Analisis Penerapan PSAK 46 Dalam Lingkup UMKM

1. Abstrak

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dari perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang

(NSB) tetapi juga di negara-negara maju (NM). Kontribusi sector Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional merupakan fakta yang

tidak terbantahkan. Pada saat banyak Usaha Besar (UB) terhuyung dilanda

krisis ekonomi, UKM mampu menopang perekonomian, baik sebagai penyerap

tenaga kerja maupun memberikan sumbangan signifikan terhadap PDB.

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan

dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan

pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan

mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka

juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha

lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi

penting dalam ekspor dan perdagangan. Karena itu UKM merupakan aspek

penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif.

Sekalipun UKM memiliki peranan penting pada kebanyakan negara, termasuk

Indonesia, namun penelitian dalam bidang akuntansi sebagai faktor penting

dalam mengembangkan UKM belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian

pada UKM telah menyimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi dalam

pengambilan keputusan akan mempengaruhi prestasi perusahaan (Suhairi,

2004; McMahon, 2001; Palmer & Palmer, 1996; Palmer & Hot, 1995; Gaskill,

Auken, dan Manning,1993; Acar, 1993; Rocha & Khan, 1985; Peacock, 1985).

Penelitian pada perusahaan besar juga telah membuktikan bahwa penggunaan

informasi akuntansi akan mempengaruhi prestasi perusahaan dan atau prestasi

manajer (Chong & Chong, 1997; Chong, 1996; Chia, 1995; Gul & Chia 1994;

Gul, 1991).

Pemerintah Indonesia belum mengatur secara khusus kewajiban UKM

menyusun laporan keuangan. Namun demikian, Undang-undang Republik

Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung

telah mengisyaratkannya melalui pasal 56 yang berbunyi “Dalam waktu 5

bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan

yang diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, bagi

suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, tidak terkecuali

usaha kecil ataupun menengah, diwajibkan menyusun laporan keuangan.

Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UKM di Indonesia

masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004; 2001; Raharjo

& Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Kelemahan itu, antara lain

disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik (Benjamin, 1990) dan

karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan

bagi UKM (Muntoro, 1990). Sudarini (1992) juga membuktikan bahwa

perusahaan kecil di Indonesia cendrung untuk memilih normal perhitungan

(tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar perhitungan pajak. Karena,

biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar

daripada kelebihan pajak yang harus dibayar. Studi terhadap penerapan SAK

memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam

penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UKM (Williams,

Chen, dan Tearney, 1989; Knutson & Hendry, 1985; Nair & Rittenberg 1983;

Wishon 1985). Hal ini telah mendorong komite Standar Akuntansi

Internasional (The International Accounting Standards Board) untuk menyusun

Standar Akuntansi Keuangan yang khusus bagi UKM (Satyo, 2005). Langkah

awal yang telah dilakukan oleh komite ini adalah mengeluarkan discussion

paper dalam rangka pengembangan standar akuntansi bagi UKM.

Walau telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, masih banyak

kendala yang menghadang UKM. Permasalahan klasik yang selalu melilit

sector UKM adalah terbatasnya modal yang dimiliki dan akses kepada sumber-

sumber permodalan, terlebih bagi UKM yang masih dalam tahap rintisan usaha

(start-up business).

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh individu

yang berminat mengembangkan usaha secara madiri (berwirausaha) adalah

minimnya lembaga keuangan atau pembiayaan yang memiliki skema

pembiayaan bagi pengusaha pemula. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan,

selain ketersediaan jaminan, syarat lain yang selalu diajukan oleh hamper

semua lembaga keuangan/pembiayaan (kecuali Perum Pegadaian) adalah:

NPWP dan izin-izin usaha.

Ketatnya persyaratan yang ditetapkan oleh sebagian besar lembaga penyedia

dana, mengakibatkan terbatasnya sumber dana bagi UKM pemula. Untuk

memenuhi kebutuhan modal usaha, selain mengandalkan dana pribadi, setiap

wirausahabaru hanya mengandalkan sumber-sumber keuangan informal seperti

keluarga, atau rentenir. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi, karena mengacu

pada kinerja UKM selama ini, wajar kiranya jika pemerintah menciptakan

kebijakan yang dapat memacu pertumbuhan sector UKM serta memberikan

banyak kemudahan yang akan mengundang lebih banyak warga Negara untuk

berwirausaha. Berkembangnya UKM baik dalam jumlah maupun skala

usahanya dengan sendirinya akan meningkatkan kesempatan kerja serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Saat ini, semua badan usaha, termasuk UKM, diwajibkan memiliki NPWP.

Dengan demikian, suatu badan usaha dituntut untuk mengetahui dengan pasti

berapa penghasilan kena pajaknya. Ini juga sebagai salah satu cara pemerintah

untuk memancing agar badan UKM mau untuk membuat LK. Karena

pelaporan pajak yang valid adalah melalui penyusunan laporan keuangan yang

benar. Setelah melakukan penyusunan laporan keuangan yang benar, maka

suatu usaha UKM telah dapat menghitung pajak penghasilan terutangnya

sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK No. 46.

NPWP yang telah dimiliki oleh suatu badan usaha juga dapat menjadi salah

satu kunci untuk mendapatkan pinjaman modal dari Bank. Karena saat ini,

ketersediaan NPWP merupakan syarat mutlak bagi suatu usaha untuk

mendapatkan pinjaman modal. Pinjaman ini, dapat digunakan untuk

memperbesar usahanya sehingga usahanya akan semakin berkembang dan

lebih mampu bersaing.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang ada di paper ini adalah

apakah UKM telah melakukan proses pembukuan yang baik dan benar

sehingga dapat mencantumkan jumlah pajak terutangnya secara tepat dan

terukur dalam NPWP? Dengan demikian focus penelitian ini adalah suatu

pengerjaan dimana UKM diajak untuk mengerjakan laporan keuangannya agar

dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat sebagai landasan

pembayaran pajak.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan kesadaran kepada para

pengusaha UKM untuk melakukan pencatatan akuntansi kegiatan usahanya

dalam bentuk laporan keuangan. Hal itu bertujuan sebagai sarana kemudahan

mereka untuk menghitung pajak terutang yang akan diisikan dalam surat

pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. Untuk mengisi SPT Tahunan tersebut

pengusaha UKM harus mendaftarkan diri ke instansi terkait untuk

mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). SPT Tahunan nantinya akan

berguna bagi pengusaha UKM untuk memenuhi persyaratan peminjaman

modal kepada lembaga-lembaga keuangan.

Oleh karena itu, obyek pajak harus memiliki laporan keuangan, sebab yang

paling ditekankan disini adalah Rugi / Laba usaha. Dan untuk mengetahui Rugi

/ Laba usaha, obyek pajak harus melakukan proses pembukuan dan pencatatan

akuntansi dalam bentuk laporan keuangan agar semua data keuangan yang

diisikan benar dan valid, guna menghindari kerugian dan sanksi dari Ditjend

pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang kami sajikan antara lain adalah untuk masyarakat luas,

untuk pihak-pihakpengusaha UKM dan untuk akademisi.

Bagi masyarakat luas, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur atas

kajian ilmiah mengenai keuntungan melakukan pencatatan dalam bentuk

laporan keuangan sebagai landasan UKM untuk melaporkan pajak

penghasilan.

Bagi UKM, penelitian ini bermanfaat sebagai contoh atau acuan untuk

mengetahui pentingnya laporan keuangan baik berdasarkan PSAK Umum

maupun SAK ETAP bagi UKM.

Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini berguna sebagai referensi atas kajian

ilmiah mengenai pentingnya laporan keuangan pada setiap entitas usaha.

Selain itu, dengan adanya peran akademisi, diharapkan UKM dapat lebih

berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil

Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS),

Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994,

dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda

antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK),

termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai

memiliki:

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha,

2. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga

negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp

200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Usaha Mikro (Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang

Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil):

1. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;

2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Usaha Kecil (Menurut UU No. 9/1995, tentang Usaha Kecil):

1. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan

usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,

atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

2. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan

Usaha Menengah atau Besar;

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak

Rp. 100 juta per tahun.

Berdasarkan Kepmenkeu 571/KMK 03/2003, maka pengusaha kecil adalah

pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena

pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran brutto dan atau

penerimaan brutto tak lebih dari 600 juta.

Usaha Menengah (menurut Inpres No. 10/1999, tentang Pemberdayaan Usaha

Menengah)

1. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan

usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,

atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

2. Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun

tidak langsung, dengan Usaha Besar;

3. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta, sampai dengan

Rp.10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Usaha Produktif (Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang

Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil):Usaha pada semua sektor ekonomi

yang dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan

pendapatan usaha.

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4

(empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai

sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima

2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi

belum memiliki sifat kewirausahaan

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar

(UB).

Karakteristik dasar UKM di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

2. Masih lemahnya struktur kemitraan dengan Usaha Besar

3. Lemahnya quality control terhadap produk

4. Belum ada kejelasan standardisasi produk yang sesuai dengan keinginan

konsumen

5. Kesulitan dalam akses permodalan terutama dari sumber-sumber

keuangan yang formal

6. Pengetahuan tentang ekspor masih lemah

7. Lemahnya akses pemasaran

8. Keterbatasan teknologi, akibatnya produktivitas rendah dan rendahnya

kualitas produk

9. Keterbatasan bahan baku

UU dan Peraturan tentang UKM adalah :

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kecil

4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang

Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka

Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan

6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil

dan Menengah

7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan

8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara

9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

(http://fadliekm07.blogspot.com/2009/03/tugas-definisi-dan-karakteristik-

ukm.html)

2.2 Laporan Keuangan

Pentingnya Laporan Keuangan

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu

perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan

tersebut. Dimana kondisi keuangan suatu perusahaan tercermin dalam

laporan keuangannya. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian

laporan keuangan, sifat laporan keuangan, tujuan laporan keuangan,

keterbatasan laporan keuangan serta kepentingan pihak-pihak terhadap

laporan keuangan itu.

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses akutansi selama tahun buku

yang bersangkutan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi

laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menggambarkan jumlah

aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu,

sedangkan laporan rugi laba memperlihatkan hasil- hasil yang telah dicapai

oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan

perubahan modal menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan

yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Selain diatas laporan

keuangan juga sering mengikut sertakan laporan lain yang sifatnya

membantu untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, diantara laporan

tersebut adalah laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan

penggunaan kas (laporan arus kas), laporan sebab-sebab perubahan laba

kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya.

Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran kemajuan

(progress report) perusahaan secara periodik. Jadi laporan keuangan bersifat

histories serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report. Laporan

keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara

fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam

akutansi serta pendapat pribadi.

Fakta-fakta yang telah dicatat, laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta

dari catatan akutansi, pencatatan dari pos-pos ini merupakan catatan

histories dari peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dan jumlah uang

yang tercatat dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa

tersebut. Dengan sifat yang demikian maka laporan keuangan tidak dapat

mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi

perekonomian paling akhir.

Prinsip dan kebiasaan di dalam akutansi, data yang dicatat didasarkan pada

prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-

prinsip akutansi yang lazim, di dalam akutansi juga digunakan prinsip atau

anggapan-anggapan yang melengkapi konvensi-konvensi atau kebiasaan

yang digunakan antara lain : bahwa perusahaan akan tetap berjalan sebagai

suatu yang going concern, konsep ini menganggap bahwa perusahaan akan

berjalan terus, konsekwensinya bahwa jumlah-jumlah yang tercantum

dalam laporan merupakan nilai-nilai untuk perusahaan yang masih berjalan

yang didasarkan pada nilai atau harga pada terjadinya peristiwa itu. Jadi

jumlah uang yang tercantum dalam laporan bukanlah nilai realisasi jika

aktiva tersebut dijual.

Pendapat pribadi, dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan akutansi telah

diatur oleh dalil-dalil dasar yang telah ditetapkan yang sudah menjadi

standar praktek pembukuan, namun penggunaan tersbut tergantung oleh

akuntan atau pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan missal dalam

menentukan nilai persediaan itu tergantung pendapat pribadi manajement

serta berdasar pengalaman masa lalu

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk suatu tujuan dimana tertuang dalam Prinsip

akutansi Indonesia 1984 mengenai tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan

dalam sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu

perusahaan yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam rangka

memperoleh laba.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai

laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan

laba.

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai

aktivitas pembelanjaan dan penanaman

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai

laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akutansi yang dianut

perusahaan.

Keterbatasan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan sifatnya sementara dan bukan laporan yang final,

karena itu jumlah dan hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan

tidak menunjukan nilai likuiditas atau realisasi dimana dalam

pembuatannya terdapat pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan

oleh akuntan atau management yang bersangkutan.

2. angka yang tercantun dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai

buku (book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang

maupun nilai gantinya.

3. Untuk para investor laporan keuangan hanya bersifat membantu, masih

memerlukan ramalan-ramalan sebabnya adalah bahwa data-data yang

disajikan oleh akutansi semata-mata hanya didasarkan atas “cost” (yang

bersifat histories) dan bukan atas dasar nilainya, akhirnya timbul jurang

(gap) yang cukup besar antara hak kekayaan pemegang saham berupa

aktiva bersih perusahaan yang dinyatakan dalam harga pokok historis

dengan harga saham yang tercatat dibursa. (ikatan akutansi Indonesia,

Jakarta 1974,hal 14).

4. laporan keuangan bersifat konserfatif dalam sikapnya menghadapi

ketidakpastian, peristiwa yang tidak menguntungkan segera

diperhitungkan kerugiannya. Harta, kekayaan bersih, dan pendapatan

bersih selalu dihitung dalam nilainya yang paling rendah.

5. laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi

keperluan tiap-tiap pemakai

(http://ilmumanajemen.wordpress.com/2008/12/11/arti-penting-laporan-

keuangan/)

2.3. Pajak

Definisi

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang

dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat

kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang

berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak

rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber

utama untuk membiayai public investment.

- Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., &

Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor

swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun

wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih

dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan

pemerintahan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan

gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya

untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya

kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik

yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan

sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan

untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini

memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-

undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus

sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan

tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”

Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai

beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya

ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,

pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang

dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun

harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 NPWP

NPWP adalah Singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan

identitas WP (Wajib Pajak) dalam sistem administrasi perpajakan yang

dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan WP.

NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit dimana 9 (sembilan) digit

pertama menunjukkan kode spesifik WP, 3 ( tiga ) digit berikutnya

menunjukkan kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak), sementara 3 (tiga )

digit terakhir adalah kode cabang WP.

Fungsi NPWP

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan

administrasi perpajakan.

5. Bagi orang yang memiliki usaha dapat membantu kelancaran

usahanya (mempermudah pembayaran ke rekan bisnis karena dapat

memiliki rekening giro di Bank), dan mengembangkan bisnisnya

karena dapat mengajukan kredit ke bank.

Yang wajib mempunyai NPWP adalah orang pribadi yang menjalankan

usaha atau pekerjaan bebas (contoh : akuntan, dokter, notaris,

pengacara) dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) selama satu tahun dan semua

badan usaha.

Wajib pajak harus memiliki NPWP 1 (satu) bulan setelah saat usaha

mulai dijalankan atau akhir bulan berikutnya setelah penghasilan yang

bersangkutan melebihi PTKP.