Proposal SUPT Revisi

download Proposal SUPT Revisi

of 31

  • date post

    10-Jul-2015
  • Category

    Documents

  • view

    145
  • download

    3

Embed Size (px)

Transcript of Proposal SUPT Revisi

Pembebanan Tanggung Jawab Internasional berdasarkan Attribution of Conduct dalam United Nations Peace Support Operation(Studi kasus : Behrami and Saramati)Oleh : A.A.A. Nanda Saraswati / 1006736116 Ario Triwibowo / 1006736343 Endah Dwi Abriyanti / 1006736652 Hendra Kurnia Putra / 1006736803 Muhamad Andrian Kamil / 1006736106

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam hukum internasional, terdapat pengaturan mengenai ketika terjadi suatu pelanggaran internasional, harus diikuti oleh adanya tanggungjawab.1 Mengemban tanggung jawab internasional atas pelanggaran kewajiban internasional merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum internasional. Terminologi tanggungjawab internasional sebenarnya diartikan sebagai hubungan hukum internasional sebagai akibat dari tindakan wrongful yang dilakukan oleh subyek hukum internasional.2 Tanggung jawab berarti dua hal, yaitu responsibility, yang menunjuk pada standar perilaku dan kegagalan pemenuhan standar yang ditetapkan, sedangkan liability menunjuk pada kerusakan atau kerugian yang timbul akibat kegagalan memenuhi standar itu termasuk cara untuk memulihkan kerusakan atau kerugianitu. Sehingga tanggungjawab timbul karena adanya pelanggaran dari satu standard tertentu, dan apabila menimbulkan kerugian, harus diganti dengan ganti rugi oleh negara ataupun organisasi internasional. Perihal tanggungjawab Negara, International Law Commission (ILC) telah mengkodifikasinya dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.3 Dalam pasal 1 ditegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidaksah secara internasional melahirkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Sedangkan pada pasal 2 ditegaskan bahwa negara merupakan subyek yang dimungkinkan melakukan tindakan tidak sah secara internasional. Perbuatan yang sah secara internasional menimbulkan kerugian atau kerusakan menyebabkan suatu negara dibebani kewajiban untuk memperbaikinya. Tindakan berbuat atau tidak berbuat yang mereka lakukan dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila: (1) tindakan tersebut merupakan pelanggaran

Cedric Ryngaert & Holly Buchanan, Member State responsibility for the acts of international organizations, Utrecht Law Review, Volume 7, Issue 1 (January) 2011, halaman 131 2 J. Crawford, The International Law Commissions Articles on State Responsibility (Cambridge University Press, Cambridge 2002), at 77. 3 (Draft) Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in Report of the International Law Commission on the Work of its Fiftythird Session, Arts. 1 and 34, UN GAOR 56th Session, Supp. No. 10, UN Doc. A/56/10 (2001), p. 43

1

terhadap hukum internasional; (2) menurut hukum internasional, pelanggaran itu dapat dilimpahkan/dibebankan kepada negara.

Artikel tersebut memang cukup lengkap membahas mengenai tanggung jawab Negara namun sama sekali tidak menyinggung perihal tanggungjawab organisasi internasional. Hal tersebut disebabkan karena pada abad ke-19, negara masih merupakan entitas/aktor utama dalam setiap hubungan internasional, khususnya hukum internasional.4 Namun dengan berkembangnya keberadaan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional yang terus melakukan aktivitas atau tindakan yang dapat menimbulkan resiko terhadap pihak ketiga, tidak heran bila konsep tentang tanggungjawab organisasi internasional menjadi hal yang sangat penting. Peran fundamental dari tanggungjawab internasional yang digunakan untuk memastikan fungsi dari hukum internasional hanya dapat berjalan efektif bila norma atau aturan tentang tanggungjawab diaplikasikan terhadap semua subyek hukum internasional,5 termasuk organisasi internasional. Itulah sebabnya UN General Assembly memberikan rekomendasi kepada ILC untuk membuat topic mengenai tanggungjawab organisasi internasional,6 sampai pada terbentuknya Draft Articles on Responsibility of International Organization 2009. Tanggung jawab organisasi internasional timbul ketika organisasi internasional tersebut dikatakan sebagai subjek hukum internasional yang terikat oleh berbagai kewajiban internasional.7 Sama halnya seperti subjek hukum perseorangan, organisasi internasional dapat melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Adanya suatu kekebalan dari organisasi internasional tidak mempengaruhi timbulnya tanggung jawab. Kekebalan hanya digunakan untuk mencegah suatu organisasi internasional menjadi subjek tuntutan pengadilan asing, dan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.8 Organisasi internasional yang saat ini telah diterima sebagai salah satu subyek hukum internasional memilikiPeter Malanczuk, Akehursts Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, London, 1997, hlm. 91 5 Beti Hohler, 'Responsibility of International organizations: The Element of Attribution in The Context of Peacekeeping Operations (Overview of Normative Framework and Manifestation in Practice), in Global International Studies Conference, Faculty of Social Science, University of Ljubljana, 2008, hlm.3. 6 International Law Commission, First Report on Responsibility of International Organizations, UN Doc A/CN.4/532 (2003). 7 Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, International Institutional Law, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), 1004 8 Ibid 10054

legal personality yang terpisah dari Negara anggota. Pemilikan personalitas yuridik telah menyebabkan organisasi-organisasi internasional tersebut harus menghormati hukum internasional. Demikianlah tiap-tiap perbuatan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional dalam mana organisasi itu adalah pihak, merupakan suatu pelanggaran internasional yang harus dipertanggung jawabkan.9 Tanggung jawab organisasi internasional telah diterima secara luas sebagai kebiasaan internasional, yang awalnya dibuat untuk negara, kini telah diterima mutatis mutandis terhadap organisasi internasional.10 Tindakan yang salah dari negara ataupun organisasi internasional terjadi apabila tindakan atau kesalahan memenuhi dua persyaratan, yaitu:11 1. Diatribusikan kepada negara atau organisasi internasional berdasarkan hukum internasional. 2. Melanggar kewajiban internasional. Jadi, salah satu syarat terpenting untuk menentukan subjek yang akan bertanggung jawab atas wrongful act, adalah ketentuan tentang atribusi, yaitu suatu proses untuk menentukan subjek mana yang akan dikenai tanggung jawab internasional tersebut. Atribusi yang dimaksud disini adalah atribusi dari tindakan yang salah (wrongful act) atau dalam hukum internasional dikenal dengan istilah Attribution of Conduct. Attribution of Conduct menjadi sulit dalam suatu keadaan yang melibatkan banyak subjek internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi universal dan terbesar di dunia melalui Sekretariat-nya menekankan bahwa tanggung jawab internasional PBB dalam kegiatannya pasukannya, dan dapat diatribusikan untuk terhadap personalitas hak dan hukum internasional-nya kapasitasnya mengemban kewajiban

internasional.12 Maka disimpulkan bahwa prinsip penting mengenai tanggung jawab organisasi internasional ini adalah (i) organisasi internasional sebagai pribadi hukumBoer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT. ALUMNI, Bandung, 2005, hlm 483. 10 M. Shaw, International Law (5th edition Cambridge University Press, Cambridge 2005) at 1200. 11 UNGA Res 56/83 (12 December 2001), Responsibility of States for International Wrongful Act, (selanjutnya disebut ASR), pasal 2, Report of The Drafting Committee 55th session-60th session of the International Law Commission, Responsibility of International Organization, 2003-2008 (selanjutnya disebut DARIO), pasal 3. 12 Schermers, op.cit, 1005.9

merupakan subjek dari hukum internasional; dan (ii) pelanggaran hukum internasional oleh suatu subjek hukum internasional, baik secara sengaja atau kelalaian, maka akan menimbulkan tanggung jawab.13 Sebagaimana halnya dengan tanggung jawab negara, jenis tindakan wrongful act yang dilakukan oleh organisasi internasional tidak terlalu dipermasalahkan. Dengan kata lain, jika wrongful act tersebut melanggar sebuah perjanjian atau hukum kebiasaan internasional, maka akan timbul sebuah pertanggungjawaban.14 Pada WHO Agreement case, Mahkamah Internasional secara spesifik menyebutkan bahwa terdapat suatu hukum kebiasaan internasional mengenai adanya kewajiban bagi organisasi internasional. Dengan demikian, terdapat suatu keadaan dimana organisasi internasional bertanggung jawab di bawah hukum kebiasaan internasional dalam tindakannya melalui pegawai atau agen-nya. Dalam hal ini mereka bertindak dalam rangka menjalankan fungsinya atau bertindak dibawah kendali dari organsiasi tersebut, contohnya adalah pasukan bersenjata dalam hal PBB.15 Prinsip dasar mengenai tanggung jawab dari kasus-kasus yang terjadi dalam pasukan bersenjata PBB adalah (i) terjadinya suatu tindakan melawan hukum atau kelalaian; dan (ii) apakah tindakan tersebut dapat dibebankan kepada organisasi internasional tersebut. Salah satu contoh pasukan bersenjata yang dimiliki PBB adalah pasukan yang bergerak dalam rangka operasi perdamaian (Peace Support Operation), dimana pertanyaan tentang atribusi menjadi sangat kompleks. Dalam Peace Support Operation, seperti kita ketahui, terdapat beberapa pihak yang terlibat, selain negara tuan rumah dimana operasi dilaksanakan, juga terdapat pelaksana operasi, yang pada umumnya dilakukan oleh organisasi internasional, yang mana organisasi-organisasi tersebut terdiri dari banyak negara pengirim pasukan, baik negara anggota maupun bukan negara anggota. Sekalipun tindakan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB dapat diatribusikan kepada PBB, tidak menutup adanya celah untuk melahirkan adanya tanggungjawab negara pengirim, jika perbuatan tersebut merupa