menggunakan jasa-jasa perbankan Kreditur.

16

- Debitur wajib menyerahkan laporan sebagai berikut:1. laporan keuangan tahunan yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan

Kreditur yang diserahkan kepada Kreditur paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tutup buku;

2. laporan 6 (enam) bulanan tentang posisi piutang, persediaan dan hutang usaha yang telah dilakukan penilaian oleh pihak appraisal independent yang ditunjuk oleh Kreditur;

3. laporan keuangan (neraca dan rugi/laba) home statement 3 (tiga) bulanan yang diserahkan kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir semester yang bersangkutan;

4. menyerahkan laporan/daftar penjualan, daftar piutang usaha dengan agingnya setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan

5. laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Kreditur.- Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus

dimiliki dalam rangka pelaksanaan proyek, serta kegiatan usahanya yang harus disampaikan kepada Kreditur sebelum Perjanjian Kredit BRI dan pengakuan hutang ditandatangani.

- Debitur wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit menurut Perjanjian Kredit BRI.

- Debitur harus segera memberitahu Kreditur mengenai:1. rencana dibuatnya addendum setiap perjanjian antara Debitur dan/atau PT. Cenko dan/atau

PT. IP;2. sengketa dengan pemerintah dan/atau pihak lainnya;3. tuntutan atas kerusakan yang diderita; dan4. tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor.

- Seluruh bukti asli kepemilikan agunan disimpan di Kreditur sampai kredit Debitur lunas dan Debitur wajib menyerahkan asli bukti pemilikan agunan tambahan yang dipersyaratkan kepada Kreditur atau notaris yang ditunjuk untuk kemudian dilakukan pengikatan untuk kepentingan Kreditur.

- Semua barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit BRI harus diikat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu hak tanggungan, dan atas persediaan dan piutang usaha diikat dengan akta fiducia dan didaftarkan ke lembaga fiducia, sehingga memberikan hak preferensi kepada Kreditur.

- Atas seluruh agunan yang telah diserahkan, dilakukan penilaian minimal 2 (dua) tahun sekali oleh perusahaan appraisal yang ditunjuk, dan dibebani hak tanggungan dan fidusia minimal sebesar nilai pasar wajarnya atau nilai yang dianggap meng-cover fasilitas kredit Debitur untuk kepentingan Kreditur.

- Nilai terbaru atas penilaian agunan fixed asset oleh pihak appraisal atau penilai yang ditunjuk Kreditur tidak boleh lebih rendah dari nilai sebelumnya. Jika terjadi penurunan nilai agunan maka atas penurunan nilai agunan akan menurunkan plafond fasilitas yang diberikan oleh Kreditur dalam jumlah yang sama.

- Agunan yang bersifat insurable diasuransikan dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai pasar wajarnya.

- Apabila Debitur sudah melindungi aset yang dijadikan agunan pada Kreditur dengan nilai asuransi yang cukup pada asuradur rekanan Kreditur, maka polis yang sudah ada dapat diteruskan dengan Banker’s Clause untuk dan atas nama Kreditur dengan jangka waktu menyesuaikan jangka waktu kredit di Perjanjian Kredit BRI.

- Agunan yang diserahkan dan diikat adalah merupakan agunan untuk meng-cover seluruh fasilitas kredit atas nama Debitur.

- Atas seluruh fasilitas dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang diperoleh Debitur, pemegang saham, pengurus, dan penjamin harus terjaga dalam kolektibilitas lancar sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

- Piutang yang diserahkan kepada Kreditur harus mempunyai kualitas yang baik dan tidak boleh dijaminkan di bank lain.

- Debitur, pemegang saham, pengurus, dan penjamin tidak masuk dalam negative list (black list) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- Secara berkala Kreditur akan melaksanakan pemeriksaan Iapangan minimal 12 (dua belas) bulan sekali.

- Setiap saat Debitur bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk olah Kreditur.

17

- Debt to Equity Ratio (DER) Debitur yang tercermin dalam laporan keuangan audited tahun 2011 harus mencapai maksimal 400% (empat ratus persen). Apabila peningkatan pemenuhan rasio DER dimaksud mengakibatkan perubahan Modal Dasar Debitur, maka harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila hanya menambah Modal Disetor, maka cukup dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Debitur wajib menyerahkan rencana penjualan 3 (tiga) bulanan perusahaan setiap awal triwulan.- Pencairan kredit modal kerja harus sesuai dengan rencana penjualan 3 (tiga) bulanan yang

diserahkan ke Kreditur sebelumnya dari Debitur untuk memenuhl kontrak yang dibiayai oleh Kreditur, yakni untuk pengerjaan proyek PT. Indonesia Power dan PLN atau pihak ketiga lainnya yang disetujui Kreditur.

- Secara berkala setiap 6 (enam) bulanan dilakukan stock opname persediaan batubara oleh surveyor/appraisal yang menjadi rekanan Kreditur, serta mencatat penambahan dan pengurangan stock dan membandingkan dengan buku persediaan yang ada di stockpile dan laporan tersebut diserahkan kepada Kreditur.

- Setiap 3 (tiga) bulan total baki debet Fasilitas KMK WA harus di-cover minimal sebesar 154% (seratus lima puluh empat persen) dari total persediaan dan piutang usaha Debitur.

- Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur untuk melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham dengan syarat seluruh kewajiban baik pembayaran pokok ataupun bunga kepada Kreditur lancar serta Debitur tetap menjaga ratio-ratio yang ditetapkan oleh Kreditur dalam Perjanjian Kredit BRI.

Tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin secara tertulis dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:- Pemegang saham Debitur dilarang menarik modal disetor;- Melakukan merger, akuisisi, dan melakukan Initial Public Offering (IPO)/Go Public;- Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang menjadi agunan di Kreditur kepada pihak

lain;- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada

pihak lain, kecuali yang sudah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit BRI;- Melakukan perubahan bentuk atau status badan hukum perseroan, anggaran dasar, susunan

pengurus atau pemegang saham dan komposisi permodalan;- Melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan afiliasi dalam bentuk apapun, kecuali yang

sudah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit BRI;- Memberikan piutang kepada pemegang saham;- Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang kepada Kreditur dilunasi terlebih

dahulu;- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada

perusahaan afiliasi Debitur, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar serta melakukan pembelian yang lebih mahal dan/atau melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;

- Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit BRI;

- Melakukan investasi, perluasan usaha dan/atau penjualan aset Debitur melebihi Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam Kurun waktu 1 (satu) tahun takwim;

- Melaksanakan perubahan atas rencana proyek, baik menyangkut lokasi maupun kapasitas terpasang; dan

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.

18

Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit modal kerja withdrawal with approval 2 dari BRI yang dibuat oleh dan antara Perseroan selaku Debitur dengan BRI selaku Kreditur, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Debitur berjanji dan mengikatkan diri selama hutang belum dinyatakan lunas oleh Kreditur, Debitur wajib (kecuali apabila Kreditur telah memberikan persetujuan lain secara tertulis) melakukan hal-hal sebagai berikut:- Fasilitas kredit harus digunakan oleh Debitur sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah

ditetapkan.- Debitur wajib menyerahkan seluruh asli bukti kepemilikan agunan kepada Kreditur sampai kreditnya

lunas.- Barang yang menjadi jaminan atas Perjanjian Kredit KMK WA 2 harus diikat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dengan biaya ditanggung oleh Debitur, sehingga memberikan hak preferen kepada Kreditur.

- Debitur bersedia menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening di Kreditur sehingga mutasinya aktif dan menggunakan jasa-jasa perbankan Kreditur.

- Aset yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang berasal dari Perjanjian Kredit KMK WA 2 akan diikat sebagai jaminan kredit di Kreditur dan tidak akan dijadikan jaminan pada kreditur lain.

- Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang merupakan rekanan Kreditur disertai dengan pendapat akuntan publik, dan diserahkan kepada Kreditur selambatnya-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tutup tahun buku yang bersangkutan.

- Laporan keuangan Perseroan hanya boleh diaudit oleh akuntan publik yang sama maksimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

- Laporan keuangan (neraca dan rugi/laba) home statement triwulanan, diserahkan ke Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir triwulan yang bersangkutan.

- Debitur wajib memberikan laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Kreditur.- Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus

dimiliki dalam rangka pelaksanaan proyek, serta kegiatan usahanya yang disampaikan kepada Kreditur.

- Debitur wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit KMK WA 2.

- Seluruh barang jaminan yang insurable harus diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan Kreditur, dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk meng-cover kreditnya dengan banker’s clause untuk dan atas nama Kreditur dan biaya-biaya menjadi beban Debitur.

- Jangka waktu pertanggungan asuransi adalah selama jangka waktu kredit dan wajib diperpanjang selama fasilitas kredit kepada Kreditur belum dilunasi dan biaya premi atas asuransi agunan sepenuhnya menjadi beban Debitur.

- Debitur harus segera memberitahu Kreditur dan penyelesaiannya mengenai: (i). sengketa dengan pemerintah dan/atau pihak lainnya; (ii). tuntutan atau kerusakan yang diderita; (iii). tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor; dan (iv). adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur dari Debitur atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur dan/atau penjamin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur dan/atau penjamin mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur danjatau penjamin menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.

- Penilaian kembali oleh appraisal company yang terdaftar dan merupakan rekanan Kreditur, harus dilakukan minimal sekali dalam 2 (dua) tahun, dengan biaya menjadi beban Debitur.

- Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap keadaan perusahaan termasuk administrasi keuangan (cash flow monitoring), maupun kondisi fisik proyek dan lain-lain oleh Kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kreditur.

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:- Melakukan tindakan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, go public.- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau

menjaminkan kekayaan perusahaan yang dibiayai Kreditur kepada pihak lain.- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan/atau perubahan pemilikan

saham, dan komposisi permodalan.- Melakukan penyertaan ke perusahaan lain.- Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang kepada Kreditur

dilunasi terlebih dahulu.

19

- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.- Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali

sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.- Melakukan investasi, pembelian aset dan/atau penjualan aset perusahaan melebihi

Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perpanjangan atas fasilitas pinjaman yang doperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. masih dalam proses berdasarkan surat nomor B1137-BKO/KMS/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan surat No.R.II./29-OKD/DKR-1/09/2017 pada tanggal 29 September 2017, yang menyatakan bahwa PT Bank BRI Tbk (Persero) telah menyetujui rencana pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana PT Dwi Guna Laksana Tbk.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis, berdasarkan surat No.R.II./50-OKD/DKR-1/11/2017 tanggal 1 November 2017, yang menyatakan PT Bank BRI Tbk (Persero) telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:i. Menyetujui melakukan perubahan anggaran dasar, menggubah susunan pengurus, dan/atau

perubahan kepemilikan saham pengendali, dan komposisi permodalanii. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi

terlebih dahuluiii. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali

sebagai tambahan modal disetor perusahaan.iv. Pemberian ijin penggunaan dana IPO untuk pembayaran hutang kepada pemegang saham

Perseroan, yaitu PT Dian Ciptamas Agung.

PT DGL wajib melaporkan kepada PT BRI selambat-lambatnya 30 hari setelah:- Melakukan perubahan anggaran dasar, mengubah susunan pengurus, dan/atau perubahan

kepemilikan saham pengendali, dan komposisi permodalan- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi

terlebih dahulu- Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali

sebagai tambahan modal disetor perusahaan.

2. UTANG USAHA

Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp391.538.911ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPihak KetigaPT Borneo Indobara 278.503.221CV Samijaya 27.078.848PT Pelayaran Rusianto Bersaudara 15.334.708PT Pelayaran Kartika Samudera Adijaya 6.531.166PT Trans Power Marine Tbk. 5.821.606PT Trans Jaya Perkasa 4.771.441PT Daya Guna Laksana 4.333.376PT Pancaran Samudera Transport 1.217.859PT Multi Guna Laksana 630.000Lain-lain (dibawah Rp500.000.000,-) 1.556.930Total utang usaha – pihak ketiga 345.779.155

Pihak BerelasiPT Trans Lintas Segara 45.759.756Total utang usaha – pihak berelasi 45.759.756Total Utang Usaha 391.538.911

Tidak terdapat jaminan atas utang usaha diatas.

20

Analisa umur utang usaha dihitung dari tanggal faktur adalah sebagai berikut: (dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014Jatuh tempo 1-30 hari 66.952.804 39.215.497 45.561.319 13.653.317Jatuh tempo 31-60 hari 83.541.585 93.520.912 79.376.054 42.082Jatuh tempo 61-90 hari 13.261.492 95.025.946 20.101.327 2.519.394Jatuh tempo ≥91 hari 227.783.030 212.936.846 121.301.924 93.328.761Total 391.538.911 440.699.201 266.340.624 109.543.554

Posisi utang usaha sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPihak Ketiga

PT Borneo Indobara 262.906.090,-CV Samijaya 27.065.882,-PT Pelayaran Rusianto Bersaudara 14.618.411,-PT Pelayaran Kartika Samudera Adijaya 8.905.403,-PT Trans Power Marine Tbk. 886.613,-PT Trans Jaya Perkasa 4.771.440,-PT Daya Guna Laksana 4.333.376,-PT Pancaran Samudera Transport 4.338.760,-PT Multi Guna Laksana 630.000,-Lain Lain Dibawah 500 Juta 2.290.224,-

Total utang usaha – pihak ketiga 330.746.199,-

Pihak BerelasiPT Trans Lintas SegaraPT. Korporindo Guna Bara

45.759.756,-46.000.000,-

Total utang usaha – pihak berelasi 91.759.756,-Total Utang Usaha 422.505.955,-

3. UANG MUKA PELANGGAN

Saldo uang muka pelanggan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp663.301 ribu yang merupakan uang muka penjualan batubara dan jasa loading dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPT Barito Inti Perdana 17.402Lainnya (dibawah Rp500.000.000,-) 645.899Total Utang Lain lain 663.301

4. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp39.049.372 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahBunga pinjaman bank 20.220.464Bunga Leasing dan pinjaman 14.324.222Biaya Profesional 3.837.250Biaya Provisi 625.000Jamsostek 42.436Total biaya yang masih harus dibayar 39.049.372

21

Pada tanggal 30 Juni 2017, akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar oleh Group kepada:- PT Bank Mayapada International Tbk atas biaya bunga utang bank sebesar Rp20.220.464ribu;- PT Sinarmas Multifinance atas biaya bunga sebesar Rp11.820.000ribu dan biaya provisi sebesar

Rp625.000 ribu;- PT Dian Ciptamas Agung atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp2.504.222ribu.

5. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp392.967 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPPh 15 45.626PPh 21 253.629PPh 23 359PPh 4 (2) 9.534PPN Keluaran 83.819Total utang pajak 392.967

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assesment).

6. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Saldo utang lain-lain – pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp30.685 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahUtang Karyawan 30.685Total utang lain-lain – pihak ketiga 30.685

Dana tersebut merupakan dana yang digunakan oleh karyawan untuk kegiatan operasional Perseroan dan tidak terdapat syarat dan pembatasan maupun bunga serta jangka waktu atas pinjaman tersebut.

7. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI

Saldo utang lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp15.000.000ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPT Korporindo Guna Bara 15.000.000Total utang lain-lain – pihak berelasi 15.000.000

Utang lain-lain pihak berelasi merupakan utang PT Truba Dewata Guna Prasada (Entitas Anak) kepada PT Korporindo Guna Bara atas pinjaman dana untuk pembayaran hutang berelasi kepada PT Dwi Guna Laksana Tbk.

8. LIABILITAS KEUANGAN LAINNYA – PIHAK KETIGA

Saldo liabilitas keuangan lainnya – pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp120.000.000 ribu dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPT Sinar Mas Multifinance 120.000.000Total utang lain-lain – pihak berelasi 120.000.000

22

Berdasarkan Surat Permohonan Fasilitas anjak piutang antara PT Sinarmas Multifinance dengan PT Dwi Guna Laksana (Entitas induk) No. 1158/SMMF-OPR/XII/2016, PT Sinarmas Multifinance memberikan anjak piutang untuk tujuan penggunaan modal kerja dengan nilai plafond sebesar Rp125.000.000 ribu. Jangka waktu fasilitas tersebut selama 1 tahun sejak 15 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2017 dengan tingkat diskonto 18% efektif per tahun.

9. LIABILITAS KEUANGAN LAINNYA – PIHAK BERELASI

Saldo liabilitas keuangan lainnya – pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp29.500.000 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPT Dian Ciptamas Agung 29.500.000Total liabilitas keuangan lainnya – pihak berelasi 29.500.000

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara PT Dian Cipta Mas Agung dengan PT Dwi Guna Laksana, PT Dian Ciptamas Agung memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan dengan plafond pinjaman sebesar Rp50.000.000 ribu Jangka waktu fasilitas pinjaman ditetapkan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun.

Penggunaan dana atas pinjaman yang diperoleh dari PT Dian Ciptamas Agung adalah untuk modal kerja Perseroan.

10. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA

Saldo utang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp3.456.402 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahPengembangan proyek

Operasional 3.456.402Total utang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga 3.456.402

11. UTANG NON-USAHA – PIHAK BERELASI

Saldo utang non-usaha – pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp12.764.822 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)Keterangan JumlahNilai Perolehan

Saldo awal 14.267.086Penambahan (pengurangan) (2.253)

Saldo Akhir 14.264.833Provisi atas perolehan liabilitas keuangan diamortisasi (1.500.011)Nilai Wajar 12.764.822

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 6 Januari 2010 dan Adendum Surat Pengakuan Utang tanggal 4 Oktober 2012, Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga dari Tn. Andri Cahyadi yang akan jatuh tempo dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari 2010.

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 19 November 2014, Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga dari Tn. Andri Cahyadi yang akan jatuh tempo dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 19 November 2014.

Dengan diterbitkannya Surat Pengakuan Utang tanggal 19 November 2014, maka Surat Pengakuan Utang tanggal 6 Januari 2010 dan addendum Surat Pengakuan Utang tanggal 4 Oktober 2012 dan addendum II SPH tanggal 29 November 2012 sepakat untuk dinyatakan berakhir.

23

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 31 Desember 2014, PT Truba Dewata Guna Prasada (Entitas anak) memperoleh tambahan pinjaman tanpa bunga dari Tn. Andri Cahyadi sebesar Rp14.000.000 ribu yang akan jatuh tempo dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 31 Desember 2014.

Penggunaan dana atas pinjaman yang diperoleh dipergunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga atas utang Bank Mayapada pada Entitas Anak, yaitu PT Truba Guna Dewata Prasada.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, nilai wajar (present value) utang non-usaha – pihak berelasi masing-masing sebesar Rp12.764.822 ribu, Rp12.289.835 ribu, Rp11.549.414 ribu dan Rp10.733.452 ribu.

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibentuk atas liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang dilakukan oleh Aktuaris Independen pada tanggal 30 Juni 2017 dilakukan oleh PT Quattro Asia Consulting, dengan laporan tanggal 25 Agustus 2017.

Perusahaan mempunyai 69 karyawan tetap dan Entitas Anak mempunyai 17 karyawan tetap yang berhak atas liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2017.

Asumsi-asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan 30 Juni 2017Tingkat diskonto 7,56%Tingkat kenaikan gaji 8,00%Tabel mortalita TMI III 2011Usia pensiun normal 55 tahun

Rincian liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:


Keterangan JumlahNilai kini kewajiban imbalan pasti 7.278.837

Berikut adalah rincian beban imbalan kerja jangka panjang dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yaitu:

(dalam ribuan Rupiah)Laba rugi JumlahBeban jasa kini 320.767Beban bunga 162.968Kewajiban kini peserta pindahan 2.527.518Total 3.011.253

Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahNilai kini liabilitas awal tahun 3.937.562

Beban jasa kini 320.767Beban bunga 162.969Kewajiban kini peserta pindahan 2.527.518Pembayaran manfaat (390.223)

(Keuntungan) Kerugian aktuaria 720.244Nilai kini liabilitas imbalan pasti akhir tahun 7.278.837

24

Rekonsiliasi nilai keuntungan (kerugian) aktuaria pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)Keterangan JumlahSaldo awal 1.200.218Keuntungan (kerugian) aktuaria setelah pajak – entitas induk (540.072)Saldo akhir 660.146

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2017 sebagai berikut:

Tingkat diskonto1% Kenaikan 1% Penurunan

Tingkat sensitivitas 8,56% 6,56%Dampak kewajiban manfaat pasti 6.231.310 7.249.252

13. CADANGAN BIAYA REKLAMASI

Sesuai dengan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 18/2008 yang menetapkan bahwa Perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupan tambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, asuransi, atau accounting reserve yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Pada tanggal 30 Juni 2017 Grup telah menghitung jaminan reklamasi berupa accounting reserve masing-masing sebesar Rp1.828.787ribu.

14. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

15. LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI

Berikut ini adalah liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi:(dalam ribuan Rupiah)

No. Liabilitas Nominal1 PT. Borneo Indobara 119.819.650,-2 CV. Samijaya 27.078.848,-3 PT. Kartika Samudera Adijaya 6.531.1664 PT. Trans Power Marine Tbk 5.821.6065 PT. Trans Jaya Perkasa 4.771.4416 PT. Daya Guna Laksana 4.333.3767 PT. Pancaran Samudera Transport 1.217.8598 PT. Multi Guna Laksana 630.0009 PT. Trans Lintas Segara 45.759.75610 PT. Sinar Multifinance (Bunga) 11.820.00011 PT. Dian Cipta Mas Agung (Bunga) 2.504.22212 Biaya Profesional 3.837.25013 Bank BRI (BG) 119.000.00014 Bank Mayapada Internasional Tbk (pokok) 243.864.00015 Bank Mayapada Internasional Tbk (bunga) 20.220.46416 Utang Usaha dibawah Satu Milyar 1.556.930

Alasan liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi adalah dikarenakan arus kas Perseroan belum memadai untuk melunasi liabilitas tersebut. Utang Perseroan kepada PT Sinar Mas Multifinance, PT Dian Cipta Mas Agung, PT Bank BRI (Persero) Tbk, dan PT Bank Mayapada International Tbk akan dilunasi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan utang Perseroan kepada PT Borneo Indobara, CV Samijaya, PT. Kartika Samudera Adijaya, PT. Trans Power Marine Tbk, PT Trans Jaya Perkasa, PT Daya Guna Laksana, PT. Pancaran Samudera Transport, PT Multi Guna Laksana, dan PT Trans Lintas Segara merupakan utang usaha yang timbul akibat kegiatan

25

usaha Perseroan baik untuk pembelian batubara, pembangunan pelabuhan dan biaya pengangkutan batubara. Utang usaha tersebut akan dilunasi setelah adanya pembayaran dari PLN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

26

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Syamsudin dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN



2017 2016 2015 2014 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 23.640.970 34.183.017 30.949.363 926.808 Piutang Usaha Pihak Ketiga 383.617.831 401.612.408 277.741.341 263.533.466 Pihak Berelasi - - 28.102.628 32.756.648 Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga 51.816.093 52.193.956 56.663.100 56.035.567 Pihak Berelasi 52.071.536 127.316.211 149.095.399 227.227.364 Persediaan 411.528.763 307.711.678 382.500.598 322.209.181 Pajak Dibayar Dimuka 14.384.147 10.308.836 - - Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka 237.601.623 301.229.425 351.900.391 350.365.477 JUMLAH ASET LANCAR 1.174.660.963 1.234.555.531 1.276.952.820 1.253.054.511 ASET TIDAK LANCAR Uang Muka Proyek 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 Aset Tetap 47.526.969 83.984.999 95.464.112 124.318.342 Aset Eksplorasi dan Evaluasi 12.769.785 13.458.693 18.701.845 18.394.236 Aset Pajak Tangguhan 37.386.174 45.263.393 18.432.844 4.240.949 Aset Lain-Lain 27.752.609 20.000.000 20.560.190 20.560.190 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 515.435.537 552.707.085 543.158.991 557.513.717 JUMLAH ASET 1.690.096.500 1.787.262.616 1.820.111.811 1.810.568.228 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek 680.129.960 710.827.850 789.692.913 805.764.000 Utang Usaha Pihak Ketiga 345.779.155 372.612.384 201.564.554 62.042.332 Pihak Berelasi 45.759.756 68.086.817 64.776.070 47.501.222 Uang Muka Pelanggan 663.301 663.301 3.691.908 4.509.414 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 39.049.372 10.344.140 1.885.783 4.536.704 Utang Pajak 392.967 291.798 - - Utang Bank - - - 16.433.667 Utang Sewa Pembiayaan - - 93.106 93.106 Utang Lain-Lain Pihak Ketiga 30.685 31.933 31.393 - Pihak Berelasi 15.000.000 - 137.166.332 35.000 Liabilitas Keuangan Lainnya Pihak Ketiga 120.000.000 120.000.000 - - Pihak Berelasi 29.500.000 29.500.000 - - JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 1.276.305.196 1.312.358.223 1.198.902.059 940.915.445

27



2017 2016 2015 2014 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Bank Jangka Panjang - - - 11.648.793 Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga 3.456.402 63.793.465 65.547.108 119.229.835 Utang Non-Usaha - Pihak Berelasi 12.764.822 12.289.835 11.549.414 10.733.452 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 7.278.837 3.937.562 3.139.017 3.168.766 Liabilitas Pajak Tangguhan - - 194.208 807.203 Cadangan Biaya Reklamasi 1.828.787 1.828.787 1.828.787 1.828.787 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 25.328.848 81.849.649 82.258.534 147.416.836 JUMLAH LIABILITAS 1.301.634.044 1.394.207.872 1.281.160.593 1.088.332.281 EKUITAS Modal saham 553.756.472 553.756.472 553.756.472 553.756.472 Tambahan modal disetor 197.924.076 197.924.076 197.924.076 195.706.776 Saldo Rugi (364.519.971) (360.490.683) (214.555.369) (29.341.749) Komponen Ekuitas Lainnya 660.146 1.200.218 1.118.142 1.368.552

387.820.723 392.390.083 538.243.321 721.490.051 Kepentingan non-pengendali 641.733 664.661 707.897 745.896 JUMLAH EKUITAS 388.462.456 393.054.744 538.951.218 722.235.947 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.690.096.500 1.787.262.616 1.820.111.811 1.810.568.228

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN



2017 2016 2016 2015 2014Pendapatan Usaha 487.652.380 565.748.404 1.030.502.639 326.722.958 239.552.787 Beban Pokok Pendapatan 393.431.859 537.434.029 986.312.571 355.236.486 205.612.811 Laba (Rugi) Bruto 94.220.521 28.314.375 44.190.068 (28.513.528) 33.939.976 Pendapatan Bunga 683.395 889.640 1.806.881 1.643.631 1.573.462 Beban Penjualan dan Operasional (3.666.979) (548.270) (1.162.714) (634.945) (26.984.055)Beban Umum dan Administrasi (27.511.581) (43.671.574) (92.423.752) (67.816.776) (33.894.412)Beban Bunga dan Keuangan Lainnya (62.000.640) (54.974.190) (106.290.956) (111.687.581) (91.828.419)Beban Administrasi Bank (2.119.571) (441.820) (1.002.409) (297.757) (378.418)Amortisasi Dampak Pendiskontoan Utang Non-usaha Pihak Berelasi (474.988) (440.211) (880.422) (815.961) 3.671.381

Rugi Selisih Kurs - bersih - - - (2.954) - Pendapatan (Beban) Lainnya - bersih 4.875.008 (2.134.476) (17.267.284) 8.152.942 315.661 Jumlah Pendapatan (Beban) (90.215.356) (101.320.901) (217.220.656) (171.459.401) (147.524.800)Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 4.005.165 (73.006.526) (173.030.588) (199.972.929) (113.584.824)Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Kini - - - - - Tangguhan (8.057.280) 10.960.687 27.052.097 14.721.392 3.050.876 Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (8.057.280) 10.960.687 27.052.097 14.721.392 3.050.876 Rugi Bersih Periode Berjalan (4.052.115) (62.045.839) (145.978.491) (185.251.537) (110.533.948)Penghasilan Komprehensif Lain

Pos-PosYangTidakAkanDireklasifikasiKeLaba Rugi

Keuntungan (Kerugian) Aktuaria (720.244) (102.677) 109.357 (333.990) 1.295.764 Pajak Penghasilan 180.061 25.669 (27.340) 83.498 (323.941)Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain (540.183) (77.008) 82.017 (250.492) 971.823 Jumlah Rugi Komprehensif (4.592.298) (62.122.847) (145.896.474) (185.502.029) (109.562.125)Rugi Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk (4.029.288) (62.025.126) (145.935.314) (185.213.620) (110.516.758) Kepentingan Non-Pengendali (22.827) (20.713) (43.177) (37.917) (17.190)Rugi Bersih (4.052.115) (62.045.839) (145.978.491) (185.251.537) (110.533.948)Jumlah Rugi Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk (4.569.360) (62.102.044) (145.853.238) (185.464.030) (109.545.324) Kepentingan Non-Pengendali (22.938) (20.803) (43.236) (37.999) (16.801)Rugi Bersih Komprehensif (4.592.298) (62.122.847) (145.896.474) (185.502.029) (109.562.125)Rugi per Saham Dasar dan Dilusian (nilai penuh) (0,73) (11,20) (26,35) (33,45) (19,96)

28

RASIO KEUANGAN

Keterangan 30 Juni2017

31 Desember 2016 2015 2014

RASIO KEUANGAN (%)Aset Lancar / Liabilitas Lancar 0,9204 0,9407 1,0651 1,3317Aset Tidak Lancar / Liabilitas Tidak Lancar 20,3497 6,7527 6,6031 3,7819Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas 1,2984 1,2819 1,4207 1,6636Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,7702 0,7801 0,7039 0,6011Jumlah Liabilitas / Ekuitas 3,3507 3,5471 2,3771 1,5069Laba / Jumlah Aset 0,0024 -0,0968 -0,1099 -0,0627Laba / Ekuitas 0,0103 -0,4402 -0,3710 -0,1573

RASIO PERTUMBUHAN (%)Pertumbuhan Pendapatan (0,1380) 2,1541 0,3639 (0,4360)Pertumbuhan Beban Operasional 0,2949 (0,3672) 0,1244 0,5656Pertumbuhan Laba Kotor 2,3277 2,5498 (1,8401) (0,6563)Pertumbuhan Laba Bersih 1,0653 1,7880 (2,6760) (5,6283)Pertumbuhan Aset (0,0544) (0,0180) 0,0053 (0,0043)Pertumbuhan Liabilitas (0,0664) 0,0882 0,1772 0,0956Pertumbuhan Ekuitas (0,0117) (0,2707) (0,2538) (0,1246)

RASIO USAHA (%)Laba (Rugi) Kotor / Penjualan Bersih 0,1932 0,0429 (0,0873) 0,1417Laba(Rugi) Usaha / Penjualan Bersih 0,1293 (0,0479) (0,2968) (0,1125)Laba (Rugi) Bersih / Penjualan Bersih (0,0083) (0,1417) (0,5670) (0,4614)Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas 0,1623 (0,1257) (0,1799) (0,0373)Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (0,0104) (0,3714) (0,3437) (0,1530)Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aset 0,0373 (0,0276) (0,0533) (0,0149)Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aset (0,0024) (0,0817) (0,1018) (0,0610)

Pada awal pengambilan fasilitas kredit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengatur Perseroan untuk memiliki Debt to Equity Ratio (DER) yang tercermin dalam laporan keuangan audited tahun 2011 maksimal 400% (empat ratus persen). Apabila peningkatan pemenuhan rasio DER dimaksud mengakibatkan perubahan Modal Dasar Perseroan, maka harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila hanya menambah Modal Disetor, maka cukup dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Namun, tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan secara berkala atas fasilitas kredit yang diperoleh.

29

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB, yang ditandatangani oleh Syamsudin dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA.

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan batubara dan jasa pelabuhan. Kegiatan usaha perdagangan batubara Perseroan dilakukan melalui Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) antara Perseroan dan PT Borneo Indobara dengan PT PLN, sedangkan kegiatan usaha jasa pelabuhan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan yaitu TDGP .

Perseroan melakukan kegiatan operasinya secara komersial sejak tahun 2012 sebagai salah satu pengembang pemasok batubara kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar ± 157.000 M/T per bulan. Perseroan memiliki kontrak penjualan batubara dengan PLN dimulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2032.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara, pengangkutan dan penjualan batubara, kepelabuhanan dan jasa.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Produksi dan Cadangan Batubara Indonesia

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6.100 cal/gram. Dengan jumlah cadangan batubara yang cukup besar di Indonesia, maka hal tersebut berdampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan batubara.

b. Volatilitas Dalam Harga Penjualan Batubara Internasional dan Domestik

Harga batubara cenderung memiliki siklus dan berfluktuasi secara signifikan. Sebagai produk komoditas, harga batubara dunia pada prinsipnya tergantung kepada dinamika permintaan dan penawaran di pasar ekspor batubara dunia. Pasar tersebut sangat kompetitif dan sensitive terhadap perubahan hasil produksi pertambangan (termasuk pembukaan atau penutupan tambang, penemuan cadangan baru, dan ekspansi usaha dipertambangan yang ada saat ini), gangguan atas distribusi batubara (termasuk karena kondisi cuaca), permintaan batubara dari pengguna akhir (seperti pembangkit listrik dan industri), dan kondisi perekonomian global.

30

Untuk penjualan batubara ke PLN, Perseroan telah memiliki kontrak jangka panjang dengan harga tertentu untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan harga batubara. Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara ke PLN dimana kenaikan atau penurunan harga akan di evaluasi secara berkala oleh PLN. Sedangkan untuk volume atau jumlah barang yang dijual dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti penurunan volume atau jumlah barang yang dijual pada musim hujan.

Dampak atas perubahan harga batubara terhadap penjualan serta laba operasi Perseroan sangat siginifikan. Hal ini tercermin dengan seiring naiknya harga batubara, meningkat pula penjualan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak berdampak pada pendapatan bersih Perseroan dikarenakan beban yang fluktuatif disetiap tahunnya. Berikut ini adalah harga batubara serta penjualan, Laba Operasi serta pendapatan bersih Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:


Keterangan 2015 20162017

Q1 Q2 Q3Harga Batubara/MT 418 402 618 598 610Penjualan 326.722.958 1.030.502.639 140.538.105 487.652.380 610.861.521Laba Operasi (28.513.528) 44.190.068 (35.633.680) 94.220.521 43.111.991Pendapatan Bersih (199.972.929) (173.030.588) (73.950.109) 4.005.135 (83.406.039)

c. Gangguan Produksi dan Musiman

Kinerja Perseroan mungkin berfluktuasi karena beberapa faktor, termasuk target volume produksi yang berubah dan kejadian-kejadian yang mengganggu aktivitas operasional, dan faktor musiman. Target volume produksi dan volume produksi aktual dapat berubah-ubah setiap kuartalnya, seperti halnya dalam tahunan, khususnya disebabkan faktor musiman seperti cuaca.

Kalimantan, tempat seluruh kegiatan pertambangan Perseroan dilakukan, mengalami periode curah hujan tinggi yang umunya terjadi selama bulan Oktober sampai April. Selama periode ini, tambang-tambang umumnya mengalami hujan deras dan terkadang banjir, yang mempengaruhi operasional tambang dengan adanya peningkatan lama siklus truk, berkurangnya efisiensi peralatan dan melambatnya aktivitas pertambangan, produksi, pemrosesan, dan transportasi karena kondisi kerja yang kurang aman dan karena mempertimbangkan standar kesehatan dan keamanan.

Untuk menjaga kelangsungan pasokan batubara, Perseroan melakukan kerjasama strategis jangka panjang dengan produsen batubara yang memiliki spesifikasi serta jumlah cadangan yang memadai.

d. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang mempengaruhi operasi pertambangan. Kebijakan Pemerintah Indonesia (termasuk kebijakan pemerintah daerah) yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha termasuk juga di dalamnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan batubara, pajak dan lingkungan.

e. Volatilitas suku bunga

Perseroan bergantung kepada perubahan suku bunga sehubungan dengan fasilitas kredit yang dimiliki. Perseroanberkeyakinan bahwa saat ini belum perlu dilakukan lindung nilai atas suku bunga pinjaman Perseroan saat ini. Kebijakan ini dapat berubah apabila diperlukan untuk menyesuaikan kondisi pasar yang ada.

f. Persaingan Usaha

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, mendapatkan kontrak terbanyak untuk Low Rank Calorie dari PT PLN (Persero) yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

31

Pesaing Perseroan sesama Pemasok PLN seperti PT. Oktasan Baruna, PT. Titan Infra Energi, PT. Kasih Ondustri Indonesia, PT. Rizki Anugrah Pratama, PT. Bukit Asam, Arutmin Indonesia, dan PT. Hanson Energi, sudah mempunyai kuota tersendiri yang akan ditentukan pada saat rapat koordinasi PLN yang dilakukan setiap bulannya sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan penjualan.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017, serta peraturan-peraturan mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Prinsip Konsolidasian dan Kombinasi Bisnis

Prinsip Konsolidasian

Grup menerapkan PSAK No. 65 (Revisi 2014), “Laporan Keuangan Konsolidasian”, kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

i. rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali (“KNP”);ii. kehilangan pengendalian pada entitas anak;iii. perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;iv. hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; danv. konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK No. 65 (Revisi 2014) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1c. yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas-entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

• menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;• menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP; • menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;• mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima • Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya; • Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan

laba rugi; dan mereklasifikasikan bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

32

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepemilikan Grup dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar padatanggal akuisisi dan jumalah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dimasukkan ke dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup menentukan dan mengklasifikasikan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan di dalam laba rugi.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur berdasarkan harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui di dalam laba rugi. Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut. Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dilepas, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepas tersebut diukur berdasarkan nilai relative operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali yang merupakan selisih jumlah imbalan yang dialihkan atau diterima dengan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi atau pelepasan bisnis antar entitas sepengendali dicatat sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor”.

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

33

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, menggunakan metode disposal dan mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

4. Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

a. Pendapatan

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri atas penjualan batubara dan jasa pelabuhan. Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.


Keterangan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2016 2015 2014Penjualan Batubara 485.482.692 564.102.356 1.028.856.591 293.429.203 203.571.473Jasa pelabuhan dan lainnya 2.169.688 1.646.048 1.646.048 33.293.755 35.981.314Total Penjualan 487.652.380 565.748.404 1.030.502.639 326.722.958 239.552.787

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara ke PLN dimana kenaikan atau penurunan harga akan di evaluasi secara berkala oleh PLN. Sedangkan untuk volume atau jumlah barang yang dijual dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti penurunan volume atau jumlah barang yang dijual pada musim hujan.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok penjualan terutama terdiri dari:• Beban persediaan batubara• Beban tidak langsung

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban pokok pendapatan untuk periode yang disajikan:

(dalam ribuan Rupiah)30 Juni 31 Desember

2017 % 2016 % 2016 % 2015 % 2014 %Persediaan BatubaraSaldo awal tahun 316.365.730 424.827.631 424.827.631 335.634.564 321.024.822Pembelian 391.591.713 399.682.548 687.038.584 334.436.493 159.577.642Penghapusan cadangan persediaan usang Dan kerugian penurunan nilai persediaan (41.795.496)Tersedia untuk dijual 707.957.443 824.510.179 1.070.070.719 670.071.057 480.602.464Saldo Akhir Periode (428.111.261) (401.366.832) (316.365.730) (424.827.631) (335.634.564)Sub Total 279.846.182 71,13 423.143.347 78,73 753.704.989 76,42 245.243.426 69,04 144.967.900 70,51

30 Juni 31 Desember2017 % 2016 % 2016 % 2015 % 2014 %

Beban Tidak LangsungSewa alat 712.875 1.282.308 1.282.308 19.800.589 23.480.302Penurunan nilai persediaan

7.928.446 4.061.257 8.122.515 28.901.650 13.425.383

Denda keterlambatan 58.370.837 8.534.035 8.763.713 4.373.298 10.471.828Penyusutan 948.467 1.815.937 5.769.434 4.952.943 6.746.316Bongkar muat dan angkut lainnya 35.407.537 92.255.517 198.959.150 50.577.611 4.241.382Biaya deplesi eksplorasi tangguhan 699.303 5.010.009 5.709.311 - -Gaji karyawan - 362.183 630.232 1.259.353 2.031.427Lain-lain 9.518.212 969.436 3.370.919 127.616 248.273Sub total 113.585.677 28,87 114.290.682 21,27 232.607.582 23,58 109.993.060 30,96 60.644.911 29,49Total Beban Pokok Pendapatan 393.431.859 537.434.029 986.312.571 355.236.486 205.612.811

34

c. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Tabel berikut menyajikan pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak:

(dalam ribuan Rupiah)30 Juni 31 Desember

201631 Desember 2015(Disajikan kembali)

31 Desember 2014(Disajikan kembali)2017 2016

Pendapatan lain-lainPendapatan bunga 683.395 889.640 1.806.881 1.643.631 1.573.462Beban Administrasi Bank (2.119.571) (441.820) (1.002.409) (297.757) (378.418)Amortisasi dampak pendiskontoan utang non-usaha pihak berelasi (474.988) (440.211) (880.422) (815.961) 3.671.381Lain-lain 4.875.008 (2.134.476) (17.267.284) 8.152.942 315.661Laba (Rugi) selisih kurs – bersih - - - (2.954) -Pendapatan (beban) lainnya bersih 2.963.844 (2.126.867) (17.343.234) 17.961.950 5.182.086

d. Beban Penjualan dan Operasional

Beban penjualan dan operasional terutama terdiri dari akomodasi perjalanan.

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan dan operasional Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:



2017 % 2016 % 2016 % 2015 % 2014 %Beban PenjualanAkomodasi perjalanan 609.024 16,61 140.391 25,61 704.835 60,62 184.404 34,05 450.215 40,69Lain-lain 3.057.955 83,39 407.879 74,39 457.879 39,38 450.541 16,18 26.533.840 9,26Total 3.666.979 100,00 548.270 100,00 1.162.714 100,00 634.945 100,00 26.984.055 100,00

e. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari gaji dan tunjangan, pajak dan perijinan serta administrasi.

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:



2017 2016 2016 2015 2014Beban umum dan administrasiGaji dan tunjangan 13.514.429 12.394.928 21.585.598 22.866.372 20.576.553Pajak dan perijinan 626.900 3.272.232 10.436.446 7.000.651 1.693.638Administrasi 373.532 698.875 27.926.604 884.020 1.247.484Sewa 92.705 - 6.283 29.008 968.081Imbalan kerja 3.011.253 465.822 931.645 1.148.740 1.000.317Tenaga ahli 929.212 40.500 334.685 85.450 605.780Akomodasi dan perjalanan 352.679 1656.570 2.482.543 986.276 276.518Pemeliharaan 67.258 1.359.303 2.259.894 110.916 209.761Lain-lain 718.551 9.823.433 1.193.291 106.560 619.638Subtotal 19.686.519 29.711.663 67.157.169 33.217.993 27.197.800

Penyusutan 1.993.548 2.432.342 2.211.444 5.067.084 5.247.429Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha 5.831.514 11.527.569 23.055.139 29.531.699 1.449.183Subtotal 7.825.062 13.959.911 25.266.583 34.598.783 6.696.612Total 27.511.581 43.671.574 92.423.752 67.816.776 33.894.412

35

5. Hasil Operasi

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:


LAPORAN LABA RUGI30 Juni 31 Desember

2017 2016 2016 2015 2014Pendapatan 487.652.380 565.784.404 1.030.502.639 326.722.958 239.552.787 Beban Pokok Pendapatan (393.431.859) (537.434.029) (986.312.571) (355.236.486) (205.612.811) Beban Penjualan dan Operasional (3.666.979.000) (548.270.000) (1.162.714.000) (634.945.000) (26.984.055.000)Beban Umum dan Administrasi (27.511.581.000) (43.671.574.000) (92.423.752.000) (67.816.776.000) (33.894.412.000)Pendapatan (Beban) Lainnya - bersih 4.875.008.000 (2.134.476.000) (17.267.284.000) 8.152.942.000 315.661.000 Laba (Rugi) Bruto 94.220.521 28.314.375 44.190.068 (28.513.528) 33.939.976Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 4.005.165 (73.006.526) (173.030.588) (199.972.929) (113.584.824)Total Rugi Komprehensif (4.592.298) (62.122.847) (145.896.474) (185.502.029) (109.562.125)

Pendapatan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp487.652.380 ribu turun 13,81% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan dari penjualan batubara yang diakibatkan oleh cuaca.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.030.502.639 ribu, naik 215,41% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan dari penjualan batubara ke PLN sehubungan dengan amandemen perjanjian penambahan volume penjualan batubara antara Perseroan, PT Borneo Indo Bara dan PLN


Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp326.722.958 ribu naik 36,39% dibanding pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya volume penjualan dari penjualan batubara Perseroan ke PLN selama tahun 2015 untuk supply batubara ke PLTU di Kalimantan Tengah.

Beban Pokok Pendapatan


Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar Rp144.022.170ribu atau sebesar 26.79% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan batubara Perseroan sebesar 30% ke PLN dalam periode enam bulan di tahun 2017 yang diakibatkan oleh cuaca.

36


Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp631.076.085ribu atau sebesar 177,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan batubara Perseroan ke PLN selama tahun 2016 sehubungan dengan amandemen perjanjian penambahan volume penjualan batubara antara Perseroan, PT Borneo Indo Bara dan PLN.


Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp149.623.675ribu atau sebesar 72,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan batubara Perseroan ke PLN selama tahun 2015 untuk supply batubara ke PLTU di Kalimantan Tengah.

Pendapatan (beban) lain-lain


Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp7.009.484ribu atau sebesar 328,39% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pedapatan lain-lain dari penerimaan klaim asuransi dalam periode enam bulan di tahun 2017.


Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp25.420.226ribu atau sebesar 311,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya lain-lain karena pembebanan uang muka pajak atas penerpan PSAK 70 dan pembebanan atas biaya lainnya selama tahun 2016. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan Rp7.837.281ribu atau sebesar 2482,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh laba penjualan aktiva tetap (tanah) selama tahun 2015.

Beban Penjualan dan Operasional


Beban Penjualan dan Operasional Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar Rp3.118.709ribu atau sebesar 568.83% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh pembebanan uang muka transportasi sebesar Rp 2,6miliar di tahun 2017.

37


Beban Penjualan dan Operasional Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp527.769 ribu atau sebesar 83,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan akomodasi perjalanan dinas dan biaya lainnya selama tahun 2016. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban Penjualan dan Operasional Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp26.349.110 ribu atau sebesar 97,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya penjualan dan operasional lainnya selama tahun 2015.

Beban umum dan administrasi


Beban administrasi dan umum Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.159.993 ribu atau sebesar 37% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya pajak, perijinan, administrasi, tenaga ahli, akomodasi dan perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, biaya lain-lain dalam periode enam bulan di tahun 2017.


Beban administrasi dan umum Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp24.606.976 ribu atau sebesar 36,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pajak dan perijinan, biaya adminsitrasi, akomodasi dan perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan lain-lain selama tahun 2016. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban administrasi dan umum Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp33.922.364 ribu atau sebesar 100,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pajak dan perijinan, akomodasi dan perjalanan dinas, dan kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha selama tahun 2015.

Laba (Rugi) Bruto


Laba bruto Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp94.220.521,- naik 232,34% dibanding laba kotor yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Kenaikan ini sejalan dengan 26,79% penurunan beban pokok pendapatan selama periode yang sama menjadi Rp393.431.859 ribu.

38


Laba bruto Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp44.190.068,- dibanding rugi sebesar Rp28.513.528 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, menyusul peningkatan pendapatan yang signifikan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, beban pokok pendapatan pada periode tersebut juga naik 177,65% menjadi Rp986.312.571 ribu.


Rugi bruto Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp28.513.528,- dibanding laba sebesar Rp33.939.976 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan pada periode yang sama sebesar 72,77% menjadi Rp355.236.486 ribu.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan


Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp77.011.691ribu atau sebesar 105,49% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba laba bruto, penurunan beban administrasi dan umum dan kenaikan pendapatan lainnya di tahun 2017.


Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp26.942.341ribu atau sebesar 13,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan penurunan beban bunga dan keuangan lainnya di tahun 2016. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp86.388.105ribu atau sebesar 76,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh rugi bruto, kenaikan beban umum dan administrasi dan kenaikan beban bunga dan keuangan lainnya di tahun 2015.

Jumlah Rugi Komprehensif


Jumlah rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp57.530.549ribu atau sebesar 92,61% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bruto, penurunan beban administrasi dan umum dan kenaikan pendapatan lainnya di tahun 2017.

39


Jumlah rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp39.605.555ribu atau sebesar 21,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh dibukukannya laba bruto, penurunan beban bunga dan keuangan lainnya di tahun 2016.


Jumlah rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp75.939.904ribu atau sebesar 69,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebakan oleh terjadinya rugi beruto, kenaikan biaya umum dan administrasi dan biaya bunga dan keuangan lainnya ditahun 2015.

PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS



2017 2016 2015 2014Aset Lancar 1.174.660.963 1.234.555.531 1.276.952.820 1.253.054.511Aset Tidak Lancar 515.435.537 552.707.085 543.158.991 557.513.717Total Aset 1.690.096.500 1.787.262.616 1.820.111.811 1.810.568.228

Liabilitas Jangka Pendek 1.276.305.196 1.312.358.223 1.198.902.059 940.915.445Liabilitas Jangka Panjang 25.328.848 81.849.649 82.258.534 147.416.836Total Liabilitas 1.301.634.044 1.394.207.872 1.281.160.593 1.088.332.281

Ekuitas 388.462.456 393.054.744 538.951.218 722.235.947

Rp-

Rp500.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.500.000.000

Rp2.000.000.000

30 Juni 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014

dala

m ri

buan

Rup

iah

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset Liabilitas Ekuitas

40

ASET

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017:

Rp1.690.096.500

Rp1.787.262.616

Rp1.820.111.811 Rp1.810.568.228

Rp1.600.000.000

Rp1.650.000.000

Rp1.700.000.000

Rp1.750.000.000

Rp1.800.000.000

Rp1.850.000.000


dala

m ri

buan

Rup

iah

TOTAL ASET

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.690.096.500 ribu, yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp1.174.660.963ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp515.435.537 ribu.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar Rp59.894.568ribu atau sebesar 4,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan kas dan setara kas, penurunan piutang usaha pihak ketiga dan penurunan biayar dibayar dimuka dan uang muka.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar Rp37.271.548ribu atau sebesar 6,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena akumulasi penyusutan aset tetap dan penurunan aset pajak tangguhan.


Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.787.262.616 ribu, yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp1.234.555.531 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp552.707.085 ribu.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp42.397.289 ribu atau sebesar 3,32% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan cadangan persediaan dan penurunan biaya dibayar dimuka dan uang muka.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp9.548.094 ribu atau sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan pada aset pajak tangguhan.

41


Total aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.820.111.811 ribu, yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp1.276.952.820 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp543.158.991 ribu.

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp23.898.309 ribu atau sebesar 1,91% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan kas dan setara kas dan peningkatan persediaan.

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp14.354.726 ribu atau sebesar 2,57% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan karena akumulasi penyusutan aset tetap. LIABILITAS

Berikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan:

Rp1.301.634.044 Rp1.394.207.872

Rp1.281.160.593

Rp1.088.332.281

Rp-

Rp200.000.000

Rp400.000.000

Rp600.000.000

Rp800.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.200.000.000

Rp1.400.000.000

Rp1.600.000.000


dala

m ri

buan

Rup

iah

TOTAL LIABILITAS

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.301.634.044ribu, yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.276.305.196ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp25.328.848 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar Rp36.053.027ribu atau sebesar 2,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan penurunan utang bank jangka pendek dan penurunan utang usaha pihak ketiga.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar Rp56.520.801ribu atau sebesar 69,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat penurunan utang lain-lain pihak ketiga yang signifikan.

42


Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.394.207.872 ribu, yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.312.358.223 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp81.849.649 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp113.456.164 ribu atau sebesar 9,46% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat peningkatan utang usaha pihak ketiga dan peningkatan biaya yang masih harus dibayar.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp408.885 ribu atau sebesar 0,50% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan utang lain-lain pihak ketiga.


Total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.281.160.593 ribu, yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.198.902.059 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp82.258.534 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp257.986.614 ribu atau sebesar 27,42% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi.

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp65.158.302 atau sebesar 44,20% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat penurunan utang lain-lain pihak ketiga dan penurunan utang bank jangka panjang.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp388.462.456 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp393.054.744 ribu turun Rp145.896.474 ribu atau 27,07% dibanding dengan tahun 2015. Penurunan ini sejalan dengan bertambahnya saldo rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp538.951.218 ribu turun Rp183.284.729 ribu atau 25,38% dibanding dengan tahun 2014. Penurunan ini sejalan dengan bertambahnya saldo rugi.

6. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan kegiatan operasional dan utang jangka pendek. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha dan pembayaran utang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan kas berasal dari penjualan batubara dan jasa pelabuhan.

Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Mayapada Internasional Tbk yang keduanya diperuntukan untuk modal kerja Perseroan. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman dalam kegiatan usahanya. Hingga Prospektus ini diterbitkan, pinjaman yang masih terutang atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk adalah sebesar Rp 436.265.960 ribu dan PT Mayapada Internasional Tbk adalah sebesar Rp243.864.000 ribu.

43

Analisis jatuh tempo pinjaman

Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk fasilitas flafon KMK W/A lama sebesar Rp395.000.000 ribu jatuh tempo pada 6 Februari 2022, KMK W/A 1 sebesar Rp100.000.000 ribu jatuh tempo 6 Februari 2018 dan Fasilitas garansi bank dengan flafon sebesar Rp119.000.000 ribu. Pinjaman PT. Bank Mayapada telah jatuh tempo pada 17 Maret 2017 dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan fasilitas pinjaman masih dalam proses perpanjangan.

Likuiditas Eksternal

Sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari piutang usaha, pinjaman kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan Perseroan yakni:- Fasilitas Kredit Modal Kerja W/A (KMK W/A) sebesar Rp165.000.000 ribu dari Bank

PT BRI (Persero) Tbk, dengan jangka waktu 6 Februari 2017 sampai 6 Februari 2018, dengan suku bunga 12% per tahun.

- Sisa fasilitas anjak piutang sebesar Rp5.000.000 ribu dari total plafond sebesar Rp125.000.000 ribu dari PT Sinarmas Multifinance dengan jangka waktu 15 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2017, dengan tingkat diskonto 18% efektif per tahun.

- Sisa fasilitas pinjaman sebesar Rp20.500.000 ribu dari total plafond sebesar Rp50.000.000 ribu dari PT Dian Cipta Mas Agung (Pihak Berelasi) dengan jangka waktu 15 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2017.

Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:



2017 2016 2016 2015 2014Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi (67.770.149) 88.545.858 144.227.747 24.132.422 (140.669.868)Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi 545.929 889.640 1.806.881 1.643.631 897.217Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 56.862.173 (58.806.489)

(142.800.974) 4.246.502 139.800.824

Peningkatan kas bersih (10.542.047) 30.629.009 3.233.654 30.022.555 28.173Kas dan setara kas awal tahun 34.183.017 30.949.363 30.949.363 926.808 898.635Kas dan setara kas akhir periode/tahun 23.640.970 61.578.372 34.183.017 30.949.363 926.808

Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah Rp67.770.149 ribu, dimana sebagian besar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang diperoleh dari dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp144.227.747 ribu, dimana sebagian besar merupakan penerimaan kas hasil penjualan batubara.

Pada tanggal 31 Desember 2015 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp24.132.422 ribu, dimana sebagian besar merupakan penerimaan kas hasil penjualan batubara. Pada tanggal 31 Desember 2014, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah Rp140.669.868 ribu, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran beban operasional.

44

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah Rp545.929 ribu, dimana sebagian besar berasal dari penerimaan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah Rp1.806.881 ribu yang merupakan penerimaan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi masing-masing sebesar Rp1.643.631 ribu dan Rp897.217 ribu yang sebagian besar berasal dari penerimaan bunga.

Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah Rp56.862.173 ribu, dimana sebagian besar merupakan penerimaan dari pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp142.800.974 ribu yang antara lain digunakan untuk pembayaran kepada pihak berelasi dan utang jangka pendek

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan masing-masing adalah sebesar Rp4.246.502 ribu dan Rp139.800.824 ribu, dimana yang sebagian besar berasal dari penambahan utang bank jangka pendek.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar 3,35x, 3,55x, 2,38x dan 1,51x.

Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar 0,77x, 0,78x, 0,70x dan 0,60x.

Imbal Hasil Rata–rata Ekuitas

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (Return on Average Equity/ROAE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROAE Perseroan untuk periode 6 enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar -0,01x, -0,37x, -0,34x dan -0,15x.

Imbal Hasil Rata–rata Aset

Imbal Hasil Rata–rata Aset (Return on Average Asset/ROAA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROAA Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar -0,002x, -0,081x, -0,101x dan -0,061x.

45

7. Operasi per Segmen Operasi

Perseroan membagi operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis yang terdiri dari penjualan batubara, jasa penambangan, jasa pelabuhan dan lainnya. Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:


Keterangan

30 Juni 2017Pertambangan

dan Perdagangan Batubara

Jasa Pelabuhan dan lainnya Eliminasi Konsolidasian

PendapatanDiluar Segmen 485.482.692 2.169.688 - 487.652.380Antar Segmen - - - -

Jumlah 485.482.692 2.169.688 - 487.652.380Biaya Pokok Pendapatan (392.847.370) (584.489) - (393.431.859)Beban usaha -

Umum dan Administrasi (27.511.581) - - (27.511.581)Penjualan dan Pemasaran (3.666.979) - - (3.666.979)

Pendapatan (Beban) Lainnya

(59.036.796) - - (59.036.796)

Manfaat Pajak Penghasilan (8.057.280) - - (8.057.280)Rugi Tahun Berjalan – Bersih

(5.637.314) 1.585.199 - (4.052.115)

Depresiasi dan Amortisasi 1.732.716 1.209.298 - 2.942.014Aset Segmen 2.162.239.049 - (472.142.549) 1.690.096.500Liabilitas Segmen 1.472.210.049 - (170.576.005) 1.301.634.044

8. Manajemen Risiko

Dalam melakukan kegiatan operasional dan bisnis, Perseroan menyadari bahwa aspek risiko merupakan aspek terpenting yang wajib diperhitungkan dengan seksama. Risiko dapat berupa risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Risiko harus dapat dikelola secara terintegrasi dan diperhitungkan dengan matang, oleh karena itu, risiko wajib diperhitungkan dan dipetakan jauh sebelum risiko berdampak negatif terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Potensi kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perseroan, harus dapat dikendalikan agar kegiatan bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik.

Perseroan memiliki risiko ketergantungan kepada PLN, dalam perjanjian pasokan batubara antara Perseroan dengan PLN mensyaratkan Perseroan untuk menyediakan batubara yang memenuhi batasan kualitas untuk karakteristik tertentu. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan pemutusan kontrak oleh PLN. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan senantiasa mematuhi kriteria yang disyaratkan oleh PLN.

Perseroan juga memiliki risiko terhadap ketersediaan pasokan batubara yang diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kebijkan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Adapun strategi yang diterapkan oleh Perseroan adalah dengan melakukan kontrak konsorsium dengan PT Borneo Indobara (“BIB”) dalam hal pengadaan batubara.

Manajemen risiko yang telah dilakukan Perseroan terkait dengan risiko usaha adalah Perseroan menjalankan kegiatan operasional secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

46

a. Risiko Harga Komunitas

Batubara adalah produk komoditas. Harga untuk batubara yang dijual ditetapkan berdasarkan harga batubara global, yang cenderung bersifat cyclical dan mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebagai produk komoditas, harga batubara global terutama tergantung kepada dinamika penawaran dan permintaan batubara di pasar ekspor batubara dunia. Perseroan tidak bergelut dalam perdagangan kontrak batubara. Namun demikian, Perseroan mungkin akan melakukan aktivitas lindung nilai (hedging) di masa depan, selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan utang yang mengikat Perseroan.

b. Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah hal yang penting yang dikelola Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan memperhatikan tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Perseroan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang Perseroan, dan terus memantau kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

c. Risiko Suku Bunga

Perseroan menghadapi risiko suku bunga dari beban keuangan, terutama fasilitas pinjaman yang diperoleh dari perbankan dan juga dari pendapatan keuangan yang terkait dengan kas yang disimpan dalam bentuk deposito. Peningkatan terhadap suku bunga akan meningkatkan pula biaya dari pinjaman-pinjaman baru Perseroan. Perseroan saat ini tidak menggunakan instrumen lindung nilai untuk risiko suku bunga, namun dapat menggunakannya di masa mendatang.

d. RisikoDampakDariInflasi

Berdasarkan Biro Statistik Indonesia, inflasi tahunan Indonesia, yang dihitung berdasarkan index harga Pelanggan. Perseroan tidak memperhitungkan inflasi di Indonesia, di mana seluruh kegiatan operasional Perseroan berada, sebagai suatu faktor yang material dampaknya terhadap kinerja operasional Perseroan.

e. Risiko Faktor Cuaca dan Musim

Kondisi cuaca di area pertambangan Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan pertambangan Perseroan secara signifikan. Kegiatan penambangan Perseroan dapat terkena dampak cuaca buruk, terutama ketika musim hujan, yang akan memperlambat proses pemindahan tanah dan mengurangi volume produksi batubara Perseroan. Fungsi perencanaan tambang Perseroan adalah untuk mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat produksi untuk memperhitungkan penundaan akibat kondisi cuaca tersebut.

9. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak termasuk dampaknya antara lain:

• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009

Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menerbitkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domesti (“Domestic Market Obligation” atau “DMO”).

47

• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010

Pada bulan September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa penjualan batubara harus dilakukan dengan mengacu pada harga patokan batubara sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

• Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 (“PP No. 78”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan paska penambangan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi, antara lain, diharuskan memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP Operasi Produksi, antara lain, diharuskan untuk: (a) menyiapkan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan; (b) menyiapkan rencana paska penambangan; (c) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (d) menyediakan jaminan paska penambangan berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska penambangan tidak meniadakan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan paska penambangan.

Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) juga wajib mematuhi peraturan ini.

48

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Ketergantungan Kepada PLN

Perseroan tergantung pada PLN untuk pendapatan Perseroan. Pada tahun 2016, hampir seluruhnya dari total pendapatan Perseroan berasal dari perjanjian pemasokan batubara dengan PLN, perusahaan listrik milik negara, berdasarkan mana Perseroan sepakat untuk memasok sejumlah tetap atas batubara bagi fasilitas pembangkit listrik yang ditentukan di Indonesia dengan tarif yang ditentukan di Indonesia dengan tarif yang ditetapkan setiap bulannya oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan penjualan batubara domestik.

Perjanjian pasokan batubara Perseroan mensyaratkan Perseroan untuk menyediakan batubara yang memenuhi batasan kualitas untuk karakteristik tertentu, seperti nilai kalori, kandungan kelembaban, kandungan belerang dan kandungan abu. Kegagalan untuk memenuhi spesifikasi-spesifikasi tersebut dapat mengakibatkan denda ekonomis, termasuk penyesuaian harga, penolakan pengiriman atau penghentian kontrak pemasokan Perseroan dengan PLN yang berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan ke depannya berencana untuk melakukan penjualan batubara kepada pihak ketiga melalui salah satu Entitas Anaknya yaitu PT Sinergi Laksana Bara Mas.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Ketersediaan Pasokan Batubara

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung pada PT Borneo Indo Bara selaku pemasok batubara. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kontrak kerjasama dengan PT Borneo Indo Bara untuk mendapatkan pasokan batubara untuk selanjutnya dijual ke PLN. Apabila PT Borneo Indo Bara tidak dapat memberikan pasokan batubara sesuai dengan kebutuhan Perseroan, maka dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan berupaya untuk mencari pemasok-pemasok batubara dan juga tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang, Perseroan berencana untuk melakukan penambangan batubara sendiri untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara yang cukup.

49

2. Risiko Izin, Perjanjian dan Persetujuan

Selain Izin Pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk perizinan pemerintah pusat, regional atau daerah dan persetujuan yang terkait dengan kebijakan korporasi umum, pertambangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya. Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan sebelum habis masa berlakunya dan juga mendapatkan izin dan persetujuan baru apabila diperlukan. Kegagalan dalam memperoleh izin dan persetujuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap rantai pasokan batubara, kegiatan pertambangan dan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak. Jika pihak yang berwenang mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ada serta memperbaharui izin-izin yang sudah mendekati tanggal kadarluarsa.

3. Risiko Siklus Harga Batubara

Hasil kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat tergantung pada harga penjualan batubara yang diperoleh Perseroan. Harga batubara didasarkan pada atau dinegosiasikan dengan mengacu pada indeks harga batubara dunia, yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Pasar batubara dunia sensitif terhadap kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan serta tingkat produksi batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.

Pola konsumsi batubara oleh industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama dipengaruhi oleh permintaan atas produk-produk industri mereka, peraturan dibidang lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya, perkembangan teknologi serta harga dan ketersediaan batubara dari tambang batubara yang dimiliki oleh perusahaan pesaing serta sumber daya energi alternatif lainnya.

Harga batubara secara umum meningkat pada tahun 2007 hingga kuartal ketiga tahun 2008, sebelum akhirnyamenurun pada kuartal ketiga 2008 sampai kuartal kedua tahun 2009 sebagai akibat dari krisis keuangan global dan kesulitan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa dan berbagai bagian dunia lainnya. Pemulihan ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara tersebut telah mengakibatkan meningkatnya harga bahan bakar, termasuk minyak dan batubara. Harga batubara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya diluar kendali Perseroan dan Entitas Anak, termasuk keadaan cuaca, masalah pendistribusian, konflik Masyarakat, masalah perburuhan serta perkembangan geopolitik.

Sebaliknya, semakin baiknya distribusi dan produksi batubara di Australia, Afrika Selatan dan Cina, kemunduran ekonomi yang buruk atau berkelanjutan di Cina, India dan Asia pada umumnya ataupun kemunduran ekonomi secara global, pelonggaran kebijakan pemerintah Cina yang membatasi ekspor batubara dari Cina (termasuk pembatasan kuota ekspor dan bea ekspor) atau faktor lainnya dapat memberikan pengaruh negatif pada harga batubara dunia yang ada saat ini.

Penurunan harga batubara global yang berkelanjutan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

50

4. Risiko Cuaca dan Bencana Alam

Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan pada berbagai risiko operasional dan infrastruktur, termasuk risiko kebakaran, pembakaran spontan (spontaneous combustion), ledakan, embargo, bencana alam,kecelakaan, perselisihan ketenagakerjaan, permasalahan dengan Masyarakat setempat, kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, keruntuhan tambang, bahaya lingkungan, tanah longsor, cuaca buruk (termasuk hujan deras), banjir, terbatasnya kapasitas tongkang akibat tingkat air yang rendah dan fenomena alam lainnya. Terjadinya salah satu risiko operasional tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Perubahan Kualitas Batubara

Perseroan dan Entitas Anak menjual batubara sesuai dengan kontrak yang mencakup spesifikasi kualitas batubara, termasuk nilai kalori dan tingkat kemurnian batubara. Kesepakatan penetapan harga batubara umumnya disepakati berdasarkan beberapa faktor termasuk spesifikasi batubara tersebut.

Kandungan batubara dapat mengalami perubahan seiring perjalanannya sejak batubara diangkut dari pit hingga sampai pada pelanggan, yang disebabkan oleh berbagai kondisi atmosfir seperti tingkat kelembaban, suhu, dan kondisi lain yang mungkin mempengaruhi batubara selama pengangkutan. Selain itu, seiring dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada suatu area pertambangan, kualitas kandungan batubara yang dihasilkan oleh area pertambangan tersebut dapat menurun.

6. Risiko Pemenuhan Kepatuhan Standar Lingkungan

Batubara mengandung berbagai macam bahan-bahan pengotor (impurities), polutan dan produk sampingan, termasuk sulfur, merkuri, klorin, nitrogen oksida serta unsur dan senyawa lainnya, yang sebagian besar dilepas ke udara pada saat batubara dibakar. Peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat mengenai emisi dari pembangkit listrik tenaga batubara serta pabrik industri pengguna batubara lainnya, dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara. Hal tersebut dapat mengurangi permintaan batubara sebagai sumber bahan bakar dan dapat berdampak negatif pada penjualan dan harga batubara Perseroan dan Entitas Anak, yang kemudian dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh: • Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para

investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan; • Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia; • Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; • Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun

pengaruh pasar modal negara lain; • Perubahan kondiri makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik

dan sosial secara umum di Indonesia; dan • Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa

51

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan deviden. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Di Dalam Bidang Jasa Perdagangan Batubara

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki seluruh izin-izin dan persetujuan-persetujuan, untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan tidak dapat memastikan ada atau tidak adanya kemungkinan diterbitkan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan/atau yang mempengaruhi industri jasa perdagangan batubara di Indonesia di kemudian hari. Perubahan peraturan perundang-undangan yang bersifat membatasi kegiatan usaha perdagangan batubara termasuk yang menyebabkan kegagalan Perseroan dalam memperoleh perpanjangan ijin dan persetujuan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseoran dan Entitas Anak.

2. Risiko Berhubungan Dengan Penduduk Setempat Di Wilayah Pertambangan

Permasalahan dengan penduduk di sekitar area operasional Perseroan dan Entitas Anak terkait dapat timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Permasalahan ini dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan penduduk setempat dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

52

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Syamsudin dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB.

53

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Dwi Guna Laksana, Tbk. (“Perseroan”) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Dwi Guna Laksana” No. 4 tanggal 10 Nopember 1986, dibuat dihadapan Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tanggal 16 Mei 1987, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36 tanggal 10 Juni 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 96 tanggal 1 Desember 1995, Tambahan Berita Negara (“TBN”) No. 9900 (“Akta Pendirian”).

Tahun 1987 (Pendirian Perseroan)Berdasarkan Akta Pendirian, dibuat dihadapan Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tanggal 16 Mei 1987, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36 tanggal 10 Juni 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 96 tanggal 1 Desember 1995, Tambahan Berita Negara No. 9900, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000 per saham

Saham Rupiah %Modal dasar 500 500.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

Kusno Harjianto 90 90.000.000 30,00Handiman Tjokrosaputro 210 210.000.000 70,00

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 300 300.000.000 100,00Jumlah saham dalam portepel 200 200.000.000

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah sebagai berikut:1. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Dwi Guna

Laksana No. 31 tanggal 28 Maret 2002, dibuat dihadapan Zul Trisman, S.H., Candidat Notaris, pengganti dari Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07078 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 April 2002 dan telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana No. C-08668 HT.01.04.TH.2002 tanggal 21 Mei 2002, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No. TDP 1116.15.00406 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surakarta No. 399/ROB/BH.11.16/IV/08 tanggal 24 April 2008 dan No. 400/ROB/BH.11.16/IV/08 tanggal 24 April 2008 (“Akta No. 31 Tahun 2002”).

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 31 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:a. Merubah maksud dan tujuan Perseroan, yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, industri,

perdagangan, pertambangan, transportasi darat, pertanian, perbengkelan, percetakan dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak; dan

b. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dengan menggunakan Model III Standar Akta Perseroan Terbatas.

54

2. Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas Dwi Guna Laksana No. 75 tanggal 30 April 2003, dibuat dihadapan Gianto, S.H., Notaris di Banjarmasin, yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana No. C-04998 HT.01.04.TH.2004 tanggal 2 Maret 2004 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT. Dwi Guna Laksana No. C-UM.02.01.17297 tanggal 2 Desember 2003, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No. TDP 161015201685 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Banjarmasin No. 456/RUB/16-10/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dan No. 001/RUB/16-10/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 (“Akta No. 75 Tahun 2003”).

Akta No. 75 Tahun 2003 memuat perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang tempat kedudukan Perseroan dari semula di Surakarta berubah menjadi berkedudukan di Banjarmasin.

3. Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas Dwi Guna Laksana No. 21 tanggal 06 Desember 2006, dibuat dihadapan Gianto, S.H., Notaris di Banjarmasin, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-15179.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008, dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan No. TDP 161015301685 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Banjarmasin No. 906/RUB/16-10/IV/2008 tanggal 15 April 2008 (“Akta No. 21 Tahun 2006”).

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 21 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:a. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta

Rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); danb. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang semula sebesar Rp300.000.000,-

(tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

4. Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas Dwi Guna Laksana No. 75 tanggal 17 Mei 2008 (“Akta No. 75 Tahun 2008”), sebagaimana diubah melalui Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas Dwi Guna Laksana No. 76 tanggal 18 Juli 2008 (“Akta No. 76 Tahun 2008”), keduanya dibuat dihadapan Gianto, S.H., Notaris di Banjarmasin, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53079.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073249.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008.

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 75 Tahun 2008 sebagaimana diubah melalui Akta No. 76 Tahun 2008 adalah perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

5. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Dwi Guna Laksana No. 18 tanggal 10 Nopember 2008, dibuat dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-98906.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124503.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, (“Akta No. 18 Tahun 2008”).

Perubahan yang diatur dalam Akta No. 18 Tahun 2008 adalah perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar mengenai struktur permodalan Perseroan yang menjadi sebagai berikut:a. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh

miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); danb. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari yang semula sebesar

Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).

55

6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Guna Laksana No. 53 tanggal 18 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-41359.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055137.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 25 Agustus 2009, serta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.10-14100 tanggal 26 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055493.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 2010, Tambahan No. 11240 (“Akta No. 53 Tahun 2009”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 53 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:a. Merubah status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka;b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus

miliar Rupiah) menjadi Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dan merubah nilai nominal saham-saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham sehingga merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

c. Merubah maksud dan tujuan Perseroan sehingga merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan

d. Merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan dan tunduk pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008 dan/berikut perubahan-perubahannya.

7. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Guna Laksana No. 03 tanggal 01 September 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-43393.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 03 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058170.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, serta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.10-15050 tanggal 10 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059430.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 September 2009, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 20 Agustus 2010, Tambahan No. 12481 (“Akta No. 03 Tahun 2009”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 53 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:a. Merubah status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup; danb. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

8. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Guna Laksana No. 11 tanggal 03 September 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.10-16585 tanggal 02 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063549.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 02 Oktober 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Banjarmasin No. 002/RUB/16-10/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 (“Akta No. 11 Tahun 2009”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 11 Tahun 2009 adalah mengenai peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari yang semula Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sehingga merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

56

9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwi Guna Laksana No. 31 tanggal 30 Desember 2011, dibuat dihadapan Eka Purwanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-07779.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012986.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 33 tanggal 23 April 2013, Tambahan No. 14817 (“Akta No. 31 Tahun 2011”).

Perubahan yang diatur dalam Akta No. 31 Tahun 2011 adalah perubahan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar mengenai struktur permodalan Perseroan yang menjadi sebagai berikut:a. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga

ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.420.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh miliar Rupiah); dan

b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dari yang semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp355.168.730.400,- (tiga ratus lima puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah).

10. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dwi Guna Laksana No. 90 tanggal 30 Maret 2012, dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.10-15065 tanggal 27 April 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0037478.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 April 2012, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.10-15064 tanggal 27 April 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0037477.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 April 2012 (“Akta No. 90 Tahun 2012”).

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 90 Tahun 2012 adalah mengenai peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari yang semula sebesar Rp355.168.730.400,- (tiga ratus lima puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp358.756.472.400,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

11. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Guna Laksana No. 11 tanggal 14 Januari 2013, dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.10-03459 tanggal 06 Februari 2013, Daftar Perseroan No. AHU-0008115.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.10-03458 tanggal 06 Februari 2013, Daftar Perseroan No. AHU-0008114.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 06 Februari 2013 (“Akta No. 11 Tahun 2013”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 11 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:a. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari yang semula sebesar

Rp358.756.472.400,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp553.756.472.400,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan

b. Perubahan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dari yang semula berbunyi “Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 4 (empat) anggota Direksi” menjadi berbunyi “Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang anggota Direksi.”

57

12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Dwi Guna Laksana” No. 02 tanggal 25 Januari 2017, dibuat dihadapan Irwan Asril, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0002038.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010495.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017, serta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.03-0033030 tanggal 25 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010495.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 (“Akta No. 02 Tahun 2017”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 02 Tahun 2017 adalah perubahan tempat kedudukan Perseroan dari yang sebelumnya di Kota Banjarmasin menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga merubah ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

13. Akta No. 5 tanggal 13 Maret 2017, dibuat dihadapan Irwan Asril, S.H., Mkn. Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0006068.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033542.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 Maret 2017, serta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0117098 tanggal 13 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006068.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 13 Maret 2017 (“Akta No. 5 Tahun 2017”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 5 Tahun 2017 adalah mengubah kedudukan Perseroan dalam ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berkedudukan di kota Banjarmasin

14. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14 Agustus 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171664 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171665 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017 (“Akta No. 48 Tahun 2017”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta No. 48 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:a. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, oleh karena itu

untuk selanjutnya merubah seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal,

termasuk:(i). Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah

saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 3.100.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 35,89% (tiga puluh lima koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan); dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut.

58

(ii). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public).

(iii). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa subtitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

(iv). Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company Listing) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

(v). Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.

c. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Zulfian MirzaDirektur : Wim Al FatihDirektur Independen : Gandhi Parveen Kumar


d. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

e. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain untuk menyatakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dalam suatu akta notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

59

2. IJIN USAHA

PERSEROAN

A. Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesiaa. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

1. NPWP Untuk Kantor PusatNPWP untuk Kantor Pusat Perseroan adalah 02.303.342.6-731.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dan terdaftar sejak tanggal 16 April 2003.

2. NPWP Untuk Kantor CabangNPWP untuk Kantor Cabang Perseroan adalah 02.303.342.6-011.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan terdaftar sejak tanggal 03 Februari 2006.

b. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)1. SKT Untuk Kantor Pusat

Kantor Pusat Perseroan di Banjarmasin telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin sejak tanggal 16 April 2003 berdasarkan SKT No. S-13520KT/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

2. SKT Untuk Kantor CabangKantor Cabang Perseroan di Jakarta telah terdaftar di administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu terhitung sejak tanggal 3 Februari 2006 berdasarkan SKT No. S-880KT/WPJ.04/KP.0103/2015 tanggal 27 April 2015.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)1. SPPKP Untuk Kantor Pusat

Kantor Pusat Perseroan di Banjarmasin telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP 405PKP/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Dengan adanya SPPKP tersebut, maka Kantor Pusat Perseroan di Banjarmasin dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 22 Desember 2004.

2. SPPKP Untuk Kantor CabangKantor Cabang Perseroan di Jakarta telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP No. PEM-01075/WPJ.04/KP.0103/2012 tanggal 04 Juni 2012.

B. Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor Induk Kepabeanan (NIK) Perseroan adalah 02.043621 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2013.

C. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah 1. Izin Usaha Pertambangan (“IUP”)

Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/36-IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Dan Penggabungan lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dwi Guna Laksana tertanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut untuk area yang berlokasi di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan Kode Wilayah 144 TW I dan luas wilayah 412,8 ha (empat ratus dua belas koma delapan hektar) (“IUP OP”).

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”) PerseroanSehubungan dengan kegiatan pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan UKL dan UPL sesuai Surat No. 660/119-AMDAL/KLH/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (“Surat Persetujuan UKL-UPL”).

60

3. Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”)a. Kantor Pusat Perseroan di Banjarmasin telah terdaftar di daftar perusahaan dengan TDP

No. 16.10.1.46.01685 tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2023.

b. Kantor Cabang Perseroan di Jakarta telah terdaftar di daftar perusahaan dengan TDP No. 09.03.1.46.49010 tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2021.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)Perseroan telah memiliki SIUP berupa SIUP Besar dengan No. 503-016/SIUP.BP/IX/DPMPTSP/2017 tanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Banjarmasin untuk jenis barang dagangan utama berupa hasil pertambangan batubara. SIUP Besar Perseroan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.

5. Domisili Perseroana. Surat Keterangan Tempat Usaha (“SKTU”) Untuk Kantor Pusat

Berdasarkan SKTU No. 503-4583/SKTU-PJ.VIII/DPMPTSP/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Banjarmasin, diterangkan bahwa alamat Kantor Perseroan adalah di Jalan Gatot Subroto Raya No. 104, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70235, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2018.

b. Surat Keterangan Domisili Usaha Untuk Kantor CabangBerdasarkan Surat Keterangan No. 526/5.16.1/31.74.02.1008/1.824/2017 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama (Kantor Cabang/Perwakilan) a.n. PT. Dwi Guna Laksana tanggal 20 April 2017, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, diterangkan bahwa Kantor Cabang Perseroan beralamat di Gedung Menara Sun Life Lantai 18 Unit A-D, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Maret 2018.

D. Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaStatus Clean and Clear IUP OP PerseroanBerdasarkan Surat No. 2195/30/DJB/2012 perihal Keterangan Clear and Clean tertanggal 26 Juni 2012 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Perseroan, dinyatakan bahwa IUP OP Perseroan telah masuk dalam daftar IUP yang Clean and Clear (CnC) dan telah diumumkan dalam website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Pengumuman Ke-Enam Rekonsiliasi IUP.

E. Dikeluarkan Oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia1. Izin Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara

Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 725 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Dwi Guna Laksana Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara Di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk area yang berlokasi di Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (“Izin Operasi Tersus Batubara”). Izin Operasi Tersus Batubara Perseroan berlaku selama 5 (lima) tahun.

61

2. Penggunaan Sementara Terminal Khusus Untuk Melayani Kepentingan UmumSurat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 8 Tahun 2014 tentang Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Dwi Guna Laksana Di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum tertanggal 2 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk area terminal khusus batubara Perseroan yang berlokasi di Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (“Izin Sementara Tersus Melayani Kepentingan Umum”). Izin penggunaan terminal khusus Perseroan untuk melayani kepentingan umum berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Izin Operasi Tersus Batubara Perseroan.

ENTITAS ANAK

PT USAHA KAWAN BERSAMA (“UKB”)

A. Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP UKB

NPWP UKB adalah 02.216.141.8-732.000, untuk kegiatan usaha UKB yang berlokasi di Jalan Amad Yani KM. 11,8, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. SKT UKBUKB telah memiliki SKT No. PEM-14275/WPJ.29/KP.0203/2005 atas NPWP: 02.216.141.8-732.000, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 10101, untuk kegiatan UKB yang berlokasi di Jalan Amad Yani KM. 11,8, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. SPPKP UKBUKB telah memiliki SPPKP Nomor: PEM-47/WPJ.29/KP.0203/2012 tanggal 8 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru yang menerangkan bahwa UKB telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 8 Maret 2012.

B. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah1. TDP UKB

UKB telah memiliki TDP Nomor: 16.01.05.00496 tanggal 16 September 2016, untuk kegiatan usaha UKB yang berlokasi di Jalan Amad Yani KM. 11,8, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2021.

2. SKTU UKBUKB telah memiliki SKTU Nomor: 503/902/BKPMP2T/2016 tanggal 16 September 2016, untuk lokasi kegiatan usaha UKB di Jalan Amad Yani KM. 11,8, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlaku selama kegiatan usaha UKB masih berlangsung.

3. SIUP-Menengah UKBUKB telah memiliki SIUP berupa SIUP-Menengah dengan Nomor: 510/343/BKPM2T/PM/2016 tanggal 16 September 2016, dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjar, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan wajib didaftar ulang pada tanggal 4 januari 2021, untuk kegiatan UKB yang berlokasi di Jalan Amad Yani KM. 11,8, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

62

4. IUP UKBDalam menjalankan kegiatan usahanya, UKB telah memiliki IUP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar No. 436 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Lokasi di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Seluas 196,7 Ha atas nama PT Usaha Kawan Bersama (KW.05.043 P.BJR 2006 – Blok III/Blok Abirau) (“IUP OP UKB”).

5. UKL-UPL UKBUKL-UPL UKB telah memperoleh persetujuan sesuai Surat Keputusan Bupati Banjar No. 765 Tahun 2016 tanggal 11 Desember 2016 perihal Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Penambangan Batubara UKB di Desa Abirau Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan (“Surat Persetujuan UKL-UPL UKB”).

C. Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaStatus Clean and Clear IUP OP UKBBerdasarkan Surat No. 2033/30/DBB/2012 perihal Penjelasan CnC tertanggal 8 November 2012 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada UKB, dinyatakan bahwa IUP OP UKB sudah masuk dalam kategori Clean and Clear (CnC) dan telah diumumkan dalam website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Pengumuman Ke-Delapan Rekonsiliasi IUP.

PT TRUBA DEWATA GUNA PRASADA (“TDGP”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP TDGP

- NPWP untuk kantor TDGP di Kota Banjarmasin adalah 02.303.386.3-731.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, untuk kegiatan usaha TDGP yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 104, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan.

- NPWP untuk kantor TDGP di Kabupaten Banjar adalah 03.122.479.3-732.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjar Baru, untuk kegiatan usaha TDGP yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 11,8, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdaftar sejak tanggal 25 Juni 2012.

2. SKT TDGPKantor TDGP di Kota Banjarmasin telah terdaftar dalam tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin terhitung sejak tanggal 21 Mei 2003 berdasarkan SKT No. S-11411KT/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk kegiatan usaha TDGP yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 104, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor TDGP di Kabupaten Banjar telah terdaftar dalam tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjar Baru terhitung sejak tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan SKT No. PEM-268/WPJ.29/KP.0203/2012 tanggal 25 Juni 2012, untuk kegiatan usaha TDGP yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 11 ,8, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. SPPKP TDGPKantor TDGP di Kota Banjarmasin telah dikukuhkan pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 15 Maret 2010 berdasarkan SPPKP No. S-336PKP/WPJ.29/KP.0103/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Dengan adanya SPPKP tersebut, maka Kantor Pusat Perseroan di Banjarmasin dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 15 Maret 2010. Kantor TDGP di Kabupaten Banjar telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPPKP Nomor: PEM-132/WPJ.29/KP.0203/2012 tanggal 3 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjar Baru.

63

B. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah1. TDP TDGP

− Kantor TDGP di Kota Banjarmasin telah memiliki TDP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banjarmasin dengan TDP No. 16.10.1.46.05748 tanggal 14 September 2017, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2022.

− Kantor TDGP di Kabupaten Banjar telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Banjar dengan TDP Nomor: 16.01 .1.52.00495 tanggal 3 Januari 2014, yang berlaku sampai dengan 28 Juni 2017.Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi TDGP tertanggal 15September 2017 dinyatakan bahwa TDP TDGP untuk kantor TDGP di Kabupaten Banjar masih dalam proses perpanjangan.

2. SIUP TDGPTDGP telah memiliki SIUP berupa SIUP Besar No. 503-001/SIUP.BBIX/DPMPTSP/2017 tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Banjarmasin yang berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama TDGP masih menjalankan kegiatan usahanya.

3. SKTU TDGPBerdasarkan SKTU Nomor: 503-4582/SKTU-B.VIII/DPMPTSP/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Banjarmasin, diterangkan bahwa kegiatan usaha TDGP berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 104, Kelurahan Kebun Bung a, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018.

PT SINERGI LAKSANA BARA MAS (“SLBM”)

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia1. NPWP SLBM

NPWP SLBM adalah 81.541.373.7-067.000 untuk kegiatan usaha SLBM yang berlokasi di Gedung Menara Rajawali Lantai 7-1 , Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

2. SKT SBLMSLBM telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Empat sejak tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan SKT Nomor: S-417KTIWPJ.04/KP.0403/2017 tanggal 21 Maret 2017, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46620, untuk kegiatan SLBM yang berlokasi di Gedung Menara Rajawali Lantai 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

B. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah1. TDP SLBM

SLBM telah memiliki TOP Nomor: 09.03.1.46.11 0367 tanggal 27 Maret 2017, untuk kegiatan usaha SLBM yang berlokasi di Gedung Menara Rajawali Lantai 7-1 , Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berlaku sampai dengan 27 Maret 2018.

2. Surat Keterangan Domisili SLBMSLBM telah memiliki Surat Keterangan Domisili berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 1094/27.1 BU.1/31 .74.02.1 008/-071 .562/e/2017 tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur, untuk lokasi kegiatan usaha SLBM di Gedung Menara Rajawali Lantai 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan 6 Februari 2018.

64

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SLBMSLBM telah memiliki SIUP berdasarkan Surat lzin Usaha Perdagangan-Kecil Nomor: 45/24.1.0/31.74.02/1 .824.271/2017 tanggal 22 Maret 2017 berlaku selama SLBM menjalankan usahanya, dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi, untuk kegiatan SLBM yang berlokasi di Gedung Menara Rajawali Lantai 7-1 , Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Maret 2018.

C. Dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaSLBM telah memiliki Tanda Registrasi Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan No. 07267-00/TR-AJ/DBB/2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk komoditas batubara, dengan wilayah pengangkutan lintas provinsi dan/atau lintas negara.

Berdasarkan Akta No. 48 Tahun 2017 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara, pengangkutan dan penjualan batubara, kepelabuhanan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a) Kegiatan usaha utama:

i. menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara;ii. menjalankan usaha di bidang pengangkutan batubara;iii. melakukan kegiatan perdagangan batubara;iv. menjalankan usaha di bidang kepelabuhanan;v. melakukan usaha di bidang jasa kontraktor;

b). Kegiatan usaha penunjang:i. melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara, pengelolaan hasil tambang

batubara;ii. melakukan kegiatan pengelolaan lahan pertambangan batubara;iii. melakukan kegiatan pengangkutan batubara baik baik dari hasil tambang sendiri maupun dari

pihak lain, serta kegiatan usaha terkait;iv. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan baik secara langsung maupun tidak

langsung termasuk ekspor-impor, interinsulair, lokal, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan;

v. melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengelolaan pelabuhan dan/atau terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri serta kegiatan usaha terkait;

vi. memberikan jasa kontraktor batubara termasuk memberikan jasa konsultasi;vii. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri,

dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

Kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh Perseroan adalah di bidang perdagangan batubara dan jasa pelabuhan.

65

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2017 (Struktur Permodalan Terakhir)Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Dwi Guna Laksana No. 12 tanggal 3 Mei 2017, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dwi Guna Laksana No. AHU-AH.01.03-0147501 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078631.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 (“Akta No. 12 Tahun 2017”), dimana dalam RUPSLB tersebut para pemegang saham Perseroan telah menghasilkan keputusan sebagai berikut, Rapat dengan suara bulat setuju dan memutuskan:

Menyetujui penjualan saham milik: (i). PT. Prima Samoda dalam Perseroan sebanyak 775.259.061 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh satu) saham dan (ii). Didy Agus Hartanto dalam Perseroan sebanyak 11.827.119 (sebelas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan belas) saham kepada PT. Dian Ciptamas Agung, sehingga setelah jual beli saham tersebut dilakukan, susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:(i) PT. Energi Batubara Indonesia sebanyak 4.485.877.420 (empat miliar empat ratus delapan

puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham atau sebesar Rp448.587.742.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

(ii) PT. Dian Ciptamas Agung sebanyak 787.086.180 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh) saham atau sebesar Rp78.708.618.000,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah);

(iii) PT. Prima Samoda sebanyak 264.601.124 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh empat) saham atau sebesar Rp26.460.112.400,- (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus dua belas ribu empat ratus Rupiah);

Sehingga seluruhnya sebanyak 5.537.564.724 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh em pat ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham atau sebesar Rp553.756.472.400,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Dengan adanya jual beli saham tersebut diatas, maka struktur permodalan menjadi sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp100,- per saham

Saham Rupiah %Modal dasar 14.200.000.000 1.420.000.000.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh

PT Energi Batubara Indonesia 4.485.877.420 448.587.742.000 81,01PT Prima Samoda 264.601.124 26.460.112.400 4,78PT Dian Ciptamas Agung 787.086.180 78.708.618.000 14,21

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 5.537.564.724 553.756.472.400 100,00Jumlah saham dalam portepel 8.662.435.276 866.243.527.600

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:


66

DireksiDirektur Utama : Zulfian MirzaDirektur : Wim Al FatihDirektur Independen : Gandhi Parveen Kumar

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan

Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Benny Wirawansa, Komisaris UtamaWarga Negara Indonesia, 66 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak November 2016

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanudin untuk jurusan Fakultas Ekonomi pada tahun 1970.

Pengalaman kerja:1984 – 2005 Asisten Presiden Direktur di PT Bank International

Indonesia Tbk1994 – 2003 Presiden Komisaris Gardenia Hotel - Bali 1995 – 2003 Komisaris Emeralda Golf2008 – 2010 Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk 2008 – 2015 Direktur PT Cipta Prima Energi Indonesia2015 – sekarang Presiden Direktur PT Exploitasi Energi Indonesia TbkNov 2016 - sekarang Komisaris Utama PT Dwi Guna Laksana Tbk.

67

Robin Wahyudi Alim Utomo, Komisaris Warga Negara Indonesia, 43 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak November 2016.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Iowa State University, Ames, Iowa untuk jurusan Industrial and System Engineering pada tahun 1994 dan memperoleh gelar Master of Science dari Ohio State University, Columbus, Ohio untuk jurusan Manufacturing System Engineering pada tahun 1997 dan memperoleh Professional Certificate dari University of California at Berkeley, California untuk jurusan Computer Information System pada tahun 1998.

Pengalaman kerja: 1998 – 2000 Application Engineer di I2 Technologies, Dallas - Texas 2000 – 2006 Senior Solution Architect di SeeCommerce Inc, Palo

Alto - California 2007 – 2014 Chief Marketing and Trading Officer di PT Golden

Energy Mines Tbk, Jakarta 2014 – sekarang Chief Operating Officer di PT Exploitasi Energi

Indonesia Tbk, Jakarta Nov 2016 - sekarang Komisaris PT Dwi Guna Laksana Tbk.

Tjipto Rijanto, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 44 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak September 2017

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi untuk jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, pada tahun 1996.

Pengalaman kerja:1994 – 1996 Account Holder PT Nexia International1996 – 2002 Audit Supervisor Arthur Andersen2002 – 2003 Corporate Accounting Manager PT Ricky Putra

Globalindon Tbk2003 - 2004 Finance Manager Controller PT Istidata-Digiland

Indonesia Pte Ltd2004 – 2007 Finance & Accounting Manager PT Sinarmas Group –

Energy & Mining Division2008 – 2009 Senior Finance Manager PT Sinarmas Group – Energy &

Mining Division2010 – 2013 General Manager Finance & Accounting PT Sinarmas

Group – Energy & Mining Division2013 – 2014 Accountant PT Milton Tradings Pty Ltd, Sydney – Australia Des 2014 – Feb 2015 Deputi Chief Financial Officer PT Lippo GroupMar 2015 – Okt 2015 Chief Financial Officer PT Asiatic Sejahtera Finance Jan 2016 – Aug 2017 Vice President Finance PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk.Sept 2017 –

sekarangKomisaris Independen PT Dwi Guna Laksana Tbk.

68

DIREKSI

ZulfianMirza,DirekturUtamaWarga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak November 2016.Bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dan operasional Perseroan.Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997

Pengalaman kerja:1997 – 1999 Manager Operasional PT Hanin Priandra Nusa2000 – 2002 Branch Manager PT Baraga Tata Nusa2002 – 2003 Senior Manager PT Bakrie Niagatama2006 Branch Manager PT Dwi Guna Laksana2008 – 2011 Direktur PT Trans Lintas Segara2009 – sekarang Komisaris PT Saibatama International Mandiri2012 – sekarang Direktur PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk2013 – 2015 Direktur Utama PT Dwi Guna Laksana2016 – sekarang Direktur Utama PT Dwi Guna Laksana Tbk.

Wim Al Fatih, DirekturWarga Negara Indonesia, 53 tahun.Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2017Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan Perseroan.Memperoleh gelar Civil Engineering dari Lampung University, Lampung tahun 1984, memperoleh gelar Civil Engineering dari Institute Saint and Technology National, Jakarta tahun 1987, memperoleh gelar Master Business Administration dari IPBM Graha Mulya, Jakarta tahun 1991, memperoleh gelar Financial Management dari PPM School of Management, Jakarta 2001 dan memperoleh gelar MM Executive dari PPM School of Management Jakarta tahun 2013.

Pengalaman kerja:1989 – 1994 Manager Head of Corporate Finance Department

PT Jasereh Utama1994 – 1998 Manager Head of Sales & Trading Department PT Nomura

Indonesia1998 – 2001 Director PT Manulife Aset Manajemen Indonesia2001 – 2003 Managing Director PT Dongsuh Kolibindo Securities2003 – 2006 Presiden Director PT Dua K Kapital Indonesia2006 – 2007 Managing Director PT Batasa Capital2007 – 2011 Presiden Director PT Asia Kapitalindo Securities Tbk2011 – 2015 GM Head of Institutional & Corporate Clients PT MNC

Securities2015 – sekarang Head of Corporate Finance Department PT HANSON

International Tbk Juli 2017 – sekarang Direktur PT Dwi Guna Laksana Tbk.

69

Gandhi Parveen Kumar, Direktur IndependenWarga Negara Singapura, 59 tahun. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak September 2017Bertanggung jawab atas kegiatan strategi dan pengembangan usaha Perseroan.Memperoleh gelar Bachelor of Commerce pada tahun 1978 dari Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab, India, memperoleh gelar Master of Commerce dari Himachal Pradesh University, Shimla, India pada tahun 1984 dan memperoleh gelar Chartered Accountant dari Insitute of Chartered Accountants of India pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari National University Singapore pada tahun 2008.

Pengalaman kerja:1991 – 1994 Senior Manager Corporate Finance PT Indorama

Synthetics Indonesia1994 – 1999 Executive Vice President PT Bank Bira, JakartaSept 2017 – sekarang Direktur Independen PT Dwi Guna Laksana Tbk.

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode 6 (bulan) yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.680.956.000,-, Rp2.619.461.000,-, Rp1.690.000.000,- dan Rp1.690.000.000,-

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

KOMITE AUDIT

CORPORATE SECRETARYINTERNAL AUDIT

DIREKTUR DIREKTUR INDEPENDEN

6. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

70

Dewan KomisarisDewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

DireksiDireksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2016, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Komite AuditKomite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Dwi Guna Laksana Tbk. No. 01.15/SK/KOM/DGL/IX/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 15 September 2017 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua : Tjipto Rijanto Komisaris IndependenAnggota : Arydhian Basril Djamin Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menjabat sebagai Anggota

Komite Audit Perseroan sejak September 2017. Menjadi Anggota Komite Audit PT Intermedia Kapital Tbk sejak 2014, dan sebagai General Manager of Finance and Accounting Special Project di PT Bakrie Telecom Tbk Sejak 2007-sekarang. Sebelumnya memegang posisi GM Accounting PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk pada 2012. Memperoleh gelar Bachelor of Economics jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997), Magister Akuntansi, Program Magister Akuntansi dan Sistem Informasi dari Universitas Indonesia (1999).

Anggota : Agustin Ekadjaya Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak September 2017, Menjadi Anggota Komite Audit PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk sejak 2013. Menjabat sebagai Dosen Pendidikan Profesi Akuntansi PT BCA Tbk. Sejak 2008, Dosen Akuntansi di Universitas Tarumanegara sejak 1997, sebelumnya menjabat sebagai Dosen Terbatas Akuntansi di beberapa perguruan tinggi (1999-2007). Agustin Ekadjaya memperoleh gelar Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia (1997-1999), Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia 1997.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:• Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan

Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

71

• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;

• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

• Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajmen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

• Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntasi dan pelaporan keuangan Pereroan atau Perusahaan Publik;

• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan

• Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:• Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan,

dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;• Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi

audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;• Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan

tugasnya (jika diperlukan); dan • Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Unit Audit InternalUnit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Dwi Guna Laksana No. 01.15/SK/DIR/DGL/IX/2017 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 15 September 2017 Direksi Perseroan mengangkat Sdri. Nurley Dew sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan

Nurleny Dew : Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Menjabat sebagai anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak September 2017. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi Audit dari Unitversitas Atma Jaya, Jakarta pada tahun 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Staff Accounting di PT Forisa Nusapersada (Juni 2007), Menjabat sebagai Senior Auditor di KAP Osman Bing Satrio & Rekan (2007 – 2016).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:• Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.

• Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.

• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas system serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akutansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.

• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;

72

• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang telah disarankan;

• Bekerja sama dengan Komite Audit;• Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai

internal audit sendiri;• Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:• Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk

mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan tehnik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;

• Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun real time;

• Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;

• Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;• Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;• Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Komite Audit; dan• Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan RisikoPerseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan: 1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas

Perseroan. 2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan Standard

Operating Procedure (SOP). 3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh

Perseroan. 4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. 02.15/SK/DIR/DGL/IX/17 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 15 September 2017 Perseroan telah menunjuk Sdr. Jafar Chan sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary).

Jafar Chan selaku Sekretaris Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia, berumur 51 tahun dan memiliki pengalaman kerja sebagai Sekretaris Perusahaan PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. dari tahun 2002 sampai 2014.

73

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:• Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku

di bidang Pasar Modal.• Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;

b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisari; dane. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

• Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.

• Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

• Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.

• Dalam rangka mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

• Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.• Setiap infromasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan

informasi resmi Perusahaan.• Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan,

Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.• Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.• Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.• Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.• Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan

pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);c. Informasi Fakta Materi;d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode

khusus, dll);e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Sun Life Tower (Menara Prima 2), Lt. 18, Unit A-D Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950No. Telepon : 021 - 29880617Faksimile : 021 - 29880613Alamat E-mail : [email protected]

Komite Nominasi dan RemunerasiPerseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No. 34, oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

74

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:i. Mengikutsertakan kayawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihanii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam

pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No Jenjang Manajemen30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. Manager 10 8 12 202. Staff 59 34 73 131

Jumlah 69 42 85 151

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. S1 26 23 37 532. SMA/Diploma 43 19 48 98

Jumlah 69 42 85 151

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No Jenjang Usia30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. 21 – 30 tahun 14 11 27 572. 31 – 40 tahun 32 16 33 563. 41 – 50 tahun 23 15 25 38

Jumlah 69 42 85 151

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No Status Karyawan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. Tidak Tetap 30 11 6 112. Tetap 39 31 79 140

Jumlah 69 42 85 151

75

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No Lokasi Karyawan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. Kantor Pusat 39 17 59 1212. Kantor Cabang/Operasional 30 25 26 30

Jumlah 69 42 85 151

TDGP

Komposisi Karyawan TDGP Berdasarkan Jenjang Manajemen

No Jenjang Manajemen30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. Manager 0 0 0 02. Staff 17 20 21 27

Jumlah 17 20 21 27

Komposisi Karyawan TDGP Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. S1 0 0 0 02. Diploma 0 0 0 03. SMP – SMU 17 20 21 27

Jumlah 17 20 21 27

Komposisi Karyawan TDGP Berdasarkan Jenjang Usia

No Jenjang Usia30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. 21 – 30 tahun 0 0 0 02. 31 – 40 tahun 9 11 11 173. 41 – 50 tahun 8 9 10 10

Jumlah 17 20 21 27

Komposisi Karyawan TDGP Berdasarkan Status

No Status Karyawan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. Tidak Tetap 0 0 0 02. Tetap 17 20 21 27

Jumlah 17 20 21 27

Komposisi Karyawan TDGP Berdasarkan Lokasi

No Lokasi Karyawan30 Juni 31 Desember

2017 2016 2015 20141. Kantor TDGP 17 20 21 27

Jumlah 17 20 21 27

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak UKB dan SLBM belum beroperasi dan tidak memiliki karyawan.

Serikat PekerjaPerseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

76

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak sebagai berikut:

NamaPerusahaan Kegiatan Usaha Lokasi

UsahaTahun

PenyertaanStatus

Operasional%

KepemilikanPT Truba Dewata

Guna PrasadaJasa Bongkar Muat dari dan ke

KapalKab. Banjar,

Kalimantan Selatan 2002 Operasional 99,91

PT Usaha Kawan Bersama

Pertambangan, Perdagangan, Industri dan Jasa

Kab. Banjar,Kalimantan Selatan 2005 Belum

Operasional 99,22

PT Sinergi Laksana Bara Mas

Perdagangan, Pertambangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan dan Percetakan

Jakarta Selatan 2017 Belum Operasional 99,9

8.1 PT Truba Dewata Guna Prasada (“TDGP”)

Riwayat SingkatPT Truba Dewata Guna Prasada didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Truba Dewata Guna Prasada No. 4 tanggal 2 Mei 2002, dibuat dihadapan Zul Trisman, S.H., Candidat Notaris, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Pebruari 2002, Nomor 07/CN/2002/PN.JKT.PST., selaku pengganti dari Fauzi Agus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09662.HT.01.01.TH.2002 tanggal 4 Juni 2002 (“Akta Pendirian TDGP”).

Sejak saat didirikan, TDGP telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan Anggaran Dasar TDGP terakhir kali adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Truba Dewata Guna Prasada No. 07 tanggal 2 Agustus 2017, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015944.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 04 Agustus 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0095887.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 04 Agustus 2017 dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Truba Dewata Guna Prasada No. AHU-AH.01.03-0159318 tanggal 04 Agustus 2017, Daftar Perseroan No. AHU-0095887.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 04 Agustus 2017 (“Akta No. 07 Tahun 2017”).

TDGP beralamat di Jalan Gatot Subroto Raya No.104, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235 (“Kantor TDGP”).

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar TDGP, maksud dan tujuan TDGP adalah berusaha dalam bidang jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TDGP dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:• Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, yang meliputi bongkar muat barang dari

dan ke kapal, yaitu melakukan usaha jasa pelayanan membongkar barang dari dan ke kapal, dermaga, tongkang, truk, ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal (stevedoring), jasa pekerjaan mengeluarkan dari sling (ex-tackle), dari lambung kapal di atas dermaga (cargodoring), jasa pekerjaan mengambil dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan rapat di pintu darat lapangan penumpukan atau pekerjaan sebaliknya (receiving/delivery), penyewaan fasilitas-fasilitas dermaga termasuk bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan gudang, beserta fasilitas-fasilitasnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan TDGP memiliki status operasional.

77

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Truba Dewata Guna Prasada No. 65 tanggal 22 Pebruari 2017, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0004775.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Februari 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0025840.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Februari 2017 (“Akta No. 65 Tahun 2017”), struktur permodalan dan komposisi pemegang saham TDGP yang terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang SahamNilai Nominal Rp1.000,- per saham

Saham Jumlah Nominal (Rp) %Modal dasar 1.040.707.950 1.040.707.950.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

Perseroan 346.574.150 346.574.150.000 99,91Raden Santoso Eko Priyatmo 328.500 328.500.000 0,09

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 346.902.650 346.902.650.000 100,00Jumlah saham dalam portepel 693.805.300 693.805.300.000

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Truba Dewata Guna Prasada No. 363 tanggal 30 Juli 2013, dibuat dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar, yang telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Truba Dewata Guna Prasada No. AHU-AH.01.10-39152 tanggal 18 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088054.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 (“Akta No. 363 Tahun 2013”), susunan Direksi dan Komisaris TDGP adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Pujianto Gondosasmito

DireksiDirektur : Didy Agus Hartanto

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting TDGP yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan TDGP untuk periode 6 (enam bulan) yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Eddy Siddharta & Tanzil dengan opini wajar tanpa modifikasian.



2017 2016 2015 2014Aset 570,686,506 566,666,357 597,323,154 631,646,337Liabilitas 319,862,296 292,349,460 281,862,116 280,560,096Ekuitas 250,824,210 274,316,897 315,461,038 351,086,241

Secara keseluruhan aset, liabilitas dan ekuitas TDGP tidak memiliki perubahan yang signifikan. Aset TDGP terutama terdiri atas piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain pihak berelasi dan uang muka proyek, sedangkan liabilitas TDGP terutama terdiri atas utang bank jangka pendek.

78



2017 2016 2016 2015 2014Pendapatan Usaha - 548.311 548.311 10.171.920 12.666.592Beban Pokok Pendapatan - 362.183 630.232 1.000.081 1.092.753Laba (Rugi) Bruto - 186.128 (81.921) 9.171.839 11.573.839Rugi Sebelum Pajak (24,144,763) (21,811,659) (42,213,006) (36,371,393) (17,155,132)Rugi Bersih Komprehensif (23,492,687) (21,385,413) (41,144,141) (35,900,203) (17,686,035)

Pendapatan UsahaTDGP tidak memiliki Pendapatan Usaha pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan karena masih belum diterimanya pembayaran klien pelabuhan, baik yang menggunakan jasa loading untuk batubara crushed maupun uncrushed.

Rugi Bersih Komprehensif Secara keseluruhan TDGP masih membukukan kerugian hal ini terutama disebabkan karena penyusutan aset tetap, dan biaya bunga pinjaman bank.

8.2 PT Usaha Kawan Bersama (“UKB”)

Riwayat SingkatPT Usaha Kawan Bersama didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tertanggal 31 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Martapura akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. W12-00103.HT.01.01-TH.2007 tertanggal 13 April 2007 (“Akta Pendirian UKB”).

Sejak saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian UKB, Anggaran Dasar UKB telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar UKB yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 4 Februari 2013, dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H. M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU.05251.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 8 Februari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0009221.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 48, TBN No. 78704 (“Akta No. 2 Tahun 2013”).

UKB beralamat di Jl. A.Yani KM.11,8 Kel Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar UKB, maksud dan tujuan UKB adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, industri dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas UKB dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:a. bidang pertambangan, meliputi pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi

batubara dan pembuatan briket batubara;b. bidang perdagangan, meliputi eksport dan import, perdagangan lokal bahan bakar padat

(batubara );c. bidang industri, meliputi pembuatan briket batubara dan barang-barang batubara; dand. bidang jasa, bertindak sebagai konsultan pertambangan meliputi eksplorasi dan teknologi

pertambangan, baik umum maupun khusus antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi dan batubara.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan UKB belum memiliki status operasional.

79

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Usaha Kawan Bersama No. 05 tanggal 3 Mei 2017, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Usaha Kawan Bersama No. AHU-AH.01.03-0147493 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0078624.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham UKB yang terakhir sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp100.000,- per sahamSaham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal dasar 510.000 51.000.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

Perseroan 506.000 50.600.000.000 99,22PT Dian Ciptamas Agung 4.000 400.000.000 0,78

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 510.000 51.000.000.000 100,00

Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta Berita Acara Nomor 364 tanggal 30 Juli 2013, dibuat dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.10.36556 tanggal 3 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0083001.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UKB adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Andri CahyadiKomisaris : Ivana Agustine

DireksiDirektur : Joko Maisad Winarko

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting UKB yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan UKB untuk periode 6 (enam bulan) yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Eddy Siddharta & Tanzil dengan opini wajar tanpa modifikasian.


Keterangan 30 Juni2017

31 Desember 2016 2015 2014

Aset 58,566,773 58,590,670 58,402,318 57,842,167Liabilitas 6,612,348 6,548,264 5,815,004 5,129,377Ekuitas 51,954,425 52,042,406 52,587,314 52,712,790

Secara keseluruhan aset, liabilitas dan ekuitas UKB tidak memiliki perubahan signifikan.

Aset UKB terutama terdiri atas piutang pihak lain-lain pihak berelasi dan uang muka proyek atas pengadaan dan pengurukan/pemadatan tanah yang dibayarkan UKB kepada PT Daya Guna Laksana, sedangkan liabilitas UKB terutama terdiri atas utang lain-lain pihak ketiga.


Keterangan 30 Juni 31 Desember2017 2016 2016 2015 2014

Penjualan Bersih - - - - -Beban Pokok Pendapatan - - - - -Laba Kotor - - - - -Rugi Sebelum Pajak (94,696) (70,512) (563,658) (517,751) (19,380)Rugi Bersih Komprehensif (87,981) (70,400) (544,908) (510,476) (6,812)

Secara keseluruhan, UKB masih belum melakukan penjualan dan masih membukukan kerugian yang terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi UKB.

80

8.3 PT Sinergi Laksana Bara Mas (“SLBM”)

Riwayat SingkatSLBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Laksana Bara Mas No 3 tertanggal 25 Januari 2017 dibuat di hadapan Irwan Asril S.h. M.kn, Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0003468.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 25 Januari 2017, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada tanggal 25 Januari 2017 dengan No. AHU-DD10611.AN.03.11 TAHUN 2017 (“Akta Pendirian SLBM”).

SLBM beralamat di Gd.Menara Rajawali Lt 7-1, Jl DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SLBM, maksud dan tujuan SLBM adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, dan percetakan.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SLBM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan eksport dan import, local,

interinsulair atas barang-barang bahan tambang yaitu batubara, lignit, minyak bumi, gas alam dan panas bumi, bijih logam, barang dan alat bangunan, Alat Tulis Kantor, elektrikal, mekanikal, perdagangan Peralatan Komputer dan Alat Elektronika, perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi, Perdagangan Mobil dan Motor, serta bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier, distributor dan keagenan baik dalam dan Luar Negeri dalam arti kata yang seluas luasnya;

b. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumya termasuk jasa keamanan (securities), jasa cleaning service, Jasa Pengelolaan Parkir, Jasa pemberantasan hama, periklanan, jasa hiburan, jasa managemen, telekomunikasi, serta jasa-jasa yang lainnya kecuali jasa bidang hukum dan pajak;

c. mendirikan dan mengelola percetakan dan penjilidan; d. menjadi kontraktor untuk proyek -proyek pekerjaan unum termasuk proyek-proyek pekerjaan

bangunan-bangunan gedung, rumah, jalan, dermaga, jembatan, lapangan terbang, pengairan, pembukaan lahan, pembangunan sarana Pra Sarana Jaringan Telekomunikasi, dan bangunan-bangunan umum lainnya, serta proyek-proyek instalasi antara lain instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;

e. menjadi pengembang atau developer bagi proyek perumahan (real estate), pusat perbelanjaan, dan atau gedung-gedung perkantoran;

f. menjalankan usaha dalam bidang industri atas hasil-hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan;

g. menjalankan usaha dalam bidang industri pertambangan, industri perkayuan termasuk didalamnya membuat perabot-perabot rumah tangga (meubelair), kerangka-kerangka, pintu, jendela truc-truc (kapwark);

h. menjalankan usaha dalam bidang industri pakaian jadi dan seragam serta perlengkapan lainnya (Konveksi);

i. mendirikan dan menjalankan usaha dibidang ekspedisi pengangkutan darat baik untuk pengangkutan orang maupun pengangkutan barang;

j. menjalankan usaha penggalian batu tambang yaitu marmer, granit, andesit, koral, split, gamping, tanah liat dan pasir mencakup usaha penggalian, pemisahan, pembersihan, pemurnian dan penghalusan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan SLBM belum memiliki status operasional.

81

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pendirian SLBM, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SLBM sebagai berikut:

Pemegang SahamNilai Nominal Rp100.000,- per saham

Saham Jumlah Nominal (Rp) %Modal dasar 200.000 200.000.000Modal ditempatkan dan disetor penuh

Perseroan 99.990 99.990.000 99,9Santoso 10 10.000 0,1

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 100.000 100.000.000 100,00

Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinergi Laksana Bara Mas No. 6 tanggal 17 Maret 2017, dibuat dihadapan Irwan Asril S.H. M.Kn, Notaris di Bekasi, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Laksana Bara Mas Nomor: AHU-AH.01.03-0118765 tanggal 17 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036200.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 (“Akta No. 6 Tahun 2017”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SLBM adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Pudjianto Gondosasmito

DireksiDirektur : Hadi Rakhmanto, S.H.

Ikthisar Keuangan PentingTabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting SLBM yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan UKB untuk periode 6 (enam bulan) yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan opini pendapat wajar dalam semua hal yang material.


Keterangan30 Juni

2017Aset 104.455Liabilitas 14.810Ekuitas (Defisiensi Modal) 89.645


Keterangan30 Juni

2017Pendapatan -Beban Pokok Pendapatan -Laba Kotor -Rugi Sebelum Pajak (10.355)Rugi Bersih (10.355)

PERSEROAN MERUPAKAN PENGENDALI DARI SELURUH ENTITAS ANAK SESUAI DENGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ATAS MASING-MASING ENTITAS ANAK

82

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Entitas Anak dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Keterangan: Pak Kusno Hardjanto merupakan pengendali Perseroan. Keterangan: Pak Kusno Hardjanto merupakan pengendali Perseroan.

b. Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak.

NamaPerseroan TDGP UKB SLBM

Kom Dir Kom Dir Kom Dir Kom DirBenny Wirawansa KU - - - - - - -Robin Alimutomo K - - - - - - -Tjipto Rijanto KI - - - - - - -Zulfian Mirza - DU - - - - - -Wim Al Fatih - D - - - - - -Gandhi Parveen Kumar - DI - - - - - -Pujianto Gondosasmito - - K - - - K -Didy Agus Hartanto - - - D - - - -Andri Cahyadi - - - - KU - - -Ivana Agustine - - - - K - - -Joko Maisad Winarko - - - - - D - -Hadi Rakhmanto, S.H. - - - - - - - D

Catatan:KU : Komisaris Utama DU : Direktur UtamaK : Komisaris D : DirekturKI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen

83

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Energi Batubara Indonesia (“EBI”)

Riwayat SingkatEBI pertama kali didirikan dengan nama PT. Swadaya Wirasta Gemilang, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Swadaya Wirasta Gemilang No. 40 tanggal 21 September 2011, dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64528.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0107291.AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011. (“Akta Pendirian EBI”).

Sejak saat didirikan, EBI telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhirnya diubah dengan Akta No. 2, tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10.00181 tanggal 3 Januari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0000372.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 3 januari 2013. (selanjutnya Akta Pendirian EBI beserta seluruh perubahannya disebut sebagai “Anggaran Dasar EBI”).

Kegiatan Usaha Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar EBI, maksud dan tujuan EBI adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EBI dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalakan usaha dalam bidang perdagangan hasil batubara, termasuk impor, ekspor, interinsulair

dan local baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihaka lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransier, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri;

b. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan/pembangunan gedung, termasuk gedung perkantoran, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasai, dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi;

c. Menjalankan usaha dalam bidang pengusahaan gedung perkantoran;d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnnya baik

untuk pengangkutan penumpang maupun barang;e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan dan

pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;f. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya termasuk parik-pabrik, home

industri, dan kerajian tangan serta memasarkan hasil-hasil pproduksinya;g. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada ummumnya termasuk pemeliharaan dan

perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor dan alat berat;h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen,

khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diijinkan Pemerintah; dani. Melakukan penyertaan saham pada perseroan terbatas lainnya.

84

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham EBI adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Jumlah Saham (lembar)

Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) %

Modal Dasar 2.300.600 2.300.600.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:Andri CahyadiHenri SetiadiPT. Exploitasi Energi Indonesia

5973

2.300.000

597.000.0003.000.000

2.300.000.000.000

0,030,0001

99,9699Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.300.600 2.300.600.000.000 100Jumlah Modal Saham dalam Portepel - -

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 4 Desember 2015, dibuat oleh Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-0005730.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 (“Akta No. 4 Tahun 2015”), susunan Direksi EBI sebagai berikut

Dewan KomisarisKomisaris : Andri Cahyadi

DireksiDirektur : Henri Setiadi

PT Prima Samoda (“PS”)

Riwayat SingkatPS didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 21 September 2004, dibuat dihadapan Wati Adini, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28529 HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 November 2004 (“Akta Pendirian PS”).

Sejak saat didirikan, PS telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhirnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Prima Samoda No. 44 tanggal 10 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Gianto, S.H., Notaris di Banjarmasin, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-34076, tanggal 21 Agustus 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0077872.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 (selanjutnya Akta Pendirian PS beserta seluruh perubahannya disebut sebagai “Anggaran Dasar PS”).

Kegiatan Usaha Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PS, Maksud dan tujuan PS adalah: a) Perdagangan umum; b) Kontraktor/Pemborong; c) Perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan; d) Perindustrian; e) Pengangkutan; f) Konpeksi/ garmen; g) Garmen, h) Katering; i) Percetakan; j) Real estate; k) Developer.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Menjalankan usaha perdagangan barang segala macam kebutuhan secara lokal maupun

interinsulair,eksport, import, baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak orang lain secara komisi bertindak sebagai komisioner, supplier/leveransir, agen/perwakilan, grosir, dan distributor/penyalur;

85

b. melaksanakan pekerjaan kontraktor/ pemborongan, antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan, dan pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, landasan, irigasi/perairan, dermaga-dermaga, pekerjaan sipil enginering (kerekayasaan), pemasangan instalasi jaringan listrik, telekomunikasi, air minum, kabel-kabel, penggalian/pemasangan pipa-pipa, dan menyewakan alat-alatpengeboran sebagai jasa penunjang pengeboran minyak dan gas bumi, baik darat maupun lepas pantai, dan mengeljakan pekerjaan pemborongan secara umum;

c. menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan;

d. menjalankan usaha dibidang perindustrian, dengan mendirikan pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi bahan/barang siap pakai atau barang konsumsi;

e. menjalankan usaha angkutan darat antara lain dengan menggunakan bus, truk, taksi, serta menjalankan pekerjaan perbengkelan kendaraan bermotor;

f. menjalankan usaha dalam bidang jahit menjahit (konpeksi/garment);g. menjalankan pekerjaan dibidang jasa terutama dalam bidang cleaning service kecuali jasa dibidang

hukum dan pajak;h. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang katering, dengan menyediakan makanan dan minuman;i. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan, periklanan;j. melaksanakan usaha pembebasan tanah untuk dikelola menjadi pembangunan perumahan,

apartemen, kondominium, pergudangan, terminal peti kemas dan pertokoan dengan tidak mengurangi ijin dari pihak/instansi yang berwenang;

k. membangun perumahan, unit-unit perumahan, rumah susun, apartemen, kondominium, pergudangan, terminal peti kemas dan pertokoan untuk dijual kepada perorangan, karyawan swasta maupun pemerintah.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PS saat ini adalah sebagai berikut:




Modal Dasar 2.000 2.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:PT. Energi Guna LaksanaAndri Cahyadi

9955

995.000.0005.000.000

99,50,5

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100Jumlah Modal Saham dalam Portepel 1.000 1.000.000.000

Komisaris dan DireksiBerdasarkan Anggaran Dasar PS, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PS adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Imelda Susanti

Dewan DireksiDirektur : Andri Cahyadi

PT Dian Ciptamas Agung (“DCA”)

Riwayat SingkatDCA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 4 September 2013, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan Nomor 10/MPDN.JKT.SELATAN/CT/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 telah ditunjuk sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-53754.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- 0097473.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 (“Akta Pendirian DCA”).

86

Sejak saat didirikan, DCA telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhirnya adalah menurut Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dian Ciptamas Agung No. 16 tanggal 7 April 2017, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008228.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, Daftar Perseroan No. AHU-0046129.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 07 April 2017 dan juga telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dian Ciptamas Agung No. AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 7 April 2017, Daftar Perseroan No. AHU-0046129.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 07 April 2017 (selanjutnya Akta Pendirian DCA beserta seluruh perubahannya disebut sebagai “Anggaran Dasar DCA”).

Kegiatan UsahaMaksud dan tujuan DCA berdasarkan Anggaran Dasar DCA ialah berusaha di bidang usaha jasa pertambangan dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DCA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:a. Menjalankan jasa penunjang kegiatan pertambangan, sarana penunjang perusahaan penambangan,

jasa penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan, jasa persewaan mesin dan peralatannya;b. Menjalankan usaha transportasi/pengangkutan baik barang maupun penumpang, menjalankan

usaha dalam bidang transportasi pertambangan dan batubara, jasa pengangkutan darat/trucking, jasa pengangkutan laut.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DCA saat ini adalah sebagai berikut:




Modal Dasar 6.000 6.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:PT. Nusanara Indah CemerlangPT. Primana Wana Utama

1.4991

1.499.000.0001.000.000

99,900,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.500 1.500.000.000 100Jumlah Modal Saham dalam Portepel 4.500 4.500.000.000

Komisaris dan DireksiBerdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dian Ciptamas Agung No. 41 tanggal 07 Agustus 2017, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dian Ciptamas Agung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0165533 tanggal 25 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105308.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Agustus 2017 (“Akta No. 41 Tahun 2017”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PS adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Herry Hermana S.

Dewan DireksiDirektur Utama : Budi SetiawanDirektur : Bambang WijonoDirektur : Yoel Setiawan IskandarDirektur : Theophylus Hartono

87

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

Para Pihak : 1. Perseroan2. TDGP

Nama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan PelabuhanHubungan Afiliasi : TDGP merupakan Entitas Anak dari PerseroanObyek Perjanjian : Terminal khusus di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap,

Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan SelatanTujuan Perjanjian : Perseroan selaku pengelola pelabuhan dan TDGP selaku pemilik lahan yang digunakan

untuk melayani kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Menteri Perhubungan No. KP 8 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (Izin Sementara Tersus Melayani Kepentingan Umum).

Harga Jasa Pengelola Pelabuhan : Harga jasa operator pelabuhan yang disepakati Perseroan dan TDGP adalah sebesar Rp10.000,-/MT (sepuluh ribu Rupiah per metrik ton) dan tidak termasuk biaya pengadaan alat berat dan bahan bakar. Harga tersebut dapat ditinjau ulang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan TDGP.

Jangka Waktu Fasilitas : 14 Februari 2014 dan berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Perseroan dan TDGP

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan antara Perseroan dan TDGP telah dilakukan dengan kondisi dan syarat yang wajar.

12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, yang nilainya material.

Nama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap Dengan PT. Dwi Guna Laksana Tentang Sewa Penggunaan Perairan Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Dwi Guna Laksana, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan No. HK.107/02/XI/UPP.KTP-2015 tanggal 9 Nopember 2015

Para Pihak : 1. Perseroan2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap

Obyek Perjanjian : Wilayah perairan Terminal Khusus Perseroan yang digunakan oleh Perseroan yang didasarkan pada legalitas perijinan operasi yang terletak di perairan Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Kompensasi : Uang Sewa Wilayah Perairan dihitung berdasarkan formula:Luas Wilayah Perairan 24.700 m2 x Tarif (Rp2.500,-) x Jangka Waktu Sewa (5 tahun) = Rp308.750.000,-

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Perairan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau mengacu kepada legalitas ijin operasi yang dimiliki, dan bisa diperpanjang lagi. Khusus untuk tahun takwim 2015, Perjanjian Sewa Perairan akan berlaku surut terhitung sejak 01 Januari 2015, dan untuk periode selanjutnya jatuh tempo mengacu kepada tanggal dan bulan legalitas ijin operasi.

Nama Perjanjian : Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan Antara PT Dwi Guna Laksana Dan PT Hutan Rindang Banua No. 001/L-HRB/I/2017 tanggal 15 Desember 2016

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Hutan Rindang Banua (“HRB”)

Obyek Perjanjian

: Perseroan menyewakan penggunaan pelabuhan milik Perseroan yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (“Pelabuhan Perseroan”) serta fasilitasnya dan jasa kepelabuhanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan bongkar muat, pengangkutan kayu bahan baku serpih (“Kayu BBS”) dari logpond ke atas tongkang dan kegiatan lainnya yang diperlukan HRB untuk pemuatan Kayu BBS ke atas tongkang di Pelabuhan Perseoan, kepada HRB.

Kompensasi

: Perseroan dan HRB setuju dan sepakat bahwa rincian jasa pelabuhan adalah sebagai berikut di bawah ini (“Biaya Jasa”):Biaya penumpukan dan penggunaan dermaga per metrik ton PPN : Rp1.950,-Total : Rp21.450,-

88

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Pelabuhan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal

31 Desember 2020, dan dapat diubah ataupun diperpanjang atas persetujuan Perseroan dan HRB terlebih dahulu.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Antara CV Mitra Usaha Bersama Dengan PT Dwi Guna Laksana bulan Februari 2017

Para Pihak : 1. Perseroan2. CV Mitra Usaha Bersama (“MUB”)

Obyek Perjanjian : - Excavator PC 200 Tahun 2012 sebanyak 1 (satu) unit;- Excavator CAT 320 Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) unit; dan- Excavator CAT 320 Tahun 2014 sebanyak 1 (satu) unit.

Kompensasi : Harga Sewa & Pemakaian Minimal- Excavator PC 200 Tahun 2012 sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu

Rupiah) per jam (belum termasuk PPN & PPH 23 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku) dengan pemakaian minimal 250 (dua ratus lima puluh) jam per bulan;

a) Excavator CAT 320 Tahun 2013 sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per jam (belum termasuk PPN & PPH 23 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku) dengan pemakaian minimal 250 (dua ratus lima puluh) jam per bulan; dan;

b) Excavator CAT 320 Tahun 2014 sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per jam (belum termasuk PPN & PPH 23 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku) dengan pemakaian minimal 250 (dua ratus lima puluh) jam per bulan.

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Alat Berat berlaku sejak Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh MUB dan Perseroan hingga alat berat selesai dipergunakan bekerja dan Perjanjian Sewa Alat Berat akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan antara MUB dan Perseroan.

Nama Perjanjian : Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Toko (Ruko) Antara Santoso Soemarko Dan PT. Dwi Guna Laksana No. 01.31/HRGA-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017

Para Pihak : 1. Perseroan2. Santoso Soemarko

Obyek Perjanjian : Rumah toko beserta halaman parkir milik Santoso Soemarko yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Raya No. 104 RT32/RW 002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan ukuran 5 meter x 40 meter, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2037.

Harga Sewa : Perseroan dan Pemilik Ruko sepakat bahwa harga sewa ruko selama jangka waktu Perjanjian Sewa Ruko adalah Rp166.666.666,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10% (sepuluh persen).

Jangka Waktu : Perjanjian Sewa Ruko berlaku sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Perseroan dan Pemilik Ruko minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Sewa Ruko berakhir.

Nama Perjanjian : Kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara No. 07.14/TRF/DIR/DGL/XI/2016 tanggal 14 November 2016

Para Pihak : 1. Perseroan sebagai pembeli2. PT Trafigura (“TFR”) sebagai penjual

Obyek Perjanjian : Objek Perjanjian TFR-Perseroan adalah untuk penjualan dan pembelian Indonesia Steam Coal yang dihasilkan oleh PT. Borneo Indobara selama jangka waktu Perjanjian TFR-Perseroan untuk dikirim dan diserahkan ke PLTU, dengan spesifikasi, total tonase dan jadwal pengiriman sebagai berikut:

a) Periode pengiriman adalah November sampai Desember 2016, dengan tonase maksimum 112.500 MT (± 10%) dengan tujuan sebagai berikut: Amurang, Barru, Ende Ropa, Jeranjang, Kendari, Pacitan, Paiton Baru, Pulang Pisau, Tanjung Awar dan Tidore. Kuantitas pengiriman pada setiap tujuan hanya merupakan prediksi dan dapat berubah sewaktu-waktu.

89

b) Spesifikasi Batubara sesuai dengan Standard ASTM dengan dasar sebagaimana diterima (as received basis), kecuali ditentukan lain, sebagai berikut:

Uraian TypicalGCV Kcal/kg (ar) 4250Ash % (ar) 5Sulphur % (daf) 0,33TM % (ar) 33AFT (Initial Deform) ˚C Min 1150HGI 60Slagging Index MediumFouling Index MediumNitrogen % (daf) Max 1,2Sodium % (in ash) 1.5Lolos ayakan 70 mm 100%Lolos ayakan 50 mm Min. 95%Lolos ayakan 32 mm Max. 80%Lolos ayakan 2.38 mm Max. 20%

Harga : a) Harga batubara adalah Rp350.000,- per MT ditambah margin sebesar Rp6.750,- per MT ditambah bunga per MT FOB tongkang di Pelabuhan Muat Bunati, Kalimantan Selatan.

b) Jika Perseroan melakukan pembayaran pada suatu tanggal yang jatuh dalam periode hari kalender ke-61 (enam puluh satu) hingga 90 (sembilan puluh) (termasuk keduanya) sejak tanggal tagihan diterbitkan oleh TFR, harga berikut berlaku: Harga sama dengan Rp350.000,- ditambah margin sebesar Rp6.750,- ditambah bunga sebesar Rp10.500,-, yaitu sebesar Rp367.250,- per MT.

Jangka Waktu : Perjanjian TFR - Perseroan akan berlaku efektif sejak tanggal 14 November 2016 dan akan berakhir pada saat kewajiban-kewajiban kedua belah pihak telah diselesaikan.

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 1 Kalimantan Tengah (“PJBB 1”)

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Borneo Indobara 3. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 424.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah terakhir kali diubah dengan Amandemen II Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 1 Kalimantan Tengah (Pulang Pisau) No. 1450.PJ./EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan Low Rank Coal/Batubara Peringkat Rendah (“LRC”) sebesar 265.000 ton/tahun (dua ratus enam puluh lima ribu ton per tahun).

Kompensasi : Harga LRC adalah harga Free On Board (“FOB”) LRC di atas tongkang (“Harga FOB LRC”) ditambah biaya transportasi dari tempat pengiriman ke tempat penerimaan. Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015/2016 berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2016 mengacu perhitungan Harga Patokan Batubara (“HPB”) dengan menggunakan Harga Batubara Acuan (“HBA”) rata-rata Juli, Agustus dan September 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan porsi HBA Juli 20%, HBA Agustus 30% dan HBA September 50% yaitu sebesar Rp423.849,-/MT FOB tongkang untuk GCV 4.200 kCal/kg (GAR).

Harga FOB LRC untuk tahun N dan seterusnya akan mengikuti HPB mengacu pada HBA 3 (tiga) bulan terakhir yaitu HBA Juli, Agustus dan September tahun ke-N, dimana HBA dikeluarkan setiap bulan oleh Direktur Jenderal Mineral Batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011.

Jangka Waktu : 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal efektif

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Sulawesi Tenggara (Kendari) (“PJBB 2”)

Para Pihak : 1. Perseroan2. PT Borneo Indobara3. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

90

Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 425.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen VI Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Sulawesi Tenggara (Kendari) No. 1458.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC sebesar 65.000 ton/tahun (enam puluh lima ribu ton per tahun).Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember

2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) CV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp384.259,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,- per Metrik Ton FOB tongkang.

Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2016 berlaku Januari sampai 31 Desember 2016, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rataTriwulan IV tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp375.453,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp404.514,- per Metrik Ton FOB tongkang.


Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Sulawesi Utara (Manado) (“PJBB 3”)


Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 426.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen VI Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Sulawesi Utara (Manado) No. 1457.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 56.000 ton/tahun.Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember

2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(i). GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp341.155,-/MT FOB tongkang.(ii). GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,- per Metrik Ton FOB tongkang.

Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2016 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2016, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata rata Triwulan IV tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(i). GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp369.944,-/MT FOB tongkang.(ii). GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp404.514,-/MT per Metrik Ton FOB tongkang.


Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Gorontalo (“PJBB 4”)Para Pihak : 1. Perseroan

2. PT Borneo Indobara3. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 427.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Gorontalo No. 474.PJ.Amd/041/DIR/2011 tanggal 22 Desember 2011

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 56.000 ton/tahun.Kompensasi : Harga Cost Insurance and Freight (“CIF”) LRC dalam PJBB 4 adalah sebesar

Rp345.000,-/tonJangka Waktu : 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tanggal efektif

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 2 NTB (Endog) (“PJBB 5”)Para Pihak : 1. Perseroan


Nomor dan Tanggal Perjanjian : Nomor 428.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen VI Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 2 NTB (Endog) No. 1452.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 140.000 ton/tahun (seratus empat puluh empat ribu ton per tahun).

91

Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp341.155,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,- FOB tongkang.

Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2016 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2016, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp369.944,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp404.514,- FOB tongkang.


Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 1 NTT (Ropa) (Endog) (“PJBB 6”)


Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 429.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen VI Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 1 NTT (Ropa) No. 1449.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 45.000 ton/tahun (empat puluh lima ribu ton per tahun).

Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp384.259,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,- FOB tongkang.

Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2016 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2016, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp375.453,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp404.514,- FOB tongkang.


Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Maluku Utara (Ternate) (“PJBB 7”)


Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 430.PJ/041/DIR/09 tanggal 16 Desember 2009, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen VI Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Maluku Utara (Ternate) No. 1451.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 18.000 ton/tahun (delapan belas ribu ton per tahun).

Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp384.259,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,- per Metrik Ton FOB tongkang.

Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2016 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2016, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.000 kCal/kg (GAR) sebesar Rp375.453,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp404.514,- per Metrik Ton FOB tongkang.


92

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Sulawesi Selatan (Barru) (“PJBB 8”)


Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 066.PJ/041/DIR/2012 tanggal 23 April 2012, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen IV Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU Sulawesi Selatan (Barru) No. 1453.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 215.000 ton/tahun (dua ratus lima belas ribu ton per tahun).

Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015/2016 berlaku 1 Juli 2015 sampai 30 Juni 2016 mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata April, Mei dan Juni tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA April 20%, HBA Mei 30% dan HBA Juni 50% yaitu sebesar Rp415.879,- per metrik ton FOB tongkang untuk GCV 4.200.


Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) (“PJBB 9”)


Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 102.PJ/041/DIR/2012 tanggal 26 Juni 2012, yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen V Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) No. 1454.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 270.000 ton/tahun (dua ratus tujuh puluh ribu ton per tahun).

Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:a. GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,-/MT FOB tongkang.b. GCV 4.300 kCal/kg (GAR) sebesar Rp428.220,- per Metrik Ton FOB tongkang.

Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2016 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2016, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:a. GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp403.137,-/MT per Metrik Ton FOB tongkang.b. GCV 4.300 kCal/kg (GAR) sebesar Rp418.012,- per Metrik Ton FOB tongkang.


Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 3 Jawa Timur (Tanjung Awar-Awar) (“PJBB 10”)


Nomor dan Tanggal Perjanjian : No. 1879.AMD/EPI.01.01/DIR/2015 tanggal 29 Desember 2015, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen II Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 3 Jawa Timur (Tanjung Awar-Awar) No. 1455.Pj/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 285.000 ton/tahun (dua ratus delapan puluh lima ribu ton per tahun).

Kompensasi : Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.300 kCal/kg (GAR) sebesar Rp428.220,- per Metrik Ton FOB tongkang.



93

Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 1 Jawa Timur (Pacitan) (“PJBB 11”)

Para Pihak: 1. Perseroan


Nomor dan Tanggal Perjanjian: No. 103.PJ/041/DIR/2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang telah diubah terakhir kali dengan

Amandemen IV Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Rank Coal PLTU 1 Jawa Timur (Pacitan) No. 1456.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016

Obyek Perjanjian : Pemasokan LRC/Batubara Peringkat Rendah sebesar 475.000 ton/tahun (empat ratus tujuh puluh lima ribu ton per tahun).

Kompensasi

: Harga FOB LRC di Kalimantan Selatan tahun 2015 berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2015, mengacu perhitungan HPB dengan menggunakan HBA rata-rata Triwulan IV tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan porsi HBA Oktober 20%, HBA November 30% dan HBA Desember 50% yaitu:(a) GCV 4.200 kCal/kg (GAR) sebesar Rp413.525,-/MT FOB tongkang.(b) GCV 4.300 kCal/kg (GAR) sebesar Rp428.220,- per Metrik Ton FOB tongkang.



13. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PERSEROAN

Aset Tetap Berupa Benda Tidak BergerakPada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa benda tidak bergerak.

Aset Tetap Berupa Benda BergerakKendaraan Roda 4 (Empat) atau Lebih

No No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin1. M-07490964 B 1439 BOR Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK040607 DJ496422. M-07490965 B 1440 BOR Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK040670 DJ503973. H-10397192 B 1756 SOD Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK034791 DH258064. H-10397193 B 1757 SOD Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK035298 DH355425. H-10397195 B 1759 SOD Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK035121 DH315116. H-10665280 B 1744 SOE Toyota Avanza 1.3 E A/T Tahun 2011 MHFM1BB2JBK000950 DH435777. F 4577705G B 1048 ZV Toyota Kijang Innova E Diesel Tahun 2008 MHFX541G181504773 2KD61784768. I-11808430 B 9240 NT Nissan Tronton CWB520LDN Tahun 2004 JNBCW135204AL05278 RF81299009. K-13162534 B 23 KKR Toyota Vellfire ZG 2.4 A/T Tahun 2013 ANH208278838 2AZG137261

10. H-10397246 B 1737 SOD Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK035203 DH3016411. H-10397194 B 1758 SOD Toyota Avanza 1.300 E Tahun 2011 MHFM1BA2JBK035491 DH3933312. L-07835040 B 2768 NI Toyota Camry 2400 A/T Tahun 2005 MR053BK3055501827 2AZ319843513. H-11162831 B 9106 GG Toyota Hilux 2.0 M/T Tahun 2011 MR0AW12G0B0026833 1TR708141314. H-11354507 B 9836 GG Toyota Hilux 2.0 M/T Tahun 2011 MR0AW12G1B0026713 1TR707893115. K-02584704 B 805 AC Range Rover R.R 4.4 V8 Patrol A/T Tahun 2002 SALLMAMA32A110004 448S25563277216. K-02583691 B 20 JR Toyota Land Cruiser VX Tahun 1996 MHF11TJ8009001632 1HD01172317. I-11810012 B 9246 NT Nissan Trailer CWB520LDN Tahun 2004 JNBCWB5204AL05281 RF812990318. K-06231597 B 2842 IP Toyota Camry 2.4 A/T Tahun 2003 MHF53BK3034001373 2AZ3061848419. A 1729364G B 1094 NG Suzuki Jeep SJ410 Tahun 1994 MHDESJ41DRJ062663 F10SID16523320. D 0287669G B 9502 NU Mitsubishi L200 3.0L A/T Tahun 2004 K76TG00798 6G72QB665321. 4296444.M DA 8922 TQ Daihatsu Taft GT / F 70 Tahun 1995 993003 98791122. D 7267024G DA 9233 TQ Suzuki SJ 413 WK-Caribian (4x4) CBU Tahun 2005 SJ51TH700372 G13BTH700372

Kendaraan Roda 2 (Dua) No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin

J-06940369 B 6582 UAF Honda NF 100 LD Tahun 2004 MH1HB211X4K146491 HB21E1149130

94

Alat Berat & MesinNo. Alat Berat/Mesin Merek/Jenis/Tahun Nomor Serial Nomor Mesin1. Hydraulic Excavator Hitachi ZX 200 Tahun 2010 1G600K00119268 2811772. Generator Set Krisbow 12.000 watt - -

PT TRUBA DEWATA GUNA PRASADA

Aset Tetap Berupa Benda Tidak BergerakTanah Yang Dikuasai TDGP Berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan.

No. Nomor Akta Luas Tanah Batasan

1.

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 240 tanggal 28 Pebruari 2014, dibuat dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar

a) Sebidang Tanah Hak Milik Bekas Adat, seluas ± 20.000 m²

Utara : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoTimur : berbatasan dengan Kusno HardjiantoSelatan : berbatasan dengan SarkawiBarat : berbatasan dengan Andri Cahyadi

b) Sebidang Tanah Hak Milik Bekas Adat, seluas ± 20.000 m²

Utara : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoTimur : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoSelatan : berbatasan dengan SalimBarat : berbatasan dengan Kusno Hardjianto

2.

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 241 tanggal 28 Pebruari 2014 dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar


Utara : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoTimur : berbatasan dengan Kusno HardjiantoSelatan : berbatasan dengan Kelompok MasyarakatBarat : berbatasan dengan Andri Cahyadi


Utara : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoTimur : berbatasan dengan Andri CahyadiSelatan : berbatasan dengan Andri CahyadiBarat : berbatasan dengan Andri Cahyadi

c) Sebidang Tanah Hak Milik Bekas Adat, seluas ± 20.000 m²

Utara : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoTimur : berbatasan dengan Kusno HardjiantoSelatan : berbatasan dengan Andri CahyadiBarat : berbatasan dengan PT Cenko Internasional

d) Sebidang Tanah Hak Milik Bekas Adat, seluas ± 20.000 m²

Utara : berbatasan dengan Andri CahyadiTimur : berbatasan dengan Kelompok MasyarakatSelatan : berbatasan dengan Kelompok MasyarakatBarat : berbatasan dengan PT Cenko Internasional

3.

Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 242 tanggal 28 Pebruari 2014 dihadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar


Utara : berbatasan dengan Jl. Ahmad YaniTimur : berbatasan dengan Kelompok MasyarakatSelatan : berbatasan dengan Henri SetiadiBarat : berbatasan dengan Kelompok Masyarakat


Utara : berbatasan dengan Henri SetiadiTimur : berbatasan dengan PT Kintap JayawatindoSelatan : berbatasan dengan Henri SetiadiBarat : berbatasan dengan PT Kintap Jayawatindo


No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. Rangka No. Mesin

M-04317238 DA 1042 TX Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed 4x2 A/T Tahun 2011

MMBGRKG-40CF001511

4D56UC-CY1256

PT USAHA KAWAN BERSAMA

Aset Tetap Berupa Benda Tidak BergerakPada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Usaha Kawan Bersama tidak memiliki aset tetap berupa benda tidak bergerak.


No. BPKB No. Polisi Merek/Jenis/Tahun No. MesinK-06159532 B 166 GER Toyota Camry 2.5V AT 2ARU039769

95

PT SINERGI LAKSANA BARA MASPada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Sinergi Laksana Bara Mas tidak memiliki aset tetap berupa benda tidak bergerak dan aset tetap berupa benda bergerak.

14. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat asuransi atas aset dalam pembiayaan untuk mengurangi risiko usaha sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut:

PERSEROANNo. Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/

No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

1 PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur

Asuransi Gempa Bumi Indonesia2115011117000167

Bangunan dan isinya yang terletak di Jl. Raya Telukan KM 17, Desa Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57562

Rp12.829.590.000,- 18 April 2017 s/d 18 April 2018


Asuransi Kebakaran Indonesia2115010117000042

- Gedung/bangunan, dermaga jetty, mesin-mesin, isi-isinya dan stock batubara yang terletak di Desa Pandansari, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut.

- Stock batubara di CENKO Sungai Danau, Kalimantan

- Stock batubara di ABM Binuang I Km-96

- Stock batubara di ABM Binuang II Km-92, Kalimantan

- Stock batubara di CENKO Tanah Laut, Kalimantan

Rp216.025.905.000,- 18 April 2017 s/d 18 April 2018


Property All Risk Insurance2115010317000228

Bangunan dan isinya yang terletak di Jl Raya Telukan KM 17 DS Telukan, Kec Grogol, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah 57562

Rp12.829.590.000,- 18 April 2017 s/d 18 April 2018

4 PT Lippo General Insurance Tbk.

Heavy Equiptment Insurance1808111700022

- Nissan Trailer CWB520LDN Tahun 2004 (No. Mesin: RF8129903);

- Nissan Tronton CWB520LDN Tahun 2004 (No. Mesin: RF8129900); dan

- Hitachi Excavator ZAxis-200 Tahun 2010 (No. Mesin: 273801)

Rp2.325.692.000Jaminan Tambahan:Kewajiban Pihak Ketiga USD 5,000

18 April 2017 s/d 18 April 2018

5 PT Asuransi Asoka MasAsuransi Kendaraan Bermotor Indonesia1010020117017803

- Toyota Avanza Silver Metalik 1.300 E Tahun 2011

- Nomor Polisi (Nopol”) B 1439 BOR

- Nomor Mesin DJ49642- Nomor Rangka

MHFM1BA2JBK040607

Rp125.100.000,-Jaminan Tambahan:- Kewajiban

Pihak Ketiga Rp30.000.000,-

- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp10.000.000,-

Kecelakaan Diri Untuk 6 Orang Penumpang Rp60.000.000,-

4 Mei 2017 s/d 4 Mei 2018



- Nopol B 1440 BOR- Nomor Mesin DJ50397- Nomor Rangka

MHFM1BA2JBK040670





2 Mei 2017 s/d 2 Mei 2018



- Nopol B 1756 SOD- Nomor Mesin DH35542- Nomor Rangka

MHFM1BA2JBK035298





19 Mei 2017 s/d 19 Mei 2018

96

No. Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku



- Nopol B-1757-SOD- Nomor Mesin DH35542- Nomor Rangka:

MHFM1BA2JBK035298



- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp10.000.000,


19 Mei 2017 s/d19 Mei 2018



- Nopol B 1759 SOD- Nomor Mesin DH31511- Nomor Rangka

MHFM1BA2JBK035121





19 Mei 2017 s/d 19 Mei 2018


- Toyota Avanza Hitam Metalik 1.300 E Tahun 2011

- Nopol B 1744 SOE- Nomor Mesin DH43577- Nomor Rangka

MHFM1BB2JBK000950





27 Maret 2017 s/d27 Maret 2018


- Toyota Hilux Pick Up 2.0L M/T Double Cabin Tahun 2011

- Nopol B 9861 FZ- Nomor Mesin 1TR70697931- Nomor Rangka

MR0AW12G2B0026171

Rp230.000.000,-Jaminan Tambahan:- Kewajiban Pihak

Ketiga Rp51.000.000,-


Kecelakaan Diri Untuk 2 Orang Penumpang Rp 20.000.000,- (per orang Rp10.000.000,-)

27 Maret 2017 s/d27 Maret 2018


- Daihatsu Taft GT 4X4 Tahun 1995- Nopol: DA-8922-TQ- Nomor Mesin: 987911- Nomor Rangka: 993003

Rp110.000.000,-Jaminan Tambahan:- Kewajiban Pihak

Ketiga: Rp30.000.000,-

- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,-

Kecelakaan Diri Untuk 4 Orang Penumpang: Rp 40.000.000,- (per orang Rp10.000.000,-)

22 Desember 2016 s/d 22 Desember 2017


- Toyota Camry 2.5 V AT Tahun 2013- Nopol: B 166 GER- Nomor Mesin 2ARU039769- Nomor Rangka

MR053AK50D4502969


Pihak Ketiga: Rp51.000.000,-

- Kecelakaan Diri Pengemudi Rp10.000.000,

Kecelakaan Diri Untuk 4 Orang Penumpang Rp40.000.000,- per orang Rp10.000.000,-


97

No. Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku


- Toyota Vellfire 2.4ZG A/T Tahun 2013

- Nopol: B 23 KKR- Nomor Mesin 2AZG137261- Nomor Rangka ANH208278838



- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,-

Kecelakaan Diri Untuk 6 Orang Penumpang: Rp60.000.000,- (per orang Rp10.000.000,-)

19 Mei 2017 s/d 19 Mei 2018


- Toyota Kijang Innova E Hitam Metalik Tahun 2008

- Nopol: B 1048 ZV- Nomor Mesin 2KD6178476- Nomor Rangka

MHFXS41G181504773

- Rp130.000.000,-Jaminan Tambahan:- Kewajiban


- Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp10.000.000,

Kecelakaan Diri Untuk 6 Orang Penumpang: Rp60.000.000,- (per orang Rp10.000.000,-)

16 Maret 2017 s/d 16 Maret 2018

PT TRUBA DEWATA GUNA PRASADA

Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

PT Asuransi Asoka Mas

Asuransi Kendaraan Bermotor

1010020116039966

- Mitsubishi Pajero Sport 2.5 E EXC 4x2 A/T Tahun 2011

- Nomor Polisi : DA 1042 TX- No. Rangka : MMBGRKG40CF001511- No. Mesin : 4D56UCCY1256

Rp225.000.000,-Jaminan Tambahan:- Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp51.000.000,-- Kecelakaan Diri Pengemudi = Rp10.000.000,-- Kecelakaan Diri Penumpang untuk 4 orang @Rp10.000.000,- = Rp 40.000.000,-


PT USAHA KAWAN BERSAMA

Perusahaan Asuransi Jenis Asuransi/No. Polis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku

PT Asuransi Asoka Mas

Asuransi Kendaraan Bermotor

1010020116039625

- Toyota Camry 2.5V AT- Nomor Mesin

2ARU039769- No. Polisi : B 166 GER

Rp101.000.000,-Jaminan Tambahan:- Kewajiban Pihak Ketiga:

Rp51.000.000,-- Kecelakaan Diri Pengemudi:

Rp 10.000.000,-Kecelakaan Diri Untuk 4 Orang Penumpang: Rp40.000.000,- (per orang Rp10.000.000,-)


PT SINERGI LAKSANA BARA MASHingga Prospektus ini diterbitkan, PT Sinergi Laksana Bara Mas tidak memiliki asuransi.

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

98

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang pubik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak belum melakukan CSR, namun kedepannya Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan CSR dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga. Baik dengan PLN sebagai maupun dengan pemasok batubara lainnya.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama ”PT. Dwi Guna Laksana”, berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tertanggal 10 Nopember 1986 yang dibuat di hadapan Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H., Notaris di Surakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tertanggal 16 Mei 1987, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36 tertanggal 10 Juni 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tertanggal 1 Desember 1995 Tambahan No. 9900 tahun 1995.

Perseroan memulai kegiatan usahanya sebagai kontraktor umum pada tahun 1986, sebelum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2007. Pada tahun 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) selama 20 tahun dengan PLN untuk memasok batubara ke tujuh PLTU yang terletak di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Kalimantan. Kontrak tersebut dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2029. Pada tahun 2012, Perseroan kembali menandatangani tiga PJBB dengan PLN untuk memasok batubara ke PLTU di Sulawesi dan Jawa Timur. PJBB terakhir yang ditandatangani oleh Perseroan PLTU di Jawa Timur pada tahun 2013.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. yang merupakan perusahaan penyedia energi berbasis batubara yang terintegrasi secara vertikal dengan lini bisnis yang mencakup perdagangan, penambangan, infrastruktur dan logistik batubara serta pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Perseroan memegang dua IUP Operasi Produksi, masing-masing atas nama Perseroan sendiri adan Entitas Anaknya UKB. IUP DGL berlokasi di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan area konsesi seluas 412,8 hektar. IUP ini diberikan pada 25 Oktober 2011 untuk jangka waktu 10 tahun dan akan berakhir pada 28 September 2021. Sedang IUP UKB berlokasi di Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan area konsesi seluas 196,7 hektar. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan kegiatan operasi produksi, meskipun telah memiliki IUP Operasi Produksi.

99

Selain itu, Perseroan juga memiliki dermaga atau jetty melalui salah satu Entitas Anaknya yaitu TDGP yang berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan pemasok batubara terkemuka di bidang kelistrikan di Indonesia.

Misi Perseroan adalah:a. Mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan melalui keunggulan operasional dan penciptaan

sinergi;b. Memberikan nilai tambah kepada pelanggan, karyawan serta seluruh pemangku kepentingan lain;c. Patuh pada undang-undang dan peraturan ESDM yang berlaku

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan batubara dan jasa pelabuhan.

Batubara di Indonesia mempunyai peranan penting bukan saja sebagai bahan bakar, terutama bahan bakar untuk pembangkit listrik dan industri; tetapi juga sebagai komoditas ekspor. Cadangan batubara Indonesia cukup besar, pada 1 Januari 2014 mencapai 32,27 miliar ton (MEMR, 2015). Batubara Indonesia mempunyai kelebihan yang menguntungkan karena mempunyai kandungan abu dan sulfur yang rendah; serta penanganan produksi dan transportasinya relatif mudah, karena secara umum lokasi tambangnya dekat pantai atau sungai. Kelebihan-kelebihan tersebut membuat batubara Indonesia menjadi lebih bersaing di pasar dunia, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan pengekspor batubara terbesar di dunia.

Perseroan merupakan pemegang IUP Operasi Produksi untuk area konsesi sekitar 412,8 hektar yang berlokasi di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada awalnya diberikan pada 25 Oktober 2011 untuk jangka waktu 10 tahun dan berakhir pada tanggal 28 September 2021.

Peta Lokasi Areal Konsesi Perseroan

(sumber: Perseroan, September 2017)

Entitas Anak Perseroan yaitu PT Usaha Kawan Bersama juga memiliki area konsesi seluas 196,7 hektar. Berlokasi di Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Letak konsesi adalah sekitar 30 km dari Kota Banjarmasin.

100

Peta Lokasi Areal Konsesi PT Usaha Kawan Bersama

(sumber: UKB, September 2017)

Selain memiliki kedua area konsesi diatas, Perseroan melalui Entitas Anaknya yaitu PT Truba Dewata Guna Prasada juga memiliki pelabuhan khusus (jetty) untuk pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Lokasi pelabuhan berjarak kira-kira 150 Km dari Kota Banjarmasin.

Peta Lokasi Pelabuhan (Jetty) PT Truba Dewata Guna Prasada

(sumber: TDGP, September 2017)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan UKB belum melakukan kegiatan operasi produksi, meskipun telah memiliki IUP Operasi Produksi, hal tersebut dikarenakan kebijakan manajemen Perseroan yang masih tetap berkeinginan untuk fokus di bidang perdagangan batubara. Saat ini, Perseroan mendapatkan pasokan utama batubara dari PT Borneo Indobara, untuk rencana jangka panjang ke depannya Perseroan berencana untuk mencari pemasok-pemasok batubara lainnya.

Keterangan Tentang Sumber dan Ketersediaan Batubara PT Borneo IndobaraLuas Lahan Coal Reserves Coal Resources Location Kalori

24,100 ha 555,3 juta ton 1.740 juta ton Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 3.900 – 4.200 kkal/kg

(sumber: PT Borneo Indobara, Oktober 2017)

101

Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan).

Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri. Penggunaan batubara dalam negeri secara relatif masih rendah. Ekspor batubara Indonesia berkisar antara 70 sampai 80 persen dari total produksi batubara, sisanya dijual di pasar domestik.

Produksi, Ekspor, Konsumsi & Harga Batubara 2011 – 2015

(sumber: Indonesia Coal Mining Association (APBI) & Ministry of Energy and Mineral Resources)

Tabel diatas membuktikan bahwa kebutuhan akan batubara akan terus meningkat, hal tersebut didorong antara lain karena:• Batubara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkitan listrik. Paling sedikit 27 persen dari total

output energi dunia dan lebih dari 39 persen dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara karena kelimpahan jumlah batubara, proses ekstrasinya yang relatif mudah dan murah, dan persyaratan-persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumberdaya energi lainnya.

• Indonesia memiliki cadangan batubara kualitas menengah dan rendah yang melimpah. Jenis batubara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional (ikut disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia yang rendah).

• Indonesia memiliki posisi geografis strategis untuk pasar raksasa negara-negara berkembang yaitu China dan India. Permintaan untuk batubara kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam karena banyak pembangkit listrik bertenaga batubara baru yang telah dibangun untuk mensuplai kebutuhan listrik penduduknya yang besar.

Negara tujuan utama untuk ekspor batubara Indonesia adalah China, India, Jepang dan Korea. Batubara jelas penting untuk pendapatan negara karena komoditas ini berkontribusi untuk sekitar 85% dari pendapatan sektor pertambangan.

Sejak tahun 2015, PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan penyediaan tenaga listrik bagi Indonesia telah memulai proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Program kelistrikan ini menjadi program strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan telah dikukuhkan kembali dalam dokumen RUPTL PLN 2016 – 2025 untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tersebut disertai jaringan transmisi sepanjang 46.000 km. Proyek pembangkit listrik tersebut akan selesai dan beroperasi secara bertahap dimana keseluruhan proyek diperkirakan akan selesai dan beroperasi pada tahun 2019. Untuk dapat mengoperasikan 1 MW PLTU dibutuhkan pasokan batubara sebanyak 4.000 ton, maka untuk menghidupkan 60% pembangkit yang menjadi bagian proyek tersebut dibutuhkan tambahan pasokan 100 juta ton batubara per tahun. (sumber: CNN Indonesia, 2016)

102

Perkembangan Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW Untuk Indonesia

(sumber: liputan6.com, 2016)

(sumber: liputan6.com, 2016)

Perseroan sebagai salah satu pemasok batubara ke PLN dengan jumlah kontrak jangka panjang terbanyak, memiliki rencana untuk meningkatkan volume pasokan sampai dengan 5 juta ton per tahun dalam 2 tahun kedepan.

Dalam meningkatkan kinerja usahanya, selain sebagai pemasok batubara ke PLN, Perseroan dan

103

Entitas Anak berencana untuk memperluas pasar domestik, menjajaki peluang ekspor, meningkatkan kontribusi pendapatan dari kegiatan jasa pelabuhan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengakuisi tambang baru di masa depan.

Berikut adalah daftar kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara (“PJBB”) dan Letter of Intent (“LOI”) yang dimiliki oleh Perseroan:

No Kontrak Status Jatuh Tempo Pasokan/Tahun(MT)

Totak Kontrak (MT)

1 PLTU Kalimantan Tengah (Pulang Pisau) PJBB 16-12-2029 265.000 5.300.0002 PLTU Sulawesi Tenggara (Kendari) PJBB 16-12-2029 65.000 1.300.0003 PLTU 2 Sulawesi Utara (Manado) PJBB 16-12-2029 56.000 1.120.0004 PLTU 2 NTB (Endog) PJBB 16-12-2029 140.000 2.800.0005 PLTU Gorontalo PJBB 16-12-2029 56.000 1.120.0006 PLTU 1 NTT (Ropa) PJBB 16-12-2029 45.000 900.0007 PLTU Maluku Utara (Ternate) PJBB 16-12-2029 18.000 360.0008 PLTU 1 Jawa Timur (Pacitan) PJBB 15-8-2032 475.000 9.500.0009 PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) PJBB 26-6-2032 270.000 5.400.000

10 PLTU Sulawesi Selatan (Barru) PJBB 23-4-2029 215.000 4.300.00011 PLTU 3 Jawa Timur (Tanjung Awar-Awar) PJBB 30-12-2033 285.000 5.700.00012 PLTU 2 Jawa Tengah (Cilacap) LOI 270.000 5.400.00013 PLTU 2 Papua (Jayapura Baru) LOI 45.000 900.00014 PLTU 1 Papua (Timika) LOI 45.000 900.00015 PLTU Maluku (Emaleahari) LOI 95.000 1.900.00016 PLTU 2 NTT (Kupang Baru) LOI 95.000 1.900.00017 PLTU 1 (Bima) LOI 65.000 1.300.00018 PLTU 1 Kalimantan Barat (Singkawang Baru) LOI 140.000 2.800.00019 PLTU 1 Kalimantan Barat (Parit Baru) LOI 280.000 5.600.000

LOI yang dimiliki oleh Perseroan merupakan tender yang diberikan oleh pihak PLN kepada Perseroan berdasarkan kemampuan Perseroan untuk memasok batubara. LOI akan berubah menjadi PJBB saat PLTU yang dibangun oleh PLN telah siap untuk beroperasi.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitablitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang dikarenakan Perseroan memiliki Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) dengan PLN untuk jangka waktu yang cukup panjang.

104

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dikarenakan Perseroan memiliki pemasok utama dari PT Borneo Indobara serta harga penjualan telah ditetapkan oleh Harga Batubara Acuan (HBA).

Kinerja usaha Perseroan umumnya dipengaruhi oleh faktor musiman seperti cuaca. Kalimantan, tempat seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan, mengalami periode curah hujan tinggi yang umunya terjadi selama bulan Oktober sampai April. Selama periode ini, tambang-tambang umumnya mengalami hujan deras dan terkadang banjir, yang mempengaruhi operasional tambang dengan adanya peningkatan lama siklus truk, berkurangnya efisiensi peralatan dan melambatnya aktivitas pertambangan, produksi, pemrosesan, dan transportasi karena kondisi kerja yang kurang aman dan karena mempertimbangkan standar kesehatan dan keamanan.

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Keunggulan Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

• Perseroan merupakan pemasok batubara dengan jumlah kontrak jangka panjang terbanyak di PLN• Perseroan memiliki rekam jejak lebih dari satu dekade• Perseroan memiliki kerjasama jangka panjang dengan beberapa produsen PKP2B yang berlokasi

strategis• Perseroan memiliki manajemen yang berpengalaman dalam industri batubara• Perseroan memiliki infrastruktur penunjang yang memadai

Neraca BatubaraNeraca batubara yang terdiri atas produksi, ekspor, impor, dan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan skenario dasar terlihat bahwa produksi batubara selama kurun waktu 2014-2050 akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 1,53% per tahun atau meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar 498 juta ton pada tahun 2014 menjadi 861 juta ton pada tahun 2050. Sementara itu, ekspor batubara diperkirakan menurun terus, yaitu dari 382 juta ton (2014) menjadi 209 juta ton (2050). Meskipun ekspor batubara menurun, namun pada tahun 2014 sampai dengan 2026, ekspor batubara masih lebih besar dibanding konsumsi batubara.

Dalam periode waktu 2014 sampai dengan 2050, konsumsi batubara dalam negeri diproyeksikan akan meningkat dengan pertumbuhan hampir 5% per tahun, sehingga konsumsi batubara meningkat hampir enam kali lipat dari 118 juta ton pada 2014 menjadi 655 juta ton pada 2050. Impor batubara diproyeksikan masih akan dilakukan dalam bentuk kokas, karena batubara produksi dalam negeri umumnya kurang baik bila dibuat menjadi kokas. Impor kokas tersebut pada tahun 2014 mencapai 2,54 juta ton yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,36 juta ton pada 2050. Kokas dipergunakan sebagai pereduksi dalam industri logam.

Proyeksi Neraca Batubara 2014 - 2050

Sumber: BPPT – Outlook Energi Indonesia, 2016

105

Pada skenario tinggi, neraca batubara tidak jauh berbeda dengan skenario rendah, hanya terjadi peningkatan produksi dan konsumsi. Produksi batubara meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 2,15% per tahun, dari 498 juta ton pada 2014 menjadi 1.071 juta ton pada 2050. Sedangkan konsumsi batubara meningkat lebih tinggi lagi, yaitu 5,68% per tahun, yang meningkat dari 118 juta ton (2014) menjadi 865 juta ton (2050).

Berdasarkan skenario dasar, dianalisis satu kasus (kasus pengurasan cadangan batubara) yang mengasumsikan ekspor batubara akan tumbuh sesuai dengan tren data historis karena untuk jangka panjang harga batubara diasumsikan dapat meningkat kembali. Dengan kasus pengurasan cadangan batubara ini produksi batubara akan mencapai puncaknya pada tahun 2032 dengan produksi mencapai 1.400 juta ton per tahun. Indonesia akan menjadi net importir batubara pada tahun 2046.

Pemanfaatan BatubaraBatubara sebagian besar dipergunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, baik pembangkit yang dioperasikan oleh PT. PLN (Persero), maupun oleh Independent Power Producer (IPP). Sektor industri yang meliputi industri-industri besi dan baja, semen, pulp dan kertas, briket, serta tekstil merupakan pemakai batubara yang cukup besar setelah pembangkit listrik. Sementara itu, kebutuhan batubara untuk produksi batubara cair atau CTL (coal to liquid) relatif kecil, yang hanya mencapai sekitar 4,45 juta ton, dan baru akan terealisasi mulai tahun 2040.

Pembangkit listrik merupakan pengguna batubara yang paling dominan selama periode 2014 sampai 2050. Konsumsi batubara pada pembangkit listrik tersebut, diproyeksikan akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 4,78% per tahun, sehingga konsumsi batubara meningkat lebih dari lima kali lipat dari hampir 66 juta ton pada 2014, menjadi hampir 354 juta ton pada 2050.

Sementara itu penggunaan batubara pada sektor industri diperkirakan akan meningkat sedikit lebih pesat lagi, yaitu dengan pertumbuhan rata-rata hampir 5% per tahun, sehingga konsumsi batubara pada sektor tersebut meningkat dari 52,53 juta ton pada 2014 menjadi 296,77 juta ton pada 2050. Selain itu, pengguna batubara lainnya adalah pembuatan batubara cair yang baru akan diperkenalkan pada tahun 2040. Namun pemanfaatan batubara untuk CTL tersebut masih di bawah satu persen dengan jumlah 4,45 juta ton dari tahun 2040 sampai akhir periode 2050.

Proyeksi Pemanfaatan Batubara 2014 - 2050

Sumber: BPPT – Outlook Energi Indonesia, 2016

106

4. STRATEGI USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan pemasok batubara ke PLN, memiliki strategi usaha antara lain:

• Fleksibilitas Penjualan BatubaraPerseroan dalam melakukan penjualan batubara senantiasa mengacu kepada HBA (Harga Batubara Acuan), apabila Perseroan telah memenuhi supply batubara yang ditentukan oleh PLN sesuai dengan perjanjian, maka Perseroan dapat menjual kelebihan stok batubara yang didapat dari PT Borneo Indobara ke pihak lain.

• Komitmen Pasokan Batubara Kepada PLNSelama tahun 2016, Perseroan tetap berpegang pada komitmen untuk memenuhi pasokan batubara kepada PLN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan senantiasa memastikan kualitas dan ketersediaan pasokan batubara melalui kerjasama strategis jangka panjang dengan produsen batubara yang memiliki spesifikasi dan jumlah cadangan yang sesuai persyaratan. Selain itu, pengiriman ke tujuan senantiasa dilakukan dengan tepat waktu.

Berikut ini adalah data penjualan historis Batubara Perseroan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel Historis Penjualan Batubara Perseroan(dalam MT) 2012 2013 2014 2015 2016PLN 73,078 190,772 57,694 37,177 2,044,943 Lain-lain 1,037,548 563,083 372,761 547,066 - Total 1,110,626 753,856 430,455 584,243 2,044,943

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya melakukan penjualan batubara ke pihak PLN, dimana sistem penjualan batubara yang dilakukan ke PLN adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara (“PJBB”).

5. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki persaingan usaha dari perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sejenis, antara lain PT Adaro Tbk, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Kideco. Dengan rekam jejak yang sudah mencapai satu dekade, hal ini membuktikan bahwa Perseroan mampu untuk bersaing dengan pemain-pemain lain dibidang usaha sejenis, dimana Perseroan merupakan salah satu perusahaan pemasok batubara ke PLN yang memiliki kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara (PJBB) terbanyak.

Lebih daripada itu, daftar kontrak yang dimiliki DGL menunjukkan peran aktif serta komitmen Perseroan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia bagian Timur yang masih rendah. Tujuan ini antara lain didukung didukung oleh ketersediaan batubara dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta jarak pelabuhan angkut dengan PLTU tujuan yang relatif dekat.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki HAKI

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Sesuai dengan regulasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib menyusun dokumen AMDAL.

Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional baik di tambang batubara maupun di pelabuhan. Ketentuan dan kewajiban melakukan kegiatan yang berwawasan lingkungan ini diawasi langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Daerah.

107

Langkah-langkah nyata yang dilakukan diantaranya dengan pembuatan kolam pengendapan dan pemurnian (settling pond) yang berfungsi untuk menetralisir dampak pencemaran dari air asam tambang atau penyediaan tempat penampungan limbah pemakaian oli bekas di area workshop alat berat untuk tambang dan pelabuhan. Khusus untuk area penambangan disediakan tempat penimbunan tanah pucuk yang akan digunakan sebagai bagian dari persiapan untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang serta tempat persemaian tanaman yang akan digunakan untuk mereklamasi bekas area galian yang telah ditutup kembali.

PLN juga mewajibkan seluruh pemasok batubaranya memiliki dokumen, sertifikasi dan pengesahan dari aspek lingkungan hidup. Persyaratan ini menjadi syarat wajib bagi calon pemasok untuk dapat mengikuti prakualifikasi pengadaan batubara ke PLN.

Sehubungan dengan kegiatan pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”) sesuai Surat No. 660/119-AMDAL/KLH/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (“Surat Persetujuan UKL-UPL”) dan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 765 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Penambangan Batubara PT. Usaha Kawan Bersama di Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan.

8. KESEHATAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Bidang usaha pertambangan dan pelabuhan memiliki risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang relative cukup tinggi. Oleh karena itu Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan progmam K3 sabagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan operasi. Implemantasi program K3 ini dituangkan dalam betuk SOP yang mencakup setiap kegiatan dan proses dari mulai pengupasan tanah pucuk, tanah penutup, pengambilan, pemuatan, penimbunan, penangkutan smpai pengapalan batubara harus sesuai dengan SOP tersebut.

Penerapan program K3 disisi sumber daya manusia diantaranya dengan kewajiban menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) pada setiap kegiatan operasional, yang berupa helm keselamatan, rompi, sepatu safety, maskerdan kacamata. Pengarahan K3 juga diberikan sebelum dimulainya kegiatan operasional di lapangan. Pada pelaksanaannya, Program K3 diawasi oleh petugas HSE dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.

Sebagai pemasok batubara ke PLN, pelaksanaan program K3 ini juga berlangsung sampai dengan proses pembongkaran batubara di PLTU tujuan yang langsung diawasi dan diatur oleh petugas PLN sesuai dengan SOP proses pembongkaran batubara di PLTU tersebut.

108

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Syamsudin dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.


Keterangan30 Juni

201731 Desember

2016 2015 2014EKUITASModal saham – nilai nominal Rp 100 per saham. Modal dasar – 14.200.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.537.564.724 saham 553.756.472 553.756.472 553.756.472 553.756.472 Tambahan modal disetor 197.924.076 197.924.076 197.924.076 195.706.776 Saldo rugi (364.519.971) (360.490.683) (214.555.369) (29.341.749)Komponen Ekuitas lainnya 660.146 1.200.218 1.118.142 1.368.552 Kepentingan non-pengendali 641.733 664.661 707.897 745.896 TOTAL EKUITAS 388.462.456 393.054.744 538.951.218 722.235.947

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan konsolidasian 30 Juni 2017 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 35,89% (tiga puluh lima koma delapan sembilan) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp14.071.900.000,- atau sekitar 3,04% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:


Uraian

Modal ditempatkan dan disetor

penuh

Tambahan modal disetor Saldo rugi

Komponen Ekuitas lainnya

Kepentingan non-

pengendali

Total Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2017

553.756.472 197.924.076 (364.519.971) 660.146 641.733 388.462.456

Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2017, jika diasumsikan:- Penawaran Umum

Perdana Saham sebanyak 3.100.000.000 saham dengan harga penawaran Rp150,- per saham 310.000.000 140.928.100*) - - - 450.928.100

109

Uraian

Modal ditempatkan dan disetor

penuh

Tambahan modal disetor Saldo rugi

Komponen Ekuitas lainnya

Kepentingan non-

pengendali

Total Ekuitas

- Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 155.000.000 waran menjadi 155.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan harga pelaksanaan Rp187,- per saham 15.500.000 13.485.000 - - - 29.985.000

Proforma ekuitas pada tanggal tanggal 30 Juni 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan

879.256.472 352.337.176 (364.519.971) 660.146 641.733 869.375.556

*)Setelah dikurangi biaya emisi

110

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2025, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam saham. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

111

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek “, telah diatur sebagai berikut:1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan

saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:− Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan− Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7

112

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:1. Form-DGT 1 atau;2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:• Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan

Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor

pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2016 pada tanggal 29 Mei 2017 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

113

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 120 tanggal 28 September 2017 dan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 90 tanggal 23 November 2017, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Jumlah Saham Nilai (Rupiah) %Penjamin Pelaksana Emisi Efek1. PT Sinarmas Sekuritas 3.099.800.000 464.970.000.000 99,993548

Penjamin Emisi Efek2. PT Panin Sekuritas Tbk. 100.000 15.000.000 0,0032263. PT Phillip Sekuritas Indonesia 40.000 6.000.000 0,0012904. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 20.000 3.000.000 0,0006455. PT Erdikha Elit Sekuritas 20.000 3.000.000 0,0006456. PT Amantara Sekuritas Indonesia 10.000 1.500.000 0,0003237. PT Yulie Sekuritas Tbk. 10.000 1.500.000 0,000323

Total 3.100.000.000 465.000.000.000 100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp 150,- juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 17 – 21 November 2017 dengan kisaran harga penawaran Rp 140,- sampai dengan Rp 150,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:1. Kondisi pasar pada saat bookbulding dilakukan;2. Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional;3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB);4. Kinerja Keuangan Perseroan;

114

5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri rekreasi, properti serta pariwisata;

6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;

7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian

untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan9. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek.

115

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalan Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, SuhartonoThe Royal PalaceJl. Prof. Dr. Soepomo 178A – C29Jakarta 12810IndonesiaTel : +62 21 8313861Fax : +62 21 8313871

Nama : SyamsudinNo. STTD : 72/BL/STTD-AP/2009Tanggal STTD : 05/06/2009Asosiasi : Institut Akuntan Publik IndonesiaNo. Keanggotaan Asosiasi : 1390Pedoman Kerja

:Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 03.27/KAP/DIR/DGL/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

No. Perusahaan Kegiatan Tahun1. PT Tempo Inti Media Tbk dan Entitas Anak General Audit 20162. PT Hutama Karya (Persero) Obligasi 20163. PT Hutama Karya (Persero) General Audit 20164. PT Hutama Karya (Persero) General Audit 20155. PT Hutama Karya (Persero) General Audit 2014

2. Konsultan Hukum : Kantor Hukum Halimuddin, Herlambang & SetiawanKomplek Rukan Permata Senayan Blok E No.38, Lantai 3Jl. Tentara Pelajar, Jakarta SelatanJakarta 12210IndonesiaTel : +62 21 57940929Fax : +62 21 57940930

Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H.No. STTD : 47/PM.22/STTD-KH/2016Tanggal STTD : 11 Agustus 2016Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)No. Keanggotaan Asosiasi : 201608

116

Pedoman Kerja : Kode Etik Advokat IndonesiaStandar Profesi Konsultan Hukum Pasar ModalSeluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 2.10/HHS/DIR/DGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : Yulia, S.H.Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05Jl. Kuningan Mulia Kav.9BIndonesiaTel : +62 21 2938 0800Fax : +62 21 2938 0801

Nama : Yulia. S.H.No. STTD : No.266/PM/STTD-N/2000Tanggal STTD : 16/10/2000Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 Mei 2009Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 02.11/NOT/DIR/DGL/IX/2017 tanggal 11 September 2017

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.


No. Perusahaan Kegiatan Tahun1. PT. Ayana Land International, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 20172. PT. Bintang Oto Global, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 20162. PT. Paramitra Bangun Sarana, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 20163. PT. Capital Financial Indonesia, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 20164. PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Dengan

Tingkat Bunga Tetap2015

5. PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Penawaran Umum Terbatas III HMETD 20156. PT. Binakarya Jaya Abadi, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 20157. PT. Garuda Metalindo, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 20158. PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk. Penawaran Umum Terbatas I HMETD 20149. PT. Sitara Propertindo, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 2014

10. PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk. Penawaran Umum Perdana Saham 2014

117

4. Biro Administrasi Efek : PT Sinartama GunitaSinarmas Land Plaza Tower I, Lantai 9Jl. MH. Thamrin No.51Jakarta 10350, IndonesiaTelp. +62 21 392 2332Faks. +62 21 392 3003

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek IndonesiaNo. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007Surat Penunjukan Dari Perseroan : 01.04/BAE/DIR/DGL/IX/2017 tanggal 04 September 2017

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.


No. Perusahaan Kegiatan Tahun1. PT. Kapuas Prima Coal, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20172. PT. Kioson Komersial Indonesia, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20173. PT. Hartadinata Abadi, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20174. PT. Buyung Poetra Sembada, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20175. PT. Forza Land Indonesia, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20176. PT. Paramita Bangun Sarana, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20167. PT. Capital Financial Indonesia, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20168. PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 20169. PT. Puradelta Lestari, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 2015

10. PT. Golden Plantation, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 201411. PT. Sitara Propertindo, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 201412. PT. Chitose International, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 201413. PT. Intermedia Capital, Tbk Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 2014

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

118

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwi Guna Laksana Nomor 48 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari Yulia, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor nomor C2-3730-HT01.01-TH87 tanggal 16 Mei 1987, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-53079.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-98906.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, sebagai berikut:

A. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1)1. Perseroan Terbatas ini bernama :

“PT DWI GUNA LAKSANA Tbk.”(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Banjarmasin.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN (Pasal 2)Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara,

pengangkutan dan perdagangan batubara, kepelabuhanan dan jasa.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha

sebagai berikut: a. Kegiatan usaha utama :

1. menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara; 2. menjalankan usaha di bidang pengangkutan batubara;3. melakukan kegiatan perdagangan batubara;4. menjalankan usaha di bidang kepelabuhanan;5. melakukan usaha di bidang jasa kontraktor;

b. Kegiatan usaha penunjang :1. melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara, pengelolaan hasil

tambang batubara;2. melakukan kegiatan pengelolaan lahan pertambangan batubara;3. melakukan kegiatan pengangkutan batu bara baik dari hasil tambang sendiri maupun dari

pihak lain, serta kegiatan usaha terkait;4. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan baik secara langsung maupun

tidak langsung termasuk ekspor-impor, interinsulair, lokal, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan;

5. melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengelolaan pelabuhan dan atau terminal khusus dan atau terminal untuk kepentingan sendiri serta kegiatan usaha terkait.

6. memberikan jasa kontraktor batubara termasuk memberikan jasa konsultasi;

119

7. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

D. MODAL (Pasal 4)1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp.1.420.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua

puluh miliar Rupiah) terbagi atas 14.200.000.000 (empat belas miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 39% (tiga puluh sembilan persen) atau sejumlah 5.537.564.724 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.553.756.472.400,- (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta.

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada

saat pemanggilan RUPS m engenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan (”OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun;c. memperoleh persetujuan RUPS;d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; danb. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang

dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak-untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan

120

perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

8. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.

10. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh

lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi;

121

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud -dalam ayat (12) huruf (d) Pasal ini.

13. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

14. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;

dan/ataud. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan

modal tanpa HMETD.

E. SAHAM (Pasal 5)1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas

nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan -sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham. Apabila

saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham -berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. 9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang

dimiliki oleh seorang pemegang saham.10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat saham;c. nilai nominal saham;d. tanggal pengeluaran surat saham.

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :a. nama dan alamat pemegang saham;b. nomor surat kolektif saham;c. nomor surat saham dan jumlah saham;d. nilai nominal saham;e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi

122

bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang

melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

F. PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat

saham.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas

hilangnya surat saham tersebut;c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang

dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dand. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di

mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

G. PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 7)1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam

buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

123

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

124

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

H. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 8)1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam

Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari Pasal ini.

125

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 9)1. RUPS terdiri atas :

a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. 4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6

(enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :a. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan

RUPS;b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

6. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

7. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

J. TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS (Pasal 10)1. RUPS dapat diadakan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib ditentukan oleh Perseroan.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

126

4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

6. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

7. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi -paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

10. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

K. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 11)1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari

1/2 (satu–per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang wewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

127

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk RUPS ketiga.

f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK.

g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf (f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

2. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

4. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa

dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

8. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

128

10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih -dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan

keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut selanjutnya disingkat “Pemegang Saham Independen”);

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang -mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;

d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.

129

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; danb. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama

mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

L. DIREKSI (Pasal 12)1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota

Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang

mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak-mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah

tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;

5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan/atauc. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang

bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan

berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;

130

9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

ataub. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau c. meninggal dunia; ataud. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atauf. masa jabatan telah berakhir.

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan

sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;

f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau

Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.

14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); ataub. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

131

M. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 13)1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam jumlah lebih besar dari US$

100.000.000,- (seratus juta Dollar Amerika Serikat) sampai dengan US$ 200.000.000,- (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya, dengan ketentuan bahwa jumlah pinjaman yang diterima atau jumlah pemberian pinjaman tersebut tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

b. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain dalam jumlah yang akan diatur tersendiri oleh Rapat Komisaris tanpa mengurangi izin dari yang berwenang, jika diperlukan; dan

c. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tidak bergerak milik Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin atau borg atau avalist, atas harta kekayaan Perseroan, dengan nilai tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) jumlah harta Kekayaan bersih perseroan, dalam satu buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) di atas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh

persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

N. RAPAT DIREKSI (Pasal 14)1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

132

3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.

4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. 6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama

Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.

10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Berita Acara Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

O. DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara

Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

133

3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan

Publik yang selama menjabat: a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan

dengan kegiatan usaha Perseroan. 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :

a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain

6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan

134

jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

ataub. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ataud. meninggal dunia; ataue. diberhentikan karena keputusan RUPS; atauf. masa jabatannya berakhir.

P. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan --Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Q. RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 17)1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat

diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.

4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha

Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.

135

8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan

tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-

tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

R. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (Pasal 18)1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional setelah mendapat pengesahan RUPS tahunan, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir

S. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 19)1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; Dividen untuk 1 (satu) saham harus

136

dibayarkan kepada -orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil; Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di -antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

5. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

T. PENGGUNAAN CADANGAN (Pasal 20)1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan

mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

U. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (Pasal 21)Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

V. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 22)Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

W. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM (Pasal 23)Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

X. TEMPAT TINGGAL (Pasal 24)Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Y. PERATURAN PENUTUP (Pasal 25)Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

137

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham: a. PT PRIMA SAMODA, sejumlah 264.601.124 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus

satu ribu seratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 26.460.114.400,- (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus Rupiah);

b. PT ENERGI BATUBARA INDONESIA, sejumlah 4.485.877.420 (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp448.587.742.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

c. PT DIAN CIPTAMAS AGUNG, sejumlah 787.086.180 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 78.708.618.000,- (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.537.564.724 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.553.756.472.400, (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

138

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian SahamPemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli. Para pemesan saham diwajibkan untuk menyampaikan FPPS asli yang dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XII Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang BerhakPemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah PemesananPemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan KolektifSaham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham,

tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2017 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.

c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.

d. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.

e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.

f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.

139

h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.

i. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.

j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian SahamSelama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran UmumMasa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Desember 2017 mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. Tanggal PenjatahanTanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Desember 2017.

8. Syarat-Syarat PembayaranPembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT BANK SINARMAS TBK.Cabang KFO Thamrin, Jakarta

Atas Nama: SINARMAS IPO DGLNo. Rek: 0044133016

PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK.Cabang KPO, Jakarta

Atas Nama: SINARMAS SEKURITAS PT (IPO DGL)No. Rek: 10030029917

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (in good funds) secara efektif pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

140

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda TerimaPenjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan SahamPelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

i. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek,

Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

ii. Penjatahan Terpusat (Pooling)Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan denga jumlah maksimum 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan

direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa Efek dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan, maka:i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; danii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah meneriman penjatahan sepenuhnya

dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka ii huruf a menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

141

b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di

Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.

ii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

iii. Penjatahan Bagi Pihak TerafiliasiJika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran UmumBerdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 120 tanggal 28 September 2017 (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”) serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

a. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; 2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3

(tiga) Hari Bursa berturut-turut;3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

a. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasuk

dalam poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud, dan

5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

142

12. Pengembalian Uang PemesananBagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

13. PenyerahanFormulirKonfirmasiAtasPemesananPembelianSahamDistribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lainPenjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

143

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 4 – 6 Desember 2017 di kantor Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas SekuritasSinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5

Jl. MH Thamrin No. 51Jakarta 10350

Tel. (021) 392 5550Fax. (021) 392 2269

Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Panin Sekuritas TbkIndonesia Stock Exchange Tower 2, Suite 1705

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190

PT Phillip Sekuritas IndonesiaANZ Tower Level 23B

Jl. Jendral Sudirman Kav. 33AJakarta 10220

PT NH Korindo Sekuritas IndonesiaWisma KORINDO 7th Floor

Jl. MT. Haryono Kav. 62Pancoran, Jakarta 12780

PT Erdikha Elit SekuritasGedung Sucaco, Lantai 3

Jl. Kebon Sirih Kav. 71Jakarta 10340

PT Amantara Sekuritas IndonesiaSinar Mas Land Plaza Tower 3, Lantai 11

Jl. M.H. Thamrin No. 51Jakarta 10350

PT Yulie Sekuritas Indonesia TbkPlaza Asia (d/h Plaza ABDA) Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 59Jakarta 12190

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN UMUM

Plaza Simas Lantai 9Jl. K.H. Fachrudin No. 18

Jakarta Pusat 10250

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Halimuddin, Herlambang & Setiawan selaku Konsultan Hukum Perseroan.

145

Halimuddin, Herlambang & Setiawan Lawfirm

Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38, 3rd

Floor, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210

Telp: (021) 5794-0929, Fax: (021) 5794-0930

No. 029/PDSH-DGL/IPO/XI/17 Jakarta, 24 November 2017 Kepada Yang Terhormat: PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk Jalan Gatot Subroto No. 104 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 70235 PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana PT. Dwi Guna

Laksana Tbk. (“Perseroan”) Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2017 (“Penawaran Umum Perdana”)

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 35,89% (tiga puluh lima koma delapan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh Modal Disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan penerbitan sebanyak 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 2,80% (dua koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, maka kami, Kantor Hukum Halimuddin, Herlambang & Setiawan, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 02.10/HHS/DIR/DGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (“Pemeriksaan Hukum”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“Pendapat Hukum”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan anak-anak perusahaannya yaitu PT. Usaha Kawan Bersama (“UKB”), PT Truba Dewata Guna Prasada (“TDGP”), dan PT. Sinergi Laksana Bara Mas (“SLBM”) (untuk selanjutnya UKB, TDGP, dan SLBM secara bersama-sama disebut sebagai “Entitas Anak”) serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, adalah sebagai berikut: 1. Sekitar 54,08% (lima puluh empat koma nol delapan persen) akan digunakan

Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu TDGP, yang selanjutnya akan digunakan untuk pelunasan utang pokok kepada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp. 243.864.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta Rupiah). Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan dalam bentuk penyertaan modal kepada TDGP. Utang kepada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk telah lewat jatuh tempo dan tidak akan diperpanjang dikarenakan utang tersebut akan dilunasi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

PDSH DGL | Page 2

2. Sekitar 31,82% (tiga puluh satu koma delapan puluh dua persen) akan digunakan

Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT. Sinar Mas Multifinance sebesar Rp. 143.500.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan.

3. Sekitar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima persen) akan digunakan Perseroan untuk

melakukan pelunasan utang pokok dan bunga kepada PT. Dian Ciptamas Agung selaku pemegang saham Perseroan sebesar Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah). Apabila terdapat kekurangan pelunasan maka akan menggunakan internal kas Perseroan.

4. Sisanya sekitar 6,45% (enam koma empat puluh lima persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, terutama digunakan untuk pengembangan usaha. Bahwa setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan dan wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“POJK No. 30/2015”). Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: 024/LPSH-DGL/IPO/X/17 tanggal 20 Oktober 2017 (“LPSH”), LPSH Tambahan Nomor: 026/LPSHT-DGL/IPO/XI/17 tanggal 10 November 2017 (“LPSHT”) dan LPSH Tambahan Kedua Nomor: 028/LPSHT2-DGL/IPO/XI/17 tanggal 24 November 2017 (“LPSHT Kedua”) (selanjutnya LPSH, LPSHT dan LPSHT Kedua secara bersama-sama akan disebut sebagai “Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum”). Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk (“POJK No. 7/2017”);

2. POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (“POJK No. 8/2017”); dan

3. POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“POJK No. 25/2017”).

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum kami sebelumnya yaitu Pendapat Hukum No. 027/PDSH-DGL/IPO/XI/17 tanggal 10 November 2017.

148

PDSH DGL | Page 3

I. RUANG LINGKUP

a. Dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana dimaksud di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 24 November 2017, atas:

i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya

dari Akta Pendirian Perseroan dan Entitas Anak, Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;

ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis

maupun lisan, dari Direksi Perseroan dan/atau Direksi Entitas Anak atau pihak Perseroan atau Entitas Anak yang berwenang;

b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut tidak hanya kami lakukan dengan cara

pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, Entitas Anak dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;

c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan

pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan dan Entitas Anak, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan dan Entitas Anak serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;

d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut diberikan dalam rangka penafsiran menurut

hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

149

PDSH DGL | Page 4

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik,

dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau

diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-

pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Entitas Anak atau pihak lain dari Perseroan dan Entitas Anak yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;

d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan Entitas Anak atau

para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan dan Entitas Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;

e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi

tersebut di atas adalah tidak benar. III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut: 1. Perseroan dan Entitas Anak adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan

terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Dwi Guna Laksana” No. 4 tanggal 10 Nopember 1986, dibuat dihadapan Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tanggal 16 Mei 1987, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36

150

PDSH DGL | Page 5

tanggal 10 Juni 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 96 tanggal 1 Desember 1995, Tambahan Berita Negara (“TBN”) No. 9900 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14 Agustus 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171664 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017, dan telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Dwi Guna Laksana Tbk No. AHU-AH.01.03-0171665 tanggal 14 September 2017, Daftar Perseroan Nomor AHU-0114809.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 14 September 2017 (“Akta No. 48 Tahun 2017”). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 48 Tahun 2017 tersebut di atas, dimana para pemegang saham Perseroan yaitu PT. Energi Batubara Indonesia (“EBI”), PT. Dian Ciptamas Agung (“DCA”), dan PT. Prima Samoda (“PS”) telah menyetujui: a. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

oleh karena itu untuk selanjutnya merubah seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui

pasar modal, termasuk:

(i). Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 35,89% (tiga puluh lima koma delapan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan); dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut.

151

PDSH DGL | Page 6

(ii). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public).

(iii). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan dengan kuasa subtitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

(iv). Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company

Listing) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

(v). Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula perseroan

terbatas tertutup/non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik. c. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Zulfian Mirza Direktur : Wim Al Fatih Direktur Independen : Gandhi Parveen Kumar

152

PDSH DGL | Page 7

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Benny Wirawansa Komisaris : Robin Wahyudi Alim Utomo Komisaris Independen : Tjipto Rijanto

d. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”), POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka (“POJK No. 32/2014”) dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 48 Tahun 2017 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai ketentuan tersebut persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan. Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 48 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana. Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 48 Tahun 2017 di atas dalam Tambahan Berita Negara dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP"), perubahan Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 48 Tahun 2017 tersebut wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran

153

PDSH DGL | Page 8

perusahaan, dan UU WDP tidak memberikan pengaturan secara khusus mengenai adanya sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan tersebut. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 48 Tahun 2017 di atas telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.J.I, POJK No. 32/2014, dan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Entitas Anak telah berstatus sebagai badan hukum serta telah menyesuaikan ketentuan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT.

Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara, pengangkutan dan perdagangan batubara, kepelabuhanan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Kegiatan usaha utama:

a. menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara; b. menjalankan usaha di bidang pengangkutan batubara; c. melakukan kegiatan perdagangan batubara; d. menjalankan usaha di bidang kepelabuhanan; e. melakukan usaha di bidang jasa kontraktor;

2. Kegiatan usaha penunjang:

a. melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara, pengelolaan hasil tambang batubara;

b. melakukan kegiatan pengelolaan lahan pertambangan batubara; c. melakukan kegiatan pengangkutan batu bara baik dari hasil tambang

sendiri maupun dari pihak lain, serta kegiatan usaha terkait; d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan baik secara

langsung maupun tidak langsung termasuk ekspor-impor, interinsulair, lokal, leveransir, grosir, supplier, distributor dan keagenan;

e. melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengelolaan pelabuhan dan/atau terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri serta kegiatan usaha terkait.

f. memberikan jasa kontraktor batubara termasuk memberikan jasa konsultasi;

g. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

Perseroan dan TDGP telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Berdasarkan Akta No. 48 Tahun 2017, struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

154

PDSH DGL | Page 9

Permodalan

Nilai Nominal Rp. 100,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal

Modal Dasar 14.200.000.000 Rp. 1.420.000.000.000,- Modal Ditempatkan 5.537.564.724 Rp. 553.756.472.400,- Modal Disetor 5.537.564.724 Rp. 553.756.472.400,-

b. Berdasarkan Akta No. 48 Tahun 2017, susunan pemegang saham

Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp. 100,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal Persen

(%)

PS 264.601.124 Rp. 26.460.112.400,- 4,78 EBI 4.485.877.420 Rp. 448.587.742.000,- 81,01 DCA 787.086.180 Rp. 78.708.618.000,- 14,21

J u m l a h 5.537.564.724 Rp. 553.756.472.400,- 100,00

Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan maupun pemegang saham dari Entitas Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini

dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur Utama : Zulfian Mirza Direktur : Wim Al Fatih Direktur Independen : Gandhi Parveen Kumar

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Benny Wirawansa Komisaris : Robin Wahyudi Alim Utomo Komisaris Independen : Tjipto Rijanto

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 48 Tahun 2017.

Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014 dan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Perusahaan oleh Tercatat (“Peraturan BEI No. I-A”). Dengan diangkatnya Direktur Independen dan Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 48 Tahun 2017 tersebut di atas, maka Perseroan telah

155

PDSH DGL | Page 10

memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A. Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut: Komite Audit Ketua Komite Audit : Tjipto Rijanto Anggota Komite Audit : Arydhian Basril Djamin Anggota Komite Audit : Agustin Ekadjaja Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Jafar Chan Unit Audit Internal Nurleny Dewi

Bahwa Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 35/2014”); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015”).

Bahwa untuk Komite Remunerasi dan Nominasi, Perseroan tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, namun fungsi dari Komite Remunerasi dan Nominasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”). Dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dan dibentuknya Komite Audit, Unit Audit Internal, serta dijalankannya fungsi dari Komite Remunerasi dan Nominasi oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A.

5. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan

kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum serta didukung Surat Pernyataan Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 15 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

156

PDSH DGL | Page 11

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum serta didukung Surat Pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 15 September 2017, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

6. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin-izin yang diperlukan dan

diwajibkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, kecuali perizinan yang masih dalam proses sebagai berikut:

a) Pengesahan atas Peraturan Perusahaan Perseroan; dan

b) Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan kantor TDGP di Kabupaten Banjar.

Bahwa perolehan izin-izin yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak termasuk perpanjangannya tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Entitas Anak

dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah, sehingga mengikat Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, kecuali perpanjangan Akta Persetujuan Membuka Bank Garansi No. 52 tanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta (“Fasilitas BG”) yang masih dalam proses:

8. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pelaporan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“UUWLK”) untuk kantor pusat dan kantor cabang Perseroan.

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan tertanggal 08 April 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Kep. 1063/PHIJSK-PKIPP/IX/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Dwi Guna Laksana tanggal 21 September 2015 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 98/PP/P-1/IX/2015. Peraturan Perusahaan Perseroan tersebut telah habis masa berlakunya sejak tanggal 20 September 2017. Hingga tanggal

157

PDSH DGL | Page 12

diterbitkannya Pendapat Hukum ini pengesahan atas Peraturan Perusahaan Perseroan masih dalam proses. Perseroan telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan Perseroan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“BPJS Kesehatan”).

Sehubungan dengan kantor pusat di Banjarmasin, Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kota Banjarmasin Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0610/KUM/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 Di Daerah Kalimantan Selatan, yaitu sebesar Rp. 2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) per bulan untuk tahun 2017. Sehubungan dengan kantor cabang di Jakarta, Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 3.355.750,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per bulan untuk tahun 2017. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Entitas Anak yang mempekerjakan tenaga kerja telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan, antara lain memenuhi ketentuan dalam pembayaran upah minimum, mengikutsertakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Kesehatan dalam BPJS Kesehatan, membuat dan memberlakukan Peraturan Perusahaan, dan melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

9. Perseroan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/36-IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Dan Penggabungan lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dwi Guna Laksana tertanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut untuk area yang berlokasi di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Kode Wilayah 144 TW I dan luas wilayah 412,8 ha (empat ratus dua belas koma delapan hektar) (“IUP OP”), yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.

Sehubungan dengan IUP OP, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk

melakukan pembayaran Iuran Tetap Operasi Produksi Tahun 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejumlah USD 1.651,20 (seribu enam ratus lima puluh satu koma dua puluh Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 14 September 2017 sesuai Bukti Penerimaan Negara dengan Kode

158

PDSH DGL | Page 13

Billing: 820170911220837, Nomor Transaksi Bank (“NTB”): 170914921684 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (“NTPN”): 9AAE936KHJU07E12.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah melakukan kewajibannya berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) dengan menyampaikan Surat No. 02.16/BPT-TL/DIR/DGL/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 kepada Bupati Tanah Laut yang pada intinya memberitahukan mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan. Berdasarkan Pasal 23 Huruf e Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM No. 34/2017”), pemegang IUP berhak untuk diantaranya menjual batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Perseroan selaku pemegang IUP OP berhak untuk melakukan kegiatan penjualan batubara.

Dalam menjalankan kegiatan pengiriman dan penjualan batubaranya, Perseroan telah memiliki Izin Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 725 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Dwi Guna Laksana Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara Di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk area yang berlokasi di Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (“Izin Operasi Tersus Batubara”), yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Selain hal tersebut di atas, terminal khusus yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Izin Operasi Tersus Batubara juga sementara dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 8 Tahun 2014 tentang Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Dwi Guna Laksana Di Dusun Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum tertanggal 2 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk area terminal khusus batubara Perseroan yang berlokasi di Muara Sei Rakin, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (“Izin Sementara Tersus Melayani Kepentingan Umum”), yang berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Izin Operasi Tersus Batubara Perseroan. Sehubungan dengan IUP OP, Perseroan telah memperoleh persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”) sesuai Surat No. 660/119-AMDAL/KLH/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (“Surat Persetujuan UKL-UPL”).

10. Kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan, UKB, dan TDGP atas aset

atau harta kekayaan berupa benda tetap dan/atau benda bergerak yang

159

PDSH DGL | Page 14

digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, UKB, dan

TDGP berupa harta tetap dan/atau bergerak, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan, dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut.

11. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan, TDGP, dan UKB

telah mengasuransikan harta kekayaannya yang nilainya material sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami, polis-polis asuransi mana hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, TDGP, dan UKB tertanggal 16 Oktober 2017 jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan, TDGP, dan UKB memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

12. Sampai dengan tanggal yang tertera dalam Pendapat Hukum ini, Perseroan

memiliki penyertaan pada:

a. TDGP sebanyak 346.574.150 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 346.574.150.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh rubu Rupiah) yang merupakan 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) dari modal ditempatkan/disetor TDGP; dan

b. UKB sebanyak 506.000 (lima ratus enam ribu) saham atau sebesar Rp.

50.600.000.000,- (lima puluh miliar enam ratus juta Rupiah) yang merupakan 99,22% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen) dari modal ditempatkan/disetor UKB.

c. SLBM sebanyak 99.990 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus

sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp. 99.990.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal ditempatkan/disetor SLBM.

13. Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak tersebut didukung oleh dokumen yang

sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang

berpotensi menghalangi Penawaran Umum Perdana di dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Entitas Anak berkedudukan sebagai Debitur.

15. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan

ditandatangani:

160

PDSH DGL | Page 15

a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 120 tanggal 28 September 2017, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 90 tanggal 24 November 2017, keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., selaku pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Dwi Guna Laksana, Tbk selaku Perseroan dengan: (i). PT. Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek (“Sinarmas”); (ii). PT. Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Emisi Efek (“Panin”); (iii). PT. Phillip Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek (“Phillip”); (iv). PT. Erdikha Elit Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek (“Elit”); (v). PT. Yulie Sekurindo selaku Penjamin Emisi Efek (“Yulie”); (vi). PT. Amantara Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek (“Amantara”); dan (vii). PT. Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek (“Korindo”) (untuk selanjutnya Sinarmas, Panin, Phillip, Elit, Yulie, Amantara dan Korindo secara bersama-sama disebut sebagai “Para Penjamin Emisi Efek”) (“Perjanjian PEE”);

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 121 tanggal 28 September 2017, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 91 tanggal 24 November 2017, keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., selaku pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT. Dwi Guna Laksana, Tbk selaku Perseroan dengan PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“Sinartama”) (“Perjanjian PAS”);

c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 122 tanggal 28 September 2017, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 92 tanggal 24 November 2017, keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., selaku pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Syarat dan Kondisi Waran Seri I “PT. Dwi Guna Laksana Tbk,” oleh dan antara PT. Dwi Guna Laksana, Tbk selaku Perseroan dengan Sinartama selaku Biro Administrasi Efek (“Perjanjian PAW”);

d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-039/SHM/KSEI/0917 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan Perseroan selaku Penerbit Efek (“Perjanjian Pendaftaran Efek”);

e. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) tertanggal 16 Oktober 2017, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Perseroan (“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”); dan

161

PDSH DGL | Page 16

f. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 119 tanggal 28 September 2017, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk No. 89 tanggal 24 November 2017, keduanya dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., selaku pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Syarat dan Kondisi Waran Seri I “PT. Dwi Guna Laksana Tbk,” oleh Perseroan selaku Penerbit Waran Seri I (“Pernyataan Penerbitan Waran”).

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta penandatanganan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana merupakan

Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), maka Perseroan wajib mematuhi dan akan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tersebut.

17. Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana merupakan

Transaksi Material sesuai Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”), maka Perseroan wajib mematuhi dan akan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 tersebut.

18. DCA memperoleh saham Perseroan 6 (enam) bulan sebelum efektifnya

Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017, DCA dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Penawaran Umum Perdana.

162

PDSH DGL | Page 17

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Halimuddin, Herlambang & Setiawan Law Firm Mohammad Umar Halimuddin, S.H. STTD No. 47/PM.22/STTD-KH/2016 Anggota HKHPM No. 201608 Tembusan: 1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 2. Yang Terhormat PT. Bursa Efek Indonesia

163

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Syamsudin dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan suatu hal terkait ketergantungan pada satu pelanggan yaitu PLN dan satu pemasok yaitu BIB.

165

PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkDAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION30 JUNI 2017 JUNE 30, 2017

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN WITH COMPARATIVE FIGURES31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014 DECEMBER 31, 2016, 2015, AND 2014

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise specified)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of

the Consolidated Financial Statements taken as a whole.

Catatan/ 30 Juni/ June 30, 31 Desember/ December 31,

Notes 2017 2016 2015 2014

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan setara kas 2i,4,25 23,640,970 34,183,017 30,949,363 926,808 Cash and cash equivalentsPiutang usaha – pihak ketiga Trade receivables – third parties

setelah dikurangi cadangan kerugianpenurunan nilai pada 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014

net allowance for impairment lossas of June 30, 2017, December 31,

2016, 2015 and 2014masing-masing sebesar Rp59.867.535,Rp54.036.021, Rp30.980.882 dan

amounting to Rp59,867,535,Rp54,036,021, Rp30,980,882, and

Rp1.449.183 Rp1,449,183., respectively- Pihak ketiga 2h,5,25 383,617,831 401,612,408 277,741,341 263,533,466 - Third parties- Pihak berelasi 2g,2h,5,25 - - 28,102,628 32,756,648 - Related parties

Piutang lain-lain Other receivables- Pihak ketiga 2h,6,25 51,816,093 52,193,956 56,663,100 56,035,567 - Third parties- Pihak berelasi 2g,2h,6,

24,2552,071,536 127,316,211 149,095,399 227,227,364 - Related parties

Persediaan – setelah dikurangi 2j,7 411,528,763 307,711,678 382,500,598 322,209,181 Inventories – net of allowance forcadangan persediaan usang dan obsolescence and impairmentpenurunan nilai pada 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014

loss as of June 30, 2017, December31, 2016, 2015 and 2014

masing- masing sebesar Rp16.582.498,Rp8.654.052, Rp42.327.033 dan

amounting to Rp16,582,498,Rp8,654,052, Rp42,327,033 and

Rp13.425.383 Rp13,425,383., respectivelyPajak dibayar dimuka 2u,21a 14,384,147 10,308,836 - - Prepaid taxesBiaya dibayar dimuka dan uang muka 2k,8 237,601,623 301,229,425 351,900,391 350,365,477 Prepaid expenses and advanced Payments

1,174,660,963 1,234,555,531 1,276,952,820 1,253,054,511

ASET TIDAK LANCAR NON - CURRENT ASSETSUang muka proyek 2k,9 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 Project advancesAset tetap - setelah dikurangi 2l,10 47,526,969 83,984,999 95,464,112 124,318,342 Property and equipment-net of

akumulasi penyusutan pada 30 Juni 2017, accumulated depreciation as of31 Desember 2016, 2015 dan 2014 June 30, 2017, December 31, 2016,masing-masing sebesarRp47.312.972, Rp45.141.791,

2015 and 2014 amounting toRp47,312,972, Rp45,141,791 ,

Rp102.036.712 dan Rp92.271.529 Rp102,036,712 and Rp92,271,529.,respectively

Aset eksplorasi dan evaluasi – 2m,11 12,769,785 13,458,693 18,701,845 18,394,236 Exploration and evaluation assets -setelah dikurangi akumulasi net of accumulated amortization as ofamortisasi pada 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014

June 30, 2017, December 31, 2016,2015 and 2014 amounting to

masing-masing sebesarRp7.925.430, Rp7.226.127,

Rp7,925,430, Rp7,226,127Rp1,516,816 and Rp1,516,816.,

Rp1.516.816 dan Rp1.516.816 respectivelyAset pajak tangguhan 2u,21c 37,386,174 45,263,393 18,432,844 4,240,949 Deferred tax assetsAset lain-lain 12,25 27,752,609 20,000,000 20,560,190 20,560,190 Other assets

515,435,537 552,707,085 543,158,991 557,513,717

JUMLAH ASET 1,690,096,500 1,787,262,616 1,820,111,811 1,810,568,228 TOTAL ASSETS

167






LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)30 JUNI 2017 JUNE 30, 2017




Notes 2017 2016 2015 2014

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESUtang bank jangka pendek 2h,13a,25 680,129,960 710,827,850 789,692,913 805,764,000 Short-term bank loansUtang usaha Trade payables

- Pihak ketiga 2h,15,25 345,779,155 372,612,384 201,564,554 62,042,332 - Third parties- Pihak berelasi 2g,2h15,

2545,759,756 68,086,817 64,776,070 47,501,222 - Related parties

Uang muka pelanggan 16 663,301 663,301 3,691,908 4,509,414 Advanced from customerBiaya yang masih harus dibayar 2h,18,25 39,049,372 10,344,140 1,885,783 4,536,704 Accrued expensesUtang pajak 21b 392,967 291,798 - - Taxes payablesUtang bank – jangka panjang yang jatuh 2h,13b - - - 16,433,667 Bank loans – current portion

tempo dalam waktu satu tahun of long term liabilitiesUtang sewa pembiayaan - bagian yang 2h,14,25 - - 93,106 93,106 Financial lease payable - current

jatuh tempo dalam waktu satu tahun portion of long term liabilitiesUtang lain-lain Other payables

- Pihak ketiga 2h,19a,25 30,685 31,933 31,393 - - Third parties- Pihak berelasi 2g,2h,

19a,2515,000,000 - 137,166,332 35,000 - Related parties

Liabilitas keuangan lainnya Other financial liabilities- Pihak ketiga 2h,20,25 120,000,000 120,000,000 - - - Third parties- Pihak berelasi 2g,2h,

20,2529,500,000 29,500,000 - - - Related parties

1,276,305,196 1,312,358,223 1,198,902,059 940,915,445

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIESUtang bank jangka panjang - setelah

dikurangi bagian yang jatuh tempo2h,13b - -

- 11,648,793Long term bank loans - net of current

maturity portiondalam waktu satu tahun

Utang lain-lain - pihak ketiga 2h,19b,25 3,456,402 63,793,465 65,547,108 119,229,835 Other payables - third partiesUtang non-usaha - pihak berelasi 2g,2h,17,25 12,764,822 12,289,835 11,549,414 10,733,452 Non-trade payables – related partiesLiabilitas imbalan pasca kerja 2s,22 7,278,837 3,937,562 3,139,017 3,168,766 Post-employment benefits liabilitiesLiabilitas pajak tangguhan 2u,21c - - 194,208 807,203 Deferred tax liabilitiesCadangan biaya reklamasi 23 1,828,787 1,828,787 1,828,787 1,828,787 Reserve of reclamation cost

25,328,848 81,849,649 82,258,534 147,416,836

JUMLAH LIABILITAS 1,301,634,044 1,394,207,872 1,281,160,593 1,088,332,281 TOTAL LIABILITIES

168






LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)30 JUNI 2017 JUNE 30, 2017



Catatan/ 30 Juni/ June 30, 31 Desember/December 31,

Notes 2017 2016 2015 2014

EKUITAS EQUITYEkuitas yang dapat diatribusikan Equity attributable tokepada pemilik entitas induk owners of the CompanyModal saham - nilai nominal Rp100 26 553,756,472 553,756,472 553,756,472 553,756,472 Capital stock - par value Rp100

(nilai penuh) per lembar saham, (full amount )per share, authorizedmodal dasar - 14.200.000.000 saham, capital 14,200,000,000 shares,modal ditempatkan dan disetor penuh issued and fully paid-in capitalsejumlah 5.537.564.724 lembar saham 5,537,564,724 shares

Tambahan modal disetor 27 197,924,076 197,924,076 197,924,076 195,706,776 Additional paid-in capitalSaldo rugi (364,519,971) (360,490,683) (214,555,369) (29,341,749) LossesKomponen ekuitas lainnya 660,146 1,200,218 1,118,142 1,368,552 Other equity component

387,820,723 392,390,083 538,243,321 721,490,051Kepentingan non-pengendali 28 641,733 664,661 707,897 745,896 Non-controlling interest

JUMLAH EKUITAS 388,462,456 393,054,744 538,951,218 722,235,947 TOTAL EQUITY


DAN EKUITAS AND EQUITY

169






LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILANKOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSSAND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR FOR THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED30 JUNI 2017 DAN 2016 JUNE 30, 2017 AND 2016

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN WITH COMPARATIVE FIGURESUNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED

31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014 DECEMBER 31, 2016, 2015, AND 2014(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise specified)


Notes 2017 2016 2016 2015 2014

PENDAPATAN USAHA 30 487,652,380 565,748,404 1,030,502,639 326,722,958 239,552,787 OPERATING REVENUES

BEBAN POKOK PENDAPATAN 31 393,431,859 537,434,029 986,312,571 355,236,486 205,612,811 COST OF REVENUES

LABA (RUGI) BRUTO 94,220,521 28,314,375 44,190,068 (28,513,528) 33,939,976 GROSS PROFIT (LOSS)

Pendapatan bunga 35 683,395 889,640 1,806,881 1,643,631 1,573,462 Interest incomeBeban penjualan dan operasional 33 (3,666,979) (548,270) (1,162,714) (634,945) (26,984,055) Selling and operational expensesBeban umum dan administrasi 32 (27,511,581) (43,671,574) (92,423,752) (67,816,776) (33,894,412) General and administrative expensesBeban bunga dan keuangan lainnya 34 (62,000,640) (54,974,190) (106,290,956) (111,687,581) (91,828,419) Interest and other financial chargesBeban administrasi bank 35 (2,119,571) (441,820) (1,002,409) (297,757) (378,418) Bank administration chargesAmortisasi dampak pendiskontoan

utang non-usaha pihak berelasi35 (474,988) (440,211) (880,422) (815,961) 3,671,381 Amortization of discount on amount

non-trade related parties payableRugi selisih kurs – bersih 35 - - - (2,954) - Loss on foreign exchange – netPendapatan (beban) lainya - bersih 35 4,875,008 (2,134,476) (17,267,284) 8,152,942 315,661 Other income (expense)- net

(90,215,356) (101,320,901) (217,220,656) (171,459,401) (147,524,800)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAKPENGHASILAN

4,005,165 (73,006,526) (173,030,588) (199,972,929) (113,584,824) INCOME (LOSS) BEFOREINCOME TAX

Penghasilan (beban) pajak 21c (8,057,280) 10,960,687 27,052,097 14,721,392 3,050,876 Income tax (expenses)

RUGI BERSIH PERIODE (4,052,115) (62,045,839) (145,978,491) (185,251,537) (110,533,948) NET LOSS FOR CURRENTBERJALAN PERIOD

PENGHASILANKOMPREHENSIF LAIN

OTHER COMPREHENSIVEINCOME

Pos-pos yang tidak akandireklasifikasi ke laba rugi

Items that would never bereclassified to profit or loss

Keuntungan (kerugian) aktuaria 22 (720,244) (102,677) 109,357 (333,990) 1,295,764 Actuaria gain (loss)Pajak penghasilan terkait dengan

komponen penghasilankomprehensif lainnya

21c 180,061 25,669 (27,340) 83,498 (323,941) Income tax relating tocomponents other

comprehensive income

(540,183) (77,008) 82,017 (250,492) 971,823

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF (4,592,298) (62,122,847) (145,896,474) (185,502,029) (109,562,125) TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

RUGI YANG DAPAT NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:DIATRIBUSIKAN KEPADA:Pemilik entitas induk (4,029,288) (62,025,126) (145,935,314) (185,213,620) (110,516,758) Owners of the parentKepentingan non-pengendali 28 (22,827) (20,713) (43,177) (37,917) (17,190) Non-controlling interest

(4,052,115) (62,045,839) (145,978,491) (185,251,537) (110,533,948)

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIFYANG DAPAT DISTRIBUSIKAN

TOTAL COMPREHENSIFLOSS ATTRIBUTABLE TO:

KEPADA:

Pemilik entitas induk (4,569,360) (62,102,044) (145,853,238) (185,464,030) (109,545,324) Owners of the parent

Kepentingan non-pengendali 28 (22,938) (20,803) (43,236) (37,999) (16,801) Non-controlling interest

(4,592,298) (62,122,847) (145,896,474) (185,502,029) (109,562,125)

RUGI PER SAHAM DASAR DANDILUSIAN (nilai penuh)

2v,29 (0.73) (11.20) (26.35) (33.45) (19.96) BASIC LOSS PER SHARE ANDDILUTED (full amount)

170

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements

taken as a whole.


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITYUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR FOR THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED

30 JUNI 2017 DAN 2016 JUNE 30, 2017 AND 2016DENGAN ANGKA PERBANDINGAN WITH COMPARATIVE FIGURES

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014 DECEMBER 31, 2016, 2015, AND 2014


Catatan/Notes

Modal saham/Capital stock

Tambahan modaldisetor/

Additional paid-incapital

Saldo laba(rugi)/

Retainedearnings (loss)

Komponenekuitas

lainnya/ Otherequity

component

Jumlah ekuitasdiatribusikan kepemilik entitas

induk/Total equity

attributable toowners of the

company

Kepentingannon-

pengendali/Non-

controllinginterest

Jumlahekuitas/

Totalequity

Saldo per 1 Januari 2014 553,756,472 195,706,776 75,039,618 397,118 824,899,984 753,640 825,653,624 Balance as of January 1, 2014

Dampak penerapan awal PSAK No. 70 - - 6,135,391 - 6,135,391 9,057 6,144,448 Effect of first adoption of SFAS No. 70

Keuntungan aktuaria setelah pajak 22 - - - 971,434 971,434 389 971,823 Actuaria gain net off taxes

Rugi bersih periode berjalan - - (110,516,758) - (110,516,758) (17,190) (110,533,948) Net loss for current period

Saldo per 31 Desember 2014 26 553,756,472 195,706,776 (29,341,749) 1,368,552 721,490,051 745,896 722,235,947 Balance as of December 31, 2014

Modal disetor 27 - 2,217,300 - - 2,217,300 - 2,217,300 Paid-in capital

Kerugian aktuaria setelah pajak 22 - - - (250,410) (250,410) (82) (250,492) Actuaria loss net off taxes





Saldo per 30 Juni 2016 553,756,472 197,924,076 (276,580,495) 1,041,224 476,141,277 687,094 476,828,371 Balance as of June 30, 2016

Keuntungan aktuaria setelah pajak 22 - - - 158,994 158,994 31 159,025 Actuaria gain net off taxes



Modal disetor - - - - - 10 10 Paid-in capital



Saldo per 30 Juni 2017 26 553,756,472 197,924,076 (364,519,971) 660,146 387,820,723 641,733 388,462,456 Balance as of June 30, 2017

171

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak





LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWSUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR FOR THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED





Notes 2017 2016 2016 2015 2014ARUS KAS DARI AKTIVITAS

OPERASICASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIESPenerimaan kas dari pelanggan 441,444,606 441,843,303 899,886,741 282,446,598 235,202,659 Cash received from customersPembayaran kepada pemasok (480,960,952) (314,296,007) (665,431,386) (246,204,012) (31,015,303) Payment for suppliersPembayaran kepada karyawan (5,760,132) (3,909,224) (7,290,583) (13,112,926) (14,823,500) Payment for employeesPembayaran pajak penghasilan (4,172,309) (5,585,987) (15,748,591) (12,987,420) (5,058,742) Payment of income taxPembayaran beban bunga dan

keuangan(2,119,571) (441,820) (1,002,409) (297,757) (378,418) Payment of interest and financial

expensesPembayaran beban operasional

lainnya – bersih(16,201,791) (29,064,407) (70,655,169) (18,571,829) (33,384,951) Payments of other operating expenses

– netKas bersih diperoleh dari

(digunakan untuk) aktivitasoperasi

(67,770,149) 88,545,858 139,758,603 (8,727,346) 150,541,745 Net cash provided by (used in)operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITASINVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTINGACTIVITIES

Penerimaan bunga 35 683,395 889,640 1,806,881 1,643,631 1,573,462 Receipts of interestPerolehan aset tetap 10 (137,466) - - - (676,245) Acquisition of property and equipmentPembayaran uang muka proyek 9 - - - - (390,000,000) Payment of project advancedPenarikan investasi jangka pendek - - - - 390,000,000 Withdraw short investingKas bersih diperoleh dari aktivitas

investasi545,929 889,640 1,806,881 1,643,631 897,217 Net cash provided by investing

activities

ARUS KAS DARI AKTIVITASPENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCINGACTIVITIES

Penambahan utang bank jangkapendek

- - - - 220,764,000 Additional of short-term bank loans

Penambahan utang bank jangkapanjang

- - - - 20,000,000 Additional long-term bank loans

Pembayaran utang bank jangkapendek

14 (30,697,890) (32,507,195) (78,865,063) (11,071,087) (9,032) Payment of short-term bank loans

Pembayaran utang bank jangkapanjang

- - - - (1,013,579) Payment of long-term bank loans

Penambahan liabilitas keuanganlainnya

20 - - 149,500,000 - - Additional of other financialliabilities

Pembayaran bunga utang bank (37,061,800) (45,986,636) (96,940,531 (114,027,876) (93,025,744) Payment of interest bank loansPembayaran utang pembiayaan 14 - - (93,106) - (1,537,318) Payment lease payablesPenerimaan (pembayaran) kepada

pihak berelasi124,064,000 19,857,551 (114,379,635) 216,484,100 (291,548,121) Received (payment) to related parties

Penerimaan (pembayaran) kepadapihak ketiga

377,863 (170,209) 2,446,505 (54,278,867) (5,040,995) Received (payment) to third parties

Kas bersih diperoleh dari(digunakan untuk)

56,682,173 (58,806,489) (138,331,830) 37,106,270 (151,410,789) Net cash provided by(used in)

aktivitas pendanaan financing activities

KENAIKAN (PENURUNAN) (10,542,047) 30,629,009 3,233,654 30,022,555 28,173 NET INCREASE (DECREASE) IN

BERSIH KAS DAN SETARAKAS

CASH AND CASHEQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS, 34,183,017 30,949,363 30,949,363 926,808 898,635 CASH AND CASH EQUIVALENTSAWAL PERIODE AT THE BEGINNING OF

PERIOD

KAS DAN SETARA KAS 4 23,640,970 61,578,372 34,183,017 30,949,363 926,808 CASH AND CASH EQUIVALENTSAKHIR PERIODE AT THE ENDING PERIOD

172

PT DWI GUNA LAKSANA TbkDAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIANUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 2016SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DWI GUNA LAKSANA TbkAND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSFOR THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED

JUNE 30, 2017 AND 2016AND FOR THE YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2016, 2015, AND 2014(Expressed in thousands Rupiah, unless otherwise specified)

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian dan informasi umum a. Establishment and general information

PT Dwi Guna Laksana Tbk (Perusahaan), didirikan berdasarkanAkta No. 4 tanggal 10 November 1986 dari Cornelia JuandaTanuraharja, SH., notaris di Surakarta. Akta pendirian ini telahdisahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia denganSurat Keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tanggal 16 Mei1987 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia No. 96 tanggal 1 Desember 1995. Tambahan No. 9900.

PT Dwi Guna Laksana Tbk (the Company) was established basedon Notarial Deed No. 4 dated November 10, 1986 of CorneliaJuanda Tanuraharja, SH., a public notary in Surakarta. TheDeed of Establishment was approved by the Ministry of Justice ofthe Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 dated May 16, 1987 and was published in theState Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 datedDecember 1, 1995, Supplement No. 9900.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kaliperubahan, terakhir dengan Akta No. 11 tanggal 14 Januari 2013dari Isyana Wisnuwarhdhani Sadjarwo, SH., notaris di Jakartamengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor perusahaanserta perubahan susunan pemegang saham. Akta perubahan initelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor keputusanAHU-01.10-03459 tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013.

The Company's Articles of Association has been amended severaltimes, most recently by Notarial Deed No. 11 dated January 14,2013 of Isyana Wisnuwarhdhani Sadjarwo SH., a public notary inJakarta, issued and paid-up capital and changes in thecomposition of the stockholders. Such amendments have beenapproved by the Ministry of Justice and Human Rights of theRepublic of Indonesia in its decision Letter AHU-01.10-03459year 2013 dated February 6, 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruanglingkup kegiatan usaha Perusahaan terutama meliputipertambangan dan perdagangan batubara.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles ofAssociation, the scope of its activities is to engage mainly inmining and trading of coal activities.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2003.Kantor pusat Perusahaan berdomisili di Menara Sunlife, Lantai 18Unit A-D, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3,Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,Jakarta Selatan – 12950 dan kantor operasional Perusahaanberdomisili di Jl Gatot Subroto No.104 RT.020 RW.002Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur - 70235.

The Company commenced its commercial operations on 2003.Head office is domiciled at Sunlife Tower, 18th Floor Unit A-D , Jl.DR. Ide Anak Agung Gde Blok 6.3, Mega Kuningan, South Jakarta –12950 and Oprational office is domiciled at Jl Gatot SubrotoNo.104 RT.020 RW.002 Kelurahan Kebun Bunga Kec.Banjarmasin Timur – 70235.

Entitas Induk Perusahaan adalah PT Energi Batubara Indonesiasedangkan entitas induk terakhir adalah PT Energi Sinar Banua.

PT Energi Batubara Indonesia is the parent entity of theCompany, while PT Energi Sinar Banua is the ultimate parententity.

b. Susunan pengurus Perusahaan b. Composition of the Company’s management

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, susunanDewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana didokumentasikan dalam Akta pernyataan keputusan rapat No. 3tanggal 28 November 2016 dari Irwan Asril SH., MKn, adalahsebagai berikut:

As of June 30, 2017 and December 31, 2016, based on theresolution of the General Stockholders’ Extraordinary Meeting, asdocumented in Notarial Deed No. 3 dated November 28, 2016 fromIrwan Asril SH., MKn, are as follows:

30 Juni/ June 30, 2017 dan/and 31 Desember/ December 31, 2016Dewan Komisaris Board of CommissionerKomisaris utama Benny Wirawansa President CommissionerKomisaris Robin Wahyudi Alim Utomo Commissioner

Direksi DirectorsDirektur utama Zulfian Mirza President DirectorsDirektur Maxi Tjandra Tjoajadi Directors

Pada tanggal 31 Desember 2015 susunan Dewan Komisaris danDireksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa sebagaimana di dokumentasikan dalam Aktapernyataan keputusan rapat akta No. 2 tanggal 4 Desember 2015dari Vidi Andito, SH., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2015, based on the resolution of the GeneralStockholders’ Extraordinary Meeting, as documented in NotarialDeed No. 2 dated December 4, 2015 from Vidi Andito, SH., apublic notary in Jakarta, the members of the Company’s Board ofCommissioners and Directors are as follows:

31 Desember/ December 31, 2015Dewan Komisaris Board of CommissionerKomisaris utama Andri Cahyadi President Commissioner

Direksi DirectorsDirektur Benny Wirawansa Directors

Pada tanggal 31 Desember 2014, susunan Dewan Komisaris danDireksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa sebagaimana di dokumentasikan dalam Aktapernyataan keputusan rapat akta No. 11 tanggal 14 Januari 2013dari Isyana Wisnuwardhani Sardjarwo, SH., M.H., notaris diJakarta, adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2014, based on the resolution of the GeneralStockholders’ Extraordinary Meeting, as documented in NotarialDeed No.11 dated January 14, 2013 from Isyana WisnuwardhaniSardjarwo, SH., M.H., a public notary in Jakarta, the members ofthe Company’s Board of Commissioners and Directors are asfollows:

31 Desember/ December 31, 2014Dewan Komisaris Board of CommissionerKomisaris utama Andri Cahyadi President Commissioner

Direksi DirectorsDirektur utama Zulfian Mirza President DirectorsDirektur Nico Hanafi Soemaga Directors

173


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA




NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS(continued)FOR THE SIX-MONTHS PERIOD ENDED



1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Susunan pengurus Perusahaan (lanjutan) b. Composition of the Company’s management (continued)

Dewan Komisaris dan Direksi adalah manajemen kunciPerusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untukmerencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitasPerusahaan (catatan 2g).

Board of Commisioners and Directors are the key managementpersonel of the Company that have authority and responsibility forplanning, directing, and controlling the activities of the Company(note 2g).

Perusahaan mempunyai 69, 42, 85 dan 151 karyawan tetap danentitas anak mempunyai 17, 20, 21 dan 27 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan2014.

The entity has 69, 42, 85 dan 151 permanent employees and thesubsidiaries have 17, 20, 21 and 27 permanent employees as ofJune 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014.

c. Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian c. Approval of Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yangberakhir 30 Juni 2017 telah diselesaikan dan diotorisasi untukterbitkan oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab ataspenyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasiantersebut pada tanggal 9 November 2017.

The consolidated financial statements of the Company for theperiod ended June 30, 2017 has been completed and authorizedfor issue by the Board of Directors of the Company areresponsible for the preparation and presentation of theconsolidated financial statements on November 9, 2017.

d. Struktur Grup d. The Group structures

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitasanak secara keseluruhan dirujuk sebagai “Grup”.

In these consolidated financial statements, the Company and itssubsidiaries are collectively referred to as the “Group”.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,struktur Grup adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, theGroup structure are as follows:

Persentase kepemilikan/ Jumlah aset sebelum eliminasi/Kegiatan Tahun Percentage of ownership Total assets before elimination

usaha/ operasi/ 30 Juni/ 30 JuniBusiness Kedudukan/ Operating June 30, 31 Desember/December 31, June 30, 31 Desember/December 31,activities domicile year 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014

Entitas anak dengan kepemilikan langsung/Directly owned subsidiaries

1. PT Truba Jasa bongkar Kalimantan 2009 99.91% 99.91% 99.91% 99.91% 570,686,506 566,666,357 597,323,154 631,646,337DewataGuna

muat barangdari dan

Selatan

Prasada(TDGP)

kekapal/Loadingservise fromand to ship

2. PT UsahaKawanBersama

PertambangandanPerdagangan

KalimantanSelatan

TahapPengembangan/Pre-operating

99.22% 99.22% 99.22% 99.22% 58,566,773 58,590,670 58,402,318 57,842,167

(UKB) batubara/coal miningand trading

3. PT SinergiLaksana BaraMas

Perdagangan,pertambangan,pembangunan,perindustrian,pengangkutan,dan percetakan/

JakartaSelatan

Belumberoperasi/

Not yetoperational

99.99% - - - 104,455 - - -

Trading,mining,development,industry,transportation,and printing

e. Ijin Usaha Pertambangan dan Operasional Pelabuhan e. Mining Business Licences And Port Operation

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,Ijin Usaha Pertambangan dan Operasi Pelabuhan Group adalahsebagai berikut:

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, Miningand Port Operation Business License of Group are as follows:

174









1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

e. Ijin Usaha Pertambangan dan Operasional Pelabuhan(lanjutan)

e. Mining Business Licences And Port Operation (continued)

No.

Surat keputusan/ Decree letter Perijinan/ Licenses

Periode/Periods

Luas/Area Lokasi/ Location

Nomor surat/Number letter

Tanggal/Date

Dikeluarkanoleh/

Issued byJenis/Type

Pemegang/Holder

1. No. 545/36-IUP.OP/

DPE/2011

25 Oktober/October 25,

2011

Bupati TanahLaut/ Regent of

Tanah Laut

Izin UsahaPertambangan

Operasi Produksi/Production

Operating MiningLicense

DGL 25 Oktober/October 25,

2021

412.8ha

Desa JilatanKec. Batu AmparKab. Tanah Laut

Kalimatan Selatan

2. No. KP 725Tahun 2013

19 Juli/July 19,

2013

DirektoratJenderal

PerhubunganLaut/ Directorate

General of SeaTransportation

Izin OperasionalPelabuhan Khusus

Pertambangan/OperationalSpecial Port

Mining License

DGL 19 Juli/July 19,

2018

- Dusun Muara SeiRakin, Desa

Pandansari, Kec.Kintap, Kab. Tanah

Laut KalimantanSelatan

3. No. 436Tahun 2015

21 April/April 21,

2015

Bupati Banjar/Regent of Banjar

Izin UsahaPertambangan

Produksi/Production

Operating MiningLicense

UKB 21 April/April 21,

2019

196,7ha

Kec. Karang IntanKab. Banjar

Kalimatan Selatan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar AkuntansiKeuangan (SAK)

a. Statement of compliance with Financial Accounting Standards(FAS)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikansesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi StandarAkuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan StandarAkuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasukbeberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektifsejak tanggal 1 Januari 2017, serta peraturan-peraturan mengenaiPedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yangditerbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The consolidated financial statements have been prepared andpresented in accordance with Financial Accounting Standards inIndonesia, which comprise the Statement of Financial AccountingStandards (SFAS) and Interpretations of Financial AccountingStandards (IFAS) issued by the Board of Financial AccountingStandards of the Indonesia Institute of Accountants, includingapplicable new or revised standards effective January 1, 2017,and the Regulations regarding the Presentation Guidelines andDisclosure of Financial Statements issued by the IndonesiaFinancial Services Authority (OJK).

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangankonsolidasian

b. Basis measurement and preparation of consolidated financialstatements

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep nilaihistoris, kecuali dinyatakan secara khusus. Laporan keuangankonsolidasian disusun dengan menggunakan metode akrual,kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun yangdiukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yangbersangkutan.

The consolidated financial statements have been prepared usingthe historical cost basis, unless otherwise stated. The preparationof these consolidated financial statements was based on accrualmethod, except for consolidated cash flows and certain accountswhich are measured on the basis explained in the relatedaccounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakanmetode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan aruskas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared usingmodified direct method, with classifications of cash flows intooperating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporankeuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah, yang jugamerupakan mata uang fungsional Grup. Seluruh angka dalamlaporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan lainkhusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam Rupiah yangterdekat.

The reporting currency used in the preparation of the consolidatedfinancial statements is Indonesian Rupiah, which also representthe Group functional currency. All figures in the consolidatedfinancial statements are rounded to and stated in Rupiah, unlessotherwise stated.

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) c. Adoption of Statement of Financial Accounting Standards(SFAS)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia telahmengeluarkan beberapa standar akuntansi keuangan daninterpretasi baru atau revisi di bawah ini, yang relevan denganlaporan keuangan Perusahaan yang dimulai pada tanggal 1 Januari2017 sebagai berikut:

The Indonesian Financial Accounting Standards Board has issuedseveral new standards and interpretations or revisions below,which are relevant to the Company's financial statementsbeginning on January 1, 2017 as follows:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangantentang Prakarsa Pengungkapan”.

- Amandment to SFAS No. 1, “Presentation of FinancialStatements regarding Disclosure Initiative”.

- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentangPrakarsa Pengungkapan”.

- Amandment to SFAS No. 2, “Cash flows regardingDisclosure Initiative”.

175









2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES(continued)

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)(lanjutan)

c. Adoption of Statement of Statements Accounting Standards(SFAS) (continued)

- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan KeuanganInterim”.

- SFAS No. 3 (Improvement 2016), “Interim FinancialReporting”.

- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”. - SFAS No. 24 (Improvement 2016),“Employee Benefit”.

- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentangPengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang BelumDirealisasi”.

- Amandment to SFAS No. 46, “Income Tax regardingRecognition of Deffered Tax Asset for Unrealised Losses”.

- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan:Pengungkapan”.

- SFAS No. 60 (Improvement 2016), “Financial Instrument:Disclosure”.

Tidak terdapat dampak yang material atas standard dan interpretasiyang berlaku efektif pada 1 Januari 2017 terhadap laporankeuangan Perusahaan.

There is no material impact on standard and interpretationeffective on January 1, 2017 of Company’s financial statement.

d. Prinsip Konsolidasian dan Kombinasi Bisnis d. Principles of Consolidation and Business Combination

Prinsip Konsolidasian Principles of Consolidation

Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 65 (2015), “LaporanKeuangan Konsolidasian”, kecuali beberapa hal berikut yangditerapkan secara prospektif:

Group adopted PSAK Amandment No. 65 (2015), “ConsolidatedFinancial Statements”, except for the following items that wereapplied prospectively:

(i) Rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagikepentingan nonpengendali (“KNP”);

(i) Losses of a subsidiaries that result in a deficit balance tonon-controlling interests (“NCI”);

(ii) Kehilangan pengendalian pada entitas anak; (ii) Loss of control over a subsidiaries;(iii) Perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak

mengakibatkan hilangnya pengendalian;(iii) Change in the ownership interest in a subsidiaries that

does not result in a loss of control;(iv) Hak suara potensial dalam menentukan keberadaan

pengendalian; dan(iv) Potential voting rights in determining the existence of

control; and(v) Konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan

jangka panjang.(v) Consolidation of a subsidiaries that is subject to long-term

restriction.

Amandemen PSAK No. 65 (Revisi 2015) mengatur penyusunandan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompokentitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, danakuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersamaentitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiridisajikan sebagai informasi tambahan.

Amandment PSAK No. 65 (Revised 2015) provides for thepreparation and presentation of consolidated financial statementsfor a group entities under the control of a parent, and theaccounting for investments in subsidiaries, jointly controlledentities and associated entities when separate financial statementsare presented as additional information.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuanganPerusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti yang disebutkanpada Catatan 1c, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsungatau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%dan dikendalikan oleh Perusahaan.

The consolidated financial statements include the accounts of theCompany and its subsidiaries mentioned in Note 1c, in which theCompany maintains (directly or indirectly) equity ownership ofmore than 50% and its controlled by the Company.

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan(termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi)telah dieliminasi.

All material intercompany transactions and account balances(including the related significant unrealized gain or losses) havebeen eliminated.

Entitas-entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggalakuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampaidengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions,being the date on which the Group obtaince control, and continueto be consolidated until the date such control ceases.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuhdiatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNPmempunyai saldo defisit.

Losses of a non-wholly owned subsidiaries are attributed to theNCI even if that result in a deficit balance.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup: In case of loss of control over a subsidiaries, the Group: Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan

liabilitas entitas anak; Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities

of the subsidiaries; Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP; Derecognizes the carrying amount of any NCI; Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang

dicatat di ekuitas, bila ada; Derecognizes the cumulative translation differences,record

in equity, if any; Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima Recognizes the fair value of the consideration received; Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya; Recognizes the fair value of any investment retained Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai

keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and

Mereklasifikasikan bagian induk atas komponen yangsebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnyake laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung kesaldo laba, sebagaimana mestinya.

Reclassifies the parent’s share of components previouslyrecognized in other comprehensive income to profit or lossor return earnings, as appropriate.

176











d. Prinsip Konsolidasian dan Kombinasi Bisnis (lanjutan) d. Principles of Consolidation and Business Combination(continued)

Prinsip Konsolidasian (lanjutan) Principles of Consolidation (continued)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto darientitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsungmaupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masingdisajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensiflain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangankonsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikankepada pemilik Entitas induk.

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of thesubsidiaries not attributeable, directly or indirectly, to theCompany, which are presented in the consolidated statement ofprofit or loss and other comprehensive income and under theequity section of the consolidated statement of financial position,respectively, separately from the corresponding portionattributeable to the equity holders of the parent Company.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada suatu entitasanak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatatsebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepemilikan Grup dannonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahanbagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antarajumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikanatau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dandiatribusikan pada pemilik Entitas induk.

Changes in the Group’s ownwrship interest in a subsidiaries thatdo not result in loss of control are accounted for as equitytransactions. The carrying amount of the Group’s and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in theirrelative interests in the subsidiaries. Any differences between theamount by which the NCI are adjusted and the fair value ofconsideration paid or received is recognized direcly in equity andattributed to the owners of the parent Company.

Kombinasi Bisnis Business Combinations

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi.Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilaiagregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar padatanggal akuisisi dan jumalah setiap KNP pada pihak yangdiakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisimengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajarataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yangteridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisiyang timbul dibebankan langsung dan dimasukkan ke dalambeban-beban administrasi.

Business combinations are accounted for using the acquisitionmethod. The cost of an acquisition is measured as the aggregate ofthe consideration transferred, measured at acquisition date fairvalue and the amount of any NCI in the acquiree. For eachbusiness combination, the acquirer measurers the NCI in theacquiree either at fair value or at the proportionate share of theacquiree’s identifable net assets. Acquisition costs incurred aredirectly expended and included in administrative expenses.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup menentukandan mengklasifikasikan aset keuangan yang diperoleh danliabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan padapersyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lainyang ada pada tanggal akuisisi.

When the Group acquires a business, it assesses and classifies thefinancial assets acquired and liabilities assumed for appropriateclassification and designation in accordance with the contractualterms, economic circumtances and pertinent conditions as at theacquisitions date.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap,pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yangdimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilaiwajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugianyang dihasilkan di dalam laba rugi.

If the business combination is achieved in stages, the acquisitiondate fair value of the acquirer’s previously held equity interest inthe acquiree is remeasured to fair value at the acquisition datethrough profit or loss.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur berdasarkan hargaperolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat imbalanyang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah asetteridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

At acquisition date, goodwill is initally measured at cost being theexcess of the aggregate of the consideration transferred and theamount recognized for NCI over the net identifiable assetsacquired and liabilities assumed.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anakyang diakuisisi, selisih tersebut diakui di dalam laba rugi.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets ofthe subsidiaries acquired, the difference is recognized in profir orloss.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatatdikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan ujipenurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasibisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap UnitPenghasil Kas (“UPK”) dari Grup yang diharapkan akanbermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakahaset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikankepada UPK tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less anyaccumulated impairment losses. For the purpose of impairmenttesting, goodwill acquired in a business combination is, from theacquisition date, allocated to each of the Group’s cash-generatingunits (“CGU”) that are expected to benefit from the Combination,irrespective of wether other assets or liabilities of the acquire areassigned to those CGUs.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasitertentu atas UPK tersebut dilepas, maka goodwill yang terkaitdengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalamjumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntunganatau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepas tersebutdiukur berdasarkan nilai relative operasi yang dihentikan danporsi UPK yang ditahan.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operationwithin that CGU is disposed of, the goodwill associated with theoperation disposed of is included in the carrying amount of theoperation when determining the gain or loss on disposal of theoperation. Goodwill disposed of in this circumstance is measuredbased on the relative values of the operation disposed of and theportion of the CGU retained.

177











e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali e. Business Combination Among Entities Under Common Control

Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali yangmerupakan selisih jumlah imbalan yang dialihkan atau diterimadengan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi ataupelepasan bisnis antar entitas sepengendali dicatat sebagai bagiandari akun “Tambahan Modal Disetor”.

The difference in value arising from transaction among entitiesunder common control which represents the difference betweenthe consideration transferred or received and carrying amount ofeach business combination transaction or disposing business ofentities under common control is recorded as part of “AdditionalPaid-in-Capital” account.

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupapengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasientitas-entitas yang berada dalam suatu Grup yang sama, bukanmerupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi,sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba ataurugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individualdalam Grup tersebut.

Business combination transaction of entities under commoncontrol in the form of business reorganization for the entitiesunder the same Group does not charge the ownership in themeaning of economic substance therefore such transaction doesnot result in a gain or loss to the Group as a whole or to theindividual entity within such Group.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitassepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yangdialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasibisnis sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam postambahan modal disetor.

The receiving entitiy in a business combination of entities undercommon control recognizes ant difference between theconsideration transferred and carrying amount of each businesscombination transaction of entities under common control inequity and presents it in additional paid-in capital.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitassepengendali, menggunakan metode disposal dan mengakuiselisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnisyang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahanmodal disetor.

The disposing entity in business combination of entities undercommon control uses disposal method and recognizes anydifference between the consideration received and the carryingamount of the disposed business in equity and presents it inadditional paid-in capital.

f. Penjabaran mata uang asing f. Foreign currency translation

PSAK No. 10 (Penyesuaian 2014) mewajibkan Grup untukmenentukan mata uang fungsionalnya dan mengukur hasil operasidan posisi keuangannya dalam mata uang tersebut. Selanjutnya,standar ini juga mengatur cara untuk menyertakan transaksi matauang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangankonsolidasian dan mentranslasikan laporan keuangankonsolidasian ke dalam mata uang penyajian.

SFAS No. 10 (Improvement 2014) requires an entity to determineits functional currency and measure its results of operations andfinancial position in that currency. Furthermore, it prescribes howto include foreign currency transactions and foreign operations inthe consolidated financial statements of an entity and translateconsolidated financial statements into a presentation currency.

1. Mata uang fungsional dan penyajian 1. Functional and presentation currency

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiapentitas anak di dalam Grup diukur menggunakan mata uangdari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebutberoperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangankonsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakanmata uang fungsional dan penyajian Grup.

Items included in the financial statements of each of theentities within the Group are measured using the currencyof the primary economic environment in which therelevant entity operates (the functional currency). Theconsolidated financial statements are presented in Rupiah,which is also the Group’s functional and presentationcurrency.

2. Transaksi dan saldo 2. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi matauang fungsional menggunakan kurs yang berlaku padatanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kursyang berasal dari pembayaran atas transaksi-transaksitersebut dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneterdalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlakupada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into thefunctional currency using the exchange rate prevailing atthe date of the transaction. Foreign exchange gains andlosses resulting from the settlement of such transactionsand from the translation at year-end exchange rates ofmonetary assets and liabilities denominated in foreigncurrencies are recognized in profit or loss.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan2014, kurs konversi yang digunakan grup masing-masingsebesar Rp13.319, Rp13.436, Rp13.795 dan Rp12.440.(dalam Rupiah penuh)

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014,the exchange rates used by the Group were Rp13,319.,Rp13,436 Rp13,795, and Rp12,440. (full Rupiah amount)

3. Entitas dalam Grup 3. Group Entities

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari entitas anakGrup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uangdari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uangfungsional yang berbeda dengan mata uang penyajianPerusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajianPerusahaan sebagai berikut:

The result of the operations and financial position of allthe Group’s subsidiaries (none of which has the currencyof a hyperinflationary economy) that have a functionalcurrency which is different form the Company’spresentation currency are translated into the Company’spresentation currency as follows:

- Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisikeuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutuptanggal laporan posisi keuangan konsolidasiantersebut.

- The assets and liabilities presented in theconsolidated statement of financial position aretranslated at the closing rate at the date of theconsolidated statement of financial position.

178











f. Penjabaran mata uang asing (lanjutan) f. Foreign currency translation (continued)

4. Entitas dalam Grup 4. Group Entities

- Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugidijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jikarata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatifdari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, makapenghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurstanggal transaksi).

- The income and expenses for each profit or loss aretranslated at average exchange rates (unless thisaverage is not a reasonable approximation of thecumulative effect of the rates prevalling on thetransaction dates, in which case the income andexpenses are translated at the rate on the dates ofthe transactions).

- Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalampendapatan komprehensif lainnya.

- All of the resulting exchange differences arerecognized in other comprehensive income.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi g. Transactions with related parties

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai “PengungkapanPihak-pihak Berelasi”, definisi pihak berelasi adalah:

According to SFAS No. 7 (Revised 2015) "Related PartiesDisclosure”, related parties is defined as:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakanmemiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:

1. A person or a close member of that person’s family isrelated to Group if that person:

i. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersamaterhadap Grup,

i. Has control or joint control over the Group;

ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup, atau ii. Has significant influence over Group; or

iii. Merupakan personil manajemen kunci dari Grupataupun entitas induk dari Grup.

iii. Is a member of the key management personnel of theGroup or of a parent of the Group.

2. Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jikamemenuhi salah satu dari hal berikut ini:

2. An entity is related to Group if any of the followingconditions applies:

i. Entitas tersebut dan Grup adalah anggota darikelompok usaha yang sama,

i. The entity and Group are members of the same Group;

ii. Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersamadari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersamatersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha dimana Grup adalah anggota dari kelompok usahatersebut),

ii. An associate or joint venture of the Group (or anassociate or joint venture of a member of a Group ofwhich the Group is a member);

iii. Entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersamadari pihak ketiga yang sama,

iii. The entity and Group are joint ventures of the samethird party;

iv. Entitas yang merupakan ventura bersama dari asosiasiGrup atau asosiasi dari ventura bersama dari Grup,

iv. The entity is a joint venture of an associate of theGroup or is an associate of a joint venture of theGroup;

v. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yangterkait dengan Grup. Grup adalah penyelenggaraprogram tersebut, maka entitas sponsor juga berelasidengan Grup,

v. The entity is a post-employment benefit plan for thebenefit of employees of either the Group or an entityrelated to Group. If Group are itself such a plan, thesponsoring employers are also related to Group;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersamaoleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas,

vi. The entity is controlled or jointly controlled by aperson identified in (1).

vii. Entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orangyang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau orangyang bersangkutan merupakan personil manajemenkunci dari entitas tersebut (atau entitas induk darientitas).

vii. Entity has significantly influenced by a personidentified in (1) (i) or that person is a member of thekey management personnel from the entity (or of aparent of the entity).

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyaikewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpindan mengendalikan aktivitas Grup, secara langsung atau tidaklangsung (lihat catatan 1b).

Key management personnel are those people whom have theauthority and responsibility to plan, lead and control activities ofthe Group, directly or indirectly (see note 1b).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang berelasidiungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties are disclosed inthe Notes to consolidated fnancial statements.

179











h. Instrumen keuangan h. Financial instruments

Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), “InstrumenKeuangan: Penyajian” dan PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumenkeuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK No. 60(Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

The Group applied SFAS No. 50 (Revised 2014), “FinancialInstruments: Presentation”, SFAS No. 55 (Revised 2014),“Financial Instruments: Recognizing and Measurement” andSFAS No. 60 (Improvement 2015), “Financial Instruments:Disclosures”.

1. Aset keuangan 1. Financial assets

Pengakuan awal Initial recognition

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnyaditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yangdiklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain yang pada awalnyadiukur dengan nilai wajar.

Financial assets are recognized initially at fair value plustransaction costs, except for those financial assets classifiedas at fair value through statements of profit of loss and othercomprehensive income which are initially measured at fairvalue.

Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuanganyang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melaluilaporan laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuhtempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang danaset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Grupmenetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saatpengakuan awal dan, sepanjang diperbolehkan dandiperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebutpada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Financial assets are classified as financial assets at fairvalue through profit or loss (FVTPL), held-to-maturityinvestments (HTM), loans and receivables, and available-for-sale financial assets (AFS). The Group determines theclassification of its financial assets at initial recognitionand, where allowed and appropriate, re-evaluates thedesignation of such assets at each statement of financialposition date.

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

Dalam PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), mengungkapkantiga tingkat hirarki pengungkapan nilai wajar danmengharuskan entitas untuk menyediakan pengungkapantambahan mengenai keandalan pengukuran nilai wajar.Sebagai tambahan, standar ini menjelaskan keharusan ataspengungkapan risiko likuiditas.

In SFAS No. 60 (Improvement 2016), introduces three levelhierarchies for fair value measurement disclosures andrequire entities to provide additional disclosures about therealiability of fair value measurements. In addition, thestandards clarify the requirement for the disclosure ofliquidity risk.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awaltergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends ontheir classification as follows:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui - Financial assets at fair value through profit or losslaporan laba rugi (FVTPL) loss (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jikaaset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atauditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.

Financial assets are classified as at FVTPL where thefinancial assets are either held for trading or they aredesignated as FVTPL atinitial recognition.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompokdiperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual ataudibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif jugadiklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkankecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagaiinstrumen lindung nilai efektif.

Financial assets are classified as held for trading ifthey are acquired for the purpose of selling orrepurchasing in the near term. Derivative assets arealso classified as held for trading unless they aredesignated as effective hedging instruments.

Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPLdisajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilaiwajar dengan keuntungan atau kerugian dariperubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan ataukerugian yang diakui dalam laporan laba rugi danpenghasilan komprehensif lain termasuk dividen ataubunga yang diperoleh dari aset keuangan.

Financial assets at FVTPL are carried on thestatements of financial position at fair value withgains or losses recognized in the statements of profitof loss and other comprehensive income. The gains orlosses recognized in the statements of profit of lossand other comprehensive income include anydividend or interest earned from the financial assets.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015dan 2014, Grup tidak memiliki aset keuangan dalamkategori ini.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and2014, the Group has no financial assets in thiscategory.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) - Held-to-maturity (HTM) investments

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetapatau telah ditentukan dan jatuh temponya telahditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Grupmempunyai intensi positif dan kemampuan untukmemiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelahpengukuran awal, investasi HTM diukur pada biayaperolehan diamortisasi dengan menggunakan metodesuku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan labarugi dan penghasilan komprehensif lain pada saatinvestasi tersebut dihentikan pengakuannya ataumengalami penurunan nilai, serta melalui prosesamortisasi.

Non-derivative financial assets with fixed ordeterminable payments and fixed maturities areclassified as HTM when the Group has the positiveintention and ability to hold them to maturity. Afterinitial measurement, HTM investments are measuredat amortized cost using the effective interest methodless any impairment. Gains and losses are recognizedin the statements of profit of loss and othercomprehensive income when the investments arederecognized or impaired, as well as through theamortization process.

180











h. Instrumen keuangan (lanjutan) h. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan) 1. Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan) Subsequent measurement (continued)

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)(lanjutan)

- Held-to-maturity (HTM) investments (continued)



- Pinjaman yang diberikan dan piutang - Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah asetkeuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atautelah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesarbiaya perolehan diamortisasi dengan menggunakanmetode suku bunga efektif, dikurangi denganpenurunan nilai.

Loans and receivables are non-derivative financialassets with fixed or determinable payments that arenot quoted on an active market. Such financial assetsare carried at amortized cost using the effectiveinterest method, less any impairment. process.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan labarugi dan penghasilan komprehensif lain pada saatpinjaman yang diberikan dan piutang dihentikanpengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sertamelalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in the statements ofprofit of loss and other comprehensive income whenthe loans and receivables are derecognized orimpaired, as well as through the amortization.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015dan 2014, kas dan setara kas, piutang usaha, piutanglain-lain Grup termasuk dalam kategori ini.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and2014, cash and cash equivalents, trade receivables,others receivable of the Group included in thiscategory.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) - Available-for-sale (AFS) financial assets

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijualatau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategorisebelumnya.

AFS financial assets are non-derivative financialassets that are designated as available-for-sale or arenot classified in any of the three preceding categories.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukurdengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugianyang belum terealisasi diakui dalam komponenekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikanpengakuannya atau sampai diturunkan nilainya danpada saat yang sama keuntungan atau kerugiankumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harusdiakui dalam laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain. Aset keuangan ini diklasifikasikansebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangantersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu duabelas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan.

After initial recognition, AFS financial assets aremeasured at fair value with unrealized gains or lossesbeing recognized as a component of equity until thefinancial assets are derecognized or until thefinancial are determined to be impaired, at whichtime the cumulative gains or losses previouslyreported in equity are included in the statements ofprofit of loss and other comprehensive income. Thesefinancial assets are classified as non-current assetsunless the intention is to dispose of them within twelvemonths from the statement of financial position date.



Penurunan nilai aset keuangan Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakahaset keuangannya mengalami penurunan nilai.

The Group evaluates at each reporting date whether any ofits financial asset is impaired.

- Aset keuangan yang diukur pada biaya amortisasi - Financial assets measured at amortised cost

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, makajumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisihantara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi aruskas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontomenggunakan suku bunga efektif yang dihitung saatpengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence of impairment, theamount of loss, which is measured as the differencebetween the asset’s carrying amount and the presentvalue of estimated future cash flows (excluding futureexpected credit losses that have not been incurred)discounted at the effective interest rate computed atinitial recognition of the asset, shall be recognised inprofit or loss.



- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) - Available for sale financial assets (AFS)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFSmengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatifyang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitasharus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada labarugi.

If there is objective evidence that AFS assets areimpaired, the cumulative loss previously recognizeddirectly in equity in transferred from equity to profitor loss.

181












1. Aset keuangan (lanjutan) 1. Financial assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) Impairment of financial assets (continued)

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) (lanjutan) - Available for sale financial assets (AFS) (continued)


As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and2014 the Group has no financial assets in thiscategory.

Penghentian pengakuan aset keuangan Derecognition of financial assets

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika danhanya jika: hak kontraktual atas arus kas yang berasal dariaset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hakkontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dan dariaset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untukmenerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namunjuga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayararus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihakpenerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhipersyaratan tertentu. Ketika Grup mentransfer asetkeuangan, maka Grup mengevaluasi sejauh mana Grup tetapmemiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangantersebut.

The Group shall derecognize financial assets when, andonly when: the contractual rights to the cash flows from thefinancial asset expire; the contractual rights to receive thecash flows of the financial asset are transferred to anotherentity or the contractual rights to receive the cash flows ofthe financial asset are retained but a contractual obligationis assumed to pay the cash flows to one or more recipientsin an arrangement that meets certain conditions. When theGroup transfers a financial. asset, it shall evaluate theextent to which it retains the risks and rewards of ownershipof the financial asset.

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas 2. Financial liabilities and equity instruments

Pengakuan awal Initial recognition

Grup menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya padasaat pengakuan awal. Instrumen liabilitas dan ekuitasdikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagaiekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

The Group determines the classification of its financialliabilities at initial recognition. Debt and equity instrumentsare classified as either financial liabilities or as equity inaccordance with the substance of the contractualarrangement.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitaskeuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan labarugi dan penghasilan komprehensif lain, pinjaman danhutang, atau sebagai derivatif yang ditentukan sebagaiinstrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif,mana yang sesuai. Liabilitas keuangan diakui pada awalnyasebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang,termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secaralangsung.

Financial liabilities are classified as financial liabilities atfair value through statements of profit of loss and othercomprehensive income, loans and borrowings, or asderivatives designated as hedging instruments in an effectivehedge, as appropriate. Financial liabilities are recognizedinitially at fair value and, in the case of loans andborrowings, inclusive of directly attributable transactioncosts.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikanhak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruhliabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grupdicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biayapenerbitan instrumen ekuitas.

An equity instrument is any contracts that provide a residualinterest in the assets of an entity after deducting all of itsliabilities. Equity instruments issued by the Group arerecorded at the proceeds received, net of direct issuancecosts.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atauinstrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnyamenjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan,dipisahkan antara liabilitas keuangan dan ekuitas sesuaidengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggalpenerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar darikomponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan sukubunga yang berlaku di pasar untuk instrumen non-convertible yang serupa.

Compound financial instruments, a bond or similarinstrument convertible by the holder into a fixed number ofordinary shares, are classified separately as financialliabilities and equity in accordance with the substance of thecontractual arrangement. At the date of issuance ofcompound financial instruments, the fair value of thecomponent liability is estimated using the prevailing marketinterest rate for a similar non-convertible instrument.

Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biayaperolehan diamortisasi menggunakan metode suku bungaefektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melaluikonversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo.Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangkanjumlah komponen liabilitas dari keseluruhan nilai wajarinstrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dandicatat dalam ekuitas, dikurangi dengan pajak penghasilan,dan tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal.

This amount is recorded as a liability on an amortized costbasis using the effective interest method until terminatedupon conversion or at the instrument’s maturity date. Theequity componentis determined by deducting the amount ofthe liability component from the fair value of the compoundfinancial instruments as a whole. This amount is recognizedand included in equity, after net of income tax, and is notsubsequently remeasured.

182












2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (lanjutan) 2. Financial liabilities and equity instruments (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement

Pengukuran setelah pengakuan awal liabilitas keuangantergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial liabilities dependsupon the classification as follows:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai - Financial liabilities at fair value throughwajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) profit or loss (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPLtermasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkandan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saatpengakuan awal untuk diukur pada FVTPL.

Financial liabilities at FVTPL include financialliabilities held for trading and financial liabilitiesdesignated upon initial recognition at FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompokdiperdagangkan jika liabilitas keuangan tersebutdiperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembalidalam waktu dekat.

Financial liabilities are classified as held for tradingif they are acquired for the purpose of selling orrepurchasing in the near term.

Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagaikelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatiftersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilaiefektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPLdinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan ataukerugian diakui dalam laporan laba rugi danpenghasilan komprehensif lain. Keuntungan ataukerugian yang diakui dalam laporan laba rugi danpenghasilan komprehensif lain termasuk bunga yangdibayar atas liabilitas keuangan.

Derivative liabilities are also classified as held fortrading unless they are designated as effectivehedging instruments. Financial liabilities at FVTPLare stated at fair value with gains or lossesrecognized in the statements of profit or loss andother comprehensive income. The gains or lossesrecognized in the statements of profit of loss andother comprehensive income incorporate any interestpaid on the financial liabilities.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015dan 2014, Grup tidak memiliki liabilitas keuangandalam kategori ini.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and2014, the Group has no financial liabilities assets inthis category.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehandiamortisasi

- Financial liabilities carried at amortized cost

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebutdiukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasidengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequently, the financial liabilities are carried atamortized cost using the effective interest method.

Instrumen keuangan tersebut diklasifikasi sebagailiabilitas jangka pendek, kecuali untuk liabilitaskeuangan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulansetelah akhir periode pelaporan. Liabilitas keuanganini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

The financial instruments are included in currentliabilities, except for those with maturities longer than12 months after the end of the reporting period. Theseare classified as non-current liabilities.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugiketika liabilitas keuangan tersebut dihentikanpengakuannya atau mengalami penurunan nilaitermasuk melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in profit or loss whenfinancial liabilities are derecognized or impaired, aswell as through the amortization process.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015dan 2014, utang bank, utang usaha, utang lain-lain,biaya yang masih harus dibayar, utang sewapembiayaan, utang non-usaha - pihak berelasi,liabilitas keuangan lainnya Grup termasuk dalamkategori ini.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and2014, bank loan, trade payable, other payable,accrued expenses, finance leases, non-trade payables– related parties, other financial liabilities of theGroup included in this category.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan Derecognition of financial liabilities

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, danhanya jika, liabilitas Grup dihentikan, dibatalkan ataukadaluwarsa.

The Group derecognizes financial liabilities when, and onlywhen, the Group obligations are discharged, cancelled orexpired.

3. Instrumen derivatif 3. Derivative instruments

Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal sebesarnilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif ditandatanganidan diukur kembali setiap akhir periode laporan. Derivatifdicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif danliabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Derivative instruments are initially recognised at fair valueas at the date a derivative contract is entered into and aresubsequently remeasured to their fair value at each end ofreporting period. Derivatives are carried as financial assetswhen the fair value is positive and as financial liabilitieswhen the fair value is negative.

183












3. Instrumen derivatif (lanjutan) 3. Derivative instruments (continued)

Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya padalaporan posisi keuangan yang mencerminkan penyajian yangmemadai atas seluruh arus kas pada masa datang dariinstrumen tersebut secara keseluruhan.

Embedded derivative is presented with the host contract onthe statement of financial position which represents anappropriate presentation of overall future cash flows for theinstrument taken as a whole.

Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan ataukontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang berbedasaat risiko dan karakteristiknya tidak saling berhubungandengan kontrak utamanya dan kontrak utama tersebut tidakdiukur dengan nilai wajar serta perubahan pada nilai wajardiakui pada laporan laba rugi.

Derivatives embedded in other financial instruments orother host contracts are treated as separate derivativeswhen their risks and characteristics are not closely relatedto those of the host contracts and the host contracts are notmeasured at fair value, with changes in fair valuerecognized in profit or loss.

Derivatif disajikan sebagai aset atau liabilitas tidak lancarjika sisa periode jatuh tempo dari instrumen tersebut lebihdari dua belas (12) bulan dan tidak diharapkan untukdirealisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dua belas(12) bulan.

A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrumentis more than twelve (12) months and it is not expected to berealized or settled within twelve (12) months.

PSAK No. 55 (Revisi 2014) juga mensyaratkan keuntunganatau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajarinstrumen derivatif diakui sebagai pendapatan tahunberjalan, kecuali seluruh persyaratan khusus (contoh,dokumen formal, penetapan dan pengukuran keefektifantransaksi) untuk diakui sebagai “Pendapatan KomprehensifLainnya” sesuai dengan tipe akuntansi lindung nilai, sepertiyang dimaksud dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014),terpenuhi.

SFAS No. 55 (Revised 2014) also requires that gains orlosses arising from changes in the fair value of thederivative instrument be recognized in current earnings,unless all the specific requirements (i.e., formaldocumentation, designation and assessment of theeffectiveness of the transaction) is met to allow deferral as“Other Comprehensive Income” under certain types ofhedge accounting, as provided for in SFAS No. 55 (Revised2014).

Seperti yang diterangkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014)untuk kriteria khusus bagi akuntansi lindung nilai, seluruhinstrumen derivatif Grup yang disebutkan di atas tidakmemenuhi syarat dan, oleh karenanya, tidak ditentukansebagai transaksi lindung nilai untuk kepentingan akuntansi.

In reference to such specific criteria for hedge accountingprovided under SFAS No. 55 (Revised 2014), none of thederivative instruments of the Group qualified and, therefore,are not designated as hedges for accounting purposes.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan2014, Grup tidak memiliki instrumen derivatif dalamkategori ini.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014,the Group has no derivative instrument in this category.

4. Saling hapus instrumen keuangan 4. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilaibersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, jikadan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatanhukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telahdiakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secaraneto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikanliabilitasnya secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and thenet amount reported in the statements of financial position,if and only if, there is a currently enforceable legal right tooffset the recognized amounts and there is an intention tosettle on a net basis, or to realize the assets and settle theliabilities simultaneously.

5. Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehandiamortisasi

5. Financial instruments measured at amortized cost

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metodesuku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan ataspenurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidakdapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkanpremium atau diskonto pada saat perolehan dan termasukbiaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost is computed using the effective interestmethod less any allowance for impairment and principalrepayment or reduction. The calculation takes into accountany premium or discount on acquisition and includestransaction costs and fees that are an integral part of theeffective interest rate.

i. Kas dan setara kas i. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan deposito berjangkayang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurangsejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminanatau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash on banks andtime deposits with maturity periods of 3 (three) months or less atthe time of placement and which are not used as collateral or arenot restricted.

j. Persediaan j. Inventories

Persediaan batubara dinyatakan berdasarkan biaya atau nilairealisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and netrealizable value). Harga perolehan ditentukan dengan metodePertama Masuk Pertama Keluar (First In First Out/FIFO). Biayapersediaan batubara mencakup biaya penambangan, biayalangsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsungvariable dan tetap. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman.Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatanusaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasibiaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Coal inventories are stated at the lower of cost of net realizablevalue. Cost is determined based on the First In First Out/ FIFOmethod. The cost of coal inventories includes mining costs, otherdirect costs and an appropriate portion of fixed and variableoverheads. It excludes borrowing costs. The net realisable value isthe estimated selling price in the ordinary course of business lessthe estimated costs of completion and the estimated costsnecessary to make the sale.

184











j. Persediaan (lanjutan) j. Inventories (continued)

Cadangan persediaan using dan cadangan kerugian penurunannilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan kenilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi hargajual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biayapenyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuatpenjualan.

Allowance for inventory obsolescence and decline in values ofinventories are provided to reduce the carrying values ofinventories to their net realizable values. Net realizable value isthe estimated selling price in the ordinary course of business lessthe estimated costs of completion and the estimated costsnecessary to make the sale.

k. Biaya dibayar dimuka dan uang muka k. Prepaid expenses and advance

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada usaha sesuai masamanfaat biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are charged to operations over the periodsbenefited using the straight-line method.

Uang muka merupakan pembayaran atas pengadaan barangdan/atau jasa yang akan diperhitungkan demikian dengan hargabarang dan atau jasa yang diterima.

Advances are payments for the procurement of goods and / orservices to be taken into account as the price of goods or servicesreceived.

l. Aset tetap l. Property and equipment

Pemilikan langsung Direct acquisitions

Pengakuan awal aset tetap diukur pada biaya perolehan. Biayaperolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan setiap biayayang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tersebut siapdigunakan sesuai dengan tujuannya.

Property and equipment are initially recorded at cost. Costincludes original purchase price and all costs necessary to bringthe asset to working condition for its intended use.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan,tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangiakumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jikaada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biayaperolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Property and equipment, except land, are carried at cost,excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation andany impairment in value. Land is not depreciated and is stated atcost less any impairment in value, if any.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehantermasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yangdapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset kelokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuanpenggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of property and equipment consists of its purchaseprice, including import duties and taxes and any directlyattributable costs in bringing the property and equipment to itsworking condition and location for its intended use.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, sepertibeban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan labarugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaatekonomis di masa mendatang dari penggunaan aset tetap tersebutyang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-bebantersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan asettetap.

Expenditures incurred after the property and equipment have beenput into operations, such as repairs and maintenance costs, arenormally charged to operations in the year such costs areincurred. In situations where it can be clearly demonstrated thatthe expenditures have resulted in an increase in the futureeconomic benefits expected to be obtained from the use of theproperty and equipment beyond its originally assessed standard ofperformance, the expenditures are capitalized as additional costsof property and equipment.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-linebasis) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed on a straight-line basis over theproperty and equipment’s useful lives as follows:

Tarif penyusutan/Depreciation rate

Tahun/Years

Prasarana jalan masuk 3.33% 30 Infrastructure of entrance roadBangunan 5% – 10% 10 – 20 BuildingsPelabuhan 5% 20 PortPeralatan produksi 6.25% 16 Factory equipmentsKendaraan 25% 4 VehiclesPeralatan kantor 25% 4 Office equipment

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunannilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentuyang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapatdipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed forimpairment when events or changes in circumstances indicate thatthe carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakuidalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabilamemenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yangdikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai saatinspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection is performed, its cost is recognized inthe carrying amount of the item of property and equipment as areplacement if the recognition criteria are satisfied. Such majorinspection is capitalized and amortized over the nextmajor inspection activity.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya(derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaatekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan ataupelepasannya.

An item of property and equipment is derecognized upon disposalor when no future economic benefits are expected from its use ordisposal.

185











l. Aset tetap (lanjutan) l. Property and equipment (continued)

Pemilikan langsung (lanjutan) Direct acquisitions (continued)

Ketika aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan darikelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan sertaakumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetapditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan,jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakuidalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain padatahun terjadinya penghentian pengakuan.

When assets are sold or retired, the cost and related accumulateddepreciation and any impairment loss are eliminated from theaccounts. Any gain or loss arising from derecognition of propertyand equipment calculated as the difference between the netdisposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item isincluded in the statement of comprehensive income in the year theitem is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan danamortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaianapabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The assets’ residual values, useful lives and depreciation andamortization method are reviewed and adjusted if appropriate, ateach financial year end.

Nilai residu dari aset tetap adalah estimasi jumlah yang dapatdiperoleh Grup dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasibiaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi padaakhir umur manfaatnya.

The residual value of an asset is the estimated amount that theGroup would currently obtain from disposal of the asset, afterdeducting the estimated costs of such sale if the assets werealready of the age and other conditions expected at the end of itsuseful life.

Aset dalam pembangunan Construction in progress

Aset dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahapkonstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidakdisusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun asettetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksiselesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakansesuai tujuannya.

Construction in progress represents property, plant and equipmentunder construction which is stated at cost and is not depreciated.The accumulated costs will be reclassified to the respectiveproperty and equipment account and will be depreciated when theconstruction is substantially complete and the asset is ready for itsintended use.

m. Aset eksplorasi dan evaluasi m. Exploration and evaluation assets

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber dayamineral setelah Grup memperoleh hak hukum untukmengeksplorasi suatu wilayah tertentu, penentuan kelayakanteknis, dan penilaian komersial atas sumber daya mineral spesifik.Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi meliputi biaya yangberhubungan langsung dengan:

Exploration and evaluation activity involves the search formineral resources after the Group has obtained legal rights toexplore in a specific area, determination of the technicalfeasibility and assessment of the commercial viability of anidentified resource. Exploration and evaluation expenditurecomprises costs that are directly attributable to:

- Perolehan hak untuk eksplorasi;- Kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;

- Pengeboran eksplorasi;- Pemaritan dan pengambilan contoh; dan- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan

komersial atas penambangan sumber daya mineral.

- Acquisition of rights to explore;- Topographical, geological, geochemical and geophysical

studies;- Exploratory drilling;- Trenching and sampling; and- Activities involved in evaluating the technical feasibility and

commercial viability of extracting mineral resources.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatuarea of interest dibebankan pada saat terjadinya kecuali biayatersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan area ofinterest, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

Exploration and evaluation expenditure related to an area ofinterest is written off as incurred, unless it is capitalised andcarried forward, on an area of interest basis, provided one of thefollowing conditions is met:

i. Terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatuarea dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembalimelalui keberhasilan pengembangan dan ekploitasi di areaof interest tersebut atau melalui penjualan atas area ofinterest tersebut; atau

i. The rights of tenure of an area are current and it isconsidered probable that the costs will be recouped throughsuccessful development and exploitation of the area ofinterest or, alternatively, by its sale; or

ii. Kegiatan eksplorasi dalam area of interest tersebut belummencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanyacadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh,serta kegiatan yang aktif dan signifikan alam atauberhubungan dengan area of interest tersebut masihberlanjut.

ii. Exploration activities in the area of interest have not yetreached a stage which permits a reasonable assessment ofthe existence or otherwise of economically recoverablereserves and active and significant operations in or inrelation to the area of interest are continuing.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitanlangsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada area ofinterest yang relevan, tidak termasuk aset terwujud yang dicatatsebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikansebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebutberkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada area ofinterest yang relevan. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yangdikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi tersebut di atas tidaklagi terpenuhi.

Capitalized costs include costs directly related to exploration andevaluation activities in the relevant area of interest, and excludephysical assets, which are recorded in fixed assets. General andadministrative costs are allocated to an exploration or evaluationasset only to the extent that those costs can be related directly tooperational activities in the relevant area of interest. Capitalizedexploration and evaluation expenditure is written off where theabove conditions are no longer satisfied.

186











m. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan) m. Exploration and evaluation assets (continued)

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalamsuatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset padanilai wajar pada saat akusisi dan selanjutnya diukur pada biayaperolehan dikurangi beban penurunan nilai. Pengeluaraneksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aseteksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacupada kebijakan akuntansi di atas. Oleh karena aset eksplorasi danevaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidakdisusutkan.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in abusiness combination are recognised initially as assets at fairvalue on acquisition and subsequently at cost less impairmentcharges. Exploration and evaluation expenditure incurredsubsequent to the acquisition of an exploration asset in a businesscombination is accounted for in accordance with the policyoutlined above. As the exploration and evaluation assets are notavailable for use, they are not depreciated.

Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset takberwujud sesuaidengan PSAK 64. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yangterjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasibisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.Estimasi masa manfaat adalah sesuai dengan masa IUP OperasiProduksi dan di amortisasi berdasarkan metode garis lurus selama10 tahun.

The assets are classified as intangible assets in accordance withSFAS No. 64. Exploration and evaluation expenditures incurredafter the acquisition of an exploration asset in a businesscombination are recorded in accordance with the aboveaccounting policies. Estimated useful life is in accordance with theperiod of Production Operation IUP and amortized on a straight-line basis over 10 years.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika faktadan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aseteksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketikaterjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebutditransfer ke “property pertambangan-pertambangan yang sedangdikembangkan”.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment iffacts and circumstances indicate that impairment may exist.Exploration and evaluation assets are also tested for impairmentonce commercial reserves are found, before the assets aretransferred to “mining properties – mines under development”.

n. Properti pertambangan n. Mining properties

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grupdiakumulasikan secara terpisah untuk setiap area of interest padasaat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapatdiidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapatdiatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang daninfrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hakatas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai)yang dicatat sebagai aset tetap.

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group isaccumulated separately for each area of interest in whicheconomically recoverable resources have been identified. Suchexpenditure comprises costs directly attributable to theconstruction of a mine and the related infrastructure and excludesphysical assets and land rights (i.e. right to build, right to cultivateand right to use), which are recorded as fixed assets.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatataset eksplorasi dan evaluasi pada area of interest tertentudipindahkan sebagai “pertambangan yang sedang dikembangkan”pada akun properti pertambangan dan digabung denganpengeluaran biaya pengembangan selanjutnya. “Pertambanganyang sedang dikembangkan” direklasifikasi ke “pertambanganyang berproduksi” pada akun properti pertambangan pada akhirtahap komisioning, ketika tambang tersebut dapat beroperasisesuai dengan maksud manajemen. “Pertambangan yang sedangdikembangkan” tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi“pertambangan yang berproduksi”.

Once a development decision has been taken, the carrying amountof the exploration and evaluation assets in respect of the area ofinterest is transferred to “mines under development” withinmining properties and aggregated with the subsequentdevelopment expenditure. “Mines under development” arereclassified as “mines in production” within mining properties atthe end of the commissioning phase, when the mine is capable ofoperating in the manner intended by management. Noamortisation is recognized for “mines under development” untilthey are reclassified as “mines in production’’.

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas propertipertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebutakan dicatat sebagai bagian dari “pertambangan yangberproduksi” apabila terdapat kemungkinan besar tambahanmanfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebutakan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankansebagai biaya produksi.

When further development expenditure is incurred on a miningproperty after the commencement of production, the expenditureis carried forward as part of the “mines in production” when it isprobable that additional future economic benefits associated withthe expenditure will flow to the Group. Otherwise suchexpenditure is classified as a cost of production.

“Pertambangan yang berproduksi” (termasuk biaya eksplorasi,evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperolehhak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakanmetode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuatuntuk setiap area of interest. “Pertambangan yang berproduksi”diamortisasi mengunakan metode unit produksi berdasarkancadangan terbukti dan cadangan terduga.

“Mines in production” (including reclassified exploration,evaluation and any development expenditure, and payments toacquire mineral rights and leases) are amortised using the units-of-production method, with separate calculations being made foreach area of interest. “Mines in production” will be amortisedusing a unit-of-production method on the basis of proved andprobable reserves.

Properti pertambangan yang diperoleh melalui suatu kombinasibisnis diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaranpengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti pertambangandicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

Identifiable mining properties acquired in a business combinationare recognised as assets at their fair value. Development expensesincurred subsequent to the acquisition of the mining properties areaccounted for in accordance with the policy outlined above.

“Pertambangan yang sedang dikembangkan” dan “pertambanganyang berproduksi” diuji penurunan nilainya dengan mengacu padakebijakan akuntansi (catatan 2p).

“Mines under development” and “mines in production” are testedfor impairment in accordance with the policy described in (note2p)

187











o. Biaya pengupasan tanah o. Stripping cost

Biaya pengupasan lapisan tanah merupakan biaya yangdikeluarkan untuk membuang tanah penutup suatu tambang. Biayapengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahap pengembangantambang sebelum dimulainya produksi diakui sebagai biayapengembangan tambang dan akan dideplesi menggunakan metodeunit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadanganterduga.

Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine.Stripping costs incurred in the development of a mine beforeproduction commences are capitalized as part of the cost ofdeveloping the mine, and are subsequently depleted using a unit-of-production method on the basis of proved and probablereserves.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahapproduksi mungkin memiliki dua manfaat untuk kepentingan Grup:

Stripping activity conducted during the production phase mayprovide two benefits accruing to the Group:

- Batubara yang dapat diproses untuk menjadi persediaandalam periode berjalan dan

- Peningkatan akses ke badan batubara di periode berikutnya.

- Coal that is processed into inventory in the current periodand

- Improved access to the coal body in future periods.

Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapatdirealisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalamperiode tersebut, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasanlapisan tanah sesuai dengan prinsip PSAK No. 14, “Persediaan”.Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah memberikan manfaatpeningkatan akses menuju badan batubara di periode yang akandatang, Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitaspengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, memenuhi kriteriaberikut:

To the extent that benefit from the stripping activity is realised inthe form of inventory produced, the Group accounts for the costsof that stripping activity in accordance with the principles of SFASNo. 14, “Inventories”. To the extent the benefit is improved accessto the coal body, the Group recognises these costs as a strippingactivity asset, if, and only if, all of the following criteria are met:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan(peningkatan akses menuju badan batubara) yang terkaitdengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalirkepada Grup;

2. Grup dapat mengidentifikasi komponen badan batubarayang aksesnya telah ditingkatkan; dan

3. Biaya aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terkaitdengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

1. It is probable that the future economic benefit (improvedaccess to the coal body) associated with the strippingactivity will flow to the Group;

2. The Group can identify the component of the coal body forwhich access has been improved; and

3. The costs relating to the stripping activity associated withthat component can be measured reliably.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur padabiaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biayayang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitaspengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadapkomponen badan batubara yang teridentifikasi, ditambah alokasibiaya overhead yang dapat diatribusikan secara langsung. Jikaaktivitas insidentil terjadi pada saat yang bersamaan denganpengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitasinsidentil tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitaspengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yangterkait dengan aktivitas insidentil tersebut tidak dapat dimasukkansebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

The stripping activity asset is initially measured at cost, which isthe accumulation of costs directly incurred to perform thestripping activity that improves access to the identified componentof coal body, plus an allocation of directly attributable overheadcosts. If incidental operations are occurring at the same time asthe production stripping activity, but are not necessary for theproduction stripping activity to continue as planned, the costsassociated with these incidental operations are not included in thecost of the stripping activity asset.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanahdan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secaraterpisah, Grup mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanahdalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan asetaktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasiberdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksitersebut dihitung untuk komponen badan batubara teridentifikasi,dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauhmana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masadepan telah terjadi. Grup menggunakan ekpektasi volume materialsisa tambang yang diekstrak dibandingkan dengan volume aktualuntuk setiap volume produksi batubara.

When the costs of the stripping activity asset and the inventoryproduced are not separately identifiable, the Group allocates theproduction stripping costs between the inventory produced and thestripping activity asset by using an allocation basis that is basedon a relevant production measure. This production measure iscalculated for the identified component of the coal body, and isused as a benchmark to identify the extent to which the additionalactivity of creating a future benefit has taken place. The Groupuses the expected volume of waste extracted compared with theactual volume, for a given volume of coal production.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanahdicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan amortisasidan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasanlapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksiselama ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batubarayang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagaiakibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapatmetode lain yang lebih tepat.

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost lessamortization and impairment losses, if any. The stripping activityasset is amortised using the units of production method over theexpected useful life of the identified component of the coal bodythat becomes more accessible as a result of the stripping activityunless another method is more appropriate.

Perubahan pada ekspektasi masa manfaat dari komponen badanbatubara yang teridentifikasi dinyatakan sebagai perubahan atasestimasi dan dicatat menggunakan basis prospektif.

Changes to the expected useful life of the identified component ofthe coal body are considered changes in estimates and areaccounted for on a prospective basis.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat sebagaipenambahan atau peningkatan dari aset yang ada, sehinggadisajikan sebagai “properti pertambangan” pada laporan posisikeuangan konsolidasian.

The stripping activity asset is accounted for as an addition to, oran enhancement of, an existing asset, therefore it has beenpresented as part of "mining properties" in the consolidatedstatement of financial position.

188











o. Biaya pengupasan tanah (lanjutan) o. Stripping cost (continued)

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dimasukan ke dalam basisbiaya perolehan aset saat penentuan unit penghasil kas dalamtujuan pengujian penurunan nilai.

Stripping activity asset is included in the cost base of assets whendetermining a cash generating unit for impairment assessmentpurposes.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup tidakmemiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksiyang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yangditetapkan dalam kebijakan akuntansi Grup.

As of the date of these consolidated financial statements, theGroup does not have stripping costs during the production phasewhich are qualified for deferral in accordance with the Group’saccounting policies.

p. Provisi p. Provision

Umum General

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukummaupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yangmemungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut danestimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapatdibuat.

Provisions are recognized when the Group has present obligation(legal or constructive) as a result of a past event, it is probablethat the Group will be required to settle the obligation and areliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaikpengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kinipada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko danketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukurmenggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajibankini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

The amount recognized as a provision is the best estimate of theconsideration required to settle the obligation at the reportingdate, taking into account the risks and uncertainties surroundingthe obligation. Where a provision is measured using the cashflows estimated to settle the present obligation, its carryingamount is the present value of those cash flows.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikanprovisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakuihanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akanditerima dan jumlah penggantian dapat diukur dengan andal.

When some or all of the economic benefits required to settle aprovision are expected to be recovered from a third party, thereceivable is recognized as an asset if it is virtually certain thatreimbursement will be received and the amount of the receivablecan be measured reliably.

Pengeluaran biaya lingkungan untuk reklamasi Environmental and reclamation expenditures

Operasional Grup saat ini dan di masa depan terpengaruh dariwaktu ke waktu oleh perubahan regulasi tentang lingkungan.Kebijakan Grup adalah untuk memenuhi dan bila memungkinkanmelebihi persyaratan yang ditentukan oleh regulasi yangdikeluarkan Pemerintah dengan menggunakan aplikasi yangterbukti secara teknis dan ekonomis dapat dilakukan.

The operations of the Group had been, and may in the future be,affected from time to time to varying degrees by changes inenvironmental regulations. The Group’s policy is to meet or, ifpossible, surpass the requirements of all applicable regulationsissued by the Government by application of technically proven andeconomically feasible measures.

Biaya-biaya yang terkait dengan program reklamasi danlingkungan yang berjalan dibebankan ke laporan laba rugikomprehensif saat terjadi atau dikapitalisasi dan disusutkanberdasarkan manfaat ekonomis di masa depan.

Expenditures that relate to ongoing environmental andreclamation programs are charged to the statement ofcomprehensive income as incurred, or capitalized and depreciateddepending on their future economic benefits.

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang terjadi saat tahapoperasi produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.Cadangan jaminan reklamasi telah disusun sesuai denganpersyaratan Pemerintah Indonesia.

Restoration, rehabilitation and environmental expenditures to beincurred during the production phase of operations are chargedas part of the cost of production. A reclamation guarantee reservehas also been set up in accordance with applicable Governmentrequirements in Indonesia.

Untuk masalah lingkungan yang mungkin tidak memerlukanpenghentian suatu aset, dimana Grup merupakan pihak yangbertanggung jawab dan ditentukan bahwa ada liabilitas danjumlahnya dapat ditentukan, maka Grup mencatat akrual untukliabilitas estimasi. Dalam menentukan apakah terdapat liabilitassehubungan dengan masalah lingkungan, maka Grup menerapkankriteria pengakuan liabilitas berdasarkan standar akuntansi yangberlaku.

For environmental issues that may not involve the retirement of anasset, where the Group is a responsible party and it is determinedthat a liability exists andamounts can be quantified, the Groupaccrues for the estimated liability. In determining whether aliability exists in respect of such environmental issues, the Groupapplies the criteria for liability recognition under applicableaccounting standards.

Beban murabahah diakui selama periode akad berdasarkan konsepakrual. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secaraproporsional dengan porsi utang murabahah. Beban murabahahtangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.

Murabahah expense is recognized over the period of theagreement based on accrual basis. Deferred murabahah chargesare amortized proportionately with the portion of murabahahloan. Deferred murabahah chargesare presented as deductionfrom murabahah loan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dandisesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidakterdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandungmanfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisitidak diakui.

Provisions are reviewed at each statement of financial positiondate and adjusted to reflect the current best estimate. If it is nolonger probable that an outflow of resources embodying economicbenefits will be required to settle the obligation, the provision isreversed.

189











q. Transaksi sewa q. Lease transactions

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandungunsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggalawal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantungpada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hakuntuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan PSAKNo. 30 (Penyesuaian 2014), “Sewa”.

The determination of whether an arrangement is, or contains alease is based on the substance of the arrangement at inceptiondate of whether the fulfillment of the arrangement is dependent onthe use of a specific asset or assets and the arrangement conveys aright to use the asset in accordance with SFAS No. 30(Improvement 2014), “Leases”.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awalsewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

A reassessment is made after inception of the lease only if one ofthe following applies:

a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjiankontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanyamemperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui olehpihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuanpembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasukdalam masa sewa;

c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhanperjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau

d. Terdapat perubahan subtansial atas aset yang disewa.

a. There is a change in contractual terms, other than a renewalor extension of the agreement;

b. A renewal option is exercised or extension granted, unlessthe term of the renewal or extension was initially included inthe lease term;

c. There is a change in the determination of whether thefulfillment is dependent on a specified asset; or

d. There is a substantial change to the asset.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewaharus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggaldimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d danpada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenariob.

Where a reassessment is made, lease accounting shall commenceor cease from the date when the change in circumstances gave riseto the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewalor extension period for scenario b.

Dalam perlakuan akuntansi sewa oleh lessee, sewa pembiayaan,dimana terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko danmanfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Bank,dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atausebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kinilebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antarabagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yangmerupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatutingkat suku bunga periodik yang stabil atas saldo liabilitas.Beban keuangan dibebankan ke laba rugi komprehensif periodeberjalan.

Under the lessee accounting, finance leases, which transfer to theBank substantially all the risks and benefits incidental toownership of the leased item, are capitalized at the inception ofthe lease at the fair value of the leased property or, if lower, at thepresent value of the minimum lease payments. Lease payments areapportioned between the finance charges and reduction of thelease liability so as to achieve a constant rate of interest on theremaining balance of the liability. Finance charges are chargeddirectly against statement of comprehensive income.

Aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yanglebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya, jikatidak ada kepastian yang memadai bahwa Bank akanmendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of theestimated useful life of the asset and the lease term, if there is noreasonable certainty that the Bank will obtain ownership by theend of the lease term.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalamlaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dasargaris lurus (straight-line basis) selama masa sewa.

Operating lease payments are recognized as an expense in thestatements of profit of loss and other comprehensive income on astraight-line basis over the lease term.

r. Penurunan nilai aset non-keuangan r. Impairment of non-financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapatindikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapatindikasi tersebut atau pada saat uji diperlukan, maka Grupmembuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Group assesses at each annual reporting period whetherthere is an indication that an asset may be impaired. If any suchindication exists, or when annual impairment testing for an assetis required, the Group makes an estimate of the asset’srecoverable amount.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalahjumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasilkas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecualiaset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secarasignifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilaitercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka asettersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatataset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cashgenerating unit’s fair value less costs to sell and its value in use,and is determined for an individual asset, unless the asset does notgenerate cash inflows that are largely independent of those fromother assets or Groups of assets. Where the carrying amount of anasset exceeds its recoverable amount, the asset is consideredimpaired and is written down to its recoverable amount.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui padalaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai“Rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasiarus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini denganmenggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yangmencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang danrisiko spesifikatas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangibiaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jikatersedia.

Impairment losses of continuing operations are recognized in thestatement of comprehensive income as “Impairment losses”. Inassessing the value in use, the estimated net future cash flows arediscounted to their present value using a pre-tax discount rate thatreflects current market assessments of the time value of moneyand the risks specific to the asset. In determining fair value lesscosts to sell, recent market transactions are taken into account, ifavailable.

190











r. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan) r. Impairment of non-financial assets (continued)

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Grup menggunakan modelpenilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metodepenilaian tertentu (valuation multiples) atau indikator nila wajarlain yang tersedia.

If no such transactions can be identified, The Group use anappropriate valuation model is used to determine the fair value ofthe assets. These calculations are corroborated by valuationmultiples or other available fair value indicators.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui dalam laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biayayang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognizedin the statement of comprehensive income under expensecategories that are consistent with the functions of the impairedassets.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunanuntuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunannilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkintidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

An assessment is made at each annual reporting period as towhether there is any indication that previously recognizedimpairment losses recognized for an asset may not longer exist ormay have decreased.

Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasijumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yangdiakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapatperubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukanjumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilaiterakhir diakui.

If such indication exists, the recoverable amount is estimated. Apreviously recognized impairment loss for an asset is reversedonly if there has been a change in the assumptions used todetermine the asset’s recoverable amount since the lastimpairment loss was recognized.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlahterpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatataset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat,neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunannilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahunsebelumnya.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased toits recoverable amount. The reversal is limited so that the carryingamount of the assets does not exceed its recoverable amount norexceed the carrying amount that would have been determined, netof depreciation, had no impairment loss been recognized for theasset in prior years.

Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain. Setelah pemulihan tersebut,penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untukmengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilaisisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umurmanfaatnya.

Reversal of an impairment loss is recognized in the statement ofcomprehensive income. After such a reversal, the depreciationcharge on the said asset is adjusted in future periods to allocatethe asset’s revised carrying amount, less any residual value, on asystematic basis over its remaining useful life.

s. Imbalan pasca kerja s. Post employment benefits

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “ImbalanKerja”, dimana semua keuntungan (kerugian) aktuaria dariliabilitas imbalan kerja Perusahaan harus diakui secara langsung didalam penghasilan komprehensif lain. Kebijakan akuntansiPerusahaan sebelumnya yang masih menanggguhkan keuntungan(kerugian) aktuaria dengan metode koridor tidak lagidiperbolehkan.

Group adopted SFAS No. 24 (Improvement 2016), "EmployeeBenefit", which all actuaria gains (losses) of the Company’semployee benefit liability will have to to be recognisedimmediately in other comprehensive income. The Company's prioraccounting policy of deffering the recognition of unrecognisedactuaria gains (losses) using the corridor method will no longer bepermitted.

Metode penilaian aktuaria yang digunakan untuk menentukan nilaikini imbalan kerja, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasalalu adalah metode Projected Unit Credit Method. Penyisihanbiaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisamasa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yangmemenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasakini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan.Keuntungan atau kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaiandan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuaria diakui sebagaipendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan ataukerugian aktuaria neto yang belum diakui pada akhir periodepelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajibanimbalan pasti atau 10% dari nilai wajar asset dana pensiun, padatanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuaria yangmelebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurusselama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yangmemenuhi syarat.

The actuaria valuation method used to determine the present valueof employee benefits, related current service costs, and pastservice costs is the Projected Unit Credit Method. Provisionsmade pertaining to past service costs are deferred and amortizedover the expected average remaining service years of the qualifiedemployees. On the other hand, provisions for current service costsare directly charged to operations of the current year. Actuariagains or losses arising from experience adjustments and changesin actuaria assumptions are recognized as income or expensewhen the net cumulative unrecognized actuaria gains or losses atthe end of the previous reporting period exceed the greater of 10%of the present value of the defined benefit obligations or 10% ofthe fair value of plan assets, at that date. The actuaria gains orlosses in excess of the said 10% threshold are recognized on astraight-line method over the expected average remaining serviceyears of the qualified employees.

Perusahaan mengakui laba atau rugi dari kurtailmen pada saatkurtailmen terjadi. Keuntungan atau kerugian curtailmen terdiridari, perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban pensiunmanfaat pasti dan keuntungan atau kerugian aktuaria dan biayajasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

The Company recognizes gains or losses on the curtailment whenthe curtailment occurs. The gain or loss on curtailment comprisesany change in the present value of defined benefit obligation andany related actuaria gains and losses and past service cost thathad not previously been recognized.

t. Pengakuan pendapatan dan beban t. Revenues and expenses recognition

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akandiperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that theeconomic benefits will flow to the Group and the revenue can bereliably measured.

191











t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan) t. Revenues and expenses recognition (continued)

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima daripenjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Grup.Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan PajakPertambahan Nilai (PPN), penyesuaian harga dan dendaketerlambatan.

Revenue is measured as the fair value of the considerationreceived or receivable for the sale of goods and services in theordinary course of the Group’s activities. Revenue is shown net ofValue Added Tax (VAT), adjustment of price and late charge.

Penjualan batubara diakui pada saat risiko dan manfaatkepemilikan diserahkan kepada pelanggan.

Coal sales is recognized as revenue when risks and rewards ofownership are transferred to the customer.

Pendapatan yang berasal dari jasa pelabuhan dan jasa pemecah,muat dan angkut diakui ketika jasa diberikan.

Revenue from port, crushing, loading and barging services arerecognized when services are rendered.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangandiakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainsecara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and interest expense for all financial instrumentsare recognized in the statements comprehensive income onaccrual basis using the effective interest rate method.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan dalam kategoripinjaman diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai, makapendapatan bunga yang diperoleh setelah pengakuan penurunannilai tersebut diakui berdasarkan suku bunga yang digunakanuntuk mendiskontokan arus kas masa depan pada saat perhitunganpenurunan nilai.

If a financial asset or Group of similar financial assets in thecategory classified as loans and receivables are impaired, theinterest income earned after the impairment loss is recognizedbased on the interest rate used for discounting future cash flows incalculating impairment losses.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Expenses are recognized when these are incurred (accrual basis).

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secaralangsung terhadap perolehan atau penerbitan instrument keuanganyang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugidiamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakanmetode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian daripendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan dansebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkaitliabilitas keuangan.

Transaction costs incurred that are directly attributable toacquisition or issuance of financial instruments not measured atFVPL are amortized over the life of the financial instrumentsusing the effective interest rate method and recorded as part ofinterest income for transaction costs related to financial assets orinterest expense for transaction costs related to financialliabilities.

u. Perpajakan u. Taxation

Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 46 “PajakPenghasilan”.

Group adopted Amandment SFAS No. 46 “Income tax”

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajakperiode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatataset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasarpengenaan pajak aset dan liabilitas.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future taxconsequences attributable to the differences between the financialstatement carrying amounts of existing assets and liabilities andtheir respective tax bases.

Pajak kini Current tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajakpenghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

income tax expense represents the sum of the corporate incometax currently payable and deferred tax.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan lalu diukursebesar jumlah yang diharapkan dapat restitusi dari ataudibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturanpajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalahyang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku padatanggal pelaporan.

Current income tax assets and liabilities for the current and prioryear are measured at the amount expected to be recovered from orpaid to the tax authority. The tax rates and tax laws used tocompute the amount are those that have been enacted orsubstantively enacted as the reporting dates.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkandalam laba atau rugi karena penghasilan kena pajak tidaktermasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakanpajak atau dikurangkan ditahun-tahun yang berbeda, dan jugatidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atautidak dapat dikurangkan.

Taxable profit differs from profit as reported in the profit or lossbecause it excludes items of income or expense that are taxable ordeductible in other years and it further excludes items that arenever taxable or deductible.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapanpajak diterima atau apabila dilakukan banding ketitka hasilbanding diputuskan.

Amandment to taxation obligations are recorded when anassessment is received or if appealed against, when the results ofthe appeal are determined.

Pajak tangguhan Deferred tax

pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitasatas perbedaaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasarpengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuktujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporarydifferences at the reporting date between the tax bases of assetsand liabilities and their carrying amounts for financial reportingpurposes at the reporting date.

192











u. Perpajakan (lanjutan) u. Taxation (continued)

Pajak tangguhan (lanjutan) Deferred tax (continued)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaantemporer yang kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untukperbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yangbelum terpakai, sepanjang besar kemungkinan besar laba kenapajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang bolehdikurangakan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapatdimanfaatkan.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporarydifferences and deferred tax assets are recognized for deductibletemporary differences and unused tax losses to the extent that it isprobable that taxable income will be available in future yearsagainst which the deductible temporary differences and unusedtax losses can be utilized.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporeryang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi pajak yang belumdikompensasikan, bila kemungkinan besar laba kena pajak akantersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dikurangkandan rugi pajak belum dikompensasikan tersebut dapatdimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporarydifferences and carry forward of unused tax losses to the extentthat it is probable that taxable profits will be available againstwhich the deductible temporary differences and carry forward ofunused tax losses can be utilized.

Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jikamemenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena pajakterkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecualiyang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinanbesar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik dimasadepan yang dapat diperkirakan.

Deferred tax liabilities and assets (provided fulfilling recognitioncriteria) are recognized in respect of taxable temporarydifferences associated with investments in subsidiaries andassociates, expect where the timing of the reversal of thetemporary differences can be controlled and it is probable that thetemporary differences will not reverse in the foresseeable future.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggalpelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebutditurunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untukmengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajaktangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnyaditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang labakena pajak yang akan datang kemungkinan besar akan tersediauntuk dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at eachreporting date and reduced to the extent that it is no longerprobable that sufficient taxable profit will be available to allowall or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reportingdate and are recognized to the extent that it has become probablethat future taxable income will allow the deferred tax assets to berecovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajakyang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikanberdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlakuatau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax ratesthat are expected to apply to the year when the asset is realized orthe liability is settled based on the tax rates and tax laws that havebeen enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yangdisebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan,kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsungdibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets andliabilities due to a change in tax rates are charged to current yearoperations, expect to the extent that they relate to items previouslycharged or credited to equity.

Pajak tangguhan sehubungan dengan bagian yang diakui diluarlaba atau rugi diakui diluar laba atau rugi. Pajak tangguhantersebut diakui berkaitan dengan transaksi baik yang ada dipenghasilan komprehensif lain atau langsung dibebankan keekuitas.

Deferred tax relating to items recognized outside of profit or lossis recognized outside profit or loss. Deferred tax items arerecognized in correlation to the underlying transaction either inother comprehensive income or directly in equity.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas aset pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan salinghapus atas aset pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhanpada entitas yang sama, atau kelompok usaha yang bermaksuduntuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlahneto.

Deferred tax asset and deferred tax liabilities are offset when alegally enforceable right exists to offset current tax assets againstcurrent tax liabilities, or the deferred tax assets and deferred taxliabilities relate to the same taxable entity, or the group intends tosettle its current assets and liabilities on a net basis.

Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak Accounting of assets and liabilities tax amnesty

Perusahaan menerapkan PSAK No. 70, Akuntansi aset danliabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (UU PengampunanPajak) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

The Company’s adopted SFAS No. 70, Accounting for Assets andLiabilities Tax Amnesty according to Law No. 11 of 2016 abouttax amnesty (Tax Amnesty Law) effective July 1, 2016.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan asetpengampunan pajak berdasarkan surat keterangan pengampunanpajak.

Assets tax amnesty are measured at cost assets tax amnesty basedon certificate of tax amnesty.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajibankontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untukmenyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung denganperolehan aset pengampunan pajak.

Liabilities tax amnesty are measured at the contractual obligationto deliver cash or cash equivalents to settle the obligationsdirectly related to the acquisition of assets tax amnesty.

Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam labarugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

The Company recognizes the ransom was paid in income in theperiod the Certificate delivered.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampuan pajak danliabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahanmodal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai labarugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

The Company recognizes the difference between assets andliabilities Tax amnesty in equity of post Additional paid-in capital.The amount shall not be recycled to profit or loss or reclassify toretained earning subsuquenly.

193











v. Laba per saham (LPS) v. Earnings per share (EPS)

Sesuai dengan PSAK No. 56, “Laba Per Saham”, laba per sahamdihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yangberedar selama periode yang bersangkutan (dikurangi perolehankembali saham beredar).

In accordance with SFAS No. 56, “Earnings per Share”, earningsper share is computed based on the weighted-average number ofissued and fully paid shares during the period (less treasurystock).

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 2015 dan 2014,Grup tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifatdilutif dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitungdan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, theGroup has no outstanding dilutive potential ordinary share andaccordingly, no diluted earnings per share is calculated andpresented in the consolidated statements of comprehensiveincome.

w. Segmen operasi w. Operating segments

Grup menerapkan PSAK No. 5, “Segmen Operasi”. PSAK revisiini mengatur pengungkapan yang memungkinkan penggunalaporan keuangan konsolidasian untuk mengevaluasi sifat dandampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Grup terlibatdan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

The Group applied SFAS No. 5, “Operating Segments”. Therevised SFAS requires disclosures that will enable users ofconsolidated financial statements to evaluate the nature andfinancial effects of the business activities in which the Groupengages and the economic environments in which it operates.

Pendapatan, beban, laba rugi bersih, aset dan liabilitas segmentermasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepadasuatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasaryang sesuai kepada segmen tersebut.

Segment revenue, expenses, net income, assets and liabilitiesinclude items directly attributable to a segment as well as thosethat can be allocated on a reasonable basis to that segment.

Segmen ditentukan sebelum saldo transaksi antar kelompok usahadieliminasi. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yangkonsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepadapengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambilkeputusan operasional yang bertanggung jawab untukmengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasidan membuat keputusan strategis.

Segments are determined before intra-group balances andintragroup transactions are eliminated. Operating segments arereported in a manner consistent with the internal reportingprovided to the chief operating decision-maker. The chiefoperating decision-maker, who is responsible for allocatingresources and assessing performance of the operatingsegmentsand making strategic decisions, has been identified as the Boardof Directors.

x. Peristiwa setelah periode pelaporan x. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadiantara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangandiotorisasi untuk terbit baik peristiwa yang menguntungkanmaupun yang tidak.

Events after the reporting period are the events that occurredbetween the end of the reporting period and the date ofpublication of financial statements authorized for whethertheevents are favorable or not.

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenisyaitu:

Such events can be divided into 2 (two) types:

a. Peristiwa yang memberikan adanya bukti atas adanyakondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaiansetelah periode pelaporan);

b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelahperiode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelahperiode pelaporan).

a. Events that provide evidence of the existence of conditionsat the end of the reporting period (adjusting events after thereporting period);

b. Events that indicate the on set of the condition after thereporting period (non-adjusting events after the reportingperiod).

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSIAKUNTANSI SIGNIFIKAN

3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANTACCOUNTING ASSUMPTIONS

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkandalam catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harusmembuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset danliabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi danasumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yangdipertimbangkan relevan.

In the application of the Group’s accounting policies, which aredescribed in note 2 to the consolidated financial statements, managementis required to make estimates, judgments and assumptions about thecarrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparentfrom other sources. The estimates and assumptions are based onhistorical experience and other factors that are considered to berelevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakupikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat olehmanajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah - jumlah yangdilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Management believes that the following represent a summary of thesignificant estimates, judgments and assumptions made that affectedcertain reported amounts of and disclosures in the consolidated financialstatements.

a. Pertimbangan a. Judgements

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalamproses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memilikidampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yangdiakui dalam laporan keuangan konsolidasian antara lain:

The following judgments are made by management in the processof applying the Groups accounting policies that have the mostsignificant effects on the amounts recognized in the consolidatedfinancial statements include:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Classification of financial assets and liabilities

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagaiaset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset danliabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAKNo. 55 (Revisi 2014). Aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuaidengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkandalam catatan 2h.

The Group determines the classifications of certain assets andliabilities as financial assets and liabilities by judging if they meetthe definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014).Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted forin accordance with the Group’s accounting policies hbgdisclosedin note 2h.

194









3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSIAKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. USING OF JUDGMENTS, ESTIMATES, AND SIGNIFICANTACCOUNTING ASSUMPTIONS (continued)

a. Pertimbangan (lanjutan) a. Judgements (continued)

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang lingkunganekonomi utama Grup beroperasi. Mata uang tersebut adalah yangpaling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan mata uangdari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagianbesar menentukan harga jual barang dan jasa dan merupakan matauang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

The functional currency of the Group is the currency of theprimary economic environment in which the Group operates. It isthe currency, among others, that mainly influences sales prices forgoods and services and of the country whose competitive forcesand regulations mainly determine the sales prices of its goods andservices and the currency in which funds from financing activitiesare generated.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Allowance for impairment of financial assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Grup secara spesifikmenelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu asetkeuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

The Group assesses specifically at each statement of financialposition date whether there is objective evidence that a financialasset is impaired (uncollectible).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalamanpenagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkinmempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitanlikuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialamioleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

The level of allowance is based on past collection experience andother factors that may affect collectability such as the probabilityof insolvency or significant financial difficulties of the debtors orsignificant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat danbesaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkanpengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunannilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifiktelah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang,yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yangharus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Olehkarena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunannilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantungpada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

If there is an objective evidence of impairment, timing andcollectible amounts are estimated based on historical loss data.Allowance for doubtful accounts is provided on accountsspecifically identified as impaired. Evaluation of receivables todetermine the total allowance to be provided is performedperiodically during the year. Therefore, the timing and amount ofallowance for doubtful accounts recorded at each period mightdiffer based on the judgments and estimates that have been used.

Mata uang fungsional Functional currency

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajementelah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uangfungsional.

In the process of applying the Group’s accounting policies,management has made judgment on the determination offunctional currency.

Komitmen sewa Lease commitments

Grup telah menandatangani perjanjian sewa ruangan. Grupmenentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi, karenaGrup tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko danmanfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

The Group has entered into lease agreements for commercialspaces. The Group has determined that these are operating leasessince the Group does not bear substantially all the significantrisks and rewards of ownership of the related assets.

Pajak penghasilan Income tax

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukanjumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi danperhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlahpajak penghasilan. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda denganjumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebutakan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dantangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebutterjadi.

Significant judgment is required in determining the provision forincome taxes. There are many transactions and calculations forwhich the ultimate tax determination is uncertain. Where the finaltax outcome of these matters is different from the amounts thatwere initially recorded, such differences will have an impact onthe current and deferred income tax assets and liabilities in theperiod in which such determination is made.

b. Estimasi dan asumsi b. Estimates and assumptions

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama laindalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yangmempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkanpenyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitasdalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

The key assumptions concerning the future and other key sourcesof estimation uncertainty at the reporting date that have asignificant risk of causing a material adjustment to the carryingamounts of assets and liabilities within the next financial periodare disclosed below.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yangtersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada danasumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubahkarena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup.Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaantersebut terjadi:

The Group based its assumptions and estimates on parametersavailable when the financial statements were prepared. Existingcircumstances and assumptions about future developments maychange due to market changes on circumstances arising beyondthe control of the Grup. Such changes are reflected in theassumptions when they occur:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Fair value of financial assets and liabilities

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkanpengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilaiwajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasiKomponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukanberdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (sepertinilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahannilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metodepenilaian yang berbeda.

Indonesian Financial Accounting Standards require measurementof certain financial assets and liabilities at fair values, and thedisclosure requires the use of estimates. Significant component offair value measurement is determined based on verifiableobjective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), whiletiming and amount of changes in fair value might differ due todifferent valuation method used.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan25.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the fairvalue of financial assets and liabilities are disclosured in note 25.

195











b. Estimasi dan asumsi (lanjutan) b. Estimates and assumptions (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan cadanganpersediaan using

Allowance for obsolescence and decline in value of inventories

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai persediaanberdasarkan estimasi bahwa tidak terdapat penggunaan masadepan dari persediaan tersebut, terdapat kemungkinan persediaantersebut menjadi usang.

The Group formed allowance for impairment losses of inventorybased on estimates that there are no future use of the inventory, orthere is a possibility that became obsolete inventory.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakandalam estimasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaandalam laporan keuangan adalah tepat dan wajar, namun demikian,perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapatberdampak signifikan terhadap nilai tercatat persediaan danjumlah beban cadangan penurunan nilai persediaan, yang akhirnyaakan berdampak pada hasil operasi Grup.

Management believes that the assumptions used in the estimationof allowance for impairment losses of inventory in the financialstatements are appropriate and reasonable, however, significantchanges in these assumptions could have a significant impact onthe carrying value of inventories and the amount of loadallowance for impairment of inventories, which will ultimatelyhave an impact on the Group's operating results.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,nilai tercatat bersih persediaan diungkapkan pada catatan 7.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the netcarrying value of inventories are disclosured in note 7.

Masa manfaat aset tetap Useful lives of property and equipment

Masa manfaat aset tetap tertentu Grup diestimasi berdasarkanjangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan.Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkanbidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalamandengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaahsecara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraansebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secarateknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasanlainnya terhadap penggunaan aset.

The useful life of certain property and equipment’s Groupestimated based on the expected lifetime of the asset is availablefor use. Such estimates are based on the collective judgment basedon the same line of business, internal technical evaluation andexperience with similar assets. The estimated useful lives of eachasset are reviewed periodically and updated if the estimates differfrom previous estimates due to the use, technical or commercialobsolescence and limited rights or other restrictions on the use ofthe asset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkindapat berpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlahdan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkanoleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasimasa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkankenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset-asettersebut.

Thus, future operating results may be influenced significantly bychanges in the amount and timing of the costs due to changescaused by the factors mentioned above. The decline in theestimated useful lives of each property and equipment will causean increase in depreciation expense and a decrease in thecarrying value of these assets.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetapselama periode berjalan. Estimasi masa manfaat aset tetapdiungkapkan pada catatan 2l.

There is no change in the estimated useful lives of property andequipment during the period. The estimated useful lives ofproperty and equipment as disclosed in note 2l.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,nilai buku bersih aset tetap diungkapkan pada catatan 10.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 the netbook value of property and equipment are disclosured in note 10.

Aset eksplorasi dan evaluasi Exploration and evaluation assets

Penerapan kebijakan Grup atas aset eksplorasi membutuhkanpertimbangan dalam menentukan apakah akan ada manfaatekonomis di masa depan yang dihasilkan dari eksploitasi ataupenjualan di masa depan atau saat dimana aktivitas-aktivitasbelum mencapai tahap yang membutuhkan penilaian yang andalakan keberadaan dari cadangan. Penentuan cadangan dan sumberdaya merupakan suatu proses estimasi yang membutuhkanberbagai tingkatan ketidakpastian sesuai dengan subklasifikasidan estimasi ini secara langsung mempengaruhi penangguhan dariaset eksplorasi.

The application of the Group’s accounting policy for explorationassets requires judgment in determining whether it is likely thatfuture economic benefits can berecovered eitherfrom future exploitation or sale or whereactivities have not reached a stage which permits a reasonableassessment of the existence of reserves. The determination of orereserves and resource is itself an estimation process that requiresvarying degrees of uncertainty depending on sub-classificationand these estimates directly impact the point of deferral ofexploration assets.

Kebijakan penangguhan mengharuskan manajemen untukmembuat estimasi dan asumsi tertentu tentang peristiwa ataukejadian di masa depan, terutama mengenai kemungkinanterciptanya kegiatan operasional yang ekonomis. Estimasi danasumsi yang telah dibuat dapat berubah apabila terdapat informasibaru yang tersedia. Jika, setelah biaya dikapitalisasi, informasibaru yang tersedia menunjukkan bahwa pemulihan dari biayatidak mungkin terjadi, maka jumlah yang sudah dikapitalisasidihapus dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain pada periode dimana informasi baru tersebuttersedia.

The deferral policy requires management to make certainestimates and assumptions about future events or circumstances,in particular whether an economically viable extraction operationcan be established. Estimates and assumptions made may changeif new information becomes available. If, after expenditure iscapitalized, information becomes available suggesting that therecovery of expenditure is unlikely, the amount capitalized iswritten off in the statement of comprehensive income in the periodwhen the new information becomes available.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,aset eksplorasi dan evaluasi diungkapkan pada catatan 11.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 theexploration and evaluation assest are disclosured in note 11.

196











b. Estimasi dan asumsi (lanjutan) b. Estimates and assumptions

Imbalan pasca kerja Post employment benefits

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja dipengaruhi olehasumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitungjumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam catatan22 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkatkenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grupdiakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu,secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitasyang tercatat pada periode-periode mendatang.

The determination of the liabilities and post employment benefitsis influenced on the selection of certain assumptions used byactuary in calculating such amounts. Those assumptions aredescribed in note 22 and include, among others, discount rate andrate of salary increase. Actual results that differ from the Group’sassumptions are accumulated and amortized over future periodsand therefore, generally affect the recognized expense andrecorded obligation in such future periods.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakanadalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikanpada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsitersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitasimbalan kerja jangka panjang.

Management believes that the assumptions used are appropriateand reasonable, however, significant differences in actual resultsor significant changes in these assumptions could have asignificant impact on the amount of long-term employee benefitsliabilities.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,liabilitas jangka panjang imbalan pasca kerja diungkapkan padacatatan 22.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, thelong-term liabilities of post employment benefits are disclosuredin note 22.

Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporerantara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangandengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwajumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaantemporer yang diakui.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differencesbetween the carrying value of assets and liabilities in the financialstatements and the tax base when it is probable that taxable profitwill be available for the use of temporary differences arerecognized.

Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untukmenentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkankemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajakpada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masadepan.

Estimates significant management required to determine theamount of deferred tax assets are recognized based on thepossibility of the realization of the time and the amount of taxableincome in the future as well as future tax planning strategies.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,aset pajak tangguhan diungkapkan pada catatan 21c.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015, and 2014, thedeferred tax assets are disclosured in note 21c.

Beban cadangan reklamasi Reclamation’s reserve expenses

Grup mengevaluasi jumlah beban cadangan reklamasi setiaptahun. Kebijakan manajemen adalah untuk memenuhi dan bilamemungkinkan melebihi persyaratan yang ditentukan olehregulasi yang dikeluarkan Pemerintah, dengan menggunakanaplikasi yang terbukti secara teknis dan ekonomis dapatdilakukan.

The Group evaluates the amount of reclamation’s reservesexpenses each year. Management policy is to meet and wherepossible exceed the requirements prescribed by regulations issuedby the Government, using proven applications that are technicallyand economically applicable.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,beban cadangan reklamasi diungkapkan pada catatan 23.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, thereclamation’s reverse expenses are disclosured in note 23.

4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari: This account consist of:

30 Juni/ June 30, 31 Desember/ December 31,2017 2016 2015 2014

Kas 45,690 39,430 42,923 372,060 Cash on handBank – pihak ketiga Bank – third parties

Rupiah RupiahPT Bank BRI (Persero) Tbk 14,303,409 6,590,970 25,175,134 495,527 PT Bank BRI (Persero) TbkPT Bank Sinarmas Tbk 9,271,772 27,524,129 5,701,116 22,320 PT Bank Sinarmas TbkPT Bank BII Tbk 9,336 9,926 10,731 12,497 PT Bank BII TbkPT Bank CIMB Niaga Tbk 6,257 6,825 7,877 10,230 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank BNI (Persero) Tbk 2,227 2,277 2,577 2,877 PT Bank BNI (Persero) TbkPT Bank Sinarmas Syariah 1,800 1,800 - - PT Bank Sinarmas SyariahPT Bank Mega Tbk 479 769 1,208 1,640 PT Bank Mega TbkPT Bank Pan Indonesia Tbk - 4,244 4,582 4,966 PT Bank Pan Indonesia TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2,647 2,575 3,287 PT Bank Mandiri (Persero)TbkPT Bank Capital Indonesia Tbk - - 640 1,404 PT Bank Capital Indonesia Tbk

23,640,970 34,183,017 30,949,363 926,808

197









5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES

Rincian dari piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivable are as follows:

a. Berdasarkan pelanggan a. By customers


Pihak ketiga Third partiesPT PLN (Persero) 172,584,060 185,072,123 37,912,395 4,468,031 PT PLN (Persero)PT Bukit Intan Sedjati Internasional 80,315,664 80,315,664 80,315,664 80,315,664 PT Bukit Intan Sedjati InternasionalPT Borneo Guna Laksana 61,422,329 61,422,329 61,422,329 61,422,329 PT Borneo Guna LaksanaPT Borneo Inter Aero 51,917,905 51,917,905 51,917,905 51,917,905 PT Borneo Inter AeroPT Permata Bintang Borneo 38,091,906 38,091,906 38,091,906 38,091,906 PT Permata Bintang BorneoPT Cipta Prima Energi Indonesia 24,293,413 24,293,413 24,268,413 16,752,403 PT Cipta Prima Energi IndonesiaPT Multi Guna Laksana 8,670,864 8,670,864 8,670,864 8,670,864 PT Multi Guna LaksanaPT Baskara Sinar Sakti 2,630,048 2,630,048 2,630,048 2,630,048 PT Baskara Sinar SaktiPT Indomartha Multi Mining 2,111,039 2,111,039 2,111,039 - PT Indomartha Multi MiningPT Cahaya Marhan Naya - - 870,996 - PT Cahaya Marhan NayaLainnya (dibawah Rp500.000) 1,448,138 1,123,138 510,664 713,499 Others (less Rp500,000 )

443,485,366 455,648,429 308,722,223 264,982,649Dikurangi: Less :Cadangan kerugian penurunan nilai (59,867,535) (54,036,021) (30,980,882) (1,449,183) Allowance for impairment losses

383,617,831 401,612,408 277,741,341 263,533,466

Pihak berelasi Related partiesPT Exploitasi Energi Indonesia Tbk - - 28,102,628 32,756,648 PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk

383,617,831 401,612,408 305,843,969 296,290,114

b. Berdasarkan umur piutang b. By age of receivable

Umur piutang berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut: The aging analysis based on the invoice date is as follows:


Jatuh tempo 1-30 hari 82,783,856 115,752,054 22,950,626 2,623,482 Overdue 1-30 daysJatuh tempo 31-60 hari 36,425,389 38,814,627 10,916,027 - Overdue 31-60 daysJatuh tempo 61-90 hari 27,035,279 11,616,410 380,826 1,975,781 Overdue 61-90 daysJatuh tempo ≥ 91 hari 297,240,842 289,465,338 302,577,372 293,140,034 Overdue ≥ 91 days

443,485,366 455,648,429 336,824,851 297,739,297Dikurangi: less:Cadangan kerugian penurunan nilai (59,867,535) (54,036,021) (30,980,882) (1,449,183) Allowance for impairment losses

383,617,831 401,612,408 305,843,969 296,290,114

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha selamaperiode berjalan adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses of trade receivableduring the period are as follows:


Saldo awal 54,036,021 30,980,882 1,449,183 - Beginning balancePenambahan (catatan 31) 5,831,514 23,055,139 29,531,699 1,449,183 Additional (note 31)Saldo akhir 59,867,535 54,036,021 30,980,882 1,449,183 Ending balance

Seluruh piutang usaha yang dimiliki oleh Grup menggunakanmata uang rupiah.

All trade receivables owned by the Group are using in currencyrupiah.

Grup telah membentuk cadangan untuk penurunan nilai piutangusaha berdasarkan penilaian kolektif historis dari utangpelanggan.

The Group has established a reserve for impairment of its tradereceivables based on the historical collective valuation ofcustomer debt.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldomasing-masing piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014 manajemen berpendapat bahwacadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha telahmemadai untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari tidaktertagihnya piutang usaha tersebut. Tidak diadakan pencadangancadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pihak berelasikarena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapatditagih. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risikoterkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Based on management's evaluation of the collectibility of tradereceivable as of June 30, December 31, 2016, 2015 and 2014management believes that the allowance for impairment losses ontrade receivables is adequate to cover possible losses fromuncollectible accounts is. No allowance for impairment losses wasprovided on receivables from related parties as managementbelieves that all such receivables are collectible. Managementalso believes that there is no significant concentration risk ontrade receivables.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yangdiperoleh Perusahaan dari PT Bank BRI (Persero) (catatan 13).

The receivable are used as collateral for loans obtained by theCompany from PT Bank BRI (Persero) (note 13).

198









6. PIUTANG LAIN-LAIN 6. OTHER RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

a. Berdasarkan pelanggan a. By customers


Pihak ketiga Third PartiesPT Prima Samoda 31,502,000 31,502,000 31,502,000 31,502,000 PT Prima SamodaPT Cipta Prima Energi Indonesia 7,408,483 7,408,483 - - PT Cipta Prima Energi IndonesiaCV Sami Jaya 6,543,523 6,543,523 6,543,523 6,543,523 CV Sami JayaPT Multi Bara Persada 2,036,669 2,036,669 - - PT Multi Bara PersadaPT Permata Bintang Borneo 1,589,988 1,589,988 - - PT Permata Bintang BorneoPT Daya Guna Laksana 1,532,620 1,532,620 1,532,620 1,532,620 PT Daya Guna LaksanaPT Sinar Surya Borneo 785,000 785,000 785,000 710,000 PT Sinar Surya BorneoPT Bukit Intan Sedjati Internasional 230,137 608,000 608,000 8,000 PT Bukit Intan Sedjati InternasionalPT Kalimantan Prima Persada - - 15,309,919 15,309,919 PT Kalimantan Prima PersadaLain-lain ( dibawah Rp500.000) 187,673 187,673 382,038 429,505 Others ( less Rp500,000)

51,816,093 52,193,956 56,663,100 56,035,567Pihak berelasi Related PartiesAndri Cahyadi 14,541,742 29,847 29,847 29,847 Andri CahyadiPT Saibatama Internasional Mandiri 18,222,364 18,222,364 18,458,186 18,458,186 PT Saibatama Internasional MandiriHenri Setiadi 9,335,107 - - - Henri SetiadiKusno Hardjianto 9,972,313 - - - Kusno HardjiantoPT Exploitasi Energi Indonesia Tbk - - 18,547,462 43,551,181 PT Exploitasi Energi Indonesia TbkPT Korporindo Guna Bara - 109,064,000 112,043,604 165,173,150 PT Korporindo Guna BaraLain-lain (dibawah Rp500.000) 10 - 16,300 15,000 Others (less Rp500,000)

52,071,536 127,316,211 149,095,399 227,227,364103,887,629 179,510,167 205,758,499 283,262,931

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang lain-lain tersebut, manajemen berpendapat bahwa tidakterdapat risiko kerugian penurunan nilai sehingga tidak melakukanperhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tersebut.

Based on management's evaluation of the collectibility of other accountsreceivable balances of each other, the management believes that there isno risk of impairment losses that do not do the calculations forimpairment losses on the other receivables.

Transaksi pihak ketiga merupakan piutang yang timbul atas transaksidiluar aktivitas utama Perseroan.

Third party transactions represent receivables arising from transactionsother than the Company's principal activities.

Transaksi pihak berelasi kepada Andri Cahyadi, Henri Setiadi danKusno Hardjianto merupakan piutang yang timbul atas transaksipembatalan PPJB dan pengembalian penguasaan tanah.

Transactions with related parties to Andri Cahyadi, Henri Setiadi andKusno Hardjianto are receivables arising from the cancellation of PPJBand the return of land ownership.

Piutang lain-lain terbentuk atas pinjaman yang diberikan oleh Grupkepada pihak ketiga dan pihak berelasi.

Other receivables are made on loans granted by the Group to thirdparties and related parties.

b. Berdasarkan umur piutang b. By age of receivable

Umur piutang berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut: The aging analysis based on the invoice date is as follows:


Pihak ketiga Third partiesJatuh tempo 1-30 hari 33,819,315 - 2,300 64,000 Overdue 1-30 daysJatuh tempo 31-60 hari - - 17,673,670 805,938 Overdue 31-60 daysJatuh tempo 61-90 hari - - 874,056 3,893,000 Overdue 61-90 daysJatuh tempo ≥ 91 hari 70,068,314 179,510,167 187,208,473 278,499,993 Overdue ≥ 91 days

103,887,629 179,510,167 205,758,499 283,262,931

7. PERSEDIAAN 7. INVENTORIES



Persediaan batubara 428,111,261 316,365,730 424,827,631 335,634,564 Coal inventoriesDikurangi: Less:Cadangan persediaan usang dan kerugian (16,582,498) (8,654,052) (42,327,033) (13,425,383) Allowance for obsolescence and

penurunan nilai persediaan impairment losses of inventories411,528,763 307,711,678 382,500,598 322,209,181

199









7. PERSEDIAAN (lanjutan) 7. INVENTORIES (continued)

Mutasi cadangan persediaan usang dan kerugian penurunan nilaipersediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of allowance for obsolescence andimpairment losses of inventories are as follows:


Saldo awal 8,654,052 42,327,033 13,425,383 - Beginning balancePenambahan (catatan 31) 7,928,446 8,122,515 28,901,650 13,425,383 Additional (note 31)Pengurangan (catatan 31) - (41,795,496) - - Less (note 31)Saldo akhir 16,582,498 8,654,052 42,327,033 13,425,383 Ending balance

Perusahaan telah memperoleh pengampunan pajak atas aset tambahanberupa persediaan batubara dengan Surat Pengampunan Pajak No. KET-1927/PP/WPJ.29/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dengan jumlah yang diakuisebesar Rp1.557.300 (catatan 21d).

The Company has obtained tax amnesty on additional asset of coalinventory with Tax Amnesty Letter No. KET-1927/PP/WPJ.29/2016 as ofOctober 7, 2016 amounting to Rp1,557,300 (note 21d).

Pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan hasil penelaahan manajemenPerusahaan melakukan penghapusan persediaan batubara usang dengannilai sebesar Rp41.795.496. Persedian yang dihapuskan merupakanpersedian usang yang diperoleh tahun 2012. Industri barubara yangmengalami stagnasi selama 4 tahun mengakibatkan turnover persediaanPerusahaan cukup rendah sehingga mengakibatkan beberapa stokpersediaan batubara mengalami keusangan.

As of December 2016 based on management review the Companydecided to write off obsolete inventory of coal amounting toRp41,795,496. Write off inventories are obsolete inventories acquired in2012. A stagnant industry that has stagnated for 4 years resulted in afairly low turnover of the Company's inventory resulting in someobsolescence of coal stocks.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,berdasarkan penelaahan keadaan persediaan, manajemen Perusahaantelah melakukan pencadangan atas persediaan usang dan kerugianpenurunan nilai sebesar Rp7.928.446, Rp8.122.515, Rp28.901.650, danRp13.425.383. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai karenaPerseroan mengantisipasi resiko kerugian penurunan nilai ataspersediaan.

As of June 30, 2017, December 2016, 2015 and 2014, based onmanagement review of inventories, the company provision for obsoleteinventory and impairment losses amounting to Rp7,928,446,Rp8,122,515, Rp28,901,650 and Rp13,425,383, respectively.Establishment of impairment losses as the Company anticipates the riskof impairment losses on inventories.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan persediaan pada akhir periode,manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan atas persediaan usangdan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untukmengantisipasi kemungkinan kerugian atas persediaan.

Based on the review of the state of the inventory at the end of the period,Group’s management believes that the allowance for inventoryobsolescence and impairment losses is adequate to cover possible losseson inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2016, persediaan Perusahaan diasuransikankepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur – pihak ketiga,terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Asuransi ini akan jatuhtempo pada tanggal 18 April 2018.

As of December 31, 2016, Company inventories has covered to PTAsuransi Bringin Sejahtera Artamakmur – third parties, insuranceagainst losses from fire and other risks. This insurance will mature onApril 18, 2018.

Persediaan ini digunakan sebagai jaminan utang bank kepada PT BankBRI Tbk (Persero) (catatan 13).

Inventories are used as collateral of bank loans to PT Bank BRI Tbk(Persero)(note 13).

Jumlah beban yang terjadi selama periode berjalan sebesarRp279.846.182.

Total cost incurred during the period amounting to Rp279,846,182.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA 8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCE PAYMENTS



Biaya dibayar di muka 354,548 3,257,050 7,721,439 7,758,255 Prepaid expensesUang muka Advance payments

Pihak ketiga Third partiesPembelian batu bara 164,714,124 216,983,363 263,591,588 262,018,087 Purchases of coalPelabuhan 68,029,265 68,029,266 66,717,569 67,468,552 PortTanah - 7,613,547 7,613,547 7,613,547 LandKendaraan - 1,165,147 1,165,147 1,165,147 VehiclesLain-lain 2,353,686 2,031,052 2,941,101 2,191,889 Others

235,097,075 295,822,375 342,028,952 340,457,222Pihak berelasi Related partiesPembelian batu bara 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 Purchases of coal

Jumlah 237,601,623 301,229,425 351,900,391 350,365,477 Total

200









8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (lanjutan) 8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCE PAYMENTS (continued)

Rincian uang muka berdasarkan nama Pemasok atau kontraktor; Details of advanced payment based on Supplier or contractor name;


Pihak ketiga Third partiesPT Berkat Batu Borneo 164,714,124 182,731,418 182,731,418 182,481,418 PT Berkat Batu BorneoPT Multi Guna Laksana 68,029,265 68,029,265 66,717,569 67,468,552 PT Multi Guna LaksanaPT Titan Coal - 17,000,000 17,000,000 17,000,000 PT Titan CoalPT Bukit Intan Sedjati International - 9,779,904 9,779,904 9,779,904 PT Bukit Intan Sedjati InternationalPT Bright Coal Resource - 6,166,189 6,166,189 6,166,189 PT Bright Coal ResourcePT Cipta Prima Energi Indonesia - - 7,408,483 7,408,483 PT Cipta Prima Energi IndonesiaPT Oktasan Baruna Persana - - 4,183,350 4,183,350 PT Oktasan Baruna PersanaPT Multi Bara Persada - - 2,036,669 2,036,669 PT Multi Bara PersadaPT Permata Bintang Borneo - - 1,589,988 1,589,988 PT Permata Bintang BorneoPT Baskara Sinar Sakti - - 1,311,696 1,311,696 PT Baskara Sinar SaktiLain-lain 2,353,686 12,115,599 43,103,686 41,030,973

235,097,075 295,822,375 342,028,952 340,457,222Pihak berelasi Related partiesPT Sekti Rahayu Indah 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 PT Sekti Rahayu IndahJumlah 237,247,075 297,972,375 344,178,952 342,607,222 Total

Sesuai dengan pernyataan manajemen, manajemen Perseroan telahmengupayakan agar PT Multi Guna Laksana dan PT Sekti Rahayu Indahdapat segera merealisasikan uang muka tersebut kepada Perseroan, yangdiharapkan akan terealisasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama

In accordance with management's statement, the management of theCompany has made efforts to ensure that PT Multi Guna Laksana andPT Sekti Rahayu Indah can immediately realize the down payment to theCompany, which is expected to be realized in the not too distant future.

9. UANG MUKA PROYEK 9. PROJECT ADVANCES

Akun ini merupakan uang muka yang dibayarkan kepada kontraktorpihak ketiga dalam rangka pembangunan infrastruktur pelabuhan danpengurukan/pemadatan tanah yang diambil dari pencairan investasijangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

This account represents project advances paid to third party contractorsin the development infrastructure and procurement hiling/soilof portdrawn from the disbursement of short-term investment with details are asfollows:


PT Daya Guna Laksana 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 PT Daya Guna LaksanaPT Trans Kalimantan Perkasa 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 PT Trans Kalimantan Perkasa

390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000

10. ASET TETAP 10. PROPERTY AND EQUIPMENT

Rincian aset tetap sebagai berikut: The detail of fixed assets as follows:

30 Juni/ June 30, 2017Saldo awal/

Beginning balancePenambahan/

AdditionPengurangan/

DeductionSaldo akhir/ Ending

balanceHarga perolehan Acquisition costPemilikan langsung Direct ownershipTanah 43,432,238 - 33,499,315 9,932,923 LandBangunan 4,505,689 - - 4,505,689 BuildingsPrasarana jalan masuk 951,738 - - 951,738 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 20,720,993 36,036 - 20,757,029 Factory equipmentPelabuhan 48,371,907 - - 48,371,907 PortKendaraan 9,412,791 - 925,000 8,487,791 VehiclesPeralatan kantor 1,731,434 101,430 - 1,832,864 Office equipment

129,126,790 137,466 34,424,315 94,839,941Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationBangunan 1,959,618 110,442 - 2,070,060 BuildingsPrasarana jalan masuk 838,477 47,587 - 886,064 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 19,524,784 948,467 - 20,473,251 Factory equipmentPelabuhan 13,528,050 1,209,298 - 14,737,348 PortKendaraan 7,978,971 515,763 770,834 7,723,900 VehiclesPeralatan kantor 1,311,891 110,458 - 1,422,349 Office equipment

45,141,791 2,942,015 770,834 47,312,972

Nilai buku bersih 83,984,999 47,526,969 Net book value

201









10. ASET TETAP (lanjutan) 10. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

31 Desember/ December 31, 2016Saldo awal/Beginningbalance

Penambahan/Addition

Pengurangan/Deduction

Reklasifikasi/(Reclassification)

Saldo akhir/Ending balance

Harga perolehan Acquisition costPemilikan langsung Direct ownershipTanah 43,432,238 - - - 43,432,238 LandBangunan 4,505,689 - - - 4,505,689 BuildingsPrasarana jalan masuk 951,738 - - - 951,738 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 69,569,101 - 48,848,108 - 20,720,993 Factory equipmentPelabuhan 46,601,907 - - 1,770,000 48,371,907 PortKendaraan 24,697,883 - 15,285,092 - 9,412,791 VehiclesPeralatan kantor 2,512,950 - 781,516 - 1,731,434 Office equipmentAset sewa pembiayaan : Leased assets:

Mesin dan peralatan 637,449 - 637,449 - - Machineries and equipment192,908,955 - 65,552,165 1,770,000 129,126,790

Aset dalam pembangunan 4,591,869 - 2,821,869 (1,770,000) - Construction in progress197,500,824 - 68,374,034 - 129,126,790

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationBangunan 1,720,643 238,975 - - 1,959,618 BuildingsPrasarana jalan masuk 743,303 95,174 - - 838,477 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 64,257,186 3,439,339 48,171,742 - 19,524,783 Factory equipmentPelabuhan 11,197,955 2,330,095 - - 13,528,050 PortKendaraan 21,610,161 1,653,902 15,285,092 - 7,978,971 VehiclesPeralatan kantor 1,870,015 223,393 781,516 - 1,311,892 Office equipmentAset sewa pembiayaan : Leased assets:

Mesin dan peralatan 637,449 - 637,449 - - Machineries and equipment

102,036,712 7,980,878 64,875,799 - 45,141,791


31 Desember/ December 31, 2015Saldo awal/


AdditionPengurangan/

DeductionSaldo akhir/

Ending balanceHarga perolehan Acquisition costPemilikan langsung Direct ownershipTanah 57,469,498 - 14,037,260 43,432,238 LandBangunan 4,505,689 - - 4,505,689 BuildingsPrasarana jalan masuk 951,738 - - 951,738 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 69,569,101 - - 69,569,101 Factory equipmentPelabuhan 46,601,907 - - 46,601,907 PortKendaraan 24,357,883 660,000 320,000 24,697,883 VehiclesPeralatan kantor 2,512,950 - - 2,512,950 Office equipmentAset sewa pembiayaan : Leased assets:

Mesin dan peralatan 637,449 - - 637,449 Machineries and equipment206,606,215 660,000 14,357,260 192,908,955

Aset dalam pembangunan 9,983,656 - 5,391,787 4,591,869 Construction in progress216,589,871 660,000 19,749,047 197,500,824

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationBangunan 1,480,935 239,708 - 1,720,643 BuildingsPrasarana jalan masuk 648,129 95,174 - 743,303 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 59,304,243 4,952,943 - 64,257,186 Factory equipmentPelabuhan 8,867,860 2,330,095 - 11,197,955 PortKendaraan 19,706,573 2,158,432 (254,844) 21,610,161 VehiclesPeralatan kantor 1,626,340 243,675 - 1,870,015 Office equipmentAset sewa pembiayaan : Leased assets:

Mesin dan peralatan 637,449 - - 637,449 Machineries and equipment

92,271,529 10,020,027 (254,844) 102,036,712


202










31 Desember/ December 31, 2014Saldo awal/


AdditionsPengurangan/Deductions

Saldo akhir/Ending balance

Harga perolehan Acquisition costPemilikan langsung Direct ownershipTanah 57,469,498 - - 57,469,498 LandBangunan 4,505,689 - - 4,505,689 BuildingsPrasarana jalan masuk 951,738 - - 951,738 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 69,569,101 - - 69,569,101 Factory equipmentPelabuhan 46,601,907 - - 46,601,907 PortKendaraan 24,357,883 - - 24,357,883 VehiclesPeralatan kantor 2,512,949 - - 2,512,949 Office equipmentAset sewa pembiayaan : Leased assets:Mesin dan peralatan 637,450 - - 637,450 Machineries and equipment

206,606,215 - - 206,606,215Aset dalam pembangunan 9,307,411 676,245 - 9,983,656 Construction in progress

215,913,626 676,245 - 216,589,871Akumulasi penyusutan Accumulated depreciationBangunan 1,241,227 239,708 - 1,480,935 BuildingsPrasarana jalan masuk 552,955 95,174 - 648,129 Infrastructure of entrance roadPeralatan produksi 52,557,927 6,746,316 - 59,304,243 Factory equipmentPelabuhan 6,537,765 2,330,095 - 8,867,860 PortKendaraan 17,477,016 2,229,558 - 19,706,573 VehiclesPeralatan kantor 1,337,189 289,150 - 1,626,339 Office equipmentAset sewa pembiayaan : Leased assets :

Mesin dan peralatan 573,705 63,745 - 637,450 Machineries and equipment

80,277,784 11,993,746 - 92,271,529


Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: Depreciation expense is allocated as follows:


Beban pokok pendapatan (catatan 30) 948,467 5,769,434 4,952,943 6,746,316 Cost of revenue (note 30)Beban usaha (catatan 31) 1,993,548 2,211,444 5,067,084 5,247,430 Operating expense (note 31)

2,942,015 7,980,878 10,020,027 11,993,746

Entitas anak telah memperoleh surat pengampunan pajak atas aset tambahanberupa kendaraan dengan jumlah yang diakui sebesar Rp660.000 denganrincian sebagai berikut (catatan 21d):

The Subsidiaries has obtained to tax amnesty letter of fixed assets in theform vehicles amounting to Rp660,000 with the following details (note21d):

Nama Perusahaan (Entitas anak)/Company name (Subsidiaries)

Tanggal/Date

Surat Pengampunan Pajak/Tax Amnesty Letter

Jenis/Type

Jumlah/Amount

PT Truba Dewata Guna Persada 7 Oktober/ October 7, 2016 KET-1928/PP/WPJ.29/2016 Kendaraan/ Vehicles 275,000PT Usaha Kawan Bersama 4 Oktober/ October 4, 2016 KET-1323/PP/WPJ.29/2016 Kendaraan/ Vehicles 385,000

660,000

PT Truba Dewata Guna Prasada (entitas anak) memiliki bidang-bidangtanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten TanahLaut, Kecamatan Kintap, Desa Pandansari, seluas 161.600 m2.

PT Truba Dewata Guna Prasada (subsidiaries) owns parcels of landlocated in Province South Kalimantan, Kabupaten Tanah Laut,Kecatamatan Kintap, Desa Pandansari area of 161,600 m2.

Tanah dan mesin PT Truba Dewata Guna Prasada (entitas anak)digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dariPT Bank Mayapada Internasional Tbk (catatan 13).

Land and machine PT Truba Dewata Guna Prasada (subsidiaries) areused as collateral on the Company’s bank loans received from PT BankMayapada Internasional Tbk (note 13).

Aset tetap yang menyebar dilokasi tambang dan Stock Pile PerusahaanKalimantan Selatan diasuransikan kepada PT Asuransi Bringin SejahteraArtamakmur, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesarRp216.025.905 atas asuransi kebakaran. Asuransi ini akan jatuh tempopada tanggal 18 April 2018.

Property and equipment located in spread across the mine site and StockPile of Company South Kalimantan are insuranced with PT BringinSejahtera Artamakmur, a third parties, amounting to Rp216,025,905 asfire insurance. This insurance will mature on April 18, 2018.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan pada tanggal 30Juni 2017 tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atasaset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverages as of June 30, 2017,is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Tidak ada penjualan aset tetap selama periode 31 Desember 2016.Rincian penjualan aset tetap selama untuk periode yang berakhir padatanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

There is no sale of fixed assets during period ended December 31, 2016.The detail of sale on fixed assets for the period ended June 30, 2017 andDecember 31, 2015 are as follows:

203










30 Juni/ June 30, 2017Akumulasipenyusutan/

Harga perolehan/ Accumulated Nilai buku/ Harga Jual/ Laba penjualan/Acusition cost depreciation Book value Selling price Gain on sales

Tanah 33,499,315 - 33,499,315 33,499,315 - LandKendaraan 925,000 (770,834) 154,166 320,000 165,834 Vehicles

34,424,315 (770,834) 33,653,481 33,819,315 165,834

31 Desember/ December 31, 2015Akumulasipenyusutan/

Harga perolehan/ Accumulated Nilai buku/ Harga jual/ Laba penjualan/Acusition cost depreciation Book value Selling price Gain on sales

Tanah dan aset dalam 19,429,047 - 19,429,047 33,082,460 13,653,413 Land and constructionPembangunan in progress

Kendaraan 320,000 (254,844) 65,156 150,000 84,844 Vehicles

19,749,047 (254,844) 19,494,203 33,232,459 13,738,256

Pada tanggal 5 Juni 2017 telah ditandatangani kesepakatan bersamaantara Perusahaan dengan Andri Cahyadi – pihak berelasi tentangpembatalan PPJB dan pengembalian penguasaan Tanah dari Perusahaanke Andri Cahyadi – pihak berelasi, seluas 173.242 m2 yang berlokasi diDesa Gambut, Banjar – Kalimantan Selatan dan 3 (tiga) bidang tanah diSolo. Atas pengembalian penguasaan tanah tersebut, maka AndriCahyadi – pihak berelasi mengembalikan pembayaran atas tanah kepadaPerusahaan sebesar Rp14.191.895 (catatan 6).

As of June 5, 2017, a joint agreement was signed between the Companyand Andri Cahyadi - related parties on the cancellation of PPJB andrestitution of land from the Company to Andri Cahyadi - a related partyof 173,242 m2 located in Gambut, Banjar - South Kalimantan and 3(three ) plot of land in Solo. On the return of the land ownership, AndriCahyadi - related party refunds the land to the Company amounting toRp14,191,895 (note 6).

Pada tanggal 5 Juni 2017 telah ditandatangani kesepakatan bersamaantara Perusahaan dengan Henri Setiadi – pihak berelasi tentangpembatalan PPJB dan pengembalian penguasaan Tanah dari Perusahaanke Henri Setiadi – pihak berelasi, seluas 120.453 m2 yang berlokasi diDesa Gambut, Banjar – Kalimantan Selatan. Atas pengembalianpenguasaan tanah tersebut, maka Henri Setiadi – pihak berelasimengembalikan pembayaran atas tanah kepada Perusahaan sebesarRp9.335.107 (catatan 6).

As of June 5, 2017, a joint agreement was signed between the Companyand Henri Setiadi - a related party on the cancellation of PPJB andrestitution of land ownership from the Company to Henri Setiadi - arelated party of 120,453 m2 located in Gambut, Banjar - SouthKalimantan. On the return of such land tenure, Henri Setiadi - relatedparty refunds the land to the Company amounting to Rp9,335,107 (note6).

Pada tanggal 5 Juni 2017 telah ditandatangani kesepakatan bersamaantara Perusahaan dengan Kusno Hardjianto – pihak berelasi tentangpembatalan PPJB dan pengembalian penguasaan Tanah dari Perusahaanke Kusno Hardjianto – pihak berelasi, seluas 128.675 m2 yang berlokasidi Desa Gambut, Banjar – Kalimantan Selatan. Atas pengembalianpenguasaan tanah tersebut, maka Kusno Hardjianto – pihak berelasimengembalikan pembayaran atas tanah kepada Perusahaan sebesarRp9.972.313 (catatan 6).

As of June 5, 2017, a joint agreement was signed between the Companyand Kusno Hardijanto - a related party on the cancellation of PPJB andthe restoration of land ownership from the Company to KusnoHardijanto - a related party of 128,675 m2 located in Gambut, Banjar -South Kalimantan. On the return of the land ownership, KusnoHardijanto - related party refunds the land to the Company amounting toRp9,972,313 (note 6).

Pada tanggal 15 April 2015, Perusahaan menjual atau melepas hak atastanah dan bangunan dalam penyelesaian yang berlokasi di KedoyaUtara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan nilai aset sebesarRp19.429.047 sebagai pelunasan utang Bank kepada PT Bank PaninIndonesia Tbk (catatan 13).

As of April 15, 2015, Company sell or release the land and constructionin progress owned by the company located in Kedoya Utara, KebonJeruk, Jakarta Barat amounting to Rp19,429,047 as settlement of debt toPT Bank Panin Indonesia Tbk (note 13).

Pada tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan hasil penelaahanmanajemen Perusahaan atas aset tetap, manajemen memutuskan untukmelakukan penghapusan aset tetap Perusahaan sebesar Rp65.541.884dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp2.821.869, PT Truba DewataGuna Prasada (entitas anak) sebesar Rp10.281 dan reklasifikasi atas asetdalam penyelesaian sebesar Rp1.770.000.

As of December 31, 2016, based on the review of the companymanagement argues that some removal of fixed assets amounting toRp65,541,884 and construction in progress amounting to Rp2,821,869,PT Truba Dewata Guna Prasada (subsidiaries) argues that someremoval of fixed assets amounting to Rp10,281 and reclassfication ofconstruction in progress amounting to Rp1,770,000.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jumlahbruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masihdigunakan adalah sebesar Rp6.701.941, Rp1.435.341, Rp10.281 danRp10.281.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the grossamount of fixed assets which have been fully depreciated and are willstill sed amounting to Rp6,70,941, Rp1,435,341, Rp10,281 andRp10,281.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetappada 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Management believes that there is no impairment value of property andequipment as of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014.

Sampai dengan 30 Juni 2017 tidak ada aset tetap yang tidak dipakaisementara dan dihentikan dari penggunaan aktif yang diklasifikasikansebagai tersedia untuk dijual.

As of June 30, 2017, there are no fixed assets temporarily discontinuedand discontinued from active use classified as available for sale.

204









11. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI 11. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS


30 Juni/June 30, 31 Desember/ December 31,2017 2016 2015 2014

Operasional tambang batubara 18,112,115 18,101,720 17,635,561 17,327,952 Coal mining operationsKajian kelayakan tambang batubara 2,583,100 2,583,100 2,583,100 2,583,100 Coal mine feasibility studyAkumulasi amortisasi (7,925,430) (7,226,127) (1,516,816) (1,516,816) Accumulated amortization

12,769,785 13,458,693 18,701,845 18,394,236

Mutasi amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut: Mutation amortization of exploration and evaluation asset are as follow:


Saldo awal (7,226,127) (1,516,816) (1,516,816) (1,516,816) Beginning balancePenurunan nilai (699,303) (5,709,311) - - Decrease of valueSaldo akhir (7,925,430) (7,226,127) (1,516,816) (1,516,816) Ending balance

Pada periode 30 Juni 2017, manajemen Grup berpendapat bahwaamortisasi aset eksplorasi dan evaluasi telah memadai atas resikopenurunan nilai.

As of June 30, 2017, Group management belives that the amortization ofexploration and evaluation assets is adequate for impairment losses.

Perseroan melakukan amortisasi atas Aset Eksplorasi dan Evaluasi sejakmendapatkan izin IUP sampai dengan masa manfaat sesuai dengan izinIUP dengan metode garis lurus.

The Company amortized the Exploration and Evaluation Assets sinceobtaining the IUP permit up to the period of benefit in accordance withthe IUP permit using the straight-line method.

Perseroan melakukan amortisasi atas aset eksplorasi dan evaluasi karenaPerseroan pernah melakukan penambangan pada tahun 2013. Sesuaidengan masa IUP Produksi yang dimiliki. Perseroan menerapkankebijakan tersebut secara konsisten, walaupun sejak tahun 2014 sampaidengan 30 Juni 2017, Perseroan telah memberhentikan sementara prosespenambangan karena kondisi yang belum memungkinkan. Sesuai dengankebijakan akuntansi Perseroan, aset eksplorasi dan evaluasi tersebutdiakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat pengakuan awal danselanjutnya dikuru pada biaya perolehan dikurangi beban penurunannilai. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penurunan nilai yangterjadi adalah tidak berbeda signifikan dengan nilai amortisasi yang telahdibebankan hingga akhir periode 30 Juni 2017. Perseroan masihberkeyakinan ada potensi untuk melakukan penambangan di masadatang karena industri pertambangan akan mengalami pertumbuhansesuai dengan program peerintah 35 ribu MW, serta mengingat IUPProduksi tersebut merupakan salah satu syarat kontrak Perseroan denganPLN yang berakhir tahun 2032.

The Company amortized its exploration and evaluation assets since theCompany conducted mining in 2013. In accordance with the iupproduction owned.The company apply this policy consistently, althoughsince the 2014 up to 30 june 2017, the company has dismiss while themining because the condition of being not possible yet.Par with a policyaccounting the company, assets exploration and evaluation has beenacknowledged as of assets at the reasonable value at the time ofrecognition the beginning and next dikuru on a charge of the reducedburden reduction in the value of.Management convinced that the numberof reduction in the value of what happens is no different significant withthe amortization that has been charged until the end of the 30 june2017.The company still believe there is a potential to do mining in thefuture because mining industry will experience growth in accordancewith programs peerintah 35 thousand mw, and remember iup theproduction is one of the requirements contract the company and plnended 2032 year.

12. ASET LAIN-LAIN 12. OTHER ASSETS



Setoran jaminan Security depositsDeposito berjangka 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Time depositsBeban ditangguhkan 7,752,609 - - - Deferred expenseSewa - - 560,190 560,190 Rental

27,752,609 20,000,000 20,560,190 20,560,190

Deposito berjangka yang ditempatkan digunakan sebagai jaminan atasutang bank kepada PT Bank BRI (Persero) (catatan 13).

The time deposit which placed is wed as collateral for bank loan to PTBank BRI (Persero) (note 13).

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sukubunga deposito berjangka per tahun sebesar 7,75%.

As of June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 time depositinterest rate per annum is 7.75%.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo jaminan sewa pada PTJakarta Land sebagai jaminan terkait dengan sewa gedung Perusahaandan Grup. Pada tanggal 31 Desember 2016 telah dicairkan uang jaminansewa tersebut.

As of December December 31, 2015 and 2014, the balance of rentalguarantee on PT Jakarta Land as collateral related to lease the buildingmade by the Company and Group. On December 31, 2016 have beendisbursed money the rental guarantee.

205









13. UTANG BANK – PIHAK KETIGA 13. BANK LOANS – THIRD PARTIES


a. Utang bank jangka pendek a. Short-term Bank loans


PT Bank BRI (Persero) Tbk 436,265,960 470,273,511 549,055,562 560,000,000 PT Bank BRI (Persero) TbkPT Bank Mayapada Internasional Tbk 243,864,000 240,554,339 240,637,351 220,764,000 PT Bank Mayapada Internasional TbkPT Bank Pan Indonesia Tbk - - - 25,000,000 PT Bank Pan Indonesia Tbk

680,129,960 710,827,850 789,692,913 805,764,000

b. Utang bank jangka panjang b. Long-term Bank loans


PT Bank Mayapada Internasional Tbk - - - 20,000,000 PT Bank Mayapada Internasional TbkPT Bank Pan Indonesia Tbk - - - 8,082,460 PT Bank Pan Indonesia Tbk

- - - 28,082,460Dikurangi: bagian yang jatuh tempo

dalam waktu 1 (satu) tahun - - - 16,433,667 Less: current maturitiesBagian jangka panjang - - - 11,648,793 Long-term portion

c. Perjanjian-perjanjian utang bank jangka pendek c. Short-term bank loans agreements

PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 7 April 2015 dari MikiTanumiharja, SH, notaris di Jakarta, TDGP memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk yangdipergunakan untuk tujuan modal kerja yaitu:

Based on Credit Agreement stated in Deed No. 5 dated April 7,2015 of Miki Tanumiharja, SH, a public notary in Jakarta, TDGPobtained credit facilities from PT Bank Mayapada InternasionalTbk for working capital purposes, namely:

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlahmaksimum Rp20.000.000 dengan suku bunga 16,5% yangdigunakan untuk tujuan modal kerja.

- Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD I) dengan jumlahmaksimum Rp140.000.000 dengan suku bunga 16,5% yangdigunakan untuk tujuan modal kerja.

- Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD II) dengan jumlahmaksimum Rp35.856.000 dengan suku bunga 16% yangdigunakan untuk tujuan modal kerja.

- Pinjaman Tetap on Demand (PTX-OD III) dengan jumlahRp50.000.000 dengan suku bunga 16% yang digunakanuntuk tujuan modal kerja.

- Overdraft (PRK) with maximum amount of Rp20,000,000which bears an interest of 16.5% per annum dan was used toworking capital.

- Fixed Loan on Demand (PTX-OD I) with maximum amount ofRp140,000,000 which bears an interest of 15% per annum danwas used to working capital.

- Fixed Loan on Demand (PTX-OD II) with maximum amount ofRp35,856,000 which bears an interest of 16% per annum danwas used to working capital.

- Fixed Loan on Demand (PTX-OD III) with amountRp50,000,000 which bears an interest of 16% per annum danwas used to working capital.

Pada tanggal 30 Juni 2017, utang pokok kepada PT BankMayapada Internasional Tbk sebesar Rp243.864.000 dan biayayang masih harus dibayar atas bunga bank adalah sebesarRp20.220.464 (catatan 18)

As of June 30, 2017, basic loan to PT Bank MayapadaInternational Tbk amounting to Rp243,864,000 and accruedexpense on the bank interest amounting to Rp20,220,464 (note 18)

Pinjaman ini dijamin dengan (catatan 11): The loan collateraled by (notes 11):

- Jaminan Perusahaan dari PT Truba Dewata Guna Prasada. - Corporate guarantee from PT Truba Dewata Guna Prasada.

- Bidang-bidang tanah yang terletak di Provinsi KalimantanSelatan, Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kintap, DesaPandansari, seluas 161.600 m2

.

- Parcels of land located in Desa Pandansari KabupatenTanah Laut, Kintap – Kalimantan Selatan for an area of161,600 m2

.

- Jaminan fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan. - The fiduciary collateral on machinery and equipment.

- Aset perseroan berupa mesin dan peralatan Jetty dalambentuk Conveyor Darat dan Conveyor Laut.

- Company’s asset such as machinery and jetty equipment inthe form of an overland conveyor and conveyor sea.

- Tanah yang dibuktikan dengan sertifikat Hak GunaBangunan No. 2995/Grogol Utara seluas 473 m2 terletak diProvinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan,Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, atasnama Kusno Hardjianto dengan hak pertanggungan tingkatpertama dengan nilai pembebanan sebesar Rp19.000.000.

- A land as evidenced of certificate building rights No.2995/Grogol Utara area of 473 m2 located in Provinsi DKIJakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan KebayoranLama, Kelurahan Grogol Utara under the name of KusnoHardjianto with first degree mortgage amounting toRp19,000,000.

Berdasarkan surat persesuaian No. 260/Pers/AOO/VIII/2016tanggal 30 Agustus 2016, fasilitas-fasilitas kredit tersebutdiperpanjang sampai dengan 17 Maret 2017 dan dikenakan sukubunga 15% yang digunakan untuk tujuan modal kerja. Sampaidengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, perjanjian inimasih dalam proses perpanjangan.

Based on Agreement Letter No. 260/Pers/AOO/VIII/2016 datedAugust 30, 2016, those credit facilities was being extended untilMarch 17, 2017 and bear an annual interest rate of 15% forworking capital purposes. Up to date of fnancial statement isissued, the agreement is still on process renewall.

206









13. UTANG BANK – PIHAK KETIGA (lanjutan) 13. BANK LOANS – THIRD PARTIES (continued)

c. Perjanjian-perjanjian utang bank jangka pendek (lanjutan) c. Short-term bank loans agreements (continued)

PT BRI (persero) Tbk PT BRI ( persero) Tbk

Pada tanggal 10 Mei 2010, DGL (Entitas induk), memperolehtambahan fasilitas kredit modal kerja dan memperpanjang fasilitasyang lama dari PT Bank BRI (Persero) Tbk., sehingga jumlahfasilitas kredit modal kerja maksimum sebesar Rp543.000.000,dengan jangka waktu sampai dengan bulan 9 Mei 2011.Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal KerjaWithdrawal Approval, Kredit Modal Kerja Rekening Koran danFasilitas Bank Garansi No. 15 tanggal 8 Juni 2012 pinjaman initelah jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2013.

On May 10, 2010, DGL (parent), obtained additional workingcapital credit facility and renewed the old credit facility from PTBank BRI (Persero) Tbk., with total maximum facility amountingto Rp543,000,000. This facility has a term until May 9, 2011.Based on Amendment Agreement of Working Capital CreditWithdrawal Approval, Working Capital Loan Account and BankGuarantee Facility No. 15 dated June 8, 2012 This loan was dueon May 9, 2013.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal KerjaWithdrawal Approval, Kredit Modal Kerja Rekening Koran danFasilitas Bank Garansi No. 03 tanggal 9 Juni 2015 pinjaman initelah jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2016.

Based on Amandment Agreement of Working Capital CreditWithdrawal Approval, Working Capital Loan Account and BankGuarantee Facility No. 03 dated June 9, 2015 this loan was dueon June 9, 2016.

Pinjaman ini dijamin aset dengan rincian sebagai berikut: (catatan5, 7, 10 dan 12)

This facility is secured with certain assets consisting of thefollowing: (notes 5, 7, 10 and 12)

Agunan pokok: Main collaterals:- Piutang usaha- Persediaan

- Trade receivables- Inventories

PT BRI (persero) Tbk PT BRI ( persero) Tbk

Agunan tambahan: Additional collaterals:- Tanah dan jalan di Pelabuhan desa Pandansari Kintap- Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Telukan Grogol- Tanah lokasi stokpile dan dermaga di desa Pandansari;- Tanah dan bangunan di Jl. Dr. Wahidin Surakarta;- Sarana berupa dermaga, jembatan timbang 50 ton- Deposito berjangka sebesar Rp20.000.000

- Land and road in Pelabuhan Desa Pandansari Kintap- Land and building in Jl. Raya Telukan Grogol- Land location of stockpile and dock in Desa Pandansari;- Land and building in Jl. Dr. Wahidin Surakarta;- Infrastructure such as dock, weighbridge 50 tons- Time deposit amounting to Rp20,000,000

Beberapa jaminan adalah atas nama pihak-pihak berelasi. Some collaterals are on behalf of related parties.

Berdasarkan akta perpanjangan perjanjian kredit modal kerjawithdrawal with approval, kredit modal kerja dan bank garansiNo. 7 tanggal 6 Pebruari 2017 dari notaris Dr. Tintin Surtini,SH.,MH.,MKn. PT Bank BRI (Persero) Tbk setuju memberikankepada debitur fasilitas kredit sebagai berikut :

Under the renewal of a treaty working capital credit withdrawalwith approval , credit working capital and bank guarantees No. 7February 6, 2017 of notary Dr. Tintin Surtini, SH.,MH.,MKn. PTBank BRI ( Persero ) Tbk agree give to debtor credit facility asfollows:

- KMK Restrukturisasi sebesar Rp395.000.000, yang semulamerupakan fasilitas KMK W/A lama sebesarRp543.000.000 yang diturunkan menjadi Rp395.000.000.Berlaku 60 bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengansuku bunga 12% per tahun.

- KMK Restructuring amounting to Rp395,000,000 , whichwas originally is KMK facilities W/A long amounting toRp543,000,000 that lowered to Rp395,000,000. Applies 60months since credit agreement restructuring, with interestrates 12% anually.

- Fasilitas KMK W/A 1 sebesar Rp100.000.000, yang semulamerupakan fasilitas KMK R/K sebesar Rp17.000.000ditambah dengan pengalihan plafond KWK W/A lamasebesar Rp83.000.000. Berlaku 12 bulan sejak akad kreditrestrukturisasi, dengan suku bunga 12% per tahun.

- Facilities KMK W/A 1 amounting to Rp100,000,000, whichwas originally is facilities KMK R/K amounting toRp17,000,000 coupled with diversion plafond KWK W/Along amounting to Rp83,000,000. Apply 12 months since docredit agreement restructuring , with interest rates 12 %annually .

- Fasilitas bank garansi plafond sebesar Rp119.000.000.Berlaku 12 bulan sejak jatuh tempo (9 Mei 2016 sampaidengan 9 Mei 2017). Sampai dengan tanggal laporankeuangan konsolidasian ini diterbitkan, perjanjian ini masihdalam proses perpanjangan.

- Facilities bank guarantees plafond amounting toRp119,000,000. Apply 12 months since maturity (May 9,2016 up to May 9, 2017). Up to date of consolidatedfinancial statement is issued, the agreement still on processrenewal.

Berdasarkan akta perpanjangan perjanjian kredit modal kerjawithdrawal with approval No. 8 tanggal 6 Februari 2017 darinotaris Dr. Tintin Surtini, SH.,MH.,MKn, memperoleh fasilitasKredit Modal Kerja W/A (KMK W/A) sebesar Rp165.000.000dengan jangka waktu 6 Februari 2017 sampai 6 Februari 2018.Tujuan penggunaan yaitu sebagai tambahan modal kerja dalamrangka pengadaan batubara. Berlaku 12 bulan sejak akad kreditrestrukturisasi, dengan suku bunga 12% per tahun.

Based on the renewal of a treaty certificate working capital creditwithdrawal with approval No. 8 on February 6, 2017 of notaryDr. Tintin Surtini, SH.,MH.,MKn, obtained credit facility WorkingCapital W/A (KMK W/A ) amounting to Rp165,000,000 thisfacility has a term from February 6, 2017 until February 6, 2018.With the use that is as additional working capital in orderprocurement coal. Apply 12 months since do not creditrestructuring, with interest rates 12 % annually .

Guna menjamin hutang-hutang debitur kepada bank, pihak debiturmenyerahkan jaminan kepada bank sebagai berikut :

To ensure debtors to bank debt, the insurance debtors submit tobank: as follows:

Agunan pokok: Main collaterals:- Piutang usaha- Persediaan

- Trade receivables- Inventories

207










c. Perjanjian-perjanjian utang bank jangka pendek (lanjutan) c. Short-term bank loans agreements (continued)

PT BRI (persero) Tbk (lanjutan) PT BRI ( persero) Tbk (continued)

Agunan tambahan: Additional collaterals:- Tanah dan Bangunan di Pelabuhan desa Pandansari Kintap- Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Telukan Grogol Sukoharjo- Tanah lokasi stokpile dan dermaga di desa Pandansari- Tanah dan bangunan di Jl. Dr. Wahidin Surakarta- Aset tetap sebesar Rp151.620.000- Deposito berjangka Rp21.600.000

- Land and road in Pelabuhan Desa Pandansari Kintap- Land and building in Jl. Raya Telukan Grogol Sukoharjo- Land location of stockpile and dock in Desa Pandansari- Land and building in Jl. Dr. Wahidin Surakarta- Fix assets amounting to Rp151,620,000- Time deposit amounted to Rp21,600,000

Tanah di Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten TanahLaut, Kalimantan Selatan seluas 776.275 m2 yang terdiri dari 3SHGB dan 44 SHM merupakan Tanah PT Exploitasi EnenrgiIndonesia Tbk yang digunakan sebagai jaminan utang bankPerusahaan, yang diperoleh dari PT Bank BRI (Persero) Tbk.

Land located in Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap,Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan with a total area of776,275 m2 which consists of 3 SHGB dan 44 SHM representland of PT Exploitasi energi Indonesia Tbk is used a collateralfor bank loan obtained by Company from PT Bank BRI (Persero)Tbk.

PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit melalui akta No. 118 tanggal 18April 2011 oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris diJakarta, memperoleh fasilitas kredit pinjaman berjangka sebesarRp12.000.000 dari PT Bank Pan Indonesia Tbk yangdipergunakan untuk membeli tanah seluas 1.279 m2 yang terletakdi Jl. Panjang Kedoya D/H Tembus Route D 2 Kedoya KebunJeruk, Jakarta Barat.

Based on Credit Agreement stated in Deed No. 118 dated April 18,2011 of Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., a public notary inJakarta, obtained a term loan credit facility of Rp12,000,000 fromPT Bank Pan Indonesia Tbk. to purchase land with an area of1,279 m2 at Jl. Panjang Kedoya D/H Tembus Route D 2 KedoyaKebun Jeruk West Jakarta.

Jangka waktu pinjaman 8 (delapan) tahun sejak 18 Mei 2011sampai dengan 18 April 2019, dengan cicilan tetap termasukbunga sebesar Rp188.501.108 per bulan. Pinjaman ini dikenakansuku bunga 11% per tahun yang dapat berubah setiap saat.

This loan has term of 8 (eight) years since May 18, 2011 untilApril 18, 2019, and monthly fixed payment, including interestamounting to Rp188,501,108 per month. This loan bears anannual interest rate of 11% and subject to change.

Pinjaman ini dijamin dengan: The loan collateraled by:- Sebidang tanah SHM No. 155/Kedoya Utara seluas 445 m2

atas nama Tn. Andri Cahyadi.

- Sebidang tanah SHM No. 6348/Kedoya Utara seluas 834 m2


- A parcel of land with Ownership Certificate (SHM) No.155/Kedoya Utara for an area of 445 m2 under the name ofMr. Andri Cahyadi.


Pada tanggal 15 April 2015 utang bank tersebut telah dibayarkanoleh grup.

On April 15, 2015 The bank loans has been paid by the group.

d. Perjanjian-perjanjian utang bank jangka panjang d. Long-term bank loans agreements


Berdasarkan akta No. 39 tanggal 17 Maret 2014 dari MikiTanumiharja, SH., notaris di Jakarta, TDGP memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk yangdipergunakan untuk tujuan modal kerja yaitu: (catatan 11b).

Based on Credit Agreement stated in Deed No. 39 dated March12, 2014 of Miki Tanumiharja, SH., a public notary in Jakarta,TDGP obtained credit facilities from PT Bank MayapadaInternasional Tbk for working capital purposes, namely: (note11b)

- Pinjaman Tetap Angsuran I (PTA I) dengan jumlahmaksimum Rp20.000.000.

- Pinjaman Tetap Angsuran II (PTA II) dengan jumlahmaksimum Rp20.000.000.

- Fixed Loan Installment I (PTA I) with maximum amount ofRp20,000,000.

- Fixed Loan Installment II (PTA II) with maximum amount ofRp20,000,000.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga 16% per tahun yang dapatberubah setiap saat. Jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak 17Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2015 untuk dan PTA I.Sedangkan untuk PTA II, jangka waktu pinjaman 2 tahun sejak 17Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2016 dengan masa tenggang12 bulan.

This loan bears an annual interest rate of 16% and subject tochange. Those loans has term of 1 years since March 17, 2014until March 17, 2014 for PRK, PTA I. As for the PTA II, the loanterm of 2 years since March 17, 2014 until March 17, 2016 with agrace period of 12 months.

Pinjaman ini dijamin dengan: The loan collateraled by:- Bidang-bidang tanah terletak di Desa Pandansari Kab Tanah

Laut, Kintap – Kalimantan Selatan seluas 161.600 m2 yangdimiliki oleh Perusahaan.

- Jaminan fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan.- Jaminan Perusahaan atas nama Perusahaan.

- Parcels of land located in Desa Pandansari KabupatenTanah Laut, Kintap – Kalimantan Selatan for an area of161,600 m2 owned by the Company.

- The fiduciary collateral on machinery and equipment.- Corporate guarantee under name of the Company.

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 7 April 2015 dari MikiTanumiharja, SH., notaris di Jakarta, Utang bank jangka panjangPT Bank Mayapada Internasional Tbk dipindahkan menjadi utangbank jangka pendek.

Based on the Deed No. 5 dated April 7, 2015 From MikiTanumiharja , SH., notary in Jakarta, Long-term bank loan PTBank Mayapada International Tbk transferred being short-termbank loan.

208










d. Perjanjian-perjanjian utang bank jangka panjang (lanjutan) d. Long-term bank loans agreements (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit melalui akta No. 118 tanggal 18April 2011 oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris diJakarta, memperoleh fasilitas kredit pinjaman berjangka sebesarRp12.000.000 dari PT Bank Pan Indonesia Tbk yangdipergunakan untuk membeli tanah seluas 1.279 m2 yang terletakdi Jl. Panjang Kedoya D/H Tembus Route D 2 Kedoya KebunJeruk, Jakarta Barat.

Based on Credit Agreement stated in Deed No. 118 dated April 18,2011 of Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., a public notary inJakarta, obtained a term loan credit facility of Rp12,000,000 fromPT Bank Pan Indonesia Tbk. to purchase land with an area of1,279 m2 at Jl. Panjang Kedoya D/H Tembus Route D 2 KedoyaKebun Jeruk, West Jakarta.

Jangka waktu pinjaman 8 (delapan) tahun sejak 18 Mei 2011sampai dengan 18 April 2019, dengan cicilan tetap termasukbunga sebesar Rp188.501.108 per bulan. Pinjaman ini dikenakansuku bunga 11% per tahun yang dapat berubah setiap saat.

This loan has term of 8 (eight) years since May 18, 2011 untilApril 18, 2019, and monthly fixed payment, including interestamounting to Rp188,501,108 per month. This loan bears anannual interest rate of 11% and subject to change.

Pinjaman ini dijamin dengan: The loan collateraled by:- Sebidang tanah SHM No. 155/Kedoya Utara seluas 445 m2


- Sebidang tanah SHM No. 6348/Kedoya Utara seluas 834 m2




e Syarat-syarat dan Ketentuan Kredit e Terms and condition of credit

PT BRI (persero) Tbk PT BRI (persero) Tbk

- Syarat penandatanganan pejanjian kredit- Syarat khusus KMK Restrukturisasi- Syarat penarikan/pencairan kredit KMK W/A 1 dan KMK

W/A 2 (Baru)- Syarat penggunaan dana penerimaan pembayaran dari PLN- Syarat penerbitan bank garansi- Syarat khusus jaminan pembayaran oleh perusahaan asuransi- Syara-syarat umum kredit lainnya

- Terms of credit agreement signing- Special terms of restructured KMK- Terms of withdrawal/ disbursement of KMK W/A 1 and KMK

W/A 2- Terms of funds receiving use payment from PLN- Terms of bank guarantee issuance- Special terms of payment guarantee by insurance company- Other general terms of credit

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant): Things that should not be done (Negative Covenant):

- Melakukan tindakan merger, akuisi, penjualan asetperusahaan, go public.

- Mengingatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutangterhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaanperusahaan yang dibiayai BRI kepada pihak lain.

- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunanpengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan kompisisipermodalan.

- Melakukan penyertaan ke perusahaan lain.- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham

sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan

apapun.- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang

saham.- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham,

kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoranmodal disetor perusahaan.

- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuanganlainnya.

- Melakukan investasi, pembelian aset dan/atau penjualan assetperusahaan melebihi Rp2.000.000 dalam jangka waktu 1(satu)tahun.

- Jika kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalamaffirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan denganbaik adanya klaim dari pihak lainnya bahwa debitur harusmemberikan ganti rugi atau membayar kewajiban yangmenjadi beban langsung debitur sampai jumlah minimalsebesar Rp2.000.000.

- Perform merger action, acquisition, sale of company assets,go public.

- Reminding the Company as the insurer or guarantor of thedebt against other parties and/or pledging the wealth of thecompany financed by BRI to other parties.

- Make changes to the articles of association, change thecomposition of the management, and / or changes in shareownership, and capital composition.

- Conduct inclusion to other companies.- Pay off and/or pay the debt to shareholders before the debt in

BRI is repaid first.- Grant receivables to shareholders for any reason.

- Make interest payments on shareholder loans.

- Distribute dividends to shareholders, unless re-used asadditional paid-in capital.

- Receiving loans from other banks or other financialinstitutions.

- Make investments, purchase assets and/or sales of companyassets exceeding Rp2,000,000 within 1 (one) year.

- If the administrative obligations as set forth in affirmative andnegative covenants are not carried out properly, the existenceof claims from other parties that the debtor should providecompensation or pay the obligations that become the debtor'sdirect expenses up to a minimum amount of Rp2,000,000.

209










e. Syarat-syarat dan Ketentuan Kredit (lanjutan) e Terms and condition of credit (continued)

PT BRI (persero) Tbk PT BRI (persero) Tbk

Pada tanggal 1 November 2017, Perseroan telah menerimapersetujuan dari kreditur yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)Tbk sebagai berikut: (catatan 41)

On November 1, 2017, the Company has received approval fromcreditors namely PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk as follows:(note 41)

1. Menyetujui perubahan syarat negatif covenant yang adadalam perjanjian kredit

1. Accept the amendment of the negative covenant conditionscontained in the credit agreement

2. Menambah Affirmative Covenant atas perjanjian kredittersebut dengan mewajibkan Perseroan untuk melaporkankepada BRI selambat-lambatnya 30 hari setelah:

2. Adding the Affirmative Covenant to the credit agreement byrequiring the Company to report to BRI no later than 30days after:

- Melakukan perubahan anggaran dasar, mengubahsusunan pengurus, dan/atau perubahan kepemilikansaham pengendali, dan komposisi permodalan

- Melunasi dan atau membayar hutang kepadapemegang saham sebelum hutang kepada BRI dilunasiterlebih dahulu

- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegangsaham, kecuali dipergunakan kembali sebagaitambahan modal disetor Perseroan.

- change articles of association, rearranging committee,and / or change of ownership share of controlling, andcapital composition

- pay off and or pay a debt to shareholders prior debt tobri repaid first

- doing the amount of the dividend to the hold stock,except reused in addition paid-up capital thecompany.

3. Memberi ijin kepada Perseroan menggunakan sebagian danaIPO untuk membayar utang kepada pemegang sahamminoritas Perseroan yaitu Dian Ciptamas Agung.

3. Permit to The Company used half of investment IPO for paidthe loan to The Company’s minority shareholder that is DianCiptamas Agung.


Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant): Things that should not be done (Negative Covenant):

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar, susunan Direksi,Komisaris serta Pemegang Saham.

- Melakukan penyertaan atau investasi pada perusahaan lain.- Melakukan pembagian keuntungan/deviden.- Melakukan penggadaian saham kepada pihak lain.- Melakukan penjaminan atas Barang Jaminan kepada pihak

lain.- Melakukan pembubaran dan/atau penghentian usaha.

Melakukan penggabungan usaha/merger, akuisisi, konsolidasi,pemisahan dengan perusahaan lain.

- To amend the Articles of Association, the composition of theBoard of Directors, Commissioners and Shareholders.

- Conducting investments in other companies.- Conducting profit / dividend sharing.- Mortgaging shares to other parties.- Guarantee of Warranty Goods to other parties.

- Conducting dissolution and/or termination of business.Merging business/merger, acquisition, consolidation,separation with other companies.

Berdasarkan surat No.891/EXT/CB-BMI/XI/2017 tanggal 9November 2017, Perseroan telah mendapat persetujuan darikreditur yaitu PT Mayapada Internasional Tbk untuk rencanaPenawaran umum Saham Perdana (IPO) dengan syarat hasilPenawaran Umum Saham Perdana debitur harus melunasi utangpokok PT Truba Dewata Guna Prasada di Bank Mayapada(catatan 41).

Based on letter No.891/EXT/CB-BMI/XI/2017 dated November 9,2017, the Company has obtained approval from creditors, PTMayapada International Tbk for the plan of Initial Public Offering(IPO) with the condition the result of Initial Public Offering mustsettle principal loans of PT Truba Dewata Guna Prasada at BankMayapada (note 41).

14. UTANG SEWA PEMBIAYAAN 14. LEASE LIABILITIES

Akun ini merupakan utang sewa pembiayaan Perusahaan pada tanggal30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 masing-masingsebesar Rp0, Rp0, Rp93.106 dan Rp93.106.

This account represents the Company lease liabilities on June 30, 2017,December 31, 2016, 2015, and 2014 amounting to Rp0, Rp0, Rp93,106and Rp93,106.,respectively.

Utang sewa pembiayaan berjangka waktu 3 tahun dengan suku bungatetap antara 4.17% sampai dengan 9.13% per tahun dan dibayar padajumlah tetap setiap bulan.

These leases have a term of three (3) years, with fixed interest rates of4,17% to 9,13% per annum and being piad at a fixed amount on amonthly basis.

210









15. UTANG USAHA 15. TRADE PAYABLES

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut: The following are the details of trade payable:


Pihak ketiga Third partiesPT Borneo Indobara 278,503,221 263,220,609 146,518,522 - PT Borneo IndobaraCV Samijaya 27,078,848 27,065,883 27,091,703 27,091,703 CV SamijayaPT Pelayaran Rusianto Bersaudara 15,334,708 - - - PT Pelayaran Rusianto BersaudaraPT Pelayaran Kartika Samudera Adijaya 6,531,166 37,518,999 - - PT Pelayaran Kartika Samudera AdijayaPT Trans Power Marine Tbk 5,821,606 15,650,233 - - PT Trans Power Marine TbkPT Trans Jaya Perkasa 4,771,441 4,771,441 5,450,096 5,450,096 PT Trans Jaya PerkasaPT Daya Guna Laksana 4,333,376 4,333,376 4,333,376 4,333,376 PT Daya Guna LaksanaPT Pancaran Samudera Transport 1,217,859 10,806,908 - - PT Pancaran Samudera TransportPT Multi Guna Laksana 630,000 630,000 929,424 479,464 PT Multi Guna LaksanaPT Permata Bahari Shipping - 5,436,821 - - PT Permata Bahari ShippingPT Pulau Seroja Jaya - 1,767,901 - - PT Pulau Seroja JayaPT Sinarmas LDA Maritime - 509,143 - - PT Sinarmas LDA MaritimePT Kalimantan Prima Persada - - 7,491,803 7,491,803 PT Kalimantan Prima PersadaPT Cintapuri Pratama Resources - - 5,808,429 4,683,427 PT Cintapuri Pratama ResourcesPT Roundhill Capital Indonesia - - - 11,723,157 PT Roundhill Capital IndonesiaLain-lain (dibawah Rp 500.000) 1,556,930 901,070 3,941,201 789,306 Others (less Rp 500,000)

345,779,155 372,612,384 201,564,554 62,042,332Pihak berelasi Related parties

PT Trans Lintas Segara 45,759,756 68,086,817 64,776,070 42,847,201 PT Trans Lintas SegaraPT Exploitasi Energi Indonesia Tbk - - - 4,654,021 PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk

45,759,756 68,086,817 64,776,070 47,501,222391,538,911 440,699,201 266,340,624 109,543,554

Analisa umur utang usaha dihitung dari tanggal faktur adalah sebagaiberikut:

The aging analysis of trade payable from the date of invoice is asfollows:


Jatuh tempo 1-30 hari 66,952,804 39,215,497 45,561,319 13,653,317 Overdue 1-30 daysJatuh tempo 31-60 hari 83,541,585 93,520,912 79,376,054 42,082 Overdue 31-60 daysJatuh tempo 61-90 hari 13,261,492 95,025,946 20,101,327 2,519,394 Overdue 61-90 daysJatuh tempo ≥ 91 hari 227,783,030 212,936,846 121,301,924 93,328,761 Overdue ≥ 91 days

391,538,911 440,699,201 266,340,624 109,543,554

16. UANG MUKA PELANGGAN 16. ADVANCED FROM CUSTOMERS

Merupakan uang muka penjualan batu bara dan jasa loading dari pihakketiga dengan perincian nama pelanggan sebagai berikut:

These represent down payments for coal sales and loading from thirdparties service with details as follows:


PT Barito Inti Perdana 258,389 258,389 258,389 500,000 PT Barito Inti PerdanaCV Dwi Karya Jaya - - 1,485,449 1,485,449 CV Dwi Karya JayaPT Cahaya Marhan Naya - - - 437,902 PT Cahaya Marhan NayaLainnya (dibawah Rp 500.000) 404,912 404,912 1,948,070 2,086,063 Others (lessRp 500,000)

663,301 663,301 3,691,908 4,509,414

17. UTANG NON-USAHA – PIHAK BERELASI 17. NON-TRADE PAYABLES – RELATED PARTIES

Grup menyajikan utang non-usaha - pihak berelasi pada tanggal 30 Juni2017, 31 Desember 2016, 2015,dan 2014 dengan nilai wajar, yangrinciannya sebagai berikut:

Group presents non-trade payables – related parties as of June 30, 2017,December 31, 2016, 2015 and 2014 with fair value, with details are asfollows:


Nilai perolehan Acquisition valueSaldo awal 14,267,086 14,140,000 14,404,833 - Beginning balancePenambahan (pengurangan) (2,253) 124,833 - 14,404,833 Increase (decrease)Saldo akhir 14,264,833 14,264,833 14,404,833 14,404,833 Ending balanceProvisi atas perolehan liabilitas (1,500,011) (1,974,998) (2,855,419) (3,671,381) Provision for acquisition of financial

keuangan diamortisasi liabilities amortizedNilai wajar 12,764,822 12,289,835 11,549,414 10,733,452 Fair value

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 6 Januari 2010 danAdendum Surat Pengakuan Utang tanggal 4 Oktober 2012, Perusahaanmemperoleh pinjaman tanpa bunga dari Tn. Andri Cahyadi yang akanjatuh tempo dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari2010.

Based on Letter of Acknowlegment of Debt dated January 6, 2010, andAddendum Letter of Acknowledgment of Debt dated October 4, 2012, theCompany obtained a non-interest bearing loan from Mr. Andri Cahyadiwhich will be due in 10 (ten) years since January 1, 2010.

211









17. UTANG NON-USAHA – PIHAK BERELASI (lanjutan) 17. NON-TRADE PAYABLES – RELATED PARTIES (continued)

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 19 November 2014,Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga dari Tn. Andri Cahyadiyang akan jatuh tempo dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 19November 2014.

Based on Letter of Acknowlegment of Debt dated November 19, 2014,the Company obtained a non-interest bearing loan from Mr. AndriCahyadi which will be due in 4 (four) years since November 19, 2014.

\

Dengan diterbitkannya Surat Pengakuan Utang tanggal 19 November2014, maka Surat Pengakuan Utang tanggal 6 Januari 2010 danaddendum Surat Pengakuan Utang tanggal 4 Oktober 2012 danaddendum II SPH tanggal 29 November 2012 sepakat untuk dinyatakanberakhir.

With the issuance of Letter of Acknowlegment of Debt November 19,2014, the Letter of Acknowledgement of Debt dated January 6, 2010 andaddendum Letter of Acknowledgement of Debt dated October 4, 2012and addendum II SPH dated November 29, 2012 agreed to otherwiseexpire.

Berdasarkan Surat Pengakuan Utang tanggal 31 Desember 2014, PTTruba Dewata Guna Prasada (Entitas anak) memperoleh tambahanpinjaman tanpa bunga dari Tn. Andri Cahyadi sebesar Rp14.000.000yang akan jatuh tempo dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal 31Desember 2014.

Based on Letter of Acknowlegment of Debt December 31, 2014, PTTruba Dewata Prasada (Subsidiaries) obtained additional non-interestloan from Mr. Andri Cahyadi amounting to Rp14,000,000 which will bedue in 4 (four) years from the dated December 31, 2014.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, nilaiwajar (present value) utang non-usaha – pihak berelasi masing-masingsebesar Rp12.764.822, Rp12.289.835, Rp11.549.414 dan Rp10.733.452.

On June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the fair value(present value) of non-trade related parties payable amounting toRp12,764,822, Rp12,289,835, Rp11,549,414 and Rp10,733,452.,respectively.

Dana yang diperoleh Perusahaan dari Tn. Andri Cahyadi digunakanuntuk pembayaran bunga atas utang Bank Mayapada pada entitas anakPT Truba Guna Dewata Prasada (TDGP).

Funds that obtained by the Company from Mr. Andri Cahyadi are usedto interest payment on loan of Mayapada Bank to subsidiaries PT TrubaDewata Guna Prasada (TDGP).

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 18. ACCRUED EXPENSE



Bunga pinjaman bank 20,220,464 8,501,623 1,780,465 2,399,269 Interest nak loanBunga leasing dan pinjaman 14,324,222 1,104,222 - - Leasing and loan interestBiaya profesional 3,837,250 - - - Profesional feeBiaya provisi 625,000 625,000 - - Provision interestJamsostek 42,436 113,295 83,691 395,715 JamsostekAsuransi - - 21,627 21,627 AsuranceUtang gaji - - - 1,720,093

39,049,372 10,344,140 1,885,783 4,536,704

Pada tanggal 30 Juni 2017, akun ini merupakan biaya yang masih harusdibayar oleh Group kepada:

As of June 30, 2017 , this account is the cost which has yet to be paid bygroup to:

- PT Bank Mayapada International Tbk atas biaya bunga utang banksebesar Rp20.220.464

- PT Sinarmas Multifinance atas biaya bunga sebesar Rp11.820.000dan biaya provisi sebesar Rp625.000

- PT Dian Cipta Mas Agung atas biaya bunga pinjaman sebesarRp2.504.222

- PT Bank Mayapada International Tbk over interest cost of bankloan amounting to Rp20,220,464

- PT Sinarmas Multifinance over interest cost rate amounting toRp11,820,000 and the provision cost amounting to Rp625,000provision

- PT Dian Cipta Mas Agung over loan interest cost amounting toRp2,504,222

19. UTANG LAIN-LAIN 19. OTHERS PAYABLE


a. Utang lain-lain jangka pendek a. Short-term other payables


Pihak ketiga Third partiesUtang karyawan 30,685 29,185 31,393 - Employment liabilitiesLain-lain - 2,748 - - Others

30,685 31,933 31,393 -

Pihak berelasi Related partiesPT Korporindo Guna Bara 15,000,000 - - - PT Korporindo Guna BaraPT Exploitasi Energi Indonesia Tbk - - 137,131,332 - PT Exploitasi Energi Indonesia TbkPT Abe Jaya Perkasa - - 35,000 35,000 PT Abe Jaya Perkasa

15,000,000 - 137,166,332 35,000

Utang karyawan tersebut tidak dikenakan bunga. Sesuai denganPSAK 55 diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan danPiutang, lihat catatan 2h.

The employees' liabilities are not subject to interest. Inaccordance with SFAS 55 classified as loans and receivables, seenote 2h.

Pengunaan dana hasil pinjaman dari pihak berelasi digunakan olehEntitas Anak Perseroan untuk pembayaran utang dengan tingkatbunga 0%, jangka waktu 1 tahun, dengan tidak ada jaminan dantidak ada syarat dan pembatasan.

The use of loan proceeds from related parties is used by theCompany's Subsidiaries to repay debt at 0% interest rate, a periodof 1 year, with no collateral and no terms and restrictions.

212









19. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 19. OTHERS PAYABLE (continued)

b. Utang lain-lain jangka panjang b. Long-term other payables


Pengembangan proyek Project developmentInfrastruktur - 68,405 168,405 51,241,553 InfrastructureOperasional 3,456,402 63,268,529 63,268,529 63,831,029 OperationsLain-lain - 456,531 2,110,174 4,157,253 Others

3,456,402 63,793,465 65,547,108 119,229,835

20. LIABILITAS KEUANGAN LAINNYA 20. OTHERS FINANCIAL LIABILITIES



Pihak ketiga Third partiesPT Sinar Mas Multifinance 120,000,000 120,000,000 - - PT Sinar Mas MultifinancePihak berelasi Related partiesPT Dian Ciptamas Agung 29,500,000 29,500,000 - - PT Dian Ciptamas Agung

149,500,000 149,500,000 - -

Berdasarkan Surat Permohonan Fasilitas anjak piutang antara PTSinarmas Multifinance dengan PT Dwi Guna Laksana Tbk (Entitasinduk) No. 1158/SMMF-OPR/XII/2016, PT Sinarmas Multifinancememberikan anjak piutang untuk tujuan penggunaan modal kerja dengannilai plafond sebesar Rp125.000.000. Jangka waktu fasilitas tersebutselama 1 tahun sejak 15 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember2017 dengan tingkat diskonto 18% efektif per tahun.

Based application for factoring facilities between PT SinarmasMultifinance with PT Dwi Guna Laksana Tbk (Parent entity) No.1158/SMMF-OPR/XII/2016, PT Sinarmas Multifinance providefactoring for working capital purposes with plafond of Rp125,000,000.The term of the facility for one year from December 15, 2016 untilDecember 15, 2017 with the effective discount rate of 18% per year.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara PT Dian CiptaMas Agung dengan PT Dwi Guna Laksana Tbk, PT Dian Cipta MasAgung memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan denganplafond pinjaman sebesar Rp50.000.000. Jangka waktu fasilitaspinjaman ditetapkan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15Desember 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun.

Based on agreement and loan borrowing money between PT Dian CiptaMas supreme with PT Dwi Guna Laksana Tbk, PT Dian Cipta Massupreme give facility loans to Companies with loans plafond amountingto Rp50,000,000. A period of time set loan facility for 12 months as ofthe date of December 15, 2016 with interest rates by 16% per year.

21. PERPAJAKAN 21. TAXES

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid tax


PPN Masukan 121,423 1,400 - - VAT InPPh 22 14,238,769 10,296,470 - - Income tax art, 22PPh 23 23,955 10,966 - - Income tax art, 23

14,384,147 10,308,836 - -

b. Utang pajak a. Payable tax


PPh 15 45,626 125,162 - - Income tax art, 15PPh 21 253,629 99,939 - - Income tax art, 21PPh 23 359 4,355 - - Income tax art, 23PPh 4 (2) 9,534 7,511 - - Income tax art, 4 (2)PPN keluaran 83,819 54,831 - - VAT-out

392,967 291,798 - -

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitunganpajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment)(catatan 21c).

The amount of tax payable is determined based on the taxcalculation performed by the taxpayer (self-assessment) (note21c).

213









21. PERPAJAKAN (lanjutan) 21. TAXES (continued)

c. Pajak penghasilan badan c. Corporate income tax

Beban pajak penghasilan Grup adalah sebagai berikut: The income tax expenses of the Group are as follows:


Pajak tangguhan Deferred taxEntitas induk (8,797,569) 25,941,075 14,140,281 3,922,560 ParentEntitas anak 740,289 1,111,022 581,111 (871,684) Subsidiaries

(8,057,280) 27,052,097 14,721,392 3,050,876

Pajak kini Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalahsebagai berikut:

A reconciliation between income before tax per statements ofprofit of loss and other comprehensive income and taxable incomeis as follows:

30 Juni/ June 30, 31 Desember/ December 31,2017 2016 2016 2015 2014

Laba (rugi) bersih sebelum bebanpajak menurut laporan

4,005,166 (73,006,526) (173,030,588) (199,972,929) (113,584,824) Net income (loss) before taxexpense per consolidated

laba rugi dan penghasilan statements of profit or losskomprehensif lain and other comprehensive

Laba (rugi) bersih entitas anak (887,636) (341,281) (1,154,199) (619,029) 854,493 Net income (loss) of subsidiariessebelum beban pajak dan jurnaleliminasi

before tax expense andelimination journal entries

Laba (rugi) Perusahaan sebelum 4,892,802 (72,665,245) (171,876,389) (199,353,900) (114,439,317) Net income (loss) before tax expense

beban pajak yang dapatdidistribusikan

attributable to the company

Beda temporer Timing differenceBeban imbalan kerja 2,692,985 421,544 826,846 (212,361) 885,393 Employee benefits expenseDampak pendiskontoan utang (649,749) - - - - Discount on amount non- trade

non usahapihak berelasi related parties payableCadangan kerugian penurunan

nilai piutang5,263,620 11,175,515 22,351,031 27,871,831 1,379,465 Allowance for doubtful trade

account receivableCadangan persediaan usang dan 7,928,446 4,061,257 (33,672,981) 28,901,651 13,425,383 Provision for obsolance and

kerugian penurunan nilai decline in value of inventoriesAmortisasi sewa pembiayaan - - 1,671,904 - - Leased assetsJumlah beda temporer 15,235,302 15,658,316 (8,823,200) 56,561,121 15,690,241 Total timing difference

Beda tetap Permanent differenceRugi anak perusahaan 23,486,700 21,374,052 41,622,466 36,270,115 18,029,007 Loss subsidiariesPengembangan bisnis 7,059,800 8,174,436 13,090,936 13,123,942 3,642,659 Business developmentKesejahteraan karyawan 228,831 429,453 748,411 1,359,565 - Employees benefitBeban bunga pinjaman - - - 61,743,536 - Interest loan expenseBeban pajak 180,609 1,582,502 5,416,948 5,187,461 1,332,702 Tax expenseJamuan dan sumbangan 24,926 101,317 276,495 187,641 587,754 Entertainment and donationPendapatan yang dikenakan pajak

final(683,395) (889,640) (1,806,881) (1,640,065) (26,384,849) Income already subjected to final

TaxBeban lain-lain - - 8,763,713 9,912,527 1,461,436 Other expenseJumlah beda tetap 30,297,471 30,772,120 68,112,088 126,144,722 (1,331,291) Total permanent differenceTaksiran laba (rugi) fiskal 50,425,575 (26,234,809) (112,587,501) (16,648,057) (100,080,367) Estimated taxable income ( loss)

Dikurangi akumulasi rugi fiskal Less accumulated fiscal lossesyang tidak dapat diperhitungkansetelah pengampunan pajak

- - - 16,648,057 100,080,367 that can not be calcualtedafter tax amnesty

Ditambah akumulasi rugi fiskaltahun sebelumnya

(112,587,501) - - - - Add accumulated fiscal losseslast year

Akumulasi rugi fiskal (62,161,926) (26,234,809) (112,587,501) - - Accumulation of fiscal losses

Hasil rekonsiliasi untuk taksiran laba (rugi) tersebut menjadi dasardalam pengisian SPT Tahunan PPh badan.

The reconciliation to the estimated income (loss) is the basic forfilling the Annual corporate income tax.

Pajak tangguhan Deferred tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perusahaan adalahsebagai berikut:

The details of the Company’s deferred tax assets (liabilities) areas follows:

214










c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) c. Corporate income tax (continued)


Dikreditkan (dibebankan)/Credited (change) to

31 Desember/December 31,

2016Laba rugi/

Profit or loss

Penghasilankomprehensif

lain/Othercomprehensive

income30 Juni/ June 30,

2017Cadangan kerugian penurunan 12,900,582 1,315,905 - 14,216,487 Allowance for impairment loss

nilai piutang of trade receivableCadangan persediaan usang dan 2,163,514 1,982,111 - 4,145,625 Allowance for inventory obsolence

kerugian penurunan nilai and impairment lossesImbalan pasca kerja 851,514 673,246 152,895 1,677,655 Employee benefit liabilitiesCadangan biaya reklamasi 111,523 - - 111,523 Reclamation cost reserveAmortisasi aset (liabilitas) 162,437 (162,437) - - Amortization of financial

keuangan assets (liabilities)Rugi fiskal 28,146,875 (12,606,394) - 15,540,481 Fiscal lossJumlah – bersih 44,336,445 (8,797,569) 152,895 35,691,771 Total – net

Pajak tangguhan entitas anak Deferred tax-subsidiariesAset pajak tangguhan 926,948 740,289 27,166 1,694,403 Deferred tax assets

926,948 740,289 27,166 1,694,40345,263,393 (8,057,280) 180,061 37,386,174

Dikreditkan (dibebankan)/Credited (change) to


2015Laba rugi/

Profit or loss



income


2016Cadangan kerugian penurunan 7,312,824 5,587,758 - 12,900,582 Allowance for impairment loss

nilai piutang of trade receivableCadangan persediaan usang dan 10,581,759 (8,418,245) - 2,163,514 Allowance for inventory obsolence

kerugian penurunan nilai and impairment lossesImbalan pasca kerja 679,945 206,711 (35,142) 851,514 Employee benefit liabilitiesCadangan biaya reklamasi 111,523 - - 111,523 Reclamation cost reserveAset sewa pembiayaan (417,976) 417,976 - - Leased assetsAmortisasi aset (liabilitas) 162,437 - - 162,437 Amortization of financial

keuangan - assets (liabilities)Rugi fiskal - 28,146,875 - 28,146,875 Fiscal lossJumlah – bersih 18,430,512 25,941,075 (35,142) 44,336,445 Total – net

Pajak tangguhan entitas anak Deferred tax-subsidiariesAset pajak tangguhan 2,332 916,814 7,802 926,948 Deferred tax assetsLiabilitas pajak tangguhan (194,208) 194,208 - - Deferred tax liabilities

(191,876) 1,111,022 7,802 926,94818,238,636 27,052,097 (27,340) 45,263,393

215










c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) c. Corporate income tax (continued)


Dikreditkan (dibebankan)Credited (change) to


2014Laba rugi/

Profit or loss



income


2015Cadangan kerugian penurunan 344,866 6,967,958 - 7,312,824 Allowance for impairment loss

nilai piutang of trade receivableCadangan persediaan usang dan 3,356,346 7,225,413 - 10,581,759 Allowance for inventory obsolence

kerugian penurunan nilai and impairment lossesImbalan pasca kerja 683,753 (53,090) 49,282 679,945 Employee benefit liabilitiesCadangan biaya reklamasi 111,523 - - 111,523 Reclamation cost reserveAset sewa pembiayaan (417,976) - - (417,976) Leased assetsAmortisasi aset (liabilitas) 162,437 - - 162,437 Amortization of financial

keuangan assets (liabilities)Jumlah – bersih 4,240,949 14,140,281 49,282 18,430,512 Total – net

Pajak tangguhan entitas anak Deferred tax-subsidiariesAset pajak tangguhan - (32,589) 34,921 2,332 Deferred tax assetsLiabilitas pajak tangguhan (807,203) 613,700 (705) (194,208) Deferred tax liabilities

(807,203) 581,111 34,216 (191,876)3,433,746 14,721,392 83,498 18,238,636

Dikreditkan (dibebankan)Credited (change) to


2013Laba rugi/

Profit or loss



income


2014Cadangan kerugian penurunan - 344,866 - 344,866 Allowance for impairment loss

nilai piutang of trade receivableCadangan persediaan usang dan - 3,356,346 - 3,356,346 Allowance for inventory obsolence

kerugian penurunan nilai and impairment lossesImbalan pasca kerja 668,563 221,348 (206,158) 683,753 Employee benefit liabilitiesCadangan biaya reklamasi 111,523 - - 111,523 Reclamation cost reserveAset sewa pembiayaan (417,976) - - (417,976) Leased assetsAmortisasi aset (liabilitas) 162,437 - - 162,437 Amortization of financial

keuangan assets (liabilities)Jumlah – bersih 524,547 3,922,560 (206,158) 4,240,949 Total – net

Pajak tangguhan entitas anak Deferred tax-subsidiariesAset pajak tangguhan 186,468 (186,468) - - Deferred tax assetsLiabilitas pajak tangguhan (4,204) (685,216) (117,783) (807,203) Deferred tax liabilities

182,264 (871,684) (117,783) (807,203)706,811 3,050,876 (323,941) 3,433,746


Laba (rugi) sebelum pajak menurutlaporan laba rugi

4,892,802 (72,665,245) (171,876,389) (199,353,900) (114,439,317) Income (loss) before tax expenseaccording to statement of profit

or loss

Tarif yang berlaku 25% 25% 25% 25% 25% Effective tax rateBeban pajak berdasarkan tarif

pajak yang berlaku1,223,201 (18,166,311) (42,969,097) (49,838,475) (28,609,829) Income tax expenses based on

prevailing tax rates

Pengaruh pajak: Tax effect of:Perbedaan Tetap 7,574,368 7,693,030 17,028,022 31,536,180 (332,823) Permanent differences

Beban (manfaat) pajakpenghasilan

8,797,569 (10,473,281) (25,941,075) (18,302,295) (28,942,652) Income tax benefit (expenses)

Dikurangi beban pajak tangguhanyang tidak dapat diperhitungkansetelah pengampunan pajak

- - - 4,162,014 25,020,092 Less expenses deffered taxcan not be calculated after tax

amnesty

Beban pajak penghasilan 8,797,569 (10,473,281) (25,941,075) (14,140,281) (3,922,560) Income tax expenses

Manajemen berpendapat bahwa Grup dapat menghasilkan labakena pajak yang memadai sehingga aset pajak tangguhan dapatterpulihkan seluruhnya.

Management believes that the Group will be able to generatefuture taxable income against which these deferred tax assets canbe utilized.

216










d. Program pengampunan pajak d. Tax amnesty program

Pada tahun 2016, Perusahaan dan entitas anak telah mengikutiprogram pengampunan pajak dengan mengakui aset tambahan dantelah memperoleh surat keterangan No. KET-1927/PP/WPJ.29/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (catatan 7, 10, 27).

In 2016, the Company and subsidiaries has been following the taxamnesty program by recognizing additional assets and hasobtained certificate No. KET-1927/PP/WPJ.29/2016 datedOctober 7, 2016 (note 7, 10, 27).

22. IMBALAN PASCA KERJA 22. POST EMPLOYMENT BENEFITS

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan peraturan yangberlaku, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibentuk atas liabilitas imbalanpasca kerja jangka panjang tersebut.

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No.13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding has been formed on thelong-term post employement benefits liabilities.

Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang dilakukan olehAktuaris Independen pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016,2015, dan 2014, masing masing dilakukan oleh PT Quattro AsiaConsulting, dengan laporan tanggal 25 Agustus 2017, 3 Maret 2017, 3Maret 2016 dan 15 April 2015.

The calculation of long-term post-employment benefit liabilitiesconducted by the Independent Actuary on June 30, 2017, December 31,2016, 2015, and 2014, respectively performed by PT Quattro AsiaConsulting, the report dated August 25, 2017, March 3, 2017, March 3,2016 and April 15, 2015.

Perusahaan mempunyai 69, 42, 85 dan 151 karyawan tetap dan Entitasanak mempunyai 17, 20, 21 dan 27 karyawan tetap yang berhak atasliabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang masing-masing padatanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

The Company has 69, 42, 85 and 151 permanent employees and theSubsidiaries have 17, 20, 21 and 27 permanent employees entitled to thelong-term post-employment benefit liabilities as of June 30, 2017,December 31, 2016, 2015 and 2014.

Asumsi-asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitunganimbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in the valuation of the long-termemployee benefits are as follows:


Tingkat diskonto 7.56% 8.29% 9.12% 8.47% Annual discount rateTingkat kenaikan gaji 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% Annual salary increase rateTabel mortalita TMI III 2011 TMI III 2011 TMI III 2011 TMI III 2011 Mortality tableUsia pensiun normal 55 tahun/ years 55 tahun/ years 55 tahun/ years 55 tahun/ years Normal retirement age

Rincian liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisikeuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The detail of defined post-employment benefit liabilities in consolidatedstatement of financial position are as follows:


Nilai kini kewajiban imbalan pasti 7,278,837 3,937,562 3,139,017 3,168,766 Present value of long-term employee

Berikut adalah rincian beban imbalan kerja jangka panjang dalamlaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yaitu:

The detail of long-term employee benefits expense in consolidatedstatement of profit or loss and other comprehensive income are asfollows:


Laba rugi Profit lossBeban jasa kini 320,767 (322,907) 645,814 935,302 1,387,150 Current servise costBeban bunga 162,968 (142,915) 285,831 213,438 313,471 Interest costKewajiban kini peserta pindahan 2,527,518 - - - -Dampak curtailment - - - - (700,304) Curtailment effect

3,011,253 (465,822) 931,645 1,148,740 1,000,317

Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 30 Juni 2017,31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of present value of defined benefit liabilities as of June30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:


Nilai kini liabilitas awal tahun 3,937,562 3,139,017 3,168,766 3,464,213 Actual present value of liability atbeginning of year

Beban jasa kini 320,767 645,814 935,302 1,387,150 Current service costBeban bunga 162,969 285,831 213,438 313,471 Interest costKewajiban kini peserta pindahan 2,527,518 - - -Dampak curtailment - - - (700,304) Curtailment effectPembayaran manfaat (390,223) (23,743) (1,512,479) - Payment

6,558,593 4,046,919 2,805,027 4,464,530(Keuntungan) kerugian aktuaria 720,244 (109,357) 333,990 (1,295,764) (Gain) loss actuariaNilai kini liabilitas imbalan pasti 7,278,837 3,937,562 3,139,017 3,168,766 Ending balance of present value of

akhir periode defined benefit liabilities

217









22. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) 22. POST EMPLOYMENT BENEFITS (continued)

Rekonsiliasi nilai keuntungan (kerugian) aktuaria pada tanggal 30 Juni2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of actuary gain (loss) as of June 30, 2017, December31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

30 Juni/ June 30, 31 Desember/ December 31,

2017 2016 2015 2014Saldo awal 1,200,218 1,118,142 1,368,552 397,118 Beginning balanceKeuntungan (kerugian) aktuaria (540,072) 82,076 (250,410) 971,434 Actuaria gain (loss)

setelah pajak – entitas induk net off taxes – parentSaldo akhir 660,146 1,200,218 1,118,142 1,368,552 Ending balance

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan padatanggal 30 Juni 2017 sebagai berikut:

Quantitative sensitivity analysis for significant assumptions on the dateof June 30, 2017 are as follows:

Tingkat diskonto/ Discount rate1% Kenaikan/

Increase1% Penurunan/

DecreaseTingkat sensitivitas 8.56% 6.56% Sensitivity rateDampak kewajiban manfaat pasti 6,231,310 7,249,252 The impact of defined benefit obligations

23. CADANGAN BIAYA REKLAMASI 23. RESERVE OF RECLAMATION COST

Sesuai dengan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) No. 18/2008 yang menetapkan bahwa Perusahaan disyaratkanuntuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupantambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, asuransi,atau accounting reserve yang jangka waktunya sesuai dengan jadwalreklamasi.

In accordance with the regulations of the Minister of Energy andMineral Resources (ESDM) No. 18/2008 which stipulates that theCompany is required to provide assurance for mine reclamation andmine closure can be a time deposit, bank guarantee, insurance, or theaccounting reserve which duration according to the reclamationschedule.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Gruptelah menghitung jaminan reklamasi berupa accounting reserve masing-masing sebesar Rp1.828.787.

On June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group hascalculated reserve reclamation guarantees in the form of accountingamounted to Rp1,828,787.

24. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAKBERELASI

24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITHRELATED PARTIES

Dalam kegiatan normal usahanya, Perusahaan memiliki transaksi denganpihak-pihak berelasi.

In the normal course of business, the Company has transactions withrelated parties.

Sifat hubungan pihak-pihak berelasi Nature of related parties relationship

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan transaksinya adalahsebagai berikut:

The nature of relationship with related parties and transactions areas follows:

Pihak-pihak berelasi/Related parties

Sifat hubungan/Nature of relationship

Transaksi/Transactions

PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk Pemegang saham akhir/ Ultimate stakeholder Piutang usaha (catatan 5), Piutang lain-lain (catatan 6), Utanglain-lain (catatan 19)/ Trade receivables (note 5), Otherreceivable (note 6), Other payable (note 19)

Kusno Hardjianto Pemegang saham akhir/ Ultimate stakeholder Piutang lain-lain (catatan 6)/ Other receivable (note 6)PT Korporindo Guna Bara Entitas Sepengendali/Entity under common control Piutang lain-lain (catatan 6), Utang lain-lain (catatan 19)/ Other

receivable (note 6), Other payable (note 19)PT Abe Jaya Perkasa Entitas Sepengendali/Entity under common control Utang lain-lain (catatan 19)/ Other payable (note 19)PT Trans Lintas Segara Entitas Sepengendali/Entity under common control Utang usaha (catatan 15) / Trade payables (note 15)PT Sekti Rahayu Indah Entitas Sepengendali/Entity under common control Biaya dibayar dimuka dan uang muka (catatan 8)/ Prepaid

expenses and advance payments(note 8)PT Saibatama Internasional Mandiri Afiliasi/ Affiliate Piutang lain-lain (catatan 6)/ Other receivable (note 6)PT Dian Ciptamas Agung Afiliasi/ Affiliate Liabilitas keuangan lainnya (catatan 20) / Other financial liabilities

(note 20)Andri Cahyadi Komisaris/ Commissioner Piutang lain-lain (catatan 6) / Other receivable (note 6), Utang

non-usaha – pihak berelasi (catatan 17)/ Non-trade payable –related parties (note 17)

Henri Setiadi Manajemen kunci/ Key management Piutang lain-lain (catatan 6) / Other receivable (note 6)

218









24. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAKBERELASI (lanjutan)

24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITHRELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi Transactions with related parties

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasiadalah sebagai berikut:

Significant transaction and balances with related parties are as follows:


Jumlah/Amount

Persentaseterhadap

jumlah asetatau

liabilitas/Percentage tototal assets or

liabilities(%)

Jumlah/Amount

Persentaseterhadap

jumlah asetatau


liabilities(%)

Jumlah/Amount

Persentaseterhadap

jumlah asetatau


liabilities(%)

Jumlah/Amount

Persentaseterhadap

jumlah asetatau


liabilities(%)

Aset ` AssetsPiutang usaha - - - - 28,102,628 1.54% 32,756,648 1.81%Piutang lain-lain 52,071,536 3.08% 127,316,211 7.12% 149,095,399 8.19% 227,227,364 12.55% Other receivablesUang muka 2,150,000 0.13% 2,150,000 0.12% 2,150,000 0.12% 2,150,000 0.12% Advanced payment

54,221,536 3.21% 129,466,211 7.24% 179,348,027 9.85% 262,134,012 14.48%

Liabilitas LiabilitiesUtang usaha 45,759,756 3.52% 68,086,817 4.88% 64,776,070 5.06% 47,501,222 4.36% Trade payablesUtang lain-lain 15,000,000 1.15% - - 137,166,332 10.71% - - Other payablesUtang non-usaha 12,764,822 0.98% 12,289,835 0.88% 11,549,414 0.90% 10,733,452 0.99% Non-trade payablesLiabilitas

keuangan lainnya29,500,000 2.27% 29,500,000 2.12% - - - - Other financial

liabtilites

103,024,578 7.92% 109,876,652 7.88% 213,491,816 16.67% 58,234,674 5.35%

25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN 25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrument keuangan dapatdipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untukmelakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibatkesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Fair value is defined as the amount at which the financial instrumentscould be exchanged in a current transaction between knowledge able,willing parties in an arm’s length transaction, other than in a forcedsale or liquidation.

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas instrumenkeuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yaitu:

The table below sets out the carrying values and fair values ofinstrument financial in consolidated statements of financial position asof June 30, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:


Estimasi Estimasi Estimasi EstimasiNilai

Tercatat /Nilai

wajar/Nilai

Tercatat /Nilai

wajar/Nilai

Tercatat /Nilai

wajar/Nilai

Tercatat /Nilai

wajar/Carrying Estimated Carrying Estimated Carrying Estimated Carrying EstimatedValues Fair value Values Fair value Values Fair value Values Fair value

Aset keuangan lancar Current financial assetsKas dan setara kas 23,640,970 23,640,970 34,183,017 34,183,017 30,949,363 30,949,363 926,808 926,808 Cash and bankPiutang usaha - bersih Trade receivable - net

- Pihak ketiga 383,617,831 383,617,831 401,612,408 401,612,408 277,741,341 277,741,341 263,533,466 263,533,466 - Third parties- Pihak berelasi - - - - 28,102,628 28,102,628 32,756,648 32,756,648 - Related parties

Piutang lain-lain Other receivables- Pihak ketiga 51,816,093 51,816,093 52,193,956 52,193,956 56,663,100 56,663,100 56,035,567 56,035,567 - Third parties- Pihak berelasi 52,071,536 52,071,536 127,316,211 127,316,211 149,095,399 149,095,399 227,227,364 227,227,364 - Related parties

511,146,430 511,146,430 615,305,592 615,305,592 542,551,831 542,551,831 580,479,853 580,479,853

Aset keuangan tidakLancar

Non-current financialassets

Aset lain-lain 27,752,609 27,752,609 20,000,000 20,000,000 20,560,190 20,560,190 20,560,190 20,560,190 Other assets27,752,609 27,752,609 20,000,000 20,000,000 20,560,190 20,560,190 20,560,190 20,560,190

538,899,039 538,899,039 635,305,592 635,305,592 563,112,021 563,112,021 601,040,043 601,040,043

219









25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) 25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT (continued)


Estimasi Estimasi Estimasi EstimasiNilai

Tercatat /Nilai

wajar/Nilai

Tercatat /Nilai

wajar/Nilai

Tercatat /Nilai

wajar/Nilai

Tercatat /Nilai

wajar/Carrying Estimated Carrying Estimated Carrying Estimated Carrying EstimatedValues Fair value Values Fair value Values Fair value Values Fair value

Liabilitas keuanganjangka pendek

Current financialLiabilities

Utang bank jangkapendek

680,129,960 680,129,960 710,827,850 710,827,850 789,692,913 789,692,913 805,764,000 805,764,000 Short-term bankLoans

Utang usaha Trade payables- Pihak ketiga 345,779,155 345,779,155 372,612,384 372,612,384 201,564,554 201,564,554 62,042,332 62,042,332 - Third parties- Pihak berelasi 45,759,756 45,759,756 68,086,817 68,086,817 64,776,070 64,776,070 47,501,222 47,501,222 - Related parties

Biaya yang masihharus dibayar

39,049,372 39,049,372 10,344,140 10,344,140 1,885,783 1,885,783 4,536,704 4,536,704 Advanced fromCustomers

Utang sewa pembiayaan- bagian yang jatuhtempo dalam waktu

- - - - 93,106 93,106 93,106 93,106 Lease liabilities –current portion of

long-term liabilitiessatu tahun

Utang lain-lain Other payables- Pihak ketiga 30,685 30,685 31,933 31,933 31,393 31,393 - - - Third parties- Pihak berelasi 15,000,000 15,000,000 - - 137,166,332 137,166,332 35,000 35,000 - Related parties

Liabilitas keuanganlainnya

149,500,000 149,500,000 149,500,000 149,500,000 - - - - Other financialLiabilities

1,275,248,928 1,275,248,928 1,311,403,124 1,311,403,124 1,195,210,151 1,195,210,151 919,972,364 919,972,364

Liabilitas keuanganjangka panjang

Non-currentfinancial liabilities

Utang non - usahapihak berelasi

14,264,833 12,764,822 14,264,833 12,289,835 14,404,833 11,549,414 14,404,833 10,733,452 Non-trade payablesrelated parties

Utang lain-lainpihak ketiga

3,456,402 3,456,402 63,793,465 63,793,465 65,547,108 65,547,108 119,229,835 119,229,835 Other payables –third parties

17,721,235 16,221,224 78,058,298 76,083,300 79,951,941 77,096,522 133,634,668 129,963,287

1,292,970,163 1,291,470,152 1,389,461,422 1,387,486,424 1,275,162,092 1,272,306,673 1,053,572,032 1,049,900,651

Sesuai dengan catatan No. 2h atas laporan keuangan Perseroan memilikiaset keuangan yang diklasifikasikan dalam aset keuangan - pinjamanyang diberikan dan piutang, yang pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berupa kas dan setara kas,piutang usaha dan piutang lain-lain. Pada saat pengakuan awal asetkeuangan tersebut diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biayatransaksi. Setelah pengukuran aset keuangan tersebut sebesar biayaperolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif,dikurangi dengan penurunan nilai (jika ada).

In accordance with note no. 2h of the financial statements The Companyhas financial assets classified in financial assets - loans and receivables,which as of June 30, 2017 and 2016 and December 31, 2016, 2015 and2014 in cash and cash equivalents, trade receivables and otherreceivables. The initial recognition of financial assets is recognized at fairvalue plus transaction costs. After the measurement of the financial assetis amortized using the effective interest rate, less any impairment (if any).

26. MODAL SAHAM 26. CAPITAL STOCK

Berdasarkan akta No. 12 oleh Notaris Hannywati Gunawan SH., diBanjarmasin, pada tanggal 3 Mei 2017 mengenai susunan pemegangsaham Perusahaan tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Based on Notary deed No. 12 dated May 3, 2017 by Notary HannywatiGunawan SH., in Banjarmasin, on May 3, 2017 regarding composition ofCompany’s stockholders as of June 30, 2017 are as follows :

30 Juni/ June 30, 2017

Nama Pemegang SahamJumlah Saham/

Total shares

Persentase kepemilikan/Percentage ofownership (%)

Modal ditempatkan dandisetor penuh/

Issued and paid – upcapital Name of shareholders

PT Energi Batubara Indonesia 4,485,877 81.01% 448,587,742 PT Energi Batubara IndonesiaPT Dian Ciptamas Agung 787,086 14.21% 78,708,618 PT Dian Ciptamas AgungPT Prima Samoda 264,601 4.78% 26,460,112 PT Prima Samoda

5,537,564 100% 553,756,472

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The Company’s stockholders as of December 31, 2016, 2015 and 2014 are asfollows:

31 Desember/ December 31, 2016, 2015 dan/ and 2014

Nama Pemegang SahamJumlah Saham/

Total shares

Persentase kepemilikan/Percentage ofownership (%)

Modal ditempatkan dandisetor penuh/

Issued and paid – upcapital Name of shareholders

PT Energi Batubara Indonesia 4,485,877 81.01% 448,587,742 PT Energi Batubara IndonesiaPT Prima Samoda 1,039,860 18.78% 103,986,019 PT Prima SamodaDidi Agus Hartanto 11,827 0.21% 1,182,711 Didi Agus Hartanto

5,537,564 100% 553,756,472

220









26. MODAL SAHAM (lanjutan) 26. CAPITAL STOCK (continued)

Manajemen Permodalan Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untukmemastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehatdalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegangsaham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syaratmodal tertentu.

The primary objective of the Company’s capital management is to ensurethat it maintains healthy capital ratios in order to support its businessand maximize share holder value. The Company is not required to meetany capital requirements.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsunganusahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegangsaham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadapPerusahaan dan untuk menjaga struktur optimal permodalan, yaitudengan mengacu pada industri yang sama, untuk mengurangi biayapermodalan.

The Company manages its capital to safeguard the Company’s ability tocontinue as a going concern in order to maximize the return toshareholders and benefits for other stakeholders, and to maintainoptimal capital structure, with reference to the same industry, to reducethe cost of capital.

Struktur permodalan Perusahaan terdiri dari ekuitas (terdiri dari modalsaham, tambahan modal disetor dan saldo laba) dan utang bank jangkapanjang.

The capital structure of the Company consists of equity (consists ofcapital stock, additional paid-in capital and retained earnings) and long-term bank loans.

Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity, as of June 30, 2017, December 31, 2016,2015 and 2014 are as follows:


Jumlah utang 1,301,634,044 1,394,207,872 1,281,160,593 1,088,332,281 Total liabilitiesDikurangi: Kas dan setara kas (23,640,970) (34,183,017) (30,949,363) (926,808) Less: Cash and cash equivalentsUtang bersih 1,277,993,074 1,360,024,855 1,250,211,230 1,087,405,473 Net liabilitiesJumlah ekuitas 388,462,456 393,054,744 538,951,218 722,235,947 Total equity

Rasio utang bersih terhadap modal 329% 346% 232% 151% Ratio of net debt to equity

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR 27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Akun ini merupakan nilai lebih (agio saham) sebesar Rp195.000.000dari harga jual saham sebesar Rp195.000.000 atas nilai nominal sahamRp100 untuk 1.950.000 saham yang dikeluarkan kepada pemegangsaham pada tahun 2013.

This account represents the value (share premium) amounted toRp195,000,000 from the selling price amounted to Rp195,000,000 for thepar value of Rp100 to 1,950,000 shares issued to the share holders in2013.


Saldo awal 197,924,076 197,924,076 195,706,776 195,706,776 Beginning balancePenambahan atas pengampunan pajak - - 2,217,300 - Additional realted tax amnestySaldo akhir 197,924,076 197,924,076 197,924,076 195,706,776 Ending balance

Akun tambahan modal disetor atas pengampunan pajak sesuai dengansurat keputusan No.KET-1927/PP/WPJ.29/2016, tanggal 7 Oktober2016 berupa persediaan (Entitas induk) sebesar Rp1.557.300 dan asettetap berupa kendaraan (Entitas anak) sebesar Rp660.000 (catatan 7, 10).

This account additional paid-in capital on tax amnesty as of decreeNo.KET-1927/PP/WPJ.29/2016, dated October 7, 2016 relatedinventory (Parent entity) amounted to Rp1,557,300 and fixed assets inthe form of vehicles(Subsidiaries) amounted to Rp660,000 (note 7, 10).

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI 28. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anaknya merupakanbagian pemegang saham minoritas atas aset bersih entitas anaknya yangtidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.

Non-controlling interests in net assets of Subsidiaries represent theshare of minority shareholders in the net assets of subsidiaries that arenot wholly owned by the Company.


Saldo awal 664,661 707,897 745,896 762,697 Beginning balanceRugi bersih tahun berjalan (22,827) (43,177) (37,917) (17,190) Loss current yearKerugian aktuaria (111) (59) (82) 389 Actuaria lossTambahan modal disetor 10 - - - Additional paid-in capitalSaldo akhir 641,733 664,661 707,897 745,896 Ending balance

29. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN 29. BASIC AND DILUTED EARNING PER SHARE

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut: The calculation of basic and diluted earning per share are as follows:


Rugi bersih untuk perhitungan labaper saham dasar dan dilusian

(4,029,288) (62,025,126) (145,935,314) (185,213,620) (110,516,758) Loss for computation of basic anddiluted earning per share

Jumlah rata-rata tertimbang sahambiasa untuk perhitungan laba persaham dasar dan dilusian

5,537,565 5,537,565 5,537,565 5,537,565 5,537,565 Weighted average number ofordinary shares for computation of

basic and diluted earning pershare

Laba per saham Earning per sharedasar dan dilusian (nilai penuh) (0.73) (11.20) (26.35) (33.45) (19.96) Basic and diluted (full amount)

221









30. PENDAPATAN USAHA 30. OPERATING REVENUES

Rincian pendapatan utama Group adalah sebagai berikut: The details of the Group’s main revenues are as follows:

30 Juni/ June 30 31 Desember/ December 31,2017 2016 2016 2015 2014

Penjualan batu bara 485,482,692 564,102,356 1,028,856,591 293,429,203 203,571,473 Coal SalesJasa pelabuhan dan lainnya 2,169,688 1,646,048 1,646,048 33,293,755 35,981,314 Port service and other

487,652,380 565,748,404 1,030,502,639 326,722,958 239,552,787

Pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif melebihi 10% dari jumlahpendapatan usaha adalah sebagai berikut:

The Customers with cumulative sales which exceeded 10% of totalrevenues are as follows:

30 Juni/ June 30 31 Desember/ December 31,2017 2016 2016 2015 2014

Jumlah/Total

Persentasedari jumlahpendapatan

usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Pihakketiga

ThirdParties

PT PLN(Persero)

485,482,692 99.56% 564,102,356 99.71% 1,028,856,591 99.84% 293,429,203 89.81% 203,571,473 84.98% PT PLN(Persero)

485,482,692 99.56% 564,102,356 99.71% 1,028,856,591 99.84% 293,429,203 89.81% 203,571,473 84.98%

31. BEBAN POKOK PENDAPATAN 31. COST OF REVENUES

Akun ini terdiri dari : This account consist of:


Persediaan Batubara Coal InventorySaldo awal tahun 316,365,730 424,827,631 424,827,631 335,634,564 321,024,822 Beginning balance of yearPembelian 391,591,713 399,682,548 687,038,584 334,436,493 159,577,642 PurchasePenghapusan cadangan

persediaan usang dan kerugianpenurunan nilai persediaan(catatan 7)

- - (41,795,496) - - Write of allowance forobsolescence and impairmentlosses of inventories (note 7)

Tersedia untuk dijual 707,957,443 824,510,179 1,070,070,719 670,071,057 480,602,464 Available for saleSaldo akhir periode (428,111,261) (401,366,832) (316,365,730) (424,827,631) (335,634,564) Balance at the end of period

279,846,182 423,143,347 753,704,989 245,243,426 144,967,900

Beban tidak langsung Indirect costSewa alat 712,875 1,282,308 1,282,308 19,800,589 23,480,302 Equipment rentPenurunan nilai persediaan

(catatan 7)7,928,446 4,061,257 8,122,515 28,901,650 13,425,383 Impairment losses (note 7)

Denda keterlambatan 58,370,837 8,534,035 8,763,713 4,373,298 10,471,828 Late chargesPenyusutan (catatan 10) 948,467 1,815,937 5,769,434 4,952,943 6,746,316 Depreciation (note 10)Bongkar muat dan angkut lainnya 35,407,537 92,255,517 198,959,150 50,577,611 4,241,382 Loading, unloading and

other freightBiaya deplesi eksplorasi

tangguhan699,303 5,010,009 5,709,311 - - Exploration depletion deferred

expensesGaji karyawan - 362,183 630,232 1,259,353 2,031,427 Salaries and wagesLain-lain 9,518,212 969,436 3,370,919 127,616 248,273 Others

113,585,677 114,290,682 232,607,582 109,993,060 60,644,911393,431,859 537,434,029 986,312,571 355,236,486 205,612,811

222









31. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) 31. COST OF REVENUES (continued)

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian adalah sebagaiberikut:

Purchases which are more than 10% of the total purchases for the yearare as follows:


Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Jumlah/Total


usaha/Percentage

of totalrevenues

Pihak ketiga Third partiesPT Borneo

Indobara239,562,806 49.13% 395,320,389 69.88% 683,315,596 66.31% 322,193,780 98.61% - - PT Borneo

IndobaraCV Cinta Puri - - 4,362,157 0.77% - - - - 30,404,383 12.69% CV Cinta Puri

Pratama PratamaPT Cipta - - - - - - - - 114,962,085 47.99% PT Cipta

Prima Energi Prima EnergiIndonesia Indonesia

280,391,243 57.50% 399,682,546 70.65% 683,315,596 66.31% 322,193,780 98.61% 145,366,468 60.68%

Perseroan senantiasa melakukan penjajakan dengan supplier baru yangsesuai dengan kebutuhan PLN sebagai pelanggan Perseroan danberupaya untuk menambang IUP sendiri pada waktu yang tepat.

The Company constantly conducts explorations with new suppliers thatmeet PLN's needs as a customer of the Company and seeks to mine IUPitself at the right time.

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES



Beban umum dan administrasi General and administrativeexpense

Gaji dan tunjangan 13,514,429 12,394,928 21,585,598 22,866,372 20,576,553 Salaries and allowancesPajak dan perijinan 626,900 3,272,232 10,436,446 7,000,651 1,693,638 Taxes and licenseAdministrasi 373,532 698,875 27,926,604 884,020 1,247,484 AdministrationSewa 92,705 - 6,283 29,008 968,081 RentalImbalan kerja (catatan 22) 3,011,253 465,822 931,645 1,148,740 1,000,317 Employee benefit (note 22)Tenaga ahli 929,212 40,500 334,865 85,450 605,780 Professional feesAkomodasi dan perjalanan 352,679 1,656,570 2,482,543 986,276 276,518 Accommodation and travelPemeliharaan 67,258 1,359,303 2,259,894 110,916 209,791 MaintenanceLain-lain 718,551 9,823,433 1,193,291 106,560 619,637 Others

19,686,519 29,711,663 67,157,169 33,217,993 27,197,799

Penyusutan (catatan 10) 1,993,548 2,432,342 2,211,444 5,067,084 5,247,430 Depreciation (note 10)Cadangan kerugian penurunan

nilai piutang usaha (catatan 5)5,831,514 11,527,569 23,055,139 29,531,699 1,449,183 Allowance for impairment

losses Trade receivable (note 5)

7,825,062 13,959,911 25,266,583 34,598,783 6,696,61327,511,581 43,671,574 92,423,752 67,816,776 33,894,412

33. BEBAN PENJUALAN DAN OPERASIONAL 33. OPERATIONAL AND SELLING EXPENSES



Beban penjualan Selling expensesAkomodasi perjalanan 609,024 140,391 704,835 184,404 450,215 Accomodation travelLain-lain 3,057,955 407,879 457,879 450,541 26,533,840 Others

3,666,979 548,270 1,162,714 634,945 26,984,055

34. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN LAINNYA 34. INTEREST AND OTHER FINANCIAL EXPENSES



Beban bunga dan keuanganLainnya

Interest and other financialcharges

Biaya bunga bank 48,777,916 32,311,501 103,427,137 99,486,738 89,070,402 Interest bank expensesBiaya bunga leasing dan

pinjaman13,220,144 19,807,774 1,104,222 - 595,191 Interest lease and loan

expensesBiaya provisi - - 625,000 260,839 1,864,161 Provision expensesDenda penalty 2,580 2,854,915 1,134,597 11,940,004 298,665 Finalty charges

62,000,640 54,974,190 106,290,956 111,687,581 91,828,419

223









35. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 35. OTHER INCOME (EXPENSES)



Pendapatan (beban) lain-lain Others incomePendapatan bunga 683,395 889,640 1,806,881 1,643,631 1,573,462 Interest incomeBeban administrasi bank (2,119,571) (441,820) (1,002,409) (297,757) (378,418) Bank administration chargesAmortisasi dampak

pendiskontoan utang non-usaha pihak berelasi

(474,988) (440,211) (880,422) (815,961) 3,671,381 Amortization of discount onamount non-trade related

parties payableLain-lain 4,875,008 (2,134,476) (17,267,284) 8,152,942 315,661 OthersLaba (rugi) selisih kurs –

bersih- - - (2,954) - Profit (loss) on foreign

exchange – netPendapatan (beban) lainnya

bersih2,963,844 (2,126,867) (17,343,234) 8,679,901 5,182,086 Net other income (expenses)

net

36. SEGMEN OPERASI 36. OPERATING SEGMENTS

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporanyang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasikan sebagaipengambil keputusan operasional utama Grup, yang digunakan dalammengambil keputusan strategis.

Management has determined the operating segments based on reportsreviewed by the Board of Directors, which has been identified as theGroup’s chief operating decision maker, which makes strategicdecisions.

Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnisyang terdiri dari penjualan batubara, jasa penambangan, jasa pelabuhandan lainnya.

The Board of Directors considers the business operation by business typeperspective which comprises sales of coal, mining services, port serviceand others.

Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporansegmen tahun yang berakhir 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan2014 adalah sebagai berikut:

The segment information provided to the Board of Directors for thereportable segments for the years ended June 30, 2017, December 31,2016, 2015, and 2014 are as follows:

30 Juni/ June 30, 2017Pertambangan

dan perdaganganbatubara/

Coal mining andtrading

Jasa pelabuhandan lainnya/

Port service andothers

Eliminasi/Eliminations

Konsolidasian/Consolidated

Pendapatan RevenuesDiluar segmen 485,482,692 2,169,688 - 487,652,380 External segmentAntar segmen - - - - Inter segment

Jumlah 485,482,692 2,169,688 - 487,652,380 TotalBiaya pokok pendapatan (392,847,370) (584,489) - (393,431,859) Cost of revenuesBeban usaha Operating expenses

Umum dan administrasi (27,511,581) - - (27,511,581) General and administrativePenjualan dan pemasaran (3,666,979) - - (3,666,979) Selling and marketing

Pendapatan (beban) lainnya (59,036,796) - - (59,036,796) Finance chargesManfaat pajak penghasilan (8,057,280) - - (8,057,280) Income tax benefitRugi tahun berjalan – bersih (5,637,314) 1,585,199 - (4,052,115) Net loss for current yearsDepresiasi dan amortisasi 1,732,716 1,209,298 - 2,942,014 Depreciation and amortizationAset segmen 2,162,239,049 - (472,142,549) 1,690,096,500 Segment assetsLiabilitas segmen 1,472,210,049 - (170,576,005) 1,301,634,044 Segment liabilities

30 Juni/ June 30, 2016Pertambangan







Pendapatan RevenuesDiluar segmen 564,102,356 1,646,048 - 565,748,404 External segmentAntar segmen - 548,311 (548,311) - Inter segment

Jumlah 564,102,356 2,194,359 (548,311) 565,748,404 TotalBiaya pokok pendapatan (536,151,721) (1,830,619) 548,311 (537,434,029) Cost of revenuesBeban usaha Operating expenses

Umum dan administrasi (43,671,574) - - (43,671,574) General and administrativePenjualan dan pemasaran (548,270) - - (548,270) Selling and marketing

Pendapatan (beban) lainnya (57,101,057) - - (57,101,057) Finance chargesManfaat pajak penghasilan 10,960,687 - - 10,960,687 Income tax benefitRugi tahun berjalan – bersih (90,360,214) - - (62,045,839) Net loss for current yearsDepresiasi dan amortisasi 3,083,231 1,165,048 - 4,248,279 Depreciation and amortizationAset segmen 2,396,178,948 - (413,852,331) 1,982,326,617 Segment assets

Liabilitas segmen 1,574,105,131 - (68,606,883) 1,505,498,248 Segment liabilities

224









36. SEGMEN OPERASI (lanjutan) 36. OPERATING SEGMENTS (continued)

31 Desember/ December 31, 2016Pertambangan







Pendapatan RevenuesDiluar segmen 1,028,856,593 1,646,046 - 1,030,502,639 External segmentAntar segmen - 548,311 (548,311) - Inter segment

Jumlah 1,028,856,593 2,194,357 (548,311) 1,030,502,639 TotalBiaya pokok pendapatan (985,030,263) (1,830,619) 548,311 (986,312,571) Cost of revenuesBeban usaha Operating expenses


Pendapatan (beban) lainnya (157,073,072) - 33,438,882 (123,634,190) Finance chargesManfaat pajak penghasilan 27,052,097 - - 27,052,097 Income tax benefitRugi tahun berjalan – bersih (179,781,111) 363,738 33,438,882 (145,978,491) Net loss for current yearsDepresiasi dan amortisasi 5,650,783 2,330,095 - 7,980,878 Depreciation and amortizationAset segmen 2,170,964,276 - (383,701,660) 1,787,262,616 Segment assets


31 Desember/ December 31, 2015Pertambangan dan

perdagangan batubara/Coal mining and

trading


Port services andothers



Pendapatan RevenuesDiluar segmen 293,429,203 33,293,755 - 326,722,958 External segmentAntar segmen - 10,171,920 (10,171,920) - Inter segment

Jumlah 293,429,203 43,465,675 (10,171,920) 326,722,958 TotalBiaya pokok pendapatan (335,435,897) (29,972,509) 10,171,920 (355,236,486) Cost of revenuesBeban usaha Operating expenses

Umum dan administrasi (67,816,776) - - (67,816,776) General and administrativePenjualan dan pemasaran (634,945) - - (634,945) Selling and marketing

Pendapatan (beban) lainnya (95,849,890) - (7,157,790) (103,007,680) Finance chargesManfaat pajak penghasilan 14,721,392 - - 14,721,392 Income tax benefitRugi tahun berjalan – bersih (191,586,913) 13,493,166 (7,157,790) (185,251,537) Net loss for current yearsDepresiasi dan amortisasi 7,689,932 2,330,095 - 10,020,027 Depreciation and amortizationAset segmen 2,254,407,085 - (434,295,274) 1,820,111,811 Segment assets


31 Desember/ December 31, 2014Pertambangan dan

perdaganganbatubara/






Pendapatan RevenuesDiluar segmen 203,571,473 - - 203,571,473 External segmentAntar segmen - 49,203,829 (13,222,515) 35,981,314 Inter segment

Jumlah 203,571,473 49,203,829 (13,222,515) 239,552,787 TotalBiaya pokok pendapatan (183,308,876) (35,526,450) 13,222,515 (205,612,811) Cost of revenuesBeban usaha Operating expenses


Pendapatan (beban) lainnya (86,646,332) - - (86,646,332) Finance chargesManfaat pajak penghasilan 3,050,875 - - 3,050,875 Income tax benefitRugi tahun berjalan – bersih (124,211,327) 13,677,379 - (110,533,948) Net loss for current yearsDepresiasi dan amortisasi 6,746,316 5,247,430 - 11,993,746 Depreciation and amortizationAset segmen 1,842,538,910 - (31,970,682) 1,810,568,228 Segment assets


225









37. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING 37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Pada tanggal 16 Desember 2009, PT PLN (Persero) membuatperjanjian jual beli batubara Low Rank Coal (LRC) untukPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN (Persero)dengan jumlah batubara yang telah disepakati yaitu sebesar65.000 ton/tahun untuk masing-masing lokasi yang berlokasi di:

a. On December 16, 2009, PT PLN (Persero) released tradeagreement with the Company as supplier of Low Rank Coal(LRC) for PLTU of PT PLN (Persero) on coal amounting to65,000 tons/year by location which are located at the following:

PLTU 1 Kalimantan Tengah (Pulau Pisau) No. Perjanjian:424.PJ/041/DIR/09 Periode: 20 tahun. Perubahan terakhirberdasarkan amandemen II No.1450.PJ/EPI.01.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PLTU Sulawesi Tenggara (Kendari) No. Perjanjian:425.PJ/041/DIR/09 Periode: 20 tahun. Perubahan terakhirberdasarkan amandemen VI No.1458.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PLTU 2 Sulawesi Tenggara (Manado) No Perjanjian:426.PJ/041/DIR/09 Periode: 20 tahun. Perubahan terakhirbersadarkan amandemen VI No. 1457.PJ/EPI.01.01/DIR2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PLTU Gorontalo (Gorontalo) No. Perjanjian :427.PJ/041/DIR/09 Periode: 20 tahun

PLTU 1 Kalimantan Tengah (Pulau Pisau) Agreement No:424.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years. The last change basedon amendment II No. 1450.PJ/EPI.01.01.01/DIR/2016 datedOctober 31, 2016.

PLTU Sulawesi Tenggara (Kendari) Agreement No:425.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years. The last change basedon amendment VI No. 1458.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 datedOctober 31, 2016

PLTU 2 Sulawesi Tenggara (Manado) Agreement No:426.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years. The last change basedon amendment VI No. 1457.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 datedOctober 31, 2016.

PLTU Gorontalo (Gorontalo) Agreement No:427.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years.

PLTU 2 Nusa Tenggara Barat (Endog) No Perjanjian :428.PJ/041/DIR/09 Periode: 20 tahun. Perubahan terakhirbersadarkan amandemen VI No. 1452.PJ/EPI.01.01/DIR2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PLTU 1 Nusa Tenggara Timur (Ropa) No. Perjanjian :429.PJ/041/DIR/09 Periode: 20 tahun. Perubahan terakhirbersadarkan amandemen VI No.1449.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PLTU Maluku Utara (Ternate) No Perjanjian :430.PJ/041/DIR/09 Periode : 20 tahun. Perubahan terakhirbersadarkan amandemen VI No.1451.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PLTU 2 Nusa Tenggara Barat (Endog) Agreement No:428.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years. The last change basedon amendment VI No. 1452.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 datedOctober 31, 2016.

PLTU 1 Nusa Tenggara Timur (Ropa) Agreement No:429.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years. The last change basedon amendment VI No. 1449.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 datedOctober 31, 2016.

PLTU Maluku Utara (Ternate) Agreement No:430.PJ/041/DIR/09 Period: 20 years. The last change basedon amendment VI No. 1451.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 datedOctober 31, 2016.

b. Berdasarkan perjanjian jual beli batubara No. PLNNo.066.PJ/041/DIR/2012 tanggal 23 April 2012 dimanaperubahan terakhir berdasarkan amandemen III No. PLN1878.AMD/EPI.01.01/DIR/2015 tanggal 29 Desember 2015,antara PLN dengan PT Dwi Guna Laksana Tbk (Entitas induk),Perusahaan melakukan perjanjian jual beli batu bara Low RankCoal (LRC) dengan PT PLN (Persero) untuk Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) Sulawesi Selatan (Barru) 2 x 55 MW.Perubahan terakhir berdasarkan amandemen II No.1453.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

b. Based on coal purchase agreement No. PLN066.PJ/041/DIR/2012 and dated April 23, 2012, where the lastchange based on amendments III No. PLN1878.AMD/EPI.01.01/DIR/2015 dated December 29, 2015between the PLN with PT PT Dwi Guna Laksana Tbk (ParentEntity), the Company entered into a trade agreement of Low RankCoal (LRC) for Steam Power Plant Sulawesi Selatan (Barru) ofPT PLN (Persero) 2 x 55 MW. The last change based onamendment VI No. 1453.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 dated October31, 2016.

c. Berdasarkan perjanjian No.102.PJ/041/DIR/2012 tanggal 26 Juni2012, Perusahaan melakukan perjanjian jual beli batu bara LowRank Coal (LRC) dengan PT PLN (Persero) untuk PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Jawa Timur (Paiton Baru) ataspenjualan 5.400.000 ton selama dua puluh (20) tahun denganharga dasar disesuaikan dengan formula yang telah ditentukan.Perubahan terakhir berdasarkan amandemen II No.1454.PJ/EPI.01.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

c. Based on agreement No. 102.PJ/041/DIR/2012 dated June 26,2012, the Company entered into a trade agreement of Low RankCoal (LRC) for PLTU 2 Jawa Timur (Paiton Baru) ofPT PLN (Persero) to sell 5,400,000 tons for twenty (20) years,which price will be adjusted based on a predetermined formula.The last change based on amendment II No.1454.PJ/EPI.01.01.01/DIR/2016 dated October 31, 2016.

d. Berdasarkan perjanjian jual beli batubara No. BIB-DGL/VIII/15tanggal 15 Agustus 2012, Perusahaan dan PT Borneo Indobara,Perusahaan menyetujui membeli batubara sebanyak 500 MTdengan harga Rp390 per MT, jangka waktu pengiriman batubarabulan September sampai dengan Desember 2015 dimana lokasipenerimaan batubara tersebut berada di PLTU Pacitan, PaitonBaru, Ende Ropa, Tanjung Awar-Awar, Kendari, Amurang, Barru,Jeranjang, Tidore, dan Pulang Pisau. Perjanjian ini berlaku dari25 Agustus 2015 sampai dengan jatuh tempo 30 April 2016

d. Based on trading contracts coal No. BIB-DGL /VIII/15 on August15, 2012, Company and PT Borneo Indobara, The companyagreed to buy coal as many as 500 MT with the price of Rp390 perMT, a period of the shipment of coal September until December2015 where the coal revenues are located at PLTU Pacitan,Paiton Baru, Ende Ropa, Tanjung Awar-Awar, Kendari,Amurang, Barru, Jeranjang, Tidore, and Pulang Pisau. Thisagreement applies since August 25, 2015 up to due 30 April 2016.

e. Berdasarkan perjanjian No.103.PJ/041/DIR/2012 tanggal 15Agustus 2012, Perusahaan melakukan perjanjian jual beli batubara Low Rank Coal (LRC) dengan PT PLN (Persero) untukPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Timur (Pacitan)atas penjualan 9.500.000 ton selama dua puluh (20) tahun denganharga dasar disesuaikan dengan formula yang telah ditentukan.Perubahan terakhir berdasarkan amandemen IV No.1456.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

e. Based on agreement No. 103.PJ/041/DIR/2012 dated August 15,2012, the Company entered into a trade agreement of Low RankCoal (LRC) for PLTU 1 Jawa Timur (Pacitan) ofPT PLN (Persero) to sell 9,500,000 tons for twenty (20) years,which price will be adjusted based on a predetermined formula.The last change based on amendment VI No.1456.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 dated October 31, 2016.

226









37. PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING (lanjutan) 37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

f. Berdasarkan perjanjian jual beli batubara No. PLNNo.269.PJ/041/DIR/2013 tanggal 30 Desember 2013 dimanaperubahan terakhir berdasarkan amandemen I No. PLN1879.AMD/EPI.01.01/DIR/2015 tanggal 29 Desember 2015,antara PLN dengan PT Dwi Guna Laksana Tbk (Entitas anak),Perusahaan melakukan perjanjian jual beli batu bara Low RankCoal (LRC) dengan PT PLN (Perdssero) untuk Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) 3 Jawa Timur (Tj. Awar Awar) 2 x 350 MW.Perubahan terakhir berdasarkan amandemen II No.1455.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

f. Based on coal purchase agreement No. PLNNo.269.PJ/041/DIR/2013 dated December 30, 2013, where thelast change based on amendments I No. PLN1879.AMD/EPI.01.01/DIR/2015 dated December 29, 2015between the PLN with PT PT Dwi Guna Laksana Tbk(Subsidiaries), the Company entered into a trade agreement ofLow Rank Coal (LRC) for Steam Power Plant 3 Jawa Timur (Tj.Awar Awar) 2 x 350 MW. The last change based on amendment VINo. 1455.PJ/EPI.01.01/DIR/2016 dated October 31, 2016.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKOKEUANGAN

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimilikiGrup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit danrisiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhandifokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grupberusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerjaGrup.

The main risks arising from the Group’s financial instruments areinterest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. TheGroup’s overall risk management program focuses on theunpredictability of financial markets and seeks to minimize potentialadverse effects on the Group’s financial performance.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi yang bertugasmenentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secarakeseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uangasing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risk management is the responsibility of the Directors that has theresponsibility to determine the basic principles of the Group’s riskmanagement as well as principles covering specific areas, such asforeign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

a. Risiko suku bunga a. Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kaskontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akanterpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur utamaGrup yang terkait dengan risiko suku bunga adalah utang bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractualfuture cash flows of a financial instrument will be affected due tochanges in market interest rates. The Group’s exposure relates tothe interest rate risk relates primarily to bank loans.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola bebanbunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan sukubunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bungapasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai sukubunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan sukubunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untukmelakukan perikatan utang baru.

To minimize interest rate risk, the Group manages interestexpense through a combination of debt with fixed interest ratesand variable interest rates, with a tendency to evaluate the marketinterest rate. Management also conducted a review of variousinterest rates offered by lenders to obtain favorable interest ratesbefore making a decision to carry out the engagement of new debt.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya,atas liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku bunga yaitu:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, ofthe Group’s financial liabilities that are exposed to interest raterisk are as follows:

Utang bank Bank loans

30 Juni/ June 30, 2017

Jatuh tempoJangka pendek/

Short-termJangka panjang/

Long-termJumlah/Amount Due date

Dalam satu tahun 680,129,960 - 680,129,960 Within one year680,129,960 - 680,129,960

31 Desember/ December 31, 2016




Dalam satu tahun 710,827,850 - 710,827,850 Within one year

710,827,850 - 710,827,850





Dalam satu tahun 789,692,913 - 789,692,913 Within one year789,692,913 - 789,692,913





Dalam satu tahun 805,764,000 16,433,667 822,197,667 Within one yearPada tahun ke-2 - 6,948,423 6,948,423 In the 2nd yearPada tahun ke-3 - 1,855,404 1,855,404 In the 3rd yearPada tahun ke-4 - 2,090,716 2,090,716 In the 4th yearPada tahun ke-5 - 754,250 754,250 In the 5th year

805,764,000 28,082,460 833,846,460

227









38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKOKEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES(continued)

b. Risiko kredit b. Credit risk

Risiko kredit timbul dari kemungkinan ketidakmampuanpelanggan untuk memenuhi liabilitasnya sesuai dengan syaratnormal transaksi pada saat jatuh tempo pembayaran.

Credit risk arises from the possibility of the customer's inability tomeet its liabilities in accordance with the normal terms oftransactions on the due date of payment.

Risiko kredit timbul dari kas, piutang usaha, piutang lain-lain danaset lain-lain. Manajemen menempatkan kas hanya pada bankyang bereputasi baik dan terpercaya. Untuk meminimalisasi risikokredit atas piutang usaha yang berasal dari penjualan batubara,pendapatan PLTU, jasa pelabuhan dan lainnya, manajemenmelakukan hubungan usaha dengan pelanggan yang memilikikredibilitas, menerapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit.

Credit risk arises from cash, trade receivables and other assets.Management placed cash, only to reputable banks and minimizescredit risk on receivable from sale of coal, revenue from steampower plant, port service and others, management are havingbusiness relationship with customers who has the credibility,establish verification policy and credit authorization.

Berdasarkan evaluasi, manajemen akan menentukan perkiraanjumlah yang tidak dapat ditagih atas piutang tersebut sertamenentukan pembentukan akun cadangan kerugian penurunannilai atas piutang usaha tersebut.

Based on evaluation, management determines the estimateduncollectible amount as well as determines the amount ofimpairment losses on trade receivables.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporandan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalanpihak-pihak dalam melunasi utangnya.

No credit limits were exceeded during the reporting period, andmanagement does not expect any losses from non-performance bythese counterparties.

Informasi jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) dihitungsejak tanggal faktur yang belum jatuh tempo (catatan 6).

The information regarding the aging analysis of trade receivablesfrom the date of invoice issuance (note 6).

Kualitas kredit dari aset keuangan Grup berupa kas, piutang usahadan aset lain-lain adalah lancar, yang ditelaah dengan mengacupada kredibilitas dan reputasi pihak rekanan serta informasihistoris mengenai penerimaan pembayaran.

The credit quality of the Group’s financial assets of cash, tradereceivables and others assets are current, which are examinedwith reference to the credibility and reputation of the partners aswell as historical information about the receipt of payment.

30 Juni/ June 30, 2017Belum jatuh tempo

dan tidak mengalamipenurunan nilai/

Neither past due notimpaired

Telah jatuh tempotetapi tidakmengalami

penurunan nilai/ Pastdue but not impaired

Telah jatuh tempotetapi mengalami

penurunan nilai/ Pastdue but impaired

Jumlah/Total

Piutang usaha - 144,522,750 298,962,616 443,485,366 Trade receivablesPiutang lain-lain 103,887,629 - - 103,887,629 Other receivablesJumlah 103,887,629 144,522,750 298,962,616 547,372,995 Total

31 Desember/ December 31, 2016Belum jatuh tempo







Jumlah/Total









Jumlah/Total









Jumlah/Total


228











c. Risiko mata uang asing c. Foreign exchange risk

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kaskontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akanterpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or futurecontractual cash flow of a financial instrument will fluctuatebecause of changes in foreign exchange rates.

Grup dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besarmempergunakan mata uang Rupiah dalam hal transaksi penjualan,pembelian bahan baku dan beban usaha. Transaksi usaha dalammata uang asing hanya dilakukan untuk hal-hal khusus dan jikahal tersebut terjadi, manajemen akan melakukan reviu berkala ataseksposur mata uang asing tersebut.

The Group conducts its business activities mostly using Rupiahcurrency in terms of the sale transaction, the purchase of rawmaterials and operating expenses. Business transactions inforeign currencies only for specific things, and if it happens,management will conduct periodic reviews on the foreigncurrency exposure.

d. Risiko likuiditas d. Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Gruptidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of theGroup is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau danmenjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayaioperasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas.Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi aruskas dan arus kas aktual dan terus-menerus melakukan penelaahanpasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yangoptimal.

In the management of liquidity risk, management monitors andmaintains a level of cash deemed adequate to finance the Group’soperations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows.Management also regularly evaluates the projected and actualcash flows and continuously assess conditions in the financialmarkets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yangdiselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periodeyang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kaskontraktual yang tidak didiskontokan.

The table below analyzes the Group’s financial liabilities intorelevant maturity groupings based on the remaining period to thecontractual maturity date. The amounts disclosed in the table arethe contractual undiscounted cash flows.

30 Juni/ June 30, 2017

Liabilitas≤ 1 tahun/

year

1 – 2tahun/years

3 – 5tahun/years

> 5tahun/years

Jumlah/Amount

Nilai tercatat/Carrying value Liabilities

Utang bank – jangka pendek 680,129,960 - - - 680,129,960 680,129,960 Short-term bank loansUtang usaha 391,538,911 - - - 391,538,911 391,538,911 Trade payableUtang lain-lain - pihak ketiga 30,685 3,456,402 - - 3,487,087 3,487,087 Other payables - third partiesBiaya yang masih harus dibayar 39,049,372 - - - 39,049,372 39,049,372 Accrued expensesUtang non-usaha 15,000,000 12,764,822 - - 27,764,822 12,764,822 Non-trade payables

- pihak berelasi - related partiesLiabilitas keuangan lainnya Other financial liabilities- pihak ketiga 120,000,000 - - - 120,000,000 120,000,000 - third parties- pihak berelasi 29,500,000 - - - 29,500,000 29,500,000 - related parties

1,275,248,928 16,221,224 - - 1,291,470,152 1,276,470,152



year1 – 2 tahun/

years

3 – 5tahun/years

> 5tahun/years

Jumlah/Amount


Utang bank – jangka pendek 710,827,850 - - - 710,827,850 710,827,850 Short-term bank loansUtang usaha 440,699,201 - - - 440,699,201 440,699,201 Trade payableUtang lain-lain - pihak ketiga 31,933 63,793,465 - - 63,825,398 63,825,398 Other payables - third partiesBiaya yang masih harus dibayar 10,344,140 - - - 10,344,140 10,344,140 Accrued expensesUtang non-usaha - 12,289,835 - - 12,289,835 12,289,835 Non-trade payables

- pihak berelasi - related partiesLiabilitas keuangan lainnya Other financial liabilities- pihak ketiga 120,000,000 - - - 120,000,000 120,000,000 - third parties- pihak berelasi 29,500,000 - - - 29,500,000 29,500,000 - related parties

1,311,403,124 76,083,300 - - 1,387,486,424 1,387,486,424



year

1 – 2tahun/years

3 – 5tahun/years

> 5tahun/years

Jumlah/Amount


Utang bank – jangka pendek 789,692,913 - - - 789,692,913 789,692,913 Short-term bank loansUtang usaha 266,340,624 - - - 266,340,624 266,340,624 Trade payableUtang lain-lain - pihak ketiga 31,393 65,547,108 - - 65,578,501 65,578,501 Other payables - third partiesBiaya yang masih harus dibayar 1,885,783 - - - 1,885,783 1,885,783 Accrued expensesUtang non-usaha 137,166,332 11,549,414 - - 148,450,912 148,450,912 Non-trade payables

- pihak berelasi - related parties

1,195,117,045 77,096,522 - - 1,271,948,733 1,271,948,733

229











d. Risiko likuiditas (lanjutan) d. Liquidity risk (continued)



year

1 – 2tahun/years

3 – 5tahun/years

> 5tahun/years

Jumlah/Amount


Utang bank – jangka pendek 805,764,000 - - - 805,764,000 805,764,000 Short-term bank loansUtang usaha 109,543,554 - - - 109,543,554 109,543,554 Trade payableUtang lain-lain - pihak ketiga - 119,229,835 - - 119,229,835 119,229,835 Other payables - third partiesBiaya yang masih harus dibayar 4,536,704 - - - 4,536,704 4,536,704 Accrued expensesUtang non-usaha 35,000 10,733,452 - - 10,768,452 10,768,452 Non-trade payables

- pihak berelasi - related parties

919,879,258 129,963,287 - - 1,049,842,545 1,049,842,545

39. INFORMASI PENTING LAINNYA 39. OTHER SIGNIFICANT INFORMATIONS

a. Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009 a. Mining Law No. 4/2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Undang-UndangPertambangan Mineral dan Batubara yang baru (UUPertambangan), yang telah disetujui oleh Presiden pada tanggal12 Januari 2009, menjadi UU No. 4/2009.

On December 16, 2008, the House of Representatives of Indonesiaissued Law on Mineral and Coal new (Mining Law), which wasapproved by the President on January 12, 2009, to Law No.4/2009.

Pada bulan Februari 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 2(dua) Peraturan Pemerintah untuk UU No. 4/2009, yaitu PeraturanPemerintah No. 22/2010 dan 23/2010 (PP No. 22 dan 23),sehubungan dengan penerapan UU Pertambangan.

In February 2010, the Government of Indonesia issued two (2)Government Regulation to Law No. 4/2009, the GovernmentRegulation No. 22/2010 and 23/2010 (PP No. 22 and 23), inconnection with the implementation of the Mining Law.

PP No. 22 mengatur tentang pembentukan area pertambanganmelalui sistem IUP yang baru sedangkan PP No. 23 mewajibkanagar KP diubah menjadi IUP dalam jangka waktu tiga bulan sejakditerbitkannya PP No. 23.

PP No. 22 provides for the establishment of mining areas throughnew IUP system while PP No. 23 requires that KP is converted toIUP within three months from the issuance of PP No. 23.

Pada tanggal 5 Juli 2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP inimengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraanusaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

On July 5, 2010, PP 55/2010 issued. This regulation governs theguidance and supervision of the implementation of the mineraland coal mining business in Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah No. 78/2010 b. Government Regulation No. 78/2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesiamengeluarkan peraturan implementasi atas UU Mineral No.4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 (PP No. 78) yangmengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegangIUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Peraturan inimemperbaharui Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral pada tanggal 29 Mei 2008.

On December 20, 2010, the Government of Indonesia released animplementing regulation for Mineral Law No. 4/2009, i.e.Government Regulation No. 78/2010 (PP No. 78) that deals withreclamations and post-mining activities for both IUP-Explorationand IUP-Production Operation holders. This regulationsuperseded regulation No. 18/2008 issued by the Minister ofEnergy and Mineral Resources on May 29, 2008.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harusmemuat rencana eksplorasi didalam rencana kerja dan anggaranbiaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupadeposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

An IUP-Exploration holder, among others requirements, mustinclude a reclamation plan in its exploration work plan andbudget and provide a reclamation guarantee in the form of a timedeposit placed at a stateowned bank.

40. KELANGSUNGAN USAHA 40. GOING CONCERN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dengan asumsi bahwaGrup akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Grup mengalamirugi bersih sebesar Rp4.592.298 untuk periode yang berakhir padatanggal 30 Juni 2017 yang mengakibatkan akumulasi kerugian sebesarRp364.519.971 pada tanggal tersebut

The consolidated financial statements have been prepared assuming thatthe Group will continue as a going concern. The Group incurred a netloss of Rp4,592,298 for the period ended June 30, 2017 which resultingin a net capital deficiency of Rp364,519,971 as of that date.

Perseroan sampai saat ini masih tegantung kepada PT PLN (Persero)dikarenakan penjualan batubara pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember2016, 2015, dan 2014 masing-masing sebesar 99,56% , 99,84%, 89,81%,dan 84,98%. Selain penjualan batubara, perseroan juga memilikipendapatan jasa pelabuhan yang masih bisa dimaksimalkan dan telahmendapat kontrak selama 5 tahun kedepan.

The company until now still depends to PT PLN ( Persero ) because coalsales on June 30, 2017, December 31, 2016, 2015, and 2014 each of99.56%, 99.84%, 89.81%, and 84.98%. In addition to coal sales, thecompany also has a port service revenue that can still be maximized andhas been awarded a contract for 5 years.

Dalam pemenuhan kebutuhan pasokan Batubara kepada pelanggan (PTPLN), Perseroan telah menjalin kerjasama dengan pemasok PT BorneoIndobara serta PT Cintapuri yang telah disetujui oleh PT PLN (Persero)sebagai pelanggan utama Perseroan.

In the fulfillment of supply needs of Coal to customers (PT PLN), theCompany has cooperated with suppliers PT Borneo Indobara and PTCintapuri which has been approved by PT PLN (Persero) as the maincustomer of the Company.

230









40. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan) 40. GOING CONCERN (continued)

Untuk kelangsungan hidup perseroan (going concern) dan kemampuanPerseroan menjalankan kegiatan operasinya secara memadai makaPerseroan merencanakan hal-hal sebagai berikut:

For the company's going concern and the ability of the Company tocarry out its operational activities adequately, the Company plans thefollowing matters:

- Perseroan mengoptimalkan pengiriman batubara kepada PT PLN(Persero) atas kontrak jangka panjang selama 20 tahun yang telahdimiliki oleh Perseroan.

- Perseroan akan menjajaki pelanggan baru baik dalam negeri maupunluar negeri melalui anak usahanya.

- Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham untukmelunasi pinjaman bank dan pinjaman lembaga keuangan lainsehingga memperbaiki kinerja keuangan dan efisiensi biaya bebankeuangan.

- Perseroan menjejaki pemasok batubara yang sesuai dengan kebutuhanPT PLN (Persero) selain pemasok yang sudah ada saat ini untukmeminimalisasi risiko ketersedian pasokan batubara.

- The Company optimizes the delivery of coal to PT PLN (Persero) on a20-year long-term contract owned by the Company.

- The Company will explore new customers both domestically andabroad through its subsidiaries.

- The Company conducts an initial public offering of shares to repaybank loans and other financial institution loans thereby improving thefinancial performance and cost efficiency of the financial burden.

- The Company tracks coal suppliers that meet PT PLN (Persero) needsin addition to existing suppliers to minimize the risks of supply ofcoal.

Dasar-dasar tinjauan Perseroan meyakini bahwa going concernPerseroan kedepan akan semakin baik dengan Kontrak PenjualanBatubara (PPJB) dengan PT PLN (Persero) sebanyak 11 kontrak jangkapanjang selama 20 Tahun dan 8 LOI yang akan menjadi PPJB setelahPLTU milik PLN beroperasi dan akan menambah penjualan Perseroansebesar 600.00 MT per tahun. Pengiriman batubara sejak didapatkannyakontrak penjualan batubara ke PT PLN (Persero), pendapatan perseroanmengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan kelistrikan nasionalyang semakin besar. Hal ini tercermin dari penjualan Perseroan sejak 31Desember 2014 yang mengalami peningkatan penjualan batubara darisebesar Rp203.571.473 ditahun 2014 menjadi Rp293.429.203 pada tahun2015 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.028.856.591 pada tahun2016.

Basis of review The Company believes that the going concern of theCompany in the future will be better with Coal Sales Contract (PPJB)with PT PLN (Persero) as many as 11 long-term contracts for 20 Yearsand 8 LOI which is expected to become PPJB after PLN's power plantoperates and will increase the Company's sales by 600.00 MT per year.Shipments of coal since the acquisition of the company's revenuecontract have grown in line with the national electricity demand is alsogetting bigger. This is reflected in sales the Company since December31, 2014 increased coal sales of Rp203,571,473 in 2014 beRp293,429,203 in 2015 and increased by Rp1.028,856,591 on 2016.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan pembangunan 35.000 MWpembangkit listrik diantaranya paling besar adalah PLTU yang berbahanbaku batubara. Hal ini menjadi peluang usaha bagi Perseroan untuk ikutmendukung PT PLN (Perseor) dan program Pemerintah dalammengembangkan kelistrikan dengan berbahan baku batubara.

The Government of Indonesia has announced the construction of 35,000MW of power plant among the largest coal-fired power plant. This is abusiness opportunity for the Company to support PT PLN (Perseor) andGovernment programs in developing electricity with coal raw material.

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PTDwi Guna Laksana Tbk No. 48 tanggal 14 September 2017 yangdibuat oleh notaris Ardi Kristiar SH, MBA notaris pengganti darinotaris Yulia, SH, di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. AHU-0018971.AH.01.02 tanggal 14 September 2017, tentang:

a. The Circular Decision Statement of Shareholders of PT Dwi GunaLaksana Tbk No. 48 dated September 14, 2017 by Ardi KristiarSH, MBA a notary subtitute of Yulia, SH, notary in Jakarta, hasreceived approval from the Minister Of justice and Human Right ofthe Republic Indonesia No. AHU-0018971.AH.01.02 datedSeptember 14, 2017 regarding:

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatanusaha Perseroan seperti yang dimuat dalam pasal 3 aktaKeputusan Sirkuler Para Pemegang Saham.

1. To approve the change of purpose and objective as well as thebusiness activities of the Company as contained in article 3 ofCircular Decree of Shareholders.

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaranumum melalui pasar modal, termasuk:

2. To approve the Company's plan to conduct a public offeringthrough the capital market, including:

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroanuntuk menentukan jumlah saham dan syarat-syaratsaham yang akan ditawarkan kepada masyarakat denganjumlah maksimal sebanyak-banyaknya 3.250.000 (tigajuta dua ratus lima puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 36,98% (tiga puluh enam koma sembilandelapan persen) dari modal ditempatkan Perseroansetelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan(kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada DireksiPerseroan); dan Menyetujui rencana Perseroanmenerbitkan waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 1.885.000 (satu juta delapan ratus delapanpuluh lima ribu) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan danpelaksanaan penerbitan waran tersebut;

- To grant power to the Board of Commissioners of theCompany to determine the number of shares and stockterms to be offered to the public with maximum amount ofup to 3,250,000 (three million two hundred fifty thousand)shares or maximum of 36.98 % (thirty six point nine eightpercent) of the issued capital of the Company after theInitial Public Offering (such authorization may bedelegated to the Board of Directors of the Company); andTo approve the Company's plan to issue warrants onbehalf of the Company as much as possible 1,885,000(one million eight hundred and eighty five thousand)warrants in accordance with the terms, terms andconditions with respect to and implementation of suchwarrant issuance;

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada DewanKomisaris Perseroan dengan kuasa subtitsi untukmenyatakan perubahan struktur permodalan Perseroansetelah selesainya penawaran saham tersebut di atas.

- Provide authorization and authority to the Board ofCommissioners of the Company with the power ofsubstitution to state the changes in the capital structure ofthe Company following the completion of the aforesaidshare offering.

231









41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan) 41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan(Company Listing) yang ditawarkan dan dijual kepadamasyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yangdimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek diIndonesia

- Approved the listing of the Company's shares offered andsold to the public through the stock market and sharesowned by shareholders in Indonesia's stock exchange.

- Menyetujui perubahan status Perseroan yang semulaperseroan terbatas tertutup/non publik menjadi perseroanterbatas terbuka/publik.

- Approved the change of the status of the Company whichwas originally a closed / non-public limited liabilitycompany to an open / public limited liability company

3. Memberhentikan hormat seluruh anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan yang lama dengan memberikanpembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnyakepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggotaDireksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru,termasuk Direktur lndependen dan Komisaris lndependen,pemberhentian dan pengangkatan - mana berlaku sejakditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RapatUmum Pemegang Saham untuk memberhentikan merekasewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejakditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan DewanKomisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

3. Honorably discharges all members of the Board of Directorsand the Board of Commissioners of the Company by grantingfull release and full discharge to them and immediatelyappoint new members of the Board of Directors and membersof the Board of Commissioners of the Company, includingIndependent Directors and Independent Commissioners,dismissals and appointment - which is valid since theconclusion of this Meeting, without prejudice to the right of theGeneral Meeting of Shareholders to dismiss them at any time,therefore for the subsequent period of closing of this Meeting,the composition of the members of the Board of Directors andBoard of Commissioners of the Company becomes are asfollowing :

Dewan Komisaris Board of CommissionerKomisaris utama Benny Wirawansa President CommissionerKomisaris Robin Wahyudi Alim Utomo CommissionerKomisaris Independen Tjipto Rijanto Independent Commissioner

Direksi DirectorsDirektur utama Zulfian Mirza President DirectorsDirektur Wim Al Fatih DirectorsDirektur Gandhi Parveen Kumar Directors

4. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran DasarPerseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadiperseroan terbatas terbuka/ publik dalam rangka penyesuaiandengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.l tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang MelakukanPenawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan PerusahaanPublik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka danPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten AtauPerusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebutmemberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untukmelaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namuntidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataankeputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris,meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahantersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasarmana terlampir

4. To approve to amend the Company's entire Articles ofAssociation in relation to the change of status of the Companyinto an open/ public limited liability company in conformitywith Bapepam-LK Regulation Number IX.J.l about the Articlesof Association of the Company Conducting an Initial PublicOffering of Securities and Public Companies, Regulation ofthe Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014concerning Plans and Implementation of the Company's openGeneral Meeting of Shareholders and the Regulation of theFinancial Services Authority Number33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors andBoard of Commissioners of Issuers or Public Companies andin relation thereto authorization to the Board of Directors ofthe Company to implement the above decisions including butnot limited to signing the deed of the Company's shareholderdecision statement before the Notary, requesting approval and/ or notifying the change to the competent authority, whicharticles of association are attached.

b. Berdasarkan Surat Pengakuan Utang pada tanggal 20 September2017, PT Truba Dewata Guna Prasada (Entitas anak) mengakuiutang kepada Tn. Benny Tjokrosaputra atas pembayaran bebanbunga dan denda pinjaman yang terjadi sampai dengan periodeAgustus 2017 kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Atasutang tersebut, akan dibayarkan oleh Perseroan dengan saham-saham yang akan dikeluarkan oleh PT Dwi Guna Laksana Tbk.

b. Based on Letter of Acknowlegment of Debt dated September 20,2017, PT Truba Dewata Guna Prasada (Subsidiary) recognizes thedebt to Tn. Benny Tjokrosaputra on interest payment and loanpenalties incurred until August 2017 to PT Bank MayapadaInternasional Tbk. The debt will be paid by the Company withshares to be issued by PT Dwi Guna Laksana Tbk.

232









41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan) 41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

c. Pada tanggal 1 November 2017, Perseroan telah menerimapersetujuan dari kreditur yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)Tbk sebagai berikut:

c. On November 1, 2017, the Company has received approval fromcreditors namely PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk as follows:

1. Menyetujui perubahan syarat negatif covenant yang ada dalamperjanjian kredit

1. Accept the amendment of the negative covenant conditionscontained in the credit agreement

2. Menambah Affirmative Covenant atas perjanjian kredittersebut dengan mewajibkan Perseroan untuk melaporkankepada BRI selambat-lambatnya 30 hari setelah:

2. Adding the Affirmative Covenant to the credit agreement byrequiring the Company to report to BRI no later than 30 daysafter:

- Melakukan perubahan anggaran dasar, mengubahsusunan pengurus, dan/atau perubahan kepemilikansaham pengendali, dan komposisi permodalan

- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegangsaham sebelum hutang kepada BRI dilunasi terlebihdahulu

- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegangsaham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahanmodal disetor Perseroan.

- Change articles of association, rearranging committee,and / or change of ownership share of controlling, andcapital composition

- Pay off and or pay a debt to shareholders prior debt tobri repaid first

- Doing the amount of the dividend to the hold stock,except reused in addition paid-up capital the company.

3. Memberi ijin kepada Perseroan menggunakan sebagian danaIPO untuk membayar utang kepada pemegang sahamminoritas Perseroan yaitu Dian Ciptamas Agung.

3. Permit to The Company used half of investment IPO for paidthe loan to The Company’s minority shareholder that is DianCiptamas Agung.

d. Berdasarkan surat No.891/EXT/CB-BMI/XI/2017 tanggal 9November 2017, Perseroan telah mendapat persetujuan darikreditur yaitu PT Mayapada Internasional Tbk untuk rencanaPenawaran umum Saham Perdana (IPO) dengan syarat hasilPenawaran Umum Saham Perdana debitur harus melunasi utangpokok PT Truba Dewata Guna Prasada di Bank Mayapada.

d. Based on letter No.891/EXT/CB-BMI/XI/2017 dated November 9,2017, the Company has obtained approval from creditors, PTMayapada International Tbk for the plan of Initial Public Offering(IPO) with the condition the result of Initial Public Offering mustsettle principal loans of PT Truba Dewata Guna Prasada at BankMayapada (note 41).

42. REKLASIFIKASI AKUN 42. RECLASSIFICATION ACCOUNTS

Beberapa penyajian akun dalam laporan keuangan konsolidasi padatanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 direklasifikasikan agarsesuai dengan penyajian laporan keuangan komparatif pada tanggal 30Juni 2017 antara lain:

Some of the presentation of accounts in the consolidated financialstatements on December 31, 2016, 2015 and 2014 reclassified toconform with the presentation of the comparative financial statements onJune 30, 2017 include:

31 Desember/ December 31, 2016Sebelum reklasifikasi/Before reclassification

Reklasifikasi/Reclassification

Setelah reklasifikasi/After reclassification

Laporan posisi keuangan konsolidasi Consolidated statement of financial positionPiutang lain-lain Other receivables

- Pihak ketiga 19,159,336 33,034,620 52,193,956 - Third parties- Pihak berelasi 160,350,831 (33,034,620) 127,316,211 - Related parties

Utang usaha Trade payables- Pihak ketiga 368,279,007 4,333,377 372,612,384 - Third parties- Pihak berelasi 72,420,194 (4,333,377) 68,086,817 - Related parties













233









43. RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT DWIGUNA LAKSANA Tbk

43. PURPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF THE EQUITYSECURITIES OF PT DWI GUNA LAKSANA Tbk

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkandalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum SahamPerdana PT Dwi Guna Laksana Tbk di Bursa Efek Indonesia.

The report has been prepared solely for inclusion in the prospectus inconnection with the proposed initial public offering of the equitysecurities of PT Dwi Guna Laksana Tbk on Indonesia Stock Exchange.

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN

44. REISSUE THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaantelah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untukperiode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan2016 untuk disesuaikan dengan dengan peraturan pasar modal yangberlaku.

In order to plan forth Initial Public Offering of the equity securities, theCompany has reissued the consolidated financial statements for the sixmonths ended June 30, 2017 and 2016 to conform prevealing capitalmarket regulations.

Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuanganterdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecualilaporan laporan laba rugi dan penghasilan konprehensif lainkonsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan 1c,2d, 2m, 2v,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13e, 17, 19, 24, 25, dan 29.

There is no material difference between the previous financial reportwith financial statements issued again, except for consolidated statementof profit or loss and other comprehensive income,consolidated statementof cash flows and notes 1c,2d, 2m, 2v, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13e, 17, 19,24, 25, and 29.

234

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial

Statements taken as a whole.

PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkLAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

30 JUNI 2017 JUNE 30, 2017DENGAN ANGKA PERBANDINGAN WITH COMPARATIVE FIGURES31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014 DECEMBER 31, 2016, 2015, AND 2014



Notes 2017 2016 2015 2014

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan setara kas 23,630,907 34,171,664 30,936,629 912,756 Cash and cash equivalentsPiutang usaha – pihak ketiga Trade receivables – third parties

setelah dikurangi cadangan kerugianpenurunan nilai pada 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015, dan 2014

net allowance for impairmentloss as of June 30, 2017, December

31, 2016, 2015 and 2014masing-masing sebesar Rp56.865.947,Rp51.602.327, Rp29.251.296 danRp1.379.465

amounting to Rp56,865,947,Rp51,602,327, Rp29,251,296, and

Rp1,379,465- Pihak ketiga 377,818,067 395,244,750 270,636,339 254,768,596 - Third parties- Pihak berelasi - - 28,102,628 32,756,648 - Related parties

Piutang lain-lain Other receivables- Pihak ketiga 49,913,336 49,913,336 54,305,253 54,277,719 - Third parties- Pihak berelasi 43,825,677 12,787,149 11,563,637 64,566,161 - Related parties

Persediaan – setelah dikurangi 411,528,763 307,711,678 382,500,598 322,209,181 Inventories – net of allowance forcadangan persediaan usang dan obsolescence and impairment losspenurunan nilai pada 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014

loss as of June 30, 2017, December31, 2016, 2015 and 2014

masing- masing sebesar Rp16.582.498,Rp8.654.052, Rp42.327.033 dan

amounting to Rp16,582,498,Rp8,654,052, Rp42,327,033 and

Rp13.425.383 Rp13,425,383,respectivelyPajak dibayar dimuka 14,381,247 10,296,470 - - Prepaid taxesBiaya dibayar dimuka dan uang muka 228,193,956 291,695,220 342,383,154 339,929,025 Prepaid expenses and advanced payments

1,149,291,953 1,101,820,267 1,120,428,238 1,069,420,086

ASET TIDAK LANCAR NON - CURRENT ASSETSInvestasi pada entitas anak 397,743,990 397,644,000 397,644,000 397,644,000 Investment in subsidiariesAset tetap - setelah dikurangi 12,517,816 47,631,450 56,492,177 83,387,291 Property and equipment-net of

akumulasi penyusutan pada 30 Juni 2017, accumulated depreciation as of31 Desember 2016, 2015 dan 2014 June 30, 2017, December 31, 2016,masing-masing sebesarRp30.988.580, Rp30.161.795,

2015 and 2014 amounting toRp30,988,580, Rp30,161,795,

Rp89.664.821 dan Rp82.518.755 Rp89,664,821 and Rp82,518,755.,respectively

Aset eksplorasi dan evaluasi – 6,060,622 6,759,925 12,469,236 12,469,236 Exploration and evaluation assets -setelah dikurangi akumulasi amortisasi net of accumulated amortizationamortisasi pada 30 Juni 2017, 31Desember 2016, 2015 dan 2014

June 30, 2017, December 31, 2016,2015 and 2014 amounting to

masing-masing sebesarRp7.925.430, Rp7.226.127,

Rp7,925,430, Rp7,226,127Rp1,516,816 and Rp1,516,816

Rp1.516.816 dan Rp1.516.816 .,respectivelyAset pajak tangguhan 35,691,771 44,336,445 18,430,512 4,240,949 Deferred tax assets

Aset lain-lain 27,752,609 20,000,000 20,560,190 20,560,190 Other assets

479,766,808 516,371,820 505,596,115 518,301,666

JUMLAH ASET 1,629,058,761 1,618,192,087 1,626,024,353 1,587,721,752 TOTAL ASSETS

235





PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkLAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)




Notes 2017 2016 2015 2014

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang bank jangka pendek 436,265,960 470,273,511 549,055,562 585,000,000 Short-term bank loans

Utang usaha Trade payables

- Pihak ketiga 318,700,307 345,168,637 174,048,769 34,572,766 - Third parties

- Pihak berelasi 65,353,129 87,680,190 83,777,267 55,770,076 - Related parties

Uang muka pelanggan 404,288 654,288 3,682,894 4,000,401 Unearned revenues

Biaya yang masih harus dibayar 18,826,149 1,840,005 142,320 4,499,062 Accrued expenses

Utang pajak 391,164 236,967 - - Taxes payables

Utang bank - bagian yang jatuh - - - 1,735,513 Bank loans - current portion

tempo dalam waktu satu tahun of long term liabilities

Utang sewa pembiayaan - bagian yang - - 93,106 93,106 Financial lease payable - current

jatuh tempo dalam waktu satu tahun portion of long term liabilities

Utang lain-lain Other payables

- Pihak ketiga 29,033 30,281 27,514 - - Third parties

- Pihak berelasi 149,093,850 34,404,079 181,593,004 35,000 - Related parties

Liabilitas keuangan lainnya Other financial liabilities

- Pihak ketiga 120,000,000 120,000,000 - - - Third parties

- Pihak berelasi 29,500,000 29,500,000 - - - Related parties

1,138,563,880 1,089,787,958 992,420,436 685,705,924

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES

Utang bank - dikurangi bagian yang - - - 6,346,947 Bank loans - net of current

jatuh tempo dalam waktu satu tahun maturity portion

Utang lain-lain - pihak ketiga - 60,337,063 62,015,706 115,698,433 Other payables - third parties

Utang non-usaha - pihak berelasi - - - 60,832,952 Non-trade payables – related parties

Liabilitas imbalan pasca kerja 6,710,621 3,406,054 2,719,778 2,735,011 Post-employment benefits liabilities

Cadangan biaya reklamasi 446,093 446,093 446,093 446,093 Reserve of reclamation cost

7,156,714 64,189,210 65,181,577 186,059,436

JUMLAH LIABILITAS 1,145,720,594 1,153,977,168 1,057,602,013 871,765,360 TOTAL LIABILITIES

236





PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkLAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)




Notes 2017 2016 2015 2014

EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal Rp100 553,756,472 553,756,472 553,756,472 553,756,472 Capital stock - par value Rp100

(nilai penuh) per lembar saham, (full amount) per share, authorized

modal dasar - 14.200.000.000 saham, capital 14,200,000,000 shares,

modal ditempatkan dan disetor penuh issued and fully paid-in capital

sejumlah 5.537.564.724 lembar saham. 5,537,564,724 shares.

Tambahan modal disetor 196,557,300 196,557,300 196,557,300 195,000,000 Additional paid-in capital

Akumulasi rugi (267,672,962) (287,254,896) (182,942,048) (33,998,542) Accumulated losses

Komponen ekuitas lainnya 697,357 1,156,043 1,050,616 1,198,462 Other equity component

JUMLAH EKUITAS 483,338,167 464,214,919 568,422,340 715,956,392 TOTAL EQUITY


DAN EKUITAS AND EQUITY

237





PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

KOMPREHENSIF LAINSTATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND

OTHER COMPREHENSIVE INCOMEUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR FOR THE SIX MONTHS PERIOD ENDED





Notes 2017 2016 2016 2015 2014

PENDAPATAN USAHA 487,652,380 565,748,404 1,030,502,639 326,722,957 240,108,710 OPERATING REVENUES

BEBAN POKOK PENDAPATAN 393,431,859 537,620,157 983,900,555 364,408,326 217,742,573 COST OF REVENUES

LABA (RUGI) BRUTO 94,220,521 28,128,247 46,602,084 (37,685,369) 22,366,137 GROSS PROFIT

Pendapatan bunga 683,395 889,640 1,806,881 1,640,065 1,565,246 Interest income

Beban penjualan dan operasional (3,666,978) (548,270) (1,906,280) (478,036) (26,971,392) Selling expenses

Beban umum dan administrasi (24,896,497) (41,884,885) (89,704,634) (62,382,225) (30,138,546) General and administrative expenses

Beban bunga dan keuangan lainnya (40,842,108) (35,133,805) (68,784,067) (73,654,622) (63,196,531) Interest and other financial charges

Beban administrasi bank (2,118,360) (440,912) (1,000,729) (294,868) (371,211) Bank administration charges

Rugi selisih kurs – bersih - - - (2,954) - Loss on foreign exchange – net

Pendapatan (beban) lainnya - bersih 4,999,530 (2,301,208) (17,267,178) 9,774,222 335,986 Other income (expenses) – net

(65,841,018) (79,419,440) (176,856,007) (125,398,418) (118,776,448)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 28,379,503 (51,291,193) (130,253,923) (163,083,787) (96,410,311) INCOME (LOSS) BEFORE

PENGHASILAN INCOME TAX

Penghasilan (beban) pajak (8,797,569) 10,473,281 25,941,075 14,140,281 3,922,560 Income tax (expenses)

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE 19,581,934 (40,817,912) (104,312,848) (148,943,506) (92,487,751) NET INCOME (LOSS) FOR THE

BERJALAN PENGHASILAN CURRENT PERIOD OTHER

KOMPREHENSIF LAIN COMPREHENSIVE INCOME

Pos-pos yang tidak akan Items that would never be

direklasifikasi ke laba rugi reclassified to profit or loss

Keuntungan (kerugian) aktuaria (611,581) (21,279) 140,569 (197,128) 824,632 Actuaria gain (loss)

Pajak penghasilan terkait dengan 152,895 5,320 (35,142) 49,282 (206,158) Income tax relating tokomponen penghasilankomprehensif lainnya

components othercomprehensive income

(458,686) (15,959) 105,427 (147,846) 618,474

JUMLAH LABA (RUGI)

KOMPREHENSIF

19,123,248 (40,833,871) (104,207,421) (149,091,352) (91,869,277) TOTAL COMPREHENSIVE

INCOME (LOSS)

RUGI PER SAHAM DASAR DAN

DILUSIAN (nilai penuh)

3.54 (7.37) (18.84) (26.90) (16.70) BASIC LOSS PER SHARE AND

DILUTED (full amount)

238

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

taken as a whole.

PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR FOR THE SIX MONTHS PERIOD ENDED30 JUNI 2017 DAN 2016 JUNE 30, 2017 AND 2016



Catatan/ NotesModal saham/Capital stock

Tambahan modaldisetor/

Additional paid incapital

Akumulasi rugi/Accumulated losses

Komponen ekuitaslainnya/

Other equitycomponents

Jumlah/Total

Saldo per 1 Januari 2014 553,756,472 195,000,000 53,825,898 579,988 803,162,358 Balance as of January 1, 2014

Dampak penerapan awal PSAK No. 70 - - 4,663,311 - 4,663,311 Effect of first adoption of SFAS No. 70

Keuntungan aktuaria setelah pajak - - - 618,474 618,474 Actuaria gain net off taxes

Rugi bersih periode berjalan - - (92,487,751) - (92,487,751) Net loss for current period

Saldo per 31 Desember 2014 553,756,472 195,000,000 (33,998,542) 1,198,462 715,956,392 Balance as of December 31, 2014

Modal disetor - 1,557,300 - - 1,557,300 paid-in capital

Kerugian aktuaria setelah pajak - - - (147,846) (147,846) Actuaria loss net off taxes


Saldo per 31 Desember 2015 553,756,472 196,557,300 (182,942,048) 1,050,616 568,422,340 Balance as of December 31, 2015



Saldo per 30 Juni 2016 553,756,472 196,557,300 (223,759,960) 1,034,656 527,588,468 Balance as of June 30, 2016

Kuntungan aktuaria setelah pajak - - - 121,387 121,387 Actuaria gain net off taxes


Saldo per 31 Desember 2016 553,756,472 196,557,300 (287,254,896 1,156,043 464,214,919 Balance as of December 31, 2016


Laba bersih periode berjalan 19,581,934 - 19,581,934 Net gain for current period

Saldo per 30 Juni 2017 553,756,472 196,557,300 (267,672,962) 697,357 483,338,167 Balance as of June 30, 2017

239





PT DWI GUNA LAKSANA Tbk PT DWI GUNA LAKSANA TbkLAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR FOR THE SIX MONTHS PERIOD ENDED30 JUNI 2017 DAN 2016 JUNE 30, 2017 AND 2016




Notes 2017 2016 2016 2015 2014ARUS KAS DARI AKTIVITAS

OPERASICASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIESPenerimaan kas dari pelanggan 441,194,605 441,810,067 899,853,506 282,946,599 240,295,124 Cash received from customersPembayaran kepada pemasok (480,741,223) (314,964,975) (666,850,719) (245,873,325) (24,821,933) Payment for suppliersPembayaran kepada karyawan (5,105,351) (3,533,636) (6,641,431) (12,190,980) (14,207,714) Payment for employeesPembayaran pajak penghasilan (4,146,863) (5,566,275) (15,713,418) (10,842,432) (3,594,384) Payment of income taxPembayaran beban bunga dan

keuangan(2,118,360) (440,912) (1,000,729) (294,868) (371,211) Payment of interest and financial

expensesPembayaran beban operasional

lainnya – bersih(15,910,403) (12,172,711) (66,092,655) (18,466,660) (33,384,951) Payments of other operating

expenses – netKas bersih diperoleh dari

(digunakan untuk) aktivitasoperasi

(66,827,595) 105,131,558 143,554,554 (4,721,666) 163,914,931 Net cash provided by (used in)operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITASINVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTINGACTIVITIES

Penerimaan bunga 683,395 889,640 1,806,881 1,640,065 1,565,246 Receipts of interestPerolehan aset tetap (137,466) - - - (176,245) Acquisition of property and equipmentAkuisisi entitas anak bersih (99,990) - - - - Acquisition of subsidiaryKas bersih diperoleh dari aktivitas

investasi445,939 889,640 1,806,881 1,640,065 1,389,001 Net cash provided by investing

activities

ARUS KAS DARI AKTIVITASPENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCINGACTIVITIES

Penambahan utang bank jangkapanjang

- - - - (1,013,579) Additional long-term bank loans

Pembayaran utang bank jangkapendek

(34,007,551) (32,633,844) (78,782,051) (10,944,438) (9,032) Payment of short-term bank loans

Penambahan liabilitas keuanganlainnya

- - 149,500,000 - - Additional of other financialliabilities

Pembayaran bunga utang bank (27,622,108) (35,133,805) (67,054,845) (75,994,917) (65,844,562) Payment of interest bank loansPembayaran utang pembiayaan - - (93,106) - (1,537,318) Payment lease payablesPenerimaan (pembayaran) kepada

pihak berelasi117,470,558 6,316,766 (148,410,185) 173,755,089 (90,771,629) Received (payment) from related

partiesPembayaran kepada

pihak ketiga- (13,940,548) 2,713,787 (53,710,260) (6,099,087) Payment to third parties

Kas bersih diperoleh dari(digunakan untuk)

55,840,899 (75,391,431) (142,126,400) 33,105,474 (165,275,207) Net cash provided by(used in)

aktivitas pendanaan financing activities

KENAIKAN (PENURUNAN) (10,540,757) 30,629,767 3,235,035 30,023,873 28,725 NET INCREASE(DECREASE) IN

BERSIH KAS DAN SETARAKAS

CASH AND CASHEQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS 34,171,664 30,936,629 30,936,629 912,756 884,031 CASH AND CASH EQUIVALENTSAWAL PERIODE AT THE BEGINNING OF

PERIOD

KAS DAN SETARA KAS 23,630,907 61,566,396 34,171,664 30,936,629 912,756 CASH AND CASH EQUIVALENTSAKHIR PERIODE AT THE ENDING PERIOD

240

PT Dwi Guna Laksana, Tbk · 2018. 4. 5. · Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I -...

Documents

Transcript of PT Dwi Guna Laksana, Tbk · 2018. 4. 5. · Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I -...