PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan...
Transcript of PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA · Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan...
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
The SMERU Research Institute – Local Solutions to Poverty
Jakarta, 14 Maret 2018
Maret ’18
Studi Monitoring Implementasi UU Desa
Konteks studi
BaselineSept–Nov ‘15
Endline
April 2018Studi Kasus:ManfaatDana Desa
Mar ’17
Pemantauan
Updates: PerencanaanDesa
TUJUAN DAN METODOLOGI
TUJUAN:
• Memutakirkan data dan informasi mengenai perencanaan tahunan dan perencanaanjangka menengah di desa-desa studi
• Mendiskusikan perencanaan jangka menengah bagi desa-desa saat ini dan pilihankebijakan yang perlu dikaji lebih dalam
• Mengidentifikasi isu-isu penting untuk digali dalam studi endline
METODOLOGI:
• Studi kualitatif
• Data-data dikumpulkan selama baseline, pemantauan, studi kasus melalui• Wawancara mendalam dengan pemdes, BPD, warga, dan supradesa• FGD laki-laki dan perempuan• Pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan di desa
OUTLINE PRESENTASI
•PENTINGNYA PERENCANAAN BAGI DESA
•PERENCANAAN TAHUNAN (RKPDES)
•PERENCANAAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES)
•KESIMPULAN DAN DISKUSI
PENTINGNYA PERENCANAAN BAGI DESA
PERENCANAAN DALAM KERANGKA REGULASI
• Perencanaan adalah amanat UU Desa• pasal 79: desa harus menyusun RPJMDes maupun RKPDes sesuai
kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunankabupaten/kota
• Pasal 80: penyusunan RPJMDes maupun RKPDes mengikutsertakanmasyarakat Desa
• Permendagri 114/2014: perencanaan pembangunan desa adalahtahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa denganmelibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakatsecara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayadesa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
Beberapa ilustrasi dari lapangan selama studi kasus
MENGAPA PERENCANAAN DESA PENTING?
• Temuan-temuan dalam studi kasus menunjukkan ada kegiatan-kegiatan yang tidakterlaksana secara baik• Box culver dibangun tanpa survey lokasi• Hand tracktor dibeli tanpa kejelasan spesifikasi• WC musholla tidak dapat digunakan karena tidak dilengkapi dengan septik tank
• Temuan mengenai pembangunan yang dampak sosial ekonominya sangat terbatas• Pos kamling dibangun secara berlebihan di dusun• Jalan setapak dibagi rata saja di berbagai RT dan dusun
• Akar masalah: perencanaan yang sporadis, terserak, tidak terintegrasi dan miskin ide
• Perencanaan juga penting bagi• Tata kelola desa tolok ukur penilaian partisipasi, transparansi, akuntabilitas• Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan• Secara teknis, perencanaan menunjang pekerjaan di desa yang bersifat swakelola
PERENCANAAN TAHUNAN 1. SKEMA PERENCANAAN TAHUNAN (RKPDES) MENURUT PERMENDAGRI
114/2014
2. PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN
3. TAHAPAN PENTING PENYUSUNAN PERENCANAAN DI DESA STUDI
A. PENJARINGAN USULAN
B. PENENTUAN PRIORITAS USULAN
C. PENYEPAKATAN USULAN
• Hasil musdes• Pagu indikatif• Program masuk
desa
• PenceramatanRPJMDesa
• Kesepatan hasilpencermatanRPJMDes
• Pembentukan timverifikasi RAB
• Pagu infikatif: DD, ADD, BHPRD, BKKDes
• Penyelarasan RKPD, jaring asmara
RKP Desa(Permendagri 114/2014, pasal 29 – pasal 48)
Pencermatanpagu indikatif
Musdes olehBPD (bulan Juni)
Tim PenyusunRKP Desa
Musrenbangdes
Pencermatanulang RPJMDesa
Rancangan RKP Desa (Juli)
Perdes RKP Desa(September)
PenjaringanUsulan
PenentuanPrioritas
Penyepakatan Implementasi yang terjadi di lapangan
PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN
• Desa-desa di Wonogiri, Banyumas dan Batanghari sudah menyelesaikanRKPDes di tahun T-1
• Desa-desa di Ngada dan Merangin belum menyelesaikan RKPDes di tahunT-1• Di Ngada, perencanaan T-1 sudah dimulai dan sudah terjadi penjaringan dan
penentuan pilihan, namun RKPDes belum selesai• Di Merangin, perencanaan T-1 belum menjadi kepedulian kabupaten. Selain itu
Pemdes dan BPD cenderung tidak mematuhi tahapan dan perencanaanpembangunan
• Perencanaan di T-1 memungkinkan desa-desa mulai melaksanakanpembangunan lebih awal dan waktu pelaksanaan kegiatan bisa lebih panjang tata kelola dan kualitas kegiatan bisa lebih baik
• Asumsinya kabupaten dan pusat juga tepat waktu dan tidak ada perubahankebijakan secara mendadak
PROGRES PENJARINGAN USULAN DI DESA-DESA STUDI
Kondisi di awal UUDes (2016):
• Sebagian besar desa melakukan penjaringan usulan langsung di tingkat desa pada saatmusdes dan musren.
• Karya Mukti menjaring usulan dari tingkat dusun, bahkan di mesjid-mesjid di desa
Kondisi saat ini (2018):
• Makin banyak desa yang melakukan penjaringan usulan dalam forum di berbagai jenjang: forum RT, forum RW, forum mesjid, musdus, musdes
• Penjaringan usulan umumnya masih 2 bidang (yaitu pembangunan desa danpemberdayaan masyarakat); kecuali Ngada yang sudah menjaring usulan dalam 4 bidang
• Di Merangin:
• Proses penjaringan usulan di Merangin terkendala oleh dinamika politik di desa
• banyak konflik yang membuat pemdes khawatir berada dalam satu forum denganwarga.
12
PENJARINGAN USULAN YANG MENUMPANG PADA KEGIATAN RUTIN WARGA (SLAPANAN, YASINAN, DLL)
Walaupun bentuk-bentuk penjaringan usulan makin beragam, umumnya kegiatan tersebut menumpang
pada kegiatan rutin warga
Kelebihannya:
- Kehadiran warga terjamin (walaupun tidak ada uang saku)
- Kegiatan perencanaan tidak mengganggu penghidupan warga
Kekurangannya:
- Waktu penjaringan tidak diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya. Akibatnya, warga belum tentu siapdengan usulan-usulan
- Kegiatan perencanaan dilakukan sesudah kegiatan rutin, sehingga terkesan terburu-buru dan wargasudah lelah
- Ada kecenderungan perempuan tidak ikut dalam musdus (Kalikromo, Beral, Sipahit Lidah, Pinang Merah)
POLA PENJARINGAN USULAN MELALUI FORUMBASELINE SAAT INI Keterangan
Penyusunan RKPDeshanyamengacupadaRPJMDes
Pola 1: Tertutup pada usulan-usulan baru, kecuali ada perubahan aturan di tingkatsupradesa
Desa lebih sulitmengakomodasi kebutuhanyang baru muncul dan tidaktercantum dalam RPJMDes
Pola 2: Terbuka pada usulan-usulan baruwalaupun tidak ada dalam RPJMDes
Resiko: perencanaanshopping list dan sporadislebih besar
• Pola 2a: usulan-usulan baru ditampungdalam forum di tingkat desa
• Pola 2b: usulan-usulan baru ditampungdalam forum di tingkat desa dansubdesa
Usulan yang diterima lebihbanyak. Kesempatan lebihterbuka bagi warga, termasukwarga marjinal danperempuan
Penjaringan Usulan Ndona (2017)
Musdes-Penentuan Usulan
POLA PENENTUAN PRIORITAS USULAN
• Pola 1 dilakukan di dalam forum oleh peserta musdes. Di Ngada prosesnya dilakukansecara mufakat untuk menentukan prioritas kegiatan. Di Batanghari voting dilakukan jikamufakat tidak tercapai Pola ini memberi kesan lebih partisipatif
• Pola 2 dilakukan secara internal oleh tim penyusun RKPDes bersama pemdes (Kalikromo, Beral, Deling). Di Karya Mukti, penyusunan prioritas juga dikonsultasikan dengan BPD pola ini lebih bersifat teknokratis (terutama jika ada program strategis berskala desa, bahkan antar desa)
• Pola 3 dilakukan oleh pemdes (utamanya kades) secara tertutup dengan sistem bagi-bagiproyek diantara perangkat desa dan BPD (Merangin)
Pola yang baik adalah perkawinan antara pola 1 dan pola 2
POLA PENYEPAKATAN USULANPola penyepakatan Keterangan
Pola 1: penyepakatan usulan dalamforum musren.
Penyepakatan usulan menjadi hal yang formalitasmelibatkan unsur masyarakat dan dihadiri supradesaPartisipasi dan akuntabilitas kuat karena ada pembacaanberita acara kesepakatan Pola yang baik
Pola 2: penyepakatan usulan dalampertemuan di tingkat desa di mana ada pemaparan prioritas namun masihdibuka penjaringan usulan tambahan
Penyepakatan usulan secara formal merupakan inisiatifdesa mengundang BPD dan tomas (biasanya dilaksanakanbersamaan dengan kegiatan lain)Partisipasi dan akuntabilitas juga kuat pola yang baikPenjaringan usulan tambahan selalu dibutuhkan untukmengantisipasi tambahan dana BKKDes
Pola 3: tidak ada proses penyepakatanusulan (Merangin)
Tidak ada penyepakatan usulan secara formal danakuntabilitas lemah
PESERTA MUSYAWARAH
• Secara umum, ada peningkatan jumlah peserta musyawarah di tingkat desadalam 2 tahun terakhir ini
• Dari segi jumlah, peserta laki-laki masih mendominasi musyawarah. • Peserta musyawarah umumnya warga elit, yaitu pemdes, BPD, perwakilan
wilayah (RT/RW/dusun), serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa• Hanya musyawarah di Batanghari yang menghadirkan warga marjinal dalam
musyawarah di tingkat desa. Namun warga marjinal sekedar hadir saja dan tidakberpendapat
• Di Banyumas babinsa dan babinkamtibmas juga diundang dalam musren walaupunmereka hanya sekedar hadir dan tidak mengemukakan pendapat
• Kecuali di Sipahit Lidah pihak kecamatan selalu hadir dalam musren danmemberikan sambuatan normatif. Di Batanghari, pada masa pejabatkecamatan sebelumnya, peran kecamatan sangat kuat dalam mengarahkanproses musyawarah
18
Musrenbangdes Pinang Merah (2017)
Musrenbangdes Sipahit Lidah (2017)
Musrenbangdes Tiang Berajo (2017)
Musrenbangdes Kelok Sungai Besar (2016)
Musrenbangdes Deling (2017)
PROSES PENGANGGARAN
• Secara umum proses perumusan RAPBDes terjadi secara tertutup olehkades dan perangkat desa
• Konsultasi dengan BPD terjadi di Kalikromo, Beral, Deling, dan Karya Muktiyang pertemuan pembahasan RPABDes berlangsung formal antara pemdesdan BPD di mana pemdes memaparkan rancangan APBDes dandikomentari sekilas oleh BPD• Pembahasan dengan BPD adalah syarat wajib (necessary condition) untuk mencapai
partisipasi dan akuntabilitas. Namun syarat cukup (sufficient condition) adalahkualitas BPD itu sendiri untuk mencapai kualitas penganggaran yang baik
• Catatan kebijakan mengenai BPD menggarisbawahi rendahnya pemahaman BPD terhadap substansi APBDes. Ini membuat mereka sulit mengkritisi draft APBDes yang dibuat oleh pemdes. Implikasinya: pelatihan mengenai substansi APBDes sangatdiperlukan bagi anggota BPD
POLA PERINCIAN ANGGARANPOLA PERINCIAN ANGGARAN KETERANGAN
Pola 1: RAB disusun bersamaan denganpenyusunan RKPDes sebelum musrenpenyepakatan dan penetapan usulan
Mengikuti Permendagri 114/2014 (pasal 49): rencanakegiatan disusun bersama RABMemastikan RKPDes, APBDes, RAB, dan SPJ selaras(dikerjakan dalam aplikasi Siskeudes) Pola yang baik
Pola 2: RAB disusun bersamaan denganpenyusunan APBDes.
RAB sebagai lampiran APBDes menjadi syarat pencairanDD
Pola 3: RAB disusun sesudah APBDesditetapkan
Mengikuti Permendagri 114/2014 (pasal 37) yaituAPBDes ditetapkan sebelum 31 Desember.
Masa di antara penetapan dan pencairan DD dipakaiuntuk menyusun APBDes
Pola 4: RAB dibuat oleh konsultan setelahpencairan DD
RAB bukan bagian dari perencanaan anggaran, melainkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH
1. SKEMA PERENCANAAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES) MENURUT PERMENDAGRI 114/2014
2. PENYUSUNAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH
Dikonsultasikandengan BPD
• Sumberdayadesa
• Penggaliangagasan 4 bidang (dusun)
• RPJMD• Renstra• RUTR/ RTRW
RPJM DesaPermendagri 114/2014 (pasal 6 pasal 28)
Penyelarasanarah kebijakan
Pengkajiankondisi desa
Tim Penyusun RPJM Desa
Musdes olehBPD
Menyusunlaporan
Rancangan RPJM Desa
MusrenbangdesPerdes RPJMDesa
(paling lambat3 bulansetelah pelantikan kades)
KONDISI PENYUSUNAN RPJMDES DI 4 DESA STUDI SETELAH PILKADES DI ERA UU DESA
Tahapan penyusunan Desa
Membentuk tim penyusun RPJMDes (sekaligus tim RKPDes) Ndona, Kalikromo
Melakukan penyelarasan dengan RPJMD ---
Melaksanakan musyawarah dusun Ndona, Kalikromo, Pinang Merah, Sipahit Lidah
Melaksanakan musdes (bersamaan dengan musdes RKPDes) Ndona
Menyusun rancangan RPJMDes (yaitu daftar usulan dusun) Ndona
Melaksanakan musren (bersamaan dengan musren RKPDes) ---
Melibatkan BPD dalam penyusunan RPJMDes Ndona
Melakukan penetapan RPJMDes Ndona, Kalikromo
Jarak antara pelantikan kades dan penetapan RPJMDes 6 bulan (Ndona); 14 bulan (Kalikromo). Ada 2desa yang tidak punya RPJMDes: Pinang Merah(21 bulan); Sipahit Lidah (3 bulan)
Musdus RPJMDes di Desa Kalikromo (2017)
Konsolidasi Perencanaan di Kec. GS, Ngada
Dilema RPJMDesRPJMDes adalah kewajiban desa sebagai amanat UUDesa.
Idealnya Faktanya
Penyusunan RPJMDes membutuhkan proses panjangdan memakan waktu dan tenaga
Penyusunan RPJMDes tidak optimal. Pemdes setiap tahun harusmengejar target penyusunan RKPDes.
PD/PLD harus intensif memfasilitasi keseluruhanproses
PD/PLD belum punya kemampuan mengawal proses penyusunan
Kades berkomitmen dalam penyusunan danpenetapan RPJMDes
Sebagian besar kades memandang RPJMDes sebagai dokumenformalitas
RPJMDes dibuat secara partisipatif (usulan warga) dan harus selaras dengan program kabupaten
Ada “keharusan” mengakomodasi prioritas penggunaan DD daripusat, desa tidak memahami program kabupaten dalam RPJMD
RPJMDes hanya diubah jika ada kejadian luar biasa(bencana), perubahan aturan di tingkat supradesa
RPJMDes selalu berubah mengikuti perubahan aturansupradesa, mis. perubahan prioritas penggunaan DD
RPJMDes merupakan acuan RKPDes RPJMDes diubah untuk menyesuaikan dengan RKPDes
DokumenRPJMDesKalikromo?
KESIMPULAN• Ada kecenderungan pemdes bersikap “populis” (akomodatif, menyenangkan banyak
orang)• Ada penjaringan usulan setiap tahun untuk RKPDes tidak diatur dalam Permendagri 114/2014• Bentuk dan jenjang penjaringan usulan bertambah banyak
• Desa-desa lebih mengutamakan RKPDes dibanding RPJMDes• Desa umumnya menyelesaikan dulu RKPDes baru membuat RPJMDes• Ada 2 desa yang sudah 21 bulan belum memiliki RPJMDes
• Desa-desa lebih mengutamakan penjaringan usulan untuk RKPDes. Namun apapentingnya penggalian gagasan (dalam RPJMDes) jika sudah ada penjaringan usulan(RKPDes)?
• Analogi yang berlebihan: RPJMN --- RPJMD --- RPJMDes, padahal:o Tidak semua desa mampu menyusun RPJMDes secara lengkap sesuai sistematika yang ada dalam
atura, seperti daerah/pusat membuat RPJMD/RPJMNo RPJMN dan RPJMD memuat arah kebijakan strategis, sedangkan RPJMDes memuat kegiatan-
kegiatan yang diusulkan wargao RPJMN dan RPJMD menjadi pedoman perencanaan dan evaluasi, berbeda dengan RPJMDes
URGENSI RPJMDES DIPERTANYAKAN KETIKA …
• Secara substansi RPJMDes isinya hanya daftar usulan dusun yang dikumpulkan melalui penggalian gagasan. Ini adalah bagianterpenting dari RPJMDes untuk dicocokkan dengan RKPDes olehsupradesa dalam mengevaluasi desa (misal untuk pencairan DD)
• RPJMDes tidak menjadi pedoman perencanaan. RPJMDes bahkandiubah (setiap tahun) untuk menyesuaikan dengan RKPDes dankegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Dana Desa serta kegiatankabupaten
• RPJMDes tidak menjadi pedoman evaluasi kinerja kades. Tidak adaketentuan untuk menjadikan RPJMDes sebagai dasar dalampenyampaian laporan akhir masa jabatan, baik kepada BPD maupunsupradesa
BAHAN DISKUSI:
• RPJMDes seharusnya menjiwai perencanaan desa, namun bagaimanamenjawab dilema RPJMDes?
• Bagaimana menyeimbangkan gagasan teknokratis (kades, pemdes) dan usulan2 partisipatif (dari warga) untuk mencegah perencanaansporadismembuka ruang teknokratis yang belum terlihat dariPermendagri 114/2014. Jika dilihat dari format RPJMD nyata sekaliRPJMDes diarahkan untuk menjadi shopping list kegiatan yang akandilakukan desa
• Apakah perlu mengklasifikasikan format RPJMDes sesuai tingkatkemajuan desa?
Beberapa pilihan untukdidiskusikan
Kelebihan Kelemahan
1. RPJMDes ditiadakan Desa tidak menghabiskan energi untukmembuat dokumen formalitas. Desa bisaberkonsentrasi melaksanakan RKPDesPrasyarat: perubahan Undang-Undang Desa
Perencanaan tanpa arah jangkapanjang dan sporadisTidak ada acuan untuk melihatkecocokan antara RKPDes danRPJMDes bagi supradesa
2. RPJMDes tetap sepertisekarang, hanya sebagaidokumen formalitas
Bagi supradesa ada acuan yang praktis untukmelihat kecocokan antara RKPDes dan RPJMDes
Perencanaan tanpa arah jangkapanjang dan sporadisDesa menghabiskan energi untukmembuat dokumen formalitas yang setiap tahun tetap diubahTidak ada aspek teknokratis
BEBERAPA PILIHAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI
Beberapa pilihan untukdidiskusikan
Kelebihan Kelemahan
3. RPJMDes disusun sesuaiPermendagri 114/2014 (bukanformalitas)
Sinkron antara visi misi kades, RPJMD, Renstra SKPD, RUTR/RTRW dan sampai tingkat kegiatanPrasyarat: ada komitmen untuk menyampaikanRPJMD, Renstra SKPD, RUTR/RTRW, dukunganPD/PLD, kapasitas pemdes
Perlu banyak waktu dan tenagaAsumsi bahwa semua desamampu menyusun RPJMDesdan semua daerah bersediamenyediakan dokumen
4. RPJMDes dikonsep ulanguntuk menjadi pedomanperencanaan dan evaluasi. Namun format RPJMDesdisesuaikan dengan tingkatkemajuan desa, misal RPJMDeslengkap untuk desa maju danRPJMDes sederhana untukdesa belum maju
Penyusunannya lebih ringkas: (i) tidak perlu adapenggalian gagasan; (ii) tidak memuat kegiatan-kegiatan yang diusulkan melainkah program strategis yang diturunkan dari visi misi kades(dibicarakan di tingkat desa untuk menjadi visi misidesa)Perencanaan tidak sporadis, bersifat teknokratis danjangka menengahPrasyarat: dukungan PD/PLD, perubahan regulasi
Supradesa perlu memahamiRPJMDes untuk melihatkecocokannya dengan RKPDes
BEBERAPA PILIHAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI
Terima kasih
facebook.com/SMERUInstitute
@SMERUInstitute
Kontak:
The SMERU Research InstituteJl. Cikini Raya No. 10AJakarta 10330 IndonesiaPh: (62-21) 3193 6336Fax: (62-21) 3193 0850Email: [email protected]
LAMPIRAN
KESESUAIAN ATURAN HUKUM MENGENAI RKPDES (PERMENDAGRI 114/2014) Ringkasan pasal-pasal dalam permendagri Desa/Kabupaten
RKPDes merupakan penjabaran RPJMDes Ndona, Kalikromo, TiangBerajo, Kelok Sungai Besar
RKPDes disusun sesuai pagu indikatif, rencana pempus, prov, kab. Tidak ada
BPD menyelenggarakan musdes dalam rangka perencanaan Ndona, Tiang Berajo, KelokSungai Besar
Musdes RKPDes dilaksanakan di bulan Juni Tidak ada
Musdes menyepakati pencermatan RPJMDes dan membentuk tim verifikasi Ndona, Tiang Berajo, KelokSungai Besar
Kades membentuk tim penyusun RKPDes sesudah musdes Semua desa, kecualiPinang Merah
RKPDes mulai disusun bulan Juli Tidak ada
Perdes RKPDes akhir bulan September Tidak ada
KESESUAIAN ATURAN HUKUM (PERMENDAGRI 114/2014) Ringkasan pasal-pasal dalam permendagri Desa/Kabupaten
RKPDes dilampiri RAB dan diverifikasi oleh tim verifikasi Batanghari
Kades menyelenggarakan musren untuk menyepakati rancangan RKPDes Ngada, Jawa Tengah, Sipahit Lidah
Musren dihadiri oleh pemdes, BPD, unsur masyarakat Semua desa studi
Hasil musren dituangkan dalam berita acara Semua desa, kecualiSipahit Lidah dan Pinang Merah
Rancangan RKPDes disepakati bersama oleh kades dan BPD Semua desa studi
RKPDes ditetapkan dalam perdes Semua desa studi, kecualiDeling
Supradesa perlu menyusun perbup RPJMDes dan RKPDes Ngada, Wonogiri, Batanghari
Supradesa perlu menyusun perbup pengadaan barang dan jasa Semua kabupaten
PROGRES PERENCANAAN TA 2018 (s/d 31-1-2018)Desa Perencanaan (T-1) Keterangan
Ndona Belum dilakukan Musren masih di tahun T
Lekosoro Belum dilakukan Musren masih di tahun T
Kalikromo Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2016
Beral Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2016
Deling Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2016
Karya Mukti Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2015
Tiang Berajo Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2017
Kelok Sungai Besar Sudah dilakukan Musren sudah di tahun T-1 sejak tahun 2017 * (tertunda karenaBPD belum dilantik)
Sipahit Lidah Belum dilakukan Musren masih di tahun T
Pinang Merah Belum dilakukan Musren masih di tahun T
PROGRES PENJARINGAN USULAN TA 2018 (s/d 31-1-2018)
Desa Penjaringan usulan BENTUK PENJARINGAN USULAN
Ndona V Pertemuan RT, pertemuan dusun
Lekosoro V Musdes
Kalikromo V Musdes, usulan dari dusun (kadus) dikumpulkan dan dibacakansaat musdes, menumpang pada kegiatan lain di desa
Beral V Musdes, form usulan dibagikan saat musdes
Deling V Musren, forum RW, pelaksanaan bersamaan dengan kegiatanlain
Karya Mukti V Musdus, musren, kegiatan khusus, ada uang saku dalammusdus, musren
Tiang Berajo V Sesuai RPJMDes, musdes
Kelok Sungai Besar V Sesuai RPJMDes, musdes
Sipahit Lidah V Musdus, musren
Pinang Merah V Musdus
PROGRES PENYEPAKATAN USULAN TA 2018 (s/d 31-1-2018)
Desa Penyepakatan usulan Bentuk penyepakatan usulan
Ndona Belum dilakukan Musren
Lekosoro Belum dilakukan Musren
Kalikromo Sudah dilakukan Musren
Beral Sudah dilakukan Musren
Deling Sudah dilakukan Mirip musren dan masih menampung usulan
Karya Mukti Sudah dilakukan Mirip musren dan masih menampung usulan
Tiang Berajo Sudah dilakukan Musren
Kelok Sungai Besar Belum dilakukan Musren
Sipahit Lidah Tidak ada Tidak ada
Pinang Merah Tidak ada Tidak ada
Lampiran Daftar Format Tahap Perencanaan (RPJMDes) 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2. Data Desa
2.1 Daftar sumber daya alam
2.2 Daftar sumber daya manusia
2.3 Daftar sumber daya pembangunan
2.4 Daftar sumber daya sosial budaya
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok
3.1.a Contoh Sketsa Desa
3.1.b Contoh Kalender Musim
3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan
4. Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
4.1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)
5. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
6. Rancangan RPJM Desa
7. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa
8. Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa