PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA ...e-org.tangerangselatankota.go.id/manage/media/pdf/20...1...
Transcript of PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA ...e-org.tangerangselatankota.go.id/manage/media/pdf/20...1...
1
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4935);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 72);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
SOSIAL
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Sosial.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Sosial.
8. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
10. Unit Kerja adalah Satuan kerja pada Perangkat Daerah.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi.
12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya
pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja
menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas.
4
Pasal 2
(1) Dinas merupakan Tipe B.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. sekretariat;
c. 3 (tiga) bidang;
d. 2 (dua) subbagian; dan
e. 9 (sembilan) seksi.
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5
Pasal 5
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan; dan
b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
Pasal 6
Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
membawahkan:
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
Pasal 7
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
b. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
Pasal 8
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e, membawahkan:
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
b. Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; dan
c. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan.
Pasal 9
(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g
dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6
Pasal 11
Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 12
Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang sosial.
Pasal 13
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta
perlindungan dan jaminan sosial;
b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta
perlindungan dan jaminan sosial;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan
bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di
lingkup Dinas;
e. penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah;
g. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
h. penyelenggaraan dan pemantauan pemulangan warga negara migran korban
tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke
kelurahan asal;
7
i. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan orang
dengan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency
Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi
anak yang berhadapan dengan hukum;
j. penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
k. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
l. penyelenggaraan ketersediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi
korban bencana Daerah;
m. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
bencana Daerah;
n. penyelenggaraan pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional Daerah;
o. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
dan
p. pelaksanaan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 14
Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan
administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, umum, kepegawaian
dan keuangan serta mengoordinasikan administrasi urusan sosial.
Pasal 15
Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan
strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup
sekretariat dan Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program
dan anggaran di lingkup Dinas;
c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan
program dan anggaran di lingkup sekretariat;
d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program,
kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/
instansi terkait;
8
e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja,
program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup
sekretariat dan Dinas;
f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan
evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring
dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian
program standar pelayanan minimal urusan sosial;
i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan
penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan
Dinas;
j. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan
keuangan Dinas;
k. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai,
permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai
dengan unit kerja/ embaga/instansi terkait;
l. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/ pengadaan
barang/ pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/ enyelenggaraan rapat
Dinas;
m. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
n. pengoordinasian hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan pada lingkup Dinas;
o. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi, serta informasi publik;
p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas;
q. pengelolaan barang, arsip, dan hubungan masyarakat;
r. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di
lingkup tugas subbagian perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan;
s. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi
pelaksanaan tugas di lingkup Dinas kepada Kepala Dinas; dan
t. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.
9
Paragraf 3
Kepala Subbagian
Perencanaan
Pasal 16
Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program,
evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas;
b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen
Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan lingkup Dinas;
c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen perencanaan
program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pelaksanaan
Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup subbagian perencanaan dan
Dinas;
d. mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan
anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
f. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup subbagian perencanaan;
h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen
pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran
dan tahunan di lingkup Dinas;
10
i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di
lingkup subbagian perencanaan dan Dinas;
j. menghimpun data dan dokumentasi, serta informasi publik;
k. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen standar
pelayanan minimal urusan sosial;
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian perencanaan;
m. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup
subbagian perencanaan;
n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada subbagian perencanaan; dan
o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 4
Kepala Subbagian
Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Pasal 17
Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum, kepegawaian dan keuangan
di lingkup Dinas;
b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan
dan anggaran pada subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran pada subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk
pelaksanaan kegiatan di lingkup subbagian umum, kepegawaian dan
keuangan serta Dinas;
e. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Dinas;
f. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
11
g. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
h. menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas;
i. menyelenggarakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan
kantor barang pakai habis di lingkup Dinas;
j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
k. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
l. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
m. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
n. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
o. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan
yang dilaksanakan Dinas;
p. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas;
q. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup subbagian
keuangan dan Dinas;
r. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan dokumen pelaporan
keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Dinas;
s. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan dokumen Catatan
Atas Laporan Keuangan di lingkup Dinas;
t. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan
kepada unit kerja/ Perangkat Daerah terkait;
u. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian umum, kepegawaian dan
keuangan;
v. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup
subbagian umum, kepegawaian dan keuangan serta Dinas;
w. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada
subbagian umum, kepegawaian dan keuangan; dan
x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
12
Paragraf 5
Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial
Pasal 18
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang.
Pasal 19
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang
Rehabilitasi Sosial;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup
bidang Rehabilitasi Sosial;
c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di
lingkup bidang Rehabilitasi Sosial;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Rehabilitasi
Sosial;
f. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang;
g. pengoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas
korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan
orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency
Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi
anak yang berhadapan dengan hukum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
i. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi
sosial;
j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
13
Paragraf 6
Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Pasal 20
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut
Usia;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kegiatan
anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
g. melaksanakan pembinaan serta pendampingan bagi anak terlantar, anak
jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
h. melaksanakan penyantunan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar, anak
jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
14
Paragraf 7
Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Pasal 21
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
f. melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan penyantunan, alat
bantu mobilitas dan upaya rehabilitasi, bimbingan sosial dan pengumpulan
data bahan perumusan bimbingan penyandang disabilitas, praktek belajar
kerja dan upaya penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas;
g. melaksanakan bimbingan penyandang disabilitas, penyantunan, alat bantu
mobilitas dan upaya rehabilitasi, bimbingan sosial dan pelatihan
keterampilan, praktek belajar kerja dan upaya penyaluran tenaga kerja
penyandang disabilitas;
h. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas;
i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
15
Paragraf 8
Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Pasal 22
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
f. melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis
penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi
bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan,
pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human
Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban
perdagangan orang;
g. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data
penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi
bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan,
pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human
Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban
perdangan orang;
16
h. melaksanakan penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan
resosialisasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,
gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan
pengidap Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency
Syndrome serta korban perdagangan orang;
i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
dan
k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 9
Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Pasal 23
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memiliki
tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemberdayaan sosial
fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan
kelembagaan sosial.
Pasal 24
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan
fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup
bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
17
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di
lingkup bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
f. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin, bantuan
stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan kelembagaan
sosial;
g. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
h. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
dan penanganan fakir miskin; dan
i. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 10
Kepala Seksi
Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin
Pasal 25
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan
Sosial Fakir Miskin;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
18
f. melaksanakan bimbingan sosial peningkatan dan pengembangan
pemberdayaan sosial fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi;
g. melaksanakan sosial ekonomi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan
pengembangan pemberdayaan sosial fakir miskin dan wanita rawan sosial
ekonomi;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi keringanan biaya/ rujukan ke
Rumah Sakit dan lembaga pendidikan formal bagi fakir miskin sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
i. menerbitkan surat keterangan tidak mampu;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas seksi
Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 11
Kepala Seksi
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
Pasal 26
Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Bantuan
Stimulan dan Penataan Lingkungan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan
Lingkungan;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
f. melaksanakan pengawasan dan penertiban undian;
19
g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat dan
lembaga sosial yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan
sumber dana serta bantuan sosial;
h. penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
i. melaksanakan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan
dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber
dana serta bantuan sosial;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 12
Kepala Seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Pasal 27
Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Sosial;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
20
f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemberdayaan
kelembagaan sosial yang meliputi karang taruna, pekerja sosial masyarakat,
organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
g. melaksanakan bimbingan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
h. melaksanakan pola kerjasama dan kemitraan bagi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial;
i. melaksanakan pemberian penghargaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial;
j. melaksanakan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial;
k. melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap organisasi sosial yang
mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi
sosial yang mendapat bantuan sosial;
m. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 13
Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 28
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas membantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam
dan sosial, perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan, serta jaminan
sosial dan keluarga rentan.
21
Pasal 29
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup
bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di
lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial;
f. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan
sosial, perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan, serta jaminan
sosial dan keluarga rentan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan dan pemantauan pemulangan warga
negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk
dipulangkan ke kelurahan asal;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketersediaan kebutuhan dasar dan
pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah;
i. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana Daerah;
j. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Daerah;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial; dan
l. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
22
Paragraf 14
Kepala Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Pasal 30
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial memiliki
tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
f. menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
alam dan sosial;
g. melaksanakan bantuan rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada korban
bencana alam dan sosial;
h. melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan dan pencegahan
bencana alam dan sosial;
i. melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga yang
memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana alam dan sosial;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
23
Paragraf 15
Kepala Seksi
Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan
Pasal 31
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan memiliki
tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan
Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan
dan Keperintisan;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
f. melaksanakan pengembangan dan publikasi nilai riwayat dan sejarah
kepeloporan, keperintisan, dan kepahlawanan;
g. melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
h. melaksanakan jaminan sosial bagi perintis kemerdekaan, keluarga perintis
kemerdekaan, dan keluarga Pahlawan Nasional;
i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi
Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; dan
k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
24
Paragraf 16
Kepala Seksi
Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan
Pasal 32
Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Jaminan Sosial
dan Keluarga Rentan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga
Rentan;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi
Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan;
f. melaksanakan tugas bimbingan sosial, peningkatan dan perlindungan sosial
keluarga rentan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pekerja
migran terlantar, dan keluarga bermasalah psikologis;
g. melaksanakan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan
perlindungan sosial keluarga rentan yang meliputi kekerasan dalam rumah
tangga, pekerja migran terlantar, dan keluarga bermasalah psikologis;
h. melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga rentan yang
meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran terlantar, dan
keluarga bermasalah psikologis;
i. melaksanakan pemberian rekomendasi keringanan biaya dan rujukan ke
Rumah Sakit dan Pusat Rehabilitasi Sosial bagi keluarga rentan;
j. memberikan advokasi sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
25
Paragraf 17
Uraian Tugas
Pasal 33
Uraian tugas pemangku jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Bagian Keempat
Tata kerja
Pasal 34
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas dengan Sekretariat Daerah
serta instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pasal 35
Pemangku Jabatan bertanggungjawab:
a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang
diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 36
(1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap
bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk kepada
bawahannya.
(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
26
Pasal 37
(1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
(3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pasal 38
Dalam hal Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas berhalangan dalam
pelaksanaan tugas, Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang
Pejabat setingkat atau satu tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas
Kepala Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
ESELON
Pasal 39
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan
administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan
administrator.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau
jabatan pengawas.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 40
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada
Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan (Berita
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 42
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Desember 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
Ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd/cap
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 65