PROFILE PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2012
-
Upload
ali-yasin -
Category
News & Politics
-
view
1.214 -
download
7
description
Transcript of PROFILE PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2012
1
2
PRAKATA
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan-
Nya sehingga penyusunan buku profile PNPM Mandiri
Perdesaan Jawa Barat ini dapat terlaksana. Sebagai media
publikasi, diharapkan profile ini akan menambah wawasan
antarpihak dalam memahami implementasi kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun
2012.
Banyak hasil fisik dan non fisik yang telah ditorehkan dalam
sejarah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat.
Sebagai program program nasional pemberdayaan masyarakat
yang terpadu dan berkelanjutan, salah satu pembelajaran
berharga yang harus dipahami antar pihak bahwa masyarakat
harus diposisikan sebagai pelaku (subyek) dalam pembangunan
itu sendiri. Mereka harus dimandirikan melalui berbagai
kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan PNPM Mandiri
Perdesaan.
Walhasil, atas diterbitkannya profile ini kami sampaikan
terimakasih kepada jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat
khususnya kepada Gubernur Ahmad Heryawan, Drs. M Arifin
Kertasaputra selaku Kepala BPMPD, Drs.M Edi Junaedi selaku
PJO provinsi, Ir.Sugih Arto selaku Koordinator Provinsi PNPM
Mandiri Perdesaan Jawa Barat, dan segenap pihak yang telah
membantu diterbitkannya profile ini.
Saran dan masukan positif selalu kami harap demi perbaikan
profile ini kedepannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
3
DAFTAR ISI
Prakata ....................................................................................................................... 1
Daftar Isi ........................................................................................... 2
I. Pendahuluan............................................................................. 3
I.1 Sejarah ....................................................................................... 3
I.2 Sosial Budaya ............................................................................ 4
I.3 Geografi ..................................................................................... 5
I.4 Potensi Alam ............................................................................. 5
I.5 Administratif.............................................................................. 7
I.6 Demografi .................................................................................. 8
I.7 Tingkat Kemiskinan ................................................................ 10
I.8 Perubahan Garis Kemiskinan ................................................... 11
I.9 Ketenagakerjaan ...................................................................... 12
I.10 Sketsa Tantangan ...................................................................... 13
II Visi Misi Jawa Barat .................................................................... 14
II.1 Penjabaran Misi ....................................................................... 14
II.2 Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ............................... 15
II.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan ................................... 15
III. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ....................................... 16
IV. PNPM Mandiri Perdesaan ......................................................... 18
IV.1 Kurun Waktu 2007-2010 ......................................................... 19
IV.2 Tahun 2011 .............................................................................. 22
IV.3 Tahun 2012 .............................................................................. 25
IV.4 Perguliran Modal Usaha .......................................................... 26
V. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas ........................................... 30
V.1 Implementasi di Jawa Barat ............................................. 31
VI. Penutup ........................................................................................................... 35
4
awa Barat, sebagai provinsi penyangga ibukota, merupakan
salah satu provinsi yang dipenuhi dengan kemajuan sebagai hasil
akselerasi pembangunan sejak awal kemerdekaan sampai
dengan sekarang. Beribukota di Kota Bandung yang dikenal dengan
sebutan “Paris Van Java”, provinsi Jawa Barat menjadi salah satu
ikon dan barometer pembangunan nasional dihubungkan dengan
banyaknya potensi pembangunan mulai dari wisata alam, pertanian,
pendidikan, sumberdaya manusia dan lain sebagainya.
Dengan luas wilayah tidak kurang dari 35.377,76 Km2, provinsi Jawa
Barat saat ini telah menjelma sebagai provinsi berdaya saing tinggi
ditandai dengan semakin tergalinya berbagai potensi sumberdaya
alam, manusia dan lingkungan lainnya. Berpijak pada visi sebagai
provinsi termaju di Indonesia, misi pemerintah provinsi Jawa Barat
sangat kuat, diantaranya meningkatnya perekonomian yang berbasis
potensi daerah.
Pun demikian, kesenjangan pembangunan antar kawasan khususnya
wilayah perkotaan dan pedesaan masih masih menjadi kendala.
Pengurangan angka RTM (Rumah Tangga Miskin) di pedesaan harus
disegerakan melalui berbagai skema penanganan. Salah satunya
dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang
bersifat terpadu dan berkelanjutan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan.
Sejak tahun 1998, ketika PPK (Program Pengembangan Kecamatan)
sebagai cikalbakal PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, provinsi Jawa
Barat telah aktif mendukung program tersebut. Berbagai dukungan
material/non material diberikan demi suksesnya program pengetasan
kemiskinan tersebut. Pada tahun 2007, ketika PPK dirubah menjadi
PNPM Mandiri Perdesaan, tekad pemerintah provinsipun semakin
besar mengingat keberhasilan yang dihasilkan oleh program ini
sunggu nyata khususnya bagi pengurangan angka kemiskinan RTM.
Sekurang-kurangnya alokasi dana PPK-PNPM Mandiri Perdesaan
sampai dengan tahun 2012, ditambah alokasi TA.2013, besarnya
mencapai Rp.4.145.655.390.000,- (empat trilyun seratus empat
puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus
J I. SEKILAS JAWA BARAT
5
sembilan puluh ribu rupiah). Tentu bukan hanya karena besarnya
alokasi dana yang dikucurkan untuk masyarakat pedesaan, namun
proses pendampingan yang bersifat kontinyu menjadi salah satu poin
penting mengapa program ini dikatakan sebagai program
pemberdayaan masyarakat desa terbaik ditandai dengan semakin
berkurangnya angka RTM di desa-desa sasaran.
Inisiasi pembentukan provinsi Jawa Barat telah dimulai sejak masa
pra kemerdekaan tepatnya pada
tanggal 14 Agustus 1926. Hal ini
didasarkan pada penetapan
Pemerintah Hindia Belanda melalui
staatblad 1924 Nomor 378. Memasuki
era kemerdekaan, provinsi ini
dikukuhkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai
satu dari delapan provinsi negara
Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya,
berdasar UU Undang-undang Nomor 11 tahun 1950 pembentukan
provinsi Jawa Barat dikukuhkan kembali. Oleh karena itu berdasarkan
Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 1945
ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
pemandangan alam yang indah. Konon, kondisi tersebut senyaman di
Prancis Selatan sehingga disebutnya Varis van Java. Pembangunan
Gedung Sate melibatkan sekitar 2000 pekerja, 150 orang diantaranya
pemahat atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu
berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton.
Gedung Sate sebagai istilah populer bangunan bernama
Gouvernements Bedrijven itu, direncanakan oleh tim yang diketuai
Gedung Sate merupakan ikon
sejarah Jawa Barat. Didirikan
pada 27 Juli 1920, gedung ini
awalnya difungsikan sebagai
pusat pemerintahan Belanda di
Indonesia yang menjadi
koloninya kala itu. Iklim Kota
Bandung dinilai sejuk ditambah
I.1 SEJARAH
6
Kolonel Purnawirawan V.L. Slors, beranggotakan Ir. J. Berger, Ir.Eh.
De Roo dan In G. Hendriks serta pihak "Gemeete van Bandoeng".
Tim tersebut bertugas merencanakan dan membangun gedung
perkantoran sebagai pindahan departemen dan instansi lain dari
Batavia (Jakarta) ke Bandung. Termasuk pula pembangunan komplek
perumahan untuk menampung sekitar 1500 pegawai. Tanggal 27 Juli
1920 adalah peletakan batu pertama gedung "GB" pada oleh Johana
Catherina Coops, putri sulung Walikota Bandung B. Coops dan
Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia.
GEMAH RIPAH REPEH RAPIH, merupakan semboyan resmi yang
menjadi ciri utama logo provinsi Jawa Barat. Semboyan ini berasal
dari pepatah lama di kalangan masyarakat sunda yang berarti bahwa
daerah Jawa Barat yang kaya raya ini didiami oleh penduduk yang
padat serta hidup makmur dan damai.
saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh
diantara warga masyarakat.
Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti
tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang
berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru
atau prinsip saling menguntungkan.
Nilai-nilai kebajikan juga tertanam kuat. Hal ini terekspresikan pada
pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang
berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta
menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung
dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang
I.2 SOSIAL BUDAYA Masyarakat Jawa Barat di
kenal sebagai masyarakat
yang agamis, dengan
kekayaan warisan budaya dan
nilai-nilai luhur tradisional,
serta memiliki prilaku sosial
yang berfalsafah pada silih
asih, silih asah, silih asuh,
yang secara harfiah berarti
7
Provinsi Jawa Barat, secara
geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ - 108o48’ Bujur Timur, dengan
batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur,
berbatasan dengan Provinsi
berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran
secara seksama.
Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra
Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km2 meliputi daratan
seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratannya dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit
yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl.
Iklim di Jawa Barat yaitu
tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara17,4 – 30,7°C dan kelembaban
udara antara 73–84%. Terdapat 40 sungai dengan
wilayah seluas 32.075,15 km2.
1.3 GEOGRAFI
Jawa Barat dikenal luas dari
dalam maupun luar negeri, yaitu
sebagai provinsi yang kaya akan
potensi alam, baik yang
bersumber agrowisata,
ekowisata, bahari dan lain
sebagainya. GunungTangkuban
Perahu merupakan salah satu
1.4 POTENSI ALAM
8
tujuan wisata terpenting. Gunung yang masih aktif ini, terletak di 30 km sebelah utara Kota Bandung
Kawah Ratu merupakan kawah yang terbesar, dikuti dengan Kawah
Upas yang terletak bersebelahan dengan kawah Ratu. Beberapa
kawah mengeluarkan bau asap belerang dan ada yang dilarang untuk
dituruni karena mengandung racun.
Dari arah Bandung berjarak sekitar 212 KM dengan melewati jalur
Bandung – Ciamis – Banjar dan Pangandaran. Untuk menuju lokasi
Pantai Pangandaran tidak lah sulit. Karena jalur jalan yang ada
infrastrukturnya sangat memadai. Semua ruas jalan menuju Pantai
Pangandaran sudah diaspal hotmix secara baik.
Gunung ini terakhir meletus
pada tahun 1910, memiliki 9
kawah yang masih aktif hingga
sekarang. Banyaknya letusan
yang terjadi menyebabkan
banyaknya kawah-kawah
gunung Tangkuban Perahu
seperti Kawah Ratu,
Upas,Domas, Jurig, Badak
Pangandaran adalah Objek
wisata di Kabupaten Ciamis
yang merupakan primadona
pantai di Jawa Barat ini
terletak di Desa Pananjung
dengan jarak 92 km dari Kota
Ciamis ke arah selatan.
Wisata kebun Teh, termasuk
tujuan wisata yang paling
digemari di Jawa Barat. Salah
satunya di daerah Lembang.
Pemandangan terlihat asri dan
sejuk. Dilengkapi dengan
fasilitas seperti outbound,
hotel, dan wisata alam
9
lainnya, Lembang selalu dipenuhi pengunjung terutama pada hari
libur. Tentunya selain obyek-obyek tersebut masih sangat banyak
Sampai dengan akhir September
2012, Provinsi Jawa Barat terdiri
dari 26 kab/kota, meliputi 17
Kabupaten dan 9 Kota. Sedangkan
jumlah kecamatan 626, daerah
perkotaan 2.659 dan 3.221
perdesaan. Hanya saja, seiring
penetapan Pangandaran sebagai
salah satu kabupaten baru
sebagai DOB (daerah otonom baru) pemekaran dari Kabupaten Ciamis
pertanggal 25 Oktober 2012, maka jumlah kabupaten sampai dengan
akhir Oktober 2012 sebanyak 27 Kab/kota.
Tabel 1 Jumlah Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat Tahun 2012
No Kabupaten/Kota Kec Desa/ Kel
RW RT Luas
Daratan (Ha)
1 Kab. Bogor 35 425 3.629 13.664 297.646,55 2 Kab. Sukabumi 47 368 4.916 26.062 416.173,50 3 Kab. Cianjur 32 348 4.136 20.511 361.435,53 4 Kab. Bandung 31 275 4.563 20.543 172.663,29 5 Kab. Garut 37 407 4.092 15.654 311.007,54 6 Kab. Tasikmalaya 39 345 3.140 14.550 270.969,75 7 Kab. Ciamis 26 258 3.827 13.264 273.250,99 8 Kab. Kuningan 32 376 2.534 10.570 121.501,01 9 Kab. Cirebon 40 424 2.946 11.396 107.195,89
10 Kab. Majalengka 23 331 1.855 6.606 130.938,55 11 Kab. Sumedang 26 269 2.266 9.032 156.343,87 12 Kab. Indramayu 24 310 2.320 11.048 210.158,70 13 Kab. Subang 30 253 2.982 15.096 217.438,68 14 Kab. Purwakarta 17 192 1.471 5.261 99.400,40 15 Kab. Karawang 30 309 2.584 9.359 191.898,80 16 Kab. Bekasi 23 60 2.115 8.734 126.470,86 17 Kab. Bandung Barat 15 165 2.442 10.187 129.601,10 18 Kota Bogor 6 68 814 3.697 11.770,99 19 Kota Sukabumi 7 33 430 1.792 4.883,85 20 Kota Bandung 30 151 1.827 11.624 17.243,90 21 Kota Cirebon 5 22 264 1.411 3.899,14
1.5 ADMINISTRATIF
10
22 Kota Bekasi 12 56 1.370 8.843 21.564,83 23 Kota Depok 6 63 1.118 5.877 20.277,21 24 Kota Cimahi 3 15 320 1.773 4.445,46 25 Kota Tasikmalaya 8 69 812 3.634 18.498,19 26 Kota Banjar 4 24 289 1.157 13.382,72 Jumlah 598 5.708 59.062 261.345 3.710.061,32
Sejak periode kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang,
provinsi Jawa Barat telah dipimpin oleh Gubernur sekurang-
kurangnya 12 orang dengan berbagai masa pemerintahannya masing-
masing. Adapun rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan bulan November 2012 sebagaimana tersebut di tabel berikut:
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat,
Database SIAK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 sebanyak 46.497.175
Jiwa. Jumlah penduduk terbesar
terdapat di Kabupaten Bogor
sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %),
sedangkan penduduk terkecil terdapat
di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903
Jiwa (0,43 %).
Berdasarkan sebaran wilayah, terlihat bahwa penduduk Jawa Barat
79% atau 36.939.836 jiwa tinggal di Kabupaten dan sisanya 21% atau
9.557.339 jiwa tinggal di Kota. Jika berdasarkan wilayah
1.6 DEMOGRAFI
11
Desa/Kelurahan, sebanyak 76% atau 35.167.982 Jiwa penduduk
tinggal di desa dan 24% atau 11.329.193 jiwa tinggal di Kelurahan.
Adapun distribusi penduduk di 27 kab/kota sebagaimana diuraikan pada table berikut:
Tabel 2. Distribusi penduduk berdasar jenis kelamin
12
Pendidikan merupakan salah satu dari indikator kualitas penduduk.
Jika diperhatikan menurut pendidikan yang diikuti, Provinsi Jawa
Barat dapat dikatakan masih berpendidikan rendah, yaitu hanya
tamat SMP kebawah 78,01%, pendidikan SMA 16,92% dan sisanya
berpendidikan tinggi 5,08 (Diploma ke atas).
Jumlah penduduk miskin di Jawa
Barat pada bulan Maret 2012 sebanyak 4.477.530 orang (10,09 %). Mengalami penurunan sebesar 171.100 orang (0,56 %)
dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 4.648.630 orang (10,65 %). Dalam kurun waktu setahun terakhir
persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,42 persen (Data: BPS Jawa Barat,Juli 2012)
1.7 PENDIDIKAN
1.8 TINGKAT KEMISKINAN
13
Secara absolut selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di pedesaan berkurang 92.500 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 78.600 orang. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan Maret 2012 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 42,47 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2011 (42,89 %).
Sumber: Data BPS Jawa Barat, Juli 2012
Perubahan Garis Kemiskinan Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis
Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis
Kemiskinan. Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang
terdiri dari GK Daerah Perkotaan dan Pedesaan, terlihat bahwa GK
perkotaan naik sebesar 4,72 persen yaitu dari Rp. 228.401,- menjadi
Rp. 239.189,- pada Maret 2012.
Selama Maret 2011 – Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,15
persen yaitu dari Rp. 220.098,- per kapita/per bulan (Maret 2011)
menjadi Rp. 231.438,- pada Maret 2012. Sedangkan GK perdesaan
mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,08 persen dari
Rp 204.199.,- menjadi Rp 216.610,-.
14
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan
adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain
harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan,
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman
dan keparahan dari kemiskinan.
Tabel. 3 Garis Kemiskinan Maret 2011-Maret 2012
Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat sampai dengan bulan Agustus
2012 adalah 20.150.094 orang. Angka ini meningkat jika dibanding
pada bulan Agustus 2011 lalu yang berjumlah 19.356.624 orang. Pada
saat itu jumlah penganggur mencapai 1.901.843 orang, sedangkan
pada bulan Agustus 2012 berkurang menjadi 1.828.986 orang. Dalam
kurun setahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857
orang.
Penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus
2012 adalah sektor Perdagangan (25,08 persen), diikuti sektor
Pertanian (21,65 persen) dan Industri (21,09 persen). Berdasarkan
identifikasi ini, maka pada Agustus 2012 hampir 8,3 juta orang (45,30
persen) bekerja pada kegiatan formal dan sekitar 10 juta orang
(54,70 persen) bekerja pada kegiatan informal.
Di antara angkatan kerja yang bekerja, paling banyak adalah mereka
yang berpendidikan SD ke bawah (49,45 persen), sedangkan yang
1.9 KETENAGAKERJAAN
15
tamat universitas hanya 5,51 persen dan yang paling sedikit adalah
lulusan Diploma I/II/III (2,39 persen). Sebaliknya, TPT tertinggi
adalah pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sekitar 10,86
persen.
Berdasar identifikasi multisektor, permasalahan yang dihadapi
provinsi Jawa Barat antara lain soal kemiskinan, penataan ruang dan
lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,
terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan
sosial.
Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan sering tidak didasarkan pada
kebutuhan. Namun, lebih dikarenakan kepentingan golongan
tertentu, baik dari tingkat pusat, daerah. Bagaimanapun model
pembangunan demikian harus ditinggalkan menuju pembangunan
yang terukur, aspiratif, transparan dan akuntabel.
Menjawab hal itu semua, arah kebijakan pembangunan pun
difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup
masyarakat, revitalisasi pertanian, perluasan kesempatan lapangan
kerja, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan
infrastruktur, konservasi lingkungan serta penataan struktur
pemerintah daerah.
Kebijakan belanja daerah (APBD provinsi dan Kabupaten/Kota) juga
diupayakan dengan pola pembelanjaan proporsional, efisien dan
I.10 SKETSA TANTANGAN
16
efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro
environment, dan tentunya pro public.
Dengan semboyan Gemah Ripah, Rapih, Repeh visi Jawa Barat adalah
“dengan iman dan taqwa sebagai Termaju di Indonesia”. Guna
mewujudkan visi tersebut, disusunlah 5 (lima) misi penting:
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya
ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.
Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan
berbasis potensi daerah.
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
pada peningkatan kompetensi sumber daya yang terdapat di Jawa
Barat guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.
Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi
yang efektif dan efisien, penguatan infrastruktur pelayanan
kesehatan dan pendidikan, kualitas lingkungan, penyusunan
perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta
mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat
dan cerdas.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja akan terus didorong. Kebijakan
ekonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan ekonomi yang
berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama
(core business) berdasarkan potensi local. Hal ini dilakukan melalui
pengembangan agribisnis, industri jasa, pariwisata dan lain
sebagainya.
II. VISI JAWA BARAT
RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Provinsi
Jawa Barat 2008-2013 yang
merupakan tahapan kedua dari
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat 2005-2025, diorientasikan
II.1 PENJABARAN MISI
17
Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan
Sejahtera, merupakan Visi besar pemerintah provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu.
Dalam rangka mewujudkannya disusunlah misi sebagaimana berikut:
Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya Saing. Kedua, meningkatkan Pembangunan
Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Ketiga, meningkatkan
Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Keempat,
meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk
Pembangunan yang Berkelanjutan.Kelima, Meningkatkan Efektifitas
Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
1). Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu
kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2). Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang
melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama
mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari
suatu sistem nilai yang konsisten;
3). Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu
tingkatan kesempurnaan sebagai karakteristik pribadi yang
mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun
harapan menuju pemerintahan dan implementasinya, dalam
pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4). Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk
mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan
kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui
Dalam rangka mewujudkan
ke 5 (lima) misi tersebut,
didasarkan pada nilai-nilai
agama dan budaya daerah,
dengan prinsip-prinsip
penyelenggaraan
pemerintahan, sebagai
berikut :
II.3 VISI-MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
II.4 PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
18
pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk
perumahan beserta sarana dan prasarananya.
Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan
pemerintah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Salah satunya adalah
dengan diluncurkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, angka kemiskinan di Jawa
Barat masih relatif tinggi karena sampai dengan bulan Maret 2012
masih ada 4.477.530 orang (10,09 %) yang berstatus (sangat) miskin.
Diantara kantong kemiskinan tersebut di wilayah pedesaan
Berdasar target, jumlah desa sasaran sampai dengan tahun 2008
sebesar 38.000 desa
Cakupan PPK dari 1998 - 2006
Sumber data MIS—Konsultan Manajemen PPK Nasional
Di wilayah Provinsi Jawa Barat, PPK mulai masuk tahun 1998. Pada 3
(tiga) tahun pertama, program ini disebut dengan PPK-I, berlanjut ke
tiga tahun berikutnya PPK-II dan terakhir PPK-3A dan 3B dimana
dalam PPK-3 ini terdapat dana cost sharing antara pemerintah daerah
dengan pusat sebesar 20% (untuk yang berfiskal rendah) dan 40%
(untuk yang berfiskal sedang).
III. PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PPK merupakah jawaban penyelesaian
persoalan tersebut. Oleh karenanya,
antara tahun 1998 sampai 2006, PPK
telah dilaksanakan di 30 provinsi, 260
kecamatan, 1.983 kabupaten dan 34.233
desa termiskin atau sekitar 49 persen
dari total 69.956 desa di Indonesia
19
Tabel 4. total alokasi dana PPK di provinsi Jawa Barat
ALOKASI ALOKASI DANA
PUSAT ALOKASI DANA
DAERAH TOTAL
Alokasi Fase-I: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
32.000.000.000 63.000.000.000
107.750.000.000
32.000.000.000 63.000.000.000
107.750.000.000
Alokasi Fase-II: Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
117.500.000.000
90.000.000.000 54.250.000.000
117.500.000.000
90.000.000.000 54.250.000.000
Alokasi Fase-III: Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10
47.800.000.000 47.800.000.000 26.700.000.000 22.850.000.000
11.950.000.000 11.950.000.000
7.300.000.000 6.275.000.000
59.750.000.000 59.750.000.000 34.000.000.000 29.125.000.000
TOTAL 647.125.000.000
Tabel 5. Hasil Kegiatan PPK (Tahun 1998 – 2007)Provinsi Jawa Barat
Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III
Siklus -1 ‘98/’99
Siklus - 2 ‘99-‘00
Siklus - 3 2001
Siklus - 4 2002
Siklus - 5 2003
Siklus - 6 2004
Siklus - 7
2005
Siklus - 8 2006
Siklus -9
2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) 1.445 1.553,19 - 1.163 747,7 84.5 56,9 351,8 158,3 Jembatan (Unit) 300 350 130 277 155 44 38 84 34 MCK (Unit) 125 119 56 100 129 13 21 61 14 Air Bersih (Unit) 225 183 175 200 252 39 37 101 12 Irigasi (Unit) 250 255 351 255 197 102 66 112 60 Panjang Irigasi (KM) 0,75 0,95 1,25 108,3 112,3 - - 40,5 30,9 Pasar Baru (Unit) - - - 2 60 - 5 14 6 Rehab Pasar (Unit) - - - - - - - - - Bendungan - - - 43 28 14 18 13 6 Bronjong Tanggul (M) - - - - - - - - - Bronjong (Baru) - - - 46 349 9 2 128 7 Gorong-Gorong (Unit) - - - 1.145 1.488 760 630 640 49 Listrik (Unit) - - - - - - - 20 - Jet Pump (Unit) - - - 4 1 2 - - 2 Lain-Lain Infrastruktur 114 109 134 488 728 372 156 630 164 Jumlah HOK 2.965.637 489.364 909.141 654.931 616.936 488.415 291.5
35 Ekonomi
Jumlah Kelompok SPP - - - 2.462 1.499 526 990 1.018 708 Jumlah Kelompok UEP - - - 2.289 1.247 195 4 - - Pemanfaat SPP - - - 50.567 28.862 14.323 19.098 20.075 14.39
8 Pemanfaat UEP 63.349 76.463 72.021 25.578 13.539 8.431 71 - -
Pendidikan & Kesehatan Pos Kesehatan 0 0 0 111 7 19 51 2.548 902 Lain-Lain Kesehatan 0 0 0 0 0 16 11 0 2.154 Sekolah Baru 0 0 0 0 22 22 50 1406 327 Rehab Gdg. Sekolah 0 0 0 132 92 62 47 744 1236 Paket Beasiswa 0 0 0 - - - - - - Penerima Beasiswa 0 0 0 237 29 22 1 0 2688 Mebeler Sekolah (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lain-Lain Pendidikan 0 0 0 0 0 16 17 0 444
20
Masih dengan tekad yang serupa, PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai
program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan
terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini
memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan
dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Tiga komponen utama program ini yaitu : a) Dana BLM (Bantuan
Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana
Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan
pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat dan c)
pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator
pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),
Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan
IV. PNPM MANDIRI PERDESAAN
Sebagai kelanjutan sekAligus
penyempurnaan PPK (Program
Pengembangan Kecamatan), mulai
tahun 2007 Pemerintah
mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh
anggota masyarakat didorong untuk
terlibat dalam setiap tahapan kegiatan
secara partisipatif, mulai dari proses
perencanaan, pengambilan keputusan
dalam penggunaan dan pengelolaan
dana sesuai kebutuhan paling prioritas
di desanya, sampai pada pelaksanaan
kegiatan dan pelestariannya
21
pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporante Social
Responcibility),dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan
negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya
tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem
pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran
pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana
sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan
jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Sebagai pendukung, terdapat beberapa program pendukung sebagai
upaya untuk menangani persoalan kemiskinan lebih serius dengan
pendekatan yang lebih khusus. Program-program tersebut adalah :
PNPM Generasi, PNPM P2SPP (Program Pengembangan Sistem
Pembangunan Partisipatif, PNPM RESPEK (Rencana Strategi
Pengembangan Kampung), PNPM R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pulau Nias dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.
Dalam upaya scalling up
(pengembangan yang lebih luas)
atas program PPK, PNPM Mandiri
Perdesaan yang secara resmi
diluncurkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada
tanggal 30 April 2007 di Kota
Palu, Sulawesi Tengah
IV.1 KURUN WAKTU TAHUN 2007-2010
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah
tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin perdesaan.
Kesejahteraan berarti terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian
berarti mampu mengorganisir diri untuk
memobilisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses
22
Antara tahun 2007-2010, total dana cost sharing mencapai
Rp.388.775.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh
ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Lebih rinci sebagaimana
tersebut dalam tabel berikut:
Tabel 6. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007-2010
TAHUN ANGGARAN
Alokasi Pusat Alokasi Daerah Jumlah
PNPM-PPK TA 2008 TA 2009 TA 2010
58.900.000.000 212.725.000.000 439.538.890.000 623.000.000.000
15.050.000.000 56.275.000.000
161.700.000.000 155.750.000.000
73.950.000.000 269.000.000.000 601.238.890.000 778.750.000.000
TOTAL 1.334.163.890.000 388.775.000.000
1.722.938.890.000
Pada Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan alokasi
dana Paska Bencana bagi 7 (tujuh) kabupaten yaitu ; Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis.
Lebih rinci, hasil-hasil penyerapan alokasi dana PNPM Mandiri
Perdesaan selama kurun waktu tersebu ada dalam tabel berikut:
Meneruskan semangat sebelumnya,
tekad pemerintah provinsi Jawa
Barat dalam mengoptimalkan
implementasi PNPM Mandiri
Perdesaan terus ditingkatkan.
Setidaknya melalui dukungan bagi
daerah (kabupaten) yang bersedia
mengalokasikan APBDnya sebagai
konsekuensi cost sharing.
Selama kurun waktu tersebut,
berbagai kegiatan pembangunan
infrastruktur telah dikerjakan dengan
penuh partisipatif, melibatkan jutaan
rumah tangga miskin yang total
mencapai 6.561.119 HOK (Hari orang
Kerja). Hasil pengerjaan jalan
misalnya, setidaknya telah dibangun
jalan sepanjang 4.242.980 km.
23
Tabel 7. Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 - 2010
Jenis Kegiatan
PNPM-PPK PNPM-MP
Siklus 10-11 T.A 2007
T.A. 2008 T.A. 2009 TA.2010
Infrastruktur
Panjang Jalan (KM) 427.526 720.302 1.586.326 1.508.826
Jembatan (Unit) 22 69 128 105
MCK (Unit) 104 189 564 777
Air Bersih (Unit) 37 415 455 333
Irigasi (Unit) 41 8 25 30
Panjang Irigasi (KM) 17.010 119.793 155.160 270.987
Pasar Baru (Unit) 14 5 295 22
Rehab Pasar (Unit) - 1 51 1
Bendungan 15 122 206 1416
Bronjong Tanggul (M) 41.620 0 202.197 304.181
Bronjong (Baru) 60 541 2.337 1276
Gorong-Gorong (Unit) 203 4.712 203 74
Listrik (Unit) - 20 3 450
Jet Pump (Unit) - 9 20 25
Lain-Lain Infrastruktur 10 26 115 64
Jumlah HOK 460.187 1.151.020 2.176.210 2.773.702
Ekonomi
Jumlah Kelompok SPP 1.521 447 13134 14013
Jumlah Kelompok UEP - - 3 7
Pemanfaat SPP 27.829 44.675 23340 29555
Pemanfaat UEP - 80 45 203
Pendidikan&Kesehtan
Pos Kesehatan 108 176 699 685
Lain-Lain Kesehatan 150 2.181 37 45
Sekolah Baru 114 1.827 1.095 1.347
Rehab Gdg. Sekolah 73 2.313 188 179
Honor Guru 111 132 1.300 823
Pelatihan 50 163 1465 1.850
Mobilier Sekolah (Unit) - 791 2.243 2.386
Lain-Lain Pendidikan 801 477 50 94
24
Total alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Tahun
2011 sebesar Rp. 652.666.570.000 dengan rincian alokasi dana APBN
sebesar Rp.485.480.000.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten
total sebesar Rp. 123.660.000.000,- ditambah dengan alokasi BLM
DOK yang totalnya mencapai Rp.43.526.570.000,-. Dari daftar alokasi
dan lokasi Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan oleh Menko Kesra–
TNP2K Provinsi Jawa Barat sesungguhnya telah dialokasikan sebanyak
421 kecamatan. Namun, yang diambil sesuai NPUB (Naskah Perjanjian
Urusan Bersama) dan usulan kabupaten hanya 411 kecamatan dimana
10 kecamatan mundur yaitu di Kabupaten Cirebon.
Infrastruktur maupun non infrastuktur di 411 kecamatan sasaran.
Sebagaimana yang menjadi fokus kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, irigasi
dan kepentingan publik strategis lainnya terus didorong sesuai dengan
kebutuhan obyektif dan usulan masyarakat sasaran.
IV.2 TAHUN 2011
Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Barat
mendapatkan Lokasi sasaran PNPM
Mandiri perdesaan sebanyak 17
kabupaten di 411 kecamatan. Pada
tahun ini pula terdapat ketentuan
baru bahwa pemerintah daerah
(kabupaten) diwajibkan untuk
menyertakan dana Cost Sharing atau
DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan
Bersama) dari total Alokasi BLM
kabupaten sebesar 20% (fiskal sedang)
kecuali untuk Kabupaten Bekasi pada
PPK-3B Cost Sharing sebesar 40%.
Besarnya
alokasi dana
BLM pada tahun
2011 ini sangat
mempengaruhi
terhadap hasil-
hasil
pembangunan
25
Tabel 8. Lokasi dan Alokasi BLM TA 2011
Tabel 9. Alokasi BLM DOK TA 2011
Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2011
Kec. Desa APBN APBD Jumlah
Bogor 23 245 39.600.000.000 11.250.000.000 50.850.000.000 Sukabumi 41 309 53.640.000.000 13.410.000.000 67.050.000.000
Cianjur 29 335 43.920.000.000 10.980.000.000 54.900.000.000 Bandung 11 105 15.640.000.000 3.910.000.000 19.550.000.000 Garut 36 358 56.240.000.000 14.060.000.000 70.300.000.000 Tasikmalaya 35 316 36.880.000.000 9.220.000.000 46.100.000.000 Ciamis 33 324 25.400.000.000 6.350.000.000 31.750.000.000 Kuningan 29 336 19.120.000.000 4.780.000.000 23.900.000.000 Cirebon 12 219 15.120.000.000 3.780.000.000 18.900.000.000 Majalengka 22 279 22.800.000.000 5.700.000.000 28.500.000.000 Sumedang 23 245 13.840.000.000 3.460.000.000 17.300.000.000 Indramayu 27 266 29.040.000.000 7.260.000.000 36.300.000.000 Subang 27 230 27.280.000.000 6.820.000.000 34.100.000.000 Purwakarta 13 144 16.240.000.000 5.000.000.000 21.240.000.000 Karawang 23 242 37.520.000.000 9.380.000.000 46.900.000.000 Bekasi 16 127 20.520.000.000 5.130.000.000 25.650.000.000 Bandung Barat 11 121 12.680.000.000 3.170.000.000 15.850.000.000
Jumlah 411 4.201 485.480.000.000 123.660.000.000 609.140.000.000
Kabupaten Jumlah Alokasi BLM DOK TA 2011
Kec. Desa PELATIHAN PERENCANAAN JUMLAH
Bogor 23 245 1.367.460.000 1.170.500.000 2.537.960.000 Sukabumi 41 309 1.827.830.000 1.991.000.000 3.818.830.000
Cianjur 29 335 1.948.360.000 1.964.000.000 3.912.360.000 Bandung 11 105 559.570.000 531.000.000 1.090.570.000 Garut 36 358 2.004.390.000 1.818.500.000 3.822.890.000 Tasikmalaya 35 316 1.765.350.000 1.702.500.000 3.467.850.000 Ciamis 33 324 1.768.890.000 1.635.500.000 3.404.390.000 Kuningan 29 336 1.862.760.000 1.499.000.000 3.361.760.000 Cirebon 12 219 683.970.000 632.000.000 1.315.970.000 Majalengka 22 279 1.468.920.000 1.129.500.000 2.598.420.000 Sumedang 23 245 1.276.650.000 1.178.000.000 2.454.650.000 Indramayu 27 266 1.405.310.000 1.317.000.000 2.722.310.000 Subang 27 230 1.253.950.000 1.277.000.000 2.530.950.000 Purwakarta 13 144 774.730.000 658.000.000 1.432.730.000 Karawang 23 242 1.286.110.000 1.133000.000 2.419.110.000 Bekasi 16 127 699.110.000 746.000.000 1.445.110.000 Bandung Barat 11 121 644.710.000 546.000.000 1.190.710.000
Jumlah 411 4.201 22.598.070.000 20.928.500.000 43.526.570.000
26
Adapun hasil rinci realisasi BLM Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
tersebut dalam tabel berikut:
Tabel 9. Rincian hasil-hasil kegiatan TA 2011
Dari kegiatan pembangunan sarana/prasarana tersebut, sebanyak
2.795.139 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka
mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum
setempat. Sebanyak (95%) tenaga kerja adalah RTM (Rumah Tangga
Miskin) sehingga secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan
sarana/prasarana yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan hingga
Jenis Kegiatan Jumlah Biaya Dana Angkatan Kerja
Q P M2 BLM Swadaya L P RTM Sarana Prasarana
Jalan 1 1.307.793 0 348.889.000 3.430.000 1.163 0 1.000 Jembatan 1 1.053 0 280.703.400 15.000.000 570 0 47
Air bersih 5 190.558 0 187.063.400 2.555.000 20 0 15 Irigasi 1 265.861 7.538 207.070.500 4.261.500 783 0 783
MCK 4 0 4.903 119.971.000 3.430.000 742 0 742
Pasar Desa 30 0 198 74.388.000 11.612.000 6 0 3 Lain-lain Prasarana 4 367.907 2.426 619.960.550 37.849.500 77 2 73
Pendidikan
Pelatihan pendidikan 60 0 0 122.857.100 0 0 0 0 Gedung Pendidikan 5 61.441 0 224.315.000 6.069.000 1.890 0 1.800
Posyandu
Intensif Tenaga Pendidikan
48 0 0 58.858.600 0 0 0 0
Pelatihan/Keterampilan 1 0 0 45.473.000 0 0 0 0 Prasarana Pendidikan
lainnya 242 927 14.591 136.610.500 9.000.000 87 12 99
Kesehatan Gedung Kesehatan 2 0 12.376 83.133.500 1.840.000 13 0 9
Perlengkapan alat kesehatan
240 0 0 63.158.000 0 0 0 0
Pemberian Makanan Tambahan
1.703 0 0 851.500 60.707.000 0 0 0
Intensif Tenaga kesehatan
23 0 0 21.790.000 0 0 0 0
Prasarana Kesehatan lainnya
1 16.017 222 145.624.700 70.391.000 396 21 393
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
6 0 0 44.226.000 0 0 0 0
27
tahun 2011 telah membukukan sekurang-kurangnya 12.593.080 HOK
(Hari Orang Kerja).
PNPM Mandiri Perdesaan terus digelorakan di provinsi Jawa Barat.
Untuk Tahun Anggaran tahun 2012, Provinsi Jawa Barat mendapatkan
alokasi dana BLM sebesar Rp. 542.011.500.000 (lima ratus empat
puluh dua milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang
merupakan perpaduan dari alokasi dana APBN sebesar
Rp.502.312.500.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten yang
totalnya mencapai Rp. 39.699.000.000,-
Lebih rincinya sebagaiman diuraikan dalam tabel berikut:
IV.3 TAHUN 2012
Memperhatikan hasil positif, yang bukan
hanya dilihat dari segi sarana-prasarana
yang semakin meningkat pesat di desa
sasaran, namun juga didukung dengan
meningkatnya rasa kepedulian sosial
sebagai pengaruh perencanaan
pembangunan partisipatif, maka pada
tahun 2012 semangat bangga
membangun desa melalui pelaksanaan
Sesuai daftar alokasi dan lokasi Tahun
Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh
Menko Kesra–TNP2K, di Provinsi Jawa
Barat dialokasikan kepada 421 kecamatan
dan semua kecamatan di danai semua baik
oleh APBN dan APBD daerah kabupaten.
Untuk alokasi dana dari APBD kabupaten
rata-ratanya sebesar 5%, kecuali untuk
Kabupaten Bogor, Cianjur dan Purwakarta
dimana alokasi DDUB (Dana Daerah untuk
Urusan Bersama) nya melebihi 5%.
28
Tabel 10. Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat TA 2012
Kabupaten Jumlah Alokasi TA 2012
Kec. Desa. APBN APBD Jumlah
1. Bogor 23 245 35.530.000.000 11.250.000.000 46.780.000.000 2. Sukabumi 41 309 61.275.000.000 3.225.000.000 64.500.000.000 3. Cianjur 29 335 44.792.500.000 5.260.000.000 50.052.500.000 4. Bandung 11 105 13.585.000.000 715.000.000 14.300.000.000 5. Garut 36 358 55.242.500.000 2.907.500.000 58.150.000.000 6. Tasikmalaya 35 316 31.920.000.000 1.680.000.000 33.600.000.000 7. Ciamis 33 324 25.602.500.000 1.347.500.000 26.950.000.000 8. Kuningan 29 336 23.987.500.000 1.262.500.000 25.250.000.000 9. Cirebon 22 229 25.935.000.000 1.365.000.000 27.300.000.000
10. Majalengka 22 279 23.607.500.000 1.242.500.000 24.850.000.000 11. Sumedang 23 245 19.475.000.000 1.025.000.000 20.500.000.000 12. Indramayu 27 266 28.452.500.000 1.497.500.000 29.950.000.000 13. Subang 27 230 23.370.000.000 1.230.000.000 24.600.000.000 14. Purwakarta 13 144 16.910.000.000 1.869.000.000 18.779.000.000 15. Karawang 23 242 39.425.000.000 2.075.000.000 41.500.000.000 16. Bekasi 16 127 17.337.500.000 912.500.000 18.250.000.000 17. Bandung Barat 11 121 15.865.000.000 865.000.000 16.700.000.000
Jumlah 421 4.211 502.312.500.000 39.699.000.000 542.011.500.000
berkembangnya usaha ekonomi di pedesaan, baik yang berskala kecil
maupun menengah.
Melalui perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) ataupun SPP
(Simpan Pinjam Perempuan) sebagai bagian dari BLM, patut dicatat
bahwa sejak adanya PNPM Mandiri Perdesaan di sebagian besar
kecamatan dan desa sasaran, tumbuh dan berkembang aneka usaha
berbasis potensi lokal. Tentu saja kenyataan demikian, memberi
harapan positif bagi penanggulangan kemiskinan di pedesaan.
IV.4 PERGULIRAN MODAL USAHA
Salah satu fokus pemberdayaan PNPM
Mandiri Perdesaan adalah perguliran
modal usaha dengan berbasis
kelompok. Kegiatan ini sebagai
penguatan akses keberdayaan
ekonomi. Sebagaimana kita ketahui,
terbatasnya modal menjadi salah satu
kendala pokok bagi tumbuh dan
29
III.
sampai dengan bulan Agustus 2012, modal awal SPP sebesar Rp
76.318.659.052,- dan aset Produktif SPP sebesar Rp
662.767.482.418,- sedang tingkat pengembalian SPP rata-rata
mencapai 93,9%.
Adapun untuk perguliran modal UEP (Usaha Ekonomi Produktif) modal
awal sebesar Rp. 488.340.950.800,- dan Aset Produktif sebesar Rp
120.120.452.216,- dengan tingkat pengembalian sebesar 92,5%. Tak
bisa dipungkiri bahwa Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan khususnya
dalam pengembangan keberdayaan ekonomi lokal sangat
fundamental.
kelompok, maka solidaritas sekaligus kontrol lebih mudah berbasis
masyarakat itu Sendiri.
Hal ini sangat pararel dengan tekad pemerintah provinsi Jawa Barat
dalam upaya peningkatan akses dan keberdayaan ekonomi pedesaan
melalui penguatan kapasitas bukan hanya dari segi fisik baik itu
permodalan dan ketrampilan, namun juga terkait penguatan kembali
nilai-nilai sosial yang mengarah pada kepedulian, kebersamaan
sebagaimana budaya lokal dalam falsafah “sauyunan ngawangun
desa”.
Dari awal pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan tahun 2007 sampai dengan
Agustus 2012, terdapat 87.695
Kelompok usaha yang telah
memanfaatkan pinjaman bergulir
(tanpa agunan) yang difasilitasi oleh
BLM SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
Berdasar data yang dihimpun,
Sebagaimana diketahui bersama,
dengan alokasi BLM (maksimal
25%) untuk kegiatan SPP/UEP
sebagai salah satu kegiatan
pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa, maka berbagai
kegiatan usaha di pedesaanpun
semakin maju. Dengan berbasis
30
(2) Penurunan tingkat kematian anak, (3) Peningkatan kesehatan
ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan
Cerdas
PNPM Generasi merupakan bagian dari program pengentasan
kemiskinan utama Pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) - Mandiri . PNPM Generasi mengembangkan
infrastruktur proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang
luas. Departemen Dalam negeri mengimplementasikan PNPM di
perdesaan bersama dengan Tim Pengendali Pemerintah secara
keseluruhan menyediakan pengawasan kebijakan.
Fasilitator terlatih membantu penduduk desa dalam proses
perencanaan partisipatif, membantu mereka mengidentifikasi
masalah dan menemukan solusi lokal.
Penetapan target yang fleksibel dan intervensi setempat yang tepat
dapat dilakukan karena PNPM Generasi dirancang agar bersifat
terdesentralisasi dan partisipatif. Target utama penerima manfaat
adalah ibu hamil, balita, dan anak-anak usia sekolah dasar dan
menengah pertama.
V. PNPM GENERASI SEHAT CERDAS
PNPM Generasi merupakan
program uji coba inovatif yang
diluncurkan oleh Pemerintah
Indonesia di bulan Juli 2007,
yang dirancang untuk
mempercepat pencapaian tiga
Tujuan Pembangunan Milenium:
(1) Pendidikan dasar universal
Desa-desa yang berpartisipasi
dalam PNPM Generasi
berkomitmen untuk
meningkatkandua belas indikator
kesehatan dan pendidikan (lihat
bawah) melalui penggunaan hibah
tahunan yang secara rata-rata
mencapai USD8,400 per desa.
31
Dalam tahun pertama, sekitar USD14 juta dalam hibah atau 100%
total dana yang dialokasikan, telah dicairkan. Sebagai tambahan,
desa-desa memberi kontribusi sekitar USD720,000 dari dana mereka
sendiri, sekitar 5% dari total hibah. Sebanyak 1.610 desa dan
2.490.580 penduduk desa mendapat manfaat dari program tersebut
di tahun pertama.
Kegiatan pendidikan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke
dalam lima kategori: bahan pelajaran, peralatan dan seragam sekolah
(59%); bantuan keuangan untuk uang sekolah dan kebutuhan lain
(31%); infrastruktur (5%); insentif keuangan untuk tenaga pengajar
(4%); serta sosialisasi dan pelatihan (1%).
Kegiatan kesehatan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke
dalam enam kategori: makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-
anak (40%); bantuan keuangan untuk wanita dan ibu hamil dalam
mendapatkan akses ke layanan kesehatan (30%); infrastruktur (13%);
fasilitas & peralatan (11%); sosialisasi dan pelatihan (3%); insentif
untuk tenaga kesehatan (3%
Sejak Tahun 2007, di provinsi Jawa Barat PNPM Mandiri Perdesaan
Generasi telah diujicobakan di lima kabupaten mencakup 45 kecamatan. Total BLM pada tahun itu sebesar Rp. 44.550.000.000. Dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2012
total BLM yang dikucurkan mencapai mencapai Rp. 453.950.000.000 (empat ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta
rupiah).
Alokasi Dana BLM tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal untuk
pemberian sarana-prasana pendukung peningkatan derajat
pendidikan seperti pemberian buku pelajaran, seragam dan lain
sebagainya. Termasuk pula dibidang kesehatan.
V.1 IMPLEMENTASI DI PROVINSI JAWA BARAT
32
Detail alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Generasi tiap
tahunnya sebagaimana diurai dalam tabel-tabel berikut:
Tabel.11 PNPM MPd-GENERASI T.A 2007 PROVINSI JAWA BARAT
Tabel.12 PNPM MPd-GENERASI T.A 2008 PROVINSI JAWA BARAT
No KABUPATEN Jml Kec
APBD APBN JUMLAH
1 Sukabumi 21 2.600.000.000 31.650.000.000 34.250.000.000
2 Kuningan 20 3.800.000.000 23.200.000.000 27.000.000.000
3 Majalengka 13 2.800.000.000 19.700.000.000 22.500.000.000
4 Sumedang 14 2.100.000.000 19.150.000.000 21.250.000.000
5 Subang 4 1.350.000.000 5.400.000.000 6.750.000.000
TOTAL 72 12.650.000.000 99.100.000.000 111.750.000.000
Tabel.13 PNPM MPd-GENERASI T.A 2009 PROVINSI JAWA BARAT
No KABUPATEN Jml Kec
APBD APBN JUMLAH
1 Sukabumi 22 8.560.000.000 34.240.000.000 42.800.000.000
2 Kuningan 20 6.420.000.000 25.680.000.000 32.100.000.000
3 Sumedang 14 2.780.000.000 11.120.000.000 13.900.000.000
4 Subang 4 720.000.000 2.880.000.000 3.600.000.000
TOTAL 60 18.480.000.000 73.920.000.000 92.400.000.000
No KABUPATEN Jml Kec
APBD APBN JUMLAH
1 Sukabumi 10 1.500.000.000 13.550.000.000 15.050.000.000
2 Kuningan 15 1.450.000.000 10.800.000.000 12.250.000.000
3 Majalengka 9 1.100.000.000 4.400.000.000 5.500.000.000
4 Sumedang 7 900.000.000 6.100.000.000 7.000.000.000
5 Subang 4 950.000.000 3.800.000.000 4.750.000.000
TOTAL 45 5.900.000.000 38.650.000.000 44.550.000.000
33
Tabel.14 PNPM MPd-GENERASI T.A 2010 PROVINSI JAWA BARAT
No KABUPATEN Jml Kec
APBD APBN JUMLAH
1 Sukabumi 22 0 28.800.000.000 28.800.000.000
2 Kuningan 20 0 17.700.000.000 17.700.000.000
3 Sumedang 14 0 13.200.000.000 13.200.000.000
4 Subang 4 0 3.450.000.000 3.450.000.000
TOTAL 60 0 63.150.000.000 63.150.000.000
Tabel.15 PNPM MPd-GENERASI T.A 2011 PROVINSI JAWA BARAT
No KABUPATEN Jml Kec
APBD APBN JUMLAH
1 Sukabumi 22 0 16.700.000.000 16.700.000.000
2 Cianjur 4 0 7.200.000.000 7.200.000.000
3 Garut 5 0 9.000.000.000 9.000.000.000
4 Kuningan 20 0 12.200.000.000 12.200.000.000
5 Sumedang 14 0 8.850.000.000 8.850.000.000
6 Subang 4 0 2.525.000.000 2.525.000.000
7 Bandung Barat 3 5.100.000.000 5.100.000.000
TOTAL 72 0 61.575.000.000 61.575.000.000
Tabel.16 PNPM MPd-GENERASI T.A 2012 PROVINSI JAWA BARAT
No KABUPATEN Jml Kec
APBD APBN JUMLAH
1 Sukabumi 22 0 16.700.000.000 16.700.000.000
2 Cianjur 4 0 14.400.000.000 14.400.000.000
3 Garut 5 0 18.000.000.000 18.000.000.000
4 Kuningan 20 0 12.200.000.000 12.200.000.000
5 Sumedang 14 0 8.850.000.000 8.850.000.000
6 Subang 4 0 2.525.000.000 2.525.000.000
7 Bandung Barat 3 0 7.850.000.000 7.850.000.000
TOTAL 72 0 80.525.000.000 80.525.000.000
34
Angka BLM sebagaimana yang tersebut dalam tabel belum termasuk
alokasi dana untuk DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat yang
baru diadakan sejak tahun anggaran 2008. Adapun rinciannya berikut:
Alokasi DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat TA 2008-2012
No TA Jml Kab
Jml Kec
PERENCANAAN PELMAS JUMLAH
1 2008 5 72 3.664.200.000 1.400.920.000 5.065.120.000
2 2009 4 60 2.303.000.000 1.100.935.000 3.403.935.000
3 2010 4 60 813.750.000 0 8.469.055.000
4 2011 7 72 2.509.150.000 1.703.325.000 4.212.475.000
5 2012 7 8 4 4.965.000.000 2.637.744.000 7.602.744.000
TOTAL 27 264
35
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat sejak
tahun 2007, yang sesungguhnya telah di inisiasi sejak pelaksanaan
PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 1998, telah memberi
hasil nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, melalui
penyediaan sarana/prasarana pendukung, penguatan kelembagaan
masyarakat serta pemerintah lokal.
Melalui pelembagaan perencanaan partisipatif dari level paling
bawah setingkat RT/RW misalnya, sampai dengan tingkat desa dan
diatasnya, masyarakat dibangun kapasitasnya sehingga secara mandiri
telah mampu terlibat aktif dalam proses perencanaan, penetapan,
pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan.
Dengan prinsip SiKompak Aku Lanjut, sebagai akronim dari
transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi, kesetaraan
gender, prioritas, akuntabilitas dan keberlanjutan, maka PNPM
Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat
desa yang paling membanggakan karena kedepannya masyarakat akan
menjadi pelaku (subyek) dalam pembangunan itu sendiri.
Inilah manfaat positif PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat.
Sebagai provinsi penyangga ibukota, dengan visi sebagai provinsi
termaju di Indonesia, sangat tepat jika seluruh proses maupun hasil
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilestarikan secara berkelanjutan.
Melalui pelibatan seluruh unsur
masyarakat khususnya RTM (Rumah Tangga
Miskin) sebagai sasaran utama, tak
terkecuali kaum perempuan sebagai
kelompok strategis dalam upaya
penanggulangan kemiskinan lokal, terbukti
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat
efektif, efisien dan optimal jika dibanding
dengan program lain yang tidak di
swakelolakan.
VI. KESIMPULAN