proposal pemberdayaan masyarakat

PROPOSAL GERAKAN PEMUDA ANTI ROKOK DI BANJAR DINAS

KAYEHAN, DAWAN KALER, KLUNGKUNG

OLEH :

KELOMPOK IV

D-IV KEPERAWATAN TINGKAT II SEMESTER III

1; Kadek Poni Marjayanti (P07120214026)2; Ayu Indah Agustini (P07120214027)3; Putu Jana Yanti Putri (P07120214028)4; Ni Nyoman Diah Vitri Pradnyaningrum (P07120214029)5; Luh Agustina Rahayu (P07120214030)6; I Gusti Ayu Indah Juliari (P07120214031)7; Ayu Putu Eka Tusniati (P07120214032)8; Ni Putu Ayu Savitri (P07120214033)

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLTEKKES DENPASAR

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A; Latar Belakang

Dalam Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan dijelaskan bahwa

Promosi Kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama

masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta

mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial

budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan

kesehatan. Hal ini sesuai dengan Visi Kementerian Kesehatan yaitu

“Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dimana lebih menitikberatkan

kepada upaya preventif dengan melakukan pembinaan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS) kepada masyarakat. Dalam usahanya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kemenkes RI melalui Promosi

Kesehatan menggunakan program yang disebut program Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS). Salah satu target pembangunan di bidang

kesehatan adalah tercapainya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. (Rencana

Strategis Kesehatan: 2010-2014).

Kecamatan Dawan merupakan salah satu wilayah yang telah menjalin

kerjasama dengan Poltekkes Denpasar. Sehingga daerah ini menjadi sasaran

untuk dilakukan intervensi program kesehatan masyarakat terutama program

PHBS pada tatanan rumah tangga. Kecamatan Dawan dipilih sebagai daerah

intervensi dengan Desa Dawan Kaler dan Dawan Klod sebagai desa binaan

Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar dikarenakan Desa Dawan Kaler

dan Dawan Klod merupakan wilayah yang berisiko tinggi menyebarnya

penyakit menular seputar PHBS dan permasalahan kesehatan masyarakat

lainnya.

Banjar Dinas Kayehan adalah satu dari empat banjar yang ada di Desa

Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Secara Geografis

batasan-batasannya yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunaksa,

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dawan Klod, sebelah Timur

berbatasan dengan Desa Pikat, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa

Besan. Jumlah penduduknya adalah 975 jiwa dengan mata pencaharian

sebagian besar penduduk sebagai petani, buruh tani, dan pekerja kasar. Dari

segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Banjar Dinas Kayehan rata-

rata adalah SLTA. Sebagian besar masyarakat Banjar Dinas Kayehan

beragama Hindu.

Berdasarkan hasil kegiatan focus group discussion bersama tokoh

masyarakat dan organisasi kepemudaan di Banjar Dinas Kayehan, beberapa

kader mengeluhkan masalah-masalah kesehatan yang dominan dialami

masyarakat di banjar tersebut yakni : 1) kebiasaan merokok di kalangan

remaja, 2) gizi kurang pada usia balita, 3) tidak menggunakan air bersih dan

kekeringan pada waktu-waktu tertentu, 4) kurang efektifnya program

pemberdayaan masyarakat karena masalah dana.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan bahwa gangguan

kesehatan yang banyak dialami remaja di Banjar Dinas Kayehan berupa

maag dan Asma. Hal ini disebabkan oleh kurang kesadaran dari remaja di

Banjar itu sendiri mengenai bahaya merokok dan alkohol. Namun sejak

diberlakukannya hukum adat di Banjar Dinas Kayehan mengenai peraturan

saat meminum alkohol dengan denda dan sanksi adat yang diberikan. Denda

dan sanksi sosial diberikan kepada warga yang meminum alkohol di Bale

Banjar, di Pos Kamling dan di trotoar. Semenjak diberlakukannya peraturan

tersebut remaja yang meminum alkohol mulai berkurang bahkan tidak ada.

Sedangkan kabiasaan merokok remaja di Banjar Dinas Kayehan hingga saat

ini masih menjadi sorotan karena masih banyak remaja yang merokok yaitu

sekitar 75% adalah laki-laki sedangkan 25% remaja tidak merokok. Kepala

Dusun Banjar Dinas Kayehan mengatakan bahwa sulit untuk melarang dan

menghentikan kebiasaan merokok warganya, selama masih ada pabrik

pedagang yang menjual rokok maka kebiasaan buruk remaja di banjarnya

sulit diatasi. Hal ini menunjukkan permasalahan merokok merupakan masalah

yang paling urgen di wilayah Banjar Kayehan.

Untuk mencegah penyebaran asap rokok yang mengganggu

masyarakat lain dan upaya mencegah bertambahnya penderita asma, Kepala

Dusun mengharapkan bantuan untuk membuat tempat khusus untuk merokok.

Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan gerakan pemuda anti

rokok sebagai upaya pencegahan rokok di kalangan remaja Banjar Dinas

Kayehan, Dawan Kaler, Klungkung.

B; Tujuan

Tujuan dari diadakannya gerakan pemuda anti rokok di Banjar Dinas

Kayehan yaitu :

1; Menumbuhkan kesadaran remaja Banjar Dinas Kayehan mengenai

dampak buruk akibat mengonsumsi rokok terutama dalam bidang

kesehatan.2; Untuk mewujudkan generasi muda anti rokok di Banjar Dinas Kayehan.3; Untuk mengurangi penderita asma ataupun keluhan penyakit lain akibat

merokok di Banjar Dinas Kayehan.

BAB II

KONSEP TEORI

A; Dasar PemikiranPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1 bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan

mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh

karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan;

2 bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi

kesehatan dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai

pengamanan rokok bagi kesehatan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1 Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1; Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu

atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau

sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa

bahan tambahan.

2; Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat

dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya

atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan

ketergantungan.

3; Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat

karsinogenik.

4; Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan

rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

5; Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat,

menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah

bentuk bahan baku menjadi rokok.

6; Iklan rokok, selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk

memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosi-kan rokok

dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan

mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

7; Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan

mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,

atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam,

ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.

8; Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah,

swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi

masyarakat.

9; Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atauyang sering

dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat

sumber atau sumber-sumber bahaya.

10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat

berupa kendaraan darat, air dan udara.

11; Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang

untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan

rokok.

12; Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun tidak.

13; Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang

kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah

penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

a; melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal

dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan

rokok;

b; melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan

lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan

ketergantungan terhadap rokok;

c; meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan

masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan

rokok.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan

pengaturan:

a; kandungan kadar nikotin dan tar;

b; persyaratan produksi dan penjualan rokok;

c; persyaratan iklan dan promosi rokok;

d; penetapan kawasan tanpa rokok.

Pasal 4

a; Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan

kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap

b; hasil produksinya.

c; Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memberikan informasi kandungan

kadar nikotin dan tar setiap batang rokok yang di produksinya.

Pasal 33

Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan

dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan

kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 34

1; Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan

upaya pengamanan rokok bagi kesehatan

dapat :

a; secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan

untuk pembinaan dalam penyeleng-garaan upaya pengamanan rokok

bagi kesehatan;

b; bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi

kemasyarakatan untuk menyelenggara-kan pengamanan rokok bagi

kesehatan;

c; memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa

dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.

2; Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, mendorong

dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau ke jenis tanaman lain.

3; Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong

dilaksanakan diversifikasi usaha industri rokok ke industri lain.

Pasal 35

1; Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan

upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.

2; Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Menteri

dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap

pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3; Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

berupa:

a; teguran lisan;

b; teguran tertulis;

c; penghentian sementara kegiatan;

d; pencabutan izin industri.

Pasal 36

1; Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan

dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2; Dalam rangka pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan dapat memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau

membuat rekomendasi untuk melakukan penghentian sementara kegiatan

atau pencabutan izin industri kepada instansi terkait.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1; Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali2; Gubernur adalah Gubernur Bali3; Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan

atau area yang dinyatakan dilarangan untuk kegiatan merokok atau

kegiatan memproduksi menjual mengiklankan, dan/atau mempromosikan

produk tembakau.4; Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk

dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih,

cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilakn dari tanaman Nicotina

Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang

asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.5; Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa

menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.6; Fasilitas pelayanan kesehatana adalah suatau alat atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.7; Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk

kegiatan belajar, mengajar, pendidikn atau peltihan8; Tempat anak bermain adalah cara tertutup maupun terbuka yang

digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.9; Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk

agama masing-masing agama secra permanen, tidak termasuk tempat

ibdah keluarga.

10; Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa

kendaraan darat, air, udara biasanya dengan kompensasi. 11; Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki

tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha .12; Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh

masyarakat umum atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama

untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta atau

masyarakat.13; Pengelola, pimpinan atau penanggungjawab gedung adalah orang atau

badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas

kegiatan atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai

kawasan tanpa rokok, baik milik perusahaan maupun swasta.14; Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang

lainnya,badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, fima, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi,

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

1; Fasilitas pelayanan kesehatan2; Tempat proses belajar mengajar3; Tempat anak bermain4; Tempat ibadah5; Angkutan umum6; Tempat kerja7; Tempat umum

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a

meliputi:

1; Rumah sakit2; Rumah bersalin3; Poliklinik4; Puskesmas5; Balai pengobatan

6; Laboratorium7; Posyandu8; Tempat praktek kesehatan swasta

Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

meliputi :

1; Sekolah2; Perguruan tinggi3; Balai pendidikan dan pelatihan4; Balai latihan kerja5; Bimbingan belajar6; Tempat kursus

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

1; Kelompok bernain2; Penitipan anak3; Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )4; Tempat Kanak-kanak

Pasal 12

Setiap pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

a; Melakukan pengawasan internal pada tempat atau lokasi yang menjadi

tanggung jawabnyab; Melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi

tanggung jawabnyac; Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat atau lokasi yang

menjadi tanggung jawabnyad; Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai

persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang

dipandang perlu dan mudah terbaca atau didengar baik

Pasal 13

a; Setiap orang dilarang merokok di KTRb; Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan,

menjual atau membeli rokok di KTR.

c; Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat

umum yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan

Bupati/Walikota.

Pasal 14

1; Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.2; Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara : a; Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan

dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTRb; Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan darana dan prasarana

yang diperlukan untuk mewujudkan KTRc; Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta

penyebarluasan informasi kepada masyarakatd; Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 13 e; Melaporkan setiap orang yang terbuktu melanggar Pasal 13 kepada

pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pasal 15

1; Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai

upaya untuk mewujudkan KTR di daerah.2; Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

:a; Sosialisasi dan koordinasib; Pemberian pedomanc; Konsulatasid; Monitoring dan evaluasi

3; Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.4; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan

sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

1; Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati atau Walikota terhadap

pelaksanaan KTR.2; Gubernur melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan

non-pemerintah.

Pasal 17

1; Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Pronvinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah ini.2; Wewenang sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a; Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan

tentang pelanggaran ketentuan KTR.b; Melakukan pemeriksaan etrhdap orang yang diduga melakukan

pelanggaran ketentuan KTR.c; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan

pelanggaran ketettuan KTR.d; Melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang

pelanggaran ketentuan KTR.e; Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam

pelanggaran ketentuan KTR.f; Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

pelanggaran ketentua KTR.g; Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

Pasal 18

1; Setiap orang atau badan yqng melanggar ketentuan pasal 12 dan pasal 13

dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau dengan paling

banyak Rp. 50.000,002; Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan pelanggaran

B; TemaWujudkan Pemuda Sehat Tanpa Rokok

C; Bentuk/Jenis KegiatanAda berapa strategi dan bentuk pemberdayaan masnyarakat yang dipandang

cukup efektif dan efisien untuk diterapkan dan dikembangkan dalam

pelatihan kader gerakan anti rokok di Banjar Dinas Kayehan. Strategi dan

bentuk –bentuk pemberdayaan tersebut diantarnanya adalah strategi :

1; Penguatan kelompok masyarakat

Pendekatan kelompok adalah strategi pemerdayaan masnyarakat yang

dipandang masih relevan untuk masyarakat di Banjar Dinas Kayehan,

sebab masnyarakat desa yang kebanyakan secara ekonomi, sosial

budaya , dan politik dalam posisi yag relatif lemah akan sulit

memecahkan masalah –masalah yang mereka hadapi secara sendiri-

sendiri. Potensi- potensi yang mereka miliki secara individu meskipun

kecil akan dapat menjadi potensi yang amat berarti manakala

diakumulasikan menjadi kekuatan kelompok. Dan upaya pemerdayaan

akan menjadi terlalu luas dan tidak efektif jika dilakukan secara secara

individual. Karena itu penguatan adalah strategi yang paling efektif dan

efisien dalam upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan kemampuan

masnyarakat. Dengan pengutan kelompok ini pula diharapkan

masnyarakat yang lemah akan mempunyai posisi tawarv yang kuat dan

seimbang yang harus berhungan dengan kelompok atau anggota

masnyarakat yang lebih kuat. Pengutan kelompok juga akan

menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi diantara anggota masnyarakat

miskin yang senasib. Melalui pendekatan kelompok juga akan dapat

kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan yang mereka hadapi . apalagi dalam kegiatan

pengelolaan sumber daya alam dan pemukiman desa yang memerlukan

keterlibatan masnyarakat secara keseluruhan. Kepentingan yang menjadi

sasarannya juga merupakan kepentingan masyarakat bukan merupakan

kepentingan orang per individiual. Pendekatan ini bukan berarti menuntut

adanya pembentukan kelompok baru dalam masnyarakat. Tetapi akan

lebih efektif jika memanfaatkan secara maksimal kelompok-kelompok

yang telah ada dan berfungsi di masnyarakat. Seperti kelompok tani,

kelompok keagamaan , dan kelompok kemasnyarakatan lainnya.

2; Penguatan kelembagaan

Selain strategi penguatan kelompok, penguatan kelembagaan juga

merupakan strategi yang cukup efektif dalam pengelolaan sumber daya

alam dan pemukiman desa. Lembaga – lembaga sosial yang ada di

masnyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk

mengelola masnyarakat dalam melakukan serangkaian program kegiatan.

Upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemukiman desa tidak bisa

melepaskan diri dari keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat setempat

yang ada. Hal ini memang bukan diarahkan untuk membentuk lembaga

baru, tetapi lebih dari sebagai upaya untuk memberdayakan dan

menfungsikan lembaga yang ada agar berfungsi secara maksimal sesuai

dengan karakteristiknya masing- masing. Lembaga – lembaga agama

masnyarakat yang ada bisa berupa lembaga ada bisa berupa lembaga

adat, lembaga keagamaan , lembaga ekonomi , atau bahkan juga lembaga

– lembaga semi pemerintah atau lembaga pemerintah yang ada di desa.

Strategi penguatan kelembagaan ini dimaksudkan agar mekanisme,

proses, dan penetapan aturan-aturan kegiatan yang harus mereka lakukan

mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pemantauan dilakukan secara terorganisir melalui institusi yang telah

mereka miliki . pengorganisasian ini penting karena akan dapat

menumbuhkan manajemen program dan kegiatan dengan mekanisme

yang jelas dan baku. Untuk itu mengfungsikan kembali lembaga-

lembaga adat yang selama ini sudah hampir mati atau lembaga- lembaga

soaial kemasnyarakatan lainnya dengan memberikan berbagai input

pembinaan dan pengembangan merupakan satu kesatuan dari program

dan kegiatan. Strategi penguatan kelembagaan ini juga dapat memberikan

peluang kepada

masyarakatuntukmelakukanprosesbelajardalammengorganisirkemampuan

danpotensi yang mereka miliki agar dapat dikembangkan secara

maksimal dalam upaya mengelola sumber daya alam dan pemukiman

desa. Proses belajar ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses

pembangunan pada umumnya , bahkan pada prinsipnya pembangunan itu

merupakan proses sosial learning bagi masnyarakat. Pengutan

kelembagaan juga akan meningkatkan kemampuan dan pososo tawar

warga masnyarakat dalam berinteraksi dengan pihak – pihak lain, baik

dalam interaksi ekonomi , sosial budaya , maupun politik. Selanjutnya

juga dengan penguatan kelembagaan akan meningkatkan rasa percaya

diri masnyarakat dalam mengatasi berbagai permasalah yang mereka

hadapi. Dengan demikian sekaligus akan dapat melindungi masnyarakat

dari tindakan –tindakan phak lain yang dapat merugiakan kepentingan

mereka. Implementasi strategi pengutan kelembagaan ini dianataranya

dapat diwujudkan melalui :

a; Identifikasi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di di

Banjar Dinas Kayehansesuai sasaran program.

b; Pemberian kesempatan untuk ikut serta terlibat dalam

mempunyai wewenang dalam pengamblan keputusan baik

dalam penambilan keputusan baik dalam penggalian

gagasan , perencanaan , pelaksanaan pemantauan , maupun

evaluasi.

c; Pemberian kesempatan dan kepercayaan unyuk melkukan

penyuluhan , pelatihan dan pengorganisasian terhadap

masnyarakat berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan ,

pemantauan dan evaluasi kegiatan secara terarah dan

terencana.

d; Pemberian kesempatan untuk ikut serta merumuskan dan

menetapkan mekanisme , proses, dan aturan- aturan yang

perlu ditaati oleh masnyarakat sesuai dengan budaya , adat

istiadat , dan keyakinan masnyarakat setempat tanpa harus

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan formal

yang berlaku.

e; Pemberian kesempatan untuk ikut dalam berbagai pelatihan,

seperti pelatihan kepemimpinan , pengembangan organisasi

dan pelatihan- pelatihan yang berkaitan dengan pemerdayaan

masnyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.

3; Pendampingan

Strategi pendampingan merupakan satrategi yang lazim dipakai

dalam program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa masyarakat terutama masyarakat

terutama masyarakat Desa, secara umum berada dalam kondisi yang

lemah, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Kondisi yang

demikian itu sering kali menjadi salah satu kendala yang cukup serius

bagi pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan yang

seharusnya melibatkan pihak masyarakat untuk berpartisipasi secara

aktif. Pendampingan adalah salah satu solusi yang diharapkan dapat

mengatasi kendala tersebut. Melalui pendampingan diharapkan akan

dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk

mengenali dirinya sendiri, menggali potensi dan kemampuan yang

mereka miliki, mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan yang

menjadi penghambat, serta merumuskan rencana dan alternative

pemecahan masalah yang perlu mereka ambil. Dengan demikian tugas

utama pendamping adalah menyelenggarakan dialog untuk menggali

kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang

tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah yang dapat dipecahkan,

dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

Harus dapat menempatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai

usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi individual dalam

memecahkan berbagai masalah komunitas secara demokratis melalui

pelatihan dan pendidikan pembangunan, yang merupakan proses

pendidikan bertindak, dimana masyarakat disiapkan untuk mewujudkan

tujuan komunitasnya secara demokratis. Sehingga akan lebih berperan

sebagai agen untuk membentuk pengalaman belajar bagi masyarakat

ketimbng hanya sebagai penggerak sasaran program. Dengan demikian

tenaga pendamping yang diperlukan adalah tenaga yang bertindak

sebagai interpriner yang telah terlatih, baik yang direkrut dari dalam

maupun dari luar warga masyarakat setempat. Pilihan antara dari dalam

dan luar masyarakat setempat masing-masing mempunyai kelemahan

dan kelebihan bawaan yang harus menjadi bahan pertimbangan sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

masyarakat yang bersangkutan. Strategi pendampingan merupakan

pilihan strategi yang harus disertai batasan waktu tertentu. Artinya,

bahwa pendampingan kepada masyarakat tidak bisa dilakukan secara

terus menerus sepanjang masa, tetapi dalam jangka waktu tertentu yang

telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan sarana pendukung dan

perkiraan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Pendampingan

memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi

justru diharapkan dapat mempercepat proses kemandirian masyarakat.

Karena itu pola dan strategi pendampingan yang dirancang harus mampu

menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam jangka waktu tertentu

disamping mendukung secara langsung proses pencapaian tujuan

kegiatan. Pada prinsipnya strategi pendampingan pemberdayaan

masyarakat merupakan upaya untuk memberikan fasilitas kepada

masyarakat dalam bentuk tenaga pengembang yang mampu

mendampingi masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal

dalam mewujudkan kemandirian. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh

tenaga pendamping yang berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun

didatangkan dari luar komunitas masyarakat yang bersangkutan. Atau

bisa juga dilakukan oleh aparat pemerintah yang memang khusus

ditugaskan untuk itu, seperti tenaga penyuluh pertanian, penyaji

,penyuluh kesehatan, dan sebagainya. Implementasi strategi

pendampingan ini dapat diwujudkan melalui :

Penyediaan tenaga pendamping yang betul-betul mempunyai

keahlian dalam memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai

kesehatan khususnya bahaya rokok dan sekaligus mempunyai keahlian

dibidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

a; Pola pendampingan yang digunakan sedapat mungkin merupakan

pola pendampingan purna waktu, sehingga upaya memfasilitasi

masyarakat masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal dan

intensif. Konsekuensi dari pola pendampingan purna waktu ini adalah

adanya keharusan bagi tenaga pendamping untuk bertempat tinggal

dan hidup bersama-sama masyarakat di Desa tempat tugasnya.

b; Pemberian pembinaan kepada para tenaga pendamping dilakukan

secara periodik dan kontinu dalam jangka waktu tertentu guna

memberikan peluang bagi mereka untuk berkoordinasi dan membahas

bersama persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat.c; Pemberian tugas dan kewenangan kepada para tenaga pendamping

purna waktu untuk melakukan pengkaderan atau pembinaan guna

mempersiapkan tenaga-tenaga pendamping mandiri yang berasal dari

komunitas masyarakat itu sendiri sehingga tugas pendampingan tetap

dapat dilanjutkan jika masa penugasan mereka selesai.

4; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada prinsipnya proses pemberdayaan masyarakat

merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari

berbagai aspek secara komprehensif dan integratif. Karena itu

pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian tidak

terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan

sumber daya manusia merupakan upaya untuk mengembangkan

sumber daya insani masyarakat baik yang berkaitan dengan

pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kinerja mereka. Hal ini

merupakan suatu keharusan dalam setiap program pembangunan,

sebab pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan untuk

masyarakat yang dilakukan oleh dan dari masyarakat. Strategi

pengembangan sumberdaya manusia ini merupakan strategi yang

mengarah pada penciptaan pra kondisi agar dikemudian hari

masyarakat bisa membangun dirinya sendiri secara mandiri.

Konsekuensi dari penggunaan strategi pengembangan

sumberdaya manusia ini menuntut adanya program-program

kegiatan yang bersifat pendidikan dan latihan secara sistematis.

Program dan kegiatan yang demikian itu membawa konsekuensi

pula terhadap perlunya penyediaan dana dan sarana pendukung yang

tidak sedikit, meskipun hasil dari kegiatan tersebut tidak akan dapat

dinikmati secara langsung dalam waktu dekat. Pengembangan

sumber daya manusia memang merupakan investasi sosial berjangka

panjang yang membutuhkan kesabaran. Apalagi yang menjadi

sasarannya adalah masyarakat pedesaan dengan seperangkat

kekurangan dan kelebihannya. Pada prinsipnya strategi

pengembangan sumber daya manusia merupakan strategi yang

mempunyai sentuhan secara langsung dengan upaya pemberdayaan

masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat itu pada hakekatnya

adalah upaya pengembangan sumber daya manusia. Namun secara

lebih khusus strategi pengembangan sumber daya manusia ini lebih

dititik beratkan pada pengembangan sumber daya insani masyarakat,

baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan,

maupun kinerja mereka. Implementasi strategi pengembangan

sumber daya manusia ini dapat diwujudkan melalui :

a; Identifikasi individu ataupun kelompok-kelompok masyarakat

yang mempunyai keterampilan sendiri.

b; Pemberian pendidikan dan pelatihan secara sistematis

mengenai keterampilan khusus yang dibutuhkan sesuai

dengan potensi alam yang ada disekitarnya.

c; Pengiriman kader-kader pembangunan masyarakat atau

generasi muda untuk mengikuti pelatihan keterampilan

mengenai pendidikan budaya antirokok.

D; Target (Indikator Keberhasilan)1; Input

Input meliputi SDM, dana, bahan-bahan, dan alat-alat yang mendukung

kegiatan pelatihan dan pendidikan Gerakan Pemuda Anti Rokok.a; Pendataan pemuda di Banjar Dinas Kayehan khususnya yang

bersedia, berani, dan mampu untuk menjadi kader-kader dalam

Gerakan Pemuda Anti Rokok di dalam lingkungan masyarakat

yang menjunjung tinggi gerakan anti rokok, sehingga mampu

memberikan pengaruh positif kepada masyarakat di Banjar Dinas

Kayehan. b; Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Anti Rokok yang

didata 50% dari total jumlah pemuda yang ada di Banjar Dinas

Kayehan.

c; Kondisi tempat (Banjar Dinas Kayehan) dan sarana prasarana

berupa meja, kursi, LCD, konsumsi sudah siap sebelum kegiatan

pendidikan dan penyuluhan dimulai.

2; ProsesProses, meliputi jumlah pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan,

frekuensi pelatihan yang dilaksanakan, jumlah pemuda yang terlibat,

serta proses pelatihan.a; Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pemuda yang

tergabung dalam Gerakan Pemuda Anti Rokok mengenai bahaya

merokok dan gerakan anti rokok di Banjar Dinas Kayehan

dilakukan 2-3 hari dengan masing-masing menghabiskan waktu 2

jam setiap harinya, pemberian pelatihan dan pendidikan dilakukan

dalam waktu seminggu.b; Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda mengenai

gerakan anti rokok yang dilakukan di Banjar Dinas Kayehan

berjalan lancar dan sesuai dengan rencana awal.c; Jumlah kehadiran Gerakan Pemuda Anti Rokok Banjar Dinas

Kayehan 90% dari total jumlah pemuda yang tergabung dalam

Gerakan Pemuda Anti Rokok yang ada di Banjar Dinas Kayehan.d; Peserta pelatihan menyimak dan mengikuti pendidikan dan

penyuluhan mengenai pemberdayaan Gerakan Pemuda Anti Rokok

dengan tenang, kooperatif dan aktif bertanya jika ada hal yang

kurang jelas.e; Peserta yang mengikuti pendidikan dan penyuluhan mengenai

pemberdayaan Gerakan Pemuda Anti Rokok dari awal kegiatan

dimulai hingga berakhir, tanpa ada peserta yang meninggalkan

tempat penyuluhan sebelum kegiatan berakhir.

3; OutputOutput, meliputi jumlah pemuda yang telah meningkatkan pengetahuan

dan perilakunya tentang kesehatan.a; Dari jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan penyuluhan

mengenai Gerakan Pemuda Anti Rokok, 90% dari jumlah total

kader yang memahami dan mampu memberikan penyuluhan

mengenai gerakan anti rokok kepada masyarakat yang ada di

Banjar Dinas Kayehan lainnya.b; Pemuda mampu mengurangi atau mengubah pola pikir atau

perilaku buruk masyarakat mengenai kebiasaan merokok.

4; OutcomeOutcome dari pemberdayaan Gerakan Pemuda Anti Rokok mempunyai

kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian akibat

kebiasaan merokok.a; Masyarakat mulai mengubah dan mengurangi kebiasaan merokok

terutama merokok di tempat-tempat umum.b; Angka kesakitan akibat kebiasaan merokok masyarakat Banjar

Dinas Kayehan terutama sakit pernapasan dan paru-paru

berkurang.c; Angka kematian akibat kebiasaan merokok masyarakat Banjar

Dinas Kayehan berkurang atau tidak ada.

E; Panitia Pelaksana (Terlampir)

F; Biaya/Dana (Terlampir)

G; HarapanSetelah diadakan gerakan anti rokok pada para pemuda Br. Dinas Kayehan

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemuda akan bahaya merokok.

Apabila para pemuda Br. Dinas Kayehan sudah memahami dengan baik

pentingnya gerakan anti rokok ini maka diharapkan akan timbul kesadaran

untuk mengurangi konsumsi rokok. Gerakan ini juga diharapkan akan

memberikan perubahan pada kesehatan para remaja di Br.Dinas Kayehan

misalnya berkurangnya penderita asma atau gangguan pernapasan lainnya

yang disebabakan oleh rokok di kalangan remaja serta dapat meningkatkan

derajat kesehatan seluruh remaja yang ada di Br. Dinas Kayehan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian gambaran berpikir dan uraian penjelasan mengenai program

Gerakan Pemuda Anti Rokok ini kami sampaikan. Semoga berbagai pihak

khususnya STT Banjar Dinas Kayehan dapat mendukungnya. Untuk tindak lanjut

kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan proposal khusus untuk setiap program

yang sudah ditentukan.

Lampiran 1 : Susunan Panitia

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

PROGRAM GERAKAN PEMUDA ANTI ROKOK

DI BANJAR KAYEHAN

TAHUN 2015

Pelindung : I Komang Warta

Penanggung Jawab : I Wayan Yuda Antara

Ketua Pelaksana : Kadek Poni Marjayanti

Sekretaris : I Gusti Ayu Indah Juliari

Bendahara : Luh Agustina Rahayu

Divisi Acara : Ni Nyoman Diah Vitri Pradnyaningrum

Divisi Administrasi dan Kesekretariatan : Putu Jana Yanti Putri

Divisi Perlengkapan dan Dokumentasi : Ayu Putu Eka Tusniati

Divisi Transportasi dan Akomodasi : Ayu Indah Agustini

Devisi Konsumsi : Ni Putu Ayu Savitri

Lampiran 2 : Biaya/Dana

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENYULUHAN GERAKAN PEMUDA ANTI ROKOK

DI BANJAR KAYEHAN PADA RABU, 28 OKTOBER 2015

NO RINCIAN PEMBIAYAAN BANYAKNYA RINCIAN DANA1. Administrasi dan Kesekretariatan

a. Print Materi 30 lembar @250 Rp. 7.500b. Jilid Proposal 1 buah Rp. 5.000c. Print Leaftlet 5 buah @3000 Rp. 15.000d. Fotocopy Leaftlet 50 buah @ 200 Rp. 10.000

2. Konsumsia. Snack 100 kotak @ 5000 Rp. 500.000

TOTAL Rp. 537.500


KONSELING BAGI PEMUDA PENGGUNA ROKOK

DI BANJAR KAYEHAN PADA JUMAT, 30 OKTOBER 2015


a. Print Materi 30 lembar @250 Rp. 7.500b. Jilid Proposal 1 buah Rp. 5.000c. Print Leaftlet 5 buah @3000 Rp. 15.000d. Fotocopy Leaftlet 50 buah @ 200 Rp. 10.000e. Lembar Balik 1 buah Rp. 45.000


TOTAL Rp. 332.500


SOSIALISASI PEMBENTUKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

DI BANJAR KAYEHAN PADA KAMIS, 29 OKTOBER 2015


a. Print Materi 30 lembar @250 Rp. 7.500b. Jilid Proposal 1 buah Rp. 5.000


TOTAL Rp. 162.500


PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMUDA ANTI ROKOK

DI BANJAR KAYEHAN PADA SABTU, 31 OKTOBER 2015


a. Print Materi 30 lembar @250 Rp. 7.500b. Jilid Proposal 1 buah Rp. 5.000


TOTAL Rp. 512.500

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) MONITORING DAN EVALUASI

KEGIATAN GERAKAN PEMUDA ANTI ROKOK DI BANJAR KAYEHAN

PADA MINGGU, 1 NOVEMBER 2015

NO RINCIAN PEMBIAYAAN BANYAKNYA RINCIAN DANA1. Konsumsi

a. Snack 100 kotak @ 5000 Rp. 500.000TOTAL Rp. 500.000

Lampiran 3 : Dokumentasi FGD

Lampiran 4 : Absensi Kehadiran Peserta FGD

proposal pemberdayaan masyarakat

Documents

Transcript of proposal pemberdayaan masyarakat