PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. · Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal...

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif : 21 Juni 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 22 Mei 2018 Masa Penawaran Umum : 17 Mei 2018 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 22 Mei 2018 Tanggal Penjatahan : 18 Mei 2018 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 23 Mei 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat: Senayan City, Panin Tower Lantai 15

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telp: (021) 7278-1800, Fax: (021) 7278-1900

www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional: Perseroan memiliki 102 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang, 70 Kantor Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor,

Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali dan Semarang

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) dan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) dan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) dan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, dengan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut: Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen)

per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun,

berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung se jak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 22 Mei 2021 untuk Obligasi Seri A dan 22 Mei 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 22 Mei 2025.

PENTING UNTUK DI PERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO: 11/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 11 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (‘KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

idA- (Single A Minus) untuk Obligasi dan idBBB (Triple B) untuk Obligasi Subordinasi

Pencatatan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

PT INDO PREMIER SEKURITAS

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI PT BINAARTHA SEKURITAS

EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT PT BANK MEGA Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DALAM PROSPEKTUS SEBELUMNYA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 JUNCTO PERATURAN OJK NO.34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL JUNCTIS PERATURAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK/03/2016, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI INI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018

http://www.victoriabank.co.id/

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta, melalui surat No. 040/DIR-EKS/04/17 pada tanggal 11 April 2017 juncto surat No. 045/DIR-EKS/04/17 pada tanggal 12 April 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut “UUPM”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran diatas, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-340/D.04/2017 pada tanggal 21 Juni 2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dengan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (‘’BEI’’). Sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-005/BEI.PP2/04-2017 tanggal 5 April 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II ini akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Dimana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 008/DIR-EKS/05/18 tanggal 7 Mei 2018 perihal Surat Pengantar Atas Pemberitahuan Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, serta Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 OJK No. S-43/PB.33/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Rencana Penerbitan Produk Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xvii

BAB I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1

BAB II. PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM 27

BAB III. PERNYATAAN UTANG 29

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 36

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 36

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain Konsolidasian 37

3. Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian 39

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 40

1. Umum 40

2. Keuangan 40

3. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat 47

BAB VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 53

1. Keterangan Tambahan Tentang Perseroan 53

2. Struktur Permodalan Dan Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan 54

3. Struktur Organisasi 58

4. Pengurusan Dan Pengawasan 60

5. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan Dan Entitas Anak 61

6. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan 63

7. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan 64

8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dengan

Kepemilikan Diatas 5% 65

9. Keterangan Tambahan Tentang Entitas Anak 67

10. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi 71

11. Perjanjian Dan Kontrak Penting Pihak Lain 74

12. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Dan Dewan Direksi 89

13. Keterangan Tentang Aset Tetap 104

14. Asuransi 116

15. Kegiatan Usaha 123

16. Kecenderungan Dan Prospek Usaha 143

BAB VII. PERPAJAKAN 149

ii

BAB VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 151

BAB IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 153

BAB X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT 155

BAB XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 167

BAB XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 170

BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 171

iii

ALCO : Singkatan dari “Asset Liabilities Committee”, yaitu komite yang berkonsentrasi pada

pengelolaan risiko terkait dengan suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur valuta asing. Komite tersebut diketuai oleh Presiden Direktur Perseroan.

Afiliasi

: Berarti: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari

pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Aset Tetap : Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha. Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta. beserta

pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Bunga serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Anak Perusahaan atau Entitas Anak

: Berarti perusahaan yang dimiliki Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

Aset Produktif : Terdiri dari Giro pada Bank Lain–Neto, Penempatan pada BI dan Bank Lain–Neto,

Efek-Efek Neto, Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Neto, Kredit–Neto, Penyertaan saham-Neto.

ATM : Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin

elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaaan saldo dan pemindahbukuan.

ATMR : Singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot

sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).

ATMR Kredit : Dihitung dengan menjumlahkan seluruh asset yang telah dikalikan dengan bobot

risiko kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

ATMR Operasional : Dihitung dengan cara melakukan perkalian antara beban modal risiko operasional

dengan angka 12,5 (dua belas koma lima) sesuai peraturan yang berlaku tentang KPMM.

DEFINISI DAN SINGKATAN

iv

ATMR Pasar : Dihitung dengan cara melakukan perkalian antara jumlah beban modal secara konsolidasi untuk seluruh jenis risiko pasar dengan angka 12,5 (dua belas koma lima) sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang KPMM.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek. Bagian Penjaminan : Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan

Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (full commitment) akan menawarkan dan menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat dan akan membeli sisa Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Bank Kustodian

: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bapepam dan LK : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari

Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Bursa Efek : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana

untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan/atau penerus hak dan kewajibannya atau bursa lain yang akan ditentukan dikemudian hari, dimana Obligasi dan Obligasi Subordinasi dicatatkan.

BI : Berarti singkatan dari Bank Indonesia. BMPK : Singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan

batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan BI.

BOPO : Berarti rasio yang dihitung berdasarkan perbandingan beban operasional dibagi

dengan pendapatan operasional. Bunga Obligasi : Berarti tingkat bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan

kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Bunga Obligasi Subordinasi : Berarti tingkat bunga Obligasi Subordinasi pertahun yang harus dibayar oleh

Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

v

CAR : Singkatan dari Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.

CAR untuk risiko kredit dan operasional

: Dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit dan opersional Perseroan untuk tahun 2017dan 2016 dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit.

CAR untuk risiko kredit, pasar dan operasional

: Dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan opersional Perseroan untuk tahun 2017 dan 2016 dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit.

CKPN : Berarti singkatan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang merupakan

cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang wajib dibentuk sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) dan PSAK 60 tentang instrumen keuangan.

Channeling : Berarti penerusan pinjaman untuk pembiayaan konsumen. Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan

kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari Hari Kalender.

DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan. Dokumen Emisi : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.

EBIT : Berarti Earning Before Interest and Tax, yaitu laba bersih sebelum bunga dan

pajak. EBITDA : Berarti Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation, yaitu laba

bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Emisi : Berarti penerbitan Obligasi / Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan

dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. Force Majeure : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

Perwaliamanatan.

vi

Formulir Konfirmasi Penjatahan

: Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti formulir pemesanan yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Emisi.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh

Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.

GWM Utama dalam Rupiah : Dihitung dengan membandingkan saldo rekening giro Rupiah Perseroan pada BI

terhadap rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga pada dua masa laporan sebelumnya.

GWM mata uang asing : Dihitung dengan membandingkan saldo rekening giro mata uang asing Perseroan

pada BI terhadap rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga pada dua masa laporan sebelumnya.

GWM Sekunder dalam Rupiah : Dihitung dengan membandingkan jumlah Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang

Negara, SBSN, dan/atau excess reserve terhadap rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga pada dua masa laporan sebelumnya.

Harga Penawaran : Adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Pokok Obligasi / Obligasi

Subordinasi. Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta

menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari

Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali. Hari Kerja

: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.

Harga Pasar Yang Wajar : Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu

transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli. Informasi Tambahan : Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam

rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Utang Senior

: Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau dibawah Obligasi Subordinasi.

Jumlah Terutang : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada

Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

vii

Jadwal Emisi :

Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Konfirmasi Tertulis : Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi

Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

Kredit yang Diberikan : Berarti kredit yang diberikan sebelum dikurangi pendapatan biaya transaksi

ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Kreditur Preferen : Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan. KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan

menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI.

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan

harta yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

LDR : Berarti Loan to Deposit ratio. Likuidasi : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut

dari Penutupan Usaha. Manajer Penjatahan : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Obligasi

Subordinasi. Masa Penawaran Umum : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi

dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan. Masyarakat : Berarti perorangan dan/ atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan

Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama

Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau pengganti haknya.

Modal Inti (Tier 1) : Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan modal

viii

(disclosed reserved) dan modal inovatif (innovative capital instrument) sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 14/18/PBI/2012 sebagaimana didefinisikan dibawah ini.

Modal Inti (Tier 2) : Berarti modal pelengkap bank yang terdiri dari modal pelengkap level atas (upper

tier 2) dan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 14/18/PBI/2012.

Nasabah Penyimpanan : Berarti Nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan

perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan. NIM : Singkatan dari “Net Interest Margin” yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang

merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif. NPL : Berarti Non Performing Loan, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi

kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.

Obligasi : Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi

dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018, yang merupakan penerbitan tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar

Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar

Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

dan Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Berkelanjutan I : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria, yang akan ditawarkan oleh

Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

Obligasi Subordinasi

: Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018, yang merupakan penerbitan tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan

ix

dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

: Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/ atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

PAPI : Berarti Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. PBI No. 17/11/PBI/2015 : Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional tanggal 25 Juni 2015.

PPA : Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari bak debit berdasarkan penggolongan kualitas aset (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet), sesuai ketentuan BI.

PPAP : Berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif. PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pefindo : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan. Pemegang Obligasi : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi

yang disimpan: (1) dalam Rekening Efek pada KSEI, atau (2) dalam Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek. Pemegang Obligasi Subordinasi

: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi Subordinasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi, yang terdiri dari: (1) pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi

Subordinasi; dan/atau (2) masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas

Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan

x

peraturan KSEI. Pemeringkat : Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam dan LK atau

Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Uang dan/atau Sukuk.

Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh

Perseroan untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan

: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Pengakuan Hutang : Berarti pengakuan Perseroan atas hutang yang diperoleh sehubungan dengan

Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 12 tanggal 4 Mei 2018 dan Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 15 tanggal 4 Mei 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta dan berikut segala perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak

yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) dan PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Penutupan Usaha : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan

keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.

Peraturan No. IX.A.1 : Berarti Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK

Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

xi

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.C.11

: Berarti Peraturan Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan No. IX.E.1

: Berarti Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

: Berarti Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. VI.C.3 : Berarti Peraturan Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK

Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Peraturan No. VI.C.4 : Berarti Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK

Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Peraturan No. VIII. G. 12 : Berarti Peraturan Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan

LK Nomor Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability

: Berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menyatakan Perseroan terganggu kelangsungan usahanya dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk melakukan Write Down atas kewajibannya terhadap Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.

Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan

pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Akta No. 17 tanggal 4 Mei 2018 untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Akta No. 18 tanggal 4 Mei 2018 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-058/OBL/KSEI/0418 tanggal 4 Mei 2018 dan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-064/OBL/KSEI/0418 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

xii

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek Obligasi dan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek Obligasi dan Obligasi Subordinasi, No. SP-005/BEI.PP2/04-2017 tanggal 5 April 2017, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 13 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 16 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 11 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi

: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 14 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I

: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuat oleh Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria No. 8 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36 /2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk

xiii

memenuhi persyaratan OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dimana Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif berdasarkan surat OJK Nomor: S-340/D.04/2017 Perihal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran tanggal 21 Juni 2017.

Perseroan : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah

PT Bank Victoria International Tbk, suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

Persyaratan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Perusahaan Anak : Berarti badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh

Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 14/18/PBI/2012.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,

Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

POJK No. 32 /POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No. 34/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No. 35/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No. 36/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. POJK No. 30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015

tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. POJK No. 55/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. POJK No. 56/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. POJK No. 34/POJK.03/2016 : Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016

tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang

xiv

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. POJK No. 7/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang

Dokumen Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/ Atau Sukuk.

POJK No. 9/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang

Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi

berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A: dengan Jumlah Pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar

Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;

Seri B: dengan Jumlah Pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar

Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

dan Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pokok Obligasi Subordinasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi

Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; dan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham. RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

xv

SABH

: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dapat

dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

SBI : Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang

diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.

Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI

yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi

: Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016

tanggal 21 Juni 2016 Tentang Fitur Konversi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi

: Berarti Penjamin Emisi Obligasi yang secara bersama-sama bertindak selaku para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan secara kesanggupan penuh (full commitment), sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

: Berarti Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang secara bersama-sama bertindak selaku para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan secara kesanggupan penuh (full commitment), sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi/ Obligasi Subordinasi hasil

Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi/ Subordinasi yang dilakukan elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi/ Pemegang Obligasi Subordinasi.

Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dikenal sebagai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

xvi

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi/ Obligasi Subordinasi kepada Perseroan oleh Penjamin Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi (in good funds) yang juga merupakan Tanggal Emisi Obligasi/ Obligasi Subordinasi sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi menetapkan penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Tanggal yang mana selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi

: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-3 (tiga), ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi Obligasi Subordinasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan perubahannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya.

Undang-undang Perpajakan : Berarti Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan-perubahan lainnya di kemudian hari.

Wali Amanat : Berarti PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Write Down : Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan,

dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf F Perjanjian Perwaliamanatan, dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pemberitahuan tertulis.

xvii

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum di dalam Informasi Tambahan. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Aggaran Dasar Perseroan, yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0949938, tanggal 09 Juli 2015, Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Anggaran Dasar Perseroan belum mengalami perubahan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat yang saat ini berlokasi di Jakarta dengan kantor beralamat di Panin Tower Lantai, Senayan City, Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat dan mempunyai 102 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang, 70 Kantor Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali dan Semarang. Perseroan memperoleh izin sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008. Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-114/D.03/2016 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 8 Desember 2016. Perseroan telah mendapatkan izin menjadi Bank Devisa pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan – Otoritas Jasa Keuangan No. S-423/PB.12/2016 dan efektif beroperasi menjadi bank devisa pada tanggal 20 Februari 2017.

RINGKASAN

xviii

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah Perseroan melakukan peningkatan kualitas sistem Teknologi Informasi (TI) di tahun 2016. Perseroan telah menerbitkan Kartu ATM berbasi chip card untuk mendukung peningkatan keamanan nasabah, pengembangan SKN dan RTGS Generasi II untuk fitur bulk payment (kliring one to many transfer). Fasilitas Internet Banking Mobile Banking juga diberikan untuk kenyamanan bertransaksi bagi nasabah. KEGIATAN USAHA Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan secara bertahap melakukan transformasi usahanya menjadi bank ritel dan bisnis yang kokoh. Dalam mendukung visi misi tersebut, Perseroan aktif mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 102 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang, 70 Kantor Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali dan Semarang. Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria yaitu meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, dan menyesuaikan situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan. STUKTUR PERMODALAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1992 Berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tertanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam Perseroan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut : Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh

ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh

: Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.

Dengan struktur permodalan Perseroan seperti tersebut di atas, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

xix

Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-

Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 50.000 50.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Drs. Richard R. Winiahardja 5.000 5.000.000.000 50,00

2. Juanetta Hertati Tjandra 5.000 5.000.000.000 50,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 40.000 40.000.000.000

Dibawah ini disajikan struktur pemodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan setelah Pangajuan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 ini sebagai berikut :

Tahun 2017 a. Stuktur permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal 26 Juni

2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 April 2017 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 30 April 2017, sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp 100,00


(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000

PT Suryayudha Investindo Cipta* 430.078.250 43.007.825.000 4,96

PT Nata Patindo* 226.777.000 22.677.700.000 2,61

PT Victoria Investama Tbk* 3.938.845.330 393.884.533.000 45,43

Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53

SSB 4671 S/A DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH

780.394.335 78.039.433.500 9,00

Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)** 2.122.019.133 212.201.913.300 24,47

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 8.671.048.162 867.104.816.200 100,00

Saham Dalam Portepel 5.328.951.838 532.895.183.800

xx

Catatan:

* jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

** jumlah saham tersebut termasuk saham yang dimiliki oleh Debora Wahjutirto Tanojo, Komisaris Perseroan sejumlah 216.218.000 saham.

(Tidak terdapat perubahan modal ditempatkan dan disetor).

Struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham per 31 Mei 2017 , 30 Juni 2017, 31 Juli 2017 dan 31 Agustus 2017 tidak mengalami perubahan masih sama dengan tanggal 30 April 2017. b. Struktur permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal

26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 30 September 2017, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham



(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000


PT Nata Patindo* 236.777.000 23.677.700.000 2,73


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9,00




Catatan:




xxi

Struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham per 31 Oktober 2017 , 30 November 2017 dan 31 Desember 2017 tidak mengalami perubahan masih sama dengan tanggal 30 September 2017. Tahun 2018 Struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham per 31 Januari 2018 , dan 28 Februari 2018 tidak mengalami perubahan masih sama dengan tanggal 30 September 2017, tidak mengalami perubahan masih sama dengan tanggal 30 September 2017, Permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 31 Maret 2018, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan

Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham



(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000

PT Nata Patindo* 236.777.000 23.677.700.000 2,73


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9.00




Catatan:



(Tidak terdapat perubahan modal ditempatkan dan disetor). Permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,

xxii

untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 April 2018 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 30 April 2018, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagai berikut:





(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000

PT Nata Patindo* 236.777.000 23.677.700.000 2,73


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9.00




Catatan:



(Tidak terdapat perubahan modal ditempatkan dan disetor). IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal 22 Maret 2018 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember

2017 2016

Kas 72.142 73.136

Giro pada Bank Indonesia 1.768.561 1.467.640

Giro pada Bank Lain 75.231 20.202

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 2.144.573 1.449.178

Efek-efek – Neto 7.897.783 7.282.892

Pendapatan bunga yang masih akan diterima 221.739 214.417

xxiii

Uraian 31 Desember

2017 2016

Beban dibayar dimuka 19.862 17.469

Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang Syariah - Neto 15.576.688 14.260.847

Tagihan akseptasi 117.881 9.731

Penyertaan saham - Neto 60 60

Agunan yang diambil alih - Neto 287.638 532.102

Aset Pajak Tangguhan - Neto 90.404 99.374

Aset Tetap - Neto 528.001 544.491

Aset Tak Berwujud - Neto 6.037 5.076

Aset Lain-lain 49.008 23.365

Jumlah Aset 28.825.608 25.999.980


Uraian 31 Desember

2017 2016

Liabilitas Liabilitas segera 4.495 3.373 Simpanan Nasabah 20.774.972 19.524.271 Simpanan dari Bank Lain 2.236.882 1.332.527 Efek-efek yang diijual dengan janji dijual kembali - 101.621 Liabilitas Akseptasi 77.660 4.682 Efek-efek yang diterbitkan 1.140.423 995.161 Utang Pajak 41.969 30.700 Liabilitas Imbalan Kerja 76.385 62.654 Akrual dan Liabilitas Lain-lain 131.190 119.923

Jumlah Liabilitas 24.483.976 22.174.912

Dana Syirkah Temporer Simpanan nasabah - Pihak berelasi 2.708 28.775 - Pihak ketiga 1.470.980 1.138.774 Simpanan bank lain - Pihak ketiga 21.600 31.250

Jumlah Dana Syirkah Temporer 1.495.288 1.198.799

Ekuitas

Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham, Modal dasar - 14.000.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh – 8.671.048.162 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 7.890.653.827 saham pada tanggal 31 Desember 2016 867.105

789.065

Tambahan Modal Disetor 211.681 21.945 Saham Disetor Dimuka - 267.776 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar

efek-efek yang tersedia untuk dijual, setelah pajak 69.692 (14.306)

Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak 355.457 355.457 Saldo Laba: - Telah ditentukan penggunaanya 150.156 116.000 - Belum ditentukan penggunaannya 1.192.235 1.090.315

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

2.846.326 2.626.252

Kepentingan non pengendali 18 17

xxiv

Uraian 31 Desember

2017 2016

Jumlah Ekuitas 2.846.344 2.626.269

TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS 28.825.608 25.999.980

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah kecuali Persentase)

Uraian 31 Desember

2017 2016

Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan bunga dan syariah 2.292.718 2.160.859

Beban bunga dan syariah (1.835.041) (1.857.235)

Pendapatan bunga dan syariah - bersih 457.677 303.624

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan dari investasi reksa dana 85.350 83.696

Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual - neto 256.696

177.704

Provisi dan komisi selain dari pinjaman 21.647 15.166

(Kerugian)/ keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto

(343) (2.304)

Lain-lain 53.246 39.196

Jumlah pendapatan operasional lainnya 416.596 313.458

Beban operasional lainnya

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan (303.942) (164.068)

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non - keuangan (60.381) (15.379)

Beban umum dan administrasi (156.181) (147.671)

Beban tenaga kerja (193.874) (176.581)

Lain-lain (21.815) (28.121)

Jumlah beban operasional lainnya (736.193) (531.820)

Laba Operasional 138.080 85.262

Pendapatan Non Operasional - Neto 38.057 7.599

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 176.137 92.861

Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan - Neto (40.046) 7.499

Laba Bersih Tahun Berjalan 136.091 100.360

Penghasilan Komprehensif Lain

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual 111.997 (10.953)

Pajak tangguhan terkait (27.999) 2.694

Beban penghasilan komprehensif lain – neto setelah pajak 83.998 (8.259)

xxv

Uraian 31 Desember

2017 2016

Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja (1.773) (2.447)

Surplus revaluasi aset tetap - 79.387

Pajak tangguhan terkait 1.760 612

Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak (14) 77.552

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak 83.984 69.293

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 220.075 169.653

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk 136.090 100.362

Kepentingan nonpengendali 0 (2)

136.090 100.360

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :


Kepentingan nonpengendali 0 1

220.075 169.653

Laba Per Saham

Dasar (Nilai Penuh) 15.69 13.56

Dilusian (Nilai Penuh) 15.69 13.56

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Persentase)

Uraian 31 Desember

2017 2016

Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih 50,74 (14,83)

Pendapatan Operasional 32,90 54,17

Laba Operasional 61,95 10,96

Laba Bersih Tahun Berjalan 35,60 28,53

Jumlah Aset 10,87 11,82

Jumlah Liabilitas 10,41 10,70

Jumlah Ekuitas 8,38 24,25

Permodalan

CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional 18,76 26,18

CAR dengan Memperhatikan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar

18,17 24,58

CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 8,00 8,00

Aset Produktif

NPL (Net) 2,32 2,37

NPL (Gross) 3,05 3,89

NPL (Net) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 5,00 5,00

xxvi

Rentabilitas

ROA 0,64 0,52

ROE 5,52 4,79

NIM 2,13 1,53

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 94,53 94,30

Likuiditas

LFR*) 69,65 67,79

LDR 70,25 68,38

GWM Utama Rupiah 7,97 7,52

GWM Valuta Asing 8,97 -

PDN 0,07 -

GWM Utama Rupiah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 6,50 6,50

GWM Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 8,00 8,00 *) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Perubahan atas PBI

Nomor15/15/2013 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, LDR berubah menjadi Loan to Funding Ratio (LFR).

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN Ringkasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018.

Jumlah Pokok Obligasi : Seri A: Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Seri B: Sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Jangka Waktu : Seri A: 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri B: 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi

Tingkat Bunga : Seri A : 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen) Seri B : 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen)

Harga Penawaran : Harga penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas

xxvii

Ringkasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut : Nama Obligasi Subordinasi : Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi

: Sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

Jangka Waktu : 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal Emisi.

Harga Penawaran : Harga penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Tingkat Bunga : 11,00% (sebelas koma nol nol persen)

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (Buy Back)

: Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

Jaminan : Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (covenants)

: Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut.

Hasil Pemeringkatan : Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara paripassu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (covenants)

: Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut.

Hasil Pemeringkatan : Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) No. RC-369/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019 adalah:

id A- (Single A Minus)

xxviii

No. RC-370/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019 adalah:

id BBB (Triple B)

Sifat-sifat Khusus : POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs. POJK No. 34/POJK.03/2016 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasu subordinasi , POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs POJK No. 34/POJK.03/2016 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antara aperiode (cumulative), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi OJK menetapka bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) sesuai dengan pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs POJK No. 34/POJK.03/2016 SEOJK No. 20/SEOJK/2016. Write Down terhadap modal pelengkap (tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordiansi, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs. POJK No. 34/ POJK.03/2016 dan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, Perseroan telah memilih fitur Write Down tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 041 tanggal 11 April 2017 perihal Permohonan Persetujuan Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi PT Bank Victoria International Tbk. dan Surat Perseroan No. 036/DIR-EKS/04/17 tanggal 10 April 2017 perihal Legal Opini Dalam Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi PT Bank Victoria International Tbk sebagaimana diterangkan di dalam Surat Konsultan Hukum Da Silva & Suhardiadi No. 02/LO-BVIC/DSS/IV/2017 tanggal 10 April 2017, perihal Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opini) Terkait Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria. Pilihan Perseroan tersebut pada prinsipnya telah disetujui dan dicatat dalam administrasi Pengawasan Bank 3 OJK No. S-43/PB.33/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Rencana Penerbitan Produk Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (tier 2) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

xxix

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini kepada OJK serta Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan, hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Wali Amanat. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah dilaporkan kepada OJK Pengawasan Bank melalui surat No. 036/DIR-EKS/07/17 tanggal 13 Juli 2017, Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan kepada OJK Pengawasan Pasar Pasar Modal No. 037/DIR-EKS/08/17 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN Obligasi Bank Victoria I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang

Seri A

Jumlah Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah)

Peringkat BBB+ dari PT Kasnic Duff & Phelps Credit Rating lndonesia (DCR lndonesia)

Tingkat Bunga 16,25%

Tanggal Efektif 28 Desember 1999

Periode Jatuh Tempo 7 (tujuh) Tahun

Jatuh Tempo 3 Maret 2007

Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Informasi Tambahan Ini Diterbitkan

-

Seri B

Jumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah)


Tingkat Bunga

16,00% untuk kupon bunga Obligasi ke-1 (satu) dan kupon bunga Obligasi ke-2 (dua) dan Mengambang untuk kupon Obligasi ke-3 (tiga) sampai dengan kupon bunga Obligasi ke-28 (dua puluh delapan) dihitung berdasarkan rata rata tingkat bunga deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 6 (enam) bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia dan PT Bank Panin Tbk ditambah premi tetap sebesar 2,50% per tahun.




xxx


-

Pada tanggal 3 Maret 2007 Obligasi Seri A dan Seri B jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan. Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -

Jumlah Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

Peringkat A3.id (setara A-, Kasnic) dari PT Moody's lndonesia (Moody's)


Tanggal Efektif 9 Maret 2007

Periode Jatuh Tempo 5 (lima) Tahun



-

Pada tanggal 21 Maret 2012 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan. Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -


Peringkat Baa2.id (setara BBB, Kasnic) dari PT Moody's lndonesia (Moody's)



Periode Jatuh Tempo 10 (sepuluh) Tahun, dengan Opsi Beli pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak tanggal emisi atau sejak tanggal 21 Maret 2012



-

Pada tanggal 21 Maret 2017 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan pada tanggal 21 Maret 2017. Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -


Peringkat idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek lndonesia (PEFINDO)


Tanggal Efektif 19 Juni 2012


Jatuh Tempo 27 Juni 2017


-

Pada tanggal 27 Juni 2017 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2017.

xxxi

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -

Jumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)

Peringkat idBBB (Triple B) dari PT Pemeringkat Efek lndonesia (PEFINDO)






Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)

Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -


Peringkat idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkat Efek lndonesia (PEFINDO)

Tingkat Bunga 9,50%





Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -









Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -






Jatuh Tempo 11 Juli 2022



xxxii

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -

Jumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)







Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

1

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) dan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) dan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

dan OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi.

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, dengan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 22 Mei 2021 untuk Seri A dan 22 Mei 2023 untuk Seri B.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 22 Mei 2025.

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

2

Dalam rangka Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh Pemeringkat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu:

id A- (Single A Minus) untuk Obligasi dan id BBB (Triple B) untuk Obligasi Subordinasi

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat: Senayan City, Panin Tower Lantai 15

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telp: (021) 7278-1800, Fax: (021) 7278-1900

www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional: Perseroan memiliki 102 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang, 70 Kantor Cabang

Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali dan Semarang

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DALAM PROSPEKTUS SEBELUMNYA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19 PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 JUNCTO PERATURAN OJK KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 DAN SURAT EDARAN OJK KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

3

Penjelasan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 11 tanggal 4 Mei 2018 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 14 tanggal 4 Mei 2018 seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur sebagai berikut: 1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama

2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi

Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan.

4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat yang layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

● Obligasi Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2021. ● Obligasi Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2023. Bunga Obligasi Bunga Obligasi sebesar 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen) per tahun untuk Seri A dan 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun untuk Seri B. Akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen

4

Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dibawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 22 Mei 2021 untuk Seri A dan 22 Mei 2023 untuk Seri B. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Seri A Seri B

1 22 Agustus 2018 22 Agustus 2018 2 22 Nopember 2018 22 Nopember 2018 3 22 Februari 2019 22 Februari 2019 4 22 Mei 2019 22 Mei 2019 5 22 Agustus 2019 22 Agustus 2019 6 22 Nopember 2019 22 Nopember 2019 7 22 Februari 2020 22 Februari 2020 8 22 Mei 2020 22 Mei 2020 9 22 Agustus 2020 22 Agustus 2020

10 22 Nopember 2020 22 Nopember 2020 11 22 Februari 2021 22 Februari 2021 12 22 Mei 2021 22 Mei 2021 13 - 22 Agustus 2021 14 - 22 Nopember 2021 15 - 22 Februari 2022 16 - 22 Mei 2022 17 - 22 Agustus 2022 18 - 22 Nopember 2022 19 - 22 Februari 2023 20 - 22 Mei 2023

Harga Penawaran Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya. Satuan Perdagangan Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelian kembali (buy back) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi kecuali telah mendapat persetujuan RUPO. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (buy back) jika pelaksanaan pembelian kembali (buy back) tersebut dapat

5

mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buy back) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan berkenaan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri atas hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt convenant). Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi

dari Obligasi. 2. Mengurangi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. 3. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak

Perusahaan (bila ada) untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian perusahaan dibidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasional sehari-hari) yang dilakukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan (bila ada) sepanjang tindakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mengubah bidang usaha utama Perseroan. 5. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau

sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aset tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1(satu) tahun berjalan.

6. Melakukan transaksi dengan pihak ter Afiliasi-nya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan ter Afiliasi-nya dalam transaksi yang lazim.

7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain dan mengijinkan Anak Perusahaan (bila ada) memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali : - Pemberian pinjaman yang dilakukan sesuai dengan kegiatan usahanya dan pemberian pinjaman kepada

karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Anak Perusahaan (bila ada)

- Penyertaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam diatas (Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini) akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a). Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar, b). Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya

dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c). Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut

6

Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan. Perseroan berkewajiban untuk: i. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan

dengan Perjanjian Perwaliamanatan. ii. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan

harus sudah tersedia (in good funds) selambat-selambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pembayaran dana tersebut pada hari yang sama.

iii. Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

iv. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

v. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

vi. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.

vii. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya. viii. Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi ijin

kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

ix. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

x. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.

xi. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

xii. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan. xiii. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-

persetujuansehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut.

xiv. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas : setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian

7

tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi ataukeadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada), setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

xv. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor:IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor:IX.C.11.

xvi. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) . xvii. Menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan

perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara paripassu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata. Wali Amanat Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mega Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi.

Alamat Wali Amanat: PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega Lantai 16 Jalan Kapten Tendean No. 12-14 A

Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720

e-mail : [email protected] [email protected]

Website : www.bankmega.com Up. : Capital Market Services

Perpajakan Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan pada Bab. VII Informasi Tambahan ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

mailto:[email protected]


8

Hasil Pemeringkatan Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. RTG-031/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dan setelah dipertegas dengan surat Pefindo No. RC-369/PEF-DIR/2018 tanggal 2 April 2018 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019 adalah:

id A- (Single A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk. Rating Rationale Pefindo memutuskan menetapkan kembali peringkat “id A-” untuk PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria atau Perseroan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perseroan. Efek utang jangka panjang dengan peringkat “id A-” mengindikasikan bahwa kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi. Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. Hak Senioritas Atas Utang Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada. Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau medium term notes yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi. Hak-hak Pemegang Obligasi: 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan

melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi,

9

kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1 % (satupersen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana: i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20%

(duapuluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. 5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini,

antara lain untuk maksud-maksud berikut: a). berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat; b). memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan

Perjanjian Perwaliamanatan; c). mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk

tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010;

d). mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e). mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;

f). mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g). Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi a. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan

Wali Amanat.

10

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: Tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO; Agenda RUPO; Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO; Pemegang Oblligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.

h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat. i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan

Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.

k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Emiten.

m. Pada saat pelaksanaan RUPO: Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Emiten. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.

o. Setelah KTUR dikeluarkan hingga RUPO ditutup, tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas Obligasi yang dimiliki seseorang yang menghadiri RUPO tersebut.

p. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta berita acara RUPO.

Kelalaian Perseroan (Obligasi) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila salah satu atau lebih kejadian kejadian atau hal-hal tersebut ini : a). Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau,

11

b). Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a); atau,

c). Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau,

d). Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang -antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibankewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, maka :

a. Pada huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Pada huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Pada huruf b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapattdisetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Apabila: a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan

pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang

berwenang; atau d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara

apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

12

2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI Nama Obligasi Subordinasi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018. Jenis Obligasi Subordinasi Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi Obligasi Subordinasi ini berjangka waktu 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2025. Bunga Obligasi Subordinasi Bunga Obligasi Subordinasi sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dibawah ini. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi Subordinasi adalah tanggal 22 Mei 2025. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga

Obligasi Subordinasi Bunga Ke-

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

1 22 Agustus 2018 15 22 Februari 2022 2 22 Nopember 2018 16 22 Mei 2022 3 22 Februari 2019 17 22 Agustus 2022 4 22 Mei 2019 18 22 Nopember 2022 5 22 Agustus 2019 19 22 Februari 2023 6 22 Nopember 2019 20 22 Mei 2023 7 22 Februari 2020 21 22 Agustus 2023 8 22 Mei 2020 22 22 Nopember 2023 9 22 Agustus 2020 23 22 Februari 2024

10 22 Nopember 2020 24 22 Mei 2024 11 22 Februari 2021 25 22 Agustus 2024 12 22 Mei 2021 26 22 Nopember 2024 13 22 Agustus 2021 27 22 Februari 2025 14 22 Nopember 2021 28 22 Mei 2025

13

Harga Penawaran Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Satuan Pemindahbukuan Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya. Satuan Perdagangan Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (Buy Back) Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (buy back) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi. Status Obligasi Subordinasi Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa : a. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun

(termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak disertai fitur opsi beli (call option), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi.

b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Emiten hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 2 huruf C, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

c. Dalam proses Likuidasi : Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang, Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya paripassu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi (jika ada) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas

14

piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.

e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier 2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

f. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau Point of Non Viability: (a). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor:

20/SEOJK.03/2016, dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa TergangguuKelangsungan Usaha (point of non viability) dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (trigger event) maka Perseroan akan melakukan Write Down tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.

(b). Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 7 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, Write Down terhadap modal pelengkap (tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.

(c). Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 2 SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016, kondisi yang menyebabkan (trigger event) modal pelengkap (tier 2) harus dilakukan write down yaitu dalam hal: (1) rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,13% (lima koma tiga belas persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasian dengan perusahaan anak; dan/atau (2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (3) terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan write down. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan Write Down. Dengan adanya perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No.34/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

(d). Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

(e). Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

15

(f). Dengan dilakukannya Write Down sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari likuidnya Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya Write Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

(g). Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Pelaksanaan Write Down tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Jaminan Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Wali Amanat Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mega Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi.

PT BANK MEGA Tbk. Menara Bank Mega Lantai 16

Jalan Kapten Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790

Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720



Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (Covenants) Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan berkenaan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri atas hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt convenant). Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengurangi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor b. Mengadakan perubahan di bidang usaha c. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak

Perusahaan untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap



16

Obligasi Subordinasi, kecuali melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan pengendalian perusahaan dibidang perbankan dan/atau jasa keuangan (dan kegiatan operasionil sehari-hari) yang dilakukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud diatas (Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Subordinasi) akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a). Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar, b). Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya

dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c). Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Kewajiban-Kewajiban Perseroan. Perseroan berkewajiban untuk: a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan

dengan Perjanjian Perwaliamanatan. b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo

dan harus sudah tersedia (in good funds) selambat-selambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pembayaran dana tersebut pada hari yang sama.

c. Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik” sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan dan segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.

g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya. h. Dengan tidak mengenyampingkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, memberi

ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

i. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

j. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.

17

k. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

l. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan. m. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-

persetujuansehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut.

n. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas : - setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan

akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, - perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material

mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan,

- terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut,

- setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi ataukeadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada),

- setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor:IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor:IX.C.11.

p. Menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Perpajakan Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan pada Bab. VII Informasi Tambahan ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPOS) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

18

Hasil Pemeringkatan Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. RTG-031/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dan setelah dipertegas dengan surat Pefindo No. RC-370/PEF-DIR/2018 tanggal 2 April 2018 hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019 adalah:

id BBB (Triple B)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Rating Rationale Pefindo memutuskan menetapkan kembali peringkat “id BBB” untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II tahun 2018. Efek utang dengan peringkat “id BBB” mengindikasikan parameter proteksi yang memadai relative dibanding surat utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau situasi yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan obligor terhadap komitmen keuangan jangka panjangnya. Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. Hak Senioritas Atas Utang Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Perseroan, termasuk para pemegang saham preferen Perseroan. Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamantan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang namun Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 1% (persen) dari Utang Perseroan yang belum dibayar lunas (outstanding) dalam bentuk obligasi dan medium term note dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal. Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi: 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari

Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.

2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi

19

tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPOS dapat diselenggarakan bilamana: i. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari

20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPOS dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat,

ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPOS. 5. RUPOS dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini,

antara lain untuk maksud-maksud berikut: a. Berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat; b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian

Perwaliamanatan; c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi

termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/ BL/2010, tanggal 6 September 2010.

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan PokokkObligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20

Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi a. RUPOS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dimana Obligasi Subordinasi

dicatatkan atau yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. b. Pengumuman RUPOS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPOS. c. Pemanggilan RUPOS wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya

RUPOS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPOS kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPOS kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPOS pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum RUPOS kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPOS pertama atau kedua.

d. Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPOS. e. RUPOS dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPOS

dan bahan-bahan RUPOS serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPOS. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPOS dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPOS tersebut harus mempersiapkan acara RUPOS dan bahan-bahan RUPOS serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPOS.

f. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPOS adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPOS.

g. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPOS wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. h. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan

1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs. POJK No. 34/POJK.03/2016, SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs POJK No. 34/POJK.03/2016, SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (cumulative), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) sesuai dengan pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jjs POJK No. 34/POJK.03/2016, SEOJK No. 20/SEOJK/2016. Write Down terhadap modal pelengkap (tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior. Tata Cara Pembayaran Bunga Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

21

b. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

c. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

d. Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh EMITEN, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Kelalaian Perseroan (Obligasi Subordinasi) Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini: a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi

Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down, dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016 juncto Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.03/2016 juncto Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang fitur konversi menjadi saham biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan Dan Modal Pelengkap;

b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan

keterangan yang diberikan oleh Perseroan; d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa

krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Yang merupakan “Pinjaman” adalah total pinjaman yang diterima dan utang surat berharga berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan.

Apabila terdapat keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, maka :

a. Pada huruf a diatas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

b. pada huruf d diatas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. pada huruf b dan c diatas keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

22

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Analisa Dasar Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) sesuai dengan ketentuan OJK serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang. Sesuai dengan SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (additional tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) wajib memiliki untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan write down dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of nonviability). Fitur konversi saham berarti instrumen obligasi subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan saham bank penerbit dengan adanya jaminan ini menyebabkan instrumen obligasi subordinasi tersebut kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur write down dengan kompensasi saham, oleh karena itu Perseroan telah memilih fitur Write Down tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 041 tanggal 11 April 2017 perihal Permohonan Persetujuan Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi PT Bank Victoria International Tbk. dan Surat Perseroan No. 036/DIR-EKS/04/17 tanggal 10 April 2017 perihal Legal Opini Dalam Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi PT Bank Victoria International Tbk sebagaimana diterangkan di dalam Surat Konsultan Hukum Da Silva & Suhardiadi No. 02/LO-BVIC/DSS/IV/2017 tanggal 10 April 2017, perihal Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opini) Terkait Pemilihan Fitur Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria. Pilihan Perseroan tersebut pada prinsipnya telah disetujui dan dicatat dalam administrasi Pengawasan Bank 3 OJK No. S-43/PB.33/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal Rencana Penerbitan Produk Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017. Pemberitahuan Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan facsimile yang sudah dikonfirmasi atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

PERSEROAN PT Bank Victoria International Tbk

Senayan City, Panin Tower Lt 15 Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta 10270. Indonesia Telepon : (021) 7278 1800 Faksimili : (021) 7278 1900








23

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut. Hukum Yang Berlaku Seluruh perjanjian-perjanjian yang behubungan dengan Obligasi Subordinasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. 3. PEMENUHAN PERATURAN OJK Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau Point of Non Viability: a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor:

20/SEOJK.03/2016, dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha (point of non Viability) dan Perseroan memenuhi kondisi yang menyebabkan (trigger event) maka Perseroan akan melakukan Write Down tanpa kompensasi atas Obligasi Subordinasi ini dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.

b. Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 7 SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016, Write Down terhadap modal pelengkap (tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.

c. Sesuai dengan ketentuan Bagian II angka 2 SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016, kondisi yang menyebabkan (trigger event) modal pelengkap (tier 2) harus dilakukan write down yaitu dalam hal: (1)r rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,13% (lima koma tiga

belas persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasian dengan perusahaan anak; dan/atau

(2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan

(3) terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan write down. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan Write Down. Dengan adanya perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 jo. POJK No.34/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPOS.

d. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

e. Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

f. Dengan dilakukannya Write Down sesuai dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari likuidnya Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya Write Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

g. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Pelaksanaan Write Down tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.2.F Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

24

4. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN

1. Obligasi Bank Victoria I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang

Seri A

Jumlah Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah)







-

Seri B

Jumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah)


Tingkat Bunga

16,00% untuk kupon bunga Obligasi ke-1 (satu) dan kupon bunga Obligasi ke-2 (dua) dan Mengambang untuk kupon Obligasi ke-3 (tiga) sampai dengan kupon bunga Obligasi ke-28 (dua puluh delapan) dihitung berdasarkan rata rata tingkat bunga deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 6 (enam) bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia dan PT Bank Panin Tbk ditambah premi tetap sebesar 2,50% per tahun.





-

Pada tanggal 3 Maret 2007 Obligasi Seri A dan Seri B jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan. 2. Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -


Peringkat A3.id (setara A-, Kasnic) dari PT Moody's lndonesia (Moody's)






-

Pada tanggal 21 Maret 2012 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan.

25

3. Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -


Peringkat Baa2.id (setara BBB, Kasnic) dari PT Moody's lndonesia (Moody's)



Periode Jatuh Tempo 10 (sepuluh) Tahun, dengan Opsi Beli pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak tanggal emisi atau sejak tanggal 21 Maret 2012



-

Pada tanggal 21 Maret 2017 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan pada tanggal 21 Maret 2017.

4. Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -








-

Pada tanggal 27 Juni 2017 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2017.

5. Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -









6. Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -



Tingkat Bunga 9,50%




26


Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

7. Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -









8. Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri -









9. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 Dengan Tingkat

Bunga Tetap

Seri -

Jumlah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)







Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

27

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (tier 2) serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini kepada OJK serta Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan, hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Wali Amanat. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Sesuai Peraturan No. 9/POJK.4/2017 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,89% dari nilai emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut yang meliputi: Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi 0,20% , yang terdiri dari imbalan jasa

penyelenggaraan (management fee) 0,10%; imbalan jasa penjaminan emisi (underwriting fee) 0,05% dan imbalan jasa penjualan (selling fee) 0,05%.

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,49% , yang terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,39%; Konsultan Hukum 0,06% dan Notaris 0,04%.

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,11%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,05% dan Perusahaan

Pemeringkat Efek 0,06%. Biaya Pencatatan 0,04%, yang terdiri dari biaya Audit Penjatahan 0,01% dan BEI 0,03%. Biaya Lain-lain 0,05%, yang terdiri dari biaya percetakan, iklan dan lain-lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut

sebesar 0,05%. Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah dilaporkan kepada OJK Pengawasan Bank melalui surat No. 036/DIR-EKS/07/17 tanggal 13 Juli 2017, Perihal Laporan Realisasi Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan kepada OJK Departemen Pengawasan Pasar Modal melalui surat No. 037/DIR-EKS/08/17 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

BAB II. PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

28

Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017. Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana telah direalisasikan atau penempatan dana yang tersisa jika belum direalisasikan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II telah direalisasikan. Pelaksanaan penggunaan dana hasil hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II ini akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

29

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian mempunyai Liabilitas sebesar Rp24.483.976 juta dan Dana Syirkah Temporer sebesar Rp1.495.288 juta. Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal 22 Maret 2018 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.


URAIAN JUMLAH (Rp)

LIABILITAS

Liabilitas segera 4.495

Simpanan Nasabah

- Pihak berelasi 167.376

- Pihak ketiga 20.607.596

Simpanan dari Bank Lain


Liabilitas akseptasi 77.660

Efek-efek yang diterbitkan 1.140.423

Utang pajak 41.969

Liabilitas imbalan kerja 76.385

Akrual dan liabilitas lain-lain 131.190

JUMLAH LIABILITAS 24.483.976

URAIAN JUMLAH (Rp)

DANA SYIRKAH TEMPORER

Simpanan Nasabah

- Pihak berelasi 2.708


Simpanan Bank Lain

- Pihak ketiga 21.600

JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 1.495.288

BAB III. PERNYATAAN UTANG

30

LIABILITAS 1. Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.495 Juta.

2. Simpanan Nasabah

Liabilitas dalam bentuk simpanan nasabah sebesar Rp20.774.972 juta yang terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Rupiah

Deposito Berjangka 17.024.342

Tabungan 2.793.968

Giro 769.873

Mata Uang Asing

Deposito Berjangka 164.932

Tabungan -

Giro 21.857

Jumlah 20.774.972

Deposito berjangka sebesar Rp388.636 juta dan giro sebesar Rp34.767 juta diblokir dan dijadikan jaminan kredit. 3. Simpanan dari bank lain

Liabilitas dalam bentuk simpanan dari bank lain sebesar Rp2.236.882 juta terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Call money 1.805.000

Deposito Berjangka 182.140

Giro 91.740

Tabungan 34.502

SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank) 120.000

Deposito on call 3.500

Jumlah 2.236.882

4. Liabilitas Akseptasi

Posisi liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp77.660 juta.

31

5. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan pada posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.140.423 juta terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 300.000

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 50.000

Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 300.000

Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 200.000

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 300.000

Jumlah 1.150.000

Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi (9.577)

Jumlah 1.140.423

- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Tahap I Tahun 2017 Pada tanggal 11 Juli 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp50.000 juta. Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo Obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024 Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan surat No. 264/PEF-Dir/IV/2017 tanggal 3 April 2017, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idA- dan surat No. 265/PEF-Dir/IV/2017 tanggal 3 April 2017, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idBBB. Selaku Wali Amanat dan Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. - Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013

Pada tanggal 28 Juni 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan Rp300.000 juta. Obligasi Bank Victoria IV memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2013 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir yang sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018. Obligasi Subordinasi Bank Victoria III memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2013 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir yang sekaligus jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020.

32

Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan surat No. 568/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 6 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 adalah idA- dan surat No. 569/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 6 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 adalah idBBB+. Selaku Wali Amanat dan Penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. - Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Pada tanggal 27 Juni 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 sebesar Rp300.000 juta. Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 memiliki tingkat suku bunga tetap 11,00% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama telah dilakukan pada tanggal 27 September 2012 sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019. Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sesuai dengan Surat No. 569/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 6 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 adalah idBBB+. Selaku Wali Amanat dan penerbitan Obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi ini. 6. Utang Pajak

Posisi utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp41.969 juta yang terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Konsolidasian

Pajak penghasilan badan

Pasal 25 15.757

Konsolidasian

Pajak lainnya

Pasal 4 ayat 2 23.127

Pasal 21 1.194

Pasal 23 1.729

Pajak Pertambahan Nilai 91

Pasal 26 71

Jumlah utang pajak - Konsolidasian 41.969

33

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilias imbalan kerja per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp76.385 juta yang terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Imbalan kerja jangka pendek: Bonus 7.000

Liabilitas imbalan pasca kerja 69.385

Jumlah 76.385

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Usia pensiun normal : 55 tahun

Tingkat mortalita : TMI III

Tingkat cacat 5% dari tingkat mortalita : 5% dari tingkat mortalita

Tingkat pengunduran diri : 5% per tahun

Tingkat kenaikan gaji : 10% per tahun

Tingkat suku bunga : 7,31% per tahun

Informasi tersebut mengikhtisarkan komponen beban imbalan pasca kerja karyawan Grup yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan Grup yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan laporan akutuaris PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen untuk Grup, tertanggal 3 Januari 2018. 8. Akrual Dan Liabilitas Lain-lain

Akrual dan liabilitas lain-lain per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp131.190 juta yang terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Bunga yang masih harus dibayar 96.872

Beban akrual 13.566

Cadangan THR 5.061

Pendapatan diterima dimuka 111

Lain-lain 15.580

Jumlah 131.190

DANA SYIRKAH TEMPORER 1. Simpanan Nasabah

Posisi simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.473.688 juta.

34


Uraian Jumlah (Rp)

Simpanan Nasabah

Giro Mudharabah 0

Tabungan Mudharabah 43.766

Deposito Berjangka 1.429.922

Jumlah 1.473.688

2. Simpanan Bank Lain Posisi simpanan bank lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp21.600 juta.


Uraian Jumlah (Rp)

Simpanan Bank Lain

Deposito Berjangka - Pihak Ketiga 21.600

Jumlah 21.600

LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.633.449 juta, yang terdiri dari:


Uraian Jumlah (Rp)

Komitmen :

Liabilitas komitmen :

Fasilitas pinjaman yang belum digunakan:

Pihak berelasi (14.940)

Pihak ketiga (2.382.048)

Liabilitas komitmen-neto (2.396.989)

Kontinjensi:

Tagihan kontinjensi: Pendapatan bunga dalam penyelesaian – pihak ketiga 119.881

Liabilitas kontinjensi:

Penerbitan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi

Pihak ketiga (355.656)

Pihak berelasi (685)

Kontinjensi-neto (236.460)

Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi-neto (2.633.449)

35

Tabel berikut merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual untuk liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:

Uraian Tingkat Suku Bunga

Liabilitas

Simpanan Nasabah 0,00% - 10,50%

Simpanan dari Bank Lain 3,90% - 4,75%

Efek-efek yang diterbitkan 9,50% - 11,00%

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai jadwal yang ditetapkan.

LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIBILITAS-LIABILITAS LAIN, KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

36

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal 22 Maret 2018 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


Uraian 31 Desember

2017 2016

Kas 72.142 73.136


Giro pada Bank Lain 75.231 20.202

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 2.144.573 1.449.178

Efek-efek – Neto 7.897.783 7.282.892

Pendapatan bunga yang masih akan diterima 221.739 214.417

Beban dibayar dimuka 19.862 17.469

Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang Syariah - Neto 15.576.688 14.260.847

Tagihan akseptasi 117.881 9.731

Penyertaan saham - Neto 60 60

Agunan yang diambil alih - Neto 287.638 532.102

Aset Pajak Tangguhan - Neto 90.404 99.374

Aset Tetap - Neto 528.001 544.491

Aset Tak Berwujud - Neto 6.037 5.076

Aset Lain-lain 49.008 23.365

Jumlah Aset 28.825.608 25.999.980


Uraian 31 Desember

2017 2016

Liabilitas Liabilitas segera 4.495 3.373 Simpanan Nasabah 20.774.972 19.524.271 Simpanan dari Bank Lain 2.236.882 1.332.527 Efek-efek yang diijual dengan janji dijual kembali - 101.621 Liabilitas Akseptasi 77.660 4.682 Efek-efek yang diterbitkan 1.140.423 995.161 Utang Pajak 41.969 30.700 Liabilitas Imbalan Kerja 76.385 62.654 Akrual dan Liabilitas Lain-lain 131.190 119.923

Jumlah Liabilitas 24.483.976 22.174.912

Dana Syirkah Temporer Simpanan nasabah - Pihak berelasi 2.708 28.775

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

37

Uraian 31 Desember

2017 2016

- Pihak ketiga 1.470.980 1.138.774 Simpanan bank lain - Pihak ketiga 21.600 31.250

Jumlah Dana Syirkah Temporer 1.495.288 1.198.799

Ekuitas

Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham, Modal dasar - 14.000.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh – 8.671.048.162 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 7.890.653.827 saham pada tanggal 31 Desember 2016 867.105

789.065

Tambahan Modal Disetor 211.681 21.945 Saham Disetor Dimuka - 267.776 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar

efek-efek yang tersedia untuk dijual, setelah pajak 69.692 (14.306)

Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak 355.457 355.457 Saldo Laba: - Telah ditentukan penggunaanya 150.156 116.000 - Belum ditentukan penggunaannya 1.192.235 1.090.315

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

2.846.326 2.626.252

Kepentingan non pengendali 18 17

Jumlah Ekuitas 2.846.344 2.626.269

TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS 28.825.608 25.999.980

2. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah kecuali Persentase)

Uraian 31 Desember

2017 2016

Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan bunga dan syariah 2.292.718 2.160.859

Beban bunga dan syariah (1.835.041) (1.857.235)

Pendapatan bunga dan syariah - bersih 457.677 303.624

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan dari investasi reksa dana 85.350 83.696

Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual - neto 256.696

177.704

Provisi dan komisi selain dari pinjaman 21.647 15.166

(Kerugian)/ keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto

(343) (2.304)

Lain-lain 53.246 39.196

Jumlah pendapatan operasional lainnya 416.596 313.458

Beban operasional lainnya

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan (303.942) (164.068)

38

Uraian 31 Desember

2017 2016

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non - keuangan (60.381) (15.379)

Beban umum dan administrasi (156.181) (147.671)

Beban tenaga kerja (193.874) (176.581)

Lain-lain (21.815) (28.121)

Jumlah beban operasional lainnya (736.193) (531.820)

Laba Operasional 138.080 85.262

Pendapatan Non Operasional - Neto 38.057 7.599

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 176.137 92.861

Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan - Neto (40.046) 7.499

Laba Bersih Tahun Berjalan 136.091 100.360

Penghasilan Komprehensif Lain

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual 111.997 (10.953)

Pajak tangguhan terkait (27.999) 2.694

Beban penghasilan komprehensif lain – neto setelah pajak 83.998 (8.259)

Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja (1.773) (2.447)

Surplus revaluasi aset tetap - 79.387

Pajak tangguhan terkait 1.760 612

Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak (14) 77.552

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak 83.984 69.293

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 220.075 169.653

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :


Kepentingan nonpengendali 0 (2)

136.090 100.360

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :


Kepentingan nonpengendali 0 1

220.075 169.653

Laba Per Saham

Dasar (Nilai Penuh) 15.69 13.56

Dilusian (Nilai Penuh) 15.69 13.56

39

3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Persentase)

Uraian 31 Desember

2017 2016

Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih 50,74 (14,83)

Pendapatan Operasional 32,90 54,17

Laba Operasional 61,95 10,96

Laba Bersih Tahun Berjalan 35,60 28,53

Jumlah Aset 10,87 11,82

Jumlah Liabilitas 10,41 10,70

Jumlah Ekuitas 8,38 24,25

Permodalan

CAR dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional 18,76 26,18

CAR dengan Memperhatikan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar

18,17 24,58

CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 8,00 8,00

Aset Produktif

NPL (Net) 2,32 2,37

NPL (Gross) 3,05 3,89

NPL (Net) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 5,00 5,00

Rentabilitas

ROA 0,64 0,52

ROE 5,52 4,79

NIM 2,13 1,53

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 94,53 94,30

Likuiditas

LFR*) 69,65 67,79

LDR 70,25 68,38

GWM Utama Rupiah 7,97 7,52

GWM Valuta Asing 8,97 -

PDN 0,07 -

GWM Utama Rupiah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 6,50 6,50

GWM Valuta Asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 8,00 8,00 *) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Perubahan atas PBI Nomor

15/15/2013 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, LDR

berubah menjadi Loan to Funding Ratio (LFR).

40

1. UMUM Perseroan merupakan salah satu bank umum swasta nasional (BUSN) devisa yang termasuk dalam kategori BUKU II. Sebagai salah satu bank umum di Indonesia, Perseroan menghadapi permasalahan dan tantangan yang sama yang dialami oleh industri perbankan nasional. Demikian pula kinerja Perseroan akan turut mempengaruhi kinerja industri perbankan nasional secara umum. 2. KEUANGAN Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal 22 Maret 2018 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang disajikan kembali dalam Informasi Tambahan ini.

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dalam Persentase)

KETERANGAN 31 Desember

2017 2016

Pendapatan Bunga dan Syariah 2.292.718 2.160.859 Beban Bunga dan Syariah (1.835.041) (1.857.235) Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih 457.677 303.624 Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 416.596 313.458 Jumlah Beban Operasional Lainnya (736.193) (531.820) Laba Operasional 138.080 85.262 Pendapatan Non Operasional - Neto 38.057 7.599 Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 176.137 92.861 Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan - Neto (40.046) 7.499 Laba Bersih Tahun Berjalan 136.091 100.360

Jumlah Aset 28.825.608 25.999.980 Jumlah Liabilitas 24.483.976 22.174.912 Jumlah Dana Syirkah Temporer 1.495.288 1.198.799 Jumlah Ekuitas 2.846.344 2.626.269 Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset (%) 84,94 85,29 Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (%) 860,19 844,35 Rasio Usaha NIM (Net Interest Margin) (%) 2,13 1,53 ROA (Imbal Hasil Aset) (%) 0,64 0,52 ROE (Imbal Hasil Ekuitas) (%) 5,52 4,79 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih (%) 50,74 (14,83) Pendapatan Operasional Lainnya (%) 32,90 54,17 Laba Operasional 61,95 10,96 Laba Bersih Tahun Berjalan (%) 35,60 28,53

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

41

Jumlah Aset (%) 10,87 11,82 Jumlah Liabilitas (%) 10,41 10,70 Jumlah Ekuitas (%) 8,38 24,25 Rasio Likuiditas LFR*) 69,65 67,79 LDR 70,25 68,38 Rasio Kualitas Aset NPL Net (%) 2,32 2,37 Rasio Permodalan CAR – Risiko Kredit Dan Risiko Operasional (%) 18,76 26,18 CAR – Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar (%) 18,17 24,58

*) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Perubahan atas PBI Nomor 15/15/2013 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, LDR berubah menjadi Loan to Funding Ratio (LFR).

1. Pendapatan Bunga Dan Syariah

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.292.718 juta yang meningkat sebesar Rp131.859 juta atau sebesar 6,10% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp2.160.859 juta. Pendapatan bunga dan syariah mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp83.448 Juta atau sebesar 5,03% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Bunga Dan Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

2. Beban Bunga Dan Syariah

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban Bunga dan Syariah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.835.041 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp22.194 juta atau turun sebesar 1,20% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.857.235 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari strategi Perseroan dalam menurunkan cost of fund di tahun 2017.

42

Beban Bunga Dan Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp457.677 juta meningkat sebesar Rp154.053 juta atau naik sebesar 50,74% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp303.624 juta. Peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan syariah dan adanya penurunan atas beban bunga dan syariah.

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

3. Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp416.596 juta meningkat sebesar Rp103.138 juta atau naik sebesar 32,90% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp313.458 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya lebih disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari keuntungan atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual – neto.

43

Pendapatan Operasional Lainnya (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

4. Beban Operasional Lainnya Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp736.193 juta meningkat sebesar Rp204.373 juta atau naik sebesar 38,43% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp531.820 juta. Peningkatan beban operasional lainnya khususnya berasal dari peningkatan beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp139.874 Juta atau sebesar 85,25%.

Beban Operasional Lainnya (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

5. Laba Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp138.080 juta mengalami kenaikan sebesar Rp52.818 juta atau naik sebesar 61,95% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp85.262 juta. Kenaikan laba operasional Perseroan tersebut disebabkan karena peningkatan atas pendapatan bunga dan syariah bersih serta peningkatan atas

44

pendapatan operasional yang berhasil dibukukan oleh Perseroan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi atas pendapatan beban operasional lainnya.

Laba Operasional (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

6. Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp136.091 juta meningkat sebesar Rp35.731 juta atau naik sebesar 35,60% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp100.360 juta. Peningkatan laba tahun berjalan terutama berasal dari adanya peningkatan atas laba operasional dan pendapatan non operasional neto.

Laba Bersih Tahun Berjalan (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

7. Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp28.825.608 juta meningkat sebesar Rp2.825.628 juta atau naik sebesar 10,87% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada

45

tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp25.999.980 juta. Peningkatan total aset tersebut khususnya berasal dari peningkatan aset keuangan. Aset keuangan Perseroan mencapai Rp22.672.952 di 2017. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 12,51% dari 2016 yang mencapai Rp20.151.422 juta. Peningkatan aset keuangan khususnya berasal dari peningkatan pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah – neto. Aset non keuangan Perseroan mencapai Rp6.152.656 juta di 2017. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,20% atau sejumlah Rp304.098 juta dari aset non keuangan di tahun 2016 yang sebesar Rp5.848.559 juta. 8. Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total Liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp24.483.976 juta meningkat sebesar Rp2.309.064 juta atau naik sebesar 10,41% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp22.174.912 juta. Peningkatan total liabilitas khususnya berasal dari peningkatan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan Perseroan di 2017 mencapai Rp24.349.933 juta, meningkat 10,28% dari tahun 2016 yang sebesar Rp22.080.202 juta. Peningkatan liabilitas keuangan khususnya berasal dari peningkatan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Liabilitas non keuangan Perseroan di 2017 mencapai Rp156.022 juta, meningkat sebesar 64,74% dari Rp94.710 juta di tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan atas utang pajak dan meningkatnya liabilitas imbalan kerja di tahun 2017. Total Dana Syirkah Temporer untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.495.288 juta meningkat sebesar Rp296.489 juta atau naik sebesar 24,73% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.198.799 juta. Peningkatan total liabilitas khususnya berasal dari simpanan nasabah. 9. Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Total Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.846.344 juta meningkat sebesar Rp220.075 juta atau naik sebesar 8,38% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp2.626.269 juta. Peningkatan ekuitas Perseroan tersebut khususnya berasal dari adanya keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk di jual setelah pajak dan peningkatan atas saldo laba Perseroan.

46

JUMLAH ASET, LIABILITAS dan DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS (Dalam Jutaan Rupiah)

(Sumber: Perseroan)

10. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer dalam Rupiah Perseroan untuk tahun 2017, dan 2016 adalah 7,97% dan 7,52%, dan GWM primer dalam Mata Uang Asing untuk tahun 2017 adalah 8,97%. Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau goncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO. Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator. Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar. Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah: - Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan behavioral mata uang lokal dan valuta asing; - Tingkat pinjaman wholesale untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar; - Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana

yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut; - Rasio loan to deposits untuk memastikan bahwa kredit komersial didanai oleh sumber pendanaan yang stabil;

47

- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan - Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing. 11. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (8,00%). Solvabilitas Perseroan relatif lebih besar di banding bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut adalah 18,17% dan 24,58%. 12. Imbal Hasil Aset (ROA)

Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan jumlah aset. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 0,64% dan 0,52%. 13. Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 5,52% dan 4,79%. 3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut: Permodalan (Capital) a. Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (Capital Adequacy Ratio/ CAR), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

b. Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka yang memiliki bobot

terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (Capital Adequacy Ratio/CAR). Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang perhitungan modal minimum sesuai Profil Risiko Bank seperti yang tercantum pada POJK No. 34/POJK.03/2016.

c. Rasio KPMM Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-

turut adalah 18,17% dan 24,58% yang berarti jauh melampaui batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi: - Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/SK-KOM/09/2016 tentang Prosedur Persetujuan dan

Wewenang Komite Kredit Pusat. Perseroan menerapkan kebijakan untuk memelihara Rasio Kecukupan Modal

48

(CAR) dipelihara sekurang-kurangnya 1,50 (satu koma lima puluh) kali dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia yang berlaku.

- Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan penempatan

aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat. Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

- Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian,

gejolak pasar dan risiko usaha lainnya.

- Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya hambatan dari aspek permodalan.

- Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditur dan pasar uang sehingga dapat memperoleh dana dengan

suku bunga yang lebih baik. Kualitas Aset (Asset Quality)

Faktor kualitas aset ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah (non performing asset) dibandingkan dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, sistem kaji ulang (review) internal terhadap aset produktif, dokumentasi aset produktif dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Semakin baik kualitas aset yang dimiliki bank akan meminimalisasi risiko yang harus dihadapi. Perkembangan nilai rasio NPL Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan sejak tahun 2016 hingga 31 Desember 2017adalah sebagai berikut:

(dalam Persentase)

Keterangan 2017 2016

NPL (Gross) 3,05 3,89

NPL (Net) 2,32 2,37

Dari tahun ke tahun Perseroan berusaha menurunkan rasio NPL dan memperbaiki kualitas aktiva. Walau NPL gross masih cukup tinggi, namun Perseroan berhasil menyisihkan cadangan dalam jumlah yang mencukupi, sehingga NPL nett senantiasa berada dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pada tahun 2017 NPL menurun menjadi 2,32% dan pada tahun 2016 NPL adalah sebesar 2,37%. Kualitas kredit debitur sedikit meningkat walaupun terdapat krisis makro ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Upaya untuk menjaga agar NPL tetap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia antara lain melalui: a. Melakukan usaha untuk menerapkan sistem pengawasan dan deteksi dini dalam memonitor kredit, penagihan

secara intensif terhadap kredit-kredit yang memiliki tunggakan, serta restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit.

b. Langkah lain yang bisa ditempuh oleh Perseroan adalah berupaya mencari penyelesaian kredit bermasalah melalui pengambilan agunan sehingga total kredit bermasalah dapat menurun.

49

c. Sebagai langkah terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kreditnya dan apabila diperlukan untuk menjaga nilai NPL, maka Perseroan dapat melakukan hapus buku terhadap kredit bermasalah.

Hal-hal yang menjadi fokus untuk memperbaiki NPL yaitu : Memperbaiki kualitas kredit yang diberikan sehingga NPL dijaga serendah mungkin. Rasio NPL net tahun 2017 sebesar 2,32% telah turun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 2,37% dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga rasio NPL net dibawah angka 5% ditahun 2018 dan terus menurun setiap tahunnya sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain menurunkan rasio NPL, komponen aset yang menghasilkan profit juga ditingkatkan seperti pertumbuhan kredit yang sehat sehingga profitabilitas Perseroan akan meningkat. SEGMEN OPERASI DIKAITKAN DENGAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Segmen operasi Perseroan dibagi ke dalam segmen konvensional dan segmen syariah. Berikut penjelasan dalam tabel tiap-tiap segmen diuraikan sebagai berikut: Informasi Segmen Grup berdasarkan Segmen Operasi.

Tabel Segmen konvensional dan Segmen Syariah:

(dalam jutaan Rupiah)

SEGMEN KONVENSIONAL 31 Desember

2017 2016

Pendapatan bunga dan syariah - bersih 405.042 265.458 Pendapatan Operasional 408.931 293.789 Beban operasional lainnya (686.481) (453.835) Laba (rugi) operasional 127.492 105.412 Jumlah Aset 27.149.914 24.662.334 Jumlah Liabilitas 24.305.550 22.032.872

SEGMEN SYARIAH 31 Desember

2017 2016

Pendapatan bunga dan syariah - bersih 52.635 38.166 Pendapatan Operasional 3.098 968 Beban operasional lainnya (49.712) (77.754) Laba (rugi) operasional 6.021 (38.619) Jumlah Aset 2.003.114 1.625.183 Jumlah Liabilitas 208.433 232.055

50

Informasi Segmen Grup berdasarkan Segmen Geografis.


SEGMEN GEOGRAFIS

31 Desember 2017

Jadetabek Jawa Barat Jawa Tengah & Jawa Timur

Luar Jawa Jumlah

Pendapatan bunga dan Syariah – neto 428.398 11.226 11.950 6.102 457.677

Beban Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan

(362.196) (983) (1.960) 815 (364.323)

Pendapatan operasional lainnya 408.913 5.892 1.552 238 416.596

Beban umum dan administrasi, tenaga kerja dan lain-lain

(344.080) (13.184) (8.693.629) (5.912) (371.870)

Laba Operasional 131.035 2.951 2.850 1.244 138.080

Pendapatan non operasional-neto 42.819 848 (886) (4.723) 38.057

Laba sebelum pajak penghasilan 173.854 3.799 1.963 (3.479) 176.137

Beban pajak penghasilan (40.047) - - - (40.047)

Laba tahun berjalan 133.807 3.799 1.963 (3.479) 136.091

Jumlah aset 27.284.011 436.408 894.281 210.908 28.825.609

Jumlah Liabilitas 24.563.148 369.204 831.077 212.053 24.483.975


SEGMEN GEOGRAFIS

31 Desember 2016

Jadetabek Jawa Barat Jawa Tengah & Jawa Timur

Luar Jawa Jumlah

Pendapatan bunga dan Syariah – neto 323.796 (12.543) (12.227) 4.598 303.624

Beban Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan

(170.471) (9.186) 402 (192) (179.447)

Pendapatan operasional lainnya 312.306 516 587 50 313.458

Beban umum dan administrasi, tenaga kerja dan lain-lain

(328.973) (11.627) (7.769) (4.004) (352.373)

Laba Operasional 136.658 (32.840) (19.009) 452 85.262

Pendapatan non operasional-neto 21.524 (9.453) (3.142) (1.331) 7.599

Laba sebelum pajak penghasilan 158.182 (42.293) (22.150) (878) 92.861

Beban pajak penghasilan 7.500 - - - 7.500

Laba tahun berjalan 165.682 (42.293) (22.150) (878) 100.360

Jumlah aset 25.721.687 106.395 128.918 42.981 25.999.981

Jumlah Liabilitas 21.305.870 294.287 447.437 127.317 22.174.912

SUMBER DAN JUMLAH ARUS KAS Arus kas aktivitas operasi Pada tahun 2017 Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang mencapai Rp1.408.519 juta mengalami peningkatan dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang sebesar Rp785.605 juta di 2016. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi khususnya dari peningkatan dalam kewajiban operasi terkait simpanan dari bank lain dan juga diperoleh dari penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi. Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi Selama tahun 2017, Perseroan mencatatkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar Rp495.577 juta mengalami penurunan dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2016 yang sebesar Rp1.980.687 juta. Penurunan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tersebut khususnya penurunan atas pembelian efek-efek di tahun 2017.

51

Arus kas dari (untuk) aktivitas Pendanaan Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang mencapai Rp250.000 juta mengalami penurunan yang cukup signifikan dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang sebesar Rp342,924 juta di 2016. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan khususnya berasal dari penurunan atas penambahan modal saham disetor dimuka dan pelaksanaan waran di 2017. IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL Pada tahun 2017, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal yang dilakukan. Seluruh kegiatan investasi barang modal dalam bentuk tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, perlengkapan dan perabotan kantor, serta aset pra-operasional dibiayai oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah. Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Victoria Insurance (pihak berelasi), PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Asuransi Takaful Umum dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp220.533.372 dan Rp313.935.985. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan. Jenis, tujuan, dan nilai investasi barang Modal Pada tahun 2017, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan investasi barang modal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional Perseroan. Adapun kegiatan investasi barang modal tersebut sebagai berikut:


Keterangan 2017

Kendaraan Bermotor 495 Mesin-mesin dan Peralatan 6.620 Perlengkapan dan Perabotan Kantor 1.445 Aset tetap dalam proses pembangunan 826 Jumlah Biaya Perolehan Investasi Barang Modal 9.385

Langkah-langkah Antisipasi terhadap risiko pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga Langkah-langkah dan rencana yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko pasar atas transaksi yang terkait dengan risiko nilai tukar dan suku bunga adalah dengan melakukan penetapan dan kontrol limit risiko pasar seperti Limit Cut Loss serta melakukan stress test. SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR Dalam rangka upaya meminimilakan kerugian akiat fluktuasi niai tukar dan suku bunga, Perseroan memiliki strategi

maupun langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap usaha

Perseroan. Hal-hal yang dilakukan Perseroan antara lain analisis risiko dan limit untuk aktivitas trading, dilakukan

proses mark to market untuk posisi trading, monitoring Posisi Devisa Neto, pemantauan Value at Risk (Var)

memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga, melakukan

stress test dengan beberapa scenario diantaranya skenario terburuk (worst case scenario) dan lain-lain.

52

KEWAJIBAN KEUANGAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan Posisi

Desember 2017

Jatuh Tempo

Sampai dengan 1 bulan

> 1 bulan s/d 3 bulan

Liabilitas

Liabilitas segera 4.495 4.495 - Simpanan nasabah 20.774.972 4.768.613 4.549.306 Simpanan dari bank lain 2.236.882 1.871.615 93.715 Liabilitas akseptasi 77.660 1.455 66.521 Efek-efek yang diterbitkan 1.140.423 - - Utang pajak 41.968 15.756 26.212 Liabilitas imbalan kerja 76.384 - -

Akrual dan liabilitas lain-lain 121.677 121.677 -

Dana Syirkah Temporer Simpanan nasabah dan simpanan

bank lain 1.495.287 582.019 553.410

Total 24.352.906 6.783.611 4.735.754

SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/6/PBI/2017 PERIHAL GWM BANK UMUM. GWM PRIMER RUPIAH PERSEROAN YANG DIWAJIBKAN PER POSISI 31 DESEMBER 2017 ADALAH 6,50%. PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DENGAN MENYEDIAKAN GWM SEBESAR 7,97%.

53

1. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan Pasal 4 ayat 4 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Aggaran Dasar Perseroan, penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ddalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0949938, tanggal 09 Juli 2015, Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak diterbitkannya Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Anggaran Dasar Perseroan belum mengalami perubahan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat yang saat ini berlokasi di Jakarta dengan kantor beralamat di Panin Tower-Senayan City, Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat dan mempunyai 102 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 11 Kantor Cabang, 70 Kantor Cabang Pembantu dan 20 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali dan Semarang. Perseroan memperoleh izin sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008. Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-114/D.03/2016 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 8 Desember 2016. Perseroan telah mendapatkan izin menjadi Bank Devisa pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan – Otoritas Jasa Keuangan No. S-423/PB.12/2016 dan efektif beroperasi menjadi bank devisa pada tanggal 20 Februari 2017. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah Perseroan melakukan peningkatan kualitas sistem Teknologi Informasi (TI) di tahun 2016. Perseroan telah menerbitkan Kartu ATM berbasi chip card untuk mendukung peningkatan keamanan nasabah, pengembangan SKN dan RTGS Generasi II untuk fitur bulk

BAB VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

54

payment (kliring one to many transfer). Fasilitas Internet Banking Mobile Banking juga diberikan untuk kenyamanan bertransaksi bagi nasabah. 2. STUKTUR PERMODALAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1992 Berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tertanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam Perseroan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh

ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan/Modal Disetor Penuh

: Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.

Dengan struktur permodalan Perseroan seperti tersebut di atas, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-


(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 50.000 50.000.000.000


1. Drs. Richard R. Winiahardja 5.000 5.000.000.000 50,00

2. Juanetta Hertati Tjandra 5.000 5.000.000.000 50,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 40.000 40.000.000.000

Dibawah ini disajikan struktur pemodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan setelah Pangajuan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 ini sebagai berikut:

Tahun 2017 a. Stuktur permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal

26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 April 2017 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 30 April 2017, sebagai berikut:

55





(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000


PT Nata Patindo* 226.777.000 22.677.700.000 2,61


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9,00




Catatan:




Struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham per 31 Mei 2017 , 30 Juni 2017, 31 Juli 2017 dan 31 Agustus 2017 tidak mengalami perubahan masih sama dengan tanggal 30 April 2017. b. Struktur permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal

26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 30 September 2017, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagai berikut:

56





(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000


PT Nata Patindo* 236.777.000 23.677.700.000 2,73


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9,00




Catatan:




Struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham per 31 Oktober 2017 , 30 November 2017 dan 31 Desember 2017 tidak mengalami perubahan masih sama dengan tanggal 30 September 2017. Tahun 2018 Struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2018, dan 28 Februari 2018 tidak mengalami perubahan dan masih sama dengan struktur permodalan, persahaman dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2017. Permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 31 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 31 Maret 2018, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagai berikut:

57





(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000

PT Nata Patindo* 236.777.000 23.677.700.000 2,73


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9.00




Catatan:



(Tidak terdapat perubahan modal ditempatkan dan disetor). Permodalan, persahaman dan susunan kepemilikan saham, berdasarkan Akta No. 134 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang untuk perubahan pasal 4 ayat 4 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, penerimaan dan pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0949938 tanggal 09 Juli 2015 juncto Akta No. 5 tanggal 17 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03.0024041 tanggal 19 Januari 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 30 April 2018 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (BAE Perseroan) tanggal 30 April 2018, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham sebagai berikut:

58





(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000

PT Nata Patindo* 236.777.000 23.677.700.000 2,73


Suzanna Tanojo 1.172.934.114 117.293.411.400 13,53


780.394.335 78.039.433.500 9.00




Catatan:




59

3. STRUKTUR ORGANISASI

60

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 24 Juni 2016 juncto Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Victoria International Tbk. Tanggal 18 November 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 48 tanggal 20 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan dan pemberitahuan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris tersebut tanggal 22 Maret 2017 No. AHU-AH.01.03-0120155, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Victoria International Tbk., susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019 juncto surat permohonan pengunduran diri Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan tanggal 1 Februari 2018 yang berlaku efektif sesuai degan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Maret 2018, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Oliver Simorangkir Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen : Zaenal Abidin,PhD. Komisaris : Debora Wahjutirto Tanoyo Direksi Direktur Utama : Daniel Budirahayu *) Wakil Direktur Utama : Rusli Direktur : Ramon Marlon Runtu Direktur Kepatuhan : Tamunan

Catatan: *) Mengajukan pengunduran diri berdasarkan suratnya tertanggal 13 April 2018, yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 13 Mei 2018

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berturut-turut adalah sebesar Rp13.275.416.890,- dan Rp11.290.110.962,- . Penetapan jumlah remunerasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). KOMITE AUDIT Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2015 tanggal 7 Desember 2016. Perseroan telah memiliki Piagam dan Pedoman Komite Audit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisaris No. 001/SK-KOM/03/16 tanggal 2 Maret 2016 dan susunan Komite Audit yang terdiri dari seorang Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dengan latar belakang perbankan, seorang anggota yang juga merupakan Komisaris dengan latar belakang perbankan dan audit serta dua orang anggota dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, perbankan dan audit yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.003/SK-DIR/03/18 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan tertanggal 9 Maret 2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua : Gunawan Tenggarahadja Anggota : Retno Dwijanti Widaningsih Anggota : Teguh Sukaryanto Komite Audit menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Audit tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun

61

Direksi. Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Perseroan. Aspek Independensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Audit: Gunawan Tenggarahardja Ketua Komite Audit 62 Tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981 dengan gelar Sarjana Teknik Sipil.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2007.

Pengalaman kerja:

Komisaris/ Komisaris Independen, Perseroan (2007 – Sekarang).

Komisaris Independen, PT Jakarta Setiabudi International Tbk. (2004 – sekarang).

Komisaris Utama, PT Sigma Karya Sempurna (Bali Camp) (1998 – 2004).

Direktur, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. (1996 – 1998).

Direktur Eksekutif, PT Duta Pertiwi Tbk. (1992 – 1996).

General Manager, PT Sampoerna Transport Nusantara (1989 – 1992).

Assistant Manager, PT Bank Bali (1985 – 1988).

International Field Engineer 1, Schlumberger OSA (1982 – 1984 ). Retno Dwijanti Widaningsih Anggota 59 tahun, Warga Negara Indonesia. Seorang praktisi perbankan yang memiliki latar belakang pendidikan Program Pengembangan Profesional Indonesia Perbankan II dan memiliki pengalaman kerja dalam bidang audit. Pengalaman kerja: Puncak karirnya sebagai Vice President, Head of Group Audit Deutsche Bank AG, Jakarta Branch. Bergabung sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko sejak Februari 2013, Beliau juga bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite. Teguh Sukaryanto Anggota 55 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Lampung pada tahun 1987. Bergabung di Perseroan sebagai Kepala Divisi Kepatuhan tahun 2011 – 2012 dan Kepala Divisi Sistem dan Prosedur tahun 2012 – 2015. Menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal/ Integreted and Anti Fraud sejak tahun 2015. 5. KOMPOSISI JUMLAH KARYAWAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK Perseroan Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan Informasi Tambahan ini dibuat, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 1.107 orang per tanggal 31 Desember 2017, termasuk Direksi dan Komisaris.

62

Adapun komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan, usia dan status disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini: Data Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan 31 Desember

2017 2016

S1-S2 557 542

D1-3 191 197

SMU 359 485

Total 1.107 1.224

Data Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan 31 Desember

2017 2016

Direksi 5 5

Manajer 249 275

Pelaksana 853 944

Total 1.107 1.224

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia 31 Desember

2017 2016

61 – 70 Tahun 9 9

51 – 60 Tahun 57 60

41 – 50 Tahun 221 263

31 – 40 Tahun 374 403

20 – 30 Tahun 446 489

Total 1.107 1.224

Data Karyawan Menurut Status

Status 31 Desember

2017 2016

Pegawai Tetap *) 645 659

Pegawai Tidak Tetap 197 190

Outsourcing 265 375

Total 1.107 1.224

*) Termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Data Karyawan Berdasarkan Lokasi Perseroan

Provinsi Status 31 Desember

2017 2016

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Pegawai Tetap 52 61


Outsourcing 36 47

Dki Jakarta Pegawai Tetap 546 587


63

Provinsi Status 31 Desember

2017 2016

Outsourcing 197 289

Jawa Barat Pegawai Tetap 13 11


Outsourcing 8 7

Jawa Timur Pegawai Tetap 17 11


Outsourcing 13 10

Sulawesi Utara Pegawai Tetap 8 0


Outsourcing 3 0

Bali Pegawai Tetap 9 0


Outsourcing 8 0

Total 1.107 1.224

Sampai dengan tanggal penerbitan Informasi Tambahan ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja berkewarganegaraan asing, baik tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap. Entintas Anak Adapun komposisi karyawan Entitas Anak selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2017 dan 2016 berdasarkan Status: Data Karyawan Menurut Status

Status *) 31 Desember

2017

Pegawai Tetap 160 Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap 49 Pegawai Tidak Tetap

Outsourcing 0 Outsourcing

Total 209 Total

*) Tidak termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak. Jumlah anggota Direksi 4 orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang. 6. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN Tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu bagian dari implementasi Good Corporate Governance industri perbankan yang telah diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Perseroan juga menyadari bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan semua pihak adalah hal yang sangat penting karena merupakan kunci sukses bagi kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Perseroan untuk turut serta mendukung berbagai aktivitas sosial baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan Bank. Selama tahun 2017, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan seperti donor darah untuk karyawan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), santunan kepada keluarga karyawan Bank yang membutuhkan, bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti Lembaga Pelayanan Anak Tuna Netra Yayasan Elsafan Duren Sawit Jakarta dan Yayasan Pendidikan Quark serta memberikan donasi bantuan sumbangan untuk korban Gempa Aceh pada bulan Desember 2017 melalui Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam rangka mensukseskan edukasi masyarakat di bidang perbankan, Perseroan secara aktif menyelenggarakan program pendidikan melalui sosialisasi langsung di sekolah - sekolah dan di beberapa tempat-tempat strategis lainnya

64

dalam mempromosikan pentingnya menabung serta dalam rangka mendukung program Ayo Ke Bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan terus memperluas program edukasi tersebut hingga mencakup pengenalan/ edukasi tentang produk - produk perbankan umum dan keamanan bertransaksi. Di tahun - tahun mendatang program CSR Perseroan akan dilakukan secara berkesinambungan terutama dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Langkah ini sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Perseroan

NAMA PERSEROAN SIC NP VI DEG

Oliver Simorangkir Komut - - - -

Gunawan Tenggarahardja Kom / Komin - - - -

Zaenal Abidin Kom / Komin - - - -

Debora Wahjutirto Tanoyo Kom Dir Dir Dir -

Daniel Budirahayu Dirut - - - -

Rusli Wadirut - - - -

Ramon Marlon Runtu Dir - - - -

Tamunan Dir - - - -

Christien Tanoyo/Liauw Tjeuw - - Kom/PS - -

Benny Luhur - Kom/PS - - -

Untung Woenardi - - - Komut -

Peter Rulan Isman - - - Komin -

Rebecca Wahjutirto Tanoyo - - - Kom -

65

Aldo Jusuf Tjahaja - - - Dirut -

Cendrasuri Ependy - - - Dir -

Hans-Joachim Fuchtel - - - - Komut

Norbert Kloppenburg - - - - WaKomut

Chirstien Welland - - - - WaKomut

Amichia Biley - - - - Kom

Eberhard Brandes - - - - Kom

Bertram Dreyer - - - - Kom

Patricia Flor - - - - Kom

Sabine Hepperle - - - - Kom

Arndt G. Kirchhoff - - - - Kom

Caroline Kremer - - - - Kom

Sarah Madew - - - - Kom

Michael Meister - - - - Kom

Dorothea Mikloweit - - - - Kom

Ulrich Schroder - - - - Kom

Bruno Wenn - - - - Dirut

Philipp Kreutz - - - - Dir

Chistiane Lalbach - - - - Dir

Keterangan: Komut : Komisaris Utama NP : PT Nata Patindo

Komin : Komisaris Independen Dirut : Direktur Utama

WaKomut : Wakil Komisaris Utama Wadirut : Wakil Direktur Utama

Kom : Komisaris Dir : Direktur

VI : PT Victoria Investama

DEG : Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mb

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan diatas 5% adalah PT Victoria Investama Tbk dan Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH. 8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN

KEPEMILIKAN DIATAS 5% PT Victoria Investama Tbk (“VI”) Riwayat Singkat PT Victoria Investama Tbk didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537. Akta pendirian tersebut, yang didalamnya memuat anggaran dasar VI, telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015 serta terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat VI No. 8 tanggal 2 Agustus 2016, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem

66

Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03-0069350 tanggal 05 Agustus 2016(“Akta No. 8/2016”). Bidang Usaha Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar VI yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015, maksud dan tujuan utama VI adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa. Permodalan Berdasarkan Akta No. 8/2016 dan daftar pemegang saham per tanggal 31 Maret 2018 berdasarkan Surat Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan No. LBE-01/VICO/042018 tanggal 5 April 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VI adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal per Saham Rp 100,00


(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT Gratamulia Pratama 6.088.500.000 608.850.000.000 66,54 Suzanna Tanojo 411.500.000 41.150.000.000 4,50 Louise Li 574.744.000 57.474.400.000 6,28 UBS AG Singapore 1.078.000.000 107.800.000.000 11,78 Debora Wahjutirto Tanoyo 362.547.400 36.254.740.000 3,96 Masyarakat 634.803.280 63.480.328.000 6,94 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.150.094.680 915.009.468.000 100 Jumlah Saham Dalam Portepel 5.849.905.320 584.990.532.000

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa VICO No. 183 tanggal 20 Januari 2017, dibuat di hadapan Hasbullan Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0039877tanggal 30 Januari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VI adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Untung Woenardi Komisaris : Peter Rulan Isman Komisaris : Rebecca Wahjutirto Tanoyo

Direksi Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja Direktur Independen : Cendrasuri Ependy Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo

67

SSB 467 S/A DEG - DEUTSCHE INV UND EG MBH – 2144612759 Riwayat Singkat Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH - DEG didirikan sebagai "Asosiasi Jerman untuk Kerjasama Ekonomi" di Cologne pada 14 September 1962. Konsep ini dikembangkan oleh Kai-Uwe von Hassel, adalah Kepala Pemerintahan Schleswig-Holstein pada waktu itu, bersama-sama dengan Walter Scheel, menteri Jerman pertama untuk bantuan pembangunan. Keduanya telah terlibat aktif dalam kebijakan pembangunan sejak 1950-an. Ide pendiri korporasi federal DEG adalah untuk mendukung bangsa-bangsa dari "dunia ketiga", seperti yang disebut pada saat itu, dalam membangun sektor swasta dan untuk membantu perusahaan menengah Jerman ketika mereka bergerak ke pasar luar negeri. Awal fokusnya pada Afrika. Proyek pertama adalah dasar dari sebuah asosiasi untuk pembiayaan pabrik produksi kecil bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian di Tanzania. Pada awalnya, DEG pada umumnya fokus mendukung perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di industri pengolahan. Sejak tahun 2001, DEG telah menjadi anggota dari KfW dan dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan proyek international seperti kerjasama keuangan dengan negara-negara berkembang. Bidang Usaha

Lembaga Investasi dan Pengembangan yang membantu perusahaan swasta di negara-negara berkembang dengan bentuk pinjaman dan partisipasi modal. Permodalan Berdasarkan Memorandum of Association dari DEG, modal saham sebesar EUR 750.000.000. Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hans-Joachim Fuchtel Wakil Komisaris Utama : Norbert Kloppenburg Wakil Komisaris Utama : Chirstien Welland Komisaris : Amichia Biley Komisaris : Eberhard Brandes Komisaris : Bertram Dreyer Komisaris : Patricia Flor Komisaris : Sabine Hepperle Komisaris : Arndt G. Kirchhoff Komisaris : Caroline Kremer Komisaris : Sarah Madew Komisaris : Dorothea Mikloweit Komisaris : Ulrich Schroder Direksi Direktur Utama : Bruno Wenn Direktur : Philipp Kreutz Direktur : Chistiane Lalbach 9. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG ENTITAS ANAK PT Bank Victoria Syariah (“BVS”) Riwayat Singkat BVS didirikan untuk pertama kalinya dengan menggunakan nama “PT Bank Swaguna” berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, wakil notaris di Jakarta yang telah memperoleh

68

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah No. 1/1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan No. 62. Yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1967 dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, wakil notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah No. 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan No. 62. Dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UUPT No. 40/2007) No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 31425 (“Akta No.5 tanggal 6 Agustus 2009”), nama “PT Bank Swaguna” diubah menjadi “PT Bank Victoria Syariah”. Terakhir Anggaran Dasar BVS diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 13, tanggal 29 Juni 2016, dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0062667 tanggal 30 Juni 2016. Dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 07, tanggal 06 Februari 2017, dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 14 ayat 8 huruf b yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0063920 tanggal 13 Februari 2017. Dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 05, tanggal 05 Mei 2017, dibuat dihadapan SURJADI, SH., M.KN., MM., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 14 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0138106 tanggal 21 Mei 2017. Dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 46, tanggal 14 November 2017, dibuat dihadapan Notaris SURJADI, S.H.,M.kn.,MM., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0191022 tanggal 15 November 2017. Perubahan kegiatan usaha BVS dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 dan beroperasi dengan prinsip syariah mulai tanggal 1 April 2010. Maksud dan Tujuan Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) No. 24 tanggal 27 Nopember 2009 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H. MBA., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12676.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010, maksud dan tujuan BVS adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbankan syariah. Permodalan Susunan para pemegang saham BVS berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 November 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal per Saham Rp 1.000,00


(Rp) Persentase

(%)

Modal Dasar 1.000.000.000 1.000.000.000.000 100


PT Bank Victoria International Tbk 309.982.683 309.982.683.000 99,984260

69

Keterangan Nilai Nominal per Saham Rp 1.000,00


(Rp) Persentase

(%)

Dasman Zain 5.124 5.124.000 0,004659

Ismet Zain 1.537 1.537.000 0,001399

Raden Soeprapto Soewondo 534 534.000 0,000487

Sutri Asnelly 1.130 1.130.000 0,001029

Nay Sunardi 152 152.000 0,000138

Johny Irwan Azis 4.890 4.890.000 0,004447

Haji Mohammad Syarif Abdullah St.M 3.000 3.000.000 0,002728

Moezir Azwar 50 50.000 0,000045

Hajjah Zaniar Azis 100 100.000 0,000090

Budi Benzani 500 500.000 0,000455

Ardi Pradjasantana BBA 35 35.000 0,000032

Abdul Rozaq 10 10.000 0,000009

Abdul Muiz 70 70.000 0.000064

Nyonya Mahanun 5 5.000 0,000004

Hirwani 5 5.000 0,000004

Munial 5 5.000 0,000004

Minawati 5 5.000 0,000004

Mulyana 5 5.000 0,000004

Miryanti 5 5.000 0,000004

Abdul Gani 5 5.000 0,000004

Marah Agoes Sahab 5 5.000 0,000004

Pandji Zakaria 5 5.000 0,000004

Daniel Munaf 20 20.000 0,000018

Anwar Syukur 70 70.000 0,000064

Refri Anwar Syukur 5 5.000 0.000004

Insinyur Suryadi A Syukur 5 5.000 0.000004

Akil Anwar Syukur 5 5.000 0.000004

Rohani Syukur A.M. Nur 5 5.000 0.000004

Karti Syukur Syaiful 5 5.000 0,000004

Reno Djori A. Syukur 5 5.000 0,000004

Asmi Syukur Asharsyah 5 5.000 0,000004

Ida Syukur 5 5.000 0,000004

Nani Syukur 5 5.000 0,000004

Mahroezar 5 5.000 0,000004

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 310.000.000 310.000.000.000 31%

Jumlah Saham Dalam Portepel 690.000.000 690.000.000.000 69%

Manajemen dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 07 tanggal 06 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi BVS adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/Komisaris Independen

:

Sugiharto, SE

Komisaris Independen : Djoko Nugroho Komisaris Independen : Sari Idayanti Direksi:

Direktur Utama : Firman A. Moeis Direktur : Andy Sundoro Direktur : Deddy Effendi Ridwan Direktur Kepatuhan : Nurani Raswindriari

70

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA Anggota : Prof. DR. Huzaimah Tahido Yanggo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tanggal - tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota independen Moore Stephens) dan ditandatangani oleh Yelly Warsono sebagai Akuntan Publik, dan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sesni Suryanto & Lianny (anggota independen Moore Stephens) dan ditandatangani oleh Agus Hartanto sebagai Akuntan Publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:


Keterangan 31 Desember

2017 2016

Aset 2.003.114 1.625.183

Kewajiban Dan Dana Syirkah Temporer 1.703.721 1.430.854

Ekuitas 299.393 194.330

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib 153.695 122.263

Beban Operasional Lainnya (49.712) (77.754)

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah 101.060 84.096

Laba Neto 4.593 (18.474)

Aset Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Aset BVIS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.003.114 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp377.931 juta atau 23,55% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.625.183 juta. Kontributor utama kenaikan aset ini terutama disebabkan antara lain naiknya pembiayaan sebesar Rp50.236 juta atau naik 4,14% yang sebelum sebesar Rp1.212.690 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.262.926 juta di tahun 2017. Kenaikan aset juga disebabkan naiknya Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sebesar Rp218.159 juta atau 151,43 % dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp144.064 juta menjadi Rp362.223 juta di tahun 2017. Kewajiban Dan Dana Syirkah Temporer Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Kewajiban dan Dana Syirkah Temporer BVIS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.703.721 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp272.867 juta atau 19,07% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.430.854 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh Deposito Mudharabah-Pihak Ketiga sebesar Rp292.999 juta atau 25,44 % dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.158.523 juta menjadi Rp1.451.522 juta di tahun 2017.

71

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib BVIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp153.695 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp31.432 juta atau 20,45% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp199.330 juta. Peningkatan tersebut tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan dari bagi hasil sebesar Rp26.625 juta atau 27,72% yaitu dari sebesar Rp69.403 juta di tahun 2016 menjadi Rp96.028 juta di tahun 2017. Di samping itu peiningkatan tersebut juga dikontribusikan oleh kenikan pendapatan usaha utaman lainnya h sebesar Rp8.165 juta atau sebesar 34,72% dari Rp23.515 juta di tahun 2016 menjadi Rp31.680 juta di tahun 2017. Beban Operasional Lainnya Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Beban Operasional Lainnya tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp49.712 juta, mengalami penurunan sebesar Rp28.042 juta atau 36,06% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp77.754 juta. Penurunan n tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Beban CKPN sebesar Rp31.015 juta atau 98,10% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp31.614 di tahun 2016 menjadi Rp599 juta di tahun 2017. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah BVIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp101.060 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp16.964 juta atau 20,17% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp84.096 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naik nya dana Deposito Mudharabah di tahun 2017 yang naik sebesar Rp21.817 juta atau meningkat sebesar 28,44% dibandingkan tahun 2016 yaiitu dari sebesar Rp76.700 juta menjadi Rp98.517 juta di tahun 2017. Laba Neto Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Laba tahun berjalan Neto BVIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.593 juta, mengalami peningkatan yang sangjat significant dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yang mencatat rugi sebesar sebesar Rp18.474 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi kenaikan jumlah hak bagi hasil milik Bank Bersih sebesar Rp14.469 juta dibandingkan tahun 2016 dari sebesar Rp38.166 juta menjadi Rp52.635 juta di tahun 2017. BVIS memberikan kontribusi sebesar 5,66% dari pendapatan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Perseroan. Transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha.

72

Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak Afiliasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No. Pihak Afiliasi Sifat dari hubungan Sifat dari Transaksi

1 PT Victoria Investama Tbk Pemegang saham Simpanan nasabah

2 PT Victoria Sekuritas Indonesia Dimiliki oleh Pemegang

Saham Utama Simpanan nasabah,

pinjaman yang diberikan

3 PT Victoria Insurance Tbk Dimiliki oleh pemegang

saham utama

Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan,

asuransi aset tetap

4 PT Magna Investama Mandiri Dimiliki oleh pemegang

saham utama Simpanan nasabah

5 PT Merak Energi Indonesia Dimiliki oleh pemegang


6 PT Sulfindo Adiusaha Dimiliki oleh pemegang


7 PT Padi Unggul Indonesia Dimiliki oleh pemegang


8 PT Nata Patindo Pemegang Saham Simpanan nasabah

9 PT Suryayudha Investindo Cipta Pemegang Saham Simpanan nasabah

10 Suzanna Tanojo Pemegang saham Simpanan nasabah,


11 Chritine Tanojo Pemegang Saham Simpanan nasabah,


12 Lokita Prasetya Manajemen kunci entitas

asosiasi Simpanan nasabah,


13 Iskandar Utina Manajemen kunci entitas

asosias Simpanan nasabah,


14 Peter Rulan Isman Manajemen kunci entitas



15 Rebecca Wahjutirto Tanoyo Manajemen kunci entitas



16 Yangky Halim Manajemen kunci entitas



17 Luciana Tanoyo Hubungan keluarga dengan

Suzanna Tanojo Pinjaman yang diberikan

18 Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif

Manajemen dan karyawan kunci

Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan

19 Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Eksekutif Entitas Asosiasi

Manajemen dan karyawan kunci

Simpanan nasabah, pinjaman yang diberikan

Transaksi-transaksi Perseroan dengan para pihak Afiliasi dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali Persentase)

Kategori 31 Desember

2017 2016

ASET

Pinjaman yang diberikan – Neto

Graha Swahita 27.499 -

PT BIP Tridaya Propertindo 22.483 -

PT Padi Unggul Indonesia 20.000 -

73

PT Victoria Investama Tbk 7.313 195

PT Magna Investama Mandiri - 46.537

PT Victoria Sekuritas Indonesia 127 230

Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif entitas asosiasi 1.616 -

Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Grup 8.961 11.052

Jumlah pinjaman yang diberikan – net 87.999 58.014

Persentase terhadap jumlah aset 0,31% 0,22%



2017 2016

LIABILITAS

Simpanan Nasabah

Giro 15.217 5.489

Tabungan 53.881 29.978

Deposito Berjangka 98.278 25.552

Jumlah 167.376 61.020

Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 0,68% 0,28%

Dana Syirkah Temporer

Deposito Mudharabah 2.015 28.185

Tabungan Mudharabah 693 590

Jumlah 2.708 28.775

Persentase terhadap Jumlah Dana Syirkah Temporer 0,18% 2,40%

Pendapatan Bunga 2.567 2.586

Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Bunga 0,11% 0,12%

Beban Bunga 6.977 6.294

Persentase terhadap Jumlah Beban Bunga 0,38% 0,34%

Beban Tenaga Kerja

Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif 34.169 43.830

Persentase terhadap Jumlah Beban Tenaga Kerja 17,62% 24,82%



2017 2016

Fasilitas pinjaman yang belum digunakan (14.940) (20.008)

Penerbitan jaminan dalam bentuk garansi (685) (685)

Jumlah (15.625) (20.693)

Persentase terhadap jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi – neto 0,59% 1,31%

Tabel berikut menunjukkan jangka waktu untuk masing-masing transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi :

Jenis Transaksi Jangka Waktu

Kredit yang diberikan Kredit Konsumen 1 – 15 tahun Selain Kredit Konsumen 1 – 5 tahun

Simpanan

Giro Tidak ada jangka waktu Tabungan Tidak ada jangka waktu Deposito Berjangka Kurang dari 12 bulan

74

Informasi signifikan sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa : a. Tingkat kisaran suku bunga per tahun untuk kredit kepada pihak Afiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-

tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 10,00% - 16,00% dan 10,00% - 16,00% sedangkan tingkat bunga rata-rata per tahun untuk pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 12,00% - 33,06% dan 12,25% - 15,50%.

b. Transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga. Perbedaan suku bunga antara pihak Afiliasi dan pihak ketiga tergantung pada kemampuan negosiasi masing-masing pihak dan karena didasarkan pada rata-rata suku bunga yang diberikan.

c. Simpanan yang diterima dari pihak Afiliasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila diterima dari pihak ketiga.

11. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi perjanjian dan kontrak penting dengan pihak lain sehingga informasi tersebut harus disesuaikan menjadi sebagaimana diungkapkan dibawah ini. Pengungkapan ini telah sesuai dengan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang dibuat oleh Konsultan Hukum dalam suratnya No. 11 /LUT-BVIC/DSS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018. a. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan/ Ruangan Kantor Perseroan 1. Kantor Pusat Operasional / Operational Head Office: Lease Agreement No. MGP.002/II/LA-OFF/2012

tanggal 3 Februari 2012 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang diubah dengan Addendum To Lease Agreement No, MGP-001/V/ADD/LA/2014 tanggal 5 Mei 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Manggala Gelora Perkasa, berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan di lantai 15 Boutique Office, Panin Tower – Senayan City. Luas semi gross area 778,50 m2. Jangka waktu sewa sejak 1 Maret 2012 berakhir 14 Maret 2018. Harga sewa untuk periode tahun ke-3 dan ke-4 USD 15.625/m2/bulan + PPN, untuk tahun ke-5 dan ke-6 USD 18.750/m2/bulan + PPN. Service charge USD 6,25/m2/bulan + PPN. Security deposit untuk harga sewa dan service charge total USD 51,964.875. Sewa menyewa ini diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dalam Formulir Perpanjangan Sewa No. 003/EF/MGP/OFF/Senayan City/XI/17 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Manggala Gelora Perkasa (MGP) dan disetujui oleh Perseroan, untuk jangka waktu 4 bulan sehingga akan berakhir tanggal 31 Juli 2018. Perjanjian perpanjangan sewa menyewa masih dalam proses oleh pihak MGP.

Perluasan Ruang Kerja Kantor Pusat Operasional: Lease Agreement No. MGP.003/II/LA-OFF/2012 tanggal 3 Februari 2012 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang diubah dengan Addendum To Lease Agreement No, MGP-002/V/ADD/LA/2014 tanggal 5 Mei 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Manggala Gelora Perkasa, berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan di lantai 25 Boutique Office, Panin Tower – Senayan City. Luas semi gross area 778,50 m2. Jangka waktu sewa sejak 1Maret 2012 berakhir 14 Maret 2018. Harga sewa untuk periode tahun ke-3 dan ke-4 USD 15.625/m2/bulan + PPN, untuk tahun ke-5 dan ke-6 USD 18.750/m2/bulan + PPN. Service charge USD 6,25/m2/bulan + PPN. Security deposit untuk harga sewa dan service charge total USD 51,964.875. Berdasarkan Pasal 18 ayat 18.2 pada intinya jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sewa menyewa ini diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dalam Formulir Perpanjangan Sewa No. 004/EF/MGP/OFF/Senayan City/XI/17 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Manggala Gelora Perkasa (MGP) dan disetujui oleh Perseroan, untuk jangka waktu 4 bulan sehingga akan berakhir tanggal 31 Juli 2018. Perjanjian perpanjangan sewa menyewa masih dalam proses oleh pihak MGP.

Perluasan Ruang Kerja Kantor Pusat Operasional: Senayan City, Panin Tower Lt. 20 B, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 12710

75

Perjanjian perpanjangan sewa menyewa masih dalam proses oleh pihak PT Manggala Gelora Perkasa. Terkait dengan proses perpanjangan perjanjian sewa menyewa ruangan kantor Perseroan di Senayan City, Panin Tower Lantai 15, Lantai 20B, dan Lantai 25, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 12710 yang sedang dilakukan oleh PT Manggala Gelora Perkasa (MGP) maka pihak MGP telah mengeluarkan Surat Keterangan kepada Perseroan No. 132/LGL/IV/2018 tanggal 30 April 2018 hal: Surat Keterangan, menerangkan Addendum perpanjangan jangka waktu perjanjian sewa antara MGP dengan Perseroan di lantai 15, 20B dan 25 Panin Tower Senayan City untuk periode perpanjangan: (1) Lantai 15 periode sewa 15 Maret 2018 s/d 31 Juli 2018, (2) Lantai 20B periode sewa 7 April 2018 s/d 31 Juli 2018, (3) Lantai 26 periode sewa 15 Maret 2018 s/d 31 Juli 2018 yang mana sudah ditandatangani Direksi yang berwenang sesuai dengan tugas dan wewenang direksi yang berlaku menurut ketentuan anggaran dasar, sampa dengan saat ini Addendum sedang dalam proses finalisasi

2. Kantor Cabang Senayan: Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009/PS-AJ/X/94 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan kemudian beberapa kali diubah, perubahan terakhir termasuk perpanjangan jangka waktu sewa dimuat dalam, Addendum #1 No. 01/ADD-PS/AJ/II/11 tanggal 17 Februari 2011, Addendum #2 No. 01/ADD-PS/AJ/II/12 tanggal 21 Februari 2012, Addendum #3 No. 01/ADD-PS/AJ/II/13 tanggal 19 Februari 2013, Addendum #4 No. 01/ADD-PS/AJ/III/14 tanggal 26 Maret 2014, Addendum #5 No. 01/ADD-PS/AJ/II/15 tanggal 6 Februari 2015, Addendum #6 No. 01/ADD-PS/AJ/II/16 tanggal 26 Februari 2016, Addendum #7 No. 01/ADD-PS/AJ/II/18 tanggal 14 Februari 2018, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Amana Jaya, berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan kantor yang terletak di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Gelora, Jakarta Selatan 12710. Luas 408 m2. Jangka waktu sewa untuk perpanjangan terakhir adalah sejak 1 Maret 2018 s/d 28 Februari 2019. Berdasarkan Addendum #7 Harga Sewa sebesar Rp 350.000,-/m2/bulan + PPN, Service Charge Rp 85.000,-/m2/bulan + PPN.

3. Kantor Cabang Bogor: Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 15 Mei 2012 yang diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 2 Mei 2017, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup Pihak yang menyewakan/Pemilik adalah Nona Hong Fang, beralamat di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan, yang pada perpanjangan perjanjian sewa menyewa diwakili oleh Daniel Budirahayu (Direktur Utama) dan Rusli (Direktur). Obyek sebuah tanah dan bangunan ruko di Jalan Pakuan No. 8, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor. Jangka waktu sewa adalah selama 5 tahun sejak 15 Mei 2012 s/d 15 Mei 2017 dan diperpanjang selama 5 tahun sejak 16 Mei 2017 dan akan berakhir 15 Mei 2022. Harga sewa untuk periode sewa 15 Mei 2012 s/d 15 Mei 2017 adalah Rp 400.000.000.- per tahun atau seluruhnya Rp 2.000.000.000,- selama 5 tahun. Harga sewa untuk periode sewa 16 Mei 2017 s/d 15 Mei 2022 adalah sewa tahun pertama s/d tahun ketiga sebesar Rp 440.000.000,- per tahun dan sewa tahun keempat s/d tahun kelima sebesar Rp 450.000.000,-. Uang jaminan sewa sebesar Rp 20.000.000,-. Berdasarkan Pasal 7 Perseroan tidak diperkenankan memindahkan hak sewanya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menyewakan. Berdasarkan Pasal 9 pada intinya jika terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut tidak berhasil para pihak memilih domisili hokum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor.

4. KCP Ariobimo: Syarat-Syarat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Ariobimo Sentral No. 408/AIM-LA/IX/16 tanggal 23 September 2016 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang merupakan bagian dari Perjanjian Sewa Menyewa. Pihak yang menyewakan/Pemilik adalah PT Aston Inti Makmur. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa sebuah ruangan di Gedung Ariobimo Sentral, lantai dasar (ground floor), Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950, luas 40.13 m2. Jangka waktu sewa 2 tahun sejak 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2018. Harga sewa tahun pertama Rp 200.000,-/m2/bulan, tahun kedua Rp 215.000,-/m2/bulan. Biaya service Rp 80.000,-/m2/bulan. Uang jaminan Rp 33.709.200,-. Catatan: Penandatanganan dilakukan oleh pejabat terkait pada Perseroan yang mempunyai kewenangan. Hingga tanggal Tambahan Laporan Uji Tuntas Konsultan Hukum tidak menerima perjanjian sewa menyewa yang menjadi induk Syarat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut.

5. KCP BIP: Perjanjian Sewa Menyewa No. 048/LA/AKG-BVI/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Asri Kencana Gemilang, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa sebuah ruangan di gedung perkantoran yaitu Graha BIP lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.

76

23, Jakarta Selatan 12930, luas total kurang lebih 290 m2. Jangka waktu sewa 3 tahun sejak 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2020. Harga sewa periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Rp 240.000,-/m2/bulan, periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Rp 255.000,-/m2/bulan, periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Rp 270.000,-/m2/bulan. Service charge selama jangka waktu sewa sebesar Rp 85.000,-/m2/bulan. Uang sewa dan service charge tersebut belum termasuk PPN 10%. Uang jaminan sebesar 3 bulan uang sewa dan service charge yaitu 282.750.000,,-. Berdasarkan Pasal 20.2 pada intinya sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atas itikad baik akan diselesaikan menurut hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. KCP Cikini: Jadwal Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan bagian dari Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan Amandemen III Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-CKN140003 tanggal 1 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Hotel Cikini Realty, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa sebuah ruangan di gedung lantai GF unit GF-06 Jalan Cikini Raya No. 75 Jakarta Pusat. Luas 38,92 m2. Jangka waktu sewa 36 bulan sejak 1 Agustus 2014 berakhir 31 Juli 2017 yang diperpanjang selama 36 bulan sejak 1 Agustus 2017 dan berakhir 31 Juli 2020. Harga sewa untuk periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Juli 2020 sebesar Rp 275.000,- per m2 atau total sebesar Rp 385.308.000,- + PPN. Uang jaminan sewa Rp 41.449.800,-.

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2018 juncto Jadwal Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan bagian dari Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/170001 tanggal 1 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Hotel Cikini Realty, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa sebuah ruangan di gedung lantai 1 unit 06, Jalan Cikini Raya No. 75 Jakarta Pusat. Luas 27,68 m2. Jangka waktu sewa 36 bulan sejak 1 Agustus 2017 s/d 31 Juli 2020. Harga sewa Rp 200.000,- per m2. Biaya jasa pelayanan Rp 80.000,-/m2/bulan. Uang jaminan sewa Rp 23.251.200,-.

7. KCP Cibubur: Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Ali Mansyur

SH, Notaris di Bekasi. Pihak yang menyewakan / pemilik adalah Nyonya Wina, beralamat di Bogor. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa adalah bangunan ruko bertingkat 2 lantai seluas 142 m2 diatas bidang tanah seluas 75 m2 yang terletak di Kawasan Niaga Citra Gran Citywalk Blok CW.10 No. 7, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Obyek sewa saat itu sedang dijaminkan pada Bank BCA dan pihak Bank BCA telah memberikan persetujuan tertulis untuk sewa menyewa ini. Jangka waktu sewa 5 tahun sejak diterimanya SKL dari Bank BCA atau selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2013 dan akan berakhir tanggal 10 Oktober 2018. Harga sewa Rp 725.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun tersebut. Berdasarkan Pasal 5, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik, Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi apa yang disewanya kepada orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Berdasarkan Pasal 15 kalimat kedua pada intinya perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.

8. KCP Citra 2 Extension: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Oktober 2009 yang diperpanjang dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Emperor Finance Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa satu unit bangunan di Komplek Perumahan Citra 2 Ext Blok BG-3 B No. 27, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Luas tanah 84 m2. Jangka waktu sewa selama 6 tahun sejak 1 November 2009 yang berakhir 1 November 2015 yang diperpanjang selama 5 tahun sejak 1 November 2015 yang berakhir 1 November 2020. Harga sewa untuk periode yang berakhir 1 November 2020 Rp 300.000.000,- + PPN. Berdasarkan Pasal 10 pada intinya para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Kantor Kas Artha Gading: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2012 dibuat dibawah tangan dan

bermeterai cukup, yang diubah dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Agustus 2014 dan Addendum II Terhadap Perjanian Sewa Menyewa tanggal 19 Juli 2016, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah Aqeenaria Sinior Musa, bertempat tinggal di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa rumah kantor di Artha Gading Niaga Blok B19, Kawasan Sentra Bisnis Artha Gading, Jalan Boulevard Artha Gading Niaga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, luas tanah 85 m2. Jangka waktu sewa sejak 4 September 2012 hingga 3 September 2014, diperpanjang 2 tahun hingga 3 September 2015, dan diperpanjang kembali 2 tahun hingga 3 September 2018. Harga sewa

77

untuk 4 September 2016 s/d 3 September 2018 Rp 1.180.000.000,-. Berdasarkan Pasal 7 Addendum II pada intinya para pihak memilih domisili hokum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

10. KCP Senayan City: Lease Agreement No. MGP.002/II/LA-OFF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dibuat dibawah

tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/oemilik adalah PT Manggala Gelora Perkasa, berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan di lantai dasar (ground floor) GFA floor, Boutique Office, Panin Tower – Senayan City. Luas semi gross area 81,70 m2. Jangka waktu sewa sejak 1 Januari 2015 berakhir 28 Februari 2018. Harga sewa Rp 150.000,-/m2.bulan + PPN atau total harga sewa Rp 465.690.000,- + PPN. Service Charge Rp 83.500,-/m2/bulan + PPN. Perjanjian sewa menyewa ini diperpanjang untuk jangka waktu berturut-turut sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 dan 28 April 2018 sesuai dengan kesepakatan dalam Formulir Perpanjangan Sewa No. 0006/EF/MGP/OFF/Senayan City/III/18 tanggal 26 Maret 2018 dan Formulir Perpanjangan Sewa No. 0008/EF/MGP/OFF/Senayan City/IV/18 tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT Manggala Gelora Perkasa dan disetujui oleh Perseroan, dan setelah tanggal 28 April 2018 diperpanjang kembali, namun seluruh dokumen perjanjian perpanjangan masa sewa tersebut masih dalam proses oleh pihak PT Manggala Gelora Perkasa.

11. KCP Senen: Perjanjian Sewa Menyewa No. 0049/PAL/OT-PSM/II/15 Antara PT Plaza Andika Lestari Dengan PT Bank Victoria International Tbk. Atas Graha Atrium Lantai Dasar Suite GF-0003A Kantor PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 23 Februari 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/penyewa PT Plaza Adika Lestari, berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan kantor di Corwell Tower (d/h Graha Atrium) lantai dasar suite GF-0003A Jalan Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410. Luas 56,80,2. Jangka waktu sewa 2 tahun sejak 1 Mei 2015 s/d 30 April 2017. Harga sewa Rp 156.000,-/m2/bulan + PPN. Biaya pelayanan Rp 95.000,-/m2/bulan. Total harga sewa dan biaya pelayanan untuk selama masa 2 tahun sewa ini Rp 342.163.200,- + PPN.

Terkait akan berakhirnya jangka waktu sewa tersebut maka berdasarkan surat Perseroan kepada PT Plaza Adika Lestari tanggal 3 April 2017 No. 001/GA-EKS/04/17 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa Bangunan, pihak Perseroan dapat menyetujui surat penawaran PT Plaza Adika Lestari atas tarif perpanjangan sewa untuk selama 2 tahun sejak 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2019.

12. KCP Setiabudi: Perjanjian Sewa Menyewa PT Jakarta Setiabudi International Tbk. Plaza Setiabudi-Setiabudi

Atrium No. 18302 tanggal 5 Februari 2018dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Jakarta Setiabudi International Tbk., berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa adalah ruang kantor di Setiabudi Atrium lantai 1 suite 101F, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, luas 34,43 m2. Jangka waktu sewa dimulai sejak sejak 1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2018. Harga sewa Rp 605.000,-/m2/bulan + PPN. Service charge Rp 90.000,-/m2/bulan + PPN. Uang jaminan sebesar Rp 71.786.550.-. Berdasarkan Pasal 13 ayat 14 para pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

13. KCP Skyline: PT Skyline Building Menara Cakrawala (Skyline Building) Lease Agreement No. 0454/LA-

03/MC/10/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang diubah dengan Addendum 1 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 17 Desember 2012, Addendum 2 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 15 November 2013, Addendum 3 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 28 April 2014, Addendum 4 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 30 Oktober 2014, Addendum 5 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 7 Januari 2015, Addendum 6 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 1 Desember 2015, Addendum 7 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 17 Februari 2016, Addendum 8 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dibawah tngan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik PT Skyline Building. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan kantor di lantai 10 Menara Cakrawala / Skyline Building. Luas 23,48m2. Jangka waktu sewa (yang berlaku saat ini) 86 bulan 16 hari yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Harga sewa periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019 Rp 575.000,-/m2/bulan + PPN. Service Charge periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019 Rp 100.000,-/m2/bulan + PPN. Uang jaminan periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019 Rp 7.044.000,-.

14. KCP Taman Rasuna: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Februari 2009 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang diperpanjang berturut-turut dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Februari

78

2015, Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2017 dan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Emperor Finance Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa adalah satu unit ruangan terletak di Kompleks Apartemen Taman Rasuna Office Park Tahap 3 Unit UO-01A lantai 3, Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Jangka waktu sewa (perpanjangan ketiga) selama selama 4 bulan sejak 2 Februari 2018 dan berakhir 1 Juni 2018. Harga sewa sebesar Rp 32.000.000,- sudah termasuk PPN. Uang jaminan Rp 10,000.000,-. Berdasarkan Pasal 10 pada intinya para pihak memilih domisili hokum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

15. KCP Wisma Slipi: Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Wisma Slipi No. 007/DIR/W.JA/II/18 tanggal 1 Februari

2018 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik PT Wisma Jaya Artek, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa sebuah ruangan perkantoran di lantai 1 Gedung Wisma Slipi, seluas 157,32 m2. Jangka waktu sewa 2 tahun sejak 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2020. Harga sewa untuk 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2019 Rp 175.000,-/m2/bulan, untuk 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020 Rp 192.000,-/m2/bulan. Uang jaminan tahun pertama Rp 82.593.000,-, tahun kedua s/d selesai Rp 90.616.320,-. Service charge tahun pertama Rp 125.000,-/m2/bulan, tahun kedua s/d selesai Rp 137.5.000,-/m2/bulan. Berdasarkan Pasal 25 pada intinya penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

16. Kantor Kas Menteng: Perjanjian Sewa Menyewa PT Jakarta Setiabudi International Tbk. Plaza Menteng No. LA-

PM140001 tanggal 4 Juni 2014 yang diperpanjang dengan Amandemen II Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-PM140001 tanggal 31 Juni 2017, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/Pemilik adalah PT Jakarta Setiabudi International Tbk., berkedudukan di Jakata. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa sebuah ruangan di Gedung Plaza Menteng Unit GF-14, Jl. HOS Cokroaminoto No. 79, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Luas 29,39 m2. Jangka waktu sewa 11 Juli 2014 s/d 10 Juli 2017 yang diperpanjang sejak 11 Juli 2017 dan berakhir 10 Juli 2020. Harga sewa periode 11 Juli 2017 s/d 10 Juli 2020 Rp 315.000/m2/bulan + PPN. Biaya jasa pelayanan periode 11 Juli 2017 s/d 10 Juli 2020 Rp 80.000/m2/bulan + PPN. Uang jaminan sewa total sebesar Rp 34.827.150,-.. Berdasarkan Pasal 3.18 pada intinya para pihak memilih domisili hokum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

17. KCP Tanah Abang: Letter of Intent kepada PT Rointa Eka Jaya selaku pemilik dari Perseroan tanggal 26

Oktober 2016 yang bermeterai cukup yang sudah disetujui oleh PT Rointa Eka Jaya selaku pemilik juncto Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa) yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup juncto Persyaratan Sewa Menyewa Pusat Grosir Metro Tanah Abang No. 007/SEWA-PGMTA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan adalah PT Rointa Eka Jaya, beralamat di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan di lantai 7 No. 16 Pusat Grosir Metro Tanah Abang. Luas 31,85 m2. Jangka waktu sewa sejak 22 Februari 2017 berakhir 21 Februari 2022. Harga sewa untuk tahun ke-1 s/d ke-2 Rp 554.190.000, untuk tahun ke-3 s/d ke-4 Rp 888.615.000,-, sehingga total sebesar Rp 1.587.085.500,-. Deposito jaminan Rp 89.339.250,-.

18. Kantor Kas Tomang: Perjanjian Sewa Menyewa No. BIPTP 003/LA/BIPTP-BVI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015

dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/TDI-BVIC/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT BIP Tridaya Propertindo, berkedudukan di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa bagian bangunan gedung The Victoria lantai 1, Jalan Tomang Raya Kav. 35-37, Jakarta Barat 11440. Luas 60 m2. Jangka waktu sewa 36 bulan sejak 1 Februari 2015 berakhir 31 Januari 2018 dan diperpanjang 3 tahun sejak 1 Februari 2018 dan berakhir 31 Januari 2021. Harga sewa periode 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2021 Rp 280.000,-/m2/bulan + PPN. Service charge periode sejak 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2019 Rp 75.000,-/m2/bulan, sejak 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020 Rp 80.000,-/m2/bulan, dan sejak 1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2020 Rp 85.000,-/m2/bulan. Uang jaminan Rp 63,900.000,-. Berdasarkan pasal 20.2 pada intinya penyelesaian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

19. KCP Wisma Indocement: Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan

Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 No. 2012/11/LA/044-BVI tanggal 7 November 2012 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Lease Renewal PT Bank

79

Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Periode 2017 No. 2015/11/LA/046-BVI Date November 30. 2015 tertanggal 5 November 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Periode 2017 No. 2016/12/LA/057-BVI Date December 9th, 2016 tertanggal 9 Desember 2016 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Serasi Tunggal Mandiri beralamat di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa adalah sebuah ruangan di lantai dasar Wisma Indocement. Jangka waktu sewa sewa (perpanjangan terakhir) selama 12 bulan sejak 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018. Harga sewa Rp 549.600,-/m2/bulan. Service Charge Rp 160.500,-/m2/bulan. Harga sewa dan service charge tersebut %. Pembayaran dimuka 3 bulan. Deposit sewa Rp 10.350.000,-. Deposit service charge Rp 17.532.000,-.

20. KCP Pasar Jatinegara : Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 60 tanggal 27 Januari 2016 dibuat dihadapan

Suwarni Sukiman SH, Notaris di Jakarta. Pihak yang menyewakan Malti Hop Sahara, beralamat di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa sebuah bangunan rumah toko (ruko) 3 lantai, di RT 001 RW 04, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Luas tanah 68 m2. Jangka waktu sewa 5 tahun sejak 1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021. Harga sewa selama 5 tahun adalah sebesar Rp 950.000.000,-. Berdasarkan Pasal 13 kalimat kedua pada intinya apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

21. Kantor Kas Lokasari Plaza: Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Gemini Sinar Perkasa Dengan PT Bank

Victoria International Tbk. No. 060/Markt-GSP/A-01/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Gemini Sinar Perkasa, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa sebuah tempat usaha/dagang bagian dari bangunan/ gedung Lokasari Square lantai dasar unit No. A-01, Jalan Mangga Besar Raya No. 81, Jakarta Barat. Luas 25,231 m2. Masa sewa 3 tahun sejak 1 Juni 2017 s/d 31 Mei 2020. Harga sewa Rp 7.327.082,-/bulan sudah termasuk PPN atau untuk seluruh masa sewa selama 3 tahun sebesar Rp 263.774.966,- sudah termasuk PPN. Service charge sebesar Rp 1.942.787,-/bulan sudah termasuk PPN atau untuk seluruh masa sewa selama 3 tahun sebesar Rp 69.940.332,- sudah termasuk PPN. Perseroan harus menyerahkan Uang Jaminan sebesar 3 bulan Harga Sewa dan Service Charge yaitu Rp 21.950.970,-. Berdasarkan Pasal 27 pada intinya apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

22. KCP Permata Buana: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Mei 2010 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup,

yang diperpanjang dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Taman Permata Buana tanggal 17 September 2012 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah Jani Lukman, bertempat tinggal di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa tanah dan bangunan ruko 3 lantai, terletak di Taman Permata Buana Blok D1/31, Jalan Pulau Bira V, Kelurahan Kembangan Barat, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jangka waktu sewa (perpanjangan) selama 5 tahun sejak 1 Juli 2013 s/d 1 Juli 2018. Harga sewa periode 1 Juli 2013 s/d 1 Juli 2018 adalah sebesar Rp 115.000.000,-/tahun atau sebesar Rp 575.000.000,- untuk 5 tahun. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 pada intinya bahwa jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Jakarta Barat.

23. Kantor Kas Cikokol: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai

cukup. Pihak yang menyewakan/pemilik adalah PT Emperor Finance Indonesia. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa tanah dan bangunan ruko terletak di Komplek Mahkota Mas Blok C No. 7, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Banten. Luas 282 m2. Jangka waktu sewa 3 tahun sejak 2 Januari 2017 berakhir 2 Januari 2020. Harga sewa sebesar Rp 90.000.000,- + PPN per tahun dan untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 270.000.000,- + PPN. Harga sewa 3 tahun dibayar selambat-lambatnya 2 Januari 2017. Uang jaminan Rp 10.000.000,-. Berdasarkan Pasal 12 pada intinya bahwa jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Catatan: Hubungan sewa menyewa berdasarkan perjanjian ini merupakan hubungan sewa menyewa yang berkesinambungan sejak Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2011 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup untuk masa sewa selama 6 tahun sejak 1 Januari 2011 dan berakhir 31 Desember 2016.

80

24. Kantor Kas Bulungan: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2012, yang diubah dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Maret 2014, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan / pemilik adalah Theodorus Andri Rukminto, beralamat di Jakarta. Pihak Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa adalah ruangan seluas 40 m2 terletak di Jalan Bulungan Raya No. 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masa sewa selama 5 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d 1 Agustus 2017 yang diubah menjadi akan berakhir tanggal 1 Agustus 2018. Harga sewa untuk 6 tahun seluruhnya sebesar Rp 252.000.000,-. Berdasarkan Pasal 7 pada intinya adalah para pihak memilih domisili hokum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

25. Kantor Cabang Manado: Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Maret 2015 dibuat dibawah tangan dan

bermeterai cukup Pihak yang menyewakan/Pemilik adalah PT Emperor Finance Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sebuah tanah dan bangunan ruko di Komplek Bahu Mall Blok E No. 5, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Selatan. Jangka waktu sewa 1 Juni 2015 s/d 31 Mei 2020. Harga sewa Rp 625.000.000,- + PPN untuk selama 5 tahun masa sewa. Berdasarkan Pasal 8 Perseroan tidak diperkenankan untuk mengalihkan sewa menyewa atau hak sewa ini kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya. Berdasarkan Pasal 12 pada intinya jika terjadi perselisihan para pihak memilih domisili hokum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

26. Kantor Kas Graha Pena Surabaya: Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Graha Pena Jawa Pos Dengan

PT Bank Victoria International Tbk. No. 006/LG-GPJP/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak yang menyewakan/Pemilik adalah PT Graha Pena Jawa Pos, berkedudukan di Surabaya. Penyewa adalah Perseroan. Obyek sewa berupa ruangan di Gedung Graha Pena lantai 1 Ruang 106, Jalan A. Yani No. 88 Surabaya, yang atas kebijaksanaan Pemilik dihitung seluas 19 m2, dan Totem neon box ukuran 110 cm X 80 cm diarea pintu masuk Graha Pena. Jangka waktu sewa 5 tahun sejak 10 Februari 2017 dan berakhir 9 Februari 2019. Harga sewa ruangan Rp 120.000,-/m2/bulan + PPN 10%. Harga sewa totem neon box Rp 10.000.000,-/tahun + PPN 10%. Service Charge Rp 80.000,-/m2/bulan + PPN 10%. Berdasarkan Pasal 14 pada intinya perbedaan pendapat dan pertikaian yang mungkin timbul dikemudian hari yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

27. Kantor Cabang Semarang: Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2017 dibuat dihadapan

Ny. Eli Ninaningsih SH, Notaris di Kota Semaang Pihak yang menyewakan/Pemilik adalah Tuan Eddy Wibowo (d/h Liem See Hong), bertempat tinggal di Surakarta. Penyewa adalah. Obyek sewa berupa sebuah bangunan tempat usaha di Jl. Raya Pemuda No. 108, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah, diatas 2 (dua) bidang tanah SHM a/n pemilik masing-masing seluas 893 m2 dan +/- 88 m2. Jangka waktu sewa selama 3 tahun sejak 2 Januari 2018 dan berakhir 2 Januari 2021. Harga sewa ruangan Rp 1.500.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun sewa. Berdasarkan Pasal 14 pada intinya perbedaan pendapat dan pertikaian yang mungkin timbul dikemudian hari akan menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan para pihak membebaskan pihak manapun termasuk notaris pembuat akta ini dari segala macam tuntutan hukum.

b. Perjanjian Kerjasama Dengan Perusahaan Asuransi 1. “Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank Nomor :004/Dir-VICT/PJS/4/12/003/PK/LO/WAL/IV/2012” tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Pertama adalah Perseroan selaku perusahaan perbankan dan Pihak Kedua adalah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, berkedudukan di Jakarta selaku Perusahaan Asuransi. Jangka waktu perjanjian ini sejak penandatanganan perjanjian untuk waktu tidak terbatas atau ditentukan kemudian oleh para Pihak, dan dapat diakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis oleh pihak yang bermaksud mengakhiri kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian. Tujuan perjanjian ini adalah agar Pihak Kedua memberikan pelayanan Asuransi Jiwa Kredit atas risiko kematian dalam rangka Pihak Pertama memberikan pelayanan kredit bagi Debitur/Penerima Kredit. Penagihan premi dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Tertanggung/Peserta yang selanjutnya dibayarkan kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama berhak menadapat penggantian pembayaran klaim dari Pihak Kedua atas pengajuan klaim dari Ahli Waris tertanggung/peserta karena terjadinya risiko pertanggungan yang menjadi beban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pasal (3) Perjanjian ini.

81

2. “Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Tabungan Vplan Nomor: 005/Dir-VICT/PJS/4/12/004/PK/LO/WAL/IV/2012” tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Pertama adalah Perseroan selaku perusahaan perbankan dan Pihak Kedua adalah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, berkedudukan di Jakarta selaku Perusahaan Asuransi. Jangka waktu perjanjian ini sejak penandatanganan perjanjian untuk waktu tidak terbatas atau ditentukan kemudian oleh para Pihak, dan dapat diakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis oleh pihak yang bermaksud mengakhiri kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian. Tujuan perjanjian ini adalah agar Pihak Kedua memberikan pelayanan Asuransi Jiwa Kredit atas risiko kematian dan/atau risiko cacat total tetap kepada Tertanggung/Peserta dalam rangka Pihak Pertama memberikan pelayanan Tabungan V-Plan bagi nasabah. Pihak Pertama berhak menadapat penggantian pembayaran klaim dari Pihak Kedua atas pengajuan klaim dari Ahli Waris tertanggung/peserta karena terjadinya risiko pertanggungan yang menjadi beban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pasal (3) Perjanjian ini.

3. Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi: “Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank

Victoria International Tbk Dengan PT AIA Financial Tentang Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan No. 354/AIA/BVI/XI/2014 tanggal 18 November 2014, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah PT AIA Financial, berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang asuransi jiwa (“AIA”). Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama penyediaan produk asuransi jiwa AIA berupa Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan nama VIP Credit Protection untuk Customer Perseroan yang memenuhi syarat dengan referral. Perseroan berhak mendapat Komisi Referral atas setiap produk asuransi AIA yang berhasil direferensikan oleh Perseroan kepada Nasabah. Jangka waktu perjanjian ini 2 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 23 ayat 4 pada intinya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi: Perjanjian Kerjasama Penutupan

Asuransi Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Victoria Insurance No. 013/DIR-VICT/PJS/09/15 No. 034-1/Vin-Xt/DIR/PKS/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah PT Victoria Insurance, berkedudukan di Jakarta (“VINS”) Kerjasama ini untuk memasarkan produk asuransi BVIS dengan memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atas obyek pertanggungan yang sedang dijaminkan/diagunkan kepada Perseroan oleh debitur Perseroan berdasarkan suatu perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dan debitur Perseroan, dengan cara mereferensikan debitur untuk memilih produk asuransi VINS. Produk asuransi VINS yang direferensikan meliputi jenis asuransi (i) Kendaraan Bermotor, (ii) Kebakaran (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia / PAR / IAR). (iii) Gempa bumi, (iv) Pengangkutan barang, (v) Money Insurance (uang dan barang), (vi) Engineering (machinery breakdown/contractor’s all risks/erection all risks), (vii) Asuransi Tanggung Gugat (liability insurance), (viii) Konsorsium Pasar, (ix) Seluruh jenis asuransi kerugian / umum lainnya.Perseroan berhak mendapat Imbalan Jasa dari VINS sesuai ketentuan perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini selama 3 tahun sejak 7 September 2015 s/d 7 September 2018. Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 jika penyelesaian perselisihan atau sengketa secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat memilih untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi: Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank

Victoria International Tbk. Dan PT Hanwha Life Insurance Indonesia No. 034/HLI-GBD/09/2015 No. 019/DIR-VICT/PJS/10/15 tanggal 21 September 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak bank adalah Perseroan. Pihak perusahaan asuransi adalah PT Hanwha Life Insurance Indonesia, berkedudukan di Jakarta (“Hanwha”). Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit model referensi dimana dalam penyaluran kredit Perseroan mensyaratkan adanya penutupan asuransi namun secara terbatas kepada asuransi jiwa bagi sebagian dan/atau seluruh para debitur, terbatas dalam perlindungan asuransi jiwa yang disebabkan oleh kematian wajar atau karena sakit dan/atau karena kecelakaan namun tidak termasuk kematian yang diakibatkan oleh penyakit dan/atau peristiwa kecelakaan yang masuk dalam pengecualian. Nama program yang direferensikan adalah Asuransi Jiwa Jangka Warsa Menurun. Perseroan berhak menerima komisi dari Hanwha sesuai ketentuan perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sejak 21 September 2015 s/d 21 September 2019 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Berdasarkan Pasal 23 ayat 23.2 dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tersebut tidak mencapai mufakat maka para pihak sepakat memilih untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

82

6. Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi: Cooperation Agreement On Referral Of

Insurance Products In Frame Of Bank’s Products Between PT Bank Victoria International Tbk. (Bank) And PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) No. 023/DIR-VICT/PJS/10/15 tanggal 4 November 2015, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, berkedudukan di Jakarta (TMLI). Kerjasama merefensikan produk asuransi TMLI oleh Perseroan. Produk asuransi yang direferensikan meliputi asuransi jiwa bernama VIP Home yang dirancang untuk melindungi kredit Bank dimana TMLI selaku penanggung akan membayar Manfaat Asuransi jika debitur meninggal. Untuk referensi yang disetujui Perseroan berhak mendapat komisi yang diatur dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini selama 3 tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 23 ayat 23.3 pada intinya apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawaraha dalam waktu 30 hari sejak tanggaldimana satu pihak menerima pemberitahuan tentang perselisihan dari pihak lainnya maka salah pihak dapat mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Secara Konsorsium: Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria

International Tbk., PT Victoria Insurance, Dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit No. 009/DIR-VICT/PJS/08/15. No. 031/VIN-XT/DIR/PKS/VIII/2015, No. 022/PKS/ISL-BVI-VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak bank adalah Perseroan. Pihak perusahaan asuransi pertama adalah PT Victoria Insurance, berkedudukan di Jakarta (“VINS”), dan pihak perusahaan asuransi kedua adalah PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, berkedudukan di Jakarta (“Indosurya”). Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama penutupan asuransi jiwa kredit bagi Tertanggung yaitu seluruh debitur Perseroan yang namanya tercatat dan memenuhi Syarat dan Ketentuan sebagai Peserta Asuransi, dan asuransi ini diselenggarakan secara konsorsium dimana VINS sebagai Ketua Konsorsium dan Indosurya sebagai Anggota Konsorsium. Pengelolaan penutupan asuransi jiwa kredit sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab VINS dan Indosurya. Nilai minimum kredit untuk peserta sebesar Rp 2.000.000.000,-. Polis induk diterbitkan oleh VINS dan Indosurya kepada Perseroan secara sendiri-sendiri dan sertifikat polis akan diberikan secara langsung kepada Perseroan oleh VINS dan Indosurya. VINS dan Indosurya akan memberi Imbalan Jasa sesuai ketentuan perjanjian kepada Perseroan. Masa berlaku perjanjian selama 3 tahun sejak 26 Agustus 2015 dan berakhir 26 Agustus 2018. Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tersebut tidak mencapai mufakat maka para pihak sepakat memilih untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi: “Perjanjian Kerjasama Pemasaran

Produk Asuransi Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. FWD-AGR/LGL/I-2016/0003 No. 001/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 4 Januari 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah PT FWD Life Indonesia, berkedudukan di Jakarta (“FWD”). Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama penyediaan produk asuransi FWD bagi nasabah Perseroan yang memenuhi syarat dengan referral. Perseroan berhak mendapat Komisi Referral atas setiap produk asuransi FWD yang berhasil direferensikan oleh Perseroan kepada Nasabah. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak penandantangan perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 pada intinya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi: “Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. 010/DIR-VICT/PJS/05/16 No. 001/PKS/MNCAI-BVI/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah PT MNC Asuransi Indonesia, berkedudukan di Jakarta (“MNC”). Kerjasama merefensikan/merekomendasikan produk asuransi MNC yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atas obyek pertanggungan yang sedang dijaminkan/diagunkan kepada Perseroan oleh debitur Perseroan berdasarkan suatu perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dan debitur Perseroan. Produk asuransi yang ditawarkan meliputi (i) Fire/PAR/IAR Insurance, (ii) Motor Vehicle Insurance, (iii) Liability Insurance, (iv) Fidelity Insurance menjamin obyek jaminan cash money, bank notes, cheque, postal order dan obyek lain, (v) Money Insurance, (vi) Marine Cargo Insurance, dan (vii) Personal Accident Insurance. Perseroan berhak atas Imbalan Jasa sesuai ketentuan perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian ini 2 tahun sejak 2 Mei 2016 s/d 2 Mei 2018. Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 pada intinya jika penyelesaian perselisihan tidak mencapai musyawarah mufakat maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

83

Catatan: Perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. 010/DIR-VICT/PJS/05/16 No. 001/PKS/MNCAI-BVI/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup antara Perseroan dengan PT MNC Asuransi Indonesia, mengenai kerjasama merefensikan/merekomendasikan produk asuransi MNC yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atas obyek pertanggungan yang sedang dijaminkan/diagunkan kepada Perseroan oleh debitur Perseroan berdasarkan suatu perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dan debitur Perseroan, dimana produk asuransi yang ditawarkan meliputi (i) Fire/PAR/IAR Insurance, (ii) Motor Vehicle Insurance, (iii) Liability Insurance, (iv) Fidelity Insurance menjamin obyek jaminan cash money, bank notes, cheque, postal order dan obyek lain, (v) Money Insurance, (vi) Marine Cargo Insurance, dan (vii) Personal Accident Insurance dan memberikan Perseroan atas Imbalan Jasa, sudah berakhir 2 Mei 2018, dan Perseroan akan memperpanjang kembali perjanjian ini. c. Perjanjian Di Bidang Teknologi Informasi 1. Perjanjian Terkait Program Lisensi Aplikasi Integrated Transaction Management : Perjanjian Kerjasama

Penyediaan Lisensi Aplikasi Integrated Transaction Management Antara PT Sigma Caraka Dan PT Bank Victoria International Tbk. No. 219/SCC/BVIC/A/14 No. 051/DIR-VICT/PJS/08/14 tanggal 20 Agustus 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Perushaaan IT adalah PT Sigma Cipta Caraka, berkedudukan di Jakarta (“TELKOMSIGMA”). Pihak Pengguna Jasa adalah Perseroan. Perseroan menggunakan menggunakan Program Aplikasi Integrated Transaction Management dengan lisensi yang disediakan oleh TELKOMSIGMA untuk menunjang kebutuhan operasional perbankan Perseroan. Perseroan berkewajiban membayar biaya lisensi, biaya implementasi dan biaya CSWE, yang diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan Biaya Pemeliharaan (CSWE) selama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.

2. Perjanjian Lisensi Program Aplikasi : Addendum I Atas Perjanjian Lisensi Program Aplikasi No. 542.5.BVI No.

51/DIR-VICT/PJS/08/14 No. 218/SCC/BVIC/B/14 tanggal 26 Agustus 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Perushaaan IT adalah PT Sigma Cipta Caraka, berkedudukan di Jakarta (“Sigma|”). Pihak Pengguna Jasa adalah Perseroan. Tujuan perjanjian ini untuk upgrade atas aplikasi Alphabits yang digunakan oleh Perseroan, dan Sigma wajib melakukan pemeliharaan (continuing support & warranty extension / CSWE). Perseroan dikenakan Biaya Implementasi dan Biaya CSWE per tahun sesuai perjanjian. Perjanjian ini merupakan addendum dari Perjanjian Lisensi Program Aplikasi No. 542.5/BVI tanggal 1 Mei 2003.Perjanjian ini mengubah ruang lingkup pekerjaan yaitu DRC tipe Warm Backup dan penambahan fasilitas DRS: HSM DRC dan penambahan disc space AS 400 DRC. Perjanjian ini juga mengubah ketentuan biaya imbalan.

3. Perjanjian Jasa Operasional Data Center : Addendum IV Perjanjian Jasa Operasional Data Center No.

220/SCC/BVI/B/14 No. 53/DIR-VICT/PJS/08/14 tanggal 26 Agustus 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT adalah PT Sigma Cipta Caraka, berkedudukan di Jakarta. Pihak pengguna jasa IT adalah Perseroan. Perjanjian ini berkaitan dengan Perjanjian Jasa Operasional Data Center No. 103/14.BVI tanggal 1 Mei 2003 yang diubah dengan Addendum I tanggal 1 Juni 2007 dan Addendum II tanggal 1 September 2009 dan Addendum III No. 0043/SCC/BVI/B/11 tanggal 12 September 2011 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

4. Perjanjian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak Perhitungan PD-LGD: Perjanjian Kerjasama

Pengadaan Lisensi Dan Implementasi Software CR-One IFRS No. 86/CO-SMPM/ATI/XII/2016 tanggal 22 Februari 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT / Vendor adalah PT Anabatic Technologies Tbk., berkedudukan di Jakarta. Pihak Pengguna Jasa IT adalah Perseroan. Perjanjian ini bertujuan agar Vendor menyediakan kepada Perseroan pengadaan software PSAK 50 dan 55 (IFRS dari Vendor beserta implementasinya yang dibutuhkan oleh Perseroan. Perseroan wajib tunduk pada ketentuan lisensi Software sebagaimana dinyatakan pada End User License Agreement (EULA) penggunaan software CR-One IFRS yang diatur dalam perjanjian ini. Perseroan wajib membayar harga pembelian software sesuai perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Garansi yang diatur dalam perjanjian ini. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 pada intinya penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun Service Level Agreement berlaku selama 1 tahun sejak sistem dinyatakan Go Live.

5. Perjanjian Pemeliharaan Hardware dan Software Host Security Module (HSM): Perjanjian Pemeliharaan

Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Mengenai Program Platinum Support Hardware dan

84

Software Maintenance Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia No. 016/DIR-BVICT/PJS/09/15 dan No. 039/DJI-MAINT/PS/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang diperpanjang dengan Addendum Pertama Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance Antara PT Bank Victoria Syariah Dengan PT Dymar Jaya Indonesia No. 015/DIR-BVICT/PJS/09/16 dan No. 066/DJI-MAINT/SS/IX/2016 tanggal 26 September 2016, dan dengan Addendum Kedua Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia Mengenai Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance, PT Bank Victoria International Tbk. No. 016A/DIR-VICT/PJS/09/17, PT Dymar Jaya Indonesia No. 061/DJI-Maint/SS/IX/2017 tanggal 20 September 2017, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT adalah PT Dymar Jaya Indonesia, berkedudukan di Jakarta (“Dymar”). Pihak Pengguna Jasa IT adalah BVS. Perseroan menggunakan program Platinum Support Hardware Dan Software Maintenance yang disediakan oleh Dymar. Jangka waktu perjanjian ini sejak 26 September 2016 s/d 25 September 2017 yang diperpanjang selama 1 tahun sejak 26 September 2017 s/d 25 September 2018. Perseroan dikenakan Biaya Pemeliharaan yang diatur perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) intinya mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Pengadilan Agama lainnya di dalam wilayah hukum Indonesia. Pasal 20 intinya mengatur bahwa para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Perjanjian Perjanjian Penggunaan Aplikasi Internet Banking Individual Dan Mobile ASP: Perjanjian

Kerjasama tentang Jasa Penyediaan Aplikasi Internet Banking Individual Dan Mobile Gap No. Bank Victoria: 004DIR-VICT/PJS/03/15 No. FDS: 001/BVIC/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Vendor Jasa IT adalah PT Fortrees Data Services, berkedudukan di Jakarta (“FDS”). Pihak Pengguna Jasa IT adalah Perseroan. Tujuan kerjasama ini agar pihak FDS menyediakan layanan e-channel bagi Perseroan dengan aplikasi yang dikembangkan dan disediakan oleh FDS. Jangka waktu layanan e-channel sejak tanggal mulai layanan untuk jangka waktu awal selama 5 tahun yang dihitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya dari Tanggal Mulai Layanan E-Channel. Jangka tersebut diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya kecuali salah satu pihak menyatakan untuk tidak memperpanjangnya dengan pemberitahuan tertulis ke pihak lainnya selambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Beberapa pekerjaan pengembangan sistem teknologi informasi yang bersifat material, dimana hasil pengembangan sistem tersebut digunakan oleh Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, telah dilaksanakan oleh Telkomsigma dan telah dilengkapi beberapa dokumen sebagai berikut:

(a) Terkait pengembangan konsep pembayaran dengan umur tunggakan terlama yang dilaksanakan oleh

Telkomsigma: Penunjukan Perseroan kepada Telkomsigma sebgagai pemberi dan pelaksana pekerjaan telah didukung dengan dokumen penunjukan yang tertuang dalam ”Statement of Works No. 047/TSI-CR/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang disetujui bersama oleh Perseroan dan Telkomsigma. Desain spesifikasi dibuat oleh Telkomsigma yang dituangkan dalam ”Functional Specification Design: Modification of Application System / Perubahan Konsep Pembayaran Angsuran Version 1.0 tertanggal 24 Juni 2015”. Tujuan penunjukan ini adalah mengubah konsep yang sudah ada sebelumnya menjadi konsep baru yaitu: konsep dari pembayaran angsuran pinjaman menggunakan konsep pendebetan dengan melihat pada tunggakan yang terlama sehingga apabila 1 debitur memiliki lebih dari 1 pinjaman maka tunggakan terlama dilihat tidak hanya per nomor loan tetapi dari semua nomor loan.

(b) Terkait pengembangan terhadap Single CIF Collectibiity pada corebanking: Penunjukan Perseroan kepada

Telkomsigma sebgagai pemberi dan pelaksana pekerjaan telah didukung dokumen ”Scope of Works untuk produk Alphabits tanggal 2 Februari 2015 yang disetujui bersama oleh Perseroan dan Telkomsigma. Desain spesifikasi dibuat oleh Telkomsigma yang dituangkan dalam ”Functional Specification Design: Modification of Application Alphabits System Fasilitas Merge CIF Version 1.0 tertanggal 2 Februari 2015”. Tujuan penunjukan ini adalah untuk memodifikasi Fasilitas Merge CIF pada sistem Alphabits yang sudah naik production sebagai berikut: Penambahan program Otorisasi.

(c) Terkait pengembangan sistem BI untuk aplikasi RTGS Generasi Ke-2, dimana bank perlu menyesuaikan aplikasi RTGS yang ada: Terkait hal tersebut Perseroan telah memiliki desain spesifikasi yang dibuat oleh Telkomsigma dan dituangkan dalam ”Functional Specification Design Modification of Application Alphabits System At All Bank SIGMA Members Pengembangan Sistem BI-RTGS Generasi II” yang dikeluarkan oleh

85

Telkomsigma. Latar belakang pekerjaan ini adalah untuk pengembangan sistem BI untuk aplikasi RTGS Generasi Ke-2, dimana bank perlu menyesuaikan aplikasi RTGS yang ada saat ini. Fungsi Functional Specification Design (FDS) ini adalah untuk memberi gambaran bagi bank dalam mengimplementasikan modifikasi pengembangan BI-RTGS Generasi II dengan asumsi yang dituangkan dalam FDS tersebut.

d. Perjanjian Dalam Rangka Pemberian Dan Pengembangan Layanan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Dan Pembukaan Bank Garansi Dengan BUMN

Perjanjian Induk Transaksi Partisipasi Dengan Bank BNI: Perjanjian Partisipasi Resiko Induk Transaksi-Transaksi Terkait Perdagangan Antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/2/4272 No. 003/FICM/VI/14 tanggal 26 Juni 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Pertama adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Bank BNI”) Pihak Kedua adalah. Tujuan kerjasama ini adalah memberlakukan perjanjian ini apabila salah satu pihak menawarkan suatu transaksi partisipasi kepada pihak lainnya (dengan basis pendanaan atau tanpa pendanaan) dimana transaksi partisipasi tersebut didasarkan pada Transaksi Perdagangan yang diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini dan kemudian pihak lainnya menerima penawaran tersebut dengan cara yang diatur dalam Pasal 4 perjanjian ini. Pihak yang menawarkan disebut “Pemberi” dan pihak yang menerima partisipasi disebut “Peserta”. Penawaran transaksi dilakukan dengan Surat Penawaran, Penerimaan transaksi dilakukan dengan Konfirmasi Penerimaan. Peserta tidak berkewajiban untuk menerima suatu penawaran. Jenis transaksi yang dapat ditawarkan meliputi: (1) Transaksi L/C, (2) Konfirmasi atau Pemberian Garansi atas L/C, (3) Pembelian Tagihan Oleh Pemberi Yang Timbul Dari Transaksi L/C, (4) Pembiayaan Kembali Terhadap Pembayaran Atas Unjuk Berdasarkan L/C Yang DIbuat Oleh Pemberi, (5) Diskonto Wesel Yang Diakseptasi Dan Pembayaran Yang Ditangguhkan (deferred payment) Atau Negosiasi Berdasarkan L/C Atau Berdasarkan Akseptasi Bank Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (6) Akseptsi Bank Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (7) Bill Of Exchange Dan Promissory Notes Yang Dibeli, Dijamin Atau Diakseptasi Oleh Pemberi, (8) Pengambilalihan Pembayaran Kembali Yang Tidak Dapat Dibatalkan, Performance Bond Dan Bid Bond Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, Letter of Indemnity, Garansi Atau Instrumen Lain yang Sejenis Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (9) Advance Payment Guarantees Untuk Melakukan Pembayaran Dimuka Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (10) Performance Bond Dan Bid Bond Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (11) Letter Of Indemnity, Garansi Atau Instrumen Lain Yang Sejenis Yang Diterbitkan Oleh Pihak Tertagih Untuk Kepentingan Pemberi, dan (12) Transaksi Lain Yang Disepakati Oleh Pemberi Dan Peserta. Berdasarkan Pasal 8 ayat 8.1 Pemberi memberi komisi dan ongkos yang ditetapkan dalam Surat Penawaran kepada Peserta apabila Peserta memenuhi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian ini. Berdasarkan Pasal 8 ayat 8.2 Pemberi harus segera melakukan pembayaran hasil penyelamatan (recovery) termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil-hasil yang diperoleh pembayaran dari atau atas nama Pihak Tertagih, kurator Pihak Tertagih, likuidator atau pejabat kepailitan lain, atau melalui pelaksanaan hak-hak perjumpaan utang). Berdasarkan Pasal 7 ayat 7.1 bahwa jika terjadi wanprestasi berdasarkan transaksi partisipasi maka Pemberi dapat mengambil atau tidak mengambil langkah-langkah (dimana keputusan ini dilakukan berdasarkan pendapat profesional dari Pemberi) yang diperlukan untuk memperoleh pelunasan (recovery) dari Pihak Tertagih atas seluruh tagihan milik Pemberi yang telah jatuh tempo. Berdasarkan Pasal 23 ayat 23.a pada intinya bahwa perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dan/atau Perjanjian Partisipasi termasuk persoalan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya akan dirujuk pada dan diselesaikan secara final melalui arbitrase berasarkan peraturan arbitrase pada BANI, peraturan mana dianggap sebagai satu kesatuan melalui rujukan pada pasal ini. e. Perjanjian-Perjanjian Dan Akta Lainnya Terkait Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan

Tingkat Bunga Tetap

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 19 tanggal 10 April 2012, dibuat dihadapan Dina Chozie,S.H,CN, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 23, tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 48, tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 27, tanggal 08 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathia Helmi,S.H., Notaris di Jakarta, seluruhnya oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan selaku Wali Amanat.

86

Akta Pengakuan Hutang Sehubungan Dengan Penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 20 tanggal 10 April 2012, dibuat dihadapan Dina Chozie,S.H,CN, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 24, tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta “Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 49, tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathia Helmi,S.H., Notaris di Jakarta jo akta “Perubahan III Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap” nomor 28, tanggal 08 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathia Helmi,S.H., Notaris di Jakarta, seluruhnya oleh Perseroan selaku Emiten.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 21 tanggal 10 April 2012, dibuat dihadapan Dina Chozie,S.H,CN, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 25, tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 50, tanggal 22 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathia Helmi,S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap nomor 29, tanggal 08 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,S.H., Notaris di Jakarta seluruhnya oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan (1) PT Victoria Securities Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan (2) PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI No. SP-0017/PO/KSEI/0412 tanggal 10 April 2012, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta;

Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 10 April 2012, dibuat dihadapan Dina Chozie,S.H,CN, pengganti Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Obligasi subordinasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) untuk selanjutnya dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Jangka waktu obligasi subordinasi ini 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Tingkat bunga 11 % (sebelas persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, tanggal pembayaran pertama pada tanggal 27 September 2012 dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2019. Pembayaran obligasi subordinasi ini akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan dari Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi ini telah menjadi Efektif sesuai dengan surat OJK kepada Perseroan No. S-7574/BL/2012 tanggal 19 Juni 2012. Dokumen perjanjian-perjanjian tersebut telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Da Silva & Suhardiadi (d/h Kantor Hukum Da Silva, Subandi, Suhardiadi) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

f. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 48 tanggal 16 April 2013, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 58 tanggal 22 Mei 2013, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap

87

No. 59 tanggal 13 Juni 2013, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Akta Pengakuan Hutang Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 49 tanggal 16 April 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 60 tanggal 22 Mei 2013, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten dengan dihadiri saksi yaitu PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 50 tanggal 16 April 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 59 tanggal 22 Mei 2013, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 61 tanggal 13 Juni 2013, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten serta PT Andalan Artha Advisindo dan PT Victoria Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 55 tanggal 16 April 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran dan Perseroan selaku Emiten.

Obligasi ini dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000,-, jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga tetap 9,5% per tahun. Bunga obligasi ini dibayar setiap triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi dimana pembayaran pertama pada tanggal 27 September 2013, dan bunga terakhir dibayar tanggal 27 Juni 2018 yang sekaligus merupakan tanggal jatuh tempo obligasi subordinasi ini. Pembayaran obligasi ini akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan dari Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Emisi Obligasi ini telah menjadi Efektif sesuai dengan surat OJK kepada Perseroan No. S-179/D.04/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sertifikat Jumbo Obligasi ini dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2013. Perjanjian-perjanjian ini telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tahun 2013 tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2013. g. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga

Tetap

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 51 tanggal 16 April 2013, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 60 tanggal 22 Mei 2013, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 62 tanggal 13 Juni 2013, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 52 tanggal 16 April 2013 yang diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 61 tanggal 22 Mei 2013, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 63 tanggal 13 Juni 2013, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten dengan dihadiri saksi yaitu PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

88

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 53 tanggal 16 April 2013 yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 62 tanggal 22 Mei 2013, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 64 tanggal 13 Juni 2013, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten serta PT Andalan Artha Advisindo dan PT Victoria Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 54 tanggal 16 April 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran dan Perseroan selaku Emiten.

Obligasi subordinasi ini dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000,-, jangka waktu 7 tahun, tingkat bunga tetap 10,5% per tahun. Bunga obligasi subordinasi ini dibayar setiap triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi dimana pembayaran pertama pada tanggal 27 September 2013, dan bunga terakhir dibayar tanggal 27 Juni 2020 yang sekaligus merupakan tanggal jatuh tempo obligasi subordinasi ini. Pembayaran obligasi subordinasi ini akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan dari Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi ini telah menjadi Efektif sesuai dengan surat OJK kepada Perseroan No. S-179/D.04/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi ini dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2013. Perjanjian-perjanjian ini telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tahun 2013 tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2013.

f. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Emisi obligasi ini telah menjadi Efektif sesuai dengan surat OJK kepada Perseroan No. S-340/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perjanjian-perjanjian ini telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017. g. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 13 tanggal 10 April 2017 yang diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 37 tanggal 8 Juni 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 75 tanggal 16 Juni 2017, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 14 tanggal 10 April 2017 yang diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 38 tanggal 8 Juni 2017 dan Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 76 tanggal 16 Juni 2017, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten dengan dihadiri saksi yaitu PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.

89

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 15 tanggal 10 April 2017 yang diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 4 Mei 2017, dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 39 tanggal 8 Juni 2017, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Victoria Sekuritas Indonesia (d/h PT Victoria Securities Indonesia) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 16 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran dan Perseroan selaku Emiten.

Obligasi subordinasi ini berjumlah pokok sebesar Rp 50.000.000.000,00, tanggal jatuh tempo obligasi subordinasi ini ini adalah sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok obligasi subordinasi ini, yaitu tanggal 11 Juli 2024, tingkat bunga tetap 10,30% per tahun. Bunga obligasi subordinasi ini dibayar setiap triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi dimana pembayaran pertama pada tanggal 11 Oktober 2017, dan bunga terakhir akan dibayar tanggal 11 Juli 2024 yang sekaligus merupakan tanggal jatuh tempo obligasi subordinasi ini. Pembayaran obligasi subordinasi ini akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi ini telah menjadi Efektif sesuai dengan surat OJK kepada Perseroan No. S-340/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perjanjian-perjanjian ini telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017. Perjanjian/kontrak penting sebagaimana diungkap pada Bab VI Angka 11 Informasi Tambahan ini tidak memuat ketentuan pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 serta hak-hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018.

12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS, DAN DEWAN DIREKSI

12.A. Perkara Yang Dihadapi Perseroan

Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi perkara yang dihadapi dan/atau melibatkan Perseroan sehingga informasi tersebut harus disesuaikan menjadi sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Pengungkapan ini telah sesuai dengan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang dibuat oleh Konsultan Hukum dalam suratnya No. 11 /LUT-BVIC/DSS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018. Selain perkara dan kasus hukum perdata yang tersebut dibawah ini Perseroan tidak menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara atau kasus hukum. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini Perseroan menghadapi dan/atau terlibat perkara perdata yang masih dalam proses litigasi dan/atau yang belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

90

1. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 426/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. tanggal 10 Juli 2015. Pihak dalam perkara ini JOICE LIMMANTORO (Penggugat), SARAH ZAFRIA (Tergugat I), WIWEKO ADI NUGROHO (Tergugat II), PAULUS JAKA SUBIAKTO (Turut Tergugat I), NOTARIS IRMA DEVITA PURNAMASARI SH MKN (Turut Tergugat II), PT MAHKOTA ASIANA GRAHA (Turut Tergugat III), dan PERSEROAN (Turut Tergugat IV).

Uraian Pokok Perkara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa oleh dan antara Joice Limmantoro (Penggugat) selaku Pembeli dengan Sarah Zafria (Tergugat I) dan Wiweko Adi Nugroho (Tergugat II) selaku Penjual telah melakukan pengikatan jual beli satu unit apartemen (”Unit Apartemen”) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 13 Maret 2014 dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari SH MKn (Turut Tergugat II) dengan harga yang disepakati sebesar Rp 9.300.000.000,-, dimana: - Penggugat telah membayar Uang Muka seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000.000,- sebelum

penandatanganan perjanjian; dan - Penggugat berkewajiban membayar Pembayaran Tahap Kedua tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp

6.800.000.000,- di BCA Cab. Soepomo dan Pembayaran Tahap Ketiga / sisa pembayaran tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 500.000.000,-; dan

- pada akta ini lokasi alamat Unit Apartemen ditulis sebagai ”Apartemen Senopati Suites unit 10B lantai 10, yang terletak di Jalan Senopati Raya No. 41, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan”; dan

- pada Pasal 6 ayat 1 point c akta ini pihak Tergugat menjamin bahwa Unit Apartemen tidak menjadi jaminan apapun; dan

- akta ini tidak didukung persetujuan tertulis dari PT Mahkota Asiana Graha (Turut Tergugat III) selaku penjual Unit Apartemen kepada Tergugat dan juga tidak mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan (Turut Tergugat IV) selaku bank kreditur Tergugat.

Bahwa lokasi Unit Apartemen seharusnya adalah Apartemen Senopati Suites Unit 10-B lantai 10 yang terletak di Jalan Senopati Raya, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bahwa pembayaran-pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut: - Sebelum penandatanganan perjanjian Penggugat telah membayar Uang Muka secara bertahap

yang seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000.000,-. - Pada tanggal 10 Juni 2014 Penggugat tidak membayar Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp

6.800.000.000,- sesuai ketentuan akta tersebut. Namun Penggugat melakukan pembayaran secara bertahap yaitu tanggal 10 April 2014 dan 10 Juni 2014 dimana hingga 10 Juni 2014 seluruhnya berjumlah Rp 2.800.000.000,- serta pembayaran secara bertahap berikutnya tanggal 27 Juni 2014. 4 Juli 2014, 21 Juli 2014, 12 Juli 2014, 8 Agustus 2014 dan 9 Agustus 2014 dimana hingga 9 Agustus 2014 seluruhnya berjumlah Rp 450.000.000,-, sehingga jumlah uang yang baru dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp 3.550.000.000,-.

- Dengan demikian jumlah uang yang sudah dibayar Penggugat kepada Tergugat, jumlah mana mencerminkan total Uang Muka dan total uang pembayaran tahap berikutnya, adalah sebesar Rp 5.550.000.000,-.

Bahwa setelah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 13 Maret 2014 Penggugat baru mengetahui bahwa Unit Apartemen menjadi jaminan/agunan utang Tergugat I pada Perseroan (Turut Tergugat IV) dengan outstanding utang sebesar Rp 3.632.177.255,-.

Bahwa tanggal 16 September 2014, Para Tergugat dan Penggugat membuat dan menandatangani Akta Addendum Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 16 September 2014 dihadapan notaris yang sama (Turut Tergugat II).

Bahwa jumlah kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 8.325.000.000,- dan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,-.

Permohonan Penggugat: Dalam Provisi [permohonan putusan dalam provisi No. 1 dan No. 3] :

91

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoire beslaag) atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat berupa Apartemen Senopati Suites Unit 10-B lantai 10 yang terletak di Jalan Senopati Raya, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Tergugat yang diletakkan sebagai Sita Jaminan (goed en van waarde verklaard).

Dalam Pokok Perkara [permohonan putusan dalam pokok perkara No. 1, 2,3 dan 9] : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 13 Maret 2014 dan Akta Addendum

Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Irma Devita Purnamasari SH MKN (Turut Tergugat II) tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan. Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Pokok-Pokok Jawaban Para Tergugat: Pokok-pokok jawaban Para Tergugat antara lain :

Bahwa tanggal 16 Agustus 2014, Tergugat I melakukan serah terima Unit Apartemen kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat sudah menguasai Unit Apartemen.

Bahwa tanggal 16 September 2014, Para Tergugat dan Penggugat membuat dan menandatangani Addendum Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 16 September 2014 dihadapan notaris yang sama (Turut Tergugat II). Akta Addendum ini mengatur reschulling pembayaran secara bertahap yang terdiri dari: (i) Pembayaran Rp 2.000.000.000,- yang sudah dibayar, (iii) Pembayaran sebesar Rp 3.550.000.000,- dibayar ke rek. BCA Cab. Soepomo a/n Tergugat I yang terdiri 8 kali pembayaran yang sudah dibayar, dan (iii) pembayaran sebesar Rp 3.750.000.000,- selambatnya 22 September 2014 dibayar ke rek. Tergugat di Bank Victoria sebagai pelunasan kewajiban Tergugat I kepada Turut Tergugat IV. Sebagai jaminan, Penggugat menerbitkan Bilyet Giro dari BCA tanggal 22 September 2014 dengan memberi kuasa kepada Notaris untuk mencairkan Bilyet Giro ke rek. Tergugat I dalam hal tanggal 23 September 2014 Penggugat belum atau tidak melakukan pemindahbukuan melalui RTGS, (iv) pembayaran sebesar Rp 117.822.745,- yang merupakan sisa kewajiban akan disetor ke rekening notaris yang akan digunakan untuk membayar penalty pengalihan nama dari Tergugat I ke Penggugat kepada Turut Tergugat III. Jika pada tanggal 22 September 2014 Penggugat tidak/belum melakukan pindah buku dengan cara RTGS ke rekening Tergugat I maka untuk setiap hari dikenakan denda keterlambatan sampai dengan 29 September 2014. Jika sampai dengan 29 September 2014 Penggugat belum melakukan RTGS ke rekening Tergugat I maka Tergugat I dapat mencairkan Bilyet Giro. Jika Bilyet Giro tidak dapat dicairkan dan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya maka pengikatan jual beli menjadi batal menurut hukum dan 50% Uang Muka atau sebesar Rp 1.000.000.000,- menjadi milik Tergugat I.

Bahwa Penggugat sudah tahu Unit Apartemen menjadi jaminan pinjaman di Perseroan (Turut Tergugat IV) sebelum penandatanganan akta pengikatan jual beli melalui surat tanggal 22 Februari 2014 dan tercantum dalam addendum akta pengikatan jual beli. Tergugat berpendapat untuk penandatanganan akta pengikatan jual beli belum diperlukan persetujuan dari Turut Tergugat IV karena dengan akta tersebut belum terjadi peralihan hak atas Unit Apartemen dari Tergugat I kepada Penggugat dimana peralihan baru akan terjadi dengan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PPAT. Selain itu Penggugat juga belum melunasi pembayaran Unit Apartemen.

Ternyata Bilyet Giro yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I untuk pembayaran Unit Apartemen kosong/tidak ada dana, bahkan menurut bank penerbit rekening Bilyet Giro sudah ditutup setahun sebelumnya, yang artinya pada saat Penggugat memberikan BG tersebut kepada Tergugat I sudah pasti tidak akan pernah bisa dicairkan dan tidak pernah ada dananya karena rekeningnya sudah ditutup.

92

Persidangan dan Putusan:

Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dilaksanakan sesuai Hukum Acara yang berlaku.

Pada tanggal 21 Januari 2016 terdapat Penetapan No. 462/BA/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel dimana Majelis Hakim mengabulkan pemohonan Penggugat yakni agar diletakkan penyitaan diantaranya terhadap satu unit apartemen obyek pengikatan jual beli tersebut.

Pada tanggal 15 Februari 2016 Majelis Hakim memutus perkara ini, dimana amar putusan Dalam Pokok Perkara pada nomor 1, 2, 3, 6 dan 7 berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Maret 2014 dan Addendum Pengikatan Jual Beli

No. 35 tanggal 16 September 2014 tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan; 5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Pada tanggal 24 Februari 2016 Perseroan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Pada tanggal 16 Maret 2016 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 426/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. diterima kuasa hukum Perseroan.

Pada tanggal 6 Maret 2017 perkara banding ini putus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 767/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 6 Maret 2017 dengan amar putusan: 1. Menerima permohonan banding Pembanding I semula Turut Tergugat IV dan Pembanding II, III

semula Tergugat I, II. 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2016 No.

426/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding. 3. Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat IV dan Pembanding II, III semula Tergugat I, II

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 767/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 6 Maret 2017 tersebut Perseroan mengajukan kasasi.

Pada tanggal 8 Juni 2017 Perseroan menyampaikan Memori Kasasi tertanggal 8 Juni 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tingkat kasasi ini Perseroan sebagai Pemohon Kasasi / semula Pembanding I / semula Turut Tergugat IV melawan Sarah Zafria sebagai Termohon Kasasi I / semula Pembanding II / semula Tergugat I, Wiweko Adi Nugroho selaku Termohon Kasasi II / semula Pembanding III / semula Tergugat II, Joice Limmantoro sebagai Termohon Kasasi III / semula Terbanding/ semula Penggugat, Paulus Jaka Subianto sebagai Turut Termohon Kasasi / semula Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I, Notaris Irma DP SH MKn sebagai Turut Termohon Kasasi II / semula Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II, dan PT Mahkota Asiana Grha sebagai Turut Termohon Kasasi III/ semula Turut Tergugat III.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini perkara ditingkat kasasi ini belum putus.

Terkait dengan kasus ini:

Antara Perseroan (Turut Tergugat IV) dengan Joice Limmanto (Penggugat) tidak terdapat hubungan hukum.

Antara Sarah Zafria (Tergugat I) dengan PT Mahkota Asiana Graha (Turut Tergugat III) terdapat hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 069/0413/MAG/PPJB/SS (luas 25m2) dan No.070/0413/MAG/PPJB/SS (luas 142 m2) dengan persetujuan Wiweko Adi Nugroho (Tergugat II) selaku suami Tergugat I berupa pengikatan jual beli antara Tergugat I selaku Pembeli dan Turut Tergugat III selaku Penjual/Pengembang Apartemen dengan obyek jual beli Unit Apartemen, yaitu sebuah unit apartemen yang terletak di Apartemen Senopati Suites unit 10B lantai 10, Jalan Senopati Raya, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dibiayai fasilitas kredit dari Perseroan (Turut Tergugat IV),.

Antara Perseroan (Turut Tergugat IV) dengan Sarah Zafria (Tergugat I) terdapat hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 dan No, 20 tanggal 3 Agustus 2012 dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman SH, dimana Tergugat I menerima dari Turut Tergugat

93

IV fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran maksimum Rp 1.000.000.000,- dan Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran maksimum Rp 3.000.000.000,-, dengan jaminan/agunan Unit Apartemen, dan akta ini telah mendapat persetujuan dari PT Mahkota Asiana Graha (Turut Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Turut Tergugat III yang disetujui Tergugat I tanggal 2 Agustus 2012.

Antara Sarah Zafria (Tergugat I) dan Wiweko Adi Nugroho (Tergugat II) dengan Joice Limmanto (Penggugat) terdapat hubungan hukum berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 13 Maret 2014 dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari SH MKN (Turut Tergugat II) berupa pengikatan jual beli Unit Apartemen seluas 167 m2 antara Para Tergugat selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli dengan harga Rp 9.300.000.000,-, dan akta ini melampirkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 069/0413/MAG/PPJB/SS dan No.070/0413/MAG/PPJB/SS tersebut.

Ketentuan Pasal 6 ayat 1 point c pada Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 13 Maret 2014 dimana Tergugat menjamin kepada Penggugat bahwa Unit Apartemen tidak menjadi jaminan apapun adalah tidak sesuai dengan fakta hukum telah adanya pengikatan atas Unit Apartemen sebagai jaminan/agunan utang Tergugat I pada Perseroan (Turut Tergugat IV).

Pengikatan jual beli Unit Apartemen oleh dan antara Sarah Zafria (Tergugat I) selaku Penjual dan Wiweko Adi Nugroho (Tergugat II) dengan Joice Limmanto (Penggugat) selaku Pembeli sebagaimana termaktub dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 13 Maret 2014 dan Addendum Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 16 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari SH MKN (Turut Tergugat II) tanpa adanya persetujuan tertulis dari dari PT Mahkota Asiana Graha (Turut Tergugat III) selaku penjual/pengembang Apartemen Senopati Suites dan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Perseroan (Turut Tergugat IV) selaku bank kreditur Tergugat I adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang No. 467/Pdt.G/2016/PN.Tng. diregister pada tanggal

14 Juni 2016. Pihak-pihak dalam perkara ini, SADENI HENDARMAN (Penggugat) dan PERSEROAN (Tergugat).

Uraian Pokok Perkara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Penggugat merupakan nasabah/debitur Perseroan penerima fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 1.000.000.000,-, Demand Loan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan Fixed Loan Rp 7.000.000.000,- dengan agunan 7 buah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Pupuh Marfuah berikut bangunan yang terletak di Jalan Poncol Raya No. 6A RT 001/RW 02, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdiri dari SHM No. 78/Cireundeu, SHM No. 1862/Cireundeu, SHM No. 1863/Cireundeu, SHM No. 2505/Cireundeu, SHM No. 5057/Cireundeu, SHM No. 2285/Cireundeu dan SHM No. 2712/Cireundeu, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 18 dan No. 19 tanggal 25 September 2014 dibuat oleh dan dihadapan Julijanti Sundjaja SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

Penggugat kesulitan membayar cicilan dan kredit menjadi macet (kolektibilitas 5).

Penggugat menyanggupi restrukturisasi kredit dengan reschedulling pembayaran yang disarankan Tergugat, dan sehubungan hal tersebut Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat setoran terakhir sebesar Rp 170.000.000,-, namun Tergugat tidak juga melaksanakan program restrukturisasi kredit tersebut.

Tergugat mengeluarkan somasi kepada Penggugat agar melunasi utang Penggugat pada Penggugat dalam waktu 14 hari sejak 13 Juni 2016 dengan jumlah utang pokok, tunggakan bunga dan denda yang seluruhnya sebesar Rp 10.735.939.603,37.

Penggugat tidak dapat menerima somasi Tergugat, dan menggugat Tergugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Permohonan Penggugat: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

94

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pengenaanbunga secara terus menerus terhadap tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat.

5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit atas kredit yang diterima disesuaikan dengan kemampuan Penggugat.

6. Mehghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000.000,- secara tunai/sekaligus atas perbuatan melawan hukumnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepad Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya. Uraian Jawaban/Duplik Tergugat:

Meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan setoran terakhir sebesar Rp 170.000.000,- namun Tergugat tidak dapat melaksanakan program restrukturisasi kredit karena setoran Penggugat tersebut telah melewati batas waktu yang disepakati.

Tindakan Tergugat mensomasi Pengguggat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat adalah sesuai dengan hukum. Namun Tergugat belum mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang.

Penggugat lalai membayar kewajibannya kepada Tergugat, yang sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp 10.735.939.603,37.

Jalannya Persidangan/Putusan:

Perkara ini telah mendapat putusan yang dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat. Atas putusan tersebut pihak Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dalam sidang oleh Majelis Hakim.

Pihak Penggugat mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 467/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 23 Februari 2017 tersebut. Pihak Perseroan selaku Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini perkara ini masih dalam proses Banding

3. Perkara antara PT Surya Sunjaya Industri (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat).

3.A. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. diregister tanggal

10 Juni 2015. Pihak-pihak dalam perkara ini, PT SURYA SUNJAYA INDUSTRI (Penggugat) dan PERSEROAN (Tergugat). Uraian Pokok Perkara: Gugatan Wanprestasi.

Penggugat merupakan nasabah/debitur Perseroan penerima fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 18 tanggal 25 Oktober 2011 dibuat dihadapan Notaris Uun Gunarsih SH yang beberapa kali diubah, perubahan ke-4 dengan Akta No. 60 tanggal 25 Februari 2013. Jaminan kredit diikat dengan Akta No. 53, 54, 55, dan 56 tanggal 24 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris Uun Gunarsih SH. Jaminan/agunan berupa tanah SHM No. 3208/Sertajaya atas nama Nyonya Yane Yunarni dan bangunan diatasnya di Jalan Raya Rawa Bangkong, Kampung Rawa Bangkong, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur (Lemah Abang), Kabupaten Bekasi. Akumulasi kredit Penggugat mencapai sebesar Rp 15.000.000.000,-.

Setelah pindah lokasi tempat usaha ternyata Penggugat mengalami masalah di tempat usahanya yang baru (di Cikarang Timur) karena pembangunan sarana dan prasarana yang penyelesaiannya terlambat. Akibatnya Penggugat harus kembali kelokasi tempat usahanya yang lama secara sewa karena tempat usaha lamanya sudah dijual. Penggugat menjadi mengalami masa-masa sulit dan kritis, bahkan Penggugat harus memutuskan untuk berhenti produksi dan merumahkan semua

95

karyawan. Keadaan ini sudah dilaporkan kepada Tergugat. Pada akhirnya kredit Penggugat menjadi macet.

Atas inisiatif Penggugat maka Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan komunikasi dan perundingan tidak tertulis yang mencapai kesepakatan akan dilakukan penjualan atas aset yang terikat Jaminan Fidusia dan Jaminan yang terikat secara notariil secara bersama-sama dan saling terbuka. Berdasarkan laporan Penilai Independen per tanggal 31 Desember 2013 nilai properti / aset Penggugat yang menjadi jaminan/agunan Rp 27.744.800.000,-.

Akumulasi kewajiban Penggugat kepada Tergugat Rp 19.256.258.872,11.

Secara diam-diam dan tanpa pembicaraan dengan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan permohonan dan meminta Penetapan dan Aanmaning Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 06/Eks.HT/2015/PN.Bks tanggal 20 April 2015. Dimana aanmaning tidak konsisten dan terkesan mengesampingkan hak Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah Wanprestasi.

Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiill Rp 8.488.541.127,89 yang merupakan selisih nilai aset /properti milik Penggugat yang menjadi jaminan pada Tergugat. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,-.

Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat mengajukan permohonan dan meminta Penetapan dan Aanmaning Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga Penggugat menggugat Tergugat dengan gugatan Wanprestasi.

Permohonan Penggugat: Dalam provisi: 1. Menyatakan bahwa permohonan sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri

Bekasi tentang Penetapan No. 06/HT.Eks/2015/PN.Bks. tanggal 20 April 2015 dan Aanmaning Eksek Hak Tanggungan/Jaminan Kredit Investasi termaksud adalah sebagai Wanprestasi.

2. Menyatakan bahwa Penetapan No. 06/HT.Eks/2015/PN.I tanggal 20 April 2015 dan Aanmaning Esekusinya yang telah dimohonkan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi adalah merupakan Wanprestasi.

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah sebagian dari Obyek Jaminan yang dijaminkan untuk pencairan fasilitas Kredit Investasi yang telah dilaksanakan diantara Tergugat dan Penggugat sehinga segala upaya Tergugat untuk mengalihkan Obyek Jaminan Kredit Investasi termaksud tanpa menyertakan Penggugat adalah Wanprestasi.

4. Menghukum Tergugat agar segera dan seketika memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencabut dan atau membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. 06/HT.Eks/2015/PN.Bks tanggal 20 April 2015.

Dalam pokok perkara: Primair: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah sebagai Wanprestasi. 3. Menyatakan bahwa Permohonan Tergugat secara sepihak kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

atas Penetapan dengan No. 06/HT.Eks/2015/PN.Bks tanggal 20 April 2015 adalah Wanprestasi. 4. Menghukum Tergugat agar supaya dengan segera mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mencabut dan atau membatalkan dan atau menyatakan tidak berlaku Penetapan dengan No. 06/HT.Eks/2015/PN.Bks tanggal 20 April 2015.

5. Menghukum dan melarang Tergugat agar tidak melakukan pengalihan Hak Tanggungan / Obyek Jaminan dengan cara apapun tanpa terkecuali tanpa melibatkan Penggugat selaku pemilik sah Obyek Jaminan.

6. Menghukum Tergugat agar secara serta merta dan seketika membayar kepada Penggugat atas Kerugian Materiil yang akan dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp 8.488.541.127,89.

7. Menghukum Tergugat agar secara serta merta dan seketika membayar kepada Penggugat atas Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,-.

96

8. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang disampaikan melalui SKHU Media Indonesia dan Kompas selama 3 hari penerbitan pada setiap hari Rabu dalam kurun waktu 3 minggu dengan ukuran sebesar ¼ ukuran halamam SKHU tersebut.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan ongkos dan atau Biaya Perkara.

Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jalannya Persidangan / Hasil Putusan:

Perkara ini telah mendapat putusan yang dibacakan Majelis Hakim tanggal 12 November 2015, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dengan amar putusan: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 516.000,-.

Isi putusan telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 16 Juni 2016. Isi putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 12 Mei 2016.

Pada tanggal 6 Oktober 2010 setelah diteliti dalam register perkara perdata, para pihak tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pada tanggal 24 Oktober 2010 Kuasa Hukum Perseroan melaporkan bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 12 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap Perseroan melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap agunan utang PT Surya Sunjaya Industri, yang beralamat di Jalan Pulau Sidik Blok R Kav. No. 29A Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur pada Pengadilan Negeri Bekasi.

3.B. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Pihak-pihak dalam

perkara ini, PT SURYA SUNJAYA INDUSTRI (Penggugat) dan PERSEROAN (Tergugat).

Uraian Pokok Perkara:

Bahwa Perseroan (Tergugat) mengajukan Permohonan Tegoran (aanmaning) dan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bekasi terhadap mesin-mesin dan tanah dan bangunan sengketa yang termuat dalam SHM No. 3208/Sertajaya dimana tanah dan bangunan tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Ibu Yane Yunarni yang menjadi jaminan/agunan utang Penggugat pada Perseroan (Tergugat), dimana Ibu Yane Yunarni tidak memiliki hubungan hukum dengan Perseroan (Tergugat).

Bahwa dengan tindakan Perseroan (Tergugat) tersebut Perseroan (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang merugikan Penggugat.

Uraian Jawaban Perseroan (Tergugat):

Beberapa pokok jawaban Perseroan (Tergugat) sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur.

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan akta-akta pemberian fasilitas kredit Perseroan (Tergugat) telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu: - Fasilitas Kredit Pinjaman Investasi sebesar Rp 5.686.000.000,-; - Fasilitas Kredit Term Loan sebesar Rp 5.395.792.958,44; - Fasilitas Kredit Demand Loan sebesar Rp 3.000.000.000,-; - Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran Rp 1.999.173.508,49.

Bahwa berdasarkan akta-akta pemberian fasilitas kredit Penggugat memberikan jaminan yaitu: (1) Sebidang tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri diatasnya yang termuat dalam SHM No.

3208/Sertajaya atas nama Yane Yunarni seluas 11.721 m2 terletak di Desa Sertajaya, Kec.

97

Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.3556/2013 tanggal 15 April 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Bekasi.

(2) Jaminan Fidusia 6 (enam) buah mesin milik Penggugat yang berada dalam bangunan pabrik diatas tanah SHM No. 3208/Sertajaya tersebut.

Bahwa utang Penggugat kepada Perseroan (Tergugat) atas fasilitas Kredit Investasi, Term Loan, Demand Loan dan Pinjaman Rekening Koran yang telah diberikan Perseroan (Tergugat) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 seluruhnya berjumlah sebesar Rp 19.256.258.872,11.

Bahwa Penggugat Ingkar Janji (Wanprestasi) karena sampai tanggal Surat Jawaban belum membayar utangnya tersebut sehingga Tergugat mengajukan Permohonan Tegoran (Aanmaning) agar Penggugat membayar utangnya dan Permohonan Sita Eksekusi Jaminan ke PN Bekasi terhadap tanah dan bangunan sengketa yang termuat dalam SHM No. 3208/Sertajaya dan mesin-mesin obyek sengketa yang menjadi jaminan utang Penggugat. Namun Penggugat malah mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

Bahwa gugatan perkara ini telah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya, dimana dalam perkara No. 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tersebut pihak-pihak yang sama, perselisihan hukum yang sama, obyek sengketa yang sama, dan Penggugat tidak mengajukan pembuktian dan perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 12 November 2015 dengan amar yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Perseroan (Tergugat) dan Ibu Yane Yunarni tidak memiliki hubungan hukum dan tidak terjadi perselisihan hukum sehingga dalil Penggugat yang merasa dirugikan karena diletakkannya Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa adalah tanpa dasar hukum sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Bahwa Ibu Yane Yunarni selaku pemilik bidang tanah dan bangunan SHM No. 3208/Sertajaya tidak mengajukan keberatan dengan Sita Eksekusi yang dilaksanakan PN Bekasi.

Jalannya Persidangan:

Pada tanggal 24 Mei 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.Pst yang amarnya berbunyi: Dalam Ekseksi: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard); - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga

saat ini diperhitungkan sebesar Rp 916.000,-.

PT Surya Sunjaya Industri (Penggugat) mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.Pst. Namun Penggugat/Pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding.

Pada tanggal 11 Desember 2017 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Puusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Desember 2017 No. 689/PDT/2017/PT.DKI jo. No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.Pst yang dibacakan tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat. - Menguatkan Puusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.Pst tanggal

24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut. - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-. Terkait dengan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 259/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST dan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. ini:

Bahwa baik pada perkara PN Jakarta Pusat No. 259/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST yang diputus tanggal 12 November 2015 dengan amar putusan ”Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maupun pada perkara PN Jakarta Pusat No. 351/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. yang masih dalam proses litigasi:

98

- Memiliki subyek (pihak-pihak berperkara) yang sama yaitu PT Surya Sunjaya Industri (Penggugat) dan Perseroan (Tergugat);

- Terkait perselisihan hukum yang sama yaitu perselisihan hukum atas adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 06/HT.Eks/2015/PN.Bks tanggal 20 April 2015 mengenai Sita Eksekusi;

- Memiliki obyek sengketa yang sama yaitu sebidang tanah SHM No. 3208/Sertajaya atas nama Yane Yunarni berikut bangunan yang didirikan diatasnya.

Bahwa terdapat ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ”Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.”

Bahwa terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nibis In Idem yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan TUN di seluruh Indonesia, yang pada intinya bahwa sehubungan dengan pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama yang telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik ditingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN maka agar azas ”Nebis In Idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

4. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 858/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. diregister pada tanggal

6 Desember 2016. Pihak-pihak dalam perkara ini, WINGKI WALUYO KUSHADI (Penggugat), PERSEROAN (Tergugat), KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA TIMUR (Turut Tergugat I), KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV (Turut Tergugat II). Uraian Pokok Perkara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tanggal 3 Mei 2013 dan 21 April 2014 Penggugat mendapat persetujuan kredit dari Tergugat dan ditindaklanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak diberi Salinan Perjanjian Kredit tersebut.

Bahwa jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun yang diperkirakan berakhir tahun 2021 atau 2022, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang menjadi tempat usaha milik Penggugat yaitu Pendidikan Anak-Anak Play Group Islam dan sedang dilakukan penerimaan siswa-siswa baru. Jaminan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan (”Tanah Dan Bangunan”) yang terdiri dari: - tanah dan bangunan SHGB No. 1085 atas nama Penggugat, luas tanah 125 m2 luas bangunan 328

m2, terletak di Jalan Balai Pustaka No. 39 Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur; - tanah dan bangunan SHM No. 1458 atas nama Penggugat, luas tanah 418 m2 luas bangunan 251

m2, terletak di Jalan Cipinang Raya No. 3 Kav. 2214/04, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;

- tanah dan bangunan SHGB No. 1427/Cipinang atas nama Dr. Sundoro Wiriosoedarmo, luas tanah 702 m2 luas bangunan 698 m2, terletak di Jalan Cipinang Baru Raya No. 2 Kav. 2214/04, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;

- tanah dan bangunan SHM No. 01197, luas tanah 605 m2 luas bangunan 345 m2, terletak di Jalan Cipinang Baru II No. 20, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Bahwa pada bulan November 2016 Tergugat melakukan penyemprotan salah satu aset/jaminan milik Penggugat yang telah dipasang Sertipikat Hak Tanggungan dengan tulisan ”Jaminan Bank Victoria” tanpa persetujuan dari Penggugat, dimana hal itu merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil, karena orang tua calon siswa baru Play Group tersebut mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan anak-anaknya di Play Group tersebut karena dianggap bermasalah tanah dan bangunannya.

Bahwa Penggugat sebagai Direktur telah membayar cicilan/angsuran kepada Tergugat setiap bulan dari pinjaman sebesar Rp 37.000.000.000,- telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 33.062.814.170,- dari Agustus 2012 s/d Oktober 2016.

99

Bahwa tindakan penyemprotan yang dilakukan oleh Penggugat pada salah satu aset/jaminan milik Penggugat adalah sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Tergugat akan melakukan lelang melalui Turut Tergugat II yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini untuk Turut Tergugat II tidak melakukan dan atau menolak permohonan lelang dari Tergugat.

Bahwa karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat menuntut ganti rugi materiial dan immaterial sebesar Rp 40.000.000.000,- kepada Tergugat.

Permohonan Penggugat: Primair: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini. 3. Menyatakan Penggugat berhak secara hukum menjual aset/jaminan milik Penggugat yang dijaminkan

kepada Tergugat berupa: - Tanah dan bangunan SHGB No. 1085 atas nama Penggugat, luas tanah 125 m2 luas bangunan 328

m2, terletak di Jalan Balai Pustaka No. 39 Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur; - Tanah dan bangunan SHM No. 1458 atas nama Penggugat, luas tanah 418 m2 luas bangunan 251 m2,

terletak di Jalan Cipinang Raya No. 3 Kav. 2214/04, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur; - Tanah dan bangunan SHGB No. 1427/Cipinang atas nama Dr. Sundoro Wiriosoedarmo, luas tanah 702

m2 luas bangunan 698 m2, terletak di Jalan Cipinang Baru Raya No. 2 Kav. 2214/04, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;

- Tanah dan bangunan SHM No. 01197, luas tanah 605 m2 luas bangunan 345 m2, terletak di Jalan Cipinang Baru II No. 20, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Yang akan dijual secara bertahap guna membayar utangnya kepada Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyemprot salah satu aset/jaminan milik Pengggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000.000,- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu:

- Tanah dan bangunan SHGB No. 1085 atas nama Penggugat, luas tanah 125 m2 luas bangunan 328 m2, terletak di Jalan Balai Pustaka No. 39 Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;

- Tanah dan bangunan SHM No. 1458 atas nama Penggugat, luas tanah 418 m2 luas bangunan 251 m2, terletak di Jalan Cipinang Raya No. 3 Kav. 2214/04, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;

- Tanah dan bangunan SHGB No. 1427/Cipinang atas nama Dr. Sundoro Wiriosoedarmo, luas tanah 702 m2 luas bangunan 698 m2, terletak di Jalan Cipinang Baru Raya No. 2 Kav. 2214/04, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;

- Tanah dan bangunan SHM No. 01197, luas tanah 605 m2 luas bangunan 345 m2, terletak di Jalan Cipinang Baru II No. 20, Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan verzet, banding atau kasasi dari.

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jalannya Persidangan:

Perkara ini telah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama dalam putusan sela, putusan sela mana dimenangkan oleh Perseroan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 858/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2017 dengan amar putusan: Dalam Eksepsi: - Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima. - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat. - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

100

Selanjutnya Perseroan selaku Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan aanmaning Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu (1) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 15/2017 Eks/PN.Jkt.Tim jo. APHT I No. 454/2013 tanggal13 Juli 2017, serta (2) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 16/2017 Eks/PN.Jkt.Tim jo. APHT I No. 62/2013 jo. APHT I No. 248/2014 jo. APHT I 404/2015 jo. APHT I No. 405/2015. Berdasarkan masing-masing penetapan tersebut majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan annmaning dari Perseroan selaku Pemohon Eksekusi dan memerintahkan pemanggilan terhadap Penggugat selaku Termohon Eksekusi I serta Tn. dr. Sundoro Wiriosoedarmo selaku Termohon Eksekusi II dan Ny. Nuryanie Kustiah selaku Termohon Eksekusi III agar datang menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2017.

Terhadap penetapan tersebut pihak Penggugat serta Tn. dr. Sundoro Wiriosoedarmo dan Ny. Nuryanie Kustiah selaku Pelawan Termohon Eksekusi mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melawan Perseroan selaku Terlawan Pemohon Eksekusi serta KPKLN Jakarta selaku Turut Terlawan Pemohon Eksekusi I dan BPN Jakarta Timu selaku Turut Terlawan Pemohon Eksekusi II. Perkara perlawanan tersebut telah putus pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 301/Pdt.PLW/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Februari 2018 dengan amar putusan: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi Terlawan Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan Pemohon Eksekusi I. Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan perlawanan Pelawan Termohon Eksekusi I dan II tidak dapat diterima. - Menghukum Pelawan Termohon Eksekusi I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp 1.570.000,-.

Terhadap putusan perlawanan tersebut Penggugat, Tn. dr. Sundoro Wiriosoedarmo dan Ny. Nuryanie Kustiah (d/h selaku Para Pelawan Termohon Eksekusi) selaku Pemohon Banding menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Februari 2018 No. 301/Pdt.PLW/2017/PN.Jkt.Tim. sebagaimana ternyata dari Akte Perrmohonan Banding No. 15/Tim/II/2018-AP jo. 301/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Tim.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini perkara ini masih dalam proses banding.

Sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini Perseroan belum memperoleh Salinan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 858/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2017 dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 301/Pdt.PLW/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Februari 2018 dari kantor pengacara yang mendapat kuasa dari Perseroan menangani perkara ini.

Terkait dengan perkara ini:

Antara Penggugat dan Perseroan (Tergugat) terdapat hubungan hukum dimana Penggugat merupakan nasabah/debitur Perseroan (Tergugat) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 67 tanggal 28 Agustus 2013 untuk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah sebesar Rp 4.500.000.000,- dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 68 tanggal 28 Agustus 2013 untuk fasilitas Kredit Multi Guna I sebesar Rp 2.700.000.000,- yang dibuat dihadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung SH serta Akta Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 68 tanggal 31 Maret 2016 untuk fasilitas Kredit Multi Guna II sebesar Rp 250.000.000,- dengan jaminan/agunan Tanah Dan Bangunan.

Dikarenakan kredit menjadi macet (Kol. 4) dengan posisi utang Penggugat pada Tergugat sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp 7.031.010.819,76 maka pihak Perseroan (Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya agar Penggugat menyelesaikan utangnya kepada Tergugat dengan memberi somasi kepada Penggugat dalam surat Tergugat tertanggal 14 Desember 2016.

Bahwa tindakan Tergugat yang digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan penyemprotan yang dilakukan oleh Penggugat pada salah satu aset/jaminan milik Penggugat.

Direksi Perseroan telah memberikan pernyataan bahwa perkara perdata yang sedang dihadapi atau melibatkan Perseroan tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan Perseroan, kelangsungan usaha Perseroan, harta kekayaan material Perseroan, dan tidak berakibat pada perubahan mendasar dalam kegiatan usaha, kondisi keuangan, kegiatan operasi, atau prospek Perseroan, yang dapat mengancam atau yang dapat menimbulkan akibat negatif atau merugikan secara material terhadap Perseroan, harta kekayaan dan kelangsungan usaha Perseroan.

101

12.B. Perkara Yang Dihadapi Entitas Anak

Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi perkara yang dihadapi dan/atau melibatkan Entitas Anak, yakni , yakni PT Bank Victoria Syariah (”BVS”) sehingga informasi tersebut harus disesuaikan menjadi sebagaimana diungkapkan dibawah ini.

Pengungkapan ini telah sesuai dengan Laporan Uji Tuntas atas BVS yang dibuat oleh Konsultan Hukum dalam suratnya No. 12 /LUT-BVS/DSS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini Entitas Anak, yakni PT Bank Victoria Syariah (”BVS”), menghadapi dan/atau terlibat perkara perdata yang masih dalam proses litigasi dan/atau yang belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut: 1. Kasus PT Hanusa Persada (KPO): Perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. Register gugatan tanggal 29 September 2016. PT Hanusa Perkasa

merupakan Nasabah Pembiayaan BVS. Pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah Perintis

Gunawan (Penggugat), Agus Adriansyah (Tergugat), BVS (Turut Tergugat I), dan Pemerintah RI cq.

Kantor BPN cq Kanwil BPN Prop. Jabar cq. Kantor BPN Kab. Karawang (Tergugat II). Pokok gugatan ini

adalah Wanprestasi. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena adanya surat pencabutan kuasa dari

Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan tindakan

hukum atas tanah dan bangunan yang dibelinya dari Tergugat dimana Penggugat sudah membayar

Uang Muka pembelian tanah sebesar Rp 6.000.000.000,- dimana tanah tersebut merupakan jaminan

pembiayaan atas nama PT Hanusa Persada. Perkara ini telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 21 November 2017 dengan amar

putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi: - Menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya. - Dalam Provisi: - Menyatakan provisi Penggugat ditolak. - Dalam Konpensi: - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Dalam Rekonpensi: -Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima untuk

seluruhnya. - Dalam Eksepsi, Provisi, Konpensi dan Rekonpensi: - Menghukum Penggugat/Tergugat Dalam

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.281.000,-. Berdasarkan Relaas Pemberitahuan Adanya Banding tanggal 8 Januari 2018 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pihak Penggugat yakni Tuan Perintis Gunawan meyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan tersebut. Pada tanggal Informasi Tambahan ini perkara ini masih dalam proses banding.

2. Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti – (Penjamin Pembiayaan BVS Kepada Nasabah

Bernama Siti Maryani: Perkara perdata di Pengadilan Agama Karanganyar No. 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra.

Register gugatan tanggal 15 September 2016. Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti merupakan

penjamin kredit Nasabah Pembiayaan BVS yang bernama Siti Maryani. Pihak-pihak terkait dalam

perkara ini adalah Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penggugat), Siti Maryani (Tergugat I),

Krisbiantoro (Tergugat II), BVS (Tergugat III). Pokok gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan

penandatanganan penyerahan sertipikat tanah dan sangat keberatan dan merasa terpaksa untuk

melaksanakan penandatanganan penyerahan sertipikat tersebut dimana dengan kelalaian Nasabah

dalam memenuhi kewajibannya kepada BVS mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dan hak

Penjamin sebagai pemilik sah atas tanah yang telah dijaminkan Penjamin kepada BVS tersebut. Perkara

ini telah putus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar

No. 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra. tanggal 30 November 2017 dengan amar putusan:

102

Dalam Eksepsi: - Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat III. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian. 2. Menyatakan Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum. 3. Menghukum Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) untuk membayar kerugian

kepada Para Penggugat (Helga Anastasia Agusta dan Lintang Benowo Sakti) sebesar Rp 13.366.566.357,16.

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya. 5. Membebankan kepada Tergugat I (Siti Maryani) dan Tergugat II (Krisbiantoro) untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp 1.255.000,-.

Berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra. tanggal 27 Desember 2017 BVS (semula Tergugat III sekarang Pembanding) mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karanganyar tersebut. Pada tanggal Informasi Tambahan ini perkara ini masih dalam proses banding.

3. Kasus Topirin (Tegal): Perkara perdata di Pengadilan Agama Tegal No. 0655/Pdt.G/2016/PA.TG. Register

gugatan tanggal 5 Desember 2016. Topirin merupakan Nasabah Debitur BVS Kantor Cabang Tegal. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini adalah Topirin (Penggugat), BVS (Tergugat I), Notaris Suprihatin SH di Tegal (Tergugat II), PPAT Sarwono Kab. Tegal (Tergugat III), dan BPN cq BPN Kab. Tegal (Turut Tergugat). Pokok gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena tindakan BVS meminta Penggugat melakukan pembayaran atau menyelesaikan seluruh total tunggakan dengan Surat Peringatan serta akan melakukan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan, tanpa memproses perpanjangan perjanjian kredit dan tidak memberikan alasan yang jelas dan berdasarkan dengan demikian BVS telah melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan BVS tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang tersebut karena Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 77 tanggal 28 Nopember 2016 merupakan Klausul Baku, dan BVS tidak memberikan salinan Perjanjian tersebut kepada Penggugat, dan Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1452/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat Tergugat III berdasarkan SKMHT yang dibuat Tergugat II bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 5. Pada tanggal Informasi Tambahan ini perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Tegal.

4. Perkara Tanah SHGB No. 470/Braga: Perkara perdata di tingkat kasasi di Mahkamah Agung perkara

No. 382/Pdt.G/2008/PN.Bdg jo. No. 102/Pdt/2011/PT.Bdg. Pihak-pihak dalam perkara adalah PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) sebagai Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi melawan Gubernur Jawa Barat sebagai Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi. Perkara ini terkait Akta Jual Beli No. 162/02/Sumur Bandung/1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Wieke Loppies SH, PPAT di Bandung yang menjadi dasar bagi BVS untuk memperoleh/membeli bidang tanah HGB No. 470/Kel. Braga Surat Ukur tanggal 5 April 1995 No. 3180/1995 luas 78 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Braga No. 5,7,9 dan 11 Kavling B-8 Kota Bandung. Pada tanggal 10 Nopember 2009 telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 382/Pdt.G/2008/PN.Bdg tanggal 10 November 2009 dengan amar putusan yang intinya bahwa akta jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pada tanggal 11 Mei 2011 terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung. No. 102/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 11 Mei 2011 dengan amar putusan:

Dalam Konpensi: Dalam Provisi : Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II. Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam Rekonpensi: Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk sebagian;

103

2 Menyatakan tanah Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3, Kel. Braga tanggal 13 Mei 1988 terletak di Jalan Braga No. 5,7,9 dan 11 Surat Ukur tanggal 26 November 1987 No. 473/1987 luas 1660 m2 adalah milik/yang dikuasai Pemerintah Propinsi DT I Jawa Barat (Pemerintah Propinsi Jawa Barat);

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 162/02/Sumur Bandung/1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Wieke Loppies SH, PPAT di Bandung untuk tanah HGB No. 470/Kelurahan Braga Surat Ukur tanggal 5 April 1995 No. 3180/1995 luas 78 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Braga No. 5,7,9 dan 11 Kavling B-8 Kota Bandung tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan tanah HGB No. 470/Kelurahan Braga Surat Ukur tanggal 5 April 1995 No. 3180/1995 luas 78 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak diatasnya terletak di Jalan Braga No. 5,7,9 dan 11 Kavling B-8 Kota Bandung adalah milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

6. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk mengosongkan tanah HGB No. 470/Kelurahan Braga Surat Ukur tanggal 5 April 1995 No. 3180/1995 luas 78 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak diatasnya terletak di Jalan Braga No. 5,7,9 dan 11 Kavling B-8 Kota Bandung;

7. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk mengosongkan tanah HGB No. 470/Kelurahan Braga Surat Ukur tanggal 5 April 1995 No. 3180/1995 luas 78 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak diatasnya terletak di Jalan Braga No. 5,7,9 dan 11 Kavling B-8 Kota Bandung kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Rekonpensi;

8. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp 52.500.000.-;

9. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi: 1. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp 2.316.000,-; 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-.

Surat pemberitahuan putusan tersebut telah diterima BVS tanggal 10 Agustus 2011. Pada tanggal 23 Agustus 2011 BVS mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Juni 2011 No. 102/Pdt/2011/PT.Bdg dan sekaligus mengajukan Memori Kasasi sebagai Pemohon Kasasi, yang intinya mengajukan keberatan antara lain: (i) pada keberatan huruf a. ”Putusan PT Bandung tidak atau salah menerapkan hukum yang berlaku”, dan Dalam Pokok Perkara angka 6: ”Memerintahkan kepada Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat/Pemohon Banding dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengurus perpanjangan SHGB No. 470/Kelurahan Braga atas nama PT Bank Victoria Syariah (d/h PT Bank Swaguna) dan mengeluarkan ijin perpanjangan SHGB tersebut kepada Pemohon Kasasi dalam jangka waktu 20 tahun”. Pada tanggal 25 Agustus 2011 diterima Kontra Memori Kasasi tertanggal 25 Agustus 2011 yang diajukan oleh Tim Bantuan Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Barat selaku Termohon Kasasi semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi/ Pembanding atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding tanggal 22 Agustus 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Juni 2011 No. 102/Pdt/2011/PT.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 November 2009 No. 382/PDT/G/2008/PN.BGD. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini perkara ini belum terdapat putusan kasasi.

Direksi BVS telah memberikan pernyataan bahwa perkara perdata yang sedang dihadapi atau melibatkan BVS tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan BVS, kelangsungan usaha BVS, harta kekayaan material BVS, dan tidak berakibat pada perubahan mendasar dalam kegiatan usaha, kondisi keuangan, kegiatan operasi, atau prospek BVS, yang dapat mengancam atau yang dapat

104

menimbulkan akibat negatif atau merugikan secara material terhadap BVS, harta kekayaan dan kelangsungan usaha BVS.

12.C. Perkara Yang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menghadapi dan/atau terlibat perkara hukum.

12.D. Perkara Yang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak menghadapi

dan/atau terlibat perkara hukum.

13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki serta menguasai aset tetap berupa bidang tanah dan bangunan, unit satuan rumah susun dan tempat usaha, serta kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki serta menguasai aset tetap berupa bidang tanah dan bangunan, unit satuan rumah susun dan tempat usaha, serta kendaraan bermotor. Tanah dan bangunan Aset tetap berupa tanah dan bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut seluruhnya telah didukung dokumen kepemilikan hak atas tanah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertipikat HGB No. 2792/Kembangan Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 09 September 2002, berakhir hak tanggal 08 September 2022, terletak di Jalan Puri Indah Raya Blok A No. 3 Kel. Kembangan Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, luas 75 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Juni 2004). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Puri Indah.

2. Sertipikat HGB No. 1417/Gunung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2003, berakhir hak tanggal 20 Juli 2023 terletak di Jalan Hang Tuah Raya No. 4 Blok H/1 Persil No. 8, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, luas 437 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Juli 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Kas Hang Tuah.

3. Sertipikat HGB No. 605/Darmo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 01 Mei 1999, berakhir hak tanggal 07 April 2019, terletak di Jalan Raya Darmo no. 173, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, luas 355 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 April 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Surabaya.

4. Sertipikat HGB No. 320/Kedoya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 30 Juni 1992, berakhir hak tanggal 30 Maret 2029, terletak di Komp. Perumahan Green Garden Blok A.14 No. 28, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, luas 154 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 7 Januari 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Green Garden.

5. Sertipikat HGB No. 6923/Kedoya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2004, berakhir hak tanggal 28 Juli 2024, terletak di Komplek Perumahan Green Garden Blok A.14 No. 28, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jalan Panjang, luas 7 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Juli 2004). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Green Garden.

105

6. Sertipikat HGB No. 06647/Srengseng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2006, berakhir hak tanggal 16 Februari 2026, terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok B No. 4, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, (Komp. Pertokoan Intercon Blok B No. 4, Jalan Meruya Ilir Raya), luas 82 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 17 Februari 2006). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk.

7. Sertipikat HGB No. 06648/Srengseng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 20 Februari 2006, berakhir hak tanggal 19 Februari 2026, terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok B No. 5, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, (Jalan Meruya Ilir Raya), luas 82 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 20 Februari 2006). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk.

8. Sertipikat HGB No. 504/Lengkong Wetan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 1 Juli 1993, berakhir hak tanggal 16 Juli 2027 terletak di Perumahan Kota Mandiri “Bumi Serpong Damai” Blok R E No. 52 Sektor IV, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kab. Tangerang, luas 110 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Januari 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu BSD (d/h Kantor Kas BSD).

9. Sertipikat HGB No. 1851/Pondok Karya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 20 Agustus 1998, berakhir hak tanggal 28 November 2015 diperpanjang 20 tahun sehingga berakhir tanggal 28 November 2035, terletak di Desa Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang, (Jalan Raya Bintaro Utama Blok A No. 7 Sektor 3), luas 497 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International (sejak tanggal 15 Januari 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Bintaro.

10. Sertipikat HGB No. 5706/Cengkareng Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 1 Desember 1999, berakhir hak tanggal 24 Februari 2014 yang telah diperpanjang hingga tanggal 24 November 2034, terletak di Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Blok D-1 Kav. No. 19-D, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, (Ruko Taman Palem Blok D1 No. 19D), luas 90 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 28 Oktober 2002). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Taman Palem Lestari.

11. Sertipikat HGB No. 3086/Pondok Pinang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 April 1995, berakhir hak tanggal 21 Maret 2025, terletak di Komplek Pondok Indah (Pertokoan) Blok UA Pers. 51, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Plaza Pondok Indah Blok II Blok UPS No. 51), luas 110 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 Januari 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Pondok Indah.

12. Sertipikat HGB No. 3720/Petojo Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria a.n. Bupati/Walikotamadya KDH Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 1988, berakhir hak tanggal 11 November 2033, terletak di Jalan Cideng Timur No. 33, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, luas 484 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 November 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Cideng (d/h Kantor Cabang Pembantu Cideng).

13. Sertipikat HGB No. 00333/Rawa Terate yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 23 September 2005, berakhir hak tanggal 17 November 2032, terletak di Pulogadung Trade Centre Jalan Bekasi Raya Blok 8-A Kav. No. 58, Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur, (Kawasan Industri PT JIEP Pulo Gadung), luas 61 m2, terdaftar atas nama PT. Bank Victoria International Tbk. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Pulo Gadung.

14. Sertipikat HGB No. 8172/Duri Kepa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2008, berakhir hak tanggal 9 Oktober 2028, terletak di Perumahan Green Ville Blok BG Persil No.23, Green Ville, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, (Jalan Tanjung Duren Barat), luas 139 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Bidang tanah ini diperoleh Perseroan beradasarkan Akta

106

Jual Beli No.123/2006 tanggal 17 Oktober 2006, dibuat di hadapan Suwarni Sukirman,S.H., Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Barat. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Green Ville.

15. Sertipikat HGB No. 3727/Pasar Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Pebruari 1997, berakhir hak tanggal 11 Pebruari 2016 yang telah diperpanjang hingga tanggal 10 Februari 2036, terletak di Jalan Lautze No. 65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, luas 76 m2, terdaftar atas nama Perseroan (Sejak tanggal 23 Maret 2007). Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 70/Sawah Besar/2006 tanggal 4 Desember 2006, dibuat di hadapan RM Soediarto Soenarto, SH., Sp.N, PPAT Kotamadya Jakarta Pusat. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru.

16. Sertipikat HGB No. 1780/Tanjung Duren yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 11 Pebruari 2002, berakhir hak tanggal 15 Desember 2022, terletak di Jalan Tanjung Duren Raya Kav Blok Z.III Persil No.687 A Phase III, Kel.Tanjung Duren Utara, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat luas 85 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. sejak tanggal 24 November 2006. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Duren.

17. Sertipikat HGB No. 02395/Tanah Sereal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 21 Desember 2005, berakhir hak tanggal 20 Desember 2025, terletak di Jalan KHM Mansyur No. 202 D, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, (d/h Jalan Jembatan Lima), luas 78 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. sejak tanggal 27 November 2006. Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No.128/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dibuat di hadapan Suwarni Sukirman,S.H., Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Barat. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Jembatan Lima.

18. Sertipikat HGB No. 852/Krukut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 9 April 2007, berakhir hak tanggal 5 Pebruari 2025, terletak Jalan K.H. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah Blok B.2 No.16, Kelurahan Krukut, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat, luas 78 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Ketapang.

19. Sertipikat HGB No. 8103/Sunter Agung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2006, berakhir hak tanggal 04 Agustus 2026, terletak di Jalan Danau Sunter Utara Blok A Kav. No. 9, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara (Rukan Sunter Permai Blok A-9), luas 100 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Sunter.

20. Sertipikat HGB No. 1625/Maphar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 8 Agustus 2002, berakhir hak tanggal 07 Agustus 2022 terletak di Jalan Mangga besar Raya No.30C, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, luas 55 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 01 Februari 2007). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar.

21. Sertipikat HGB No. 00905/Maphar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2005, berakhir hak tanggal 18 Januari 2027, terletak di Jalan Mangga Besar Raya No.30B, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, luas 55 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 01 Februari 2007). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Mangga Besar.

22. Sertipikat HGB No. 6143/Joglo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2007, berakhir hak tanggal 5 Mei 2024, terletak di Rukan Botanic Junction Mega Kebon Jeruk Blok H 7 No.12, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, (Jalan Joglo Raya), luas 50 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 28 Agustus 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Joglo.

107

23. Sertipikat HGB No. 08479/Pakulonan Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 03 Oktober 2007, berakhir tanggal 26 Desember 2034, terletak di Blok B No. 06, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, (Ruko Rodeo Drive Blok B No. 6, Jalan Boulevard Gading Serpong), luas 77 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 20 Februari 2009). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Paramount Serpong.

24. Sertipikat HGB No. 5830/Penjaringan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2007, berakhir hak tanggal 19 Mei 2036, terletak di Jalan Raya Pluit Selatan Komplek Central Business District (CBD) Pluit Blok S No.1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 94 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 31 Desember 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu CBD Pluit.

25. Sertipikat HGB No. 2593/Grogol Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2004, berakhir hak tanggal 30 Juni 2019, terletak di Komplek Permata Senayan Rukan Blok B No.6, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Jalan Tentara Pelajar), luas 75 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 23 November 2007). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Patal Senayan.

26. Sertipikat HGB No. 2535/Kemanggisan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 31 Januari 2011, berakhir hak tanggal 30 Januari 2031, terletak di Jalan Anggrek Neli Murni Raya Blok A Kavling No.97 B, Kel. Kemanggisan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, luas 457 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Anggrek Neli Murni.

27. Sertipikat HGB No. 4267/Bekasi Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tanggal 3 Juni 1974, berakhir tanggal 25 November 2028, terletak di Jawa Barat, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, (Jalan Ir. H. Juanda No. 132), luas 1.360 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 12 Januari 2009). Digunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Bekasi.

28. Sertipikat HGB No. 4268/Bekasi Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tanggal 1 Juli 1983, berakhir hak tanggal 25 November 2028, terletak di Jalan Ir.H Juanda No.28, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, (Jalan Ir. H. Juanda No. 132), luas 1.675 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 12 Januari 2009). Digunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Bekasi.

29. Sertipikat HGB No. 2146/Bendungan Hilir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 3 Juni 1997, berakhir hak tanggal 21 Maret 2016 diperpanjang hingga 20 Maret 2036. terletak di Jalan Bendungan Hilir Raya No.94D, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, luas 71 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Februari 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Bendungan Hillir.

30. Sertipikat HGB No. 2147/Bendungan Hilir yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 3 Juni 1997, berakhir hak tanggal 21 Maret 2016 diperpanjang hingga 20 Maret 2036, terletak di JalanBendungan Hilir Raya No.94E, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, luas 86 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 5 Juli 2007). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Bendungan Hillir.

.

31. Sertipikat HGB No. 1491/Sumur Batu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 14 Mei 2003, berakhir hak tanggal 3 Desember 2024, terletak di Jalan Let.Jend. Suprapto, Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No.8, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat,

108

luas 81 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Februari 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Cempaka Mas.

32. Sertipikat HGB No. 924/Cipete Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 1986, berakhir hak tanggal 18 Desember 2038, terletak di Jalan RS Fatmawati No.85A RT. 006/05, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, luas 510 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 7 Juli 2009). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Fatmawati.

33. Sertipikat HGB No. 00527/Kampung Melayu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 8 Oktober 2004, berakhir hak tanggal 7 Oktober 2024, terletak di Pertokoan Bukit Duri Blok A Kav No.12, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, luas 66 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 4 Maret 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Jatinegara.

34. Sertipikat HGB No. 4237/Pejagalan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 7 Maret 2006, berakhir hak tanggal 28 Februari 2026, terletak di Jembatan II No.82 B-M (Jembatan Dua Raya), Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, (Komplek Ruko Robinson, Jalan Jembatan Dua Raya No. 82 B-M), luas 77 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Januari 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Jembatan Dua.

35. Sertipikat HGB No. 1364/Bintara Jaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tanggal 14 Februari 2005, berakhir hak tanggal 22 Oktober 2027, terletak di Jalan Kyai Haji Noerali No.41 H, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, luas 116 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak 17 Januari 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kalimalang.

36. Sertipikat HGB No. 1961/Kelapa Gading Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 27 Agustus 1996, berakhir hak tanggal 29 November 2012 yang diperpanjang hingga tanggal 28 November 2032, terletak di Jalan Raya Barat Boulevard Blok LC-6 Kav.No.14, Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, (Komplek Ruko Kelapa Gading Blok LC No. 14), luas 100 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 13 Februari 2006). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 2.

37. Sertipikat HGB No. 7766/Cengkareng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 28 Juli 2003, berakhir hak tanggal 27 Juli 2024 terletak di JalanLingkar Luar Kamal Raya Blok C.19 No.33 Perumahan Mutiara Taman Palem, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, luas 68 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak 1 Februari 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Mutiara Taman Palem.

38. Sertipikat HGB No. 2479/Kebon Kelapa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2008, berakhir hak tanggal 4 Mei 2028 terletak di JalanPecenongan Raya No.26, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, luas 71 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Pecenongan.

39. Sertipikat HGB No. 2821/Grogol Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2004, berakhir hak tanggal 27 Juni 2031, terletak di Jalan Arteri Permata Hijau, Komplek Grand ITC Permata Hijau Blok Emerald Persil No.17, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Ruko Grand ITC Permata Hijau Blok E No. 17, Jalan Letjen Soepono d/h Jalan Arteri Permata Hijau), luas 75 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 13 Februari 2008). Bidang tanah ini dimiliki Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No.182 tanggal 19 Desember 2007 dibuat oleh Lenny Janis Ishak, SH, Notaris PPAT Jakarta Selatan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Permata Hijau.

109

40. Sertipikat HGB No. 6024/Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Juli 1994, berakhir tanggal 9 Agustus 2034, terletak di Pluit Karang Timur No. 44, Blok O-VIII, Rt. 005/03, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, luas 147 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 4 Juli 2007). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Pluit.

41. Sertipikat HGB No. 237/Gandaria Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 1994, berakhir hak tanggal 31 Juli 2025, terletak di Jalan Radio Dalam No. A/IC Rt. 001/04, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, luas 141 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 1 Maret 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam.

42. Sertipikat HGB No. 03429/Kembangan Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Maret 2006, berakhir hak tanggal 15 Januari 2020, terletak di Komp. Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T-4 No. 16, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, luas 77 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 2 Januari 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Puri Sentra Niaga.

43. Sertipikat HGB No. 07196/Jalupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 30 Mei 2006, berakhir hak tanggal 17 April 2026, terletak di Perumahan Villa Melati Mas Blok B-10 No. 52 dan 53, Kel. Jalupang, Kec. Serpong, Tangerang, (Jalan Bougenville Raya), luas 118 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 30 Mei 2006). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas.

44. Sertipikat HGB No. 07197/Jalupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 30 Mei 2006, berakhir hak tanggal 17 April 2026, terletak di Perumahan Villa Melati Mas Blok B-10 No. 52 dan 53, Kel. Jalupang, Kec. Serpong, Tangerang, (Jalan Bougenville Raya), luas 118 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 30 Mei 2006). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas.

45. Sertipikat HGB No. 182/Pabuaran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 4 Maret 1998, berakhir hak tanggal 24 September 2027, terletak di Jalan Merdeka No. 89 A, Rt. 005/07 (d/h Jalan Gatot Subroto), Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Tangerang, luas 106 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 31 Juli 2007). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Tangerang.

46. Sertipikat HGB No. 557/Bangka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2005, berakhir hak tanggal (berlaku selama 30 Tahun), terletak di Jalan Kemang Raya No. 82 C, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, luas 75 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 8 April 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kemang.

47. Sertipikat HGB No. 3019/Pasirsari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 30 Mei 2005, berakhir hak tanggal 24 September 2026, terletak di Metro Boulevard Blok A.23, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, (Ruko Metro Boulevard Nlok A No. 23, Jalan Niaga Raya), luas 60 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 2 Juli 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Jababeka.

48. Sertipikat HGB No. 9622/Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2007, berakhir hak tanggal 4 Januari 2027, terletak di Jalan Pluit Karang Utara No. 46, Blok I-1 Selatan, Kav. No. 48, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, luas 240 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Februari 2008),. Dipergunakan Untuk Kantor Kas Muara Karang 2.

110

49. Sertipikat HGB No. 1002/Kamal Muara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2006, berakhir hak tanggal 29 September 2012 diperpanjang hingga 28 September 2032, terletak di Rukan Exclusive Mediterania Blok B No. 18, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, (Bukit Golf Mediterania Blok B/18, Pantai Indah Kapuk), luas 75 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 18 Mei 2009). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Pantai Indah Kapuk.

50. Sertipikat HGB No. 5914/Cinere yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Depok tanggal 28 Juli 2008, berakhir hak tanggal 28 Juli 2038, terletak di Jalan Cinere Raya Blok A – 60, Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Depok, luas 159 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak 17 Nopember 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Cinere.

51. Sertipikat HGB No. 8801/Kalideres yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 31 Desember 2013, berakhir hak tanggal 30 Desember 2033, terletak di Jalan Tampak Siring Blok KJG, No. 8, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, (Rukan Pusat Bisnis Blok KJG No. 8, Daan Mogot Baru), luas 52 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. Bidang tanah ini adalah bekas Sertipikat HGB No. 06310/Kalideres yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 27 Desember 2005 atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 Juli 2008) yang sudah berakhir tanggal 24 Oktober 2012. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Daan Mogot.

52. Sertipikat HGB No. 1157/Wijaya Kusuma yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Mei 1990, berakhir hak tanggal 9 April 2029, terletak di Perum Taman Duta Mas Blok.D.8.Persil No.12, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, (Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D8 No. 12), luas 82 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 25 Juni 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Duta Mas.

53. Sertipikat HGB No. 2735/Roa Malaka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 10 September 2008, berakhir hak tanggal 9 September 2028, terletak di Jalan Kopi No.28 Rt/Rw:003/03, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat, luas 95 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kopi.

54. Sertipikat HGB No. 3641/Grogol Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2004, berakhir hak tanggal 15 Juni 2038, terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama/JalanJiban No.2 Blok A Persil No.1 dan 2 Rt.010/Rw.01, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (Jalan Raya Kebayoran Lama Blok A 1-2 No. 2), luas 166 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Agustus 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Kebayoran Lama.

55. Sertipikat HGB No. 10949/Pegadungan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 6 Oktober 2004, berakhir hak tanggal 9 Agustus 2030, terletak di Jalan Utan Jati Komp.Rukan Citra Niaga Blok A No.5, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, luas 68 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 3 Juli 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Citra 2.

56. Sertipikat HGB No. 5915/Meruya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 27 September 2007, berakhir hak tanggal 6 Maret 2021, terletak di Komplek Perumahan Taman Aries Blok A1 No. 3-J, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, (Jalan Taman Aries), luas 61 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 23 Oktober 2008). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Aries Niaga.

57. Sertipikat HGB No. 1492/Krukut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2005, berakhir hak tanggal 5 April 2040, terletak di Jalan Gajah Mada No. 41 Rt001/08, Kel.

111

Krukut, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, luas 121 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 3 Agustus 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada.

58. Sertipikat HGB No. 1991/Pulo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2009, berakhir hak tanggal 22 Juni 2029, terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No.10, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (Komplek Grand Wijaya Blok C No. 10, Jalan Wijaya II), luas 76 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 18 Juni 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Kas Grand Wijaya.

59. Sertipikat HGB No. 812/Petojo Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2010, berakhir hak tanggal 13 November 2018, terletak di Gajah Mada No.3-5 Blok A No.19 (sekarang dikenal Blok A No.10/KO Duta Merlin No.10), Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, (Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A No. 10, Jalan Gajah Mada No. 3-5), luas 73 m2, terdaftar atas nama Perseroan. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Duta Merlin.

60. Sertipikat HGB No. 1869/Ancol yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 31 Januari 2001, berakhir hak tanggal 30 Januari 2021, terletak di Jalan Mangga Dua Raya Ruko Grand Boutique Blok D Kav.1, Kel. Ancol, Kec.Pademangan, Jakarta Utara, (Grand Boutique Centre Blok D Kav. 1, Jalan Mangga Dua Raya), luas 196 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 15 April 2009). Dipergunakan Untuk Kantor Kas Grand Boutique.

61. Sertipikat HGB No. 1087/Kapuk Muara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 25 April 1991, berakhir hak tanggal 11 Maret 2031 terletak di Komplek Duta Harapan Indah Blok L No.6, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, luas 75 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 8 Juli 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Kas Teluk Gong.

62. Sertipikat HGB No. 5557/Kelapa Gading Timur yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000, berakhir hak tanggal 10 Oktober 2020, terletak di JalanTaman Mandiri I No.8 Kav.No.A.1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, luas 64 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Desember 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Kelapa Gading 1.

63. Sertipikat HGB No. 5558/Kelapa Gading Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000, berakhir hak tanggal 10 Oktober 2020, terletak di Jalan Taman Mandiri I No.8 Kav. B.1, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, luas 80 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Desember 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Kelapa Gading 1.

64. Sertipikat HGB No. 4652/Kel. Pasar Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 9 September 2008, berakhir hak tanggal 8 September 2028, terletak di Jalan Samanhudi No.57-A, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, luas 48 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. sejak 25 Oktober 2010. Bidang tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.193/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dibuat oleh Nyonya Lilik Kristiwati, SH, Notaris PPAT Jakarta Pusat,. Dipergunakan Untuk Kantor Kas Samanhudi.

65. Sertipikat HGB No. 4653/Kel. Pasar Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 9 September 2008, berakhir hak tanggal 8 September 2028, terletak di Jalan Samanhudi No.57, Kel. Pasar Baru, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat, luas 57 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. sejak 1 November 2010. Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No.194/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dibuat oleh Nyonya Lilik Kristiwati, SH, Notaris PPAT Jakarta Pusat. Dipergunakan Untuk Kantor Kas Samanhudi.

112

66. Sertifikat HGB No. 249/Utan Panjang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 1995, berlaku hak selama 30 tahun yang berakhir tanggal 28 Oktober 2040, terletak di Jalan Utan Panjang III/6D, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, luas 63 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. (sejak 8 Februari 2011). Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No.196/2010 tanggal 15 Desember 2010 dibuat oleh Henny Kurnia Tjahja, SH, Notaris PPAT Jakarta Pusat.

67. Sertipikat HGB No. 9990/ Pegangsaan Dua yang diterbitkan oleh Kepa Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah / Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 November 2012, berakhir hak tanggal 13 November 2032, terletak di Jalan Kelapa Hybrida Blok RA 3 Kav.No.21, Kel.Pegangsaan Dua, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, luas 72m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No.91 tanggal 30 September 2010 dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, SH, Notaris di Jakarta. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Hybrida

68. Sertipikat HGB No.7725/Srengseng, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 12 Maret 1996, berakhir hak tanggal 27 Juli 2040, terletak di Jalan Meruya Ilir Raya No.12 B Rt.004/01, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, luas 122 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 30 November 2010). Bidang tanah ini bekas Sertipikat SHM No. 1067/Srengseng. Pengikatan jual beli atas bidang tanah ini dilakukan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.67 tanggal 27 Mei 2010 dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta. Dipergunakan untuk Kantor Kas Meruya Ilir.

69. Sertipikat HGB No.2027/Kebon Jeruk, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 2 Agustus 1995, berakhir hak tanggal 1 Februari 2040, terletak di Jalan Raya Perjuangan Komplek Kedoya Center E/4 Rt.0015/010, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat luas 84 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 3 September 2010). Bidang tanah ini bekas Sertipikat SHM No. 1935/Kebon Jeruk, yang semula dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.58 tanggal 24 Desember 2008 dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta. Dipergunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Kedoya.

70. Sertipikat HGB No.2028/Kebon Jeruk, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 2 Agustus 1995, berakhir hak tanggal 1 Februari 2040, terletak di Jalan Raya Perjuangan Komplek Kedoya Center E/5 Rt.0015/010, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, luas 85 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 3 September 2010). Bidang tanah ini bekas Sertipikat SHM No. 1935/Kebon Jeruk, yang semula dikuasai Perseroan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.59 tanggal 24 Desember 2008 dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH, Notaris di Jakarta. Dipergunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Kedoya.

71. Sertipikat HGB No.983/Pekojan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Walikota Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1986, berakhir hak tanggal 18 Agustus 2025, terletak di Jalan Gedong Panjang Raya No.5A, Desa Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, luas 80 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 22 Desember 2010). Dipergunakan untuk Kantor Kas Gedong Panjang.

72. Sertipikat HGB No.5622/Panunggangan Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 17 September 2008, berakhir hak tanggal 3 Juni 2040, terletak di Komplek Karawaci Office Park Blok I No.27 Jalan Pintu Besar Selatan, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, luas 100 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 15 Juli 2010). Dipergunakan untuk Kantor Kas Karawaci.

113

73. Sertipikat HGB No.1755/Menteng Dalam, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2007, berakhir hak tanggal 21 September 2025, terletak di Jalan DR.Saharjo Rt.003/015 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, luas 17 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 13 Mei 2008).

74. Sertipikat HGB No.1791/Menteng Dalam, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2007, berakhir hak tanggal 13 Desember 2037, terletak di Jalan DR.Saharjo Rt.003/015 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, luas 74 m2, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 13 Mei 2008).

75. Sertipikat HGB No.739/Braga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 14 Januari 2013, berakhir hak tanggal 20 Desember 2042, terletak di Jalan Braga No. 16, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, luas 197 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. Dipergunakan untuk Kantor Cabang Bandung.

76. Sertifikat HGB No.2706/Roa Malaka, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 31 Maret 1998, berakhir hak tanggal 30 Maret 2028, terletak di Jalan Pintu Kecil No. 58E, Kelurahan Roamalaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, luas 80 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. (tanggal 14 Januari 2016). Dipergunakan untuk Kantor Cabang Pembantu Asemka.

77. Sertifikat HGB No.57/Pemecutan Klod yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 7 September 2005, berakhir hak tanggal 22 Maret 2046, terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, luas 150 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. (9 Februari 2017). Bidang tanah ini diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 150/2016 tanggal 8 Desember 2016 dibuat dihadapan Ida Monica Elisabeth Sidjabat SH, PPAT di Denpasar, oleh dan antara PT Bank Victoria Syariah selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli. Dipergunakan untuk Kantor Cabang Denpasar.

Catatan:

PT Bank Victoria Syariah merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan tidak kurang dari 99% oleh Perseroan. Dengan demikian Transaksi jual beli bidang tanah SHGB No, 57/Pemecutan Klod oleh dan antara PT Bank Victoria Syariah selaku penjual dengan Perseroan selaku pembeli memenuhi ketentuan Angka 3 huruf c point 7) Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketuan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yaitu sebagai Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang dikecualikan dari ketentuan huruf a angka 3 Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketuan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Bidang tanah SHGB No, 57/Pemecutan Klod obyek Transaksi yang dibeli Perseroan dari PT Bank Victoria Syariah tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan Kantor Perseroan Cabang Denpasar/Bali dan rencana tersebut sudah dimuat dalam Rencana Bisnis Perseroan. Dengan demikian Transaksi ini memenuhi ketentuan Angka 2 huruf c point 5) Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketuan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 sebagai Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban huruf a dan huruf b Angka 2 Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketuan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 karena merupakan Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perusahaan.

78. Sertipikat HGB No. 3268/Tanjung Duren Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 7 September 2011, terletak di Jalan S. Parman Blok B/08/BG, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berakhir hak tanggal 17 Maret 2026, luas 81 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 11 Februari 2014. (Podomoro City Garden Shopping Arcade B//08/BG). Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 627/2013 tanggal 20 Desember 2013 dibuat dihadapan Emmy Halim SH MKn PPAT di Jakarta Barat oleh dan antara Drs. Alvin Andronicus selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Central Park.

114

79. Sertipikat HGB No. 8049/Pekayon Jaya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 20 Juni 2007, berakhir hak tanggal 5 September 2026, terletak di Blok No. Kav. Ruko No. 82, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, luas 75 m2, , terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 20 Januari 2012. Bidang tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 627/2013 tanggal 20 Desember 2013 dibuat dihadapan Emmy Halim SH MKn PPAT di Jakarta Barat oleh dan antara Drs. Alvin Andronicus selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Square.

.

80. Sertipikat HGB No. 6835/Duri Kosambi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 11 September 2009, berakhir hak tanggal 10 Juli 2021, terletak di Taman Semanan Indah Plaza De Lumina Blok B No. 3A, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, luas 60 m2, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 28 Desember 2012. Dipergunakan Untuk Kantor Kas Semanan.

13.2. Unit Satuan Rumah Susun Aset tetap berupa unit satuan rumah susun yang didirikan diatas tanah tersebut seluruhnya telah didukung dokumen kepemilikan hak atas unit satuan rumah susun yang sah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 382/I/IB Kelurahan Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 24 Desember 1997, luas unit 58 m2, terletak di Satuan Rumah Susun Apartemen Muara Indah, Menara I B Lantai 1 Blok IB/Unit 01-21 Jalan Pluit Karang Barat Blok P-1, P-2 dan P-3, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, (Apartemen Riverside No. 21-23), Hak Atas Tanah Bersama Hak Guna Bangunan No. 7537 yang berakhir tanggal 14 November 2013 dan diperpanjang hingga tanggal 13 November 2033, nama pemegang hak PT Bank Victoria International (sejak 9 November 2004). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Muara Karang.

2. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 383/I/IB Kelurahan Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 24 Desember 1997, luas unit 37 m2, terletak di Satuan Rumah Susun Apartemen Muara Indah Menara I B/Lantai 1/01-22 Jalan Pluit Karang Barat Blok P-1, P-2, P-3, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, (Apartemen Riverside No. 21-23), Hak Atas Tanah Bersama Hak Guna Bangunan No. 7537 yang berakhir tanggal 14 November 2013 dan diperpanjang hingga 13 November 2033, nama pemegang hak PT Bank Victoria International (sejak tanggal 3 Juni 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Muara Karang.

3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 384/I/IB Kelurahan Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 24 Desember 1997, luas unit 33 m2, terletak di Satuan Rumah Susun Apartemen Muara Indah Menara I B/ Lantai 1/01-23 Jalan Pluit Karang Barat Blok P-1, P-2, P-3, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, (Apartemen Riverside No. 21-23), Hak Atas Tanah Bersama Hak Guna Bangunan No. 7537 yang berakhir tanggal 14 November 2013 dan diperpanjang hingga 13 November 2033, nama pemegang hak PT Bank Victoria International (sejak tanggal 3 Juni 2003). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Muara Karang.

4 Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 623/II/A.6 Kelurahan Ancol yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 24 April 1992, luas unit 9,05 m2, terletak di Satuan Rumah Susun Susun JITC IA, Lantai II/Blok A. Jalan Raya Mangga Dua, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Hak Atas Tanah Bersama Hak Guna Bangunan No. 442 yang berakhir tanggal 16 Juli 2028, nama pemegang hak Perseroan (sejak tanggal 22 April 2003. Dipergunakan Untuk Kantor Kas ITC Mangga Dua.

5. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3090/I/Thamrin City yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat tanggal 12 November 2009, luas unit 28,77 M2, terletak di Rumah Susun hunian dan bukan hunian Apartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City, Jalan Kebon Kacang Raya Lantai Dasar No.R/LD/9 Blok Thamrin City, (Jakarta City Centre), Hak Atas Tanah Bersama HGB No. 856/Kebon Melati berakhir tanggal 7 September 2035, nama pemegang hak Perseroan (sejak 12 November 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu JaCC.

6. Sertipikat Satuan Rumah Susun No. 2185/II-III Kelurahan Mangga Besar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 23 Oktober 2009, luas unit 79,01 M2, terletak di Rumah Susun bukan

115

hunian indeteves Trade Center (LTC), Jalan Hayam Wuruk No.127 Lantai GF2-UG No. Tingkat 2LT/RA2-61 (R/RA2-61), Hak Atas Tanah Bersama HGB No. 00877/Mangga Besar yang berakhir tanggal 26 Agustus 2027, nama pemegang hak Perseroan (sejak 28 September 2010). Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Lindeteves.

7. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5911/1/BASEMENT/Tanjung Duren Selatan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 3 Desember 2010, luas unit 50,92 m2, terletak di Apartemen Mediterania Garden Residence 2 Jalan S. Parman lantai 6 Ni, E/SH1/EE Blok Basement, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Hak Atas Tanah Bersama HGB No. 3172 yang akan berakhir tanggal 17 Maret 2026, nama pemegang hak PT Bank Victoria International Tbk. (sejak 11 Februari 2014).

8. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6040/(I)/Karet Tengsin, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 20 November 2012, luas unit 42,75 m2, terletak di Rumah Susun Komersial Campuran “Sahid Sudirman Residence”, Jalan KH Mas Mansyur lantai (i) / LB No. LB/01/OFF Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, Hak Atas Tanah Bersama HGB No. 536 yang akan berakhir tanggal 7 Mei 2026, nama pemegang hak PT Bank Victoria International Tbk. (sejak 31 Desember 2014). Bidang tanah ini diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kantor Sahid Sudirman Residence No.311/KSOSMPG/LB/H/V/2009, tanggal 22 Mei 2009, antara KSO Sahid Multi Pratama Gemilang sebagai pihak pertama dan PT.Bank Victoria International sebagai Pihak kedua juncto Akta Jual Beli No. 179/2014 tanggal 18 Desember 2014 dibuat dihadapan Marina Soewana SH, PPAT di Jakarta Pusat oleh dan antara PT Multi Pratama Gemilang yang bertindak selaku Kuasa PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. berdasarkan akta kuasa menjual No. 01 tanggal 2 Desember 2013 selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli. Dipergunakan Untuk Kantor Kas Sahid.

13.3. Tempat Usaha

Aset tetap berupa tempat usaha seluruhnya telah didukung dokumen hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pihak pengelola area tempat usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) PD Pasar Jaya Pasar Cibubur No.16.02.0252, dengan Nomor

tempat usaha A.L00.AKS.077 luas tempat usaha 7.20 m2, jangka waktu pemakaian tempat usaha sampai dengan tanggal 1 Februari 2026, dan Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha No.16.02.0252 tanggal 26 September 2006 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya, yang diberikan kepada PT Bank Victoria International Tbk. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Cibubur.

2. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) PD Pasar Jaya Pasar Cibubur No.16.02.0251 tanggal 26 September 2006 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya dengan Nomor tempat usaha A.L00.AKS.076 luas tempat usaha 7.11 m2, jangka waktu pemakaian tempat usaha sampai dengan tanggal 1 Februari 2026, yang diberikan kepada PT Bank Victoria International Tbk. Dipergunakan Untuk Kantor Cabang Pembantu Cibubur.

3. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) PD Pasar Jaya Pasar Cibubur No.16.02.0250, tanggal 26 September 2006 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya dengan Nomor tempat usaha A.L00.AKS.075 luas tempat usaha 6.90 m2, jangka waktu pemakaian tempat usaha sampai dengan tanggal 1 Februari 2026 dan Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha No.16.02.0250 tanggal 26 September 2006 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya, yang diberikan kepada PT Bank Victoria International Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cibubur.

4. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) PD Pasar Tanah Abang Blok B No.01.01.13090, tanggal 23 Juni 2015 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya dengan Nomor tempat usaha B L 05 KTR 002 lantai 5 luas tempat usaha 26,61 m2, jangka waktu pemakaian tempat usaha sejak 20 Agustus 2013 s/d 9 Agustus 2033, yang diberikan kepada PT Bank Victoria International Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang Blok B.

Catatan: Dahulu tempat usaha ini digunakan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha No.0011/PPP/05/PPS/XI/10 tanggal 8 Juni 2010 antara PT Putra Pratama Sukses dengan PT Bank Victoria International Tbk, letak objek: Tanah Abang Blok B.Lantai 5 Los Kantor No.2 JalanFachrudin No.78,80,82 Tanah Abang, Kelurahan Kampung Bali, Jakarta Pusat, yang kemudian tempat usaha ini telah dibeli oleh Perseroan sebagai hak milik berdasarkan bukti pembayaran pembelian Kios di Blok B Tanah Abang Lantai 5 Kantor No.2 sesuai dengan Tanda Terima No.023364 tanggal 7 September 2010 yang diterbitkan oleh PT Putra Pratama Sukses.

116

13.4. Kendaraan bermotor Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi kendaraan bermotor aset tetap Perseroan sehingga informasi tersebut harus disesuaikan menjadi sebagaimana diungkapkan dibawah ini. Pengungkapan ini telah sesuai dengan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang dibuat oleh Konsultan Hukum dalam suratnya No. 11 /LUT-BVIC/DSS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018. Aset tetap berupa kendaraan bermotor telah didukung dokumen kepemilikan atau tanda nomor kendaraan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

No. Jenis dan Model Merek Tahun

Pembuatan Nomor Polisi

Terkini

Nomor Polisi Lama

Penerbit dan Nomor BPKB / STNK Nama Pemilik Terdaftar di STNK

dan BPKB Nama Perusahaan Asuransi &

Periode Asurasnsi

KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT / MOBIL

1 Mb Penumpang - Minibus

Suzuki Carry 2005 B 9413 XZ B 2602 JL

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. 5557071

PT Bank Victoria International Tbk. PT Victoria Insurance 01 Des 2017 s/d 01 Des 2018

2 Mb Penumpang - Jeep

Toyota Harrier 2009 B 1113 PJB - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. 1964898


3 Mb Penumpang - Sedan

Toyota Camry 2010 B 1633 PAB - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. H 00538074



Mazda CX-9 AT

2010 B 27 GAH - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. I 09419233

Bank Victoria PT Victoria Insurance 01 Des 2017 s/d 01 Des 2018


Toyota New Camry

2011 B 1062 PAD - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. I 00915294



Toyota Camry 2012 B 1095 PAE - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. J 00470430



BMW X3 2013 B 1912 PJF - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. K 02642508



BMW 520 i AT 2013 B 1163 PAF - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya - No. K 02796347


9 Mb Penumpang -Minibus

Toyota Innova 2013 L 1671 JH - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur – No. K 06706469



Toyota Avanza 2013 L 1677 JH - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur – No. K 06706470


11 Mb Barang – Bestel Wagon

Hino 2015 L 9092 GE - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur – No. I 12379569



Toyota Avanza 2009 B 1216 PFQ - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No. 1991937



Toyota Avanza 2014 B 1611 PRG - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No. L 00277422



Toyota Innova 2014 D 1451 ACK - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat – No. L 04980646



Toyota Avanza 2016 DB 1885 LD - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No.



Toyota Innova 2016 DB 1907 LD - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No.



Toyota Avanza 2017 L 1912 LU - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara No. M-11094485



Toyota Innova 2017 DK 1323 DI - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. N-09029069


KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA / SEPEDA MOTOR

1 Sepeda Motor - Solo

Suzuki FD110XCSD

2006 B 6853 PIG B 6017 FHV

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No. 012310



Honda NF11B2D1

2013 B 6827 PVN - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No. K 00222755



Honda NF11T11C01

2014 L 6539 KH - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur – No. L 01124096



Honda NF11T11C01

2014 D 6911 MK - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat – No. L 08967105



Honda NF11T11C01MT

2015 B 3005 PBN - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya – No. M 03723704



Honda Revo Fit 2016 DB 6259 MB - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara No. L-06425243



Honda 2017 DK 3020 AAK - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. N-10744021


14. ASURANSI Sejak diterbitkannya Prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi asuransi sehingga informasi tersebut harus disesuaikan menjadi sebagaimana diungkapkan dibawah ini. Pengungkapan ini telah sesuai dengan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang dibuat oleh Konsultan Hukum dalam suratnya No. 11 /LUT-BVIC/DSS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.

117

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset penting yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan uang tunai dalam jumlah pertanggungan yang memadai melalui PT Victoria Insurance (terafiliasi) berdasarkan polis-polis tersebut dibawah ini. a. Asuransi Kendaraan Bermotor Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor 1010221121700049 tanggal 18 Desember 2017 (Perpanjangan dari Polis No. 1010221121600072) juncto Endorsement Polis Nomor 1010221121700049 tanggal 4 Januari 2018 juncto Endorsement Polis Nomor 1010221121700049 tanggal 11 Januari 2018 , keduanya diterbitkan oleh PT Victoria insurance. Penanggung: PT Victoria Insurance. Tertanggung: Perseroan KPO. Jangka waktu pertanggungan sejak 01 Desember 2017 s/d 01 Desember 2018. Total Harga Pertanggungan: Rp 4.163.250.000,00. Premi: Rp 96.068.726,- ditambah tambahan premi kendaraan merek Hino nomor polisi L 9092 GE yang semula belum diperhitungkan sebesar Rp 2.260.500,-. Obyek asuransi: Kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor, yang meliputi 16 unit mobil , 1 unit truk/bestel wagon Hino, dan 7 unit sepeda motor, dengan rincian: 1. Sepeda Motor Solo Honda NF11T11 C01 M/T tahun 2014, D 6911 MK. Jenis dan Nilai Pertanggungan: Total loss only

Rp 8.000.000,- Pengurangan: Untuk setiap pertanggungan Rp 300.000,-, Total kerugian akibat pencurian 5% dari Nilai Pertanggungan.

2. Minibus Toyota Avanza 1.3G tahun 2013, L 1677 JH. Nilai Pertanggungan: TJH Pihak Ke III Rp 10.000.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 125.000.000,-. Jenis Resiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

3. Minibus Toyota Innova G tahun 2013, L 1671 JH. Nilai Pertanggungan: TJH Pihak Ke III Rp 10.000.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 205.000.000,-. Jenis Resiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

4. Sepeda Motor Solo Honda Revo FIT PGM F1 tahun 2015, B 3005 PBN. Nilai Pertanggungan: Kendaraan Bermotor Rp 10.000.000,-. Jenis Risiko: TLO.

5. Jeep Toyota Harrier 2.4 Automatic tahun 2009, B 1113 PJB. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 15.000.000,-, Kendaraan Bermotor; Rp 350.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

6. Sepeda Motor Solo Suzuki Smash FD 110X CSD tahun 2006, B 6853 PIG. Nilai Pertanggungan: Kendaraan Bermotor Rp 2.250.000,-. Jenis Risiko: TLO.

7. Jeep BMW X3 Drive 201 SKD tahun 2013, B 1912 PJF. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 15.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 525.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

8. Sedan Toyota New Camry 2.4 G A/T tahun 2010, B 1633 PAB. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 15.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 220.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

9. Jeep Mazda CX-9 AT tahun 2010, B 27 GAH. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 15.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 350.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

10. Sepeda Motor Solo Honda Revo tahun 2013, B 6827 PVN. Nilai Pertanggungan: Kendaraan Bermotor Rp 7.000.000,-. Jenis Risiko: TLO.

11. Minibus Toyota Kijang Innova 2.0 E tahun 2016, DB 1907 LD. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 260.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

12. Minibus Toyota Avanza 1.3G tahun 2013, DB 1885 LD. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 165.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

13. Minibus Toyota New Avanza 1.3G MT tahun 2014, B 1611 PRG. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 130.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

14. Sedan Toyota Camry 2.4V AT, tahun 2011, B 1062 PAD. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 195.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

15. Bestel Wagon Hino WU 302R Dutro 110SDB tahun 2015, L 9092 GE. Nilai Pertanggungan: Inventaris Rp 82.500.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 165.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, dan Terorism & Sabotage.

16. Sedan BMW 520i tahun 2013, B 1163 PAF. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 15.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 510.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

17. Sedan Toyota Camry, tahun 2012, B 1095 PAE. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 15.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 230.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

118

18. Minibus Toyota Kijang Innova, D 1451 ACK. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 150.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

19. Sepeda Motor Solo Honda Revo tahun 2014, L 6539 KH. Nilai Pertanggungan: Kendaraan Bermotor Rp 8.000.000,-. Jenis Risiko: TLO.

20. Minibus Suzuki Carry Futura 1.5 GX tahun 2005, B 9413 XZ. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 30.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

21. Minibus Toyota New Avanza 1.3G MT tahun 2017, L 1912 LU, tahun 2017. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 175.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

22. Minibus Toyota Kijang Innova 2.0 G/M/T tahun 2017, DK 1323 DI. Nilai Pertanggungan: Tanggung Jawab Pihak Ke III Rp 10.000.000,-, Kendaraan Bermotor Rp 275.000.000,-. Jenis Risiko: Comprehensive, Earthquake, Flood, RSMDCC, TJH Pihak Ke III, dan Terorism & Sabotage.

23. Sepeda Motor Solo Honda Supra Fit tahun 2016, DB 6259 MB. Nilai Pertanggungan: Kendaraan Bermotor Rp 12.000.000,-. Jenis Risiko: TLO.

24. Sepeda Motor Solo Honda New Revo Fit PFM-FI, 2017, TBA Black Red yang kemudian mendapat nomor polisi DK 3020 AAK. Nilai Pertanggungan: Kendaraan Bermotor Rp 13.500.000,-. Jenis Risiko: TLO.

b. Asuransi Property All Risks Polis No. 1010109091700009 tanggal 3 Oktober 2017 (Perpanjangan Dari Polis No. 1010109091600003) juncto Endorsement Polis No. 1010109091700009 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Endorsement Polis No. 1010109091700009 tanggal 19 Januari 2018, ketiganya diterbitkan oleh PT Victoria Insurance. Obyek pertanggungan meliputi bangunan dan/atau inventory milik Perseroan yang berada di lokasi kantor Perseroan tersebut dibawah ini. Jenis asuransi: Property All Risks. Penanggung: PT Victoria Insurance. Tertanggung: Perseroan. Masa pertanggungan: 1 September 2017 s/d 1 September 2018. Jumlah lokasi obyek pertanggungan 107 lokasi kantor. Total jumlah pertanggungan seluruhnya sebesar Rp 206.741.000,24. Total premi asuransi seluruhnya sebesar Rp 382.545.743,12. Pertanggungan meliputi: 01. Jl. Meruya Ilir Raya No. 12 B, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung

Rp 2.100.000.000,00 , Invetaris Kantor Rp 172.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya. 02. German Centra Lt-5, Jl. Kapt. Subijanto Dj. Serpong – Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan:, Invetaris Kantor

Rp 2.026.500.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya. 03. Jl. Cinere Raya Blok A-60, Desa Cinere, Kec. Sawangan – Bogor. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR

800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 165.000.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya. 04. Jl. Kopi No. 28, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung

Rp 1.800..000.000.00 , Invetaris Kantor Rp 102.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya. 05. Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah

pertanggungan: Gedung IDR 2.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 104.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

06. Rukan Citra Niaga Blok A/5 Kalideres – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 197.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

07. Rukan Aries Niaga Blok A-1 No. 3-I, Jl. Taman Aries Meruya, Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.600.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 122.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

08. Jl. Raya Kebayoran Lama Blok A1-2 No. 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.700.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 100.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

09. Rukan pusat bisnis blok KJG No. 8, Jl. Tampak Siring, Daan Mogot Baru, Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 177.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

010. Jl. Braga No. 16 Bandung – Jawa Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 4.800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 549.500.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

011. Ruko Bekasi Square No. 62, Jl. Ahmad Yani, Kel. Pekayon, Kec. Bekasi Barat – Bekasi. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.100.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 102.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

012. Komp. Grand Wijaya Blok C No. 10, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 188.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

013. Komp. Rukan Sunter Permai Blok A-9, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 92.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

014. Graha BIP Lantai Dasar, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 170.000.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

015. Gedung Ariobimo lantai dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-2 no. 5 – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 87.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

119

016. Ruko City Walk Blok CV no. 07 Citra Grand, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna – Bekasi. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 174.600.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

017. Jl. Bendungan Hilir Raya no. 94 D-E, Kel. Bendungan Hilir – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 4.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 211.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

018. Jl. Merdeka Raya no. 89A, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci – Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 118.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

019. Komp. Pertokoan Intercon Blok B no. 4-5, Jl. Meruya Ilir Raya – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.600.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 138.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

020. Bumi Serpong Damai Sektor IV Blok RE no. 52, Kel. Lengkong Wetan- Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 135.700.000.00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

021. Komplek Puri Indah Blok A no. 3, Jl. Puri Indah Raya, Kembangan – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.700.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 192.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

022. ITC Mangga Dua lt. 2 Blok A no. 6, Jl. Mangga Dua Raya – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 66.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

023. Komp. Pertokoan Duta Merlin Blok A no. 10, Jl. Gajah Mada no 3-5, Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.300.000.000,-, Inventaris Kantor IDR 174.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

024. Komplek Citra 2 Ext Blok BG 3 B/27, Kalideres – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 108.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

025. Jakarta City Center lt. dasar Blok C35 no. R9, Jl. Kebon Kacang Raya – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 100.450.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

026. Grand Boutique Centre Blok D Kav. 1, Jl. Mangga Dua Raya – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 216.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

027. Kedoya Centre Blok E no. 4-5, Jl. Perjuangan I, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.400.000.000,-, Inventaris Kantor IDR 112.500.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

028. Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D-8 no. 12, Wijaya Kusuma – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 107.200.000.00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

029. Komp. Duta Harapan Indah Blok L no. 6, Teluk Gong, Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 181.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

030. Komp. Ruko Mahkota Mas Blok C no. 7, Jl. MH Thamrin – Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 189.100.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

031. Lobby Golden Boutique Hotel, Jl. Angkasa no. 1 – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 78.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

032. Komp. Karawaci Office Park Blok I no. 27, Jl. Pintu Besar Selatan – Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 177.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

033. Sudirman Residence LB Unit H, Jl. Jend. Sudirman no. 86 – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 87.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

034. Lokasari Plaza Blok A 02, Jl. Mangga Besar no. 81 – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 74.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

035. Pulogadung Trade Centre Blok 8A no. 58, Jl. Raya Bekasi Km.21, Kawasan Industri PT JIEP Pulogadung – Jakarta Timur. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.300.000.000,-, Inventaris Kantor IDR 106.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

036. Ruko Taman Palem Blok D1 no. 19D, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.100.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 196.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

037. Jl. Hang Tuah Raya no. 4, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 4.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 476.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

038. Jl. Darmo Raya 173 , Surabaya. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 7.500.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 1,095.900.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

039. Jl. Cideng Timur no. 33, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 10.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 345.250.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

040. Jl. Kemang Raya no. 82C, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.100.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 211.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

041. Gedung Menara Cakrawala lt. dasar, Jl. Moh. Husni Thamrin no. 9, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 84.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

042. Komplek Ruko Botanical Junction Blok H 7 no.12, Jl. Joglo Raya, Kel. Joglo, Kec. Kembangan – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 113.400.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

043. Jl. KH Noer Ali No. 41 H, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – Bekasi. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 96.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

120

044. Komplek Green Garden Blok A 14 No. 28, Jl. Panjang, Kedoya Utara – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.300.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 126.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

045. Komplek Ruko Green Ville Blok BG no. 23 – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 101.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

046. Jl. KH. M. Mansyur no. 202 D (d/h Jembatan Lima), Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 189.950.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

047. The Habibie Center lt. dasar, Jl. Kemang Selatan no. 98, Kel. CIlandak Timur, Kec. Pasar Minggu – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 115.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

048. Panin Tower Ground Floor Unit A, Senayan City, Jl. Asia Afrika – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 152.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

049. Wisma Slipi lantai dasar, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12-13 – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 123.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

050. Taman Rasuna Office Park Tahap III Unit UO 1A lantai 3 Podium Selatan, Jl. HR Rasuna Said – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 88.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

051. Jl. Metro Pondok Indah Blok II Blok U PS no. 51 – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.300.000,00, Inventaris Kantor IDR 127.300.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

052. Gedung Bank Panin lt. dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 3.454.450.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

053. Panin Tower lt. 15 & 25, Senayan City, Jl. Asia Afrika – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 1.832.500.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

054. Bank Victoria Bulungan, Jl. Bulungan no. 8, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 103.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

055. Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T4 no. 16, Jl. Puri Indah Raya, Kembangan – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 112.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

056. Jl. Tomang Raya no. 33-37, Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 107.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

057. Grand ITC Permata Hijau Blok E no. 17, Jl. Letjend. Soepono (Jl. Arteri Permata Hijau) – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.700.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 105.000.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

058. Komplek Ruko Grand Sopemo, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH Blok A no. 73, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 105.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

059. Komplek Ruko Metro Boulevard Blok A no. 23, Jl. Niaga Raya, Jababeka II, Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang – Bekasi. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 136.000.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

060. Jl. Anggrek Neli Murni Raya Blok A no. 97B, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 4.500.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 111.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

061. Komp. Ruko Robinson, Jl. Jembatan Dua Raya no. 82 B-M, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 700.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 207.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

062. Jl. Imam Bonjol no. 117, Pemecutan Klot, Denpasar – Bali. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.000.000.000,00, Inventaris Kantor: IDR 884.475.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

063. Rukan Permata Senayan Blok B no. 6, Jl. Tentara Pelajar – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.600.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 272.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

064. Kompleks Ruko Bahu Mall Blok E no. 5, Jl. Wolter Monginsidi – Manado. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 872.450.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

065. Jl. Pintu Pasar Timur no. 25, RT. 001 RW. 004, Bali Mester, Jatinegara – Jakarta Timur. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 175.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

066. Lindeteves Trade Center Blok RA no. 61, Jl. Hayam Wuruk no. 127 – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 6.900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 108.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

067. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q no. 8, Jl. Let.Jend. Suprapto, Sumur Batu – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 190.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

068. Gedung Setiabudi Atrium lt. 1 Suite 101F, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 79.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

069. Komplek Villa Melati Mas Blok B no. 52-53, Serpong – Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 93.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

070. Ruko Mutiara Taman Palem Blok C19 no. 33, Jl. Lingkar Luar Kamal Raya – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 700.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 116.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

121

071. Ruko Central Business District Pluit S-01, Jl. Pluit Selatan Raya no. 1 – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 104.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

072. Komp. Ruko Kelapa Gading Blok LC-6 no. 14, Jl. Raya Boulevard Barat Blok – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 178.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

073. Jl. Tanjung Duren Raya no. 687A, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 172.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

074. Jl. Pluit Karang Timur no. 44 Blok O-VIII, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 116.600.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

075. Jl. Radio Dalam Raya no. A/C1, RT.001 RW,004 (Komp. Yado) – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.300.000,00, Inventaris Kantor IDR 188.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

076. Graha Atrium Lt. Dasar Suite G-03A – Jakarta. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 75.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

077. Rukan Artha Gading Niaga Blok B no. 19, Jl. Boulevard Artha Gading – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 145.600.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

078. Jl. Pecenongan Raya no. 26, Kel. KEbon Kelapa, Kec. Gambir – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.600.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 221.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

079. Wisma Indocement Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 75.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

080. Jl. Raya Bintaro Utama Blok A no. 7 Sektor 3, Desa Pondok Karya – Tangerang. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 109.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

081. Apartemen Riverside no. 21-23, Jl. Pluit Karang barat, Kel. Pluit – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 147.850.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

082. Komplek Ruko Paramount Rodeo Blok B no. 6, Jl. Boulevard Gading Serpong – Tangerang.Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 172.100.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

083. Jl. RS Fatmawati no. 85A – Jakarta Selatan. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 10.300.000.000,00, Lantai 1 (beban cabang), Lantai 1 (beban KPO), lantai basement (beban KPO), lantai 2+3+4 (beban KPO) = IDR 2.004.800.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

084. Jl. IR H. Juanda no. 132, Bekasi Timur – Bekasi. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 228.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

085. Jl. Pakuan Raya no. 8, Baranangsiang, Bogor – Jawa Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 457.900.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

086. Bank Victoria Cabang Pasar Baru (Big Hotel), Jl. Kartini Raya 6-4 no. 2, Sawah Besar – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 73.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

087. Bank Victoria Gajahmada, Jl. Gajahmada no. 41, Tamansari – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 240.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

088. Komplek Ruko Ketapang Indah, Jl. KH Zainul Arifin Blok B-2 no. 16 – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.300.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 205.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

089. Jl. Pintu Kecil no. 58E, Kel. Roamalaka, Kec. Tambora – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.500.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 196.100.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

090. Apartemen Mediterania II Lantai G Edelweis Unit SH1/EE, Tanjung Duren – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.600.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 107.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

091. Komp. Ruko Plaza De Lumina Blok B-3A, Jl. Lingkar Luar Barat, Kel. Semanan, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat.Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 191.100.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

092. Jl. Pluit Karang Utara Blok I no. 46 – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.700.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 207.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

093. Ruko Garden Shoping Arcade B/08/BG, Podomoro City, Tanjung Duren – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.900.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 117.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

094. Jl. Gedong Panjang Raya no. 5A – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.300.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 207.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

095. Taman Permata Buana Blok D-1/31, Jl. Pulau Bira V, Kembangan – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 89.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

096. Jl. Mangga Besar Raya no. 30 B-C, Kel. Maphar, Kec. Tamansari – Jakarta Barat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 3.600.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 184.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

097. Hotel Formula GF 148, Jl. HOS Cokroaminoto no. 79, Menteng – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 89.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

122

098. Pertokoan Bukit Duri Blok A no. 12, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara – Jakarta Timur.Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 129.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

099. Hotel Formule – 1 Unit GF – 06, Jl. Cikini Raya, Kel. Cikini, Kec. Menteng – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Inventaris Kantor IDR 102.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0100. Jl. Utan Panjang III/6D – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 800.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 199.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0101. Jl. Hybrida Raya RA 3/21, Kelapa Gading – Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.000.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 124.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0102. Jl. Samanhudi no. 57 dan 57A, Pasar Baru – Jakarta Pusat. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 2.200.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 209.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0103. Jl. Mandiri I no. 08 Blok A-1 dan B-1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 4.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 583.100.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0104. Gedung Graha Pena lantai 1, Jalan A. Yani No. 88 Surabaya. Kantor. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 0, Inventaris Kantor IDR 176.100.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0105. Jalan Lautze No. 65, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 1.400.000.000,00, Inventaris Kantor IDR 0. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0106. Kantor Kas Tanah Abang, Pusat Grosir Metro Tanah Abang lantai 7 unit 16, Jl. KH Fachrudin No. 151, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang. Jakarta Pusat. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 0, Inventaris Kantor IDR 92.700.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

0107. Pusat Grosir Metro Tanah Abang Blok B lantai 5 Los Kantor No. 2, Jl. KH Fachrudin No. 151, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang. Jakarta Pusat. Jumlah pertanggungan: Gedung IDR 0, Inventaris Kantor IDR 88.200.000,00. Mencakup resiko: Flexas, RSMDCC, TSFWD, lainnya.

Deductible untuk setiap obyek asuransi: Fire, Lightning, Explosion, Impact of Aircraft and Smoke: NIL. Riot, Strike, Malicious Damage: 5% of Claim minimum: IDR 5,000,000.00. Civil Commotion: 5% of Claim minimum IDR 5,000,000.00 Typhoon, Storm, Flood and Water Damage: 10% of Claim Vehicle Impact: IDR 1,000,000.00 Others Perils: IDR 1,000,000.00

c. Asuransi Uang 1). Asuransi Cash In Safe berdasarkan Polis No. 1011203031800001 tanggal 21 Februari 2018 diterbitkan oleh

PT Victoria Insurance. Penanggung: PT Victoria Insurance. Tertanggung: Perseroan dan/atau para perusahaan subsidiarinya dan/atau para perusahaan afiliasinya berikut hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka. Jangka waktu pertanggungan: 2 Februari 2018 s/d 2 Februari 2019. Jenis asuransi: Asuransi Uang dalam simpanan, yaitu uang dalam simpanan atau lemari yang terkunci yang ada di lokasi Tertanggung baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja. Polis ini menanggung terhadap kerugian dan/atau kerusakan atas obyek asuransi sampai dengan jumlah yang diasuransikan. Batas tanggung jawab Cash in Safe meliputi uang diaas Rp 500.000.000 s/d Rp 2.000.000.000 harus disimpan dalam tempat penyimpanan yang terkunci, dan uang diatas Rp 2.000.000.000 harus disimpan dalam tempat penyimpanan yang terkunci dalam strong room. Lokasi uang dalam simpanan yang diasuransikan meliputi 105 lokasi kantor bank Perseroan, yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dengan jumlah pertanggungan (Total Sum Insured) sebesar Rp 85.400.000.000,-.

2). Asuransi Cash In Transit berdasarkan Money Insurance Policy Polis No. 1010308091700001 tanggal

9 September 2017 diterbitkan oleh PT Victoria Insurance. Penanggung: PT Victoria Insurance. Tertanggung: Perseroan KPO. Jangka waktu pertanggungan: 1 September 2017 s/d 1 September 2018. Jenis asuransi: Asuransi uang pada saat transit dimanapun dalam wilayah Indonesia. Obyek pertanggungan: uang, mata uang, koin, logam mulia, cek, wesel, money orders, meterai dan instrumen negotiable dan non-negotiable lainnya atau kontrak-kontrak yang mencerminkan uang dimana Perseroan berkepentingan atau sebagai kewajiban Perseroan. Asuransi ini mengcover seluruh resiko kerugian fisik atau kerugian karena sebab apapun juga. Perlindungan dasar yang diberikan meliputi Cash in Transit dengan batas maksimum tanggung jawab Rp 10.000.000.000,- untuk setiap satu kantor cabang dan/atau setiap satu kendaraan. Setiap kendaraan yang membawa barang yang diasuransikan harus sedikitnya dua orang kru/petugas dan satu penjaga. Untuk jumlah paling sedikit Rp 5.000.000.000,- harus dikawal oleh polisi yang bersenjata.

123

d. Asuransi Kumpulan (group insurance) Polis Perpanjangan Polis Asuransi Kumpulan No. 1000494 tanggal 24 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Penanggung: PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Pemegang Polis: Perseroan. Peserta: Karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan polis asuransi tersebut beserta Tanggungannya. Manfaat: (i) Manfaat Perawatan Rumah Sakit Dan Pembedahan, (ii) Manfaat Rawat Jalan, (iii) Manfaat Melahirkan, (iv) Manfaat Perawatan Gigi Dasar. Masa berlaku polis ini berakhir tanggal 29 April 2018. Permintaan penutupan asuransi kesehatan kumpulan pada PT AJ Central Asia Raya oleh Perseroan untuk mengikuti program pertanggungan rawat inap, persalinan, tailor made, rawat jalan, rawat gigi dengan periode pertanggungan sejak 30 April 2018 sampai dengan 29 April 2019 telah disetujui oleh PT AJ Central Asia Raya pada tanggal 30 April 2018 dimana sampai dengan Informasi Tambahan ini dokumen polis asuransi masih diproses oleh PT AJ Central Asia Raya. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset, uang dan karyawan yang dipertanggungkan. Antara Perseroan dengan PT Victoria Insurance terdapat hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu PT Victoria Investama merupakan pemegang saham utama dari Perseroan dan PT Victoria Insurance, dan meski demikian tidak ada perlakuan yang berbeda dari Perseroan untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain. 15. KEGIATAN USAHA Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan secara bertahap melakukan transformasi usahanya menjadi bank ritel dan bisnis yang kokoh. Dalam mendukung visi misi tersebut, Perseroan aktif mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta per tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan memiliki 106 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat, 10 Kantor Cabang, 68 Kantor Cabang Pembantu dan 27 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali dan Semarang. Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria yaitu meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, dan menyesuaikan situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini

dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

No STATUS OPERASIONAL STATUS PENGGUNAAN / KEPEMILIKAN JANGKA WAKTU

(tanggal berakhir)

1 Kantor Pusat Operasional / Operational Head Office: Senayan City, Panin Tower Lt. 15, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 12710

Lantai 15 sewa dari pihak ketiga berdasarkan Lease

Agreement No. MGP.002/II/LA-OFF/2012 tanggal 3

Februari 2012 yang diubah dengan Addendum To

Lease Agreement No. MGP-001/V/ADD/LA/2014

tanggal 5 Mei 2014.

Lantai 25 (perluasan KSO) sewa dari pihak

ketiga berdasarkan Lease Agreement No.

MGP.003/II/LA-OFF/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang

diubah dengan Addendum To Lease Agreement No,

MGP-002/V/ADD/LA/2014 tanggal 5 Mei 2014.

Lantai 20B sewa dari pihak ketiga.

14 Maret 2018 dan masih proses perpanjangan untuk jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2018.

124

2 Kantor Cabang Senayan: Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kel. Gelora, Jakarta Selatan 12710

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009/PS-AJ/X/94 tanggal 1 Oktober 1994, yang beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam Addendum #7 No. 01/ADD-PS/AJ/II/18 tanggal 14 Februari 2018.

28 Februari 2019

3 Kantor Cabang Cideng: Jl. Cideng Timur No. 33, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 3720/Petojo Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria a.n. Bupati/ Walikotamadya KDH Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 1988

11 November 2033

4 Kantor Cabang Fatmawati: Jl. RS. Fatmawati No. 85A, RT 006 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 924/Cipete Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 1986

18 Desember 2038

5 Kantor Cabang Kelapa Gading 1: Jl. Taman Mandiri I No. 8 Kav A1-B1, Kelapa Gading TImur, Jakarta Utara

Milik sendiri berdasarkan:

Sertifikat HGB No. 5557/Kelapa Gading Timur,

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya

Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000.

Sertifikat HGB No. 5558/Kelapa Gading Timur,

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya

Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000.

10 Otober 2020

10 Oktober 2020

6 Kantor Cabang Bogor: Jl. Pakuan No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Jawa Barat

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Rumah tanggal 2 Mei 2017.

15 Mei 2022

7 Kantor Cabang Surabaya: Jl. Raya Darmo No. 173, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya 60241

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 605/Darmo, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 01 Mei 1999

07 April 2019

8 Kantor Cabang Bandung: Jl. Braga No. 16, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No.739/Braga,, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 14 Januari 2013

20 Desember 2042

9 Kantor Cabang Manado: Komp. Ruko Bahu Mall, Jalan Wolter Monginsidi Blok E-5, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Manado, Sulawesi Utara

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Maret 2015.

31 Mei 2020

10 Kantor Cabang Denpasar: Jl. Raya Imam Bonjol No. `117 Dusun BR Tenten, di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.57/Pemecutan Klod yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 7 September 2005

22 Maret 2046

11 Kantor Cabang Semarang: Jl. Raya Pemuda No. `108, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah.

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2017 dibuat dihadapan Ny. Eli Ninaningsih SH, Notaris di Kota Semarang,

2 Januari 2021

12 KCP Anggrek Neli Murni: Jl. Anggrek Nelimurni Raya Blok A No. 97B, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11480

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 2535/Kemanggisan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 31 Januari 2011

30 Januari 2031

13 KCP Aries Niaga: Rukan Aries Niaga Blok A1 No. 3-J, Jl. Taman Aries Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 5915/Meruya Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 27 September 2007

06 Maret 2021

14 KCP Ariobimo: Gedung Ariobimo Lantai Dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 5, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Syarat-Syarat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Ariobimo Sentral No. 408/AIM-LA/IX/16 tanggal 23 September 2016.

31 Oktober 2018

15 KCP Bekasi: Jl. Ir. H. Juanda No. 132, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi 17113


Sertipikat HGB No. 4267/Bekasi Timur, diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi

tanggal 3 Juni 1974.

Sertipikat HGB No. 4268/Bekasi Timur, diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tanggal

1 Juli 1983.

25 November 2028

25 November 2028

16 KCP Bekasi Square: Ruko Bekasi Square No. 62, Jl. Ahmad Yani, Kel. Pekayon, Kec. Bekasi Barat, Bekasi 13710

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 8049/Pekayon Jaya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tanggal 1 Juli 1983

05 September 2026

17 KCP Bendungan Hilir: Jl. Bendungan Hilir Raya No. 94 D-E, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210


Sertipikat HGB No. 2146/Bendungan Hilir yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

20 Maret 2036

125

Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 3 Juni 1997

Sertipikat HGB No. 2147/Bendungan Hilir yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 3 Juni 1997

20 Maret 2036

18 KCP BIP: Graha BIP Lantai Dasar Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 048/LA/AKG-BVI/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

31 Desember 2020

19 KCP BSD: Bumi Serpong Damai Sektor IV Blok RE No. 52, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Tangerang

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 504/Lengkong Wetan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 1 Juli 1993

16 Juli 2027

20 KCP Cikini: Hotel Formule 1 Unit GF.06, Jl. Cikini Raya No. 75, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan: Jadwal Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan bagian dari Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014, dan diperpanjang dengan Amandemen III Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-CKN140003 tanggal 1 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (Untuk Unit GF 06). - Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2018 juncto Jadwal Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014 (Untuk lantai 1).

31 Juli 2020

21 KCP CBD Pluit: Central Business District Pluit S-01, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Kel. Penjaringan Jakarta Utara 14440

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 5830/Penjaringan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2007

19 Mei 2036

22 KCP Cempaka Mas: Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 8, Jl. Letjend Suprapto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10640

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1491/Sumur Batu, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 14 Mei 2003

03 Desember 2024

23 KCP Cibubur: Kawasan Niaga Citra Grand City Walk Blok CW10 No. 7, Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sampurna (relokasi dari PD Pasar Jaya Cibubur)

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Ali Mansyur SH, Notaris di Bekasi

10 Oktober 2018

24 KCP Cinere: Jl. Cinere Raya Blok A-60, Desa Cinere, Kec. Sawangan, Bogor 16514

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 5914/Cinere, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Depok tanggal 28 Juli 2008

28 Juli 2038

25 KCP Citra Dua: Rukan Citra Niaga Blok A/5, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat 11830

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 10949/Pegadungan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 6 Oktober 2004

09 Agustus 2030

26 KCP Daan Mogot: Rukan Pusat Bisnis Blok KJG No. 8, Daan Mogot Baru, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta 11840

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 8801/Kalideres, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 31 Desember 2013

30 Oktober 2033

27 KCP Duta Mas: Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D8 No. 12, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol – Petamburan, Jakarta Barat 11460

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1157/Wijaya Kusuma, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Mei 1990

09 April 2029

28 KCP Green Garden: Komplek Green Garden Blok A14 No. 28, Jl. Panjang Kedoya Utara, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520


Sertifikat HGB No. 6923/Kedoya Utara, diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta

Barat tanggal 29 Juli 2004 .

Sertifikat HGB No. 320/Kedoya Utara, diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal

30 Juni 1992

28 Juli 2024

30 Maret 2029

29 KCP Green Ville: Komplek Green Ville Blok BG No. 23, Jl. Tanjung Duren Barat, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 8172/Duri Kepa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2008

09 Oktober 2028

30 KCP Citra 2 Extension: Komp. Citra 2 Extension Blok BG 313 No. 27, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Oktober 2009 yang diperpanjang dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Oktober 2015.

1 November 2020

31 KCP Jababeka: Ruko Metro Boulevard Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 24 September 2026

126

Blok A No. 23, Jl. Niaga Raya, Desa Pasir Sari, Kec. CIkarang, Bekasi 17550

3019/Pasirsari, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 30 Mei 2005

32 KCP JaCC: Jakarta City Center Lt. Dasar Blok C35 No. R9, Jl. Kebon Kacang Raya, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230

Milik sendiri berdasarkan Satuan Rumah Susun No. 3090/I/Thamrin City, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat tanggal 12 November 2009

-

33 KCP Jatinegara: Pertokoan Bukit Duri Blok A No. 12, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13320

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 00527/Kampung Melayu, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 8 Oktober 2004

07 Oktober 2024

34 KCP Jembatan Dua: Komplek Ruko Robinson, Jl. Jembatan Dua Raya No. 82 B-M, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 4237/Pejagalan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 7 Maret 2006

28 Februari 2026

35 KCP Jembatan Lima: Jl. KHM Mansyur No. 202D (d/h Jembatan Lima), Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11210

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 02395/Tanah Sereal, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 21 Desember 2005

20 Desember 2025

36 KCP Joglo: Ruko Botanic Junction Blok H7 No. 12, Jl. Joglo Raya, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11640

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 6143/Joglo, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2007

05 Mei 2024

37 KCP Pasar Baru: Jalan Lautze No. 65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3727/Pasar Baru yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Pebruari 1997.

10 Februari 2036

38 KCP Kalimalang: Jl. KH Noerali No. 41H, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Bekasi 17136

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1364/ Bintara Jaya, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tanggal 14 Februari 2005

22 Oktober 2027

39 KCP Kebayoran Lama: Jalan Raya Kebayoran Lama Blok A 1-2 No. 2, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 3641/Grogol Selatan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2004

15Juni 2038

40 KCP Kebon Jeruk: Kompleks Pertokoan Intercon Blok B No. 4-5, Jl. Meruya Ilir Raya, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620

Milik sendiri berdasarkan :

Sertifikat HGB No. 06647/Srengseng, diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat

tanggal 17 Februari 2006.

Sertifikat HGB No. 06648/Srengseng, diterbitkan oleh


tanggal 20 Februari 2006

16 Februari 2026

19 Februari 2026

41 KCP Kedoya: Komp. Kedoya Centre Blok E No. 4-5, Jl. Raya Perjuangan I Rt. 014/010, Jakarta Barat 11530


Sertifikat HGB No.2027/Kebon Jeruk, diterbitkan oleh


tanggal 2 Agustus 1995.

Sertifikat HGB No.2028/ Kebon Jeruk, diterbitkan oleh


tanggal 2 Agustus 1995

01 Februari 2040

01 Februari 2040

42 KCP Kelapa Gading 2 (Kelapa Gading Boulevard): Komplek Ruko Kelapa Gading Blok LC-6 No. 14, Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1961/ Kelapa Gading Barat, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 27 Agustus 1996

28 November 2032

43 KCP Kemang: Jl. Kemang Raya No. 82C, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730.

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 557/ Bangka, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2005

12 November 2037

44 KCP Ketapang: Komplek Ketapang Indah, Jl. KH Zainul Arifin blok B2 No. 16, Kel. Krukut, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat 11140

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 852/Krukut, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 9 April 2007

05 Februari 2025

45 KCP Kopi: Jl. Kopi No. 28, RT.003/RW.03, Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat 11230

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 2735/Roa Malaka, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 10 September 2008

09 September 2028

46 KCP Lindeteves: Lindeteves Trade Center Blok RA No. 61, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat 11160

Milik sendiri berdasarkan Satuan Rumah Susun No. 2185/II-III Kel. Mangga Besar, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 23 Oktober 2009

-

47 KCP Mangga Besar: Jl. Mangga Besar Raya No.30 B-C, Kel. Maphar, Kec. Taman


Sertifikat HGB No. 00905/Maphar, diterbitkan oleh

18 Januari 2027

127

Sari, Jakarta Barat 11160 Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat

tanggal 13 Mei 2005.

Sertifikat HGB No. 1625/Maphar, diterbitkan oleh


tanggal Agustus 2002

07 Agustus 2022

48 KCP Muara Karang: Apartemen Riverside No. 21-23, Jl. Pluit Karang Barat, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450


Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor

382/I/IB Kel. Pluit, diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 24 Desember

1997.




1997.




1997.

-

49 KCP Mutiara Taman Palem: Ruko Mutiara Taman Palem Blok C19 No. 33, Jl. Lingkar Luar Kamal Raya, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 7766/Cengkareng, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 28 Juli 2003

27 Juli 2024

50 KCP Paramount Serpong: Ruko Rodeo Drive Blok B No. 6, Jl. Boulevard Gading Serpong, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang 15333

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 08479/Pakulonan Barat, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 03 Oktober 2007

26 Desember 2034

51 KCP Patal Senayan: Rukan Permata Senayan Blok B No. 6, Jl. Tentara Pelajar, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 2593/Grogol Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2004

30 Juni 2019

52 KCP Pecenongan: Jl. Pecenongan Raya No. 26, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 2479/Kebon Kelapa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2008

04 Mei 2028

53 KCP Permata Hijau: Ruko Grand ITC Permata Hijau Blok E No. 17, Jl. Letjen Sopeono (Jl. Arteri Permata Hijau), Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 2821/Grogol Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2004

27 Juni 2031

54 KCP Pantai Indah Kapuk: Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14460

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1002/Kamal Muara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2006

28 September 2032

55 KCP Pluit: Jl. Pluit Karang Timur No. 44 Blok O-VIII, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 6024/Pluit, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Juli 1994

09 Juli 2034

56 KCP Pondok Indah: Plaza Pondok Indah Blok II Blok UPS No. 51, Jl. Metro Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 3086/Pondok Pinang, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 April 1995

21 Maret 2025

57 KCP Pulogadung: Pulogadung Trade Center Blok 8A No. 58, Jl. Raya Bekasi KM 21 Kawasan Industri PT JIEP Pulo Gadung, Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13920

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 00333/ Rawa Terate, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tanggal 23 September 2005

17 November 2032

58 KCP Puri Indah: Komplek Puri Indah Blok A No. 3, Jl. Puri Indah Raya, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 2792/ Kembangan Selatan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 09 September 2002

08 September 2022

59 KCP Puri Sentra Niaga: Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T4 No. 16, Jl. Puri Agung Indah Raya, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 03429/ Kembangan Selatan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Maret 2006

15 Januari 2020

60 KCP Radio Dalam: Jl. Radio Dalam Raya No. A/I C RT.001/04 (Komplek Yado), Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru,

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 237 /Gandaria Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 28

31 Juli 2025

128

Jakarta Selatan 12140 Desember 1994

61 KCP Senayan City: Panin Tower Ground Floor Unit A, Jl. Asia Afrika, Kel. Gelora Senayan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Selatan 10270

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Lease Agreement No. MGP.002/II/LA-OFF/2015 tanggal 18 Februari 2015

28 Februari 2018 dan masih proses perpanjangan

62 KCP Senen: Graha Atrium Lantai Dasar Suite G. 03A, Jl. Senen Raya No. 135, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 0049/PAL/OT-PSM/II/15. tanggal 23 Februari 2015 dan surat Perseroan kepada PT Plaza Adika Lestari tanggal 3 April 2017 No. 001/GA-EKS/04/17 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa Bangunan dimana pihak Perseroan dapat menyetujui surat penawaran PT Plaza Adika Lestari atas tarif perpanjangan sewa untuk selama 2 tahun sejak 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2019. Sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 perjanjian perpanjangan tersebut masih diproses oleh pengelola gedung.

30 April 2019

63 KCP Setiabudi: Gedung Setiabudi Atrium Lt. 1 Suite 101F, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa PT Jakarta Setiabudi International Tbk. Plaza Setiabudi-Setiabudi Atrium No. 18302 tanggal 5 Februari 2018dibuat dibawah tangan bermeterai cukup

31 Mei 2018

64 KCP Skyline: Menara Cakrawala Lt. Dasar, Jl. Moh. Husni Thamrin No. 9, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Lease Agreement No, 0454/LA-03/MC/10/2012, yang diubah beberapa kali, perubahan teraakhir dalam Addendum 8 To The Lease Agreement No. 0454/LA-03/MC/10/2012 tanggal 17 Maret 2017

31 Desember 2019

65 KCP Sunter: Kompleks Rukan Sunter Permai Blok A-9, Jl. Danau Sunter Utara, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 8103/Sunter Agung, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2006

04 Agustus 2026

66 KCP Taman Palem Lestari: Ruko Taman Palem Blok D1 No. 19D, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 5706/Cengkareng Barat, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 1 Desember 1999

24 November 2034

67 KCP Taman Rasuna: Rasuna Office Parta Tahap 3 Unit UO 1A Lantai 4 Podium Selatan, Jl. HR Rasuna Said, Kec. Setiabudi, Kec. Menteng Atas, Jakarta Selatan 12960

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Februari 2009 yang diperpanjang beberapa kali, perpanjangan terakhir dalam Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2018.

1 Juni 2018

68 KCP Tanjung Duren: Jl. Tanjung Duren Raya Blok Z III No. 687A, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1780/ Tanjung Duren, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 11 Pebruari 2002

15 Desember 2022

69 KCP Tangerang: Jl. Merdeka Raya No. 89A, RT.005/RW.07, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Tangerang 15114

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 182/ Pabuaran, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang tanggal 4 Maret 1998

24 September 2027

70 KCP Tebet: Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH no. 73A, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870


Sertifikat HGB No. 1755/Menteng Dalam, diterbitkan


Selatan tanggal 13 Februari 2007.

Sertifikat HGB No. 1791/Menteng Dalam, diterbitkan


Selatan tanggal 13 Februari 2007.

21 September 2025 13 Desember 2037

71 KCP Wisma Slipi: Wisma Slipi Lantai Dasar, Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 12, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11480

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Wisma Slipi No. 007/DIR/W.JA/II/18 tanggal 1 Februari 2018.

31 Januari 2020

72 KCP Villa Melati Mas: Komp. Villa Melati Mas Blok B-10 No. 53, Jl. Bougenville Raya, Desa Jalupang, Kec. Serpong, Tangerang 15323


Sertifikat HGB No. 07196/Jalupang, diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang

tanggal 30 Mei 2006

Sertifikat HGB No. 07197/Jalupang, diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang

tanggal 30 Mei 2006

17 April 2026

17 April 2026

73 KCP Gajah Mada: Jl. Gajah Mada No. 41, Kel. Krukut, Kec. Tamansari, Jakarta Barat

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1492/Krukut, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2005

5 April 2040

74 KCP Asemka: Jl. Pintu Kecil No. 58E, Kel. Roamalaka, Kec. Tambora, Jakarta Barat

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.2706/ Roa Malaka, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

30 Maret 2028

129

11230 Kotamadya Jakarta Barat tanggal 31 Maret 1998.

75 KCP Tanah Abang: Pusat Grosir Metro Tanah Abang Lt. 7 Unit 16, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Letter of Intent kepada PT Rointa Eka Jaya selaku pemilik dari Perseroan tanggal 26 Oktober 2016 yang bermeterai cukup yang sudah disetujui oleh PT Rointa Eka Jaya selaku pemilik, juncto Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa) yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, juncto Persyaratan Sewa Menyewa Pusat Grosir Metro Tanah Abang No. 007/SEWA-PGMTA/X/16 tanggal 26 Oktober 2016 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

21 Februari 2022

76 KCP Central Park: Garden Shoping Arcade B/08/BG, Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5-9, Tanjung Duren, Jakarta Barat 11470.

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3268/Tanjung Duren Selatan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 7 September 2011.

17 Maret 2026

77 KCP Hybrida: Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok RA 3/21, Pengangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 9990/ Pegangsaan Dua, diterbitkan oleh Kepa Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah / Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 November 2012

13 November 2032

78 KCP Permata Buana: Taman Permata Buana Blok D1/31, Jl. Pulau Bira V, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Mei 2010 p, yang diperpanjang dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Taman Permata Buana tanggal 17 September 2012.

1 Juli 2018

79 KCP Wisma Indocement: Wisma Indocement Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jalarta Selatan 12970

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Terms of Lease of Lease No. 2012/11/LA/044-BVI tanggal 7 November 2012 yang beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 No. 2017/12/LA/068-BVI tanggal 15 Desember 2017 seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

31 Desember 2018

80 KCP Duta Merlin: Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A No. 10, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160.

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 812/ Petojo Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2010

13 November 2018

81 KCP Pasar Jatinegara: Jalan Pintu Pasar Timur No. 25 RT 001 RW 04, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 60 tanggal 27 Januari 2016 dibuat dihadapan Suwarni Sukiman SH, Notaris di Jakarta.

1 Februari 2021

82 KCP Bintaro: Jl. Raya Bintaro Utama Blok A No. 7 Sektor 3, Desa Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Tangerang 15225.

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1851/Pondok Karya, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 20 Agustus 1998

28 November 2035

83 Kantor Kas Grand Boutique: Grand Boutique Center Blok D Kav. 1, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara 14430.

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1869/ Ancol, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 31 Januari 2001

30Januari 2021

84 Kantor Kas Menteng: Hotel Formule 1 / Hotel Ibis Budget, Plaza Menteng Unit GF-14, Jl. HOS Cokroaminoto No. 79, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10310

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-PM140001 tanggal 4 Juni 2014, yang telah diperpanjang dengan Amandemen II Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-PM140001 tanggal 31 Juni 2017, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

10 Juli 2020

85 Kantor Kas Hang Tuah: Jl. Hang Tuah Raya No. 4, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1417/ Gunung, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2003

20 Juli 2023

86 Kantor Kas ITC Mangga 2: ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A No. 6, Kel. Ancol, Kecamtan Penjaringan, Jakarta Pusat 10730

Milik sendiri berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 623/II/A.6 Kel. Ancol, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 24 April 1992

87 Kantor Kas Tomang: Lobby Gedung Mandala Airlines / The Victoria, Jl. Tomang Raya No. 33-37, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. BIPTP 003/LA/BIPTP-BVI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/TDI-BVIC/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

31 Januari 2021

130

88 Kantor Kas Grand Wijaya: Komplek Grand WIjaya Blok C No. 10, Jl. Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1991/Pulo, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2009.

22 Juni 2029

89 Kantor Kas Lokasari Plaza: Lokasari Plaza blok AO2, Jl. Mangga Besar Raya No. 81, Jakarta Pusat 11170

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Gemini Sinar Perkasa Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. 060/Markt-GSP/A-01/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

31 Mei 2020

90 Kantor Kas Sahid Sudirman: Sahid Sudirman Residence Unit LB/01, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6040/(I)/Karet Tengsin, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 20 November 2012

-

91 Kantor Kas Meruya Ilir: Jl. Meruya Ilir Raya No. 12B, RT.004/RW.01, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.7725/Srengseng, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 12 Maret 1996

27 Juli 2040

92 Kantor Kas Teluk Gong: Komplek Duta Harapan Indah Blok L No. 6, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14460

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1087/Kapuk Muara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 25 April 1991

11 Maret 2031

93 Kantor Kas Karawaci: Komplek Karawaci Office Park Blok I No. 27, Jl. Pintu Besar Selatan, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Tangeran 15139

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.5622/ Panunggangan Barat,, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 17 September 2008

03 Juni 2040

94 Kantor Kas Cikokol: Ruko Mahkota Mas Blok C No. 07, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Tangerang 15117

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2016.

2 Januari 2020

95 Kantor Kas Semanan: Komplek Ruko Plaza de Lumina Blok B-3A, Jl. Lingkar Luar Barat, Semanan, Jakarta Barat

Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 6835/ Duri Kosambi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 11 September 2009.

10 Juli 2021

96 Kantor Kas Artha Gading: Rukan Artha Gading Blok B No. 19, Jl. Boulevard Artha Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2012, yang diubah dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Agustus 2014 dan Addendum II Terhadap Perjanian Sewa Menyewa tanggal 19 Juli 2016.

3 September 2018

97 Kantor Kas Samanhudi: Jl. Samanhudi No. 57-57A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710


Sertifikat HGB No. 4652/Kel. Pasar Baru, diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Jakarta Pusat tanggal 9 September 2008.

Sertifikat HGB No. 4653/Kel. Pasar Baru, diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Jakarta Pusat tanggal 9 September 2008

08 September 2028

08 September 2028

98 Kantor Kas Muara Karang 2: Jl. Pluit Karang Utara no. 46 Blok I1 Selatan Kav. 48, Penjaringan, Jakarta Utara 14450

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 9622/Pluit, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2007

4 Januari 2027

99 Kantor Kas Gedong Panjang: Jl. Gedong Panjang Raya No. 5A, Tambora, Jakarta Barat

Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.983/ Pekojan,, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Walikota Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1986

18 Agustus 2025

100 Kantor Kas Tanah Abang Blok B: Jl. KH Fachrudin, Pertokoan Grosir Mall Tanah Abang Blok B Lantai 5 Loss Ktr. No. 2, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240

Milik sendiri berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha No.0011/ PPP/05/PPS/XI/10 tanggal 8 Juni 2010 yang kemudian dibeli berdasarkan bukti pembayaran pembelian hak milik kios berupa Tanda Terima No.023364 tanggal 7 September 2010 dari PT Putra Pratama Sukses.

-

101 Kantor Kas Bulungan: Jl. Bulungan Raya no. 18, Kramat Pela, Jakarta Selatan 12130

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2012, yang diubah dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Maret 2014

1 Agustus 2018

102 Kantor Kas Graha Pena Surabaya: Gedung Graha Pena lantai 1 Ruang 106, Jalan A. Yani No. 88 Surabaya

Sewa dari pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 006/LG-GPJP/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.

9 Februari 2019

Perseroan memiliki 1 (satu) unit Kegiatan Pelayanan Kas (KPK) di Surabaya.

131

PENGHIMPUNAN DANA Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri. Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (reserve requirement) sekurang-kurangnya 6,5% untuk Rupiah dan 8,0% mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar. Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai penghimpunan pendanaan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan: Tabungan Tabungan Victoria: Tabungan untuk nasabah perorangan yang memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari. Tabungan VIP Safe: Tabungan yang disertai dengan pemberian perlindungan asuransi (kecelakaan pribadi) sampai dengan Rp 5 Miliar. Tabungan Victoria Pro: Tabungan untuk nasabah perorangan yang memberikan hadiah yang sangat menarik dan beragai kemudahan untuk transaksi perbankan sehari-hari. Tabungan Victoria Junior: Tabungan untuk membantu mengajarkan kebiasaan menabung sejak usia dini. Tabungan Victoria Plan: Tabungan yang dapat membantu nasabah mengatur dana dalam mewujudkan rencana masa depannya, diantaranya dalam hal pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, dan lain-lain. Tabungan Victoria Bisnis: Tabungan untuk nasabah perusahaan dan perorangan yang memberikan bunga tinggi hampir setara dengan deposito dan berbagai kemudahan untuk transaksi perbankan sehari-hari. TabunganKu: Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

132

Tabungan Victoria 88: Penyatuan (bundling) produk antara deposito berjangka 3 bulan dengan tabungan Victoria, yang dapat memberikan imbal hasil yang menarik untuk deposito berjangka 3 bulan, dengan alokasi penempatan nominal yang telah ditentukan dari total penempatannya pada tabungan Victoria yang diblokir selama jangka waktu 3 bulan. Program ini juga memberikan manfaat gratis perlindungan asuransi kecelakaan diri hingga maksimum Rp10 miliar. Giro Produk Giro yang dimiliki Perseroan adalah VIP Giro. VIP Giro adalah produk Giro yang diperuntukan untuk perorangan dan perusahaan yang dapat memberikan imbal hasil yang sangat menarik. Selain itu, dapat digunakan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dengan memberikan fasilitas tambahan gratis biaya buku cek/ bilyet giro. Dengan menggunakan VIP Giro, nasabah pada segmen bisnis/perusahaan juga dapat menjalankan fasilitas penggajian gratis untuk seluruh karyawan dengan rekening payroll di Bank Victoria. Rekening Giro atau Rekening Koran untuk nasabah perorangan maupun perusahaan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan alat penarikan berupa cek, bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan. Deposito Berupa Deposito Berjangka dan Deposito Harian yang menawarkan bunga kompetitif dan fleksibilitas yang sesuai dengan keperluan keuangaan nasabah. Bancassurance Adalah produk asuransi yang ditawarkan oleh Perseroan kepada nasabahnya sebagai hasil dari kerja sama antara Perseroan dengan beberapa perusahaan asuransi jiwa. Produk Bancassurance yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut: - VIP Super Plan

Adalah produk asuransi jenis endowment dengan tenor 1 tahun yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa manfaat meninggal dunia dan cacat total tetap karena kecelakaan dengan premi pokok ditambah hasil investasi yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwasraya. Produk ini diluncurkan pertama kali melalui hasil kerja sama bancassurance dengan PT Asuransi Jiwasraya.

- VIP Pro

Adalah produk asuransi jenis unit link dengan pembayaran premi sekaligus (single) yang diperuntukkan bagi nasabah yang perorangan yang ingin memiliki produk investasi sekaligus dengan manfaat proteksi asuransi jiwa. Produk ini merupakan produk asuransi yang bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

- VIP Pro Invest

Adalah produk asuransi jenis unit link dengan metode pembayaran premi secara berkala (reguler) yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan untuk memiliki produk investasi sekaligus dapat juga memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa. Produk ini merupakan produk asuransi Unit Link yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

- VIP Family Plan

Adalah produk asuransi unit link yang dapat memberikan proteksi terhadap pertanggungan jiwa serta dapat memberikan manfaat pengobatan dan perawatan rumah sakit, yang sekaligus disertai manfaat investasi, dengan sistem pembayaran premi secara sekaligus maupun berkala (reguler). Produk ini merupakan produk asuransi hasil kerja sama bancassurance dengan PT Sinarmas MSIG Life.

- VIP Edu Plan Adalah produk asuransi jiwa individu yang dapat memberikan proteksi tambahan dan jaminan dana pendidikan anak-anak dari tingkat SD sampai dengan tingkat universitas. Selain itu, produk ini juga dapat memberikan manfaat berupa 100% uang pertanggungan serta manfaat tahapan sebesar persentase tertentu dari uang

133

pertanggungan, jika tertanggung hidup sampai dengan akhir periode ikut program ini. Produk ini merupakan produk asuransi hasil kerja sama bancassurance dengan PT Sinarmas MSIG Life.

- VIP Hospital Plan

Adalah program asuransi kesehatan yang dapat memberikan manfaat berupa pembayaran santunan harian rawat inap apabila tertanggung menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Produk ini merupakan produk asuransi hasil kerja sama bancassurance dengan PT Sinarmas MSIG Life.

- VIP Medical Plan

Adalah program asuransi kesehatan yang diperuntukan bagi individu dengan memberikan manfaat perlindungan atas risiko biaya perawatan kesehatan tertanggung selama di rumah sakit dengan waktu 365 hari dalam 1 tahun pertanggungan. Produk ini merupakan produk asuransi hasil kerja sama bancassurance dengan PT Sinarmas MSIG Life.

- VIP Critical Illness

Adalah produk asuransi unit link yang dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis melalui sistem pengembalian premi dan pembayaran yang singkat. Produk ini merupakan produk asuransi hasil kerja sama bancassurance dengan PT Panin Dai-Ichi Life.

- VIP Performa Link Adalah produk asuransi jenis unit link dengan metode pembayaran premi secara berkala yang diperuntukan bagi nasabah perorangan yang menginginkan untuk memiliki produk investasi dengan pengembalian yang maksimal sekaligus mendapatkan juga manfaat proteksi asuransi jiwa. Produk ini merupakan produk asuransi hasil kerjasama bancassurance dengan PT Tokio Marine Life.

Layanan Bank Devisa Perseroan memberikan jasa layanan terkait transaksi dalam valuta asing, antara lain transaksi kiriman uang (remittance), perdagangan international (trade finance), treasury dan layanan interbank lainnya. Layanan ini merupakan layanan terbaru yang ditawarkan Perseroan pada Februari 2017. Layanan bank devisa yang disediakan Perseroan sebagai berikut: GIRO

VIP US Dollar Adalah produk giro dalam mata uang US Dollar dengan bunga menarik, dalam mendukung transaksi nasabah.

VIP SGD Adalah produk giro dalam mata uang Singapore Dollar dengan bunga menarik, dalam mendukung transaksi nasabah.

VIP EURO Adalah produk giro dalam mata uang Euro, dalam mendukung transaksi nasabah.

VIP JPY Adalah produk giro dalam mata uang Yen Jepang, dalam mendukung transaksi nasabah.

DEPOSITO

Deposito US Dollar Adalah produk simpanan berjangka dengan mata uang US Dollar yang dapat digunakan untuk nasabah perorangan maupun badan hukum dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan,6 bulan, atau 12 bulan, serta dapat memberikan bunga deposito yang sangat menarik kepada nasabah.

134

Deposito SGD Adalah produk simpanan berjangka dengan mata uang Singapore Dollar yang dapat digunakan untuk nasabah perorangan maupun badan hukum dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, serta dapat memberkan bunga deposito yang sangat menarik.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN


Uraian

31 Desember

2017 2016

Jumlah % Jumlah %

Giro 769.873 3,74 490.407 2,51

Tabungan 2.793.968 13,57 1.617.021 8,28

Deposito Berjangka 17.024.342 82,69 17.416.843 89,21

Jumlah 20.588.184 100,00 19.524.271 100,00

Adapun komposisi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH TEMPO


Jangka Waktu Deposito

31 Desember

2017 2016

Jumlah % Jumlah %

1 bulan 6.593.197 38,36 7.203.667 41,36

3 bulan 7.315.928 42,56 6.230.026 35,77

6 bulan 2.157.990 12,55 2.631.048 15,11

12 bulan 1.122.159 6,53 1.352.102 7,76

Jumlah 17.189.273 100,00 17.416.843 100,00

PENEMPATAN ATAU PENYALURAN DANA Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai bidang perkreditan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan: Kredit Produktif 1. Corporate Lending

Kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang diberikan untuk portfolio kredit high end CORPORATE CUSTOMERS (Listing Companies, Company Owned by Indonesian Conglomerats, National Company), dengan plafond diatas Rp50.000 juta termasuk kredit sindikasi dengan bank-bank besar. Segmen industry manufacture, trading, property (shopping mall, office building, real estate, kondominium, apartment), transportasi dan komunikasi.

2. Commercial Lending - Commercial Enterprise Lending

135

Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada High End COMMERCIAL CUSTOMERS, akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki supply chain/value chain untuk mendukung cross selling kredit segmen lainnya dengan plafond diatas Rp 10.000 Juta s/d Rp50.000 Juta. - Small Medium Enterprise Lending Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan dengan plafon diatas Rp250 Juta s/d Rp10.000 Juta. Segmen industri adalah trading, small manufacturing, transportation, home industry, jasa, bengkel, rumah makan, termasuk fasilitas kredit non organik yang diberikan kepada BPR atau LKBB yang memiliki customer based sesuai dengan kriteria UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Multi Finance Lending Kredit yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan (multi finance) dalam bentuk modal kerja cicilan yang digunakan untuk pembiayaan kepada end user baik untuk pembiayaan mobil, motor, alat berat, elektronik, dll.

Kredit Konsumtif a. Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk pembelian, pembiayaan kembali (refinancing), pengambil alihan kredit dari kreditur lain (take over) rumah, toko, ruko, rukan, villa, kavling, rusun, kondominium, konstruksi atau renovasi.

b. Kredit Pemilikan Mobil Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk membeli mobil yang pengembalianya dengan sistim angsuran bulanan. c. Kredit Multi Guna Fasilitas kredit yang diberikan kepada peroranganm(wiraswasta, profesional, karyawan) berdomisili di wilayah kerja cabang, membutuhkan dana dalam rangka konsumsi atau pengembangan usaha yang berkaitan dengan bidang profesinya dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan. d. Kredit Implant Banking Fasilitas kredit konsumer yang diberikan kepada karyawan suatu perusahaan secara kolektif berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan perusahaan atau koperasi karyawan dan perjanjian kredit antara Perseroan dengan Karyawan perusahaan yang bersangkutan.

136

Skema Proses Pemberian Kredit Kepada Nasabah:

Perpanjangan FasilitasAnnual

Review

Refreshing Normal Credit Process

IdentifikasiPotensial

Debitur (New Customer)

Cross Selling/ Penambahan

Fasilitas Kredit

Melakukan Call &/ Visit

untuk menawarkan

produk

Pengumpulan Data dari Potensial Debitur

BI Checking, Trade Checking

& Penilaian Jaminan

Pengiriman Data ke Kantor

Pusat/Credit Processor

Proses Persetujuan

Kredit

Proses Pengikatan

Kredit

Proses Pencairan

Kredit

Pemantauan Pengembalian

Kredit

Pelunasan Kredit

Tunggakan Kewajiban

Proses Soft Collection

Proses Hard Collection

Remedial/ Execution/

Sita Jaminan

Proses Restrukturisasi

Building Sales Culture1

Upgrade Credit Legal & Administration Knowledge :

• Review Aspek Legal• Penunjukkan Notaris

• Montioring Akta PengikatanKredit

• Kerjasama Asuransi, dll

“Cold” Pipeline “Warm” Pipeline

Improve Credit

Culture

2

Discipline Account Maintenance

“Hot” Pipeline

3

Strong Remedial Process

4

Berikut adalah tabel posisi kredit yang diberikan Perseroan per sektor (sesuai kategori Bank Indonesia) per 31 Desember 2017 dan 2016:

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI


Uraian

31 Desember

2017 2016

Nilai % Nilai %

Pihak Ketiga Lembaga Pembiayaan 3.432.981 21,80 3.841.578 26,53

Real Estate 3.225.870 20,49 2.427.911 16,77

Perdagangan, Restoran dan Hotel 3.146.188 19,98 2.275.334 15,71

Industri 1.688.757 10,73 1.774.744 12,26

Syariah 1.241.343 7,88 1.209.988 8,36

Konstruksi 816.600 5,19 835.073 5,77

Jasa-jasa sosial/ Masyarakat 638.436 4,05 444.190 3,07

Lain-lain 1.553.090 9,86 1.671.107 11,54

Jumlah 15.743.265 100,00 14.479.926 100,00

Pihak Berelasi Lembaga Pembiayaan 7.440 8,45 46.962 80,95

Real Estate 22.483 25,55 - -

Perdagangan, Restoran dan Hotel 28.698 32,61 1.193 2,06

Syariah 21.583 24,53 2.702 4,66

Lain-lain 7.795 8,86 7.157 12,34

Jumlah 87.999 100,00 58.014 100,00

137

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU


Uraian

31 Desember

2017 2016

Nilai % Nilai %

Kurang dari 1 Tahun 469.379 2,96 391.610 2,69

1-2 Tahun 5.831.486 36,83 6.187.531 42,56

2-5 Tahun 4.603.724 29,08 4.048.576 27,85

Lebih dari 5 Tahun 4.926.675 31,12 3.910.223 26,90

Jumlah 15.831.264 100,00 14.537.940 100,00

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT


Uraian

31 Desember

2017 2016

Jumlah % Jumlah %

Pinjaman tetap 9.194.194 58,40 8.037.277 55,50

Pinjaman tetap dengan angsuran 3.957.922 25,14 3.743.033 25,85

Syariah 1.241.343 7,88 1.209.988 8,36 Pinjaman rekening koran 882.305 5,60 870.038 6,00

Pinjaman konsumen 392.415 2,49 502.444 3,47

Pinjaman serba guna 75.015 0,47 116.666 0,80

Pinjaman tanpa agunan 71 0,00 479 0,00

Jumlah Kredit 15.743.265 100,00 14.479.926 100,00

Berikut ini adalah tabel komponen penyisihan penghapusbukuan kredit per 31 Desember 2017 dan 2016:


Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman 31 Desember

2017 2016

Saldo awal tahun 277.093 269.304

Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan tahun berjalan 12.129 4.719

Penyisihan/ (pembalikan) tahun berjalan 271.633 167.518

Penghapusan tahun berjalan (306.279) (164.448)

Saldo Akhir Tahun 254.577 277.093

PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Untuk investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual (AFS) yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut: • kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau • pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

138

• terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan re-organisasi keuangan. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak memperngaruhi periode dari pengalaman historis. Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Grup harus menghitung: • Probability of default (”PD”) – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali

secara penuh dan tepat waktu. • Recoverable amount – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas

tersebut (discounted cash flow). • Loss given default (”LGD”) – Grup mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Grup apabila

terjadi tunggakan fasilitas kredit/ pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari exposure at default (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.

• Loss identification period (”LIP”) – periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok

aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas kredit/pembiayaan secara individual. • Exposure at default (”EAD”) – Grup mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/

pembiayaan pada saat terjadi tunggakan. PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun. Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan dengan probability default (PD), loss identification period (LIP) dan loss given default (LGD). Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai. Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi. Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

139

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian kualitas dan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan terhadap giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada sukuk, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Cadangan kerugian penurunan nilai aset berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan diatas, aset tertentu diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Klasifikasi Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Lancar Minimum 1% Dalam Perhatian Khusus Minimum 5% Kurang Lancar Minimum 15% Diragukan Minimum 50% Macet Minimum 100%

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Aset dihapusbukukan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun berjalan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang bersangkutan selama tahun berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional tahun berjalan. Berikut ini adalah tingkat Kolektibilitas kredit per 31 Desember 2017 dan 2016:

KOLEKTIBILITAS KREDIT


Kolektibilitas

31 Desember

2017 2016

Jumlah % Jumlah %

Lancar 13.104.700 82,78 12.412.935 85,38

Dalam perhatian khusus 2.223.800 14,05 1.519.208 10,45

Kurang lancar 39.977 0,25 60.244 0,41

Diragukan 39.280 0,25 89.690 0,62

Macet 423.507 2,67 455.863 3,14

Jumlah 15.831.264 100,00 14.537.940 100,00

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (254.577) - (277.093) -

Jumlah - Neto 15.576.688 100,00 14.260.847 100,00

140

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017dan 2016:

KOMPOSISI ASET PRODUKTIF - NETTO


Aset Produktif 31 Desember

2017 2016

Giro pada bank lain 75.231 20.202

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 2.114.572 1.449.178

Efek-efek 7.897.783 7.282.892

Pinjaman yang diberikan 15.576.688 14.260.847

Tagihan Akseptasi 117.881 9.730

Penyertaan Saham 60 60

Agunan yang diambil alih 287.638 532.102

Liabilitas komitmen dan kontinjensi 2.633.449 1.642.157

Jumlah 28.703.302 16.746.442

KOMPOSISI ASET PRODUKTIF - BRUTO


Aset Produktif 31 Desember

2017 2016

Giro pada bank lain 75.231 20.202 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 2.114.572 1.449.178 Efek-efek 7.930.092 7.282.892 Pinjaman yang diberikan 15.831.264 14.537.940 Tagihan akseptasi 117.881 9.730 Penyertaan saham 60 60 Agunan yang diambil alih 374.764 558.847 Liabilitas komitmen dan kontinjensi 2.633.449 1.642.157

Jumlah 29.077.313 22.216.694

GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2015, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bagi Bank Umum konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 7,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Deposit ratio (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%. Berdasarkan ketentuan tersebut besarnya GWM bagi setiap bank dibedakan berdasarkan 2 kriteria utama yaitu: i. besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun ii. besarnya rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) bank yang bersangkutan.

141

Berikut adalah tingkat GWM Perseroan dalam Rupiah dan Mata Uang Asing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


2017 2016

Ketentuan BI - Rupiah 7,50% 7,50%

GWM Rupiah 7,97% 7,52%

Ketentuan BI – Mata Uang Asing 8,00% 8,00%

GWM Mata Uang Asing 8,97% -

RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (CAR) Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016, diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Modal Inti sebesar 4,50% dari ATMR. Berdasarkan Peraturan ini, Perseroan yang memiliki total asset Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) atau lebih, Perseroan yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam trading book value sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih, dan Perseroan bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dihitung dengan cara membagi modal dengan ATMR. Pengertian modal menurut Peraturan Bank Indonesia ini meliputi Modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II). Perseroan yang telah memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan CAR dapat pula memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (Tier III). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah Modal Inti. ATMR terdiri dari aset neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aset ditentukan oleh Bank Indonesia. Apabila CAR suatu bank lebih rendah 8,00%, maka Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham bank untuk menyuntikkan dana hingga kebutuhan CAR minimum terpenuhi. Jika berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, CAR suatu Bank Umum berada di bawah 8,00%, jumlah GWM dalam Rupiah kurang dari 8,00% atau mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar bank dapat dikategorikan sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus. Terhadap Bank yang termasuk dalam kategori Bank Indonesia dapat mengambil tindakan antara lain dengan: i. Bank dilarang untuk mendistribusikan modal; ii. Bank dilarang untuk melakukan pembayaran atas pinjaman; iii. Bank dilarang melakukan transaksi dengan dengan pihak terafiliasi atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank

Indonesia, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; iv. Bank diharuskan untuk memberikan laporan atas perubahan kepemilikan saham kepada Bank Indonesia; v. Bank dilarang untuk menjual aset atau meningkatkan komitmen dan kontijensi tanpa persetujuan terlebih

dahulu dari Bank Indonesia, kecuali antara lain Sertifikat Bank Indonesia, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank dan Surat Utang Pemerintah.

Adapun CAR Perseroan setelah memperhitungkan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


2017 2016

CAR Risiko Kredit, Operasional dan Pasar 18,17% 24,58%

CAR Risiko Kredit dan Operasional 18,76% 26,18%

142

Posisi CAR yang cukup tinggi dan berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8,00% membuktikan bahwa Perseroan mempunyai dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan kegiatan usahanya. RASIO LIKUIDITAS / RASIO ANTARA PINJAMAN DENGAN DANA PIHAK KETIGA (LDR) Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengharapkan peningkatan kredit yang bersifat realistik dan konservatif, untuk mengantisipasi agar tingkat LDR (Loan to Deposit ratio) tetap dalam kriteria sehat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010, Bank Indonesia menentukan posisi LDR pada kisaran batas bawah 78% dan batas atas 100%. Tabel berikut menggambarkan Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)/ Rasio Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


2017 2016

Loan to Funding Ratio (LFR)*) 69,65% 67,79%

Loan to Deposits Ratio (LDR) 70,25% 68,38%

*) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Perubahan atas PBI Nomor 15/15/2013 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, LDR berubah menjadi Loan to Funding Ratio (LFR).

NON PERFORMING LOANS (NPL) Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aktiva produktif (Non Performing Loans) selalu dibawah 5%. Berikut adalah tabel posisi Non Performing Loans (NPL) - Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:


2017 2016

NPL – Net 2,32% 2,37%

NPL – Gross 3,05% 3,89%

NPL – menurut ketentuan BI 5,00% 5,00%

Rasio –Rasio Rentabilitas Perseroan untuk tahun per 31 Desember 2017 dan 2016:


2017 2016

ROA 0,64% 0,52%

ROE 5,52% 4,79%

NIM 2,13% 1,53%

BOPO 94,53% 94,30%

ASURANSI

Seluruh aset/harta kekayaan berupa bangunan serta kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.

143

No. Nama Asuransi Total Nilai (Rp.)

1. Property All Risk

PT Victoria Insurance 206.941.475.000

2. Cash In Transit

PT Victoria Insurance 1.005.000.000.000

3. Cash In Safe

PT Victoria Insurance 57.150.000.000

4. Kendaraan Bermotor PT Victoria Insurance

4.163.250.000

16. KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA Kecenderungan dan Prospek Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dari tahun 2016, dengan pertumbuhan 5,07% tahun 2017 vs 5.03% di tahun 2016. Pertumbuhan ini lebih didorong oleh meningkatnya pembentukan modal tetap dan ekspor. Pembentukan modal tetap di tahun 2017 tumbuh 6,2% di 2017 vs 5,2% di 2016. Ekspor tumbuh 9,1% YoY di tahun 2017 vs -1,6% di tahun 2016. Sementara konsumsi rumah tangga, sebagai kontributor utama perekonomian pertumbuhannya melambat (4,95% tahun 2017 vs 5.01% tahun 2016). Tingkat inflasi sepanjang tahun 2017 dapat dijaga sesuai target Bank Indonesia sebesar 4±1%. Inflasi inti di tahun 2017 berada dalam rentang 2,95% sampai dengan 3,41%. Inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered) berada di rentang 3,35% sampai dengan 10,64% seiring kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi sebagian pelanggan PLN. Sementara inflasi komponen bergejolak terjaga dengan baik dengan rentang -1,24% sampai dengan 4,46%. Dengan tingkat inflasi yang stabil dan untuk menjaga stabilitas perekonomian, Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga 7 days repo rate di level 4,25% di bulan Maret 2018. Seiring dengan potensi meningkatnya inflasi dan risiko eksternal diperkirakan tingkat suku bunga akan stabil dalam jangka pendek. Risiko bagi perekonomian Indonesia diantaranya kemungkinan meningkatnya inflasi dan gejolak ekonomi global. Gejolak ekonomi global dapat dipicu oleh kebijakan proteksionisme perdagangan dan juga normalisasi kebijakan moneter beberapa negara sehingga dapat menyebabkan aliran modal keluar. Menurut data Bank Indonesia, dari awal tahun 2018 hingga Februari 2018 aliran masuk modal asing mencapai US$ 0,3 miliar, dimana pada Bulan Januari terjadi aliran masuk sebesar US$ 2,8 miliar kemudian di Februari terjadi aliran modal keluar sebesar US$ 2,5 miliar yang terjadi pada seluruh instrumen modal. Kurs US Dollar/Rupiah melemah dimana pada tahun 2017 rata-rata kurs Rp13.381 dibandingkan dengan rata-rata Maret 2018 sebesar Rp13.758.

Figur 1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Figur 2: Inflasi dan Suku Bunga

Sumber: BPS, Bank Indonesia

144

Figur 3: Nilai Tukar USD/Rupiah Figur 4: Cadangan Devisa

(dalam miliar US Dollar)

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia tetap berada di pasar terbukti dengan penggunaan cadangan devisa untuk menjaga stabiltas Rupiah. Dengan cadangan devisa Maret 2018 sebesar US$ 126 miliar, setara 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar internasional sebesar 3 bulan impor. Perkembangan Industri Perbankan Dalam Negeri

Figur 5: Laba Operasional Bank Umum Figur 6: Suku Bunga DPK Bank Umum

(dalam triliun Rupiah)

Sumber : OJK

Laba Operasional bank umum menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 21,4% di tahun 2017. Faktor pendukung naiknya laba operasional industri perbankan diantaranya meningkatnya kredit yang diberikan, turunnya suku bunga dana pihak ketiga, dan turunnya biaya pencadangan penurunan nilai aset. Kredit yang diberikan tumbuh 8,2% di tahun 2017 menjadi Rp4.738 triliun. Kualitas kredit mengalami perbaikan di tahun 2017 dengan NPL gross 2,6%, lebih rendah dari tahun 2016 dengan NPL gross 2,9%. Seiring dengan perbaikan kondisi kredit, industri perbankan menurunkan biaya penyusutan/amortisasi asset dari Rp147 triliun di tahun 2016 menjadi Rp106 triliun di tahun 2017. Biaya penyusutan/amortisasi yang dimaksud adalah biaya penyusutan, amortisasi, kerugian penurunan nilai aset, penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif dan penyisihan kerugian risiko operasional.

145

Figur 7: Kredit pada Pihak Ketiga Bank Umum Figur 8: Biaya Penyusutan/amortisasi Bank Umum


Sumber : OJK

Figur 9: Jumlah bank Berdasarkan Buku Figur 10: Nilai Aset Industri Perbankan Berdasarkan Buku


Sumber : OJK

Nilai aset industri perbankan di Desember 2017 sebesar Rp 7,387 triliun, meningkat Rp 1,772 triliun dari nilai aset pada akhir tahun 2014. Kenaikan aset perbankan didominasi oleh Buku III (modal inti Rp 5 – 30 triliun) dan IV (modal inti > Rp 30 triliun), sementara buku II (modal inti Rp 1 – 5 triliun) mengalami penurunan Rp 171 triliun. Turunnya aset bank Buku II diiringi bertambahnya jumlah bank pada kategori tersebut. Hal ini menunjukkan ketatnya persaingan pada segmen Buku II. Perkembangan Dan Prospek Usaha Perseroan ▪ Pertumbuhan Kredit Lebih Besar Dari Industri Pertumbuhan kredit net Perseroan pada akhir tahun 2017 sebesar 9,2% YoY lebih baik dari pertumbuhan gabungan kredit net bank buku dua dan Syariah buku satu yang turun -6.7% YoY. Kenaikan pertumbuhan tersebut cukup baik, mengingat persaingan di segmen bank buku II cukup tinggi yang dapat dilihat dari turunnya total aset pada akhir 2017 dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 171 triliun. Proporsi pembiayaan kepada sektor real estate serta perdagangan, restoran dan hotel meningkat dimana untuk sektor real estate di tahun 2017 21% vs 17% di tahun 2016, untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel meningkat di tahun 2017 20% vs 16% di tahun 2016. Perseroan mengurangi proporsi lending kepada lembaga pembiayaan dengan dari 27% di tahun 2016 menjadi 22% di tahun 2017 .

146

Kualitas kredit untuk perusahaan Induk terus membaik. Rasio NPL berada dalam tren menurun sejak tahun 2016 dengan rasio NPL net pada 2017 sebesar 2,3% vs 2,4% ditahun 2016. Penurunan NPL pada tahun 2017 disebabkan terjadi penghapus buku-an sebesar Rp 306.3 miliar vs Rp 164.5 miliar di tahun 2016.

Figur 1: Pertumbuhan Kredit Figur 2: Rasio NPL Perseroan

Sumber : Perseroan

Figur 3: Loan to Deposit Ratio Figur 4: Jumlah Kredit Restrukturisasi

Sumber: Perseroan

Figur 5: Recovery (Pemulihan Kredit) Figur 6: Net Interest Margin

Sumber: Perseroan

147

Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyehatkan pinjaman bermasalah yaitu restrukturisasi dimana jumlah kredit restrukturisasi di tahun 2017 sebesar Rp 1,3 triliun. Perseroan juga melakukan pemulihan atas kredit yang telah dihapus buku, rasio pemulihan dengan kredit dihapus buku (recovery rate) tahun 2017 sebesar 7,9%, vs 2,9% di tahun 2016. Langkah lainnya yaitu penarikan dan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Penarikan AYDA di tahun 2017 tidak segencar tahun sebelumnya, dimana penambahan AYDA di tahun 2017 hanya sebesar Rp 1,6 miliar vs Rp 410.9 miliar di tahun 2016. Sementara penjualan AYDA meningkat dimana pada tahun 2017 sebesar Rp 185.7 miliar vs tahun 2016 sebesar Rp 66 miliar. Perseroan masih memiliki ruang pertumbuhan kredit dengan pendanaan yang ada saat ini. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Desember 2017 masih cukup rendah dengan nilai 70,3%, dibandingkan rata-rata LDR Bank Buku II sebesar 91,3%, namun Perseroan juga perlu memperhatikan kualitas kredit nasabahnya. ▪ Peningkatan Atas Profitabilitas Laba bersih operasional sepanjang tahun 2017 kembali ke level 100 miliar, yaitu sebesar Rp 138.1 miliar, dimana di tahun 2015 dan 2016 berada di bawah level tersebut akibat tekanan pada NIM dan meningkatnya biaya pencadangan penurunan nilai. Di tahun 2017 faktor pendorong peningkatan laba operasional Perseroan antara lain membaiknya Net Interest Margin dan meningkatnya pendapatan operasional non bunga. Net interest margin Perseroan di tahun 2017 sebesar 2.1%, vs 1,5% di tahun 2016. Perseroan berupaya menurunkan

biaya dana baik dengan menurunkan tingkat suku bunga DPK maupun persuasi kepada nasabah untuk mengalihkan

dana ke produk dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah salah satunya tabungan yang proporsinya pada tahun

2017 sebesar 13% dari keseluruhan DPK vs 8% ditahun 2016.

Pendapatan operasional non bunga di tahun 2017 meningkat 33% YoY. Pertumbuhan tertinggi dalam kategori ini

terjadi pada peningkatan keuntungan atas penjualan efek diperdagangkan dan tersedia untuk dijual sebesar 44% YoY,

dari Rp 257 miliar ditahun 2017 vs Rp 178 miliar ditahun 2016, serta peningkatan pendapatan provisi dan komisi

sebesar 43%, dari Rp 22 miliar ditahun 2017 vs Rp 15 ditahun 2016. Namun perlu diketahui bahwa peningkatan

keuntungan portofolio bukan sesuatu yang sifatnya recurring, namun lebih tergantung pada kondisi pasar.

Perseroan masih melakukan pencadangan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan rasio NPL. Di tahun 2017 biaya

pencadangan mencapai Rp 364 miliar, yang naik 103% YoY. Walaupun terdapat peningkatan biaya pencadangan,

laba bersih masih dapat tumbuh 36% YoY menjadi Rp 136.1 miliar.

Figur 7: Komponen Pendapatan Operasional Non Bunga Figur 8: Biaya CKPN Aset Keuangan

Sumber: Perseroan

148

▪ Penerbitan Surat Berharga Meningkatkan Maturity Profile Melalui penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi berkelanjutan tahun lalu, Perseroan masih dapat menerbitkan

hingga Rp 650 miliar dengan pernyataan pendaftaran yang sama. Berdasarkan informasi ringkas penawaran obligasi,

Perseroan berencana menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total Rp 600 miliar . Dengan pelunasan

obligasi yang akan jatuh tempo di bulan Juni sebesar Rp 200 miliar, Perseroan dapat memperoleh pendanaan baru

hingga Rp 400 miliar.

Penerbitan obligasi ini dapat mendukung pendanaan kredit bertenor panjang. Per Desember 2017, 78% dari

pendanaan dengan total keseluruhan Rp 28,494 miliar berasal dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga memiliki jatuh

tempo maksimal satu tahun sementara melalui penerbitan surat berharga perusahaan dapat mengelola pendanaan

untuk masa yang lebih panjang.

Seperti yang sebelumnya kami sebutkan, LDR Perseroan yang rendah dibanding bank Buku II dan juga proporsi

penempatan pada surat berharga yang mencapai 27% dari total aset dapat menjadi potensi bagi pengembangan

pembiayaan.

Figur 9: Sumber Pendanaan Figur 10: Alokasi Aset

Sumber: Perseroan

149

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi: a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar:

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); 2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi

Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:


Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar:


Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi.

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar: 1. 5% (lima persen) untuk 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 2. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah: (i). Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

(ii). Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

BAB VII. PERPAJAKAN

150

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

151

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 13 tanggal 4 Mei 2018 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 16 tanggal 4 Mei 2018, keseluruhannya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta, bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000.- (tiga ratus miliar Rupiah) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp350.000.000.000.- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II adalah sebagai berikut :

No. Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan

(dalam Rp) Persentase

(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

1. PT Victoria Sekuritas Indonesia 188.000.000.000 62,67

2. PT Indo Premier Sekuritas 112.000.000.000 37,33

TOTAL 300.000.000.000 100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II adalah sebagai berikut :

No. Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan

(dalam Rp) Persentase

(%)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi

1. PT Victoria Sekuritas Indonesia 280.000.000.000 80,00

2. PT Indo Premier Sekuritas 20.000.000.000 5,71

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi

1 PT Binaartha Sekuritas 50.000.000.000 14,29

TOTAL 350.000.000.000 100,00

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi). Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM

BAB VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

152

No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan

oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;

atau f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. Pendekatan atau Metode Penentuan Harga Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Tingkat bunga obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi

Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu :

1. Kondisi pasar Obligasi yang berkembang saat pelaksanaan bookbuilding;

2. Hasil penawaran awal (bookbuilding);

3. Benchmark kepada obligasi pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri obligasi);

4. Risk premium (sesuai dengan rating dari obligasi dan obligasi subordinasi);

153

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut: Konsultan Hukum : Da Silva & Suhardiadi

One Pacific Place, level 11 Sudirman Central Business District Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel : (021) 2783 0550 Fax : (021) 2985 9889 Ekstensi-Kantor: Jl. Dharmawangsa X No. 4E Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel : (021) 2277 5700 Fax : (021) 2277 5955

Nomor STTD : No. 62/STTD-KH/PM/1996

Nama Konsultan Hukum Yang Ditunjuk

: Moses Fernandez da Silva

Surat Penunjukkan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 024/DIR-EKS/03/18 tanggal 9 Maret 2018

Pedoman Kerja

: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto No. Kep.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 juncto No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Standar Mutu Konsultan Hukum berdasarkan SK HKHPM No. 06/KEP-HKHPM/IX/2016 tanggal 23 September 2016

Tugas Pokok : Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum (“Uji Tuntas”) yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H Graha Irama Lantai 6-C Jl. HR.Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta Selatan Tel : (021) 52907304, (021) 52907305-6 Fax : (021) 526 1136

BAB IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

154

Nomor STTD : No. 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.

Keanggotaan Asosiasi

: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.

Pedoman Kerja : Peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Tugas pokok: : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Utang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lantai 16 Jalan Kapten Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790 Telepon : (021) 79175000 Faksimili : (021) 7990720

Nomor STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Oktober 2000

Keanggotaan Asosiasi

: Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI Nomor AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Pedoman Kerja : Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan: (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah

Efek yang bersifat utang; dan/atau

(ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

155

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 telah di tandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 11 tanggal 4 Mei 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 14 tanggal 4 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No. 1073/CAMS-WA/18 tanggal 2 Mei 2018, Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 1075/CAMS-WA/18 tanggal 2 Mei 2018, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 1074/CAMS-WA/18 tanggal 2 Mei 2018. 1. RIWAYAT SINGKAT PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55/1970. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan. PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. SH, Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992. Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum

BAB X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

156

dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk, telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015. 2. PERMODALAN Susunan pemegang saham Bank Mega per 28 Februari 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/III/2018-0979 tanggal 2 Maret 2018 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal

Per Saham (Jumlah Penuh)

Jumlah Nilai Saham (Rp)

(%)

Modal Dasar 27.000.000.000 500 13.500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

A. PT. Mega Corpora 4.039.810.122 500 2.019.905.061.000 58,01

B. Publik (masing masing di bawah 5%) 2.923.965.084 500 1.461.982.542.000 41,99

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

6.963.775.206 500 3.481.887.603.000 100,00

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan Akta No.14 tanggal 28 Februari 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Chairul Tanjung Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan Komisaris : Darmadi Sutanto Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi Direksi Direktur Utama : Kostaman Thayib Direktur : Madi Lazuardi Direktur : YB. Hariantono Direktur : Martin Mulwanto Direktur : Indivara Erni Direktur : Lay Diza Larentie Direktur : C. Guntur Triyudianto Direktur Independen : Yuni Lastianto

157

4. KEGIATAN USAHA Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan Operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2017 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 364 Cabang. 5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

a. Wali Amanat (Trustee)

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006

Obligasi BCA Finance II Tahun 2007

Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007

Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007

Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007

Obligasi I BNI Securities Tahun 2007

Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007

Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007

Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007

Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007

Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007

Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007

Obligasi IV Adhi Tahun 2007

Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007

Obligasi Japfa I Tahun 2007

Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007

Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007

Obligasi II Danareksa Tahun 2007

Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007

Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008

Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008

Obligasi V Bank DKI Tahun 2008

Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008

Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008

158

Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008

Obligasi III Danareksa Tahun 2008

Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008

Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008

Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009

Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009

Obligasi IV Danareksa Tahun 2009

Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009

Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009

Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009

Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009

Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009

Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009

Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009

Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009

Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009

Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006

Obligasi SMS Finance I Tahun 2009

Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009

Obligasi BCA Finance III Tahun 2010

Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010

Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006

Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007

Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010

Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010

Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010

Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010

Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010

Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10

Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga

Obligasi V Danareksa Tahun 2010

Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011

Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011

Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011

Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011

Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011

Obligasi MNC Securities II Tahun 2011

Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011

Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011

Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012

Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012

Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012

Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012

Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012

159

Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012

Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012

Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012

Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012

Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012

Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012

Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013

Obligasi TPS Food I Tahun 2013

Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013

Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013

Obligasi II PNM Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S

Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014

Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014

Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014

Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014

Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015

160

Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015

Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016

Obligasi II Intiland Development Tahun 2016

Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016

Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016

Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016

Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016

Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016

Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016

Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT

Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017

161

Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017

Obligasi I CSUL Finance Th. 2017

Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017

Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017

Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017

Obligasi I Moratelindo Th. 2017

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018

Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018

Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018 b. Agen Jaminan (Security Agent)

Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003

Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005

Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004

Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002

Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004

Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004

Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007

Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008

Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004

Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012

Obligasi TPS Food I Tahun 2013

Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013

Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

162

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian di tegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 11 tanggal 4 Mei 2018 dan Obligsi Subordinasi berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 14 tanggal 4 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah: a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

c. melaksanakan tugas Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTI WALI AMANAT Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligsi berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 11 tanggal 4 Mei 2018 dan Obligsi Subordinasi berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 14 tanggal 4 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut sesuai Peraturan No. VI.C.4: a. Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya; f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; g. Atas permintaan Pemegang Obligasi; h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat; i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3. Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan anatar Wali Amanat dengan Perseroan

j. Atas Permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & young Global limited), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian).

163

PT BANK MEGA Tbk NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

POS - POS 31 Desember

2017 2016

ASET

Kas 1.037.227 1.001.235


Grio pada bank lain

Pihak berelasi 5.753 1.810

Pihak ketiga 218.984 114.288

Penempatan pada

Bank Indonesia dan bank lain


Pihak ketiga 7.102.691 5.482.913

Efek-efek


Pihak ketiga 22.251.102 19.154.012

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pihak berelasi 0 0

Pihak ketiga 3.523.293 4.265.089

Tagihan derivatif 16.685 20.754

Kredit yang diberikan


Pihak ketiga 34.870.457 27.947.489

Pendapatan bunga yang ditangguhkan (15.237) (23.387)

Total 35.222.577 28.276.743

Dikurangi:

Cadangan kerugian penurunan nilai (474.071) (499.282)

Kredit yang diberikan - neto 34.748.506 27.777.461

Tagihan akseptasi

Pihak berelasi 2.378 865

Pihak ketiga 604.899 593.199

Aset pajak tangguhan 6.101 34.171

Aset tetap 6.908.438 6.886.009

Dikurangi:

Akumulasi penyusutan (1.412.448) (1.234.939)

Aset tetap - neto 5.495.990 5.651.070

Aset lain-lain - neto


Pihak ketiga 2.108.056 1.288.904

TOTAL ASET 82.297.010 70.531.682

164


2017 2016

Liabilitas segera 666.973 549.204

Simpanan dari nasabah

Giro

Pihak berelasi 1.928.351 1.993.200

Pihak ketiga 6.004.534 3.575.510

Tabungan


Pihak ketiga 10.870.047 10.639.680

Deposito berjangka

Pihak berelasi 638.808 1.443.016

Pihak ketiga 41.783.881 33.373.455

Simpanan dari bank lain


Pihak ketiga 1.999.336 911.844

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 4.025.569 4.017.253

Liabilitas derivatif 8.397 19.374

Utang pajak penghasilan 25.153 93.956

Utang akseptasi 607.277 594.064

Pinjaman yang diterima 135.675 538.900

Liabilitas imbalan pasca kerja 267.070 262.599

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain


Pihak ketiga 206.548 198.308

TOTAL LIABILITAS 69.232.394 58.266.001

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham

Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal

31 Desember 2015 dan 2014

Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham

pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 3.481.888 3.481.888

Tambahan modal disetor 2.048.761 2.048.761

Cadangan umum 1.453 1.353

Saldo laba 3.762.476 2.845.341

Penghasilan komprehensif lain 3.770.038 3.888.338

TOTAL EKUITAS 13.064.616 12.265.681

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 82.297.010 70.531.682

165

PT BANK MEGA Tbk. LAPORAN LABA RUGI

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)


2017 2016

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan bunga 6.393.586 6.151.919

Beban bunga (2.884.980) (2.664.285)

PENDAPATAN BUNGA - NETO 3.508.606 3.487.634

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Provisi dan komisi 1.675.332 1.433.475

Keuntungan penjualan efek-efek - neto 454.967 277.976

Keuntungan transaksi mata uang asing - neto 35.607 8.259

Lain-lain 13.240 14.091

Total pendapatan operasional lainnya 2.179.146 1.733.801

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Kerugian penjualan efek-efek - neto - -

Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto (2.610) 189.940

Provisi dan komisi (11.888) (9.647)

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan

aset non keuangan - neto (851.106) (892.457)

Beban umum dan administrasi (2.021.551) (1.900.924)

Beban gaji dan tunjangan lainnya (1.196.512) (1.137.784)

PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO 1.604.085 1.470.563

PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO 45.074 74.860

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 1.649.159 1.545.423

BEBAN PAJAK - NETO (349.159) (387.423)

LABA TAHUN BERJALAN 1.300.043 1.158.000

Penghasilan komprehensif lain:

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto (22.442) (3.860)

Surplus revaluasi aset tetap - neto

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas

perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto 100.284 120.696

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.377.885 1.274.836

LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) 187 166

166

9. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:








167

1. Pemesan Yang Berhak Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi (“FPPO/ FPPOS”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO/FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi/ Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Masa Penawaran Obligasi/ Obligasi Subordinasi adalah tanggal 17 Mei 2018 dan ditutup pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi/Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo

Obligasi dan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi. Obligasi/Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi/Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 22 Mei 2018.

b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam

Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi.

c. Pengalihan kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening

Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga

Obligasi/Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO/ RUPOS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi/Obligasi Subordinasi.

BAB XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

168

e. Pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

f. Hak untuk menghadiri RUPO/RUPOS dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi/Obligasi Subordinasi atau

kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO/RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO/RUPOS.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan

Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO/FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi Para Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO/FPPOS yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi /Obligasi Subordinasi Apabila jumlah keseluruhan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah 18 Mei 2018. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2. dan peraturan IX.A.7. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

169

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi/Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di:

PT Bank Victoria International, Tbk Cabang Senayan, Jakarta

No. Rek. 0480000650 Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia

PT Bank Victoria International, Tbk Cabang Senayan, Jakarta

No. Rek. 0880002732 Atas Nama PT Indo Premier Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 21 Mei 2018 pukul 11.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi/Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi/Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI. Segera setelah Obligasi/Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi/Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

170

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/ Obligasi Subordinasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/ Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi/ Obligasi Subordinasi di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI

PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)

Senayan City, Panin Tower Lt 8 Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta 10270 Telepon: (021) 7278 2310 Faksimili: (021) 7278 2280

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jalan Jenderal Sudirman No. 28

Jakarta 10210 Telepon: (021) 5793 1168

Faksimili: (021) 5793 1167

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT Binaartha Sekuritas Setiabudi Atrium Lt 5 Suite 502A – 503

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920

Telepon: (021) 520 6678 Faksimili: (021) 521 0325

BAB XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

171

BAB XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. · Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal...

Documents

Transcript of PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. · Subordinasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal...