PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA...

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit

Umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31

Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata

Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi

dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Kota

Tangerang Selatan dan dengan ditetapkannya Peraturan

Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman

Organisasi Rumah Sakit, sehingga Peraturan Walikota

Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31

Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata

Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

SALINAN

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4935):

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun

2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 31);

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31

TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA

KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang

Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi

Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6,

angka 10, angka 11, angka 12 diubah, dan angka 7,

angka 8, angka 13 dihapus, serta diantara angka 11

dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni

angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Tangerang Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

- 4 -

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Selatan.

7. Dihapus.

8. Dihapus.

9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

dan gawat darurat.

10. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

yang selanjutnya disebut RSU Kota Tangerang

Selatan adalah Rumah Sakit Umum Kota

Tangerang Selatan dengan klasifikasi Rumah

Sakit Umum Kelas C.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

11a.Pemangku Jabatan adalah Direktur, Kepala

Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala

Subbagian dan Kepala Seksi.

12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas

jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku

jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi

hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam

kondisi tertentu.

13. Dihapus.

- 5 -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(1) RSU Kota Tangerang Selatan melaksanakan

pelayanan umum kesehatan medik dasar.

(2) RSU Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas

melaksanakan upaya kesehatan secara

berdayaguna dan berhasilguna dengan

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan

yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan

upaya peningkatan serta pencegahan dan

melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RSU Kota Tangerang Selatan dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan medis;

b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis

dan non medis;

c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan

keperawatan;

d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

f. penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan;dan

g. penyelenggaraan administrasi umum dan

keuangan.

(4) RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur

yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

- 6 -

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi RSU Kota Tangerang Selatan,

terdiri dari:

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1. Subbagian Keuangan; dan

2. Subbagian Umum Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Medis; dan

2. Seksi Pelayanan Non Medis.

d. Bidang Keperawatan, membawahkan:

1. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan

2. Seksi Asuhan Keperawatan.

e. Bidang Penunjang, membawahkan:

1. Seksi Penunjang Medis; dan

2. Seksi Penunjang Non Medis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung

jawab kepada Direktur.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- 7 -

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB

yakni BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4

disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

DIREKTUR

Pasal 3A

(1) Direktur memiliki tugas memimpin

penyelenggaraan RSU Kota Tangerang Selatan.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, pelaksanaan

kebijakan strategis dan teknis terkait

pengelolaan administrasi umum dan

keuangan serta satuan pemeriksaan internal;

b. perumusan, penetapan, pelaksanaan

kebijakan strategis dan teknis bidang

pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkup bidang pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang;

- 8 -

d. penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit

terkait unsur pelayanan medis, keperawatan,

penunjang medis, komite medis, komite

keperawatan dan komite penunjang yang

ditetapkan Direktur;

e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan

pengembangan sumber daya manusia RSU

Kota Tangerang Selatan di bidang Kesehatan;

f. penetapan hasil evaluasi survei kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan pada

lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

g. penetapan kendali mutu dan biaya,

keselamatan pasien dibidang pelayanan

medis, keperawatan dan penunjang;

h. penetapan data jasa pelayanan RSU Kota

Tangerang Selatan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas

dan fungsi lingkup RSU Kota Tangerang

Selatan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.


berikut:

Pasal 4

(1) Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas

membantu Direktur dalam memberikan

pelayanan administratif dan teknis yang meliputi

pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia, rumah

tangga dan logistik rumah sakit, perencanaan dan

informasi serta keuangan.

- 9 -

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian bahan penyusunan

perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis

dan teknis norma, standar, prosedur dan

kriteria di lingkup Bagian Tata Usaha dan

RSU Kota Tangerang Selatan;

b. pengoordinasian penyusunan, perumusan

dokumen perencanaan program dan

anggaran di lingkup RSU Kota Tangerang

Selatan;

c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan

analisa dokumen perencanaan program dan

anggaran di lingkup Bagian Tata Usaha;

d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/

asistensi/pembahasan program, kegiatan

dan anggaran dengan unit kerja internal/

kementerian/lembaga/instansi terkait;

e. pengoordinasian penyusunan, perumusan

dokumen pelaporan kinerja, program dan

kegiatan serta pertanggung jawaban

Pemerintah di lingkup Bagian Tata Usaha

dan RSU kota Tangerang Selatan;

f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan

dokumen hasil monitoring dan evaluasi

bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan

dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi

bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan

dokumen pelaporan penatausahaan

keuangan bulanan, triwulanan, semester dan

tahunan RSU Kota Tangerang Selatan;

- 10 -

i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan

dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan


j. pengoordinasian kesejahteraan pegawai,

hukuman disiplin pegawai, permasalahan

yang dihadapi pegawai yang berdampak pada

kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/

instansi terkait;

k. pengoordinasian penyusunan dan analisa

kebutuhan pegawai/pengadaan barang/

pemeliharaan aset RSU Kota Tangerang

Selatan/perjalanan dinas/penyelenggaraan

rapat dinas;

l. pengoordinasian penyusunan analisa

jabatan, analisa beban kerja, evaluasi

jabatan dan standar kompetensi jabatan di


m. pengoordinasian pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum Daerah;

n. pengelolaan barang milik Daerah, arsip dan

hubungan masyarakat;

o. pengoordinasian penyedian data dan

dokumentasi serta informasi publik;

p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai di lingkup RSU

Kota Tangerang Selatan;

q. pelaksanaan pengembangan sumber daya

aparatur;

r. pengelolaan pelayanan mahasiswa praktik

dibidang kesehatan dan non kesehatan


s. pengoordinasian ketertiban dan keamanan

lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;

- 11 -

t. pengoordinasian dan penyampaian hasil

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di

lingkup RSU Kota Tangerang Selatan kepada

Direktur; dan

u. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas dan fungsi.

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2)

dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala Subbagian Keuangan, memiliki tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan teknis norma, standar,

prosedur dan kriteria di lingkup urusan

keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang

Selatan;

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen

perencanaan program, kegiatan dan

anggaran pada Subbagian Keuangan;

c. menyiapkan dokumen pendukung

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

pada Subbagian Keuangan;

d. menyusun rencana kerja anggaran

pendapatan belanja tidak langsung pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah murni

dan perubahan;

e. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan

pengajuan kebutuhan dana untuk

pelaksanaan kegiatan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

- 12 -

f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan

di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

g. menyelenggarakan pembinaan administrasi

keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang

Selatan;

h. menghimpun / menyusun / menganalisa /

merumuskan/dokumen pelaporan keuangan

bulanan, triwulanan, semester dan tahunan


i. menghimpun / menyusun / menganalisa /

merumuskan/dokumen Catatan Atas

Laporan Keuangan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

j. mengoordinasikan laporan keuangan dan

Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit

kerja/Perangkat Daerah terkait;

k. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah pada RSU Kota

Tangerang Selatan;

l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;

m. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas

pegawai pada Subbagian Keuangan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.

- 13 -


dihapus, Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan, memiliki tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan teknis norma, standar,

prosedur dan kriteria di lingkup urusan

umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

di lingkup RSU Kota tangerang Selatan;

b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan

dan perumusan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan


c. menghimpun / menyusun / menganalisa /

merumuskan/dokumen perencanaan

program dan kegiatan serta anggaran

meliputi Daftar Rencana Pogram dan

Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah di lingkup Subbagian Umum,

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta


d. mengoordinir penelitian / asistensi /

pembahasan program, kegiatan dan

anggaran meliputi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah dan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 14 -

e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan

dan perumusan dokumen Indikator Kinerja

Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan

dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU


f. menghimpun / menyusun / menganalisa /

merumuskan/dokumen Indikator Kinerja

Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan

Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dan Laporan Keterangan dan

Pertanggungjawaban di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung

pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkup Subbagian Umum, Perencanaan

Evaluasi dan Pelaporan;

h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan

dan perumusan dokumen pelaporan hasil

monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan,

semesteran dan tahunan di lingkup RSU


i. menghimpun / menyusun / menganalisa /

merumuskan/dokumen pelaporan hasil

monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan,

semester dan tahunan di lingkup Subbagian

Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

serta RSU Kota Tangerang Selatan;

j. melaksanakan penyediaan dan

pendistribusian alat perlengkapan kantor di


- 15 -

k. melaksanakan penyusunan rencana, analisis

kebutuhan pemeliharaan barang alat

perlengkapan kantor dan kendaraan;

l. melaksanakan penyediaan bahan bakar

minyak untuk kendaraan dinas operasional


m. melaksanakan penyediaan jasa asuransi

pegawai, kendaraan dinas dan operasional;

n. memfasilitasi penyediaan tempat

pendistribusian dan penyimpanan barang;

o. menghimpun data dan dokumentasi serta

informasi publik;

p. menyelenggarakan pengelolaan barang milik

Daerah di lingkup RSU Kota Tangerang

Selatan;

q. melaksanakan peningkatan kemampuan dan

kapasitas pegawai;

r. melaksanakan pelayanan mahasiswa praktik

di bidang kesehatan dan non kesehatan


s. melaksanakan ketertiban dan keamanan

lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;

t. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan,

analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan

standar kompetensi jabatan di lingkup RSU


u. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Subbagian Umum,

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

v. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas

pegawai pada Subbagian Umum,

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

- 16 -

w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.


berikut:

Pasal 7

(1) Kepala Bidang Pelayanan Medis memiliki tugas

membantu Direktur dalam menyelenggarakan

pelayanan medis dan pelayanan non medis pada

fasilitas Kesehatan di RSU Kota Tangerang

Selatan.

(2) Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan

kebijakan strategis dan teknis pedoman

norma, standar, prosedur dan kriteria di

lingkup Bidang Pelayananan Medis;

b. perumusan perencanaan, pelaksanaan

program dan anggaran serta rencana

anggaran biaya Badan Layanan Umum

Daerah di lingkup Bidang Pelayanan Medis;


pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di

lingkup Bidang Pelayanan Medis;

d. pengoordinasian pengelolaan sarana dan

prasarana Bidang Pelayanan Medis;

e. perumusan dan pelaksanaan pengembangan

pelayanan medis pada RSU Kota Tangerang

Selatan;

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan

fungsi pelayanan medis dengan instansi/unit

kerja lain;

- 17 -

g. pengelolaan manajemen resiko pelayanan

dan pengaduan di RSU Kota Tangerang

Selatan;

h. pengoordinasian hasil evaluasi survei

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;

i. pelaksanaan kendali mutu dan biaya,

keselamatan pasien di Bidang Pelayanan

Medis;

j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa

pelayanan medis secara berkala;

k. penetapan usulan pelatihan kompetensi

tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi dan

Dokter Spesialis;

l. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

dan fungsi di lingkup Bidang Pelayanan

Medis; dan

m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai




Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis, memiliki tugas:

a. menyusun perumusan dan pelaksanaan

kebijakan strategis dan teknis pedoman,

norma, standar, prosedur dan kriteria pada

Seksi Pelayanan Medis;

b. menyusun perumusan dan pelaksanaan



Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Medis;

- 18 -

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pemantauan pelaksanaan

tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Medis;

d. melaksanakan penilaian terhadap dokter

magang;

e. melaksanakan pengelolaan jasa pelayanan;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan

data dalam rangka pengelolaan pelayanan

medis;

g. melaksanakan pengelolaan standar sarana

dan peralatan pelayanan medis;

h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan

tugas di bidang pelayanan medis;

j. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen

risiko di RSU Kota Tangerang Selatan;

k. menyiapkan usulan dan melaksanakan

pelatihan kompetensi tenaga dokter umum,

dokter gigi, dokter spesialis dan dokter

subspesialis;

l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan medis;

m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi

Pelayanan Medis; dan

n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.

- 19 -



Pasal 9

(1) Kepala Seksi Pelayanan Non Medis, memiliki

tugas:




Seksi Pelayanan Non Medis;




Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Non

Medis;



tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Non

Medis;

d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;

e. melaksanakan pemantauan, pengolahan data

rekam medis serta dokumentasi di lingkup


f. melaksanakan promosi di bidang kesehatan

meliputi pengumpulan, pengolahan,

pengelolaan serta mempublikasikan;

g. melaksanakan kegiatan penyuluhan di

bidang kesehatan di lingkup RSU Kota

Tangerang Selatan;

h. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen

pelayanan dan pengaduan di RSU Kota

Tangerang Selatan;

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan

tugas di Seksi Pelayanan Non Medis;

- 20 -

j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Non

medis;

k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi


Pelayanan Non Medis; dan

l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.


berikut:

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Keperawatan memiliki membantu

Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan

Keperawatan pada Fasilitas kesehatan di RSU

Kota Tangerang Selatan.

(2) Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memiliki tugas:




lingkup Bidang Keperawatan;




Daerah di lingkup Bidang Keperawatan;


pemetaan, pemantauan pelaksanaan tugas

pegawai di lingkup Bidang Keperawatan;

- 21 -

d. pengoordinasian distribusi dan pengelolaan

sarana dan prasarana keperawatan;

e. perumusan pengembangan pelayanan

keperawatan pada RSU Kota Tangerang

Selatan;

f. pengoordinasian fungsi sarana dan

prasarana keperawatan;

g. perumusan dokumen asuhan keperawatan;

h. pengoordinasian penilaian kualitas

pelayanan keperawatan yang diberikan

kepada pasien;

i. perumusan dokumen kendali mutu dan

biaya, keselamatan pasien di Bidang

Pelayanan Keperawatan;

j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa

pelayanan keperawatan secara berkala;

k. penetapan usulan pelatihan kompetensi

tenaga keperawatan;

l. pengelolaan manajemen resiko pelayanan

keperawatan di RSU Kota Tangerang Selatan;

m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama

dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan

instansi lain terkait keperawatan;

n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

dan fungsi di lingkup Bidang Keperawatan;

dan

o. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai


- 22 -



Pasal 11

(1) Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan,

memiliki tugas:




Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan;




Daerah di lingkup Seksi Rawat Inap dan

Rawat Jalan;



tugas pegawai pada Seksi Rawat Inap dan

Rawat Jalan;

d. melaksanakan pengumpulan, identifikasi,

distribusi dalam rangka pengembangan

sarana dan prasarana keperawatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sarana

dan prasarana keperawatan;

f. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan

fungsi sarana dan prasarana keperawatan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan

melaksanakan kerjasama dengan Perangkat

Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait;

h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Seksi Rawat Inap dan

Rawat jalan;

- 23 -

i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rawat

Inap dan Rawat Jalan; dan

j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.



Pasal 12

(1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, memiliki

tugas:




Seksi Asuhan Keperawatan;




Daerah di lingkup Seksi Asuhan

Keperawatan;



tugas pegawai pada Seksi Asuhan

Keperawatan;

d. melaksanakan pendistribusian dan

pengelolaan sumber daya keperawatan;

e. melaksanakan perumusan pengembangan

pelayanan keperawatan pada RSU Kota

Tangerang Selatan;

f. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sumber

daya keperawatan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama


instansi lain terkait keperawatan;

- 24 -

h. melaksanakan manajemen risiko pelayanan

keperawatan di RSU Kota Tangerang Selatan;

i. menyiapkan dokumen asuhan keperawatan;

j. menyiapkan dokumen penilaian kualitas

pelayanan keperawatan yang diberikan

kepada pasien;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu

dan biaya, keselamatan pasien di bidang

pelayanan keperawatan;

l. melaksanakan penilaian data jasa pelayanan

keperawatan secara berkala;

m. menyiapkan dokumen usulan pelatihan

kompetensi tenaga keperawatan;

n. menyusun jadwal dinas tenaga keperawatan;

o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Seksi Asuhan

keperawatan;

p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi


Asuhan Keperawatan; dan

q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.


berikut:

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Penunjang memiliki tugas

membantu Direktur dalam menyelenggarakan

pemeliharaan fasilitas dan pengembangan

pelayanan penunjang medis dan non medis di

lingkup RSU Kota Tangerang Selatan.

- 25 -

(2) Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:




lingkup Bidang Penunjang;




Daerah di lingkup Bidang Penunjang;


pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di

lingkup Bidang Penunjang;

d. pengoordinasian dan pengelolaan sarana dan

prasarana Bidang Penunjang;

e. pengoordinasian pemeliharaan fasilitas

sarana dan prasarana RSU Kota Tangerang

Selatan;

f. pengoordinasian fasilitas sarana dan

prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang;

g. perumusan dan pelaksanaan pengembangan

pelayanan penunjang pada Kota Tangerang

Selatan;

h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan

fungsi pelayanan penunjang dengan

instansi/unit kerja lain;

i. pengelolaan manajemen risiko pelayanan

penunjang;

j. pengoordinasian kendali mutu dan biaya,

keselamatan pasien di Bidang Penunjang;

k. pengoordinasian dan menetapkan data jasa

pelayanan penunjang secara berkala;

- 26 -

l. pengoordinasian logistik, bank darah, obat,

makanan, dan perbekalan RSU Kota

Tangerang Selatan;

m. penetapan usulan pelatihan kompetensi

tenaga penunjang;

n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama

dengan perangkat Daerah/unit kerja dan

instansi lain terkait pelayanan penunjang


o. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

dan fungsi di lingkup Bidang Penunjang; dan

p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai




Pasal 14

(1) Kepala Seksi Penunjang Medis, memiliki tugas:




Seksi Penunjang Medis;




Daerah di lingkup Seksi Penunjang Medis;



tugas pegawai pada Seksi Penunjang Medis;

d. melaksanakan pengembangan pelayanan

penunjang medis pada RSU Kota Tangerang

Selatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan

tugas dan fungsi pelayanan penunjang

dengan instansi/unit kerja lain;

- 27 -

f. menyiapkan dokumen penetapan data jasa

pelayanan penunjang medis secara berkala;

g. menyusun, melaksanakan, mengelola dan

mendistribusikan kebutuhan bank darah,

logistik obat, makanan, dan perbekalan RSU


h. menyiapkan bahan usulan pelatihan

kompetensi tenaga penunjang;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama



medis RSU Kota Tangerang Selatan;

j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang

medis;

k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Seksi Penunjang medis;

l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi


Penunjang Medis; dan

m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.



Pasal 15

(1) Kepala Seksi Penunjang Non Medis, memiliki

tugas:




Seksi Penunjang Non Medis;

- 28 -




Daerah di lingkup Seksi Penunjang Non

Medis;



tugas pegawai pada Seksi Penunjang Non

Medis;

d. menyusun, melaksanakan dan

mendistribusikan pengelolaan sarana dan

prasarana Seksi Penunjang Non Medis;

e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana

dan prasarana RSU Kota Tangerang Selatan;

f. menyusun, melaksanakan, mengelola dan

mendistribusikan fasilitas sarana dan

prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang

Selatan;

g. melaksanakan pengembangan pelayanan

penunjang non medis pada RSU Kota

Tangerang Selatan;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama



non medis RSU Kota Tangerang Selatan;

i. menyiapkan dokumen penetapan data jasa

pelayanan penunjang non medis secara

berkala;

j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas

dan arsip di lingkup Seksi Penunjang Non

medis;

- 29 -

k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi


Penunjang Non Medis; dan

l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai

dengan tugas.

(2) Dihapus.

17. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)

Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15A

Uraian tugas Pemangku Jabatan ditetapkan dengan

Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang Selatan.


berikut:

Pasal 17

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar unit kerja dalam lingkungan RSU Kota

Tangerang Selatan dengan Sekretariat Daerah dan

instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

19. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat)

Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan

Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pemangku Jabatan bertanggung jawab:

a. mengawasi bawahan masing-masing dan

mengambil langkah yang diperlukan apabila

terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

- 30 -

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan

masing-masing serta memberikan bimbingan dan

petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17B

(1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasannya serta menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap

waktu jika dibutuhkan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh

Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya

diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka

memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Direktur RSU Kota Tangerang Selatan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan

fungsi RSU kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 17C

(1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas

dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan

Fungsional.

(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala

Subbagian dan Kepala Seksi.

(3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang

Selatan.

- 31 -

Pasal 17D

Dalam hal kepala unit kerja di lingkungan RSU Kota

Tangerang Selatan berhalangan dalam pelaksanaan

tugas, Direktur RSU Kota Tangerang Selatan

mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat

setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk

melaksanakan tugas kepala unit kerja sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

22. Ketentuan Bab IX dan Pasal 20 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

ESELON

Pasal 20

(1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon

III.a atau jabatan administrator.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan

struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural

eselon III.b atau jabatan administrator.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan

jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan

pengawas.


berikut:

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan

fungsi RSU Kota Tangerang Selatan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 32 -

24. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 19 September 2017

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

Ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 27

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA...

Documents

Transcript of PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA...