PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI

DARI DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 128 ayat

(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 233);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

3

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2055);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 244);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

4

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20187 Nomor 1359);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun

2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 152);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2017 Nomor 13);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang

5

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E

No. 15);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor

72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor

15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang melaksanakan pendampingan desa dan berkedudukan di kecamatan.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

6

8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa

atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan

yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan

terjadi di masa depan (visi Desa). 18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber

daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa

Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal

7

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum,

atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai

bentuknya. 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut

RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya

disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh

Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau

Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran APBDesa. 28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa. 30. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan

dengan bidangnya. 31. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang

membidangi urusan administrasi keuangan untuk

menatausahakan keuangan desa. 32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana

kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 33. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui

penyedia barang/jasa.

8

34. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

35. Produk Unggulan Desa adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang

difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa. 36. Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya

membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha

ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

37. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif

berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan

angka stunting.

BAB II PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa

Bersama, Embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(4) Penerapan kegiatan produk unggulan desa atau kawasan

perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan konsep satu desa satu produk unggulan menggunakan 2

(dua) pendekatan yaitu Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan dengan tujuan : a. menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa;

b. meningkatkan skala ekonomi usaha; c. menarik investasi swasta; d. membentuk pusat ekonomi baru; dan

e. memotong rantai tata niaga.

9

(5) BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, dengan tujuan : a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa; c. meningkatkan usaha masyarakat;

d. mengembangkan rencana kerja; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar; f. membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan

Pendapatan Asli Desa. (6) Pembangunan embung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air untuk mendukung usaha pertanian, embung airnya dapat

bersumber dari air hujan, sungai, dan sumber air lainnya, dengan tujuan :

a. menyediakan air untuk pengairan tanaman di musim kemarau;

b. meningkatkan produktivitas lahan masa pola tanam;

c. mencegah/mengurangi luapan air di musin hujan/menekan resiko banjir;

d. pemanfaatan embung untuk perikanan;

e. pemanfaatan embung untuk pariwisata; dan f. integrasi unit usaha BUM Desa.

(7) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama dan

pengelolaannya melalui unit usaha jasa penyewaan. (8) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk :

a. menciptakan ruang publik bagi masyarakat; b. menampung dan menyalurkan potensi, minat dan

bakat cinta olah raga bagi masyarakat; c. tempat alternatif terjadinya interaksi masyarakat; dan d. muncul usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat desa setempat. (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

10

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana

Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (5) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan

penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk

membiayai kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan kepastian pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Camat.

Pasal 5

Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat

diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 6

(1) Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk

membiayai pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi antara lain :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk

pemenuhan kebutuhan :

1) lingkungan pemukiman;

2) transportasi;

3) energi; dan

4) informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

1) kesehatan masyarakat; dan

2) pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi

aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

11

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk

pemenuhan kebutuhan :

1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2) penanganan bencana alam; dan

3) pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai

dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan

pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat

perkembangan kemajuan Desa. (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada topologi yang ditetapkan oleh Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang terdiri : a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal;

b. desa berkembang; dan c. desa maju dan/atau desa mandiri.

(3) Desa dengan tipologi desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memprioritaskan kegiatan pembangunan desa

pada : a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi,

distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk

ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

(4) Desa dengan tipologi berkembang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk

mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk

12

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan

lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

(5) Desa dengan tipologi maju dan/atau mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

memprioritaskan kegiatan pembangunan pada : a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk

ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta

pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung

peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 8

(1) Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa digunakan untuk membiayai secara langsung kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, dengan objek belanja dan rincian objek belanja sebagai berikut :

a. belanja material/bahan baku bangunan; b. upah tenaga kerja dan/atau tukang; c. sewa peralatan;

d. alat tulis kantor untuk kegiatan pembangunan; e. prasasti pembangunan; f. papan proyek dan dokumentasi kegiatan;

g. belanja cetak dan fotokopi/penggandaan untuk kegiatan pembangunan; dan

h. pengadaan peralatan atau belanja modal lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

i. biaya penyusunan RAB dan gambar teknis.

(2) Belanja material/bahan baku bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk

pengadaan material siap pakai. (3) Pembangunan dengan menggunakan material siap pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan

dengan ketentuan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal untuk material pendukung lainnya, dan diupayakan dengan lebih

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

(4) Dalam kegiatan pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa wajib dipasang papan proyek dan prasasti kegiatan.

(5) Penyusunan RAB dan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperiksa dan disetujui

13

oleh perangkat daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

(6) Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa, tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang

bersifat pendukung atau asesoris, dengan objek belanja dan rincian objek belanja sebagai berikut : a. honor/insentif/operasional/biaya perjalanan dinas

untuk kepanitiaan, tim, atau kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan;

b. belanja makanan dan minuman; c. pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan; dan

(7) Biaya yang bersifat pendukung atau asesoris sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan dari Pendapatan Asli Desa atau ADD.

Bagian Ketiga

Prinsip, Tujuan, Sasaran dan Jenis

Kegiatan Padat Karya Tunai

Pasal 9

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,

mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan desa, Dana Desa dapat dilaksanakan

dengan cara Padat Karya Tunai. (2) Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai melalui Dana Desa

sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu : a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya

Tunai di Desa disusun berdasarkan kebutuhan

masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja, kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi

serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan;

b. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

berdasarkan asas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat

Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong;

c. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun

administratif kepada semua pihak; d. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki

dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian;

e. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan

dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan;

f. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar

masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin;

14

g. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan

tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa;

h. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan

pelestariannya; i. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan

disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa

melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama;

j. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang

pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan k. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang

pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Upah tenaga kerja dan tukang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dalam kegiatan yang dilaksanakan dengan Padat Karya Tunai bertujuan :

a. menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola;

b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan

partisipasi masyarakat Desa; c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan

masyarakat Desa; d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin,

perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada

pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;

e. menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan

masyarakat miskin; dan l. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.

(4) Sasaran pelaksanaan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. pengangguran yaitu Penduduk yang tidak mempunyai

pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; b. setengah pengangguran yaitu Penduduk yang bekerja di

bawah jam kerja normal atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan;

c. penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan; dan

d. stunting yaitu Penduduk yang memiliki balita

bermasalah gizi. (5) Jenis kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 6, yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai antara lain yaitu : a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana

perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain perbaikan alur sungai dan irigasi,

15

pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu;

b. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain Pertanian,

Perhutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan; c. Kegiatan produktif lainnya antara lain Pariwisata,

Ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal

dengan mendorong kewirausahaan, Pengelolaan hasil produksi pertanian, Pengelolaan usaha jasa dan

industri kecil; d. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain Pengelolaan

sampah, Pengelolaan limbah, Pengelolaan lingkungan

pemukiman, Pengembangan energi terbarukan, Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak; dan/atau

e. Kegiatan lainnya, kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik

bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan

alat kerja.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa bersifat

swakelola dengan tetap dimungkinkan di dalamnya terdapat pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan

material/bahan baku yang berasal dari warga Desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga Desa yang terlibat di

kegiatan Padat Karya Tunai. (3) Dalam pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai, upah

kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat dalam kegiatan Padat Karya Tunai dan diberikan secara harian.

(4) Dalam hal upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan diberikan secara harian, maka dapat

diberikan secara mingguan. (5) Dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja

(HOK) mengacu pada Peraturan Bupati tentang

Standarisasi Biaya yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan

sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

16

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa; b. pengembangan kapasitas di Desa yang meliputi :

pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan

bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar

di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang

disabilitas; f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan

hidup; g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam

dan penanganannya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM

Desa Bersama; i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi

masyarakat Desa lainnya; j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama

Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa

dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilaksanakan swakelola oleh Desa

atau badan kerja sama antar-Desa. (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan

ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 12 (1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan

tingkat perkembangan kemajuan Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(2) Desa dengan tipologi Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung

Ekonomi Desa yang meliputi : a. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi

lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

17

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

b. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa

lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi

pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

c. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. (3) Desa dengan tipologi Desa Berkembang memprioritaskan

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk

memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : a. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi

lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan; b. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala

produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan d. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

(4) Desa dengan tipologi Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : a. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM

Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan; b. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok,

koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa

lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi,

distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

18

c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

(5) Desa dengan tipologi Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang

meliputi : a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan

sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup

c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara

transparan dan akuntabel; dan e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam

memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan

berkeadilan sosial. (6) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa

Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar

Budaya Desa yang meliputi : a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta

menegakkan peraturan hukum di Desa;

b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan

c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 13

Dalam hal Dana Desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk kegiatan

pelatihan atau sejenisnya, maka Dana Desa dimaksud dapat digunakan untuk membiayai secara langsung kegiatan,

dengan objek belanja dan rincian objek belanja sebagai berikut : a. honorarium pelatih;

b. alat tulis kantor; c. dokumentasi; d. belanja makanan dan minuman; dan

e. belanja cetak dan fotokopi/penggandaan.

19

Bagian Kelima

Pelaporan Priotas Penggunaan Dana Desa

Pasal 14

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

(2) Camat melaksanakan penelitian dan menyusun rekapitulasi laporan penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa setelah laporan seluruh desa dalam 1 (satu) kecamatan diterima.

(3) Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan

rekapitulasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat

dapat melibatkan Pendamping Desa. (4) Camat mengirimkan rekapitulasi laporan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana dimksud ayat (4) bertugas menyusun rekapittulasi laporan penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati. (6) Dalam penyusunan rekapitulasi laporan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dapat melibatkan Tenaga Ahli.

Pasal 15

Format laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

yang disampaikan kepala desa dan format rekapitulasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa

Pasal 17

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan

prioritas kegiatan yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

20

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

(4) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Desa

Pasal 18

(1) Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa, tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian PTPKD yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), bertugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai Dana Desa berpedoman

pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kedua

Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Desa

Pasal 21

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

21

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan

oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 22

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

dilakukan sebelum barang dan/atau jasa hasil pengadaan barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 23

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas :

a. SPP; b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 24

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretaris Desa berkewajiban

untuk : a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di

ajukan oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan oleh Bendahara

sebagaimana pada ayat (2) dicatat dalam pencatatan pengeluaran.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pekerjaan

Pasal 25

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap

perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa dengan Pelaksana Kegiatan.

22

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan sesuai

RKP Desa. (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan

kepada Bupati Cq. Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan yang dapat berasal Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan konstruksi

dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

BAB V

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan Dana Desa. (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas

melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan

Dana Desa.

Pasal 28

(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pengelolaan Dana Desa. (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

23

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan

masyarakat desa; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa; dan c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi

pengelolaan Dana Desa.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat

melibatkan Pendamping Desa.

Pasal 29

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau instansi yang terkait yang mempunyai tugas di bidang

pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal Pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 36