PT. AYAMARU SERTIFIKASI Vxaru XOTPLEK tUS?lKA &{{' I … · tentang Pedoman Penyusunan Laporan...
Transcript of PT. AYAMARU SERTIFIKASI Vxaru XOTPLEK tUS?lKA &{{' I … · tentang Pedoman Penyusunan Laporan...
PT. AYAMARU SERTIFIKASIXOTPLEK RUXO BRAIA tUS?lKA &{{' l-antal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.3Vxaru
0251-8333513 8333515 Fax. 025'l-8333593
PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDITSERTIFIIGSI PENII.AIAN KINERIA PHPL PADA IUPHHK
Nomor : 5 14IA-SERT/XI/20 17
LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit SertifikasiPenilaian Kinerja PHPL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan
IUPHHK-HT CV. ALAM LESTARISK. 522.21/IUPHHKHTlll2003l0L5 tanggal 30 Januari 2003Kabupaten Pelalawan Provinsi RiauJl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru Riau+ 3.300 HektarL7 sld23 Oktober 2017
Hasil oenoambilan keoutusan : IUPHHK-HT CV. Alam Lestari dinyatakan "Lulus" Sertifikasipenilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat"Baik" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier "memenuhi", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestarl (S-PHPL) dengan Nomor : SPHPL.42/ASERT/LPHPL-001{DN, masaberlaku 15 November 2017 sampai dengan 14 November 2022.
LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected] : www.ayamarusertifikasi.co. id
Bogot, L7 November 2017
PT
!
SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Sertiflkasi : E nall :as€rteayamarus.nmkasl.co.id
fl.5.|ts:wwvr.ayam.rusertifi kasl.co.id
LPPHPL{O,I.IDNLVLK.O11.ION
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
Ir. AkhmadDiretur
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUI(O BRruA USTIXA Blt, lsntal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT.321.REV.3 Yxaru. :0251-83335'13 8333515 Fax. 0251{333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : S9/ASERT'PHPL I Kpts/XI/ 2Ol7
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOIIAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S'PHPI) PADA IZINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) CV. AI.AM LESTARI
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG IUPHHK'HTNOMOR : 522.2UIUPHHKHT lrl2OOSlOtS TANGGAL 30 JANUARI 2OO3 SELUAS t 3.300 HEKTAR
Mengingat
Menetapkan
Tanggal 1 Juni 2016
1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P. 3O/MenLHt(SeqenlPHPL.3l3l2076, pemegang IUPHHK- HT
wajib mendapatkan S-PHPL;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HT CV. Alam Lestari telah dilakukan
audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Surat
perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 170.b/ASERT-ALI/PHPUIX|2OLT tanggal 27
September 2017;3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HT CV. Alam Lestari dinyatakan
"Lulus" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir
kinerja berpredikat "Baik", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu
untul seluiuh norma penilaian setiap verifier "memenuhi', sehingga berhak
mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadap
IUPHHK-HT CV. Alam Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur'
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-
PHPUUHP/HPL.U7l2O17 tanggal 14 )uli 2Ol7 Tentang Penetapan Kembali Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor i
30/MenLHt(Setje nlPHPL.3l3l2Ol6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang
Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor
: P.l4lPHPLlSEll4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor
: P.14/PHPUSEI/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;
5. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
I P.T4IPHPLISET 1412016 tanggal 29 April 2015 tentang Pedoman Pelakanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P,14/PHPL/SET/4/2015 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISO/IEC 71065t2072 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan lasa;9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem l'lanajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT' Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI IUPHHK'HT CV.
ALAM LESTARI
Emall:as€rt@ayamaru*.tif [email protected]
w.b6h.:ww.ayamarul€rtmkasi.60.id
Menimbang
La),anan Sertifikasi :
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KEUMA
ASERT-321.Rev.3
Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Kepada IUPHHK-HAIUPHHK-HT CV. Alam Lestarei dengan nomor : SPHPL.43IASERT/LPPHPL-001-IDN, masa
berlaku 15 November 2017 sampai dengan 14 November 2022 dengan nilai akhir kinedaberpredikat "Baik".
Setiap 1(satu) tahun sekali dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HT CV. Alam
Lesta ri
IUPHHK-HT CV. Alam Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. AyamaruSertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal : 15 November 2017
AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;C.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal 1 Juni 2016
KESATU
SERTIFIKAT PHPL V KAAIKomlt6 Akredltasl Naslonal
LFPHPL.OOt.IOi'
Berlaku hingga : 14 November 2022
Diberikan kepada :
CV, ALAM I.ESTARIKeputusan Bupati Pelalawan NomorLuas & LokasiAlamat Kantor
522.21IIUPF,HKHI tll2003/0 1 5, Tanggal 30 Januari 2003r 3.300 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi RiauJl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kec. Limapuluh Pekanbaru-Riau
-telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat *BAIK"
sesuai d6ngan i
Peraturan Mentorl Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesla Nomor : P.3o/MenLHK/SetjenrPHPL.3/312016t€ntang Penllaian Klnsrja Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl dan Veritikasl Legalitas Kayu Pada Pomegang lzln, Hak Pengslolaan atau Pada Hutan Hak
danLamplran '1.2, Lamplran 2.'t dan Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl L$tarl Nomor : P,t4lPHPUSET/4/2016tentang Standar dan Podoman Pelaksanaan Penilalan KinerJa Pongelolaan Hutan Produksl Lostarl (PHPL) dan Vcdflkarl LagalltaE Kayu (VLK)
lr. AkhmadDirektur
KON4PLEK RUKO BRAJAI4USTIKA B-11, Lantai 1 . Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1, Bogor 16111 - INDONESIA
No : SPHPL.43/ASERT/LPPHPL-001 -lDN
Tanggal Penelapan : 15 November 2017
Sertifkal jni lidak boleh dkeproduksi sebagian, kecuali secam keseiuruhan dengan izln terlulis dari PT. AYAI\4ARU SERTIFllGSl..:,
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
MffiffiK o m iteAkre d i ta si N a s io n a I
LPPHPL - OOl.IDN
PT. Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2014 s/d 1 September 2018
LVLK-O11-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 20t6 sld 22 November 7020
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1,
Jl. JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA
Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593Email : [email protected] : www.ayamarusertifikasi.co.id
Ir. Akhmad
1, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.30/MenLHKi Setjeni
PHPL.3l3l2016 tanggal L Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau
Pada Hutan Hak.
2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L4 I PllPLl SEr I 4 I 2016 tanggal 29 Aprtl 2016
tentang Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Pada IUPHHK-Hn.
3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur lenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L41PHPL1SETl4l20L6 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
PAdA IUPHHK-HTI, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,
dan Hak Pengelolaan.
4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
ASERT-324. Rev.3
RESUME HASIL PENILAIAN KINER]A PHPL
PADA IUPHHK.HTI CV. ALAM LESTARIKABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomortelepon/faks/E-mail
e. Direktur
t. Standar
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 15
.ffi*"-. l.d$/;'i" dC d'
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Mtffif{Ko mite Akred ita s i N a s ion al
LPPHPL. ()()l.IDN
P.t4lPHPLlSEll4l20L6 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L41PHPL1SETl4l20L6 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lesta ri.
1. Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditorl Prasyarat)
2. Dr. Tien Lastini, S.Hut, MSi (Auditor Produksi)
3. Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi)
4. Ida Chodijah, SP (Auditor Sosial)
5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)
ASERT-324. Rev.3
g. Tim Audit
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a. Nama Perusahaan CV. Alam Lestari
b. Keputusan Bupati Pelalawan
- Nomor
- Tanggal- Luas
Lokasi
522.21 I rUP HHKHT I r I 20 03/ 0 1 s
30 lanuari 2003
* 3.300 hektar
Kelompok Hutan Sungai Kutub,
Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau
Jalan Sei Duku Nomor 333, Tanjung Rhu, Lima
Puluh - Pekanbaru2Sl42
Agus Dwi Yanto
Andrea Gunawan Suwandi
PT. Riau Andalan Pulp and Paper
Pulp
2 juta ton pulp kering
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau
Kerjasama pemenuhan bahan baku
c. Alamat
d. Susunan Pengurus
- Direktur (Sekutu Pengurus):
- Sekutu Komanditer :
Kepemilikan Industri- Terkait dengan industri
- Jenis produk
- Kapasitas produksi
- Lokasi
Pemilikan saham
e
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 2 dari 15
ry"'i- c;f -f,"',rr._4,
ffiy.r$N
Ko m ite Ak r e d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Kegiatan
1 Audit Tahap I Bogor - Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen.
- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melaluikomunikasi telepon dan email.
- Kinerja CV. Alam Lestari dinilai dengan bobot verifierdengan umur audltee diatas 5 tahun.
- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada
Perdirrjen BUK No. : P.l4VI-BPPHHl20l4 tentang :
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu
2. Koordinasi denganInstansi Kehutanan
Pekanbaru,Tanggal 17 Oktober2017
- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP
Wilayah III Pekanbaru- Penyampaian rencana penilaian kinefla PHPL dan
Konsultasi Publik penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HTICV. Alam Lestari
3. Konsultasi Publik Kantor CamatPelalawanTanggal 18 Oktober20L7
- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyara-kat, tokoh adat, peme-rintah kecamatan dan desa, instansikehutanan di kabupaten, Pemantau Independen (JPIK)
atas kegiatan pengelolaan hutan CV. Alam Lestari
4 PeftemuanPembukaan(Opening Meeting)
Rukan CV. AlamLestari PelalawanTanggal 18 Oktober20t7
- Perkenalan Tim dan penyampaian rencana Audit.
- Paparan oleh CV. Alam Lestari terkait kegiatan PHPL
IUPHHK-HTI di lapangan.
- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakandalam penilaian kinerja.
- Penetapan Manajemen Representif oleh CV. Alam Lestariuntuk mendampingi Tim Auditor
- Penandatanganan BA Opening Meeting.
Verifikasi Dokumen Rukan CV. AlamLestari PelalawanTanggal 18-19 dan21 Oktober 2017
- Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaankegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial danlegalitas kayu.
- Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawabatas seluruh kegiatan di lapangan,
Observasi Lapangan Base Camp dan ArealKerja, Tanggal 20-2tOktober 2017
- Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan desaterdekat dengan CV. Alam Lestari
- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.
7 Pertemuan Penutup(Closing Meeting)
Rukan CV. AlamLestari PelalawanTanggal 22 OKober20t7
- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditee
- Penyampalan hasil verifikasi dokumen dan gambarankinerya PHPL IUPHHK-HTI CV. Alam Lestari.
- Penandatangan BA Peftemuan Penutupan (ClosingMeeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL.
8. Koordinasi denganInstansi Kehutanan
Pekanbaru,Tanggal 23 Oktober20t7
- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP
Wilayah III Pekanbaru.
- Menyampaikan bahwa Penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HTCV. Alam Lestaritelah selesai dilaksanakan.
9 PengambilanKeputusan
Kantor PT. AyamaruSeftifikasiBogor, 15 November20t7
- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HTI CV. Alam Lestariyang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
dinyatakan "Lulus" penilaian kinerja PHPL dengan nilaiakhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 89,39 o/o,
tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk danpemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu"MEMENUHI".
- Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HTI CV. AlamLestari berhak mendapatkan Seftifikat PHPL denganNomor : SPHPL.43lASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlakumulai 15 November 70L7 sld 14 November 2022.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 15
5.
6.
,:..,sil*hi,.'{r
y,r$NKo m ite Ak re d ita s iN a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT.324. REV,3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasi! Penilikan Kriteria PHPL
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
1. PRASYARAT
1.1. Kepastian KawasanPemegang IUPHHK-HTI
BAIKo UM telah memiliki sebagain besar dokumen legal sebagai entitas
usaha dan entitas kehutanan sefta administrasi tata batas. Namun
demikian UM belum memiliki dokumen SIUP yang diperlukan dalam
transaksi penjualan kayu. Menurut UM saat ini SIUP sedang dalamproses sebagaimana tanda terima penyerahan berkas
persyaratan/Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 24
Oktober 2017.u Terdapat realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI
sebagaimana Laporan Tata Batas Nomor ; 1P.012/BPKH'XIX/PKH/-
1812016 tahun 2016 dan Berita Acara Pelaksanaan Batas Sendiri dan
Persekutuan.n Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK
sebagaimana termuat dalam BATB, namun demikian belum ada wakil
dari desa-desa yang melingkup areal IUPHHK (Desa Sei Ara dan Desa
Ransang) yang menandatangani BATB.
o Tidak ada perubahan fungsi kawsan di areal CV. Alam Lestari.
u Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal
CV. Alam Lestari.
1.2. Komitmen PemegangIUPHHK.HTI
SEDANG
" UM telah memiliki dokumen Visi dan Misi. Dokumen visi dan misi
dalam bentuk Lembaran/Surat Visi dan Misi yang ditandatangani oleh
Direktur CV. Alam Lestari (AGUS DWIYANTO) di Pekanbaru pada
tanggal 01 Agustus 2016.o UM telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahan kepada
karyawan, kontraKor dan masyarakat desa yang melingkup areal
IUPHHK-HTI. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara,
terdapat karyawan yang masih belum memahami visi dan misi
perusahaan.o Terdapat kesesuaian antara visi dan misi dengan Implementasi PHPL,
tetapi hanya sebagaian, karena masih terdapat implementasi PHPL
yang belum dilaksanaakn uhnya oleh UM
1.3. lumlah dan KecukupanTenaga ProfesionalBidang Kehutanan Pada
Seluruh Tingkatan UntukMendukung Pemanfaatan,Implementasi, Penelitian,Pendidikan dan Latihan
BAIKo UM telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan
untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah yang
melebihi ketentuan, khususnya pada jenis Ganis PHPL Canhut,
Nenhut, Binhut dan PKB-R.
o Realisasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh UM periode tahun2013 sld 2017 rata-rata mencapai 9l,lo/o.
o Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan yang dimilki oleh UM
termasuk lengkap
1.4. Kapasitas dan Mekanismeuntuk Perencanaan,Pelaksanaan,Pemantauan Periodik,Evaluasi dan PenyajianUmpan Balik MengenaiKemajuan Pencapaian(Kegiatan) IUPHHK Pada
Hutan Tanaman
BAIKo UM telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang
ditetapkan berdasarkan SK Direktur CV. Alam Lestari Nomor :
003/SK-OC/AL1VLIU20L6 tanggal 01 Agustus 2016 perihal
Penetapan Struktur Organisasi dan lob Description'u UM telah memiliki sistem informasi manajeman yang digunakan
dalam pelaporan informasi kegiatan lapangan. Sistem dapat diakses
oleh karyawan yang memiliki otoritas tertentu sesuai dengan job
descriptionnya, tldak ada surat penunjukan petugas SIM dari
en CV. ALAM LESTARI.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 15
,#i"fu:$-'
M'(AI{Ko mite Akred ita si N a s io n al
LPPHPL - OO1-IDN
ASERT-324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
n UM telah memiliki petugas SPI dari luar karyawan CV. Alam Lestariyang ditunjuk oleh Direktur Utama. UM menyampaikan hasil internal
audit, namun tidak mencakup keseluruhan aspek PHPL dan hanya
untuk tahun 2017.o UM telah menyampaikan tindak koreksi atas hasil monitoring dan
evaluasi untuk tahun 2017 tetapi tidak ada tindak koreksi atas hasil
monltoring dan evaluasi sebelum tahun 2017
1.5. Pengelolaan Persetujuanatas dasar informasiawal tanpa paksaan(PADIATAPA)
SEDANGo UM telah melakukan sosialisasi kegiatan RKT tahun 2015120t6 di
Desa Sei Ara dan RKT tahun 20L612017 di Desa Sei Ara dan Desa
Ransang, namun demikian Berita Acara yang disusun belum dapatmenunjukkan adanya persetujuan atas rencana penebangan darimasyarakat Desa Sei Ara dan Desa Ransang.
u UM telah menyampaikan Berita Acara Pengakuan Batas Areal Kerja
oleh Desa Sei Ara dan Desa Ransang, Berita Acara ditandatanganioleh perwakilan perusahaan, kepala desa (Sungai Ara dan Ransang)
dan Camat. Tidak ada daftar hadir dan bukti lainnya yang
menunjukkan bahwa penyusunan berita acara dilakukan berdasarkanhasil pertemuan dengan masyarakat.
o UM telah melaksanakan sosialisasi Program Community Developmentdi Desa Sei Ara dan Desa Ransang, namun demikian dalam Berita
Acara sosialisasi tidak terdapat pernyataan tentang persetujuan
masyarakat atas proses penyusunan program CD/CSR. UM telahmemiliki bukti rencana dan realisasi program PMDH/CD Tahun 2012-
2017.o UM telah melakukan sosialisasi fungsi kawasan lindung bersamaan
sosialisasi bidang lain kepada masyarakat Desa Sei Ara dan Desa
Ransang, namun dalam berita acara belum menunjukkan adanyapernyataan persetujuan/pengakuan masyarakat atas penetapan
kawasan lindung
PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari
BAIKo Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI CV Alam Lestari yang telah
disetujui dan disahkan oleh pejabat berwenang. Terdapat dokumen
deliniasi makro, namun tidak ditemui dokumen deliniasi mikro dan
kegiatan IHMBo Terdapat implementasi penataan areal pada peta rencana jangka
panjang RKUPHHK-HTI CV. Alam Lestari dengan lapanganberdasarkan uji petik beberapa lokasi
o Berdasarkan dokumen berita acara pemeliharaan tanda batas dan
pengecekan di lapangan, terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok
dan petak di CV. Alam Lestari
2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utamadan nir kayu pada setiaptipe ekosistem
SEDANGo CV Alam Lestari memiliki data potensi tegakan, namun kelengkapan
data tidak terdokumentasi dengan lengkapper periode waktuo Terdapat data pengukuran riap dari Plot Sampel Permanen (PSP),
namun ada data PSP yang belum diukur riapnyao CV Alam Lestari belum menghitung latah Tebang Tahunan (JTT)
sendiri, namun ada upaya menghitung data riap sebanyak satu kali'
2.3. Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan
BAIKo Sudah tersedia seluruh SOP yang berkaitan dengan kegiatan sistem
silvikultur dan secara umum isinya sudah memenuhi kriteriapelaksanaan silvikultur
o Terdapat bukti implementasi kegiatan silvikultur di lapangan pada
seluruh hasil kan yang dilakukan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 5 dari 15
2.
MffiffiKomite Ak re dita siN a s io n a I
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
o CV. Alam Lestari memiliki data potensi tegakan sebelum penebangan
sebesar 98,96 m3./ha, jumlah ini masih mampu mendukungterjadinya kelestarian hasil.
o Persentase tegakan permudaan CV Alam lestari sebesar 89,600/o,
namun tidak ada kelengkapan data dalam setiap tahunnya.
2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan hasil hutankayu
BAIKo CV. alam Lestari memiliki beberapa SOP yang berkaitan dengan
prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan dengan isi yang
sesuai dengan karakteristik hutannya.o Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan di areal CV Alam
Lestari yang menyangkut aspek pra pemanenan, pemanenan, pasca
pemanenan, dan penyiapan lahan.o CV. Alam Lestari merupakan pemasok bahan baku pulp, sehingga
hampir semua ukuran kayu dapat digunakan dengan limbah yang
sedikit, dengan bukti perhitungan RWA pada panen terbaru sebesar
0,8.
2.5. Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada arealkerjanya
BAIKo CV. Alam Lestari telah memiliki dokumen RKTUPHHK selama 5 tahun
ke belakang, dan isinya sseuai dengan rencana jangka panjang dalamdokumen RKUPHHK-HTI CV. Alam Lestari. Namun dokumen terakhiryang dimiliki sudah habis masa aktifnya dan belum ada dokumenRKTUPHHK-HTI terbaru tahun 201712018
n Terdapat kesesuaian peta kerja dan peta dalam rencana jangka
pendek di RKTUPHHK-HTI CV. Alam Lestari dengan peta di dokumenjangka panjang RKUPHHK-HTI CV. Alam Lestari.
o Berdasarkan beberapa cuplikan sampel di lapangan pada wilayah CV.
Alam Lestari, maka terdapat implementasi penandaan batas di
lapangan berupa patok, plang dan atau kanal sesuai dengan peta
RKTUPHHK.
n Realisasi tebangan pada dua RKT yaitu 201512016 dan 20t6lZ0\7,yaitu untuk luas sebesar 95,5o/o dan untuk vlume sebesar 96,50/o.
Lokasi tebangan sesuai dengan yang ditentukan dalan RKT berjalan.
2.6. Kesehatan finansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitiandan pengembangan,serta peningkatankemampuan sumber dayamanusia
SEDANGo Nilai likuiditas dan solvabilitas rata-rata lima tahun terakhir dari CV'
Alam Lestari sebesar 91, 43 dan 91,55 sehingga masih dibawah1007o, sedangkan untuk nilai rentabilitas rata-rata adalah 1,92
sehingga bernilai positif. Namun pada tahun terakhir menunjukkannilai perbaikan keuangan yang baik.
o Realisasi Alokasi dana untuk CV Alam Lestari berdasarkan dokumenRKAP yang dimiliki perusahaan adalah sebesar L74o/o .
o Proporsi alokasi dana di CV Alam Lestari masih tercurah pada
kegiatan pemeliharaan dan penanaman. Dengan kisaran perbedaaan
maksimum sekitar 30olo antara satu kegiatan dengan lainnya.o Realisasi pendanaan berdasarkan pertimbangan nilai rata-rata
likuiditas selama 5 tahun terakhir masih di bawah 100o/o. Kegiatanpemanenan pada tahun 2014 ada yang diluncurkan pada RKT
berikutnya. Namun berdasarkan wawancara tidak ada permasalahan
dalam realisasi anggaran kegiatan di lapangan.o Realisasi modal yang ditanam di hutan CV Alam Lestari pada tanaman
pokok sebesar rata-rata B4o/o dari rencana, namun untuk tanaman
unggulan dan tanaman kehidupan belum ada realisasi di lapangan.o Berdasarkan luas areal efektif dari CV. Alam Lestari, maka realisasi
penanaman pada seluruh areal efektif penanaman sebesar 72o/o,
namun seluruhnya pada areal tanaman pokokn sedangkan untuktanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum ada realisasipenanaman
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari 15
'r@'.'.: tr/5i't"Y*"{'
y.r$NKo m ite Akr ed ita s i N a s io n a I
LPPHPL - ()(),I.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
3 EKOLOGI
3.1. Keberadaan kemantapandan Kondisi KawasanDilindungi Pada SetiapTipe Hutan
BAIKo Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen
RKUPHHK-HTI dan telah dikukuhkan melalui Keputusan Direksi No.
CV. Alam Lestari No. 0l/DIRUT-A1.08120t6 tanggal 1 Agustus 2016yaltu seluas 648 Ha, namun belum sesuai dengan kondisi biofisiknya.
o Total panjang batas kawasan lindung sepanjang 37,2 km, seluruhnya(100 %) telah ditata batas dan ditandai baik dengan patok paralon
maupun polet pada batang pohon. Secara rutin dilakukanpemeliharaan sehingga tanda batas tersebut masih terlihat jelas.
o Kondisi penutupan lahan kawasan lindung berdasarkan hasil
interpretasi citra landsat 7 ETM Band 542 Path/Row 126160liputan 26
Juni 2016, seluruhnya (100 o/o) berupa hutan rawa sekunder.o Terdapat bukti sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap
masyarakat Desa Rangsang dan Desa Sei Ara, dilengkapi dengandaftar hadir, dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Dalam Berita
Acara sosialisasi tersebut tidak secara tegas menyebutkan adanyapengakuan darl para pihak.
o Realisasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung antara lain penataan
dan pemeliharaan tanda batas, pemasangan papan amaran,sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan.
Laporan disajikan sesuai dengan jenis kawasan lindung.
3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan
BAIKo Terdapat prosedur perlindungan dan pengamanan hutan berupa SOP-
KAR-AL-001, SOP-HUM-AL-009 dan SOP-NAM-AL-005. Prosedurperlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguanyang ada dan memenuhi standar teknis.
o Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 67 jenis denganjumlah total 501 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana danprasarana lainnya adalah Pos Dalkarhutla, Gudang Peralatan
Kebakaran, Menara Api, Papan FDI, Papan Amaran dan Embung.
Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baikjenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32lMenlhk/Setjen/Kum.U3l20t6.
o Ketersediaan SDM perlindungan sebanyak 1 regu inti (15 orang) yang
dibantu oleh regu pendukung (seluruh karyawan) dan 11 orangKMPA. Jumlah regu inti RPK telah sesuai dengan Permen LHK No'
P.32lMenLHK/Setjen/Kum.1 1312016, namun personel regu inti belumseluruhnya memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan'
o Implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan
hutan antara lain berupa kegiatan patroli, pembuatan menarapengawas dan menara pantau kebakaran hutan, pemasangan papan
himbauan, monitoring FDI, monitoring hotspot, monitoring cuaca,
serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatanperlindungan diimplementasikan melalui tindakan teftentu denganmempertimbangkan seluruh jenis n ada
3.3. Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah dan AirAkibat PemanfaatanHutan
BAIKo Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air dalam bentuk berbagai SOP, baik terkait dengan
konservasi tanah dan air secara langsung maupun kegiatan lain yang
menunjang penanganan dampak negatif. Prosedur tersebut telah
mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.o Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air sesuai dengan yang tercantum pada dokumen
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 7 dari 15
;,4Lr'Gs:i
No.
..-&. "
.,"Yi,: LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI'"ioY6' PT. AYAMARU sERTtFtKASt
Y.KANKo m ite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL - ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang
terkait dengan aspek tersebut.o Terdapat SDM yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air, 2 (dua) orang diantaranya memiliki
kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT.o Implmentasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dalam
kurun waktu 1 tahun terakhir adalah : Persiapan lahan tanpapembakaran (PLTB), pengendalian tata air (water management),pengelolaan kesuburan tanah melalui pengaturan pemakaian pupuk,pemanfaatan embung, serta pengelolaan limbah domestik dan limbah83 dan limbah domestik.
u implementasi kegiatan pemantauan berupa pengukuran iklim mikro,kesuburan tanah, oksodasi pirit, Tlnggi Muka Air (TMA), penurunanpermukaan gambut (peat subsidence), kualitas air, debit air dan
kualitas udara. Hasil pemantauan disajikan secara kuantitatif dan
dilengkapi dengan hasil pengujian laboratorium dari lembaga terkait.o Evaluasi tingkat kritis pada hasil pemantauan lingkungan areal kerja,
secara umum komponen lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang
masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalambatas kewajaran pada kondisi edafis lahan gambut. Dengan demikiantidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.
3.4. Identifikasi Spesies Floradan Fauna YangDilindungi dan/ atauLangka (Endangered),Jarang (Rare), TerancamPunah ( Threateneo) danEndemik
BAIKo Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi'
Prosedur dimaksud adalah SOP-LIN-AL-011 (Identifikasi Flora dan
Fauna). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada PP No.
Tahun 1999, Redlist IUCN dan CITES.
o Terdapat bukti implementasi indentifikasi flora dan fauna di kawasan
lindung. Pengamatan pada jalur identifikasi belum menggambarkankeberadaan flora dilindungi pada seluruh areal kerja. Selain itu hasil
identifikasi fauna secara tidak langsung belum diintegrasikan denganhasil pada jalur identifikasi.
3.5. Pengelolaan Flora untuk:- Luasan terten tu dari
hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.
- Perlindunganterhadapspecies flora dilindungidan/ atau jaranglangka dan terancampunah dan endemik
SEDANGo erdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP-LIN-
AL-007, namun hanya mencantumkan kegiatan inventarisasi dan
pengolahan datanya, dan belum mencakup prosedur pengelolaan
flora dilindungi hasil inventarisasi/identifikasi tersebut .
o Terdapat kegiatan pengelolaan flora dilindungi berupa pengalokasian
KPPN, pemasangan papan amaran, patroli dan sosialisasi terhadapkaryawan, kontraktor maupun masyarakat. Kegiatan tersebut masih
bersifat umum dan belum spesifik untuk jenis flora dilindungi. Selain
itu belum dilakukan kegiatan peta sebaran pohon dilindungi baik di
kawasan lindung maupun di areal efektif.o Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun
sesuai dengan kajian dalam dokumen UKL dan UPL diprakiraan terjadidampak pada jenis dilindungi tersebut. Dalam hal ini terdapatpenanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan
lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan amaran
3.6. Pengelolaan Fauna untuk:- Luasan tertentu dari
hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.
- Perlindungan terhadap species faunadilidungi dan/ atau
SEDANGo Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi
yaitu SOP-LIN-AL-006 (Pengeloiaan dan Pemantauan Salwa Liar
Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal,baik strul(ur maupun substansinya.
o Rencana pengelelolaan mengacu pada dokumen UKL dan UPL,
sedangkan implentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung,pemasangan papan larangan berburu, patroli pengamanan hutan dan
sosialisasi. Belum dilakukan identifikasi dan pemetaan sebaran
Tanggal 1 luni 2016 Halaman B dari 15
,:..s;\*-,,4/
y.l$NKo mite Ak r e d itas iN a s io n a I
LPPHPL.()O,I.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
jarang, langka,terancam punah danendemik
harimau dan gajah, pemasangan rambu perlintasan satwa dan
sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dengan harimau dan Gajah.
o Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia, namun
sesuai dengan kajian dalam dokumen UKL dan UPL diprakiraan terjadidampak pada jenis fauna tersebut. Namun demikian sudah ada upaya
penanggulangannya antara lain berupa sosialisasi, pemasangan
larangan berburu, dan iatan patroli
4. SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat
BAIKo Auditee memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang tertuangdalam dokumen Data Sosial Desa Rangsang dan Desa Sei Ara Tahun
20t7. Data mengenai kondisi masyarakat dinilai masih belum lengkap
terutama mengenai pola penguasaan lahan. Rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang izin terdapat dalam dokumen Dokumen UKL dan
UPL UPHHK-HT CV Alam Lestari, RKTUPHHK-HTI Tahun 2012-2017,RKUPHHK-HTI Periode 2010 - 2019
o Auditee tidak mempunyai SOP mengenai pembuatan batas kawasan
secara patisipatif karena tidak ada areal kehidupan masyarakat(kebun/ladang dan tempat keramat atau tanah ulayat) yang berada
didalam maupun bersinggungan dengan areal konsesi, namun
demikian Auditee mempunyai SOP yang terkait dengan Tata Batas
Areal Konsesi No. SOP-CAN-AL-002. Auditee mempunyai SOP konflik
batas kawasan yang tertuang dalam dokumen SOP-HUM AL-006,
SOP-HUM AL-007, SOP-HUM AL-OO8
n Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sudah
dimiliki oleh auditee dengan jelas dan lengkap. Mekanisme tersebutterdapat dalam SOP-HUM-AL-001 tentang Survey Sosial Masyarakat,
SOP-HUM-AL-002 tentang Sosialisasi dan Pelaporan Program CD,
SOP-HUM-AL-003 tentang Pengajuan dan Pelaksanaan Program
, Dikarenakan tidak ada areal kawasan masyarakat yang terdapatdidalam maupun yang bersinggungan dengan areal konsesi maka
untuk verifier 4.1.4 tidak dapat dinilaio Walaupun terdapat pengakuan dari masyarakat namun belum
ditemukan bukti adanya persetujuan secara teftulis dari para pihak
(pemerintahan desa dan kecamatan) atas luas dan batas areal kerja
terhadap keberadaan areal kerja IUPHHK CV Alam Lestari
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perun-dangan yangberlaku.
BAIKo Tanggung jawab sosial pemegang izin yang sesuai dengan peraturan-
perundangan yang relevan terdapat dalam dokumen SK Bupati
Pelalawan No. 522.2ULUPHHKHTiI/2003i015, RKUPHHK-HTI Periode
2010 - 2019 dan RKTUPHHK-HT (tahun 2012-20L7)o Auditee telah mempunyai mekanisme pemenuhan kewajiban sosial
pemegang iizin dalam bentuk SOP. Dokumen SOP tersebut adalah
SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan
Program CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program
Pengembangan Perekonomian Perdesaan dan SOP Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial
o Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH. Kegiatan sosialisasi tersebut terdapat pada
Berita Acara Sosialisasi Batas Areal Kerja Izin UPHHK dan Kawasan
Lindung yang dilaksanakan di Desa Sei Ara dan Desa Ransang disertai
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 15
,-r'd;,"rffif;y.l$N
Ko m ite Akred ita s i N a s io n a ILPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
daftar hadir dan dokumentasio Auditee telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosialnya
terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan baik berupafisik infrastruktur, keagaman dan penyuluhan kesehatan. Programkegiatan masih berupa charity (bantuan) belum menerapkan programyang bersifat pemberdayaan. Auditee juga belum merealisasikankegiatan tanaman kehidupan
o Auditee telah memiliki laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab
sosial pemegang izin yang terdapat dalam RKTUPHH-HT maupunLaporan triwulan dan tahunan kegiatan program PMDH/CD dan telahdilaporkan kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai
dengan peraturan yang berlaku
4.3. Ketersedia an mekanismedan implementasi distribusi manfaat yang adilantar para pihak
SEDANGu Data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat terdapat dalam Dokumen Data Sosial Desa
Ransang dan Desa Sei Ara, Peta Sebaran Desa dan Social ImpactAsessment. Namun data dan informasi yang terdapat dalam dokumentersebut belum menggambarkan jumlah masyarakat yang terlibat,tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
o Auditee telah menyediakan mekanisme peningkatan peran sertamasyarakat dan aktivitas ekonomi masyatakat yang terdapat dalamSOP mengenai pengajuan dan pelaksanaan program, SOP programpengembangan perekonomian perdesaan dan SOP programpengembanga n infrastruktur sosial
o Auditee telah memasukan peningkatan peran sefta dan aktivitasekonomi masyarakat dalam dokumen perencananaan jangka panjang
maupun jangka pendek. Dokumen tersebut adalah RKUPHHK-HT
Periode 2010 -2019 dan RKTUPHHK-HT, Dokumen Rencana dan
Realisasio Auditee belum mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya
secara keseluruhan. Dari empat poin rencana kelola sosial yang
terdapat dalam RKU baru sebagian yang diimplementasikan, termasukbelum direalisasikannya tanaman kehidupan
o Auditee belum memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap, terkait belumterealisasikannya distribusi manfaat kepada masyarakat mengenaitanaman kehidupan.
4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal
BAIKo Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP.
SOP yang terkait adalah SOP- HUM AL-006 : Penanganan Kasus Sosial
Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP -HUM AL-007 :
Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP-HUM-AL-
008 : Protokol Resolusi Konflik. Mekanisme yang dimiliki dinilai telah
cukup lengkap dan jelas untuk menangani berbagai konflik yang
terjadio Auditee telah melakukan pemetaan potensi konflik yag sesuai dengan
Perdirjen No.P.5/PHPL/UHP/PHPL. 1/212016. Status Potensi konfl ik CV
Alam Lestari aman dari konflik. Kelola sosial yang baik dan penerapanpemberdayaan masyarakat akan dapat meminimalisir terjadinyakonflik dikemudian hari
o Auditee telah mempunyai kelembagaan resolusi konflik dan
mekanisme penanganan konflik yang melibatkan para pihak (pihak
eksternal dan internal). Namun belum dilengkapi dengan tugas dan
fungsi yang jelas dari para pihak yang terlibato Auditee selama masa beroperasinya belum pernah terjadi konflik
sehingga untuk verifier 4.4.4 tidak dapat dilakukan penilaian
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 10 dari 15
,:ffi\*qu.'4r
Y,KANKo m ite Ak re d itasiN a sio n a I
LPPHPL. OOl-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatankesejahteraan TenagaKerja
BAIK
" Auditee telah mempunyai memenuhi hubungan industrialnyadibuktikan dengan adanya Peraturan Perusahaan yang telah disahkanoleh Kepala Dinas Tenaga Kerla dan Transmigrasi KabupatenPelalawan No. KPTS.560/DTKT-HS/PPl20L6l9l, adanya kebebasan
berserikat bagi karyawan dengan adanya Serikat Pekerja PerjuanganRimba Lestari yang dilekngkapi dengan kepengurusan (SuratKeputusan pengurus pusat serikat pekerja perjuangan Rimba Lestari(SP2RL) Nomor : 025/SK-PK.SP2.ALL|1X|20|6, tanggal 17 September2016)
., Dalam hal pengembangan kompetensi karyawan, CV Alam Lestari
telah mempunyai rencana peningkatan kompetensi dalam RKUPHHK-
HTdan diatur dalam SOP-ADM-AL-003 : tentang pelatihan. Rencanapengembangan kompetensi telah diimplementasikan setiap tahunnya.Rata-rata realisasi pengembangan kompetensi dalam kurun waktu 5
tahun terakhir mencapai 83,33 persen
o Auditee telah memiliki standar jenjang karir yang diatur dalamPeraturan Perusahaan, SOP-ADM-AL-001 : People Review Program(PRP), SOP-ADM-AL-002 : Promosi dan telah diimplementasikandalam pelaksanaan peningkatan jenjang karir/proosi karyawan
o Auditee telah mempunyai dokumen tunjangan kesejahteraankaryawan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (BAB X, Pasal 44-49). Karyawan selain memperoleh upah juga memperoleh upahlembur, penyesuaian dan kenaikan upah, tunjangan hari raya
keagamaan, uang kerahiman/kematian dan penghargaan. Karyawantelah diikutsertakan dalam program jamsostek dan BPIS Keseharan
dan telah tersedianya sarana dan prasarana untuk karyawan.
5.VERIFIKASI LEGALITASKAYU
Prinsip 1. Kepastian arealIUPHHK-HA,IUPHHK-HT,IUPHHK-RE danHak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemenhutan terletak dikawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK) dan izin lainyang berada dalamkawasan hutan yangdikelola IUPHHK
Memenuhio Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan
dipenuhi seluruhnyao Kewajiban iuran IUPHHK-HTI CV Alam Lestari telah dibayarkan sesuai
Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Pemanfaatan Hasil HutanKayu Tanaman
o Pada areal CV. Alam Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang
sah di luar sektor kehutanan.
Prinsip 2. Memenuhi sistemdan prosedurpenebangan yangsah
K2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yangberwenang.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 15
,:s,i'tu#Y'(ATI'
Ko m ite Akre d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()Ol-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH danRencana Kerja Tahunan(RKT/ Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang.
Memenuhi
" Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri(RKUPHHK-HTI) dan dokumen RKTUPHHK-HTI besefta lampirannyadipenuhi seluruhnya..
o Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang baik pada dokumenRKTUPHHK-HTI maupun dokumen RKUPHHK-HTI, yang dibuatdengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di
lapangan.o Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan
benar dan terbukti di lapangan.
K2.2. Adanya rencana kerjayang sah
2.2.1. Pemegang izin hutanmempunyai rencanakerja yang sah sesuaidengan peraturan yangberlaku.
Memenuhi
" Terdapat keabsahan dan kelengkapan lampiran dokumen RKUPHHK-
HT periode tahun 2010 - 20L9 CV. Alam Lestari yang telah dipenuhiseluruhnya.
o Tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan
lahan.
Prinsip 3. Keabsahanperdagangan ataupemindahtanganankayu bulat
K3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)lpasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yangditebang/dipanen atauyang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan
Memenuhio LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang Ganis PHPL-
PKB-R An. Erik Randoni Sari Haloho dengan masa berlaku s/d tanggal4 Desember 2017.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan suratketerangan sahnya hasil
hutan.
Memenuhio Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan
pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan sesuai ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-
RE/Pemegang Hak
Pengelolaan
Memenuhio CV Alam Lestari telah melakukan penandaan pada setiap tumpukan
hasil penebangan, sehingga penelusuran uji petik lacak balak secara
administrasi dapat dilakukan.
o Perusahaan telah menerapkan penandaan pada tumpukan kayu
secara konsisten. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan
identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten. Hal
tersebut telah sesuai dengan definisi yang tertuang pada SOP Tata
Usaha Kayu: SOP-AL-TUK-001.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 12 dari 15
.:ffii".Irr,"df
V I(ANKomite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL . ()O1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
3.1.4. Pemegang izin mampumembuktikan adanyacatatan angkutan kayu
ke luar TPK
Memenuhio Seluruh KBK yang diangkut dari dalam dan keluar areal auditee
sepanjang Tahun 201612077, dtlindungl/disertai dengan dokumen
SKSHHK (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengankayu
3.2.1. Pemegang izin
menunjukkan buktipelunasan Dana
Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH).
Memenuhio Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP
yang disahkan.o Seluruh tagihan PNBP/PSDH atas hasil pemanenan telah dibayarkan
lunas dan sesuai dengan dokumen tagihan / SPP.
o Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tarif.
K3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang izin yang
mengirim kayu bulatantar pulau memilikipengakuan sebagai
Pedagang Kayu AntarPulau Terdaftar (PKAPT)
Tidak Diverifikasio CV. Alam Lestari tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau
3.3.2. Pengangkutan kayu
bulat yang
menggunakan kapal
harus kapal yang
berbendera Indonesiadan memiliki izin yang
sah.
Tidak Diverifikasio CV. Alam Lestari tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.
K3.4. Pemegang izin telahmemiliki Analisa
Mengenai DampakLlngkungan (AMDAL)/
Dokumen Pengelolaan
dan PemantauanLingkungan (DPPLy
Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan
Upaya PemantauanLingkungan (UPL) &melaksanakan kewajibanyang dipersyaratkandalam dokumenlingkungan tersebut
3.4.1. Implementasi Tanda V-
Legal
Memenuhio Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 13 dari 15
'*.*"ff
yr(Ail ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
Prinsip 4. Pemenuhan aspeklingkungan dansosial yang terkaitdenganpenebangan
K4.1 Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDALy DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakankewajiban yang diper-syaratkan dalamdokumen lingkungantersebut
4.1.1. Pemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAUDPPVUKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),
Rencana Kelola
Lingkungan (RKL), danRencana PemantauanLingkungan (RPL) yang
telah disahkan sesuaiperaturan yang berlakumeliputi seluruh arealkerjanya.
Memenuhio Tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap untuk seluruh areal dan
telah disahkan.o Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang
berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memilikilaporan pelaksanaan RKL
dan RPL yangmenunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasidampak lingkungan danmenyediakan manfaatsosial.
Memenuhio Tersedia dokumen RKL dan RPL serta dokumen pelaporan ijin
lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen UKL-UPL yang
telah disahkan.o Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan'
Prinsip 5. Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur danImplementasi K3
Memenuhio Terdapat pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (besefta suratpenunjukannya).
o Berdasarkan pemeriksaan kesesuaian kebutuhan dan fungsi peralatan
K3, dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi baik.
o Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dankecelakaan kerja dalam bentuk program K3.upaya menekan tingkat
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 14 dari 15
Ko mite Akred ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
&,'",:i I g9:'.lr,H,c$'
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
MffiSroKonite Akred itasiN a sio na I
LPPHPL. O()l-IDN
Bogor, November 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi
nd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324. Rev.3
No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator
K.5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja
5.2. 1. Kebebasan berserikatbagi pekerja
Memenuhio Terdapat serikat pekerja dan pernyataan teftulis mengenai kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB)
atau PeraturanPerusahaan (PP)
Memenuhiu Tersedia dokumen Pet:aturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-
hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakan anak dibawah umur
Memenuhin Perusahaan mempunyai komitmen dan berdasarkan verifikasi tidak
terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 15 dari 15