PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBINA INDUSTRI
Transcript of PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBINA INDUSTRI
PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBINA INDUSTRI
PUSAT PENDIDIKAN & PELATIHAN INDUSTRI
BADAN PENGEMBANGAN SDM INDUSRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
• UU 3 TAHUN 2014pasal 16 - 29tentangpembangunan SDM
• RIPIN• PP 41 -2015
Bab II : Pembangunan TKI dan Penggunaan Konsultan Industri
Tenaga Kerja Industri
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRIKOMPETEN
INDUSTRI NASIONAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• 34 PROVINSI• 514 KABUPATEN/
KOTA• INDUSTRI• ASOSIASI
Pembina Industri
Wirausaha Industri
Konsultan Industri
Aparatur Pusat
Aparatur Daearah
Provinsi :
Tipe A: 7 dinas
Tipe B: 23 dinas
Tipe C : 4 dinas
Kab/Kota:
Tipe A : 29 unit
Tipe B : 254 unit
Tipe C : 90 unit
*Ket:
A : 1 bidang
B : 2-3 bidang
C : >3 bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN VOKASI INDUSTRIKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Tenaga Kerja Industri Kompeten
SMK, Akademi
Komunitas dan
Politeknik
Kadin, Asosiasi
Industri &
Profesi, Pelaku
Industri
Pemda- KL
Terkait (PUPR,
Menkeu,
Bappenas,
Menpan)
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kementerian
Ketenagakerjaa
n
ADB, World
Bank, dan
Lembaga
Internasional
Lainnya
Pendidikan Vokasi
Industri Menuju Dual
System
Pembangunan
Poltek/Akom
di WPPI
Pembangunan
Link and Match
SMK dan Industri
Pendidikan dan
Pelatihan
Sistem 3 in 1
Pembangunan
Infrastruktur dan
Sertifikasi
Kompetensi
Pengembangan
SDM Menuju
Industri 4.0
1 2 3 4 5 6
MENTERI
PERINDUSTRIAN
Staf Ahli
Sekretariat
Jendral
Inspektorat
Jendral
Direktorat Jendral
Industri Agro
Direktorat Jendral Industri
Kimia, Farmasi & Tekstil
Direktorat Jendral Industri
Logam, Mesin, Alat
Transportasi & Elektronika
Direktorat Jendral
Industri Kecil
Menengah & Aneka
Direktorat Jendral Ketahanan
Perwilayahan Industri & Akses
Industri Internasional
Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Industri
Pusat Data & InformasiPusat Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLAT INDUSTRI
Pusdiklat Industri memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan SDM industri
Pusat Pendidikan Dan
Pelatihan Industri
Subbagian
Program dan
Tata usaha
Bidang Pengembangan
Infrastruktur fan Fasilitasi
Sertifikat Kompetensi
Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Aparatur
Bidang Pelatihan Sumber Daya
Manusia Industri
TUGAS :Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendididkan dan pelatihan di bidang sumber daya manusia aparatur.
TUGAS :Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan di bidang sumber daya manusia industri
TUGAS :Melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur komptensi bidang industrI serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
TUGAS :Melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga pusat.
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Industri
Pusat Pengembangan Pendidikan
Kejuruan dan Vokasi Industri
Sekretariat Badan
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
Politeknik Industri
Logam Morowali
• Politeknik ATI Makassar
• SMTI Makassar
• SMAK Makassar
• BDI Makassar
SMTI Pontianak
SMTI Banda Aceh
SMTI Bandar Lampung
• BDI Padang
• ATI Padang
• SMTI Padang
• SMAK Padang
• BDI Medan
• PTKI Medan
BDI Denpasar
BDI Surabaya
• BDI Yogyakarta
• Politeknik ATK Yogya
• SMTI Yogyakarta
Politeknik
SMK Industri
BDI
Politeknik Kendal
Politeknik
STTT Bandung
• Akom Bantaeng
Akom Surakarta
• Politeknik AKA Bogor
• SMAK Bogor
• BDI Jakarta
• Polteknik APP Jakarta
• Politeknik STMI Jakarta
• BPSDMI
Diklat Teknis
Rintisan GelarDiklat Fungsional
Diklat Teknis Pembina Industri:
•Diklat Sistem Industri Berjenjang
•Diklat Ekonomi Industri Berjenjang
Diklat Teknis Lainnya:
•Diklat Infografis, Motiongrafis, Programming, Web Desain.
•Business English Training Presentation Skill, Negotiation Skill
• Analis Kebijakan
• Instruktur
• Peneliti
• Widyaiswara
• Analis Kepegawaian
• Bendahara
• Fungsional lain
• Pendidikan S2 Mandiri
• Pendidikan S2 Kelas Khusus
(Double Degree)
• Pendidikan S3 Dosen
• Pendidikan S3 Doktor
• Pendidikan S2 / S3 Luar
Negeri
POLA PENGEMBANGAN SDM APARATURKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Aparatur Pembina
Industri
Latsar CPNS
Kepemimpinan
Administrator
Kepemimpinan
PengawasKompetensi
Manajerial Kompetensi Teknis
Dasar Hukum Pengembangan Kompetensi ASN
• Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN
• Peraturan Pemerintah No . 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS
ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi 20 jp/tahun
Kompetensi Manajerial
pembina Industri mengacu
pada standar kompetensi
manajerial aparatur sipil negara
yang ditetapkan oleh instansi
pemerintah yang menangani
bidang pembinaan diklat
aparatur (LAN), mencakup
kemampuan dalam mengelola
organisasi dan memimpin
perubahan dalam organisasi
Diklat manajerial merupakan diklat
kepemimpinan yang dilaksanakan
secara berjenjang meliputi:
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV,
untuk pembina industri pada jabatan
eselon IV atau jabatan pengawas;
Diklat Kepemimpinan Tingkat III,
untuk pembina industri pada jabatan
eselon III atau jabatan administrator;
Diklat Kepemimpinan Tingkat II,
untuk pembina industri pada jabatan
eselon II atau jabatan pimpinan tinggi
pratama
2. DIKLAT MANAJERIAL
✓
✓
✓
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan mengacu pada
ketentuan yang ditetapkan oleh LAN
KOMPETENSI MANAJERIAL
1. Mampu membina pelaksanaan
pengelolaan, perencanaan &
pengembangan perusahaan
industri,
2. Mampu membuat, melaksanakan
dan mengevaluasi, kebijakan sektor
industri
Pembinaan
Merencanakan perusahaan industri
Mengelola dan mengembangkan
perusahaan industri
Membuat kebijakan terhadap sektor industri
Mengevaluasi kebijakan terhadap sektor
industri
Mengimplementasikan kebijakan terhadap
sektor industri
Tugas Utama :
Fungsi Kunci :
SISTEM
INDUSTRI
EKONOMI
INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 396 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMBINA INDUSTRI
KOMPETENSI TEKNIS PEMBINA INDUSTRI
KOMPETENSI TEKNIS
1. DIKLAT TEKNIS SISTEM INDUSTRI
Kompetensi :
Mampu membina pengelola perusahaan industry, meliputi merencanakan, mengoperasionalkan dan mengembangkan perusahaan industri mencakup : sistem manusia-mesin, sistem produksi, sistem manufaktur, sistem perusahaan, sistem bisnis.
Diklat Sistem Industri I, untuk
Pembina industri pada jabatan
pelaksana/fungsional umum;
Diklat Sistem Industri II, untuk
pembina industri pada jabatan
eselon IV/setara jabatan pengawas;
Diklat Sistem Industri III, untuk
pembina industri pada jabatan
eselon III/setara jabatan
administrator;
Diklat Sistem Industri IV, untuk
pembina industri pada jabatan
eselon II/setara jabatan pimpinan
tinggi pratama.
JENJANG DIKLAT:
✓
✓
✓
✓
KURIKULUM SISTEM INDUSTRI I
NO Mata Pelatihan JP1 Penelitian Pasar 82 Perancangan Produk 83 Perancangan Sistem Kerja 84 Perancangan Tata Letak Fasilitas 85 Perencanaan Produksi 86 Pengendalian Produksi 47 Perancangan Proses 48 Manajemen Keuangan (PH) 89 Dasar Sistem Industri 810 Kunjungan Industri 16
No Mata Pelatihan JP
1 Perancangan Organisasi 8
2 Manajemen SDM 8
3 Manajemen Sistem Informasi 8
4 Sistem Manajemen Kualitas 4
5 Pengendalian Kualitas Produksi 4
6 Mengelola Pemasaran 12
7 Manajemen Rantai Pasok/Logistik 8
8 Manajemen Proyek Industri (SKY) 12
9 Kunjungan industri 16
KURIKULUM SISTEM INDUSTRI II
No Mata Pelatihan JP
1 Manajemen Strategis 8
2 Manajemen Teknologi 8
3Competitive Intelligence dan Good Corporate Governance
8
4 System Thinking 8
5 Kunjungan Industri 8
KURIKULUM SISTEM INDUSTRI III
No Mata Pelatihan JP
1Studi Kasus tentang : Pembinaan dan
pengembangan perusahaan industri
2 Ceramah pakar 4
3 Analisis kasus dan penyusunan laporan 12
4 Presentasi hasil analisis 8
KURIKULUM SISTEM INDUSTRI IV
Diklat Ekonomi Industri I, untuk
pembina industri pada jabatan
pelaksana atau fungsional umum;
Diklat Ekonomi Industri II, untuk
pembina industri pada jabatan eselon
IV atau setara jabatan pengawas;
Diklat Ekonomi Industri III, untuk
pembina industri pada jabatan eselon
III atau setara jabatan administrator;
Diklat Ekonomi Industri IV, untuk
pembina industri pada jabatan eselon
II atau setara jabatan pimpinan tinggi
pratama
JENJANG DIKLAT:
✓
✓
✓
✓
2. DIKLAT TEKNIS EKONOMIINDUSTRI
Kompetensi :
Mampu membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan sektor industri.
(memahami konsep dan kebijakan ekonomi, mampu menganalisa posisi sektor industri dalam kebijakan makro dan kebijakan sektoral, mampu mengevaluasi dampak kebijakan nasional dan internasional terhadap sektor industri, serta mampu menyusun kebijakan dan menganalisa kebijakan publik)
KOMPETENSI TEKNIS
NO Mata Pelatihan JP1 Memahami Kerangka Makro Ekonomi 162 Memahami Organisasi Industri 243 Memahami Perdagangan Industri 164 Menyusun Kebijakan Sektor Industri 185 Ujian Komprehensif 8
6 Seminar OL 6
7 Pembimbingan Pembuatan Laporan 38 Observasi Lapangan 4
KURIKULUM EKONOMI INDUSTRI I
KURIKULUM EKONOMI INDUSTRI II
No Mata Pelatihan JP
1 Kebijakan Sektor Industri (isu strategis) 12
2 Menyiapkan Implementasi Kebijakan 8
3 Pengorganisasian Institusi atau Kelembagaan 12
4 Melaksanakan Pengawasan (Monitoring) 8
5 Melaksanakan Evaluasi Kebijakan 12
6 Analisis Kasus 8
KURIKULUM EKONOMI INDUSTRI III
No Mata Pelatihan JP
1
Studi Kasus : Analisis lingkungan strategis dan
penyusunan kebijakan industri (Non Unit
Kompetensi)
8
2 Ceramah pakar 4
3 Analisis kasus dan penyusunan laporan 12
4 Presentasi hasil analisis 8
3. DIKLAT FUNGSIONAL,
bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan
kompetensi teknis spesifik
jabatan fungsional
tertentu.
Pusdiklat Industri, bekerja sama dengan Instansi
Pembina jabatan fungsional
• Diklat Peneliti : Bekerjasama dengan Pusdiklat LIPI
• Diklat Perekayasa/Litkayasa : kerja sama dengan
BPPT
• Diklat Bendahara : bekerja sama dengan Pusdiklat
Keuangan
Diselenggarakan berdasarkan kebutuhan/permintaan
dari unit kerja terkait
Unit Pembina di lingkungan Kemenperin, misalnya:
• Diklat Arsiparis oleh Biro Umum
• Diklat Analis kepegawaian oleh Biro Kepegawaian
• Diklat Statistisi oleh Pusdatin
• Diklat Penyuluh oleh Ditjen IKM
Penyelenggaraan diklat fungsional
dapat dilakukan oleh:
✓
✓
KOMPETENSI TEKNIS
JENJANG PELATIHAN FUNGSIONALPENYULUH PERINDAG
Pelatihan Bagi PenyuluhPerindag
Jenjang Pelatihan
DASAR AHLI
Yang akan menjadiPejabat FungsionalPenyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Pejabat FungsionalPenyuluhPerindustrian dan Perdagangan yang akan masuk ke Ahli
Pejabat Fungsional yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
melakukan penyuluhan perindustrian dan perdangan
→ Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah
→ Pengembangan IKM di daerah
KURIKULUM PELATIHAN BAGI PENYULUH TINGKAT AHLI
NO MATA DIKLAT JP
KELOMPOK UMUM 14
1. Pengarahan Program dan Pengarahan OL 4
2. Makro Ekonomi dan Kebijakan Industri Nasional (Industri 4.0) 2
3 Kebijakan IKMA 2
KELOMPOK UTAMA 76
1. Model Business Canvas 14
2. Manajemen Lingkungan 14
3 Peningkatan efesiensi usaha 16
4 Metode Diagnosis IKM 8
5. Manajemen Pemasaran 8
6. Komunikasi Persuasif dan Negosiasi 8
7. Karya Tulis Ilmiah 8
KELOMPOK PENUNJANG 30
1. Observasi Lapangan (Diagnosis dan Pemecahan Masalah) 3
2. Penulisan Laporan 17
3. Seminar Persentasi 10
Kurikulum Manajemen Lingkungan pada Diklat Penyuluh Perindustrian Tingkat Ahli
INDUSTRI HIJAU
• Konsep dan
perkembangan
Industri Hijau
• Dampak dan
tantangan penerapan
Industri Hijau
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
• Definisi dan fungsi
Lingkungan
• Permasalahan
lingkungan
• Kebijakan Lingkungan
Hidup di Indonesia
PRODUKSI BERSIH
• Definisi, pendekatan
dan penerapan Produksi
Bersih
• Tantangan Penerapan
Industri Bersih
• Integrasi Produksi Bersih
dengan Sistem
Manajemen Lingkungan
LIMBAH INDUSTRI
• Jenis limbah
• Pengolahan Limbah
IZIN LINGKUNGAN
• Dokumen dan prosedurAMDAL
• Penerbitan danpembatalan IzinLingkungan
Pusdiklat
Widyaiswara, Guru, Dosen, Instruktur,
Pranata Lab. Pendidik
Jabatan Fungsional :
Ditjen IKMA
Penyuluh Perindag
Jabatan Fungsional :
BPPI
Penguji Mutu barang, Peneliti, Teknisis & Perekayasa,
Perekayasa, Pengendali Dampak Lingkungan
Jabatan Fungsional :
Pusdatin
Statistisi, Pranata Komputer
Jabatan Fungsional :
Inspektorat
Auditor, Auditor Kepegawaian
Jabatan Fungsional :
Rocana
Perencana
Jabatan Fungsional :
Rokum
Perancang Per-UU
Jabatan Fungsional :
ROSDM
Analisis Kepegawaian, Asesor SDM
Jabatan Fungsional :
Biro Umum
Tenaga Medis, Arsiparis
Jabatan Fungsional :
Biro Humas
Pranata Humas, Pustawawan, Penerjemah
Jabatan Fungsional :
KEMENPERIN NOMOR 455/M-IND/Kep/8/2014
PENUNJUKAN UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN SDM APARATUR MELALUI DIKLAT TEKNIS,
STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN RINTISAN GELAR S2 & S3.
INSTANSI TERKAIT:
BPSDMI (Pusdiklat), Balai Diklat Industri,
Kemenaker, BNSP, Perusahaan Industri
Tahun 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 1,849 606 630 630 630 630 630
➢ Kedepan Diklat Aparatur akan didorong
melalui diklat-diklat teknis, fungsional dan
manajerial serta program pengembangan
rintisan gelar
PENGEMBANGAN DIKLAT SDM APARATUR
➢ Pada masa Pandemi Covid-19, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Aparatur dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan dengan
modifikasi diklat menjadi Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur
untuk kebijakan dan teknis.
TERIMA KASIH