PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan...

44
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA The SMERU Research Institute – Local Solutions to Poverty Jakarta, 14 Maret 2018

Transcript of PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan...

Page 1: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

The SMERU Research Institute – Local Solutions to Poverty

Jakarta, 14 Maret 2018

Page 2: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Maret ’18

Studi Monitoring Implementasi UU Desa

Konteks studi

BaselineSept–Nov ‘15

Endline

April 2018Studi Kasus:ManfaatDana Desa

Mar ’17

Pemantauan

Updates: PerencanaanDesa

Page 3: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

TUJUAN DAN METODOLOGI

TUJUAN:

• Memutakirkan data dan informasi mengenai perencanaan tahunan dan perencanaanjangka menengah di desa-desa studi

• Mendiskusikan perencanaan jangka menengah bagi desa-desa saat ini dan pilihankebijakan yang perlu dikaji lebih dalam

• Mengidentifikasi isu-isu penting untuk digali dalam studi endline

METODOLOGI:

• Studi kualitatif

• Data-data dikumpulkan selama baseline, pemantauan, studi kasus melalui• Wawancara mendalam dengan pemdes, BPD, warga, dan supradesa• FGD laki-laki dan perempuan• Pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan di desa

Page 4: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

OUTLINE PRESENTASI

•PENTINGNYA PERENCANAAN BAGI DESA

•PERENCANAAN TAHUNAN (RKPDES)

•PERENCANAAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES)

•KESIMPULAN DAN DISKUSI

Page 5: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PENTINGNYA PERENCANAAN BAGI DESA

Page 6: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PERENCANAAN DALAM KERANGKA REGULASI

• Perencanaan adalah amanat UU Desa• pasal 79: desa harus menyusun RPJMDes maupun RKPDes sesuai

kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunankabupaten/kota

• Pasal 80: penyusunan RPJMDes maupun RKPDes mengikutsertakanmasyarakat Desa

• Permendagri 114/2014: perencanaan pembangunan desa adalahtahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa denganmelibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakatsecara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayadesa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

Page 7: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Beberapa ilustrasi dari lapangan selama studi kasus

Page 8: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

MENGAPA PERENCANAAN DESA PENTING?

• Temuan-temuan dalam studi kasus menunjukkan ada kegiatan-kegiatan yang tidakterlaksana secara baik• Box culver dibangun tanpa survey lokasi• Hand tracktor dibeli tanpa kejelasan spesifikasi• WC musholla tidak dapat digunakan karena tidak dilengkapi dengan septik tank

• Temuan mengenai pembangunan yang dampak sosial ekonominya sangat terbatas• Pos kamling dibangun secara berlebihan di dusun• Jalan setapak dibagi rata saja di berbagai RT dan dusun

• Akar masalah: perencanaan yang sporadis, terserak, tidak terintegrasi dan miskin ide

• Perencanaan juga penting bagi• Tata kelola desa tolok ukur penilaian partisipasi, transparansi, akuntabilitas• Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan• Secara teknis, perencanaan menunjang pekerjaan di desa yang bersifat swakelola

Page 9: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PERENCANAAN TAHUNAN 1. SKEMA PERENCANAAN TAHUNAN (RKPDES) MENURUT PERMENDAGRI

114/2014

2. PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN

3. TAHAPAN PENTING PENYUSUNAN PERENCANAAN DI DESA STUDI

A. PENJARINGAN USULAN

B. PENENTUAN PRIORITAS USULAN

C. PENYEPAKATAN USULAN

Page 10: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

• Hasil musdes• Pagu indikatif• Program masuk

desa

• PenceramatanRPJMDesa

• Kesepatan hasilpencermatanRPJMDes

• Pembentukan timverifikasi RAB

• Pagu infikatif: DD, ADD, BHPRD, BKKDes

• Penyelarasan RKPD, jaring asmara

RKP Desa(Permendagri 114/2014, pasal 29 – pasal 48)

Pencermatanpagu indikatif

Musdes olehBPD (bulan Juni)

Tim PenyusunRKP Desa

Musrenbangdes

Pencermatanulang RPJMDesa

Rancangan RKP Desa (Juli)

Perdes RKP Desa(September)

PenjaringanUsulan

PenentuanPrioritas

Penyepakatan Implementasi yang terjadi di lapangan

Page 11: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN

• Desa-desa di Wonogiri, Banyumas dan Batanghari sudah menyelesaikanRKPDes di tahun T-1

• Desa-desa di Ngada dan Merangin belum menyelesaikan RKPDes di tahunT-1• Di Ngada, perencanaan T-1 sudah dimulai dan sudah terjadi penjaringan dan

penentuan pilihan, namun RKPDes belum selesai• Di Merangin, perencanaan T-1 belum menjadi kepedulian kabupaten. Selain itu

Pemdes dan BPD cenderung tidak mematuhi tahapan dan perencanaanpembangunan

• Perencanaan di T-1 memungkinkan desa-desa mulai melaksanakanpembangunan lebih awal dan waktu pelaksanaan kegiatan bisa lebih panjang tata kelola dan kualitas kegiatan bisa lebih baik

• Asumsinya kabupaten dan pusat juga tepat waktu dan tidak ada perubahankebijakan secara mendadak

Page 12: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PROGRES PENJARINGAN USULAN DI DESA-DESA STUDI

Kondisi di awal UUDes (2016):

• Sebagian besar desa melakukan penjaringan usulan langsung di tingkat desa pada saatmusdes dan musren.

• Karya Mukti menjaring usulan dari tingkat dusun, bahkan di mesjid-mesjid di desa

Kondisi saat ini (2018):

• Makin banyak desa yang melakukan penjaringan usulan dalam forum di berbagai jenjang: forum RT, forum RW, forum mesjid, musdus, musdes

• Penjaringan usulan umumnya masih 2 bidang (yaitu pembangunan desa danpemberdayaan masyarakat); kecuali Ngada yang sudah menjaring usulan dalam 4 bidang

• Di Merangin:

• Proses penjaringan usulan di Merangin terkendala oleh dinamika politik di desa

• banyak konflik yang membuat pemdes khawatir berada dalam satu forum denganwarga.

12

Page 13: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PENJARINGAN USULAN YANG MENUMPANG PADA KEGIATAN RUTIN WARGA (SLAPANAN, YASINAN, DLL)

Walaupun bentuk-bentuk penjaringan usulan makin beragam, umumnya kegiatan tersebut menumpang

pada kegiatan rutin warga

Kelebihannya:

- Kehadiran warga terjamin (walaupun tidak ada uang saku)

- Kegiatan perencanaan tidak mengganggu penghidupan warga

Kekurangannya:

- Waktu penjaringan tidak diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya. Akibatnya, warga belum tentu siapdengan usulan-usulan

- Kegiatan perencanaan dilakukan sesudah kegiatan rutin, sehingga terkesan terburu-buru dan wargasudah lelah

- Ada kecenderungan perempuan tidak ikut dalam musdus (Kalikromo, Beral, Sipahit Lidah, Pinang Merah)

Page 14: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

POLA PENJARINGAN USULAN MELALUI FORUMBASELINE SAAT INI Keterangan

Penyusunan RKPDeshanyamengacupadaRPJMDes

Pola 1: Tertutup pada usulan-usulan baru, kecuali ada perubahan aturan di tingkatsupradesa

Desa lebih sulitmengakomodasi kebutuhanyang baru muncul dan tidaktercantum dalam RPJMDes

Pola 2: Terbuka pada usulan-usulan baruwalaupun tidak ada dalam RPJMDes

Resiko: perencanaanshopping list dan sporadislebih besar

• Pola 2a: usulan-usulan baru ditampungdalam forum di tingkat desa

• Pola 2b: usulan-usulan baru ditampungdalam forum di tingkat desa dansubdesa

Usulan yang diterima lebihbanyak. Kesempatan lebihterbuka bagi warga, termasukwarga marjinal danperempuan

Page 15: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Penjaringan Usulan Ndona (2017)

Musdes-Penentuan Usulan

Page 16: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

POLA PENENTUAN PRIORITAS USULAN

• Pola 1 dilakukan di dalam forum oleh peserta musdes. Di Ngada prosesnya dilakukansecara mufakat untuk menentukan prioritas kegiatan. Di Batanghari voting dilakukan jikamufakat tidak tercapai Pola ini memberi kesan lebih partisipatif

• Pola 2 dilakukan secara internal oleh tim penyusun RKPDes bersama pemdes (Kalikromo, Beral, Deling). Di Karya Mukti, penyusunan prioritas juga dikonsultasikan dengan BPD pola ini lebih bersifat teknokratis (terutama jika ada program strategis berskala desa, bahkan antar desa)

• Pola 3 dilakukan oleh pemdes (utamanya kades) secara tertutup dengan sistem bagi-bagiproyek diantara perangkat desa dan BPD (Merangin)

Pola yang baik adalah perkawinan antara pola 1 dan pola 2

Page 17: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

POLA PENYEPAKATAN USULANPola penyepakatan Keterangan

Pola 1: penyepakatan usulan dalamforum musren.

Penyepakatan usulan menjadi hal yang formalitasmelibatkan unsur masyarakat dan dihadiri supradesaPartisipasi dan akuntabilitas kuat karena ada pembacaanberita acara kesepakatan Pola yang baik

Pola 2: penyepakatan usulan dalampertemuan di tingkat desa di mana ada pemaparan prioritas namun masihdibuka penjaringan usulan tambahan

Penyepakatan usulan secara formal merupakan inisiatifdesa mengundang BPD dan tomas (biasanya dilaksanakanbersamaan dengan kegiatan lain)Partisipasi dan akuntabilitas juga kuat pola yang baikPenjaringan usulan tambahan selalu dibutuhkan untukmengantisipasi tambahan dana BKKDes

Pola 3: tidak ada proses penyepakatanusulan (Merangin)

Tidak ada penyepakatan usulan secara formal danakuntabilitas lemah

Page 18: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PESERTA MUSYAWARAH

• Secara umum, ada peningkatan jumlah peserta musyawarah di tingkat desadalam 2 tahun terakhir ini

• Dari segi jumlah, peserta laki-laki masih mendominasi musyawarah. • Peserta musyawarah umumnya warga elit, yaitu pemdes, BPD, perwakilan

wilayah (RT/RW/dusun), serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa• Hanya musyawarah di Batanghari yang menghadirkan warga marjinal dalam

musyawarah di tingkat desa. Namun warga marjinal sekedar hadir saja dan tidakberpendapat

• Di Banyumas babinsa dan babinkamtibmas juga diundang dalam musren walaupunmereka hanya sekedar hadir dan tidak mengemukakan pendapat

• Kecuali di Sipahit Lidah pihak kecamatan selalu hadir dalam musren danmemberikan sambuatan normatif. Di Batanghari, pada masa pejabatkecamatan sebelumnya, peran kecamatan sangat kuat dalam mengarahkanproses musyawarah

18

Page 19: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Musrenbangdes Pinang Merah (2017)

Page 20: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Musrenbangdes Sipahit Lidah (2017)

Page 21: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Musrenbangdes Tiang Berajo (2017)

Musrenbangdes Kelok Sungai Besar (2016)

Page 22: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Musrenbangdes Deling (2017)

Page 23: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PROSES PENGANGGARAN

• Secara umum proses perumusan RAPBDes terjadi secara tertutup olehkades dan perangkat desa

• Konsultasi dengan BPD terjadi di Kalikromo, Beral, Deling, dan Karya Muktiyang pertemuan pembahasan RPABDes berlangsung formal antara pemdesdan BPD di mana pemdes memaparkan rancangan APBDes dandikomentari sekilas oleh BPD• Pembahasan dengan BPD adalah syarat wajib (necessary condition) untuk mencapai

partisipasi dan akuntabilitas. Namun syarat cukup (sufficient condition) adalahkualitas BPD itu sendiri untuk mencapai kualitas penganggaran yang baik

• Catatan kebijakan mengenai BPD menggarisbawahi rendahnya pemahaman BPD terhadap substansi APBDes. Ini membuat mereka sulit mengkritisi draft APBDes yang dibuat oleh pemdes. Implikasinya: pelatihan mengenai substansi APBDes sangatdiperlukan bagi anggota BPD

Page 24: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

POLA PERINCIAN ANGGARANPOLA PERINCIAN ANGGARAN KETERANGAN

Pola 1: RAB disusun bersamaan denganpenyusunan RKPDes sebelum musrenpenyepakatan dan penetapan usulan

Mengikuti Permendagri 114/2014 (pasal 49): rencanakegiatan disusun bersama RABMemastikan RKPDes, APBDes, RAB, dan SPJ selaras(dikerjakan dalam aplikasi Siskeudes) Pola yang baik

Pola 2: RAB disusun bersamaan denganpenyusunan APBDes.

RAB sebagai lampiran APBDes menjadi syarat pencairanDD

Pola 3: RAB disusun sesudah APBDesditetapkan

Mengikuti Permendagri 114/2014 (pasal 37) yaituAPBDes ditetapkan sebelum 31 Desember.

Masa di antara penetapan dan pencairan DD dipakaiuntuk menyusun APBDes

Pola 4: RAB dibuat oleh konsultan setelahpencairan DD

RAB bukan bagian dari perencanaan anggaran, melainkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan

Page 25: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

1. SKEMA PERENCANAAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES) MENURUT PERMENDAGRI 114/2014

2. PENYUSUNAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Page 26: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Dikonsultasikandengan BPD

• Sumberdayadesa

• Penggaliangagasan 4 bidang (dusun)

• RPJMD• Renstra• RUTR/ RTRW

RPJM DesaPermendagri 114/2014 (pasal 6 pasal 28)

Penyelarasanarah kebijakan

Pengkajiankondisi desa

Tim Penyusun RPJM Desa

Musdes olehBPD

Menyusunlaporan

Rancangan RPJM Desa

MusrenbangdesPerdes RPJMDesa

(paling lambat3 bulansetelah pelantikan kades)

Page 27: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

KONDISI PENYUSUNAN RPJMDES DI 4 DESA STUDI SETELAH PILKADES DI ERA UU DESA

Tahapan penyusunan Desa

Membentuk tim penyusun RPJMDes (sekaligus tim RKPDes) Ndona, Kalikromo

Melakukan penyelarasan dengan RPJMD ---

Melaksanakan musyawarah dusun Ndona, Kalikromo, Pinang Merah, Sipahit Lidah

Melaksanakan musdes (bersamaan dengan musdes RKPDes) Ndona

Menyusun rancangan RPJMDes (yaitu daftar usulan dusun) Ndona

Melaksanakan musren (bersamaan dengan musren RKPDes) ---

Melibatkan BPD dalam penyusunan RPJMDes Ndona

Melakukan penetapan RPJMDes Ndona, Kalikromo

Jarak antara pelantikan kades dan penetapan RPJMDes 6 bulan (Ndona); 14 bulan (Kalikromo). Ada 2desa yang tidak punya RPJMDes: Pinang Merah(21 bulan); Sipahit Lidah (3 bulan)

Page 28: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Musdus RPJMDes di Desa Kalikromo (2017)

Page 29: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Konsolidasi Perencanaan di Kec. GS, Ngada

Page 30: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Dilema RPJMDesRPJMDes adalah kewajiban desa sebagai amanat UUDesa.

Idealnya Faktanya

Penyusunan RPJMDes membutuhkan proses panjangdan memakan waktu dan tenaga

Penyusunan RPJMDes tidak optimal. Pemdes setiap tahun harusmengejar target penyusunan RKPDes.

PD/PLD harus intensif memfasilitasi keseluruhanproses

PD/PLD belum punya kemampuan mengawal proses penyusunan

Kades berkomitmen dalam penyusunan danpenetapan RPJMDes

Sebagian besar kades memandang RPJMDes sebagai dokumenformalitas

RPJMDes dibuat secara partisipatif (usulan warga) dan harus selaras dengan program kabupaten

Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD daripusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD

RPJMDes hanya diubah jika ada kejadian luar biasa(bencana), perubahan aturan di tingkat supradesa

RPJMDes selalu berubah mengikuti perubahan aturansupradesa, mis. perubahan prioritas penggunaan DD

RPJMDes merupakan acuan RKPDes RPJMDes diubah untuk menyesuaikan dengan RKPDes

Page 31: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

DokumenRPJMDesKalikromo?

Page 32: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

KESIMPULAN• Ada kecenderungan pemdes bersikap “populis” (akomodatif, menyenangkan banyak

orang)• Ada penjaringan usulan setiap tahun untuk RKPDes tidak diatur dalam Permendagri 114/2014• Bentuk dan jenjang penjaringan usulan bertambah banyak

• Desa-desa lebih mengutamakan RKPDes dibanding RPJMDes• Desa umumnya menyelesaikan dulu RKPDes baru membuat RPJMDes• Ada 2 desa yang sudah 21 bulan belum memiliki RPJMDes

• Desa-desa lebih mengutamakan penjaringan usulan untuk RKPDes. Namun apapentingnya penggalian gagasan (dalam RPJMDes) jika sudah ada penjaringan usulan(RKPDes)?

• Analogi yang berlebihan: RPJMN --- RPJMD --- RPJMDes, padahal:o Tidak semua desa mampu menyusun RPJMDes secara lengkap sesuai sistematika yang ada dalam

atura, seperti daerah/pusat membuat RPJMD/RPJMNo RPJMN dan RPJMD memuat arah kebijakan strategis, sedangkan RPJMDes memuat kegiatan-

kegiatan yang diusulkan wargao RPJMN dan RPJMD menjadi pedoman perencanaan dan evaluasi, berbeda dengan RPJMDes

Page 33: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

URGENSI RPJMDES DIPERTANYAKAN KETIKA …

• Secara substansi RPJMDes isinya hanya daftar usulan dusun yang dikumpulkan melalui penggalian gagasan. Ini adalah bagianterpenting dari RPJMDes untuk dicocokkan dengan RKPDes olehsupradesa dalam mengevaluasi desa (misal untuk pencairan DD)

• RPJMDes tidak menjadi pedoman perencanaan. RPJMDes bahkandiubah (setiap tahun) untuk menyesuaikan dengan RKPDes dankegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Dana Desa serta kegiatankabupaten

• RPJMDes tidak menjadi pedoman evaluasi kinerja kades. Tidak adaketentuan untuk menjadikan RPJMDes sebagai dasar dalampenyampaian laporan akhir masa jabatan, baik kepada BPD maupunsupradesa

Page 34: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

BAHAN DISKUSI:

• RPJMDes seharusnya menjiwai perencanaan desa, namun bagaimanamenjawab dilema RPJMDes?

• Bagaimana menyeimbangkan gagasan teknokratis (kades, pemdes) dan usulan2 partisipatif (dari warga) untuk mencegah perencanaansporadismembuka ruang teknokratis yang belum terlihat dariPermendagri 114/2014. Jika dilihat dari format RPJMD nyata sekaliRPJMDes diarahkan untuk menjadi shopping list kegiatan yang akandilakukan desa

• Apakah perlu mengklasifikasikan format RPJMDes sesuai tingkatkemajuan desa?

Page 35: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Beberapa pilihan untukdidiskusikan

Kelebihan Kelemahan

1. RPJMDes ditiadakan Desa tidak menghabiskan energi untukmembuat dokumen formalitas. Desa bisaberkonsentrasi melaksanakan RKPDesPrasyarat: perubahan Undang-Undang Desa

Perencanaan tanpa arah jangkapanjang dan sporadisTidak ada acuan untuk melihatkecocokan antara RKPDes danRPJMDes bagi supradesa

2. RPJMDes tetap sepertisekarang, hanya sebagaidokumen formalitas

Bagi supradesa ada acuan yang praktis untukmelihat kecocokan antara RKPDes dan RPJMDes

Perencanaan tanpa arah jangkapanjang dan sporadisDesa menghabiskan energi untukmembuat dokumen formalitas yang setiap tahun tetap diubahTidak ada aspek teknokratis

BEBERAPA PILIHAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

Page 36: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Beberapa pilihan untukdidiskusikan

Kelebihan Kelemahan

3. RPJMDes disusun sesuaiPermendagri 114/2014 (bukanformalitas)

Sinkron antara visi misi kades, RPJMD, Renstra SKPD, RUTR/RTRW dan sampai tingkat kegiatanPrasyarat: ada komitmen untuk menyampaikanRPJMD, Renstra SKPD, RUTR/RTRW, dukunganPD/PLD, kapasitas pemdes

Perlu banyak waktu dan tenagaAsumsi bahwa semua desamampu menyusun RPJMDesdan semua daerah bersediamenyediakan dokumen

4. RPJMDes dikonsep ulanguntuk menjadi pedomanperencanaan dan evaluasi. Namun format RPJMDesdisesuaikan dengan tingkatkemajuan desa, misal RPJMDeslengkap untuk desa maju danRPJMDes sederhana untukdesa belum maju

Penyusunannya lebih ringkas: (i) tidak perlu adapenggalian gagasan; (ii) tidak memuat kegiatan-kegiatan yang diusulkan melainkah program strategis yang diturunkan dari visi misi kades(dibicarakan di tingkat desa untuk menjadi visi misidesa)Perencanaan tidak sporadis, bersifat teknokratis danjangka menengahPrasyarat: dukungan PD/PLD, perubahan regulasi

Supradesa perlu memahamiRPJMDes untuk melihatkecocokannya dengan RKPDes

BEBERAPA PILIHAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI

Page 37: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Terima kasih

facebook.com/SMERUInstitute

@SMERUInstitute

Kontak:

The SMERU Research InstituteJl. Cikini Raya No. 10AJakarta 10330 IndonesiaPh: (62-21) 3193 6336Fax: (62-21) 3193 0850Email: [email protected]

Page 38: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

LAMPIRAN

Page 39: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

KESESUAIAN ATURAN HUKUM MENGENAI RKPDES (PERMENDAGRI 114/2014) Ringkasan pasal-pasal dalam permendagri Desa/Kabupaten

RKPDes merupakan penjabaran RPJMDes Ndona, Kalikromo, TiangBerajo, Kelok Sungai Besar

RKPDes disusun sesuai pagu indikatif, rencana pempus, prov, kab. Tidak ada

BPD menyelenggarakan musdes dalam rangka perencanaan Ndona, Tiang Berajo, KelokSungai Besar

Musdes RKPDes dilaksanakan di bulan Juni Tidak ada

Musdes menyepakati pencermatan RPJMDes dan membentuk tim verifikasi Ndona, Tiang Berajo, KelokSungai Besar

Kades membentuk tim penyusun RKPDes sesudah musdes Semua desa, kecualiPinang Merah

RKPDes mulai disusun bulan Juli Tidak ada

Perdes RKPDes akhir bulan September Tidak ada

Page 40: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

KESESUAIAN ATURAN HUKUM (PERMENDAGRI 114/2014) Ringkasan pasal-pasal dalam permendagri Desa/Kabupaten

RKPDes dilampiri RAB dan diverifikasi oleh tim verifikasi Batanghari

Kades menyelenggarakan musren untuk menyepakati rancangan RKPDes Ngada, Jawa Tengah, Sipahit Lidah

Musren dihadiri oleh pemdes, BPD, unsur masyarakat Semua desa studi

Hasil musren dituangkan dalam berita acara Semua desa, kecualiSipahit Lidah dan Pinang Merah

Rancangan RKPDes disepakati bersama oleh kades dan BPD Semua desa studi

RKPDes ditetapkan dalam perdes Semua desa studi, kecualiDeling

Supradesa perlu menyusun perbup RPJMDes dan RKPDes Ngada, Wonogiri, Batanghari

Supradesa perlu menyusun perbup pengadaan barang dan jasa Semua kabupaten

Page 41: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PROGRES PERENCANAAN TA 2018 (s/d 31-1-2018)Desa Perencanaan (T-1) Keterangan

Ndona Belum dilakukan Musren masih di tahun T

Lekosoro Belum dilakukan Musren masih di tahun T

Kalikromo Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2016

Beral Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2016

Deling Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2016

Karya Mukti Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2015

Tiang Berajo Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2017

Kelok Sungai Besar Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2017 * (tertunda karenaBPD belum dilantik)

Sipahit Lidah Belum dilakukan Musren masih di tahun T

Pinang Merah Belum dilakukan Musren masih di tahun T

Page 42: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PROGRES PENJARINGAN USULAN TA 2018 (s/d 31-1-2018)

Desa Penjaringan usulan BENTUK PENJARINGAN USULAN

Ndona V Pertemuan RT, pertemuan dusun

Lekosoro V Musdes

Kalikromo V Musdes, usulan dari dusun (kadus) dikumpulkan dan dibacakansaat musdes, menumpang pada kegiatan lain di desa

Beral V Musdes, form usulan dibagikan saat musdes

Deling V Musren, forum RW, pelaksanaan bersamaan dengan kegiatanlain

Karya Mukti V Musdus, musren, kegiatan khusus, ada uang saku dalammusdus, musren

Tiang Berajo V Sesuai RPJMDes, musdes

Kelok Sungai Besar V Sesuai RPJMDes, musdes

Sipahit Lidah V Musdus, musren

Pinang Merah V Musdus

Page 43: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

PROGRES PENYEPAKATAN USULAN TA 2018 (s/d 31-1-2018)

Desa Penyepakatan usulan Bentuk penyepakatan usulan

Ndona Belum dilakukan Musren

Lekosoro Belum dilakukan Musren

Kalikromo Sudah dilakukan Musren

Beral Sudah dilakukan Musren

Deling Sudah dilakukan Mirip musren dan masih menampung usulan

Karya Mukti Sudah dilakukan Mirip musren dan masih menampung usulan

Tiang Berajo Sudah dilakukan Musren

Kelok Sungai Besar Belum dilakukan Musren

Sipahit Lidah Tidak ada Tidak ada

Pinang Merah Tidak ada Tidak ada

Page 44: PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD dari pusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD RPJMDes hanya …

Lampiran Daftar Format Tahap Perencanaan (RPJMDes) 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa

2. Data Desa

2.1 Daftar sumber daya alam

2.2 Daftar sumber daya manusia

2.3 Daftar sumber daya pembangunan

2.4 Daftar sumber daya sosial budaya

3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat

3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok

3.1.a Contoh Sketsa Desa

3.1.b Contoh Kalender Musim

3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan

4. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa

4.1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)

5. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa

6. Rancangan RPJM Desa

7. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa

8. Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa