1

2

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan-

Nya sehingga penyusunan buku profile PNPM Mandiri

Perdesaan Jawa Barat ini dapat terlaksana. Sebagai media

publikasi, diharapkan profile ini akan menambah wawasan

antarpihak dalam memahami implementasi kegiatan PNPM

Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun

2012.

Banyak hasil fisik dan non fisik yang telah ditorehkan dalam

sejarah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat.

Sebagai program program nasional pemberdayaan masyarakat

yang terpadu dan berkelanjutan, salah satu pembelajaran

berharga yang harus dipahami antar pihak bahwa masyarakat

harus diposisikan sebagai pelaku (subyek) dalam pembangunan

itu sendiri. Mereka harus dimandirikan melalui berbagai

kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan PNPM Mandiri

Perdesaan.

Walhasil, atas diterbitkannya profile ini kami sampaikan

terimakasih kepada jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat

khususnya kepada Gubernur Ahmad Heryawan, Drs. M Arifin

Kertasaputra selaku Kepala BPMPD, Drs.M Edi Junaedi selaku

PJO provinsi, Ir.Sugih Arto selaku Koordinator Provinsi PNPM

Mandiri Perdesaan Jawa Barat, dan segenap pihak yang telah

membantu diterbitkannya profile ini.

Saran dan masukan positif selalu kami harap demi perbaikan

profile ini kedepannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

3

DAFTAR ISI

Prakata ....................................................................................................................... 1

Daftar Isi ........................................................................................... 2

I. Pendahuluan............................................................................. 3

I.1 Sejarah ....................................................................................... 3

I.2 Sosial Budaya ............................................................................ 4

I.3 Geografi ..................................................................................... 5

I.4 Potensi Alam ............................................................................. 5

I.5 Administratif.............................................................................. 7

I.6 Demografi .................................................................................. 8

I.7 Tingkat Kemiskinan ................................................................ 10

I.8 Perubahan Garis Kemiskinan ................................................... 11

I.9 Ketenagakerjaan ...................................................................... 12

I.10 Sketsa Tantangan ...................................................................... 13

II Visi Misi Jawa Barat .................................................................... 14

II.1 Penjabaran Misi ....................................................................... 14

II.2 Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ............................... 15

II.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan ................................... 15

III. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ....................................... 16

IV. PNPM Mandiri Perdesaan ......................................................... 18

IV.1 Kurun Waktu 2007-2010 ......................................................... 19

IV.2 Tahun 2011 .............................................................................. 22

IV.3 Tahun 2012 .............................................................................. 25

IV.4 Perguliran Modal Usaha .......................................................... 26

V. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas ........................................... 30

V.1 Implementasi di Jawa Barat ............................................. 31

VI. Penutup ........................................................................................................... 35

4

awa Barat, sebagai provinsi penyangga ibukota, merupakan

salah satu provinsi yang dipenuhi dengan kemajuan sebagai hasil

akselerasi pembangunan sejak awal kemerdekaan sampai

dengan sekarang. Beribukota di Kota Bandung yang dikenal dengan

sebutan “Paris Van Java”, provinsi Jawa Barat menjadi salah satu

ikon dan barometer pembangunan nasional dihubungkan dengan

banyaknya potensi pembangunan mulai dari wisata alam, pertanian,

pendidikan, sumberdaya manusia dan lain sebagainya.

Dengan luas wilayah tidak kurang dari 35.377,76 Km2, provinsi Jawa

Barat saat ini telah menjelma sebagai provinsi berdaya saing tinggi

ditandai dengan semakin tergalinya berbagai potensi sumberdaya

alam, manusia dan lingkungan lainnya. Berpijak pada visi sebagai

provinsi termaju di Indonesia, misi pemerintah provinsi Jawa Barat

sangat kuat, diantaranya meningkatnya perekonomian yang berbasis

potensi daerah.

Pun demikian, kesenjangan pembangunan antar kawasan khususnya

wilayah perkotaan dan pedesaan masih masih menjadi kendala.

Pengurangan angka RTM (Rumah Tangga Miskin) di pedesaan harus

disegerakan melalui berbagai skema penanganan. Salah satunya

dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang

bersifat terpadu dan berkelanjutan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan.

Sejak tahun 1998, ketika PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

sebagai cikalbakal PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, provinsi Jawa

Barat telah aktif mendukung program tersebut. Berbagai dukungan

material/non material diberikan demi suksesnya program pengetasan

kemiskinan tersebut. Pada tahun 2007, ketika PPK dirubah menjadi

PNPM Mandiri Perdesaan, tekad pemerintah provinsipun semakin

besar mengingat keberhasilan yang dihasilkan oleh program ini

sunggu nyata khususnya bagi pengurangan angka kemiskinan RTM.

Sekurang-kurangnya alokasi dana PPK-PNPM Mandiri Perdesaan

sampai dengan tahun 2012, ditambah alokasi TA.2013, besarnya

mencapai Rp.4.145.655.390.000,- (empat trilyun seratus empat

puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus

J I. SEKILAS JAWA BARAT

5

sembilan puluh ribu rupiah). Tentu bukan hanya karena besarnya

alokasi dana yang dikucurkan untuk masyarakat pedesaan, namun

proses pendampingan yang bersifat kontinyu menjadi salah satu poin

penting mengapa program ini dikatakan sebagai program

pemberdayaan masyarakat desa terbaik ditandai dengan semakin

berkurangnya angka RTM di desa-desa sasaran.

Inisiasi pembentukan provinsi Jawa Barat telah dimulai sejak masa

pra kemerdekaan tepatnya pada

tanggal 14 Agustus 1926. Hal ini

didasarkan pada penetapan

Pemerintah Hindia Belanda melalui

staatblad 1924 Nomor 378. Memasuki

era kemerdekaan, provinsi ini

dikukuhkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai

satu dari delapan provinsi negara

Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya,

berdasar UU Undang-undang Nomor 11 tahun 1950 pembentukan

provinsi Jawa Barat dikukuhkan kembali. Oleh karena itu berdasarkan

Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 1945

ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

pemandangan alam yang indah. Konon, kondisi tersebut senyaman di

Prancis Selatan sehingga disebutnya Varis van Java. Pembangunan

Gedung Sate melibatkan sekitar 2000 pekerja, 150 orang diantaranya

pemahat atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu

berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton.

Gedung Sate sebagai istilah populer bangunan bernama

Gouvernements Bedrijven itu, direncanakan oleh tim yang diketuai

Gedung Sate merupakan ikon

sejarah Jawa Barat. Didirikan

pada 27 Juli 1920, gedung ini

awalnya difungsikan sebagai

pusat pemerintahan Belanda di

Indonesia yang menjadi

koloninya kala itu. Iklim Kota

Bandung dinilai sejuk ditambah

I.1 SEJARAH

6

Kolonel Purnawirawan V.L. Slors, beranggotakan Ir. J. Berger, Ir.Eh.

De Roo dan In G. Hendriks serta pihak "Gemeete van Bandoeng".

Tim tersebut bertugas merencanakan dan membangun gedung

perkantoran sebagai pindahan departemen dan instansi lain dari

Batavia (Jakarta) ke Bandung. Termasuk pula pembangunan komplek

perumahan untuk menampung sekitar 1500 pegawai. Tanggal 27 Juli

1920 adalah peletakan batu pertama gedung "GB" pada oleh Johana

Catherina Coops, putri sulung Walikota Bandung B. Coops dan

Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia.

GEMAH RIPAH REPEH RAPIH, merupakan semboyan resmi yang

menjadi ciri utama logo provinsi Jawa Barat. Semboyan ini berasal

dari pepatah lama di kalangan masyarakat sunda yang berarti bahwa

daerah Jawa Barat yang kaya raya ini didiami oleh penduduk yang

padat serta hidup makmur dan damai.

saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh

diantara warga masyarakat.

Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti

tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang

berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru

atau prinsip saling menguntungkan.

Nilai-nilai kebajikan juga tertanam kuat. Hal ini terekspresikan pada

pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang

berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta

menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung

dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang

I.2 SOSIAL BUDAYA Masyarakat Jawa Barat di

kenal sebagai masyarakat

yang agamis, dengan

kekayaan warisan budaya dan

nilai-nilai luhur tradisional,

serta memiliki prilaku sosial

yang berfalsafah pada silih

asih, silih asah, silih asuh,

yang secara harfiah berarti

7

Provinsi Jawa Barat, secara

geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ - 108o48’ Bujur Timur, dengan

batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur,

berbatasan dengan Provinsi

berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran

secara seksama.

Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra

Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km2 meliputi daratan

seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratannya dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit

yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl.

Iklim di Jawa Barat yaitu

tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara17,4 – 30,7°C dan kelembaban

udara antara 73–84%. Terdapat 40 sungai dengan

wilayah seluas 32.075,15 km2.

1.3 GEOGRAFI

Jawa Barat dikenal luas dari

dalam maupun luar negeri, yaitu

sebagai provinsi yang kaya akan

potensi alam, baik yang

bersumber agrowisata,

ekowisata, bahari dan lain

sebagainya. GunungTangkuban

Perahu merupakan salah satu

1.4 POTENSI ALAM

8

tujuan wisata terpenting. Gunung yang masih aktif ini, terletak di 30 km sebelah utara Kota Bandung

Kawah Ratu merupakan kawah yang terbesar, dikuti dengan Kawah

Upas yang terletak bersebelahan dengan kawah Ratu. Beberapa

kawah mengeluarkan bau asap belerang dan ada yang dilarang untuk

dituruni karena mengandung racun.

Dari arah Bandung berjarak sekitar 212 KM dengan melewati jalur

Bandung – Ciamis – Banjar dan Pangandaran. Untuk menuju lokasi

Pantai Pangandaran tidak lah sulit. Karena jalur jalan yang ada

infrastrukturnya sangat memadai. Semua ruas jalan menuju Pantai

Pangandaran sudah diaspal hotmix secara baik.

Gunung ini terakhir meletus

pada tahun 1910, memiliki 9

kawah yang masih aktif hingga

sekarang. Banyaknya letusan

yang terjadi menyebabkan

banyaknya kawah-kawah

gunung Tangkuban Perahu

seperti Kawah Ratu,

Upas,Domas, Jurig, Badak

Pangandaran adalah Objek

wisata di Kabupaten Ciamis

yang merupakan primadona

pantai di Jawa Barat ini

terletak di Desa Pananjung

dengan jarak 92 km dari Kota

Ciamis ke arah selatan.

Wisata kebun Teh, termasuk

tujuan wisata yang paling

digemari di Jawa Barat. Salah

satunya di daerah Lembang.

Pemandangan terlihat asri dan

sejuk. Dilengkapi dengan

fasilitas seperti outbound,

hotel, dan wisata alam

9

lainnya, Lembang selalu dipenuhi pengunjung terutama pada hari

libur. Tentunya selain obyek-obyek tersebut masih sangat banyak

Sampai dengan akhir September

2012, Provinsi Jawa Barat terdiri

dari 26 kab/kota, meliputi 17

Kabupaten dan 9 Kota. Sedangkan

jumlah kecamatan 626, daerah

perkotaan 2.659 dan 3.221

perdesaan. Hanya saja, seiring

penetapan Pangandaran sebagai

salah satu kabupaten baru

sebagai DOB (daerah otonom baru) pemekaran dari Kabupaten Ciamis

pertanggal 25 Oktober 2012, maka jumlah kabupaten sampai dengan

akhir Oktober 2012 sebanyak 27 Kab/kota.

Tabel 1 Jumlah Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat Tahun 2012

No Kabupaten/Kota Kec Desa/ Kel

RW RT Luas

Daratan (Ha)

1 Kab. Bogor 35 425 3.629 13.664 297.646,55 2 Kab. Sukabumi 47 368 4.916 26.062 416.173,50 3 Kab. Cianjur 32 348 4.136 20.511 361.435,53 4 Kab. Bandung 31 275 4.563 20.543 172.663,29 5 Kab. Garut 37 407 4.092 15.654 311.007,54 6 Kab. Tasikmalaya 39 345 3.140 14.550 270.969,75 7 Kab. Ciamis 26 258 3.827 13.264 273.250,99 8 Kab. Kuningan 32 376 2.534 10.570 121.501,01 9 Kab. Cirebon 40 424 2.946 11.396 107.195,89

10 Kab. Majalengka 23 331 1.855 6.606 130.938,55 11 Kab. Sumedang 26 269 2.266 9.032 156.343,87 12 Kab. Indramayu 24 310 2.320 11.048 210.158,70 13 Kab. Subang 30 253 2.982 15.096 217.438,68 14 Kab. Purwakarta 17 192 1.471 5.261 99.400,40 15 Kab. Karawang 30 309 2.584 9.359 191.898,80 16 Kab. Bekasi 23 60 2.115 8.734 126.470,86 17 Kab. Bandung Barat 15 165 2.442 10.187 129.601,10 18 Kota Bogor 6 68 814 3.697 11.770,99 19 Kota Sukabumi 7 33 430 1.792 4.883,85 20 Kota Bandung 30 151 1.827 11.624 17.243,90 21 Kota Cirebon 5 22 264 1.411 3.899,14

1.5 ADMINISTRATIF

10

22 Kota Bekasi 12 56 1.370 8.843 21.564,83 23 Kota Depok 6 63 1.118 5.877 20.277,21 24 Kota Cimahi 3 15 320 1.773 4.445,46 25 Kota Tasikmalaya 8 69 812 3.634 18.498,19 26 Kota Banjar 4 24 289 1.157 13.382,72 Jumlah 598 5.708 59.062 261.345 3.710.061,32

Sejak periode kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang,

provinsi Jawa Barat telah dipimpin oleh Gubernur sekurang-

kurangnya 12 orang dengan berbagai masa pemerintahannya masing-

masing. Adapun rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil sampai

dengan bulan November 2012 sebagaimana tersebut di tabel berikut:

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat,

Database SIAK Provinsi Jawa Barat

Tahun 2011 sebanyak 46.497.175

Jiwa. Jumlah penduduk terbesar

terdapat di Kabupaten Bogor

sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %),

sedangkan penduduk terkecil terdapat

di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903

Jiwa (0,43 %).

Berdasarkan sebaran wilayah, terlihat bahwa penduduk Jawa Barat

79% atau 36.939.836 jiwa tinggal di Kabupaten dan sisanya 21% atau

9.557.339 jiwa tinggal di Kota. Jika berdasarkan wilayah

1.6 DEMOGRAFI

11

Desa/Kelurahan, sebanyak 76% atau 35.167.982 Jiwa penduduk

tinggal di desa dan 24% atau 11.329.193 jiwa tinggal di Kelurahan.

Adapun distribusi penduduk di 27 kab/kota sebagaimana diuraikan pada table berikut:

Tabel 2. Distribusi penduduk berdasar jenis kelamin

12

Pendidikan merupakan salah satu dari indikator kualitas penduduk.

Jika diperhatikan menurut pendidikan yang diikuti, Provinsi Jawa

Barat dapat dikatakan masih berpendidikan rendah, yaitu hanya

tamat SMP kebawah 78,01%, pendidikan SMA 16,92% dan sisanya

berpendidikan tinggi 5,08 (Diploma ke atas).

Jumlah penduduk miskin di Jawa

Barat pada bulan Maret 2012 sebanyak 4.477.530 orang (10,09 %). Mengalami penurunan sebesar 171.100 orang (0,56 %)

dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 4.648.630 orang (10,65 %). Dalam kurun waktu setahun terakhir

persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,42 persen (Data: BPS Jawa Barat,Juli 2012)

1.7 PENDIDIKAN

1.8 TINGKAT KEMISKINAN

13

Secara absolut selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di pedesaan berkurang 92.500 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 78.600 orang. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan Maret 2012 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 42,47 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2011 (42,89 %).

Sumber: Data BPS Jawa Barat, Juli 2012

Perubahan Garis Kemiskinan Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis

Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis

Kemiskinan. Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang

terdiri dari GK Daerah Perkotaan dan Pedesaan, terlihat bahwa GK

perkotaan naik sebesar 4,72 persen yaitu dari Rp. 228.401,- menjadi

Rp. 239.189,- pada Maret 2012.

Selama Maret 2011 – Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,15

persen yaitu dari Rp. 220.098,- per kapita/per bulan (Maret 2011)

menjadi Rp. 231.438,- pada Maret 2012. Sedangkan GK perdesaan

mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,08 persen dari

Rp 204.199.,- menjadi Rp 216.610,-.

14

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan

adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain

harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan,

kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman

dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel. 3 Garis Kemiskinan Maret 2011-Maret 2012

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat sampai dengan bulan Agustus

2012 adalah 20.150.094 orang. Angka ini meningkat jika dibanding

pada bulan Agustus 2011 lalu yang berjumlah 19.356.624 orang. Pada

saat itu jumlah penganggur mencapai 1.901.843 orang, sedangkan

pada bulan Agustus 2012 berkurang menjadi 1.828.986 orang. Dalam

kurun setahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857

orang.

Penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus

2012 adalah sektor Perdagangan (25,08 persen), diikuti sektor

Pertanian (21,65 persen) dan Industri (21,09 persen). Berdasarkan

identifikasi ini, maka pada Agustus 2012 hampir 8,3 juta orang (45,30

persen) bekerja pada kegiatan formal dan sekitar 10 juta orang

(54,70 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Di antara angkatan kerja yang bekerja, paling banyak adalah mereka

yang berpendidikan SD ke bawah (49,45 persen), sedangkan yang

1.9 KETENAGAKERJAAN

15

tamat universitas hanya 5,51 persen dan yang paling sedikit adalah

lulusan Diploma I/II/III (2,39 persen). Sebaliknya, TPT tertinggi

adalah pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sekitar 10,86

persen.

Berdasar identifikasi multisektor, permasalahan yang dihadapi

provinsi Jawa Barat antara lain soal kemiskinan, penataan ruang dan

lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,

terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan

sosial.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan sering tidak didasarkan pada

kebutuhan. Namun, lebih dikarenakan kepentingan golongan

tertentu, baik dari tingkat pusat, daerah. Bagaimanapun model

pembangunan demikian harus ditinggalkan menuju pembangunan

yang terukur, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Menjawab hal itu semua, arah kebijakan pembangunan pun

difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup

masyarakat, revitalisasi pertanian, perluasan kesempatan lapangan

kerja, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan

infrastruktur, konservasi lingkungan serta penataan struktur

pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah (APBD provinsi dan Kabupaten/Kota) juga

diupayakan dengan pola pembelanjaan proporsional, efisien dan

I.10 SKETSA TANTANGAN

16

efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro

environment, dan tentunya pro public.

Dengan semboyan Gemah Ripah, Rapih, Repeh visi Jawa Barat adalah

“dengan iman dan taqwa sebagai Termaju di Indonesia”. Guna

mewujudkan visi tersebut, disusunlah 5 (lima) misi penting:

Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya

ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.

Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan

berbasis potensi daerah.

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

pada peningkatan kompetensi sumber daya yang terdapat di Jawa

Barat guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi

yang efektif dan efisien, penguatan infrastruktur pelayanan

kesehatan dan pendidikan, kualitas lingkungan, penyusunan

perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta

mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat

dan cerdas.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja akan terus didorong. Kebijakan

ekonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan ekonomi yang

berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama

(core business) berdasarkan potensi local. Hal ini dilakukan melalui

pengembangan agribisnis, industri jasa, pariwisata dan lain

sebagainya.

II. VISI JAWA BARAT

RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah) Provinsi

Jawa Barat 2008-2013 yang

merupakan tahapan kedua dari

Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa

Barat 2005-2025, diorientasikan

II.1 PENJABARAN MISI

17

Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan

Sejahtera, merupakan Visi besar pemerintah provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu.

Dalam rangka mewujudkannya disusunlah misi sebagaimana berikut:

Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang

Produktif dan Berdaya Saing. Kedua, meningkatkan Pembangunan

Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Ketiga, meningkatkan

Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Keempat,

meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk

Pembangunan yang Berkelanjutan.Kelima, Meningkatkan Efektifitas

Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

1). Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu

kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2). Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang

melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama

mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari

suatu sistem nilai yang konsisten;

3). Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu

tingkatan kesempurnaan sebagai karakteristik pribadi yang

mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun

harapan menuju pemerintahan dan implementasinya, dalam

pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4). Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk

mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan

kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui

Dalam rangka mewujudkan

ke 5 (lima) misi tersebut,

didasarkan pada nilai-nilai

agama dan budaya daerah,

dengan prinsip-prinsip

penyelenggaraan

pemerintahan, sebagai

berikut :

II.3 VISI-MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

II.4 PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

18

pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk

perumahan beserta sarana dan prasarananya.

Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan

pemerintah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Salah satunya adalah

dengan diluncurkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, angka kemiskinan di Jawa

Barat masih relatif tinggi karena sampai dengan bulan Maret 2012

masih ada 4.477.530 orang (10,09 %) yang berstatus (sangat) miskin.

Diantara kantong kemiskinan tersebut di wilayah pedesaan

Berdasar target, jumlah desa sasaran sampai dengan tahun 2008

sebesar 38.000 desa

Cakupan PPK dari 1998 - 2006

Sumber data MIS—Konsultan Manajemen PPK Nasional

Di wilayah Provinsi Jawa Barat, PPK mulai masuk tahun 1998. Pada 3

(tiga) tahun pertama, program ini disebut dengan PPK-I, berlanjut ke

tiga tahun berikutnya PPK-II dan terakhir PPK-3A dan 3B dimana

dalam PPK-3 ini terdapat dana cost sharing antara pemerintah daerah

dengan pusat sebesar 20% (untuk yang berfiskal rendah) dan 40%

(untuk yang berfiskal sedang).

III. PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PPK merupakah jawaban penyelesaian

persoalan tersebut. Oleh karenanya,

antara tahun 1998 sampai 2006, PPK

telah dilaksanakan di 30 provinsi, 260

kecamatan, 1.983 kabupaten dan 34.233

desa termiskin atau sekitar 49 persen

dari total 69.956 desa di Indonesia

19

Tabel 4. total alokasi dana PPK di provinsi Jawa Barat

ALOKASI ALOKASI DANA

PUSAT ALOKASI DANA

DAERAH TOTAL

Alokasi Fase-I: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

32.000.000.000 63.000.000.000

107.750.000.000

32.000.000.000 63.000.000.000

107.750.000.000

Alokasi Fase-II: Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

117.500.000.000

90.000.000.000 54.250.000.000

117.500.000.000

90.000.000.000 54.250.000.000

Alokasi Fase-III: Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

47.800.000.000 47.800.000.000 26.700.000.000 22.850.000.000

11.950.000.000 11.950.000.000

7.300.000.000 6.275.000.000

59.750.000.000 59.750.000.000 34.000.000.000 29.125.000.000

TOTAL 647.125.000.000

Tabel 5. Hasil Kegiatan PPK (Tahun 1998 – 2007)Provinsi Jawa Barat

Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III

Siklus -1 ‘98/’99

Siklus - 2 ‘99-‘00

Siklus - 3 2001

Siklus - 4 2002

Siklus - 5 2003

Siklus - 6 2004

Siklus - 7

2005

Siklus - 8 2006

Siklus -9

2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) 1.445 1.553,19 - 1.163 747,7 84.5 56,9 351,8 158,3 Jembatan (Unit) 300 350 130 277 155 44 38 84 34 MCK (Unit) 125 119 56 100 129 13 21 61 14 Air Bersih (Unit) 225 183 175 200 252 39 37 101 12 Irigasi (Unit) 250 255 351 255 197 102 66 112 60 Panjang Irigasi (KM) 0,75 0,95 1,25 108,3 112,3 - - 40,5 30,9 Pasar Baru (Unit) - - - 2 60 - 5 14 6 Rehab Pasar (Unit) - - - - - - - - - Bendungan - - - 43 28 14 18 13 6 Bronjong Tanggul (M) - - - - - - - - - Bronjong (Baru) - - - 46 349 9 2 128 7 Gorong-Gorong (Unit) - - - 1.145 1.488 760 630 640 49 Listrik (Unit) - - - - - - - 20 - Jet Pump (Unit) - - - 4 1 2 - - 2 Lain-Lain Infrastruktur 114 109 134 488 728 372 156 630 164 Jumlah HOK 2.965.637 489.364 909.141 654.931 616.936 488.415 291.5

35 Ekonomi

Jumlah Kelompok SPP - - - 2.462 1.499 526 990 1.018 708 Jumlah Kelompok UEP - - - 2.289 1.247 195 4 - - Pemanfaat SPP - - - 50.567 28.862 14.323 19.098 20.075 14.39

8 Pemanfaat UEP 63.349 76.463 72.021 25.578 13.539 8.431 71 - -

Pendidikan & Kesehatan Pos Kesehatan 0 0 0 111 7 19 51 2.548 902 Lain-Lain Kesehatan 0 0 0 0 0 16 11 0 2.154 Sekolah Baru 0 0 0 0 22 22 50 1406 327 Rehab Gdg. Sekolah 0 0 0 132 92 62 47 744 1236 Paket Beasiswa 0 0 0 - - - - - - Penerima Beasiswa 0 0 0 237 29 22 1 0 2688 Mebeler Sekolah (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain Pendidikan 0 0 0 0 0 16 17 0 444

20

Masih dengan tekad yang serupa, PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai

program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan

terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini

memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan

dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan

kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Tiga komponen utama program ini yaitu : a) Dana BLM (Bantuan

Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana

Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan

pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat dan c)

pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator

pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),

Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan

IV. PNPM MANDIRI PERDESAAN

Sebagai kelanjutan sekAligus

penyempurnaan PPK (Program

Pengembangan Kecamatan), mulai

tahun 2007 Pemerintah

mencanangkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh

anggota masyarakat didorong untuk

terlibat dalam setiap tahapan kegiatan

secara partisipatif, mulai dari proses

perencanaan, pengambilan keputusan

dalam penggunaan dan pengelolaan

dana sesuai kebutuhan paling prioritas

di desanya, sampai pada pelaksanaan

kegiatan dan pelestariannya

21

pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporante Social

Responcibility),dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan

negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya

tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan

kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem

pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran

pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana

sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan

jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Sebagai pendukung, terdapat beberapa program pendukung sebagai

upaya untuk menangani persoalan kemiskinan lebih serius dengan

pendekatan yang lebih khusus. Program-program tersebut adalah :

PNPM Generasi, PNPM P2SPP (Program Pengembangan Sistem

Pembangunan Partisipatif, PNPM RESPEK (Rencana Strategi

Pengembangan Kampung), PNPM R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pulau Nias dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.

Dalam upaya scalling up

(pengembangan yang lebih luas)

atas program PPK, PNPM Mandiri

Perdesaan yang secara resmi

diluncurkan oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono pada

tanggal 30 April 2007 di Kota

Palu, Sulawesi Tengah

IV.1 KURUN WAKTU TAHUN 2007-2010

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah

tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat miskin perdesaan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian

berarti mampu mengorganisir diri untuk

memobilisasi sumber daya yang ada di

lingkungannya, mampu mengakses

22

Antara tahun 2007-2010, total dana cost sharing mencapai

Rp.388.775.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh

ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Lebih rinci sebagaimana

tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 6. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007-2010

TAHUN ANGGARAN

Alokasi Pusat Alokasi Daerah Jumlah

PNPM-PPK TA 2008 TA 2009 TA 2010

58.900.000.000 212.725.000.000 439.538.890.000 623.000.000.000

15.050.000.000 56.275.000.000

161.700.000.000 155.750.000.000

73.950.000.000 269.000.000.000 601.238.890.000 778.750.000.000

TOTAL 1.334.163.890.000 388.775.000.000

1.722.938.890.000

Pada Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan alokasi

dana Paska Bencana bagi 7 (tujuh) kabupaten yaitu ; Kabupaten

Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut,

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis.

Lebih rinci, hasil-hasil penyerapan alokasi dana PNPM Mandiri

Perdesaan selama kurun waktu tersebu ada dalam tabel berikut:

Meneruskan semangat sebelumnya,

tekad pemerintah provinsi Jawa

Barat dalam mengoptimalkan

implementasi PNPM Mandiri

Perdesaan terus ditingkatkan.

Setidaknya melalui dukungan bagi

daerah (kabupaten) yang bersedia

mengalokasikan APBDnya sebagai

konsekuensi cost sharing.

Selama kurun waktu tersebut,

berbagai kegiatan pembangunan

infrastruktur telah dikerjakan dengan

penuh partisipatif, melibatkan jutaan

rumah tangga miskin yang total

mencapai 6.561.119 HOK (Hari orang

Kerja). Hasil pengerjaan jalan

misalnya, setidaknya telah dibangun

jalan sepanjang 4.242.980 km.

23

Tabel 7. Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 - 2010

Jenis Kegiatan

PNPM-PPK PNPM-MP

Siklus 10-11 T.A 2007

T.A. 2008 T.A. 2009 TA.2010

Infrastruktur

Panjang Jalan (KM) 427.526 720.302 1.586.326 1.508.826

Jembatan (Unit) 22 69 128 105

MCK (Unit) 104 189 564 777

Air Bersih (Unit) 37 415 455 333

Irigasi (Unit) 41 8 25 30

Panjang Irigasi (KM) 17.010 119.793 155.160 270.987

Pasar Baru (Unit) 14 5 295 22

Rehab Pasar (Unit) - 1 51 1

Bendungan 15 122 206 1416

Bronjong Tanggul (M) 41.620 0 202.197 304.181

Bronjong (Baru) 60 541 2.337 1276

Gorong-Gorong (Unit) 203 4.712 203 74

Listrik (Unit) - 20 3 450

Jet Pump (Unit) - 9 20 25

Lain-Lain Infrastruktur 10 26 115 64

Jumlah HOK 460.187 1.151.020 2.176.210 2.773.702

Ekonomi

Jumlah Kelompok SPP 1.521 447 13134 14013

Jumlah Kelompok UEP - - 3 7

Pemanfaat SPP 27.829 44.675 23340 29555

Pemanfaat UEP - 80 45 203

Pendidikan&Kesehtan

Pos Kesehatan 108 176 699 685

Lain-Lain Kesehatan 150 2.181 37 45

Sekolah Baru 114 1.827 1.095 1.347

Rehab Gdg. Sekolah 73 2.313 188 179

Honor Guru 111 132 1.300 823

Pelatihan 50 163 1465 1.850

Mobilier Sekolah (Unit) - 791 2.243 2.386

Lain-Lain Pendidikan 801 477 50 94

24

Total alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Tahun

2011 sebesar Rp. 652.666.570.000 dengan rincian alokasi dana APBN

sebesar Rp.485.480.000.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten

total sebesar Rp. 123.660.000.000,- ditambah dengan alokasi BLM

DOK yang totalnya mencapai Rp.43.526.570.000,-. Dari daftar alokasi

dan lokasi Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan oleh Menko Kesra–

TNP2K Provinsi Jawa Barat sesungguhnya telah dialokasikan sebanyak

421 kecamatan. Namun, yang diambil sesuai NPUB (Naskah Perjanjian

Urusan Bersama) dan usulan kabupaten hanya 411 kecamatan dimana

10 kecamatan mundur yaitu di Kabupaten Cirebon.

Infrastruktur maupun non infrastuktur di 411 kecamatan sasaran.

Sebagaimana yang menjadi fokus kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,

pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, irigasi

dan kepentingan publik strategis lainnya terus didorong sesuai dengan

kebutuhan obyektif dan usulan masyarakat sasaran.

IV.2 TAHUN 2011

Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Barat

mendapatkan Lokasi sasaran PNPM

Mandiri perdesaan sebanyak 17

kabupaten di 411 kecamatan. Pada

tahun ini pula terdapat ketentuan

baru bahwa pemerintah daerah

(kabupaten) diwajibkan untuk

menyertakan dana Cost Sharing atau

DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan

Bersama) dari total Alokasi BLM

kabupaten sebesar 20% (fiskal sedang)

kecuali untuk Kabupaten Bekasi pada

PPK-3B Cost Sharing sebesar 40%.

Besarnya

alokasi dana

BLM pada tahun

2011 ini sangat

mempengaruhi

terhadap hasil-

hasil

pembangunan

25

Tabel 8. Lokasi dan Alokasi BLM TA 2011

Tabel 9. Alokasi BLM DOK TA 2011

Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2011

Kec. Desa APBN APBD Jumlah

Bogor 23 245 39.600.000.000 11.250.000.000 50.850.000.000 Sukabumi 41 309 53.640.000.000 13.410.000.000 67.050.000.000

Cianjur 29 335 43.920.000.000 10.980.000.000 54.900.000.000 Bandung 11 105 15.640.000.000 3.910.000.000 19.550.000.000 Garut 36 358 56.240.000.000 14.060.000.000 70.300.000.000 Tasikmalaya 35 316 36.880.000.000 9.220.000.000 46.100.000.000 Ciamis 33 324 25.400.000.000 6.350.000.000 31.750.000.000 Kuningan 29 336 19.120.000.000 4.780.000.000 23.900.000.000 Cirebon 12 219 15.120.000.000 3.780.000.000 18.900.000.000 Majalengka 22 279 22.800.000.000 5.700.000.000 28.500.000.000 Sumedang 23 245 13.840.000.000 3.460.000.000 17.300.000.000 Indramayu 27 266 29.040.000.000 7.260.000.000 36.300.000.000 Subang 27 230 27.280.000.000 6.820.000.000 34.100.000.000 Purwakarta 13 144 16.240.000.000 5.000.000.000 21.240.000.000 Karawang 23 242 37.520.000.000 9.380.000.000 46.900.000.000 Bekasi 16 127 20.520.000.000 5.130.000.000 25.650.000.000 Bandung Barat 11 121 12.680.000.000 3.170.000.000 15.850.000.000

Jumlah 411 4.201 485.480.000.000 123.660.000.000 609.140.000.000

Kabupaten Jumlah Alokasi BLM DOK TA 2011

Kec. Desa PELATIHAN PERENCANAAN JUMLAH

Bogor 23 245 1.367.460.000 1.170.500.000 2.537.960.000 Sukabumi 41 309 1.827.830.000 1.991.000.000 3.818.830.000

Cianjur 29 335 1.948.360.000 1.964.000.000 3.912.360.000 Bandung 11 105 559.570.000 531.000.000 1.090.570.000 Garut 36 358 2.004.390.000 1.818.500.000 3.822.890.000 Tasikmalaya 35 316 1.765.350.000 1.702.500.000 3.467.850.000 Ciamis 33 324 1.768.890.000 1.635.500.000 3.404.390.000 Kuningan 29 336 1.862.760.000 1.499.000.000 3.361.760.000 Cirebon 12 219 683.970.000 632.000.000 1.315.970.000 Majalengka 22 279 1.468.920.000 1.129.500.000 2.598.420.000 Sumedang 23 245 1.276.650.000 1.178.000.000 2.454.650.000 Indramayu 27 266 1.405.310.000 1.317.000.000 2.722.310.000 Subang 27 230 1.253.950.000 1.277.000.000 2.530.950.000 Purwakarta 13 144 774.730.000 658.000.000 1.432.730.000 Karawang 23 242 1.286.110.000 1.133000.000 2.419.110.000 Bekasi 16 127 699.110.000 746.000.000 1.445.110.000 Bandung Barat 11 121 644.710.000 546.000.000 1.190.710.000

Jumlah 411 4.201 22.598.070.000 20.928.500.000 43.526.570.000

26

Adapun hasil rinci realisasi BLM Tahun Anggaran 2011 sebagaimana

tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rincian hasil-hasil kegiatan TA 2011

Dari kegiatan pembangunan sarana/prasarana tersebut, sebanyak

2.795.139 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka

mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum

setempat. Sebanyak (95%) tenaga kerja adalah RTM (Rumah Tangga

Miskin) sehingga secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan

sarana/prasarana yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan hingga

Jenis Kegiatan Jumlah Biaya Dana Angkatan Kerja

Q P M2 BLM Swadaya L P RTM Sarana Prasarana

Jalan 1 1.307.793 0 348.889.000 3.430.000 1.163 0 1.000 Jembatan 1 1.053 0 280.703.400 15.000.000 570 0 47

Air bersih 5 190.558 0 187.063.400 2.555.000 20 0 15 Irigasi 1 265.861 7.538 207.070.500 4.261.500 783 0 783

MCK 4 0 4.903 119.971.000 3.430.000 742 0 742

Pasar Desa 30 0 198 74.388.000 11.612.000 6 0 3 Lain-lain Prasarana 4 367.907 2.426 619.960.550 37.849.500 77 2 73

Pendidikan

Pelatihan pendidikan 60 0 0 122.857.100 0 0 0 0 Gedung Pendidikan 5 61.441 0 224.315.000 6.069.000 1.890 0 1.800

Posyandu

Intensif Tenaga Pendidikan

48 0 0 58.858.600 0 0 0 0

Pelatihan/Keterampilan 1 0 0 45.473.000 0 0 0 0 Prasarana Pendidikan

lainnya 242 927 14.591 136.610.500 9.000.000 87 12 99

Kesehatan Gedung Kesehatan 2 0 12.376 83.133.500 1.840.000 13 0 9

Perlengkapan alat kesehatan

240 0 0 63.158.000 0 0 0 0

Pemberian Makanan Tambahan

1.703 0 0 851.500 60.707.000 0 0 0

Intensif Tenaga kesehatan

23 0 0 21.790.000 0 0 0 0

Prasarana Kesehatan lainnya

1 16.017 222 145.624.700 70.391.000 396 21 393

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

6 0 0 44.226.000 0 0 0 0

27

tahun 2011 telah membukukan sekurang-kurangnya 12.593.080 HOK

(Hari Orang Kerja).

PNPM Mandiri Perdesaan terus digelorakan di provinsi Jawa Barat.

Untuk Tahun Anggaran tahun 2012, Provinsi Jawa Barat mendapatkan

alokasi dana BLM sebesar Rp. 542.011.500.000 (lima ratus empat

puluh dua milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang

merupakan perpaduan dari alokasi dana APBN sebesar

Rp.502.312.500.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten yang

totalnya mencapai Rp. 39.699.000.000,-

Lebih rincinya sebagaiman diuraikan dalam tabel berikut:

IV.3 TAHUN 2012

Memperhatikan hasil positif, yang bukan

hanya dilihat dari segi sarana-prasarana

yang semakin meningkat pesat di desa

sasaran, namun juga didukung dengan

meningkatnya rasa kepedulian sosial

sebagai pengaruh perencanaan

pembangunan partisipatif, maka pada

tahun 2012 semangat bangga

membangun desa melalui pelaksanaan

Sesuai daftar alokasi dan lokasi Tahun

Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh

Menko Kesra–TNP2K, di Provinsi Jawa

Barat dialokasikan kepada 421 kecamatan

dan semua kecamatan di danai semua baik

oleh APBN dan APBD daerah kabupaten.

Untuk alokasi dana dari APBD kabupaten

rata-ratanya sebesar 5%, kecuali untuk

Kabupaten Bogor, Cianjur dan Purwakarta

dimana alokasi DDUB (Dana Daerah untuk

Urusan Bersama) nya melebihi 5%.

28

Tabel 10. Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat TA 2012

Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2012

Kec. Desa. APBN APBD Jumlah

1. Bogor 23 245 35.530.000.000 11.250.000.000 46.780.000.000 2. Sukabumi 41 309 61.275.000.000 3.225.000.000 64.500.000.000 3. Cianjur 29 335 44.792.500.000 5.260.000.000 50.052.500.000 4. Bandung 11 105 13.585.000.000 715.000.000 14.300.000.000 5. Garut 36 358 55.242.500.000 2.907.500.000 58.150.000.000 6. Tasikmalaya 35 316 31.920.000.000 1.680.000.000 33.600.000.000 7. Ciamis 33 324 25.602.500.000 1.347.500.000 26.950.000.000 8. Kuningan 29 336 23.987.500.000 1.262.500.000 25.250.000.000 9. Cirebon 22 229 25.935.000.000 1.365.000.000 27.300.000.000

10. Majalengka 22 279 23.607.500.000 1.242.500.000 24.850.000.000 11. Sumedang 23 245 19.475.000.000 1.025.000.000 20.500.000.000 12. Indramayu 27 266 28.452.500.000 1.497.500.000 29.950.000.000 13. Subang 27 230 23.370.000.000 1.230.000.000 24.600.000.000 14. Purwakarta 13 144 16.910.000.000 1.869.000.000 18.779.000.000 15. Karawang 23 242 39.425.000.000 2.075.000.000 41.500.000.000 16. Bekasi 16 127 17.337.500.000 912.500.000 18.250.000.000 17. Bandung Barat 11 121 15.865.000.000 865.000.000 16.700.000.000

Jumlah 421 4.211 502.312.500.000 39.699.000.000 542.011.500.000

berkembangnya usaha ekonomi di pedesaan, baik yang berskala kecil

maupun menengah.

Melalui perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) ataupun SPP

(Simpan Pinjam Perempuan) sebagai bagian dari BLM, patut dicatat

bahwa sejak adanya PNPM Mandiri Perdesaan di sebagian besar

kecamatan dan desa sasaran, tumbuh dan berkembang aneka usaha

berbasis potensi lokal. Tentu saja kenyataan demikian, memberi

harapan positif bagi penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

IV.4 PERGULIRAN MODAL USAHA

Salah satu fokus pemberdayaan PNPM

Mandiri Perdesaan adalah perguliran

modal usaha dengan berbasis

kelompok. Kegiatan ini sebagai

penguatan akses keberdayaan

ekonomi. Sebagaimana kita ketahui,

terbatasnya modal menjadi salah satu

kendala pokok bagi tumbuh dan

29

III.

sampai dengan bulan Agustus 2012, modal awal SPP sebesar Rp

76.318.659.052,- dan aset Produktif SPP sebesar Rp

662.767.482.418,- sedang tingkat pengembalian SPP rata-rata

mencapai 93,9%.

Adapun untuk perguliran modal UEP (Usaha Ekonomi Produktif) modal

awal sebesar Rp. 488.340.950.800,- dan Aset Produktif sebesar Rp

120.120.452.216,- dengan tingkat pengembalian sebesar 92,5%. Tak

bisa dipungkiri bahwa Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan khususnya

dalam pengembangan keberdayaan ekonomi lokal sangat

fundamental.

kelompok, maka solidaritas sekaligus kontrol lebih mudah berbasis

masyarakat itu Sendiri.

Hal ini sangat pararel dengan tekad pemerintah provinsi Jawa Barat

dalam upaya peningkatan akses dan keberdayaan ekonomi pedesaan

melalui penguatan kapasitas bukan hanya dari segi fisik baik itu

permodalan dan ketrampilan, namun juga terkait penguatan kembali

nilai-nilai sosial yang mengarah pada kepedulian, kebersamaan

sebagaimana budaya lokal dalam falsafah “sauyunan ngawangun

desa”.

Dari awal pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan tahun 2007 sampai dengan

Agustus 2012, terdapat 87.695

Kelompok usaha yang telah

memanfaatkan pinjaman bergulir

(tanpa agunan) yang difasilitasi oleh

BLM SPP (Simpan Pinjam Perempuan)

Berdasar data yang dihimpun,

Sebagaimana diketahui bersama,

dengan alokasi BLM (maksimal

25%) untuk kegiatan SPP/UEP

sebagai salah satu kegiatan

pemberdayaan ekonomi

masyarakat desa, maka berbagai

kegiatan usaha di pedesaanpun

semakin maju. Dengan berbasis

30

(2) Penurunan tingkat kematian anak, (3) Peningkatan kesehatan

ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan

Cerdas

PNPM Generasi merupakan bagian dari program pengentasan

kemiskinan utama Pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) - Mandiri . PNPM Generasi mengembangkan

infrastruktur proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang

luas. Departemen Dalam negeri mengimplementasikan PNPM di

perdesaan bersama dengan Tim Pengendali Pemerintah secara

keseluruhan menyediakan pengawasan kebijakan.

Fasilitator terlatih membantu penduduk desa dalam proses

perencanaan partisipatif, membantu mereka mengidentifikasi

masalah dan menemukan solusi lokal.

Penetapan target yang fleksibel dan intervensi setempat yang tepat

dapat dilakukan karena PNPM Generasi dirancang agar bersifat

terdesentralisasi dan partisipatif. Target utama penerima manfaat

adalah ibu hamil, balita, dan anak-anak usia sekolah dasar dan

menengah pertama.

V. PNPM GENERASI SEHAT CERDAS

PNPM Generasi merupakan

program uji coba inovatif yang

diluncurkan oleh Pemerintah

Indonesia di bulan Juli 2007,

yang dirancang untuk

mempercepat pencapaian tiga

Tujuan Pembangunan Milenium:

(1) Pendidikan dasar universal

Desa-desa yang berpartisipasi

dalam PNPM Generasi

berkomitmen untuk

meningkatkandua belas indikator

kesehatan dan pendidikan (lihat

bawah) melalui penggunaan hibah

tahunan yang secara rata-rata

mencapai USD8,400 per desa.

31

Dalam tahun pertama, sekitar USD14 juta dalam hibah atau 100%

total dana yang dialokasikan, telah dicairkan. Sebagai tambahan,

desa-desa memberi kontribusi sekitar USD720,000 dari dana mereka

sendiri, sekitar 5% dari total hibah. Sebanyak 1.610 desa dan

2.490.580 penduduk desa mendapat manfaat dari program tersebut

di tahun pertama.

Kegiatan pendidikan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke

dalam lima kategori: bahan pelajaran, peralatan dan seragam sekolah

(59%); bantuan keuangan untuk uang sekolah dan kebutuhan lain

(31%); infrastruktur (5%); insentif keuangan untuk tenaga pengajar

(4%); serta sosialisasi dan pelatihan (1%).

Kegiatan kesehatan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke

dalam enam kategori: makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-

anak (40%); bantuan keuangan untuk wanita dan ibu hamil dalam

mendapatkan akses ke layanan kesehatan (30%); infrastruktur (13%);

fasilitas & peralatan (11%); sosialisasi dan pelatihan (3%); insentif

untuk tenaga kesehatan (3%

Sejak Tahun 2007, di provinsi Jawa Barat PNPM Mandiri Perdesaan

Generasi telah diujicobakan di lima kabupaten mencakup 45 kecamatan. Total BLM pada tahun itu sebesar Rp. 44.550.000.000. Dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2012

total BLM yang dikucurkan mencapai mencapai Rp. 453.950.000.000 (empat ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta

rupiah).

Alokasi Dana BLM tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal untuk

pemberian sarana-prasana pendukung peningkatan derajat

pendidikan seperti pemberian buku pelajaran, seragam dan lain

sebagainya. Termasuk pula dibidang kesehatan.

V.1 IMPLEMENTASI DI PROVINSI JAWA BARAT

32

Detail alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Generasi tiap

tahunnya sebagaimana diurai dalam tabel-tabel berikut:

Tabel.11 PNPM MPd-GENERASI T.A 2007 PROVINSI JAWA BARAT

Tabel.12 PNPM MPd-GENERASI T.A 2008 PROVINSI JAWA BARAT

No KABUPATEN Jml Kec

APBD APBN JUMLAH

1 Sukabumi 21 2.600.000.000 31.650.000.000 34.250.000.000

2 Kuningan 20 3.800.000.000 23.200.000.000 27.000.000.000

3 Majalengka 13 2.800.000.000 19.700.000.000 22.500.000.000

4 Sumedang 14 2.100.000.000 19.150.000.000 21.250.000.000

5 Subang 4 1.350.000.000 5.400.000.000 6.750.000.000

TOTAL 72 12.650.000.000 99.100.000.000 111.750.000.000

Tabel.13 PNPM MPd-GENERASI T.A 2009 PROVINSI JAWA BARAT

No KABUPATEN Jml Kec

APBD APBN JUMLAH

1 Sukabumi 22 8.560.000.000 34.240.000.000 42.800.000.000

2 Kuningan 20 6.420.000.000 25.680.000.000 32.100.000.000

3 Sumedang 14 2.780.000.000 11.120.000.000 13.900.000.000

4 Subang 4 720.000.000 2.880.000.000 3.600.000.000

TOTAL 60 18.480.000.000 73.920.000.000 92.400.000.000

No KABUPATEN Jml Kec

APBD APBN JUMLAH

1 Sukabumi 10 1.500.000.000 13.550.000.000 15.050.000.000

2 Kuningan 15 1.450.000.000 10.800.000.000 12.250.000.000

3 Majalengka 9 1.100.000.000 4.400.000.000 5.500.000.000

4 Sumedang 7 900.000.000 6.100.000.000 7.000.000.000

5 Subang 4 950.000.000 3.800.000.000 4.750.000.000

TOTAL 45 5.900.000.000 38.650.000.000 44.550.000.000

33

Tabel.14 PNPM MPd-GENERASI T.A 2010 PROVINSI JAWA BARAT

No KABUPATEN Jml Kec

APBD APBN JUMLAH

1 Sukabumi 22 0 28.800.000.000 28.800.000.000

2 Kuningan 20 0 17.700.000.000 17.700.000.000

3 Sumedang 14 0 13.200.000.000 13.200.000.000

4 Subang 4 0 3.450.000.000 3.450.000.000

TOTAL 60 0 63.150.000.000 63.150.000.000

Tabel.15 PNPM MPd-GENERASI T.A 2011 PROVINSI JAWA BARAT

No KABUPATEN Jml Kec

APBD APBN JUMLAH

1 Sukabumi 22 0 16.700.000.000 16.700.000.000

2 Cianjur 4 0 7.200.000.000 7.200.000.000

3 Garut 5 0 9.000.000.000 9.000.000.000

4 Kuningan 20 0 12.200.000.000 12.200.000.000

5 Sumedang 14 0 8.850.000.000 8.850.000.000

6 Subang 4 0 2.525.000.000 2.525.000.000

7 Bandung Barat 3 5.100.000.000 5.100.000.000

TOTAL 72 0 61.575.000.000 61.575.000.000

Tabel.16 PNPM MPd-GENERASI T.A 2012 PROVINSI JAWA BARAT

No KABUPATEN Jml Kec

APBD APBN JUMLAH

1 Sukabumi 22 0 16.700.000.000 16.700.000.000

2 Cianjur 4 0 14.400.000.000 14.400.000.000

3 Garut 5 0 18.000.000.000 18.000.000.000

4 Kuningan 20 0 12.200.000.000 12.200.000.000

5 Sumedang 14 0 8.850.000.000 8.850.000.000

6 Subang 4 0 2.525.000.000 2.525.000.000

7 Bandung Barat 3 0 7.850.000.000 7.850.000.000

TOTAL 72 0 80.525.000.000 80.525.000.000

34

Angka BLM sebagaimana yang tersebut dalam tabel belum termasuk

alokasi dana untuk DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat yang

baru diadakan sejak tahun anggaran 2008. Adapun rinciannya berikut:

Alokasi DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat TA 2008-2012

No TA Jml Kab

Jml Kec

PERENCANAAN PELMAS JUMLAH

1 2008 5 72 3.664.200.000 1.400.920.000 5.065.120.000

2 2009 4 60 2.303.000.000 1.100.935.000 3.403.935.000

3 2010 4 60 813.750.000 0 8.469.055.000

4 2011 7 72 2.509.150.000 1.703.325.000 4.212.475.000

5 2012 7 8 4 4.965.000.000 2.637.744.000 7.602.744.000

TOTAL 27 264

35

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat sejak

tahun 2007, yang sesungguhnya telah di inisiasi sejak pelaksanaan

PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 1998, telah memberi

hasil nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, melalui

penyediaan sarana/prasarana pendukung, penguatan kelembagaan

masyarakat serta pemerintah lokal.

Melalui pelembagaan perencanaan partisipatif dari level paling

bawah setingkat RT/RW misalnya, sampai dengan tingkat desa dan

diatasnya, masyarakat dibangun kapasitasnya sehingga secara mandiri

telah mampu terlibat aktif dalam proses perencanaan, penetapan,

pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan.

Dengan prinsip SiKompak Aku Lanjut, sebagai akronim dari

transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi, kesetaraan

gender, prioritas, akuntabilitas dan keberlanjutan, maka PNPM

Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat

desa yang paling membanggakan karena kedepannya masyarakat akan

menjadi pelaku (subyek) dalam pembangunan itu sendiri.

Inilah manfaat positif PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat.

Sebagai provinsi penyangga ibukota, dengan visi sebagai provinsi

termaju di Indonesia, sangat tepat jika seluruh proses maupun hasil

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilestarikan secara berkelanjutan.

Melalui pelibatan seluruh unsur

masyarakat khususnya RTM (Rumah Tangga

Miskin) sebagai sasaran utama, tak

terkecuali kaum perempuan sebagai

kelompok strategis dalam upaya

penanggulangan kemiskinan lokal, terbukti

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat

efektif, efisien dan optimal jika dibanding

dengan program lain yang tidak di

swakelolakan.

VI. KESIMPULAN