PROSEDUR IMPEACHMENT Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden [pasal 7A***] (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR [pasal 7B (2)***]), DPR dapat mengajuk an permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi [pasal 7B (1)***], hanya ji ka mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota [pasa l 7B (3)***]. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaa n diterima [psal 7B (4)***]. Jika terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurn a untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [pasal 7B (5)***]. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR [pasal 7B (6)***]. K eputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya jumlah anggo ta, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden/Wakil P residen diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [pasal 7B (7)***]. Jika usul D PR diterima, Presiden/Wakil Presiden diberhentikan. Namun jika usul DPR tidak di terima, Presiden/Wakil Presiden terus menjabat.