Prosedur Pengajuan Anggaran Pemerintah Kota...
-
Upload
duongkhanh -
Category
Documents
-
view
230 -
download
4
Transcript of Prosedur Pengajuan Anggaran Pemerintah Kota...
Prosedur
Pengajuan Anggaran
Pemerintah Kota Depok
Nama : Rini Rosmiati
NPM : 40209777
Pembimbing : Dr. Misdiyono
BAB IPENDAHULUAN
• Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan merupakan informasi yang dapat
digunakan sebagai salah satu pedoman yang substansinya tetap berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi daerah,
yang bersifat dinamis dan senantiasa diperbaharui.
• Dengan prosedur yang ada dapat mewujudkan apa yang telah menjadi suatu rencana
yang telah disusun sedemikian rupa. Oleh karena itu demi terciptanya kesejahteraan
masyarakatnya dapat dimulai dengan melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan
prosedur yang ada yang mampu melayani publik dengan sebaik-baiknya. Dari uraian
tersebut diatas, maka Penulis mengangkat judul Laporan Kerja Praktek ini tentang
“Prosedur Pengajuan Anggaran Pemerintah Kota Depok”.
• Tujuan Kerja Praktek :
• Mengetahui pengelolaan belanja modal berdasarkan prosedur
• Menambah pengetahuan tentang belanja modal
• Manfaat Kerja Praktek :
• Memperdalam pemahaman penulisan berkaitan dengan belanja modal
• Memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang prosedur belanja modal.
BAB IITEMPAT KERJA PRAKTEK
• Kota Depok adalah kota yang mengalami perkembangan sangat pesat. Kota
Depok harus dapat mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya. Untuk
menggali potensi pendapatan daerah serta meningkatkan penerimaan
pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan tugas-tugas penyelenggaraan
pemerintahan, oleh karena itu dibentuklah organisasi dan tata kerja DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.
• Visi DPPKA Kota Depok :
• Menjadi pengelola pendapatan dan keuangan yang akuntabel, transparan,
profesiaonal dan taat azas.
• Misi DPPKA Kota Depok :
• Mengoptimalkan pendapatan daerah.
• Mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, professional dan taat
azas.
• Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan
BAB IIIMETODE PRAKTEK
Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menyusun laporan kerja praktek ini, antara lain :
1. Metode analisis data, mendokumentasikan data yang diperlukan yaitu
berupa laporan belanja modal dan data yang berkaitan dengan data instansi
yang berupa data dari modul SPPKD (Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah).
2. Pengamatan langsung, melakukan praktek kerja lapangan pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok dan
mengamati sistem kerja yang berlaku yaitu Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (SPPKD).
3. Wawancara, dengan bertanya langsung kepada subjek penelitian.
4. Studi pustaka, meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.
BAB IVPEMBAHASAN
• HASIL
Prosedur Pelaksanaan Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD)
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL-OPD)
4. Anggaran Kas
• PEMBAHASAN
Penatausahaan Penerimaan
Penerimaan pendapatan asli daerah antara lain diperoleh dari transaksi:
• Pajak daerah
• Retribusi daerah
• Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah
Penatausahaan Pengeluaran
Sistem dan Prosedur Pengeluaran kas terdiri dari sistem yaitu:
1. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS).
2. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Tersedia (UP).
3. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU).
4. Sistem Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU).
Belanja daerah dibedakan menjadi:
1. belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja
modal
2. belanja tidak langsung seperti bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
lainnya.
Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Jurnal belanja modal
Jurnal Korolari Pengakuan Aset Tetap
Tgl Uraian Ref Debit Kredit
Belanja Modal ….. Rp …
Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp …
Tgl Uraian Ref Debit Kredit
Aset ….. Rp …
Ekuitas - Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
Rp …
Dokumen SumberNo Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen
Sumber
1 Belanja dengan mekanisme
UP/GU/TU
- Bukti Pengesahan SPJ - SPM
- SPD
- Bukti transaksi lainnya
2 Belanja dengan mekanisme LS - SP2D
- Nota Debit Bank
- Bukti pengeluaran lainnya
- SPM
- SPD
- Berita acara serah
terima barang/jasa
3 Penerimaan Pajak - SP2D
- Bukti potongan pajak
- SPM
4 Penyetoran Pajak - Surat setoran
- Nota kredit
- Bukti potongan pajak
- Bukti pengeluaran lainnya
- SPM
Sistem dan Prosedur PembuatanAnggaran Kas
PPKD
Menerbitkan Surat
Pemberitahuanaan kpd OPD untuk
penyusunan Rancangan DPA dan
Rancangan Anggaran Kas
Surat Pemberitahuan
Rancangan DPA OPD
Rancangan Anggaran
Kas OPD
DPA OPD
Anggaran Kas
Pemerintah Daerah
Rancangan Anggaran
Kas OPDRancangan DPA OPD
Meneliti RancanganDPA dan RancanganAnggaran Kas
Meneliti RancanganDPA dan RancanganAnggaran Kas
PPKD
6 hari kerja setelah
surat pemberitahuan
diserahkan kepada
PPKD untuk
diotorisasi
3 hari kerjasetelah perdaditetapkan
Mekanisme Penatausahaan Keuangan
SPD
SPP
Bendahara Pengeluaran
Penerbitan SPM
BENDAHARA
PENGELUARAN OPD dan
atau PIHAK KETIGA
Pengajuan SP2D ke BUD
SP2D
PPK-OPD
KUASA BUD
Dokumen disiapkan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk SPP UP/GU/TU dan oleh PPTK
untuk SPP-LS barang dan jasa
PenggunaAnggaran
Bendahara Pengeluaran
Penelitian
Kelengkapan
Dokumen dan SPJ
Penelitian KelengkapanDokumen SPM dan SPJ serta pengesahannya
SPJ dan Pengesahandiinput ke SIPKD
BAB VPENUTUP
Kesimpulan :
• Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau
menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang
ditetapkan pemerintah.
• Prosedur pengajuan anggaran (belanja modal) yang dimulai dari
perencanaan/penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban
dilakukan oleh DPPKA sesuai dengan Perda Kota Depok.
• Penganggaran, pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.
• Dokumen sumber yang digunakan dalam suatu proses pencatatan sampai dengan
pertanggungjawaban dan pelaporan bersifat efektif.
• Transaksi belanja yang dicatat dan dijurnal berikutnya dilaporkan di neraca dan
dipertanggungjawabkan dengan pengakuan aset tersebut pada jurnal korolari.
Saran :
• Pada setiap bagian membuat backup data
• Setiap bagian memiliki tanggung jawab yang sama demi tercapainya tujuan akuntansi