Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Senin, 18 Oktober 2021

PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN

TINGGI TENAGA KESEHATAN MELALUI RPL

Lesson Learned

PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN

TINGGI TENAGA KESEHATAN MELALUI RPL

LATAR BELAKANG

Total: 74.601

• Bidan : 19.608• Perawat : 38.944• Farmasi : 5.282• Gizi : 434• Kesling : 2.461• Perawat Gigi : 3.971• Pikes : 339• TLM : 2.935• Lainnya : 627

Data per Provinsi

Sumber : BKN 2015

UU 36 TAHUN 2014 tentang TENAGA KESEHATAN:1. Mengatur kualifikasi pendidikan

tenaga kesehatan minimum Diploma III.

2. Memberikan masa peralihan selama6 tahun bagi tenaga kesehatanuntuk penyesuaian menjadi Diploma III.

TENAGA KESEHATAN PENDIDIKAN DIBAWAH DIPLOMA III & DAMPAKNYA

Apabila dalam 6 tahun sejak diundangkan belummemiliki kualifikasi minimal Diploma III makadampak :

bagi tenaga kesehatan tersebut :

1. Menjadi asisten tenaga kesehatan

2. Tidak memiliki kewenangan melaksanakanpraktik sebagai tenaga kesehatan

3. Harus bekerja di bawah supervisi tenagakesehatan

bagi fasyankes tempat dia bekerja :

1. Fasyankes tidak lagi sesuai standar akreditasi

2. Timbul potensi masalah hukum bagifasyankes yang mempekerjakan asistentenaga kesehatan

3. Diperlukan pengaturan pelaksanaansupervisi kepada asisten tenaga kesehatan

• Nanggroe Aceh Darussalam : 4.333 orang• Sumatera Utara : 6.867 orang• Sumatera Barat : 1.915 orang• Riau : 1.762 orang• Jambi : 1.693 orang• Bengkulu : 1.328 orang• Sumatera Selatan : 2.348 orang• Lampung : 1.647 orang• Kepulauan Riau : 135 orang• Kepulauan Bangka Belitung : 648 orang• DKI Jakarta : 975 orang• Jawa Barat : 5.176 orang• Jawa Tengah : 5.444 orang• DI Yogyakarta : 898 orang• Jawa Timur : 6.847 orang• Banten : 1.006 orang• Bali : 1.677 orang• Nusa Tenggara Barat : 1.309 orang• Nusa Tenggara Timur : 3.778 orang• Kalimantan Barat : 2.195 orang• Kalimantan Tengah : 1.902 orang• Kalimantan Timur : 1.145 orang• Kalimantan Selatan : 2.040 orang• Kalimantan Utara : 298 orang• Sulawesi Utara : 1.717 orang• Sulawesi Tengah : 2.020 orang• Sulawesi Selatan : 2.149 orang• Sulawesi Tenggara : 1.776 orang• Gorontalo : 665 orang• Sulawesi Barat : 379 orang• Maluku : 2.292 orang• Maluku Utara : 630 orang• Papua : 3.999 orang• Papua Barat : 1.608 orang

Jumlah : 74.601 orang (Sumber Data : BKN, 2015)

PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN MELALUI R P L

Program yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dilaksanakan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Mengacu pada Permenristek Dikti 26/2016 dan Permenkes 41/2016

Permenristekdikti No 26 Th 2016 Pasal 1 ayat 1 :

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal

Pada akhir masa pendidikan setiap peserta program percepatan harus melakukan uji kompetensi sesuai ketentuan

No Program StudiJumlah

SKSLama Pendidikan

1 Keperawatan 40 2 Sem

2 Kebidanan 40 2 Sem

3 Farmasi 36 2 Sem

4 Gizi 40 2 Sem

5 Kesling 40 2 Sem

6 TLM 37 2 Sem

7 Kep. Gigi 28 2 Sem

8 RMIK 59 3 Sem

Beban dan Lama Pendidikan

PESERTA PROGRAM PERCEPATAN

PERSYARATAN CALON PESERTA

1. Latar belakang pendidikan calon peserta:

Diploma Satu Kebidanan bagi bidan;

Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi asisten apoteker;

Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;

Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi perawat gigi;

Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) bagi tenaga

teknologi laboratorium medik;

Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) dan/atau Diploma Satu

Ahli Gizi bagi tenaga gizi;

Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian; atau

Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang

telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh

Organisasi Profesinya (bagi perekam medis dan informasi

kesehatan)

2. Telah memberikan pelayanan kesehatan paling singkat 5

(lima) tahun sebagai Tenaga Kesehatan

3. Memperoleh izin dari pembina kepegawaian bagi ASN

atau atasan langsung bagi non ASN

Peserta Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan berasal

dari :

Program Afirmasi melalui RPL

Kelas karyawan di Poltekkes

Kemenkes

Program Pendidikan Jarak Jauh

(PJJ) di Poltekkes Kemenkes

Kupang dan Poltekkes Kemenkes

Kaltim

Peserta Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan akan

memperoleh Bantuan Biaya

Pendidikan

PETA JALANPROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes

PJJ Poltekkes sudah mulai

Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan melalui RPL

Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 1.128 1.500 1.500 1.500

86 372 584 1.170 1.500 1.500 1.500

- - 13.892 27.620 36.319 71.601

86 372 584 16.190 30.620 37.819 74.601

15.388 28.390 34.628 34.628

Kelas Karyawan

PJJ

Target indikator

Peserta Program Percepatan Pendidikan Th 2014-2020

Program Afirmasi

Tercapai

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

BAHAN AJAR CETAK

• 8 Instrumen Penilaian RPL

• 7 Desain Pembelajaran• 301 modul bahan ajar

Semester I

• 399 modul bahan ajar Semester II

SDM PENYELENGGARA

• Workshop Asesor RPL bagi 492 dosen dari 111 PT Penyelenggara

• Workshop Asesor RPL = 240 dosen

• Workshop Tutor/Instruktur Klinik = 146 orang

PT PENYELENGGARA

• 472 PT Penyelanggara (30 PT Rayon, 387 PT Sub Rayon, dan 55 PT Mitra)

• Kepmenristekdikti 113/2017

• 495 PT Penyelanggara (32 PT Rayon, 418 PT Sub Rayon, dan 45 PT Mitra)

• 63 PT penyelenggara (36 Poltekkes Kemenkes & 27 swasta)

PESERTA PROGRAM

•Peserta semester ganjil T.A 2017/2018 = 15.388 orang

• Semester genap T.A.2017/2018 = 14.831 org.

• Semester ganjil T.A.2018/2019 = 13.559 org.

• Semester genap T.A. 2019/2020 = 13.462

• Semester ganjil T.A. 2019/2020 = 6.238

2017

2018

2019

CAPAIAN PROGRAM

74.601 39.973 34.628

• Meninggal• Pensiun• Tidak diizinkan atasan• Tidak diizinkan keluarga• Melanjutkan Dikti lain (S1 maupun

D4/D3)

• Akses terbatas• Tersebar shg tdk mencukupi utk

diselenggarakan kelas RPL• Tidak sesuai jabfung• Mengundurkan diri• dll

• UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

• Permenkes 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

• Permenristekdikti 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

• Kepmenristekdikti 113 Tahun 2017 dirubah dengan Kepmenristekdikti 181 Tahun 2018 tentang Perguruan TinggiPenyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

• Kepdirjen Belmawa 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi PembelajaranLampau

• Juknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

• Juknis Desain Pembelajaran pada Program Afirmasi dengan Pendekatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

• Juknis Tutorial Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

• Juknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

• Instrumen Asesmen RPL (Prodi D-III Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Teknologi Laboratorium Medik, dan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

• Juknis Desain Pembelajaran (Prodi D-III Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Teknologi Laboratorium Medik, dan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

DASAR HUKUM & JUKNIS PENYELENGGARAAN

PIMPINAN UNIT KERJA/ORGANISASI/UPT

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA

MENGAJUKAN USULAN CALON PESERTA KEPADA

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA.

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA

MENGAJUKAN USULAN CALON

PESERTA KEPADA KEPALA DINAS

KESEHATAN PROVINSI;

PIMPINAN UNIT KERJA/ORGANISASI/UPT DINAS

KESEHATAN PROVINSI MENGAJUKAN USULAN CALON PESERTA KEPADA KEPALA DINAS

KESEHATAN PROVINSI;

DINAS KESEHATAN PROVINSI MENYAMPAIKAN DAFTAR USULAN CALON

PESERTA BERDASARKAN KUOTA PER PT PENYELENGGARA PROGRAM PERCEPATAN

PENDIDIKAN,

UNIT UTAMA KEMENKES

MENGIRIMKAN CALON PESERTA

LEMBAGA TNI/POLRI

MENGIRIMKAN CALON

PESERTA

KEPALA BPPSDMK C.Q KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

TEMBUSAN TEMBUSAN

UPT PUSAT MENGIRIMKAN CALON

PESERTA

Permenkes No 41 Tahun 2016

PENGUSULAN CALON PESERTAPNS / TNI / POLRI

PT PENYELENGGARA MENGUMUMKAN

PENERIMAAN MHSW BARU PROGRAM

PERCEPATAN BAGI NON-ASN T.A.

2019/2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI MELAKUKAN

SOSIALISASI KE FASYANKES,

MENGUMPULKAN DAFTAR PESERTA &

PENYERAHKAN KE PT PENYELENGGARA

CALON PESERTA MENDATANGI PT PENYELENGGARA, MENGISI

FORMULIR APLIKASI RPL, FORMULIR ASESMEN MANDIRI,

MELENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG SBG BUKTI

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN

ASESMEN OLEH

PT PENYELENGGARA

CALON PESERTA MENGEMBALIKAN

FORMULIR DAN KELENGKAPANNYA PALING LAMBAT 2

MINGGU STLH PENJELASAN PROSES

PENILAIAN RPL

PT PENYELENGGARA MENGIRIMKAN SK PESERTA PROGRAM PERCEPATAN

BAGI NON-ASN KEPADA KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

TEMBUSAN

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA

A1: Alih Kredit: Ekivalensi Isi dan Capaian pembelajaran MK

A2: Asesmen dan Rekognisi: Portofolio, bertanya, observasi dll

A2: Rekognisi: Pengakuan mata kuliah hasil rekognisi(Jlh SKS)

A1: Alih kredit: Pengakuan mata kuliah hasil alih kredit(Jlh SKS)

Penyelenggara harus menyiapkan informasi yang cukup kepada pelamar perihal proses asesmen yang akan ditempuh.

Informasi tersebut harus memberikan arahan tentang hal-hal sebagai berikut;

Mata kuliah – mata kuliah apa saja yang dapat dilamar dengan proses RPL,

Indikator – indikator kinerja atau deskriptor capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah – mata kuliah yang

dapat dilamar dengan proses RPL,

Dengan cara bagaimana peserta dapat menunjukkan hasil pembelajaran / kompetensi yang telah diperolehnya

Bukti – bukti dokumen apa saja yang harus disampaikan oleh pelamar untuk melengkapi lamaran yang disampaikan.

Menyerahkan Formulir Aplikasi

Meyerahkan Formulir Asesme nMandiri

Menyerahkan bukti portofolio sesuai dengan yang diperlukan mengacu kepada Formulir Asssmen Mandiri. Untuk alih

kredit menyerahkan ijazah, transkrip dan silabus dari PT asal

Menjelaskan rencana dan pengorganisasian asesmen

Menyepakati waktu, tempat asesmen, dan persiapan/perlengkapan asesmen sesuai metoda asesmen dan persyaratan

perusahaan

Menandata Formulir persetujuan asesmen

Konsultasi

Aplikasi

Asesmen

Rekognisi

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA

Tatap MukaPembelajaran

Mandiri

PembelajaranDaring/e-learning Praktikum

PENILAIAN HASIL BELAJAR• Untuk perkuliahan tatap muka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT penyelenggara• Untuk pembelajaran mandiri dengan tutorial, minimal dua tugas, UTS dan UAS, proporsi pembobotan ditetapkan oleh PT

penyelenggara• Pelaksanaan UAS dapat dilaksanakan di kampus atau tempat yang ditentukan PT penyelenggara• Kelulusan diatur dan ditetapkan oleh PT penyelenggara sesuai dengan peraturan/pedoman akademik yang berlaku

IMPLEMENTASI DESAIN PEMBELAJARAN

9 Jenis Pendidikan DIII Bidang Kesehatan :

• D3 keperawatan

• D3 Kebidanan

• D3 Farmasi

• D3 Keperawatan Gigi

• D3 Kesehatan Lingkungan

• D3 Teknologi Laboratorium Medis

• D3 Gizi

• D3 RMIK

• D3 Teknologi Bank Darah

Persyaratan peserta Non-ASN :

Tenaga kesehatan yang bekerja di Fasyankes sesuaidengan profesinya dg kualifikasi Pendidikan paling rendah

Sekolah kebidanan bagi bidan

SMF bagi teknisi kefarmasian

SPK bagi perawat

SPRG bagi terapis gigi dan mulut

SMAK bagi ahli Teknik laboratorium medik

SPAG bagi ahli gizi

SPPH bagi sanitarian

SMA/sederajat yg telah mendapatkan pelatihan rekammedis yg diakui OP nya

D1 Teknisi Transfusi Darah bagi teknisi pelayanan darah

Telah menjalankan keprofesiannya min.5 thn di fasyankes

JENIS PENDIDIKAN DIII BIDANG KESEHATAN & PROGRAM PERCEPATAN BAGI NON-ASN

2021

PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI

PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN

MELALUI RPL

Surat Penetapan PT Penyelenggara RPL

Surat Edaran Pelaksanaan Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

melalui RPL kepada PT Penyelenggara

Surat Edaran Pelaksanaan Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

melalui RPL kepada Dinas Kesehatan

Petunjuk Teknis PenyelenggaraanProgram Peningkatan Kualifikasi

Pendidikan melalui RPL

PERSAMAAN

1. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan menjadi minimal Diploma III2. Rekognisi Pembelajaran Lampau melalui Asesmen3. Lulusan jenjang pendidikan menengah atau Diploma I Bidang Kesehatan4. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat

dilakukan asesmen RPL5. Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya dengan kualifikasi pendidikan paling

rendah: a. Dipoma I Kebidanan bagi bidan;b. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi tenaga teknis kefarmasian; c. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;d. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi terapi gigi dan mulut;e. Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) bagi ahli teknik laboratorium medik;f. Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) bagi ahli Gizi;g. Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian;h. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh

Organisasi Profesinya bagi perekam medis dan informasi kesehatan;i. Diploma Satu teknisi transfusi darah bagi teknisi pelayanan darah.

6. Terdapat monitoring prestasi akademik dan IPK peserta program7. Terdapat Pengendalian dilakukan secara berkala untuk mengetahui adanya permasalahan terhadap penyelenggaraan Program 8. Terdapat pelaporan kemajuan akademik peserta secara periodik (tiap semester) oleh institusi pendidikan ke Pusdik SDM kesehatan dan penyandang dana serta atasan langsung peserta9. Terdapat pelaporan tentang keberhasilan penyelenggaraan Program secara berkala setiap tahun oleh institusi penyelenggara pendidikan ke Pusdik SDM kesehatan

Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan MelaluiRPL

Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan TenagaKesehatan Melalui RPL

Pembiayaan

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak mengikat, dan terdapat bantuan biayapendidikan bagi ASN

Dibebankan kepada peserta program, instansipengirim/sponsor, atau sumber pembiayaan lain yang sah

Dasar Penetapan PT Penyelenggara

Keputusan Menteri Ristek Dikti Surat Izin penyelenggaraan RPL dari Ditjen Vokasi dan ProfesiKemendikbud

Klasifikasi Perguruan Tinggi

Terdapat Rayon, Sub Rayon, dan Mitra Tidak Ada

Kuota Peserta

Ada Tidak Ada

Pendaftaran

Calon peserta mengajukan permohonan kepada pimpinaninstansi/lembaga untuk diteruskan kepada Dinas Kesehatan

Calon peserta dapat langsung mendaftar kepada DinasKesehatan setempat atau Perguruan Tinggi Penyelenggara

Dinas Kesehatan mengajukan data calon peserta sesuai kuotayang telah ditetapkan oleh Pusdik SDM Kes

Perguruan Tinggi Penyelenggara melaporkan daftar calonpeserta yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkanoleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Pusdik SDM Kes

PERBEDAAN

Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan MelaluiRPL

Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan TenagaKesehatan Melalui RPL

Penetapan peserta

1. PT penyelenggara menetapkan calon peserta Program Percepatan Pendidikan berdasarkan hasil asesmen RPL

2. PT penyelenggara mengirimkan SK peserta Program Percepatan Pendidikan ke Badan PPSDM Kesehatan c.q Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

3. BPPSDMK mengkompilasi SK Peserta Program Percepatan Pendidikan

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menetapkan SK Peserta Program Percepatan Pendidikan berdasarkan usulan BPPSDMK

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara menetapkan Surat Keputusan (SK) Peserta Program berdasarkan hasil asesmen RPL

2. PT penyelenggara mengirimkan SK peserta Program kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

3. Badan PPSDM Kesehatan mengkompilasi SK Peserta Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL

Hak dan Kewajiban

Ada, dan mengikat. Terdapat sanksi jika melanggar Tidak tertulis pada Juknis

Pembinaan dan Pengawasan

Monitor status keaktifan peserta Tidak ada

Evaluasi kesesuaian pendayagunaan peserta setelah selesai pendidikan

Tidak ada

Peserta menyampaikan laporan secara tertulis kepada instansi pengirim setiap 6 bulan pada masa pendidikan, dan 3 bulanpasca pendidikan

PT Penyelenggara melaporkan SK penetapan peserta secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

PERBEDAAN

TERIMA KASIH